DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM ISLAM
Disusun untuk Memenuhi Tugas Makalah Mata Kuliah Ekonomi Islam Dosen Pengampu : Laila Masruro Pimada, M.SEI
Disusun Oleh : Faizzatin Y. W.
(16540006)
Eka Maya Saputri
(17540078) (17540078)
Muhammad Nurhadi K.
(16540029)
Robby Syifa’ul M. M.
(16540043)
JURUSAN S1 PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2018
KATA PENGANTAR
B ismillahirrahmanirrahim
Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik.Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Penutup para nabi dan rosul, karena dengan jasa beliaulah kita dapat membedakan antara yang haq dan yang bathil. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan makalah ini. Khususnya, kepada Ibu Laila Masruro Pimada, M.SEI selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Ekonomi Islam yang senantiasa dengan sabar dan ikhlas membimbing kami Kami juga menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan kemampuan. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca. Akhir kata, kami berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
Malang, April 2018
Penulis
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 1.1
Latar Belakang ......................................................................................... 1
1.2
Rumusan Masalah .................................................................................... 2
1.3
Tujuan ....................................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................ 3 2.1
Pengertian Distribusi dalam Islam............................................................ 3
2.2
Sektor-Sektor Distribusi Pendapatan........................................................ 5
2.3
Prinsip-Prinsip Distribusi Pendapatan dalam Islam ................................. 9
2.4
Tujuan Distribusi dalam Islam. .............................................................. 10
BAB III KESIMPULAN ....................................................................................... 13 3.1
Kesimpulan ............................................................................................. 13
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ iii
ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Distribusi merupakan sektor yang terpenting dalam aktivitas perekonomian modern dewasa ini. Adapun yang dimaksud dengan distribusi ini baik distribusi pendapatan maupun distribusi kekayaan yang melalui kegiatan ekonomi maupun sosial (Idri, 2015: 127). Adapun yang dimaksud dengan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen agar tersebar luas. Pelaku kegiatan distribusi dinamakan distributor. Dalam kegiatan ekonomi, distribusi merupakan kegiatan yang berada diantara produsen sampai ke tangan konsumen. Barang yang telah dihasilkan produsen agar sampai ke tangan konsumen memerlukan adanya lembaga yang disebut disrti butor. Pada dasarnya Islam telah memberikan batasan tertentu dalam berusaha, memiliki kekayaan, dan mentransaksikan kekayaan tersebut. Adapun dalam hal pendistribusian kekayaan, Al Qur ’an ini telah menetapkan langkah-langkah tertentu dalam rangka untuk mencapai pemerataan dan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif i. Islam secara tegas telah mengatur para penguasa untuk meminimalkan kesenjangan dan ketidakseimbangan dalam hal distribusi. Zakat sebagai salah satu prinsip pokok dalam Islam dalam kaitannya dengan distribusi yaitu dengan diterapkannya pajak atas kekayaan seseorang untuk membantu yang miskin. Dengan demikian, dalam melancarkan proses distribusi pendapatan, apabila diterapkan sesuai yang telah dijelaskan diatas, membawa dampak yakni tidak ada ruang bagi muslim untuk melakukan tindak kekerasan
ii
. Dalam membahas
mengenai distribusi pendapatan, tentunya tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Disamping itu, juga tidak lepas dari model instrument yang diterapkan individu maupun negara, dalam menentukan sumber-sumber maupun cara pendistribusian pendapatannya. iii
1
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan beberapa pernyataan yang terdapat di latar belakang, dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut: 1 Apakah yang dimaksud dengan distribusi / distribusi pendapatan dalam Islam ? 2 Apa sajakah sektor-sektor distribusi pendapatan menurut Islam? 3 Bagaimana
prinsip-prinsip
distribusi
pendapatan
apabila
ditinjau
dari
perspektif Islam? 4 Apa saja tujuan dari distribusi pendapatan apabila ditinjau dari perspektif Islam?
1.3 Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam makalah ini berdasarkan rumusan masalah, diantaranya yaitu: 1 Untuk mengetahui dan menjelaskan pengertian dari distribusi / distribusi pendapatan dalam Islam. 2 Untuk mengetahui dan menjelaskan sektor-sektor distribusi pendapatan menurut Islam. 3 Untuk mengetahui dan menjelaskan prinsip-prinsip distribusi pendapatan dalam perspektif Islam. 4 Untuk mengetahui dan menjelaskan tujuan dari distribusi pendapatan dalam perspektif Islam.
2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Distribusi dalam Islam
Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen agar tersebar luas. Pelaku kegiatan distribusi dinamakan distributor. Dalam kegiatan ekonomi, distribusi merupakan kegiatan yang berada diantara produsen sampai ke tangan konsumen. Barang yang telah dihasilkan produsen agar sampai ke tangan konsumen memerlukan adanya lembaga yang disebut disrtibutor. Distribusi pendapatan merupakan salah satu proses pembagian dari sebagian hasil penjualan produk total, kepada faktor-faktor yang ikut menentukan pendapatan yang meliputi tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen (Diana, 2012: 61) Adapun pengertian dari distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat (Rozalinda, 2014: 131). Proses pendistribusian pendapatan ini merupakan fokus utama yang dibahas dalam distribusi pendapatan menurut Islam. Hal ini secara sederhana bisa digambarkan dengan kewajiban bagi umat manusia yang mempunyai pendapatan yang tinggi untuk menyisihkan pendapatannya kepada umat manusia yang pendapatannya rendah. Dalam hal ini merupakan sebuah kompensasi kekayaan bagi yang berpendapatan tinggi. Sebaliknya bagi yang berpendapatan rendah, merupakan perangsang (insentif) kekayaan dikarenakan mendapatkan suntikan pendapatan dari yang berpendapatan tinggi. iv Permasalahan mengenai distribusi pendapatan, hingga saat ini masih sering dijadikan bahan perdebatan antara ahli ekonomi. Pada sistem ekonomi kapitalis, individu dapat secara bebas mengumpulkan dan menghasilkan kekayaan dengan menggunakan kemampuan yang mereka miliki tanpa ada batasan. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, mereka berpandangan bahwa kebebasan secara mutlak (tanpa batasan) dapat membahayakan masyarakat. oleh karena itu, hak
3
individu atas harta mereka dialihkan pada negara sehingga pemerataan dapat terwujud. Kedua sistem ekonomi tersebut belum mampu memberikan solusi yang adil dan merata terhadap permasalahan distribusi pendapatan dalam masyarakat. untuk itu, pada sistem ekonomi islam memberikan suatu prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan juga efektif (Diana, 2012: 61-62). Dalam surah al-isra ayat 29-30 yang artinya : “dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (pelit) dan janganlah pula kamu terlalu mengulurkannya (terlalu boros/royal) yang karena itu maka kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Rabb-mu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan (Dia pula yang) menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambaNya (Suma, 2013) Tafsiran dari ayat diatas adalah janganlah kamu berprilaku pelit dengan rezeki yang telah Allah berikan kepada kamu yang dapat mengakibatka hak-hak oranglain menjadi terampas. Larangan pelit ini oleh Al-Quran disimbolkan dengan prilaku orang pelit seolah-olah dia tidak merasa puas dengan hanya menggenggamkan jemari tanganya untuk tidak mau
memberikan rezeki itu,
sampai-sampai dia angakat kedua tanganya dan lalu dia telakkan (dibelenggukan) diatas lehernya. Pada saat yang bersamaan, Allah juga melarang kamu mengulurkan atau membentangkan tanganmu dengan bentangan yang tanpa batas, maksudnya adalah dilarang berlaku terlalu royal atau boros dalam hal distribusi sehingga dia sendiri, keluarganya, atau para pihak yang berhak lainnya mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya. Bagaimanapun, perilaku boros maupun pelit, itu pada gilirannya menyebabkan pelakunya menjadi orang yang tercela atau dicela, serta bagaimanapun pada akhirnya dia akan menyesali perbuatannya tersebut.v Sesungguhnya Rabb-mu akan memudahkan atau melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Dia tentukan kadar banyaknya, karena sesungguhnya Allah itu adalah sangat mengetahui lagi Maha melihat tindaktanduk hambaNya. Maksudnya, sesungguhnya Allah akan meluaskan atau melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dalam rangka mengujicoba kepada orang itu apakah ia bersyukur atau malah menjadi kufur. Allah juga menentukan dalam arti
4
membatasi atau bahkan menyempitkan rezeki seseorang dalam konteks pengujian apakah dia akan bersabar atau bahkan berkeluh kesah dan malah merasa tidak suka dengan itu. Menurut ilmu dan kebijaksanaanNya, mengingat manusia itu sebagian ada yang tidak berlaku patut, kecuali dengan rezekinya, sementara sebagian yang lain adajuga yang tidak dapat berbuat maslahat, kecuali dengan kesempitan rezekinya.vi
2.2 Sektor-Sektor Distribusi Pendapatan
Terdapat tiga bentuk sektor-sektor distribusi pendapatan , yaitu: sktor rumah tangga yang berbasis sebagai kgiatan produksi, sektor negara dan sektor industri, yang akan dijelaskan dibawah ini: A. Distribusi Pendapatan Sektor Rumah Tangga
Nilai-nilai islam merupakan faktor endogen dalam rumah tangga muslim. Seluruh kegiatan ekonomi didalamnya harus berlandaskan nilai-nilai islam. Yang dimulai dari proses produksi, konsumsi, transaksi, dan investasi. Aktivitas tersebut kemudian menjadi muara bagaimana seorang muslim melaksanakan proses distribusi pendapatan yang dimiliki. Distribusi pendapatan ini dalam konteks rumah tangga tidak akan terlepas dari shadaqah. Shadaqah dalam konteks terminology Al-Qur’an bisa dipahami dalam dua aspek, yaitu: shadaqah wajibiah dan shadaqah nafilah. Berikut ini penguraian dari bentuk-bentuk distribusi pendapatan pada sector rumah tangga yakni: Pertama, shadaqah wajibah yang bisa diartikan sebagai bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang memiliki kaitan dengan instrument distriusi pendapatan berbasis kewajiban. Untuk kategori ini bisa berarti kewajiban seseorang sebagai muslim dengan muslim lainnya, seperti: a. Nafkah, yaitu kewajiban untuk menyediakan kebutuhan yang diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. b.
Zakat, merupakan kewajiban seorang muslim untuk menyisishkan sebagian hartanya, untuk nantinya akan didistribusi kepad pihak yang berhak menerimanya.
5
c.
Waris, yaitu pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. Kedua, shadaqah nafilah (sunnah) yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran
rumah tangga yang berkaitan dengan instrument distribusi pendapatan berbasis amalan sunat, seperti:vii a. Infak, yaitu sedekah yang diberikan kepada orang lain jika kondisi keuangan rumahtangganya sudah melebihi batas kebutuhan dasarnya. b. Aqiqah,
yakni
kegiatan
pemotonngan
kambing
untuk
anak
yang
dilahirkannya, ketentuannya dua ekor untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan. c. Wakaf, yakni menahan harta milik guna diambil manfaatnya untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran islam. Ketiga, hudud (hukuman) adalah instrument
yang besifat aksidental dan
merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan. Atau dengan kata lain, instrumen ini tidak bisa berdiri sendiri, tanpa adanya tindakan illegal yang dilakukan sebelumnya, di antaranya adalah: a. Kafarat, yakni tebusan terhadap dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, misalnya melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadhan. Salah satu pilihan dari hukuman yang diberikan adalah memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. b. Dam/diyat, yakni tebusan atas tidak dialkukannya suatu syarat dalam pelaksanaan ibadah, seperti tidak melaksanakan puasa tiga hari pada saat melaksanakan ibadah haji. c. Nazar, yakni perbuatan untuk menafkahkan atau mengorbankan sebagian harta yang dimiliki untuk mendapatkan keridhaan allah SWT. Atas keberhasilan mencapai sesuatau yang diinginkannya. Dari uraian di atas, yang menjadi penekanan dalam konsep distribusi pendapatan adalah adanya hak Allah Swt dan Rasul-Nya serta muslim lainnya dari setiap pendapatan seorang muslim. Hal ini juga diarahkan sebagai bentuk takaful ijtima’I (jaminan sosial) seorang muslim dengan keluarga dan dengan orang lain, sehingga menjamin tidak terjadinya ketidak seimbangan pendapatan.
6
Berbeda dengan ajaran ekonomi manapun, ajaran Islam dalam menegaskan bahwa distribusi pendapatan rumah tangga ada skala prioritas harus diperhatikan. Indikator kebutuhan dan Batasan yang mendasari distribusi pendapatan dalam islam adalah maqasid al-syariah. Secara umum tujuan syariat islam itu adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, secara berurutan tingkatankemaslahhatan itu ada tiga yaitu dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Dari seluruh kepemilikan asset, pertama yang harus dikeluarkan atau didistribusikan adalah
kebutuhan keluarga. Jika masih surplus dahulukan
membayar uang. Kemudian, dari sisa asset yang ada, skala yang harus diprioritaskan adalah membayarkan zakat ketika aset tersebut sudah memenuhi syarat, baik nisab maupun haulnya. Sedangkan pendistribusian lain seperti infaq, udhiyah, wakaf, dan lain-lain, dilakukan setelah terpenuhinya kewajibankewajiban. Pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada keleluasaan setiap muslim. B. Distribusi Pendapatan Sektor Negara
Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di attas nilai moral islam mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Sarjana muslim banyak membicarakan objektivitas perekonomian berbasis islam pada level negara terkait dengan penjaminan level minimum kehidupan bagi mereka yang berpendapat di bawah kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bgi lingkungan sosial maupun individu dengan memaksimalkan pemanfaatan atas sumber daya yang tersedia. Karena itu, negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi, pembangunan sosial ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang merata dan lain sebgainya. Negara juga bertanggung jawab atas manajemen kepemilikan public yang pemanfaatannya diarahkan untuk seluruh anggota masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya, negara harus mampu mendstribusikan sumber daya yanga ada dengan baik. Artinya, kesempatan tidak hanya diberikan kepada sekelompok tertentu saja. Kebijakan distribusi menganut kesamaan dalam kesempatan kerja, pemerataan kesejahteraan dan peman faatan lahan yang
7
menjadi hak publik, pembelaan kepentingan ekonomi untu kelompok miskin, menjaga keseimbangan sosial dan investasi yang adil dan merata. Ajaran islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Pemerintah diberikan kewenangan mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Pemerintah diberikan kewenangan mengatur pendapatan negara melalui penarikan pajak BUMN dan sebagainya. Disamping itu pemerintah juga diberikan kewenangan untuk membelanjakan anggaran untk kepentingan bangsa dan negara misalnya, pemberian subsisdi, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Semua keistimewaan tersebut harus diarahkan untuk mememnuhi kepentingan bangsa dan negara. Kebijakan ekonomi politik diarahkan untuk melayani kepenntingan individu dan umum sekaligus. Model ini memfkuskan kepada keseimbangan, dan harmonisasi kedua kepentingan tersebut. Kebijakan politik ekonomi islam juga melayani kesejahteraan materiil dan kebutuhan sepiritual. Aspek ekonomi politik islam yang dilakukan oleh para penguasa adalah dalam rangka mengurusi dan melayani umat. Seperti yang dinyatakan dalam kaidah fiqih “ Tindakan seorang penguasa terhadap rakyatnya harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan”viii C. Distribusi Pendapatan Sektor Industri
Distribusi pendapatan sektor industri terdiri dari mudharabah, musyarakah, upah maupun sewa. Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pihak pemodal (shohibul maal) dengan pengusaha (mudharib) dengan sistem bagi hasil. Pemodal, sebagai pihak yang mempunyai kelebihan harta namun, tidak punya kesempatan ataupun waktu untuk engembangkan hartanya. Ia mendistribusikan sebagian kekayaanya kepada pengusaha dala bentuk investasi jangka pendek ataupun jangka panjang secara mudharabah (bagi hasil). Musyarakah merupakan kerja sama beberapa pemodal dalam mngelola suatu usaha dengan sistem bagi hasil. Distribusi kekayaan seperti ini merupakan bentuk distribusi dalam bentuk investasi , baik jangja pendek maupun jangka panjang. Dengan berhimpunnya beberapa pemodal dalam mendirikan suatu prusahaan seperti PT ataupun CV tentu akan memberikan peluang kepada masyarakat menjadi tenaga kerja pada
8
perusahaan tersebut dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapat pendapatan dalam bentuk upah/gaji. Di samping itu, rumah tangga yang mempunyai lahan ataupun bangunan yang digunakan perusahaan juga akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk sewa. 2.3 Prinsip-Prinsip Distribusi Pendapatan dalam Islam
Sejatinya, ekonomi Islam telah mengarahkan kita dalam melakukan setiap aktivitas ekonomi. Adapun arahan yang dimaksud ini yaitu kegiatan ekonomi yang berbasis akhlakul karimah yang berwujudkan kebebasan dan keadilan. ix Begitu pula dengan distribusi pendapatan dalam Islam, mempunyai prinsip prinsip yang berdasarkan nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, diantaranya yaitu: 1) Keadilan
Keadilan dalam islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan penerapan pinsip moral tersebut. Di sinilah diperlukan pembumian etika ekonomi, menjadikan konsep moral sebagai faktor endogen dalam perekonomian.x Keadilan bukan berarti harus ada pemerataan. Karena persamaan antara dua bentuk yang berbeda tidak lebih dari pada dikotomi antara dua hal yang sama, dan hal ini bukanlah keadilan dan bertentangan dengan kodrat manusia. Keadilan adalah keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya. Keseimbangan tersebut ada antara individu dan masyarakat yang lainnya.
Abbas al-akkad mengatakan bahwa “Persamaan yang baik adalah
keadilan yang didalamnya tidak ada unsur kezaliman” (Rozalinda, 2014: 135) 2) Kebebasan
Nilai usaha dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan, menurut AlQordhawi pembolehan dan pengakuan kepemilikan secara pribadi merupakan bukti dan jaminan pertama dari kebebasan yang ada dalam ekonomi Islam. Namun kebebasan yang diisyaratkan dalam ekonomi Islam tidaklah sama dengan
9
ekomoni sosialis maupun ekonomi kapitalis, melainkan kebebasan yang terkendali. Kebebasan yang dimaksudkan dalam ekonomi Islam adalah kebebasan dalam pengakuan kepemilikan individu. Semua hasil dari jerih payah seorang muslim yang menjadi miliknya akan meningkatkan motivasi kerja bagi muslim dalam aktivitas ekonomi. Namun seluruh kekayaan akan sia-sia jika tidak diberikan pengakuan hak kepemilikan. Hak kepemilikan ini dapat beperan sebagai pembebas manusia dari sikap materialistis, karena setiap harta yang diusahakan dijadikan sebagai nafkah diri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi, guna mewujudkan kepedulian sosial dan jihat fisabilillah. xi Setiap manusia akan terus berusaha mencapai tingkat kemapanan materi, tapi selalu ada pihak yang kekurangan ada juga yang kelebihan. Sedang kaya dan miskin adalah sunnatullah. Harus dipahami bahwa Islam tidak menjadikan sama dalam ekonomi dengan tujuan pemerataan distribusi dan pembangunan ekonomi. (Rozalinda, 2014: 135-136)
2.4 Tujuan Distribusi dalam Islam.
Menurut Rozalinda (2014: 140), sejatinya tujuan dari ditribusi pendapatan dalam Islam yakni sebagai wujud implementasi dari maqashid syariah (tujuan umum syariat Islam).xii Adapun beliau lebih mengelompokkan lebih rinci lagi mengenai tujuan distribusi pendapatan dalam Islam, diantaranya sebagai berikutxiii: a. Tujuan Dakwah
Adapun yang dimaksud dengan tujuan dakwah ini yaitu contohnya seperti penyaluran zakat kepada 8 asnaf
(mustahiq), yang diharapkan dengan
disalurkannya zakat kepada mereka, dapat menambahkan keimanannya kepada Allah serta menambah kekuatan Islamnya. Terutama penyaluran zakat kepada mualaf. Dengan disalurkannya zakat kepada mualaf, diharapkan memiliki tujuan dakwah tersendiri yaitu untuk mengharapkan keIslaman dari orang kafir (mengharapkan agar orang kafir tersebut bisa masuk Islam), dan mencegah keburukannya (bisa jadi mencegah keburukan dari mualaf agak tidak murtad lagi karena imannya masih lemah). Tujuan dakwah pun juga dapat dirasakan oleh
10
yang menyalurkan zakat (para muzakki), dengan mereka menyumbangkan sebagian hartanya untuk zakat karena Allah Ta’ala, diharapkan hal ini dapat meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah kepada Allah. b. Tujuan Pendidikan
Sejatinya yang dimaksud dengan tujuan pendidikan menurut perspektif ekonomi Islam dalam distribusi pendapatan ini yaitu menjadikan umat manusia yang ber akhlakul karimah. Dengan sikap suka memberi, suka berderma, mengutamakan orang lain, dan menyisihkan sebagian pendapatan untuk orang lain merupakan wujud dari tujuan pendidikan ini. Manusia diajarkan untuk menjadi pribadi yang sikapnya seperti yang telah disebutkan diatas. Disamping itu, tujuan pendidikan yang lain dari distribusi pendapatan ini yaitu mensucikan diri manusia dari akhlak yang mazmumah. Ahlak mazmumah ini seperti bersikap pelit, kikir, egois, dan tidak ingin menyisihkan pendapatannya untuk orang lai n. c. Tujuan Sosial
Menurut Rozalinda (2014: 141) terdapat tujuan sosial yang penting dalam distribusi pendapatan, diantaranya yaitu
Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat Muslim.
Mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan masyarakat.
Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat dapat direalisasikan, karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas
Mewujudkan keadilan di tengah masyarakat Berdasarkan tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa sejatinya tujuan sosial dari
adanya distribusi pendapatan ini adalah mewujudkan kepentingan sosial bagi umat Muslim. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial. Maka dari itu, beberapa tujuan yang telah disebutkan diatas merupakan aspek sosial yang dapat diambil sebagai tujuan dari adanya distribusi pendapatan.
11
d. Tujuan Ekonomi
Adapun tujuan dari distribusi pendapatan dari segi ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam menurut Rozalinda (2014: 141), yakni sebagai berikut:
Pengembangan dan pembersihan harta, baik dalam bentuk infak sunnah maupun infak wajib. Dengan adanya pembersihan harta, umat manusia telah menunaikan sebagian kewajibannya yang berpendapatan untuk menyisihkan sebagian pendapatannya dalam bentuk infak, baik infak sunnah maupun yang wajib. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mendorong umat manusia selalu menginvestasikan pendapatannya dalam bentuk kebaikan.
Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan modal usaha mereka. Dengan menyisihkan sebagian pendapatan umat manusia untuk kebutuhan modal usaha bagi para pengangguran, hal ini diharapkan untuk mendorong manusia yang menganggur untuk membuka lapangan pekerjaan bagi mereka dengan berwirausaha dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kualitas kerja mereka.
Memberi andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi karena tingkat kesejahteraan ekonomi sangat berkaitan dengan tingkat konsumsi.
Penggunaan terbaik dari sumber-sumber ekonomi. Berdasarkan tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa sejatinya tujuan ekonomi
dari adanya distribusi pendapatan ini yaitu menciptakan kesejahteraan ekonomi umat manusia. Hal ini ditunjukkan dengan keharusan manusia untuk menyisihkan pendapatannya untuk: (1) Berinfak; (2)Memberikan modal usaha bagi mereka yang menganggur. Ekonomi Islam telah mengarahkan kita untuk memperhatikan umat manusia yang masih dalam garis kemiskinan maupun yang masih menganggur. Disamping itu, dengan adanya distribusi pendapatan ini, umat manusia diarahkan untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi secara baik juga merealisasikan kesejahteraan ekonomi dalam kaitannya dengan tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi yang dimaksud yaitu bukan hanya ber kaitan tentang pemasukan saja, melainkan berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara anggota masyarakat.
12
BAB III KESIMPULAN
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I beserta pembahasan yang terdapat dalam Bab II, adapun dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut: 1) Yang dimaksud dengan distribusi pendapatan dalam Islam ini yaitu penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat, dimana yang menjadi fokus utama dari distribusi pendapatan ini yaitu proses pendistribusiannya. 2) Adapun untuk sektor-sektor distribusi pendapatan menurut Islam, terbagi menjadi tiga sektor, diantaranya yaitu: a) Sektor Rumah Tangga, yang terdiri dari:
Shadaqah
wajibah,
yang
bisa
diartikan
sebagai
bentuk-bentuk
pengeluaran rumah tangga yang memiliki kaitan dengan instrument distriusi pendapatan berbasis kewajiban.
Shadaqah nafilah (sunnah), yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrument distribusi pendapatan berbasis amalan sunat,
Hudud (hukuman), adalah instrument
yang besifat aksidental dan
merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan. b) Sektor Negara: dalam pengelolaan sumber daya, negara harus mampu mendstribusikan sumber daya yanga ada dengan baik. Artinya, kesempatan tidak hanya diberikan kepada sekelompok tertentu saja. Kebijakan distribusi menganut kesamaan dalam kesempatan kerja, pemerataan kesejahteraan dan pemanfaatan lahan yang menjadi hak publik, pembelaan kepentingan ekonomi untu kelompok miskin, menjaga keseimbangan sosial dan investasi yang adil dan merata. c) Sektor Industri, yang terdiri dari dari mudharabah, musyarakah, upah maupun sewa.
13
3) Prinsip-prinsip distribusi pendapatan apabila ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam, diantaranya yaitu:
Keadilan: persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah
pelarangan berbuat kezaliman. Untuk itu, penerapan prinsip keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan penerapan pinsip moral tersebut. Di sinilah diperlukan pembumian etika ekonomi, menjadikan konsep moral sebagai faktor endogen dalam perekonomian.
Kebebasan:
pembolehan
dan
pengakuan
kepemilikan
secara
pribadi
merupakan bukti dan jaminan pertama dari kebebasan yang ada dalam ekonomi Islam. Namun kebebasan yang diisyaratkan dalam ekonomi Islam tidaklah sama dengan ekomoni sosialis maupun ekonomi kapitalis, melainkan kebebasan yang terkendali. 4) Tujuan dari adanya distribusi pendapatan menurut perspektif ekonomi Islam yakni sebagai berikut:
Tujuan Dakwah: melalui penyaluran zakat kepada 8 asnaf (mustahiq), yang diharapkan dapat menambah keimanan kepada Allah beserta menambah kekuatan Islamnya. Untuk para muzakki yang menyalurkan zakatnya, diharapkan dapat meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah kepada Allah.
Tujuan Pendidikan, yaitu menjadikan umat manusia yang ber akhlakul karimah. Dengan sikap suka memberi, suka berderma, mengutamakan orang lain, dan menyisihkan sebagian pendapatan untuk orang lain
Tujuan Sosial, yakni mewujudkan kepentingan sosial bagi umat Muslim karena sejatinya manusia ini adalah makhluk sosial.
Tujuan Ekonomi, yaitu menciptakan kesejahteraan ekonomi umat manusia. Hal ini ditunjukkan dengan keharusan manusia untuk menyisihkan pendapatannya untuk: (1) Berinfak; (2)Memberikan modal usaha bagi mereka yang menganggur.
14
DAFTAR PUSTAKA
as-Suyuti, A. I. (t.thn.). Asyba wa an Nazair fi al Furu'. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga. Diana, I. N. (2012). Hadis-Hadis Ekonomi. Malang: UIN Maliki Press. Idri, H. (2015). Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi Edisi Pertama. Jakarta: Kencana. Nasution, M. E. (2006). Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Rozalinda. (2014). Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Suma, M. A. (2013). Tafsir Ayat Ekonomi. Jakarta: Amzah.
i
Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 132 ii Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 119 iii Ibid iv Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 131 v Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 102-103 vi Ibid, vii Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 136. viii Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakar as-Suyuti, A sybah wa an Nazair fi al Furu’, Maktabah Usaha Keluarga, t.th, Semarang, hlm. 83. ix Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 134 x Ibid, hlm 135 xi Ibid, xii Ibid, hlm. 140 xiii Ibid, hlm 140-141
iii
