MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH MAKALAH INI DIBUAT UNTUK MEMENUHI TUGAS MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
KELOMPOK NAMA 1. M. NUR CHANIAGO 2. ANUGERAH AKBAR A.P 3. RIFANDRA ADWITIYA
NIM 15043059 15043069 15043099
DOSEN MATA KULIAH : VITA FITRI SARI, S.E,M.Si.
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2017
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT., Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang kami haturkan puji syukur atas kehadirat-Nya yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Manajemen Pendapatan Daerah. Adapun makalah tentang Manajemen Pendapatan Daerah ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dengan bantuan berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini, untuk itu kami tidak lupa menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini. Namun tidak lepas dari semua itu kami sadar sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusunan bahasanya maupun dari segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin memberikan saran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki makalah ini. Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari makalah tentang Manajemen Pendapatan Daerah ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.
Padang, 12 Februari 2017
Penyusun
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dalam pemerintahan daerah, terdapat penerimaan daerah yang menjadi sumber untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Dengan berlakunya otonomi daerah atau dengan diberlakukannya sistem desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan pedapatannya agar dapat membiayai belanjanya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya yang telah membayar pajak kepada pemerintah. Dimana pajak ini merupakan penghasilan pali utama unutk pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. B. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana Siklus Manajemen Pendapatan Daerah? 2. Apa Sumber-Sumber Pendapatan Daerah? 3. Bagaimana Prinsip Dasar Manajemen Penerimaan Daerah? 4. Apa yang Dimaksud dengan Manajemen Pendapatan Asli Daerah? 5. Apa yang Dimaksud dengan Manajemen Dana Peimbangan? C. TUJUAN PENULISAN 1. Mengetahui Siklus Manajemen Pendapatan Daerah. 2. Mengetahui Sumber-Sumber Pendapatan Daerah. 3. Memahami Prinsip Dasar Manajemen Penerimaan Daerah. 4. Mengetahui dan Memahami Manajemen Pendapatan Asli Daerah. 5. Mengetahui dan Memahami Manajamen Dana Perimbangan.
BAB II PEMBAHASAN Ada 3 Hal utama yang menopang keberhasilan manajemen keuangan public, yaitu : manajemen pendapatan, manajemen belanja dan manajemen pembiayaan. Pengetahuan dan keahlian tentang manajemen pendapatan bagi para manajer public sangat penting karena besar kecilnya pendapatan akan menentukan tingkat kualitas pelaksanaan pemerintahan, tingkat kemampuan pemerintah dalam penyediaan pelayanan
public
serta
keberhasilan
pelaksanaan
program
dan
kegiatan
pembangunan.
A. Siklus Manajemen Pendapatan Daerah Tahapan
siklus manajemen pendapatan daerah adalah identifikasi sumber,
administrasi, koleksi, pencatatan/ akuntansi dan alokasi pendapatan.
Identifikasi Sumber Pendapatan Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan berupa pendataan sumber-sumber pendapatan termasuk menghitung potensi pendapatan. Identifikasi pendapatan pemerintah meliputi : ·
Pendataan objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak;
·
Pendataan objek retribusi, subjek retribusi, dan wajib retribusi;
·
Pendataan sumber penerimaan bukan pajak;
·
Pendataan lain-lain pendapatan yang sah;
· Pendataan potensi pendapatan untuk masing-masing jenis pendapatan.
Administrasi Pendapatan Administrasi pendapatan sangat penting dalam siklus mamnajemen pendapatan karena pada ahap ini akan menjadi dasar untuk tahapan koleksi pendapatan. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi : ·
Penetapan wajib pajak dan retribusi;
·
Penentuan jumlah pajak dan retribusi;
·
Penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi;
·
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi.
Koleksi Pendapatan Koleksi pendapatan meliputi penarikan, pemungutan, penagihan dan pengumpulan pendapatan baik yang berasal dari wajib pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat ataupun sumber lainnya. Khusus untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat digunakan beberapa sistem, diantaranya : 1. Self assessment system : ialah sistem pemungutan pajak daerah yang dihitung, dilaporkan dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak daerah. Dengan sistem ini wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan membayarkan pajak terutangnya ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD)/ unit kerja yang ditetapkan pemerintah daerah. 2. Official assessment system : ialah sistem pemungutan pajak yang nilai pajaknya ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Daerah dan Surat Ketetapan retribusi yang menunjukan jumlah pajak/ retribusi daerah terutang. 3. Joint collection : ialah sistem pemunguan pajak daerah yang dipungut oleh pemungut pajak yang ditunjuk pemerintah daerah.
Pencatatan (Akuntansi) Pendapatan Setiap penerimaan pendapatan harus segera disetor ke rekening kas umum daerah pada hari itu juga/ paling lambat sehari setelah diterimanya pendapatan tersebut. Untuk menampung seluruh sumber pendapatan perlu dibuat satu rekening tunggal (treasury single account), dalam hal ini rekening kas umum daerah. Tujuan pembuatan satu pintu untuk pemasukan pendapatan adalah untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan pendapatan. Penerimaan pendapatan tersebut dibukukan dalam buku akuntansi, berupa jurnal kas, buku pembantu, buku besar penerimaan per rincian objek pendapatan. Kemudian buku catatan akuntansi tersebut akan diringkas dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
Alokasi Pendapatan Alokasi Pendapatan merupakan tahapan terakhir dari siklus manajemen pendapatan ini, yaitu pengambilan keputusan untuk menggunakan dana yang ada untuk membiayai pengeluaran daerah yang dilakukan. Pengeluaran daerah meliputi pengeluaran belanja, yaitu, belanja operasi dan belanja modal, maupun untuk pembiayaan pengeluaran yang meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran utang dan pemberian pinjaman daerah.
B. Mengenali Sumber-sumber Pendapatan Daerah Sumber pendapatan pemerintah daerah relative terprediksi dan lebih stabil sebab pendapat tersebut diatur oleh undang- undang dan peraturan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Pemerintah daerah dengan paying hokum peraturan perundangan berhak memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk membayar pajak dan memberikan sanksi apabila tidak patuh pajak. Dengan demikian pendapatan di pemerintah daerah relative stabil. Sumber pendapatan daerah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :
Sumber Pendapatan Daerah menurut Ketentuan Perundangan Meskipun pemerintah daerah telah diberi otonomi secara luas dan desentralisasi fiscal, namun pelaksanaan otonomi tersebut harus tetap berada dalam koridor hokum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, sbb: 1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) a.
Pajak Daerah
b.
Reribusi Daerah
c.
Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang dipisahkan
d.
Lain-lain PAD yang sah
2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT a.
Bagi Hasil Pajak
b.
Bagi Hasil Sumbeer Daya Alam
c.
Dana Alokasi Umum
d.
Dana Alokasi Khusus
e.
Dana Otonami Khusus
f.
Dana Penyesuaian
3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI a.
Bagi Hasil Pajak
b.
Bagi Hasil Sumber Daya Alam
c.
Bagi Hasil Lainnya
4. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Sumber pendapatan di masa datang yang masih potensial/ tersembunyi Pemerintah juga perlu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru, sumber pendapatan baru ini bias diperoleh misalnya melalui inovasi program ekonomi daerah, program kemitraan pemerintah daerah dengan pihak swasta dan sebagainya.
C. Prinsip Dasar Manajemen Penerimaan Daerah Pada dasarnya terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam membangun sistem manajemen penerimaan daerah, yaitu :
Perluasan Basis Penerimaan
Perluasan
Basis
Penerimaan
yaitu
memperluas
sumber
penerimaan.
Untuk memperluas basis penerimaan, maka pemerintah daerah dapat melakukannya dengan cara berikut.
a. Mengidentifikasi pembayar pajak/ retribusi dan menjaring wajib pajak/ retribusi baru; b. Mengevalusi tarif pajak/ retribusi; c. Meningkatkan basis data objek pajak/ retribusi; d. Melakukan penilaian kembali (appraisal) atas objek pajak/ retribusi.
Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan Kebocoran pendapatan bias disebabkan karena penghindaran pajak (tax avoidance), Penggelapan pajak (tax evasion), pungutan liar/ korupsi petugas. Untuk mengurangi kebocoran pendapatan ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, diantaranya : a. Melakukan audit, baik rutin maupun incidental; b. Memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah; c. Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat pajak dan hukuman (sanksi) yang berat bagi yang tidak mematuhinya; d. Meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan.
Peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak
Efisiensi administrasi pajak sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penerimaan daerah. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi adminitrasi pajak, yaitu : a.
Memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana.
b.
Mengurangi biaya pemungutan pendapatan.
c.
Menjalin kerjasama dengan berbagi pihak, seperti bank, kantor pos, koperasi dan pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar pajak.
Transparasi dan Akuntabilitas Dengan adanya transparasi dan akuntabilitas maka pengawasan dan pengendalian manajemen pendapatan daerah akan semakin baik. Selain itu, kebocoran pendapatan juga dapat lebih ditekan. Untuk melaksanakan prisip transparasi dan akuntabilitas ini memang membutuhkan beberapa persyaratan. Diantaranya : a. Adanya dukungan Teknologi (TI) untuk membangun Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah. b. Adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai. c. Tidak adanya korupsi sistematik di lingkungan entitas pengelola pendapatan daerah.
D. Manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan
daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Walaupun pelakanaan otonomi daerah sudah dilaksanan sejak 1 Januari 2001, namun hingga tahun 2009 baru sedikit pemerintah daerah yang mengalami penigkatan kemandirian keuangan daerah secara signifikan.
Memang berdasarkan data yang dikeluarkan Departemen Keuangan, secara umum penerimaan PAD pada era otonomi daerah mengalami penigkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya. Penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap manajemen Pendapatan Asli Daerah. Manajemen PAD tidak berarti eksploitsai PAD, tetapi bagaimana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan PAD sesuai dengan potensi yang dimiliki. Bahkan lebih dari itu bagaimana pemerintah daerah mampu meningkatkan potensi PAD di masa datang.
Manajemen Pajak Daerah Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak daerah pada total penerimaan daerah juga terus mengalami peningkatan. Pemerintah daerah juga masih akan menerima bagi hasil PPh Wajib Pribadi, PBB dan BPHTB yang jumlahnya cukup besar bagi daerah.
Peraturan perundangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang pajak daerah antara lain UU No. 11 Drt Thn 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pada Tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.
Prinsip Pajak Daerah Manajemen pajak daerah juga terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik. Prinsip pajak daerah tersebut adalah (Devas, 1989) : 1. Prinsip Elastisitas. Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat. 2. Prinsip Keadilan. Implikasi prinsip keadilan terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah menerapkan tarif pajak yang progresif untuk jenis pajak tertentu dan menerapkan perlakuan hukum yang sama bagi seluruh wajib pajak sehingga tidak ada yang kebal pajak.
3. Prinsip Kemudahan Administrasi. Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung dan memberikan pelayanan yang memusakan bagi wajib pajak. 4. Prinsip Keterterimaan Politis. Implikasi prinsip ini terhadap manajemen pajak daerah perlunya pemerintah bekerjasama dengan DPRD dan melibatkan kelompok –kelompok masyarakat dalam menetapkan kebijakan pajak daerah dan sosialisasi pajak daerah. Dan jika dimungkinkan, melibatkan masyarakat dalam pemungutan pajak tertentu.
5. Prinsip Nonditorsi Terhadap Perekonomian.
Pajak
daerah
tidak
boleh
menimbulkan
dampak
negative
terhadap
perekonomian. Diusahakan jangan sampai suatu pajak/ pungutan menimbulkan beban
tambahan
yang
berlebihan
sehingga
merugikan
masyarakat
dan
perekonomian daerah.
Manajemen perpajakan daerah harus mampu menciptakan sistem pemungutan yang ekonomis, efisien dan efektis. Pemda harus memastikan bahwa penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya dan Pemda perlu menjaga stabilitas penerimaan pajak terebut. Fluktuasi penerimaan pajak hendaknya dijaga tidak terlalu besar sebab jika sangat fluktuatif juga kurang baik untuk perencanaan keuangan daerah.
E. Manajemen Dana Perimbangan Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002). Menurut Elmi (2002), secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah: 1.Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian "kue nasional", baik vertikal maupun horizontal. 2.Suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan di bidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Secara umum Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk
membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga
bertujuan untuk
mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Dana Perimbangan juga adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Namun selama ini sumber dana pembangunan daerah di Indonesia mencerminkan ketergantungan terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat (Sumiyarti dan Imamy, 2005). Sejalan dengan itu, Elmi (2002) juga menyatakan bahwa ketidakseimbangan fiskal (fiscal inbalance) yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini telah menyebabkan ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada bantuan dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari 70 persen kecuali Propinsi DKI Jakarta. Padahal sebenarnya bantuan dana dari pemerintah pusat tersebut hanyalah untuk rangsangan bagi daerah agar lebih meningkatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerahnya, yang merupakan bagian penting dari sumber penerimaan daerah.
Pembagian Dana Perimbangan 1. Dana Bagi Hasil (yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sumber-sumber penerimaan perpajakan yang dibagihasilkan meliputi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu, sumber-sumber penerimaan SDA yang dibagihasilkan adalah minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.
Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000, bagian daerah dari PPh, baik PPh pasal 21 maupun PPh pasal 25/29 orang pribadi, ditetapkan masing-masing sebesar 20 persen dari penerimaannya. Dua puluh persen bagian daerah tersebut terdiri dari
8 persen bagian Propinsi dan 12 persen bagian Kabupaten/Kota. Pengalokasian bagian
penerimaan
pemerintah
daerah
kepada
masing-masing
daerah
Kabupaten/Kota diatur berdasarkan usulan gubernur dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan. Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000, bagian daerah dari PBB ditetapkan 90 persen, sedangkan sisanya sebesar 10 persen yang merupakan bagian pemerintah pusat, juga seluruhnya sudah dikembalikan kepada daerah. Dari bagian daerah sebesar 90 persen tersebut, 10 persennya merupakan upah pungut, yang sebagian merupakan bagian pemerintah pusat. Sementara itu, bagian daerah dari penerimaan BPHTB berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 ditetapkan sebesar 80 persen, sedangkan sisanya 20 persen merupakan bagian pemerintah pusat. Dalam UU tersebut juga diatur mengenai besarnya bagian daerah dari penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam (migas), yang masingmasing ditetapkan 15 persen dan 30 persen. Sementara itu, penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan, ditetapkan masing-masing sebesar 80 persen. 2. Dana Alokasi Umum (DAU) Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004, besarnya DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah Propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10 persen dan 90 persen dari DAU. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum terdiri dari: 1.
Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi
2.
Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota
Penerapan Pengalokasian Besarnya Dana Alokasi Umum diterapkan sekurang kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang dterapkan dalam APBN. DAU ini merupakan seluruh alokasi umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Kenaikan Dana Alokasi Umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Alokasi Umum bagi semua Daerah Provinsi dan Jumlah dana Alokasi Umum bagi semua Daerah Kabupaten/Kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana Alokasi Umum untuk suatu Daerah Provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan jumlah Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah provinsi yang ditetapkan dalam APBN dikalikan dengan rasio bobot daerah provinsi yang bersangkutan, terhadap jumlah bobot seluruh provinsi. Porsi Daerah Provinsi ini merupakan persentase bobot daerah provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah provinsi di seluruh Indonesia. Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh daerah Kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan tentang dana perimbangan, maka kebutuhan wilayah otonomi daerah merupakan perkalian dari total pengeluaran daerah rata-rata dengan penjumlahan dari indeks: penduduk, luas daerah, kemiskinan relatif dan kenaikan harga setelah dikalikan dengan bobot masing-masing indeks. a)
Indeks Penduduk
b) Indeks Luas Wilayah c)
Indeks Kemiskinan Relatif
d) Indeks Harga. Potensi ekonomi daerah dihitung berdasarkan perkiraan penjumlahan penerimaan daerah yang berasal dari PAD, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam, yang dituliskan sebagai berikut: PAD + PBB + BPHTB + BHSDA + PPH Bobot daerah adalah proporsi kebutuhan dana alokasi umum suatu daerah dengan total kebutuhan dana alokasi umum suatu daerah. Hasil Perhitungan Dana Alokasi Umum untuk
masing-masing Daerah ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Tata Cara Penyaluran DAU Hasil perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masingmasing daerah ditetapkan dengan keputusan Presiden berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah setelah mempertimbangkan faktor penyeimbang. Faktor Penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk memperhitungkan dari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah. Usulan Dewan Alokasi Umum untuk masing-masing daerah disampaikan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Penyaluran Dana Alokasi Umum kepada masing-masing kas daerah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan secara berkala. Pelaporan Penggunaan DAU Gubernur melaporkan penggunaan DAU untuk Provinsi setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Ketentuan ini juga berlaku kepada Bupati/Walikota dengan tambahan berupa tembusan pada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah. 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengertian dana alokasi khusus menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, termasuklah yang berasal dari dana reboisasi. Kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu: 1).Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau 2).Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40 persen disediakan kepada daerah penghasil sebagai DAK. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang. Dalam keadaan tertentu, Dana Alokasi Khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun. Bentuk Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah yang berisi usulan-usulan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaannya yang diajukan kepada
Menteri Teknis oleh daerah tersebut. Bentuknya dapat berupa rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu atau dapat berbentuk dokumen program rencana pengeluaran tahunan
dan
multi
tahunan
untuk
sektor-sektor
serta
sumber-sumber
pembiayaannya. Bentuk usulan daerah tersebut berpedoman pada kebijakan instansi teknik terkait. Kecuali usulan tentang proyek/kegiatan reboisasi yang dibiayai dari bagian dana reboisasi. Dalam sektor/kegiatan yang disusulkan oleh daerah termasuk dalam kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan (tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum) maka daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah, yang penggunaannya dapat ditentukan sepenuhnya oleh Daerah. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Teknis terkait dan Instansi yang membidangi perencanaan pembangunan nasional. Penggunaan Dana Alokasi Khusus Pengalaman praktis penggunaan DAK sebagai instrumen kebijakan misalnya: 1.
Pertama, dipakai dalam kebijakan trasfer fiscal untuk mendorong suatu kegiatan agar sungguh-sungguh dilaksanakan oleh daerah.
2.
Kedua, penyediaan biaya pelayanan dasar (basic services) oleh daerah cenderung minimal atau dibawah standar. Dalam alokasi DAK tersebut Pusat menghendaki adanya benefit spillover effect sehingga meningkatkan standar umum.
3.
Ketiga, alokasi dana melalui DAK biasanya memerlukan kontribusi dana dari daerah yang bersangkutan, semacam matching grant. Penyaluran Dana Alokasi Khusus Ketentuan tentang penyaluran Dana Alokasi Khusus kepada Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana
telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 655/KMK.02/2000 tanggal 27 Desember 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Prinsip Dana Perimbangan a.
Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah.
b.
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
c. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. d.
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan
asas
Desentralisasi,
Pembantuan.
BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN 1. Siklus manajemen pendapatan daerah terdiri dari :
Dekonsentrasi,
dan
Tugas
a. Identifikasi sumber-sumber pendapatan daerah b. Administrasi Pendapatan daerah c. Koleksi/ pemungutan pendapatan daerah d. Pencatatan akuntansi pendapatan daerah e. Alokasi pendapatan daerah 2. Prinsip dasar dalam membangun sistem manajemen penerimaan daerah yang baik : a. Perluasan basis penerimaan b. Pengendalian atas kebocoran pendapatan c. Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan d. Peningkatan transparasi dan akuntabilitas manajemen pendapatan daerah. 3. Untuk memperluas basis penerimaan, pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi pembayar pajak/retribusi dan menjaring wajib pajak/ retribusi baru, mengevaluasi tariff pajak/retribusi, meningkatkan basis data objek pajak/ retribusi dan meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan. 4. Untuk mengurangi kebocoran pendapatan, pemerintah daerah perlu melakukan audit pendapatan, memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah, membangun sistem penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) yang memadai dan meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan. 5. Untuk mengoptimalisasi penerimaan daerah, selain melakukan optimalisasi PAD, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penerimaan dari dana perimbangan, khususnya dana bagi hasil.
Daftar Pustaka http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/03~PMK.07~2007Per.HTM Mahmudi (2009) “Manajemen Keuangan Daerah” Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik, Yogyakarta: Erlangga.
