Makalah APBN dan Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia

TUGAS ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK

Oleh: MIFTAHUL JANNAH C1A1 14 369

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan  pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran bisa dibaratkan sebagai anggaran rumah tangga ataupun anggaran  perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun  juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi,  penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN. sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik. Dalam rangka mewujudkan good mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sejak beberapa tahun yang lalu telah diintrodusir Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. Reformasi tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah disahkannya UU No. 17

Tahun

2003

tentang

Keuangan

Negara,

UU

No.

1

Tahun

2004

tentang

PerbendaharaanNegara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Di dalam perjalanannya, perjalanannya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih berada pada tahap  perkembangan.seiring dengan berjalannya pemerintahan, pengeluaran pemerintah atas kegiatank egiatankegiatan pemerintahan yang mencakup pengeluaran di bidang politik maupun di bidang ekonomi yang mana semuanya sudah di rencanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam mengelola sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah, pemerintah dalam ini melakukan kebijakan-kebijakan baik kebijakan di bidang moneter maupun kebijakan fiskal.yang mana kebijakan ini akan memberikan dampak yang berpengaruh besar terhadap  pemerintah dalam menjalankan kegiatan di bidang perekonomian di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1. Apakah pengertian APBN? 1.2.2. Bagaimana pelaksanaan APBN di Indonesia? 1.2.3. Bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan finansial yang ada di Indonesia?

1.3 Tujuan

1.3.1. Mengetahui pengertian APBN. 1.3.2. Memahami pelaksanaan APBN di Indonesia. 1.3.3. Memahami kebijakan fiskal dan kebijakan finansial yang ada di Indonesia.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup APBN

2.1.1 Pengertian APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan  pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan PerwakilanRakyat. (Pasal 1 angka 7, UU No. 17/2003). Merujuk Pasal 12 UU No. 1/2004. tentang Perbendaharaan Negara, APBN dalam satu tahun anggaran meliputi: a. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan.  b.

Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akanditerima kembali,  baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun p ada tahun-tahun anggaran berikutnya. Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas umum negara. (Pasal 12 ayat (2) UU No. 1/2004). Tahun anggaran adalah periode pelaksanaan APBN selama 12 bulan. Sejak tahun 2000, Indonesia menggunakan tahun kalender sebagai tahun anggaran, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sebelumnya, tahun anggaran dimulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Marettahun berikutnya. Penggunaan tahun kalender sebagai tahun anggaran ini kemudian dikukuhkan dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara (Pasal 4 UU No. 17/2003 dan Pasal 11 UU No. 1/2004). Sebagaimana ditegaskan dalam Bagian Penjelasan UU No. 17/2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai fungsi akuntabilitas, pengeluaran anggaran hendaknya dapatdipertanggungjawabkan dengan menunjukkan hasil (result ) berupa outcome atau setidaknya output dari dibelanjakannya dana-dana publik tersebut. Sebagai alat manajemen, sistem penganggaran selayaknya dapat membantu aktivitas berkelanjutan untuk memperbaiki efektifitas dan efisiensi program pemerintah.Sedangkan sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untukmewujudkan pertumbuhan dan stabilitas  perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Merujuk Pasal 3 Ayat (4) UU No. 17/2003, APBN mempunyai fungsi otorisasi,  perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti

 bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi  pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi  pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan

efektifitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

2.1.2

Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 1. Fungsi alokasi, yaitu penerimaan yang berasal dari pajak dapat dialokasikan untuk  pengeluaran yang bersifat umum, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan taman umum. 2. Fungsi distribusi, yaitu pendapatan yang masuk bukan hanya digunakan untuk kepentingan umum,tetapi juga dapat dipindahkan untuk subsidi dan dana pensiun. 3. Fungsi stabilisasi, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keunagn negara teratur sesuai dengan di terapkan.Jika pemndapatan dipakai sesuai dengan yang di terapkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai stabilisator.

2.1.3

Struktur dan Susunan APBN Struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan

 primer, surplus/defisit, dan pembiayaan. Sejak Tahun 2000, Indonesia telah menguba komposisi APBN dari T-account menjadi I-account sesuai dengan standar statistik keuangan pemerintah, Government Finance Statistics (GFS). 1.

Pendapatan Negara dan Hibah. Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum yaitu penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan Pajak lainnya, serta Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor) merupakan sumber  penerimaan utama dari APBN. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya, walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaananggaran,jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya Berbeda dengansistem penganggaran sebelum tahun anggaran 2000, pada system penganggaran saat ini sumber-sumber pembiayaan (pinjaman) tidak lagi dianggap sebagai bagian dari penerimaan. Dalam pengadministrasian penerimaan negara, departemen/lembaga tidak boleh menggunakan

penerimaan

yang

diperolehnya

secara

langsung

untuk

membiayai

kebutuhannya. Beberapa pengeculian dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundangundangan terkait. 2. Belanja Negara Belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang. Sebelum diundangkannya UU No. 17/2003, anggaran belanja pemerintah pusat dibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran  pembangunan. UU No. 17/2003 mengintrodusing uniffied budget sehingga tidak lagi ada  pembedaan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Sementara itu, dana otonomi khusus dialokasikan untuk provinsi Daerah Istimewa Aceh dan  provinsi Papua. 3. Defisit dan Surplus Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit; sebaliknya, penerimaan yang melebihi  pengeluaran disebut surplus. Sejak Tahun 2000, Indonesia menerapkan anggaran defisit menggantikan anggaran berimbang dan dinamis yang telah digunakan selama lebih dari tiga  puluh tahun. Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu: keseimbangan primer ( primary balance) dan keseimbangan umum (overall  balance). Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran

 bunga. Keseimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi belanja termasuk  pembayaran bunga. 4. Pembiayaan Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah: pembiayaan dalam negeri (perbankan dan non perbankan) serta  pembiayaan luar negeri (netto) yang merupakan selisih antara penarikan utang luar negeri (bruto) dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

2.1.4

Prinsip-Prinsip Dalam APBN Sejak tahun 1999 tidak lagi digunakan prinsip anggaran berimbang dalam menyusun

APBN. APBN disusun berdasarkan prinsip: a. Prinsip Anggaran Defisit Bedanya dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa pada anggaran defisit ditentukan Pinjaman LN tidak dicatat sebagai sumber penerimaan melainkan sebagai sumber



 pembiayaan. 

Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan DN + sumber pembiayaan LN (bersih)

Anggaran Defisit PNH –  BN = DA DAP = AP –  TP PbDN = PkDN + Non-Pk DN PbLN = PPLN –  PC PULN Keterangan : PNH BN

= pendapatan negara dan hibah = belanja negara

DA = defisit Anggaran PbDN= pembiayaan DN PkDN= Perbankan DN  Non-PkDN = Non-Perbankan DN PbLN= pembiayaan LN PPLN= penerimaan pinjaman LN

PCPULN = pembayaran cicilan pokok Utang luar Negeri BLN = bantuan luar negeri Anggaran Berimbang PDN – PR

= TP

DAP = AP –  TP  Keterangan : PDN = Pendapatan DN PR

= Pengeluaran Rutin

TP

= Tabungan Pemerintah

DAP = Defisit Anggaran Pembangunan AP

= Anggaran Pembangunan

 b. Prinsip Anggaran Dinamis Ada anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif. 

Anggaran bersifat dinamis absolut apabila Tabungan Pemerintah (TP) dari tahun ke tahun terus meningkat.



Anggaran bersifat dinamis relatif apabila prosentase kenaikan TP (TP) terus meningkat atau  prosentase ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pinjaman luar negeri terus menurun.

c. Prinsip Anggaran Fungsional Anggaran fungsional berarti bahwa bantuan/ pinjaman LN hanya berfungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan (pengeluaran pembangunan) dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin. Prinsip ini sesuai dengan azas “bantuan luar negeri hanya sebagai  pelengkap” dalam pembiayaan pembangunan. Artinya semakin kecil sumbangan bantuan/  pinjaman luar negeri terhadap pembiayaan anggaran pembangunan, maka makin besar fungsionalitas anggaran.

2.2 Pelaksanaan APBN di Indonesia

Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum  pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh Kemeterian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen  pembayaran antara lain terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pasal 17 Undang-Undang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, pedoman dalam rangka pelaksanaan anggaran diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004. Jika tahapan kegiatan perencanaan & pengaggaran dan penetapan/persetujuan dilaksanakan  pada APBN t-1, kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari - 31 Desember pada tahun berjalan (APBN t). Dengan kata lain, pelaksanaan tahun anggaran 2014 akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 - 31 Desember 2014.Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh  pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga (K/L). K/L mengusulkan konsep DIPA  berdasarkan Keppres mengenai rincian APBN da n menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para  pengelola anggaran K/L (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pembantu Pengguna Anggaran) melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya.

2.2.1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara

a. Penyetoran Pendapatan Negara Penyetoran pendapatan negara melalui bank sentral atau bank umum dan badan lannya (Psl 43). Kewajiban penyetoran ke kas negara tepat waktu dan adanya pengenaan sanksi administratif berupa denda (Psl 46)

Penetapan wajib pungut pajak kpd setiap PA/KPA dan/atau bendahara (Psl 47)  b. Pengelolaan PNBP Tanggungjawab Menteri/Pimpinan Lembaga yang memiliki sumber PNBP untuk melakukan pemungutan PNBP (Psl 48) Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan PNBP (Psl 48) Kewenangan dan tanggungjawab KPA untuk memperhitungkan PNBP yang terutang dari  pembayaran yang dilakukannya (Psl 53) c. Hibah Tanggungjawab Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal atas pelaksanaan pendapatan hibah (Psl 56) Keharusan pendapatan hibah dikelola dalam APBN (Psl 56)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Mekanisme Penatausahaan dan Pelaporan PNBP 2.2.2

Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Berdasarkan gambar dibawah ini, dapat dibagi, bahwa pelaksanaan anggaran belanja

dapat dibagi menjadi 8 langkah.

Uraian dari 8 langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan APBN :

a. Pembuatan Komitmen



Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan  pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen yang dilakukan dalam bentuk: Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/atau Penetapan keputusan.



Perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa hanya dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berkenaan.



Perjanjian/kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani DIPA lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang yang diatur oleh PMK.



Perjanjian/kontrak atas pengadaan barang/jasa dapat dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan rupiah murni dan/atau pinjaman dan/atau hibah.



Perjanjian/kontrak

yang

pembayarannya

akan

dilakukan

melalui

SPM-LS,

PPK

mencatatkan perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain.



Data perjanjian/kontrak yang memuat informasi pihak ke 3 disampaikan ke KPPN setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk dicatatkan ke dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN.

 b. Pengajuan SPP (Surat Perintah Pembayaran) Berdasarkan BA HP3, pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan segera membuat dan menyampaikan SPP kepada PA/Kuasa PA(selaku pemberi kerja) untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan. SPP sekurang kurangnya harus memuat :

  Nomor dan tanggal DIPA yang dibebankan   Nomor dan tanggal kontrak   Nilai kontrak  Jenis/lingkup pekerjaan  Jadwal penyelesaian pekerjaan   Nilai pembayaran yang diminta  Identitas penerima pembayaran

c. Pengujian oleh pejabat penguji Pejabat penguji melakukan pengujian pada hal berikut:  Memeriksa dokumen pendukung SPP.  Memeriksa ketersediaan pagu.  Memeriksa kesesuaian dengan rencana kerja.  Memeriksa kebenaran hak tagih :

-

Pihak penerima pembayaran

-

Jadwal waktu pembayaran

-  Nilai tagihanPerlu Bukti atas Hak tagi h Bukti atas Hak Tagi h tersebut, terdiri dari: 

Kontrak/SPK



Surat Pernyataan penetapan rekanan



Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan



Berita Acara Serah Terima Pekerjaan



Berita Acara Pembayaran



Kuitansi



Jaminan bank/yang dipersamakan



Dokumen lain yg dipersyaratkan utk dana yang sebagian/seluruhnya dari PHLN o

Bukti atas hak tagih tsb diatas yang merupakan lampiran surat permintaan  pembayaran (SPP) merupakan arsip yang disimpan oleh PA/KPA

d. Penerbitan SPM 1. SPM LS belanja pegawai dilampiri : 

Daftar gaji



SK Kepegawaian



SK Honor, SPK lembur



SSP

2. SPM LS Non Bel. Pegawai dilampiri : 

Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas



SPTB



Faktur Pajak dan SSP

e. Pengujian SPM oleh KPPN Substantif :  Kebenaran perhitungan  Ketersediaan dana  Pengujian dokumen dasar  Pengujian SPTB.

Formal :  Mencocokan td tangan dg specimen  Cara penulisan jumlah uang  Kebenaran penulisan.

f.

Penerbitan SP2D oleh KPPN SP2D kemudian diterbitkan dengan ketentuan:  SP2D ditandatangani bersama oleh seksi perbendaharaan dan seksi bank/Giro Pos  Penerbitan SP2D dilakukan selambat-lambatnya 1 hari kerja sejak diterimanya SPM dari

Pejabat Penerbit SPM  SP2D diterbitkan rangkap 3 dan dibubuhi stempel timbul seksi bank/giro pos yang

disampaikan kepada:

-

Lembar 1 :Bank Operasional

-

Lembar 2 : Penerbit SPM

-

Lembar 3 :Pertinggal KPPN

g. Pencairan Dana oleh BUN(MenKeu) h. Penyelesaian Tagihan ke Pihak ke 3 Penyelesaian tagihan ke pihak ketiga dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan uang  persediaan.

1. Uang Persediaan (UP) : Sejumlah uang yang dibayarkan KPPN kepada bendahara untuk dikelola dalam rangka  pelaksanaan kegiatan. 2. Pembayaran Langsung (LS) : Pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh KPPN kepada pihak yang berhak  berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atas nama pihak yang berhak sesuai bukti pengeluaran yang sah.

2.2.3

APBN Indonesia Tahun 2010, lebih dari 12 tahun setelah krisis ekonomi Indonesia 1998, dalam catatan

anggota Badan Pekerja Komisi Anggaran Independen (BP-KAI), APBN masih sarat masalah. Persoalan muncul dari berbagai sisi: (i) belanja sosial; (ii) penerimaan negara; (iii) beban utang; (iv) akuntabilitas; dan (e) reformasi birokrasi. Maka, keadaan APBN Indonesia dapat dicirikan sebagai berikut: di satu sisi masih sangat elitis dan belum memihak warga negara; di sisi lainnya, masih belum akuntabel. Kesimpulan ini diambil oleh Komisi Anggaran Independen (KAI) sesudah melihat dan menemukan hal-hal yang ada dalam APBN 2010 sebagaimana tampak dalam tabel berikut di bawah ini: Aspek

Indikator yang diperiksa

Belanja sosial

besaran alokasi kesehatan,  besaran alokasi bantuan sosial, cakupan penerima  belanja sosial, seberapa responsif pada pengangguran dan kemiskinan

Perkembangan/penialaian Jumlah nominal dan  proporsional masih tetap minimal, Angka nominal alokasi di 2010 menurun; Cakupan masih terbatas untuk yang miskin (targeting) bukan

Penerimaan APBN

Utang

rasio pajak dan non pajak terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto); kebocoran penerimaan pajak (kasus mafia pajak Gayus Tambunan, dkk.) utang dalam negeri; cicilan  pembayaran tiap tahun;  perbandingan antara cicilan untuk utang dengan alokasi untuk kesehatan.

Akuntabilitas

kasus-kasus korupsi dan  penyalahgunaan kewenangan; hasil audit BPK; kinerja  pengawasan DPR.

Reformasi birokrasi

renumerasi di Kemenkeu, MA, BPK, Kejaksaan Agung, dan POLRI yang lebih  besar; tidak adanya target kinerja/perubahan kinerja.

universal(semua warga negara Indonesia). rendah dibanding negara sebaya; rendah dibandingkan potensinya;  potensi yang sebenarnya tidak diketahui; korupsi  perpajakan belum diatasi secara sistemik. utang dalam negeri terus membesar; utang terus meningkat sejak 2004; alokasi  pembiayaan utang 5 kali lebih  besar ketimbang alokasi kesehatan.  belum ada perkembangan yang berarti; tingkat korupsi masih tinggi, meluas dan sistemik; korupsi terjadi pada sisi penerimaan dan pengeluaran/belanja APBN; sebagian  besar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disclaimer;  pengawasan Badan Akuntabilitas Keuangan  Negara (BAKN) DPR RI atas kinerja keuangan  pemerintah belum Maksimal lebih sebagai pilot project ketimbang rencana strategis; lebih menaikkan gaji (remunerasi) ketimbang pengurangan korupsi.

2.3 Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Finansial Di Indonesia

2.3.1

Kebijakan Fiskal Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka

mendapatkan

dana-dana

dan

kebijaksanaan

yang

ditempuh

oleh

pemerintah

untuk

membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi  perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran  pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Pada sektor rumah tangga (RTK), dimana rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi daan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dll dari perusahaan. kegiatan ekonomi dengan Pemerintah adalah rumah tangga menyetorkan sejumah uang sebagai pajak dan menerima penerimaan  berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa, dll. Sedangkan dengan Dunia Internasional adalah rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada sektor perusahaan, kegiatan ekonomi memiliki hubungan dengan rumah tangga yaitu perusahaan menghasilkan produk-produk barupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan memberikan penghasilah dan keuntungan kepada rumah tangga barupa gaji, deviden, sewa, upah, bunga. Sedangkan hubungan dengan Pemerintah, perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa kepada pemerintah. Sedangkan hubungan dengan Dunia Internasional, perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun  jasa dari luar negri. Pada sektor pemerintah, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan RumahTangga dimana pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional,  pembangunan. Dan untuk hubungan dengan Perusahaan, pemerintah mendapatkan penerimaan  pajak dari pengusaha dan Pemerintah membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Pada sektor Dunia Internasional / Luar Negeri, dimana Hubungan dengan RumahTangga

adalah dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga. dan untuk Hubungan dengan Perusahaan, dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis bisnis perusahaan.  Negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Dimana Tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan,  berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatn ya  pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa  pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah. Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan kebijakan moneter berupa contractionary monetary policy dan vice versa. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa open market operation memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar keuangan internasional. Pengaruh krisis ekonomi pada kebijakan fiskal, dimana Berdasarkan AD/ART  pemerintah negara Indonesia, sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI, untuk semester pertama tahun anggaran 2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh  peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang. Meski sebenarnya terjadi  peningkatan penerimaan, namun ternyata besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan pengeluaran. Dominasi kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan makro ekonomi yang tidak seimbang. Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan  pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh kebijakan fisKal ad alah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan  permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang  berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku ak an  berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran : a. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat  baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.  b. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika  perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. c. Anggaran Berimbang (Balanced Budget) Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G),  jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N). Contoh kebijakan fiskal yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dalam hal  penyelesaian permasalahan inflasi. Inflasi dipengaruhi secara langsung oleh pajak. Inflasi pada dasarnya adalah keadaan dimana penurunan nilai mata uang dari sebuah negara yang diakibatkan karena terlalu banyaknya uang yang beredar di masyarakat dengan produk barang atau jasa yang ada pada saat itu. Dan dengan pemerintrah mengontrol pendapatan pajak, dalam hal ini dinaikkan jumlah pajaknya, maka akan menurangi jumlah uang yang beredar.

2.3.2

Kebijakan Finansial Kebijakan Finansial atau Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan

keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan  jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Dengan kata lain,Kebijakan moneter adalah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu negara kontrol suplai (i) uang, (ii) ketersediaan uang, dan (iii) biaya uang atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu  perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan pengangguran. Dimana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga (untuk mencapai kebijakan gol). Adalah penting bagi para pembuat kebijakan untuk membuat pengumuman kredibel. Jika agen-agen swasta ( konsumen dan perusahaan ) percaya bahwa para pembuat kebijakan  berkomitmen untuk menurunkan inflasi , mereka akan mengantisipasi harga di masa depan lebih rendah daripada yang (bagaimana ekspektasi yang terbentuk adalah hal yang sama sekali  berbeda, misalnya membandingkan ekspektasi rasional dengan ekspektasi adaptif ). Jika seorang karyawan berharap harga akan tinggi di masa depan, ia akan membuat kontrak upah dengan upah yang tinggi untuk mencocokkan harga-harga. Oleh karena itu, harapan upah yang lebih rendah tercermin dalam perilaku penetapan upah antara karyawan dan majikan (upah lebih rendah karena harga diharapkan lebih rendah) dan karena upah tersebut sebenarnya lebih rendah tidak ada demand pull inflasi karena karyawan menerima upah lebih kecil dan tidak ada biaya tekanan inflasi karena majikan membayar kurang dari upah. Untuk mencapai tingkat inflasi rendah, pembuat kebijakan harus memiliki pengumuman kredibel, yaitu agen-agen swasta harus percaya bahwa pengumuman ini akan mencerminkan kebijakan masa depan yang sebenarnya. Jika pengumuman tentang target inflasi yang rendah

tingkat dibuat tetapi tidak diyakini oleh agen-agen swasta, penetapan upah akan mengantisipasi tingkat inflasi yang tinggi dan upah akan semakin tinggi dan inflasi akan meningkat. Sebuah upah yang tinggi akan meningkatkan permintaan konsumen ( demand pull inflation ) dan biaya sebuah perusahaan ( cost push inflation ), sehingga inflasi meningkat. Oleh karena itu, jika  pengumuman seorang pembuat kebijakan tentang kebijakan moneter yang tidak dapat dipercaya, kebijakan tidak akan memiliki efek yang diinginkan. Jika pembuat kebijakan percaya bahwa agen-agen swasta mengantisipasi inflasi yang rendah, mereka memiliki insentif untuk mengadopsi kebijakan moneter ekspansionis (dimana manfaat marjinal meningkatkan output ekonomi melampaui biaya marjinal inflasi), namun, dengan asumsi agen-agen swasta memiliki ekspektasi rasional , mereka tahu bahwa para  pembuat kebijakan memiliki insentif ini. Oleh karena itu, agen-agen swasta tahu bahwa jika mereka mengantisipasi inflasi yang rendah, kebijakan ekspansionis akan diadopsi yang menyebabkan peningkatan inflasi. Akibatnya, (kecuali para pembuat kebijakan dapat membuat  pengumuman inflasi yang rendah mereka kredibel), agen-agen swasta mengharapkan inflasi yang tinggi. antisipasi ini dipenuhi melalui harapan adaptif (perilaku upah-setting), maka, ada inflasi yang lebih tinggi (tanpa manfaat produksi meningkat). Oleh karena itu, kecuali  pengumuman kredibel dapat dibuat, kebijakan moneter yang ekspansif akan gagal. Pengumuman dapat dilakukan kredibel dalam berbagai cara. Salah satunya adalah untuk mendirikan bank sentral yang independen dengan target inflasi yang rendah (tapi tidak ada target output). Oleh karena itu, agen-agen swasta tahu bahwa inflasi akan rendah karena sudah diatur oleh badan independen. Bank-bank sentral dapat diberikan insentif untuk memenuhi target (misalnya, anggaran yang lebih besar, bonus upah untuk kepala bank) untuk meningkatkan reputasi dan sinyal komitmen yang kuat untuk tujuan kebijakan. Reputasi merupakan elemen  penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Tapi gagasan reputasi tidak harus bingung dengan komitmen. Sementara bank sentral mungkin memiliki reputasi baik karena kinerja yang baik dalam melakukan kebijakan moneter, bank sentral yang sama tidak mungkin telah memilih bentuk komitmen tertentu (seperti penargetan rentang tertentu untuk inflasi). Reputasi memainkan peran  penting dalam menentukan berapa pasar percaya pengumuman komitmen tertentu untuk tujuan kebijakan tetapi kedua konsep tidak boleh berasimilasi. Juga, perhatikan bahwa di bawah ekspektasi rasional, tidak perlu bagi pembuat kebijakan untuk telah menetapkan reputasi melalui

tindakan kebijakan masa lalu; sebagai contoh, reputasi kepala bank sentral mungkin berasal sepenuhnya dari ideologi nya, latar belakang profesional , pernyataan publik, dll Bahkan telah berpendapat bahwa untuk mencegah beberapa patologi terkait dengan inkonsistensi waktu pelaksanaan kebijakan moneter (inflasi berlebihan tertentu), kepala bank sentral harus memiliki kebencian yang lebih besar untuk inflasi dari sisa ekonomi pada rata-rata. Oleh karena itu reputasi bank sentral tertentu tidak perlu terikat pada kinerja masa lalu, melainkan untuk pengaturan kelembagaan tertentu bahwa pasar dapat digunakan untuk membentuk ekspektasi inflasi. Meskipun sering diskusi kredibilitas yang berkaitan dengan kebijakan moneter, makna yang tepat dari kredibilitas jarang didefinisikan. kurangnya kejelasan tersebut dapat berfungsi untuk memimpin kebijakan jauh dari apa yang diyakini paling menguntungkan. Misalnya, kemampuan untuk melayani kepentingan umum adalah salah satu definisi dari kredibilitas sering dikaitkan dengan bank sentral. Keandalan dengan mana suatu bank sentral janjinya juga merupakan definisi umum. Sementara semua orang setuju kemungkinan besar bank sentral tidak  boleh berbohong kepada publik, perselisihan luas ada di bagaimana bank sentral dapat melayani kepentingan publik. Oleh karena itu, kurangnya definisi dapat mendorong orang untuk percaya  bahwa mereka mendukung satu kebijakan tertentu kredibilitas ketika mereka benar-benar mendukung lain. Contoh kebijakan moneter yaitu dalam mendorong sektor industri, maka bank sentral dapat membuat peraturan yang mengharuskan bank umum meminjamkan sebagian dananya kepada usaha-usaha sektor industri dengan syarat-syarat yang ringan. Ini merupakan salah satu contoh kebijakan moneter kulitatif pada politik pagu kredit.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum  pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh Kemeterian/Lembaga dan Bendah ara Umum Negara. Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat tumbuh dengan baik. Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan  jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah  pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara_Indonesia#Pelaksanaa n_APBN http://sule-epol.blogspot.co.id/2016/01/makalah-apbn.html https://donielibra.wordpress.com/makalah-ekonomi-makro-tentang-kebijakan-fiskal-danmoneter/ http://himayanii.blogspot.co.id/2015/02/makalah-kebijakan-moneter-dan-fiskal.html http://rayendar.blogspot.co.id/2015/04/makalah-kebijakan-fiskal-dan-moneter.html https://goodmaterialku.blogspot.co.id/2016/02/makalah-kebijakan-fiskal-dan-kebijakan.html http://vortuz.blogspot.co.id/2013/05/kebijakan-fiskal-dan-apbn.html http://fia-ub.blogspot.co.id/2015/11/definisi-kebijakan-fiskal-dan-finansial.html