Masalah Dan Kebijakan Makro Ekonomi Di Indonesia

PENGANTAR EKONOMI MAKRO

Disusun Oleh :

ARNOLD JAYENDRA 1002120562

Masalah dan Kebijakan Makro Ekonomi Di Indonesia

JURUSAN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS RIAU 2011

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.







Kebijakan Ekonomi Makro Kebijakan Makro adalah kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi untuk mengendalikan dan menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ekonomi dilakukan dengan mengendalikan / memanipulasi variable-variable ekonomi. Misalnya saran Wallace yang terkenal dengan : “ Three Fair Economic Variables”, yaitu : I - S (Invesment and saving) G - T (Goverment Expenditure Expenditure and Taxes) X - M (Export and Import) Bila : (I – (I – S) S) + (G – (G – T) T) + (X – (X – M) M) = 0 maka ekonomi stabil (I – (I – S) S) + (G – (G – T) T) + (X – (X – M) M) > 0 maka ekonomi inflasi (I – (I – S) S) + (G – (G – T) T) + (X – (X – M) M) < 0 maka ekonomi deflasi Permasalahan perekonomian suatu negara sangat beraneka ragam diantaranya laju inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dll. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah dapat melakukan kebijakan, sebagai berikut. 1. Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal pada prinsipnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara antara lain dan pajak, penerimaan bukan pajak serta bantuan/pinjaman dan luar negeri. Selain itu, pengeluaran dibagi menjadi dua kelompok besar yakni pengeluaran yang bersifat rutin seperti membayar gaji pegawai, belanja barang serta pengeluaran yang bersifat pembangunan. Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.

2. Kebijakan Moneter

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bab 1 Pasal 10 yang dimaksud dengan Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Beberapa kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah pada saat krisis untuk merespons anjloknya nilai rupiah adalah sebagai s ebagai berikut. a) Kontraksi rupiah secara besar-besaran melalui kebijakan fiskal (APBN) dengan cara







menarik uang yang beredar dan sistim perbankan yang dikonversikan ke dalam SBI pada Bank Indonesia. c) Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual dollar pada saat diperlukan jika rupiah menunjukkan tanda-tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. d) Pembatalan dan penundaan berbagai mega proyek pemerintah guna memperketat pengeluaran melalui APBN serta mengurangi laju impor barang agar cadangan devisa tidak semakin terkuras. Demikian pula pihak swasta dihimbau untuk menunda berbagai proyek yang bernilai besar agar impor dapat dikurangi guna menolong cadangan devisa nasional. Ada 3 instrumen kebijakan instrumen yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar yaitu : 1. Operasi pasar terbuka terbuka ( open market operation operation ) Yaitu kebijakan pemerintah mengendalikan jumlah uang yang bredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Di Indonesia operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). 2. Fasilitas Diskonto ( Discount Rate ) Salah satu fasilitasnya yaitu adanya tingkat bunga diskonto yang maksudnya adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umun yang meminjam ke bank sentral. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah melakukan suatu cara yaitu menurunkan tingkat bunga penjaman ( tingkat diskonto ). Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bankbank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang yang beredar bertambah dan sebaliknya. 3. Rasio Cadangan Wajib ( Reserve Requirement Ratio ) Penetapan ratio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya.

4. Kebijakan Pendapatan 5. Kebijakan Luar Negeri

Permasalahan Ekonomi Makro a. Masalah Kemiskinan dan Pemerataan







penduduk Indonesia. Pada akhir tahun 2000, jumlah penduduk miskin turun sedikit menjadi sebesar 37,3 juta jiwa atau sekitar 19% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Dari segi distribusi pendapatan nasional, penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebagian besar kekayaan banyak dimiliki kelompok berpenghasilan besar atau kelompok kaya Indonesia. b. Krisis Nilai Tukar

Krisis mata uang yang telah mengguncang Negara-negara Asia pada awal tahun 1997, akhirnya menerpa perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah yang semula dikaitkan dengan dolar AS secara tetap mulai diguncang spekulan yang menyebabkan keguncangan pada perekonomian yang juga sangat tergantung pada pinjaman luar negeri sector swasta. Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar ini dengan melakukan intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan devisayang semakin menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar yang mengambang bebas sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali. c. Masalah Utang Luar Negeri

Kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali pada saat sebelum krisis ternyata menyimpan kekhawatiran. Depresiasi penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar ASyang relative tetap dari tahun ke tahun menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai (hedging) sehingga pada saat krisis nilai tukar terjadi dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak. Pada tahun1997, besarnya besarnya utang luar negeri tercatat 63% dari PDB dan pada tahun 1998 melambung menjadi 152% dari PDB. Untuk mengatasi ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam. Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan internasional untuk membantu menyelesaikan masalah ini. d. Masalah Perbankan dan Kredit Macet

Besarnya utang luar negeri mengakibatkan mengakibatkan permasalahan selanjutnya pada system perbankan. Banyak usaha yang macet karena meningkatnya beban utang mengakibatkan semakin banyaknya kredit yang macet sehingga beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas makin parah ketika sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap sejumlah bank sehingga terjadi penarikan dana oleh masyarakat secarabesar-besaran secarabesar-besaran (rush). Goncangan yang terjadi pada system perbankan menimbulkan goncangan yang lebih besar pada system perbankan secara keseluruhan, sehingga perekonomian juga akan terseret ke jurang kehancuran. Alasan-alasan di atas menyebabkan pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank-bankyang mengalami masalah likuiditas tersebut dengan memberikan bantuan likuiditas. Namun untuk mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus menarik kembali uang tersebut melalui operasi pasar terbuka. Hal ini dilakukan dengan meningkatnya meningkatnya suku bunga SBI. Kebijakan ini kemudian menimbulkan dilema karena peningkatan suku bunga menyebabkan beban bagi para peminjam (debitor). Akibatnya tingkat kredit macet di system perbankan meningkat dengan pesat. Dilema semakin kompleks di saat system perbankan mencoba mempertahankan likuiditasyang mereka miliki dengan meningkatkan







e. Masalah Inflasi

Masalah inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan masalah krisis nilai tukar rupiah dan krisis perbankan yang selama ini terjadi. Pada tahun 2004 tingkat inflasi Indonesia pernah mencapai angka 10,5%. Ini terjadi karena harga barang-barang terus naik sebagai akibat dari dorongan permintaan yang tinggi. Tingginya laju inflasi tersebut jelas melebihi sasaran inflasi BI sehingga BI perlu melakukan pengetatan di bidang moneter. Pengetatan moneter tidak dapat dilakukan secara drastic dan berlebihan karena akan mengancam kelangsungan proses penyehatan perbankan dan program restrukturisasi perusahaan.    

 

Inflasi menunjukkan kenaikan dalam tingkat harga umum. Laju inflasi adalah tingkat perubahan tingkat harga umum Lawan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan tingkat harga umum Mengapa Inflasi menjadi masalah ? 1. Inflasi berkaitan dengan daya beli 2. Berdasarkan penyebab penyebab awal terjadinya t erjadinya inflasi : Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat. Inflasi semacam ini disebut demand inflation. Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Ini disebut cost inflation.

Inflasi dalam pendekatan grafik.







pertumbuhan ekonomi ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja hingga 240 ribu maka pada 20052006 setiap pertumbuhan ekonomi hanya mampu menghasilkan 40-50 ribu lapangan kerja. Berkurangnya daya serap lapangan kerja berarti meningkatnya penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, pemerintah perlu menyelamatkan menyelamatkan industry-industri padat karya dan perbaikan irigasi bagi pertanian. Kesempatan Kerja (employment) 1. Unemployment Rate (U) U = (∑ AKP/ ∑AK) x 100% AKP = Angkatan kerja ang menganggur AK = Total Total angkatan kerja 2. Jenis pengangguran : a. Pengangguran friksional  pengangguran karena keluar masuknya tenaga kerja dalam perekonomian b. Pengangguan Pengangguan struktural  pengangguran pengangguran karena perubahan struktur ekonomi c. Pengangguran defisiensi permintaan  pekerjaan yang ada lebih sedikit dibanding yang menganggur d. Pengangguran alamiah  pengangguran saat perekonomian berada dalam keadaan full employment 3. Pengangguran menyebabkan pemborosan ekonomi Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dihitung mendasarkan pada informasi tentang tingkat pendapatan nasional riil dari tahun ke tahun, dengan menggunakan formula sebagai berikut. g

Pendapa tan NasionalRiil( t

1)  Pendapa tan NasionalRiil( t )



Pendapa tan NasionalRiil( t )

x 100

Pendapatan nasional riil dapat dihitung dengan mendeflasikan dengan GNP- Deflator atau indeks harga (IHt). Formula yang dapat digunakan adalah : GNP Riil t+1 = (100/ IHt) x GNP GNP t+1

g. Masalah Keterbelakangan

Masalah yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, renddahnya tingkat keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya modal, produktivitas kerja, lemahnya manajemen usaha. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM, pertukranan ahli, transfer teknologi









Kekurangan modal adalah suatu ciri penting setiap Negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan modal disebabkan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang menyebabkan tabungan dan tingkat pembentukan modal sedikit. Cara mengatasinya memlalui peningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif. i. Masalah ketidakseimbangan neraca pembayaran

Efektivitas Kebijakan Moneter Bank Indonesia Sebagai Penstabil Inflasi dan Tingkat Pengangguran Di Indonesia Perekonomian yang stabil akan lebih disukai dibandingkan dengan perekonomian yang mengalami gejolak dan guncangan. Kestabilan menjadi sangat penting karena kondisi yang stabil akan menciptakan suasana yang kondusif untuk perkembangan dunia usaha dan bisnis. Salah satu parameter yang dapat mengukur kestabilan perekonomian yakni dengan melihat kinerja dari stabilitas makroekonomi. Stabilitas makroekonomi dapat ditelusuri dari dampak guncangan suatu variabel makroekonomi terhadap variabel makroekonomi lainnya. Apabila dampak dari suatu guncangan menimbulkan fluktuasi yang besar pada variabel makroekonomi dan diperlukan waktu yang relatif lama untuk mencapai keseimbangan jangka panjang, maka dapat dikatakan bahwa stabilitas makroekonomi sangat rentan terhadap perubahan. Namun, apabila dampak guncangan indikator itu menunjukkan fluktuasi yang







Perkembangan perekonomian suatu negara dapat dikatakan sedang meningkat atau menurun

berdasarkan beberapa indikator dasar makroekonominya, diantaranya suku bunga, jumlah uang yang beredar, inflasi, nilai tukar, dan pengangguran. Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga otoritas moneter telah melakukan stabilisasi melalui instrumen suku bunga SBI, dimana penetapan SBI dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak (berlebih), maka hal ini akan menyebabkan terjadinya inflasi. Saat krisis ekonomi melanda Indonesia, tingkat inflasi meningkat tajam dan pernah mencapai angka 82,40 persen pada September 1998. Tingkat inflasi yang tinggi pada saat itu mencerminkan ketidakstabilan harga, hal ini tentu saja mengurangi daya beli masyarakat. masyarakat. Ketika inflasi terjadi, jumlah uang yang beredar akan meningkat. Hal tersebut akan berdampak pada terdepresiasinya nilai tukar Rupiah. Nilai tukar Rupiah selalu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, pada saat sebelum krisis yaitu dari tahun 1993-1996, nilai tukar Rupiah berada pada kisaran 2.110 - 2.383 Rupiah per US Dollar. Namun, ketika terjadi krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia pada pertengahan tahun 1997, perekonomian Indonesia terkena dampak negatifnya. Krisis ekonomi yang terjadi di Asia ini diawali dengan melemahnya Bath Thailand yang melahirkan contagion-effect (efek menular ke negara lain) dan menyebabkan krisis mata uang yang merambat ke negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Krisis mata uang yang melanda Indonesia ditandai dengan melemahnya mata uang Rupiah terhadap Dollar pada pertengahan tahun 1997. Rupiah yang bernilai Rp 2.540 per US Dollar pada bulan Juni 1997, mengalami depresiasi secara terus menerus hingga akhir tahun 1997 mencapai 4.650 Rupiah per US Dollar. Untuk menahan laju







Untuk meredam melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar dan tingkat inflasi yang tinggi ini, Bank Sentral meningkatkan tingkat suku bunga SBI yang pada bulan November 1998 menyentuh angka 61 persen per tiga bulan. Langkah yang dilakukan ini, disatu sisi memang berhasil menurunkan laju inflasi dari 77,63 persen pada tahun 1998 menjadi 2 persen pada akhir tahun 1999. Namun, disisi lain keadaan ini berdampak kurang baik pada tingkat investasi di Indonesia. Salah satu buktinya yaitu pada tahun 1997, pelarian arus modal keluar mencapai 3,5 milyar Dollar, sementara pada tahun 1998 dan tahun 1999 mengalami penurunan, yakni masing-masing sebesar 19,7 milyar Dollar dan 11,3 milyar Dollar. Pelarian modal tentu akan mengakibatkan dana untuk investasi menurun secara tajam,

akibatnya terjadi perputaran dana di sektor riil, dan berdampak pada penyerapan penyerapan tenaga kerja. Akibat krisis finansial yang terjadi, banyak para pengusaha yang gulung tikar karena dililit hutang bank, sehingga banyak pekerja atau buruh pabrik yang terpaksa di-PHK atau dibebastugaskan oleh perusahaan. Hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya ledakan pengangguran, yakni pelonjakan angka pengangguran dalam waktu yang relatif singkat. Ledakan pengangguran yang terjadi di tahun 1998 yakni sekitar 1,4 juta pengangguran terbuka baru. Selain itu, kinerja perekonomian yang lambat juga menyebabkan pengangguran







Inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) tahun 2005 mencapai 17,11 persen, jauh di atas inflasi pada tahun 2004 yang mencapai 6,4 persen, inflasi tahun 2005 ini merupakan inflasi tertinggi sejak pasca krisis ekonomi. Tingginya laju inflasi tersebut disebabkan oleh kenaikan administered prices, khususnya harga BBM pada bulan Maret dan Oktober 2005. Selain itu juga terjadi t erjadi kenaikan administered prices lainnya, seperti tarif angkutan, elpiji, cukai rokok, dan tarif tol. Inflasi administered prices yang terjadi hingga Desember 2005 pada waktu itu tercatat 42,01 persen year on year (yoy). Laju inflasi ini juga disebabkan adanya gangguan pasokan dan distribusi sehingga menyebabkan tingginya harga bahan makanan (volatile foods) sebesar 15,18 persen, adanya peningkatan ekpektasi inflasi yang didorong oleh kenaikan harga BBM dan pelemahan nilai tukar Rupiah. Permasalahan ini yang menjadi penyebab terakhirnya yakni karena adanya depresiasi nilai t ukar Rupiah selama tahun 2005 sebesar 8,6 persen yoy. Ketidakstabilan mata uang Rupiah pasca krisis mulai terjadi sejak bulan Januari 2004. Sejak bulan itu Rupiah terdepresiasi tidak hanya dengan mata uang Dollar, tetapi juga dengan mata uang Euro dan Yen. Hal ini mengindikasikan pengaruh internal lebih menentukan dibandingkan dengan pengaruh eksternal. Dengan kata lain, kondisi Indonesialah yang membuat mata uang Rupiah menjadi melemah. Ketika Bank Indonesia merespon masalah ini dengan meningkatkan suku bunga dalam negeri untuk disesuaikan dengan suku bunga internasional, langkah penyesuaian yang diambil sudah terlambat. Terjadinya peningkatan suku bunga domestik merupakan respon atas meningkatnya suku bunga internasional yang mengalami trend sejak The Fed menaikkan suku bunganya di pertengahan tahun 2004. Kenaikan suku bunga SBI, segera akan diikuti oleh kenaikan suku bunga simpanan dan kredit. Kenaikan yang terlalu cepat ini tentu akan menyulitkan perbankan dan sektor riil. Fenomena perekonomian yang terjadi secara global pada tahun 2005-2006, memperlihatkan bahwa kondisi eksternal belum menunjukkan kondisi yang kondusif, seperti adanya kecenderungan kecenderungan kenaikan suku bunga internasional, kenaikan kenaikan harga minyak dunia, dan masih tingginya inflasi dunia. Kondisi-kondisi tersebut tentu saja harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan untuk memperbaiki kondisi perekonomian.Kondisi kestabilan perekonomian negara dapat mengalami siklus naik turun. Oleh karena itu, agar perekonomian berada dalam kondisi stabil, pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia perlu melakukan langkah stabilisasi makro, dengan mengelola sisi permintaan dan penawaran suatu perekonomian agar mengarah pada kondisi keseimbangan, yaitu dengan menetapkan SBI sebagai instrumen kebijakan moneter. Melalui kebijakan moneter ini diharapakan tercipta perekonomian Indonesia yang stabil dan dapat mendukung iklim perekonomian di Indonesia. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini merupakan suatu kebijakan yang







dilakukan bertujuan untuk mengetahui suatu respon variabelvariabel makroekonomi terhadap kebijakan moneter di Indonesia dan menganalisis faktorfaktor yang dapat mempengaruhi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia. Salah satu indikator yang juga berkaitan dengan efektivitas kebijakan moneter, yakni tingkat inflasi dan pengangguran di Indonesia. Melihat jauh kebelakang mengenai tindak tanduk Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas moneter dalam mengatur kebijakan upaya stabilisasi peredaran jumlah uang di masyarakat. Secara umum, kinerja dan upaya yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia,

sudah menunjukkan perannya sebagai lembaga otoritas moneter dalam menetapkan kebijakan untuk perbaikan perekonomian di Indonesia. Walaupun banyak para pakar ekonomi dan pemerhati ekonomi di Indonesia mengatakan bahwa kebijakan moneter yang telah ditetapkan kurang mampu mengendalikan laju inflasi dan tingkat pengangguran dalam jangka pendek. Akan tetapi, geliat dan upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia telah menunjukkan fungsi dan perannya sebagai lembaga otoritas moneter dalam menetapkan kebijakan moneter untuk perbaikan dan kestabilan kondisi perekonomian di Indonesia, walaupun tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam periode jangka j angka panjang. Oleh karena itu, untuk mencapai kondisi perekonomian yang stabil di Indonesia, peran serta semua pihak yang terkait perlu digalakkan. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia telah menjalankan fungsinya dengan menetapkan SBI sebagai instrumen kebijakan moneter, maka keberhasilan implementasi dan realisasi kebijakan yang telah ditetapkan juga bergantung pada oknum-oknum terkait dan kondisi di Indonesia sendiri. Efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia terhadap variabel-variabel makroekonomi, seperti masalah inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia perlu diperhatikan. Oleh karena itu, Bank Sentral diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menstransmisikan sektor moneter ke sektor riil. Selain itu, Bank Sentral juga diharapkan tidak hanya terfokus pada pentargetan inflasi saja, namun perlu juga memperhatikan variabel makroekonomi lainnya, termasuk perubahan kondisi internal dan eksternal, sehingga diharapkan kebijakan yang









Kebijakan Ekonomi Makro yang Tidak menyentuh Sektor Riil Adalah benar jika dikatakan bahwa kondisi ekonomi makro Indonesia saat ini adalah baik. Namun dibalik kondisi itu tersimpan masalah yang kiranya perlu dipersoalkan. Masalah ini menyangkut pada kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, selaku bank sentral. Kedua institusi ini telah gagal atau memang sengaja untuk tidak menjaga keseimbangan perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) dengan maksud untuk mengejar target inflasi yang rendah. Atau dengan kata lain, berupaya agar nilai tukar rupiah menguat untuk menekan tingkat inflasi. Kebijakan ini berdampak pada tingkat pengangguran menjadi tinggi dan tidak bangkitnya sektor riil. Pengangguran yang tinggi dan tersendatnya sektor riil inilah yang merupakan masalah dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Kebijakan ekonomi makro seharusnya dapat menjaga keseimbangan pada perdagangan luar negeri. Kebijakan ekonomi makro seharusnya dapat menjaga kepentingan kegiatan ekspor dan impor. Dalam kebijakan yang berjalan, hal ini tidak dilakukan sehingga terjadi kepincangan antara kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan impor berjalan mulus dengan kuatnya nilai tukar rupiah. Namun Namun kegiatan ekspor terganggu karena daya daya saingnya di pasar ekspor menjadi menurun dan dorongan untuk memperkuat ekspor juga menjadi menurun, dampak dari menguatnya nilai tukar rupiah tersebut. Harga barang ekspor Indonesia saat ini relatif mahal sementara harga barang impor menjadi murah karena nilai tukar rupiah yang semakin kuat. Inilah kepincangan yang dimaksud. Kekuatan dari keduanya (ekspor dan impor) menjadi tidak seimbang dan ini tidak menyehatkan perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. panjang.







Dengan demikian terjawablah sudah mengapa perekonomian makro yang semakin kuat tidak menyentuh dan mendorong sektor ekonomi riil. Dengan demikian terjawablah sudah mengapa ditengah ekonomi makro yang kuat, yang dinyatakan pemerintah, justru tingkat pengangguran semakin tinggi. Sehingga sebagian orang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia saat ini adalah ekonomi bayang bayang bayang, cukup indah indah tapi tidak mempunyai kekuatan apapun bagi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia hanya bermain dalam angka keuangan dan persentase serta bermain dalam kondisi ekonomi dunia yang sedang krisis, tidak pada bagaimana memperkuat perekonomian dalam negeri Indonesia. Dalam jangka panjang ini sangat berisiko dan dapat diprediksi akan terjadi kefatalan pada perekonomian Indonesia dikala ekonomi negara negara dunia sudah pulih dan berkuasa kembali. Kebijakan Kementerian Keuangan Keuangan dan Bank Indonesia ini didasarkan pada keinginan mereka untuk memfokuskan peran mereka pada tingkat inflasi yang rendah dan ingin mendapatkan suku bunga yang rendah. Memang benar bahwa nilai tukar rupiah dan suku bunga merupakan faktor pendorong naiknya inflasi dan oleh sebab itu perlu dikawal. Tapi sekadar inikah yang ingin dicapai dalam kebijakan ekonomi makro. Seharusnya tidak demikian karena kebijakan ekonomi makro menyangkut pada banyak hal seperti bagaimana mendorong sektor riil, bagaimana memperbesar kesempatan kerja, bagaimana menjaga kestabilan nilai tukar rupiah (bukan penguatan nilai tukar) dan bagaimana menjaga keseimbangan perdagangan luar negeri (ekspor dan impor). Ianya mencakup mencakup pada kegiatan kegiatan yang luas dan tidak hanya hanya dengan memperhatikan satu elemen saja. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menjadikan pencapaian tingkat inflasi yang rendah sebagai suatu prestasi. Mereka tidak melihat pada sektor yang lainnya seperti semakin







disektor keuangan dengan mengabaikan mengabaikan sektor riil. Dalam jangka panjang ini sangat berisiko. Diharapkan agar kebijakan ini dapat ditinjau kembali sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Kebijakan ekonomi makro adalah suatu kebijakan yang bersifat menyeluruh (komprehensif).

Kebijakan Ekonomi Makro Khususnya Stabilitas Pada pasca krisis (1999-2004) terjadi penurunan kemiskinan lebih karena berhasilnya program pengendalian harga (stabilisasi harga) pada barang barang yang sensitif terhadap rakyat miskin seperti beras. Persoalan inflasi berasosiasi dengan masalah konektivitas domestik yang belum memadai dan bekerja seperti yang diinginkan. Masalah konektivitas ini tidak hanya menyangkut masalah infrastruktur fisik tetapi juga masalah infrastruktur lunak yang menghambat bukan hanya pergerakan barang dan jasa tetapi juga mengurangi kesempatan keluarga miskin untuk menikmati gelombang pertumbuhan ekonomi. Perbaikan konektivitas bukan hanya membuat perekonomian lebih fleksibel dan memiliki peredam kejut (shock absorber) sehingga harga bisa lebih terkendali, tetapi dapat menurunkan biaya transaksi untuk meningkatkan daya saing. Oleh karenanya, konektivitas merupakan kebijakan yang ramah pertumbuhan dan inflasi rendah, sehingga sangat ramah keluarga miskin. Perbaikan konektivitas sepenuhnya tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan apalagi fakta adanya heterogenitas yang tinggi dalam







Situasi demikian itu tidak boleh disamakan dengan situasi di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Produksi kita masih rendah, tidak karena kekurangan permintaan masyarakat (segi demand), melainkan karena kelemahan struktural (segi supply): kurang keahlian, kurang prasarana, kurang industri, dan sebagainya. Demikian pula sifat pengangguran berbeda. Pengangguran di Indonesia tidak pertama-tama bersifat “konjunktural” (karena kekurangan atau fluktuasi dalam permintaan efektit), melainkan struktural (karena memang kekurangan kesempatan kerja). Situasi demikian ini tidak bisa ditangani dengan cara “asal menambah permintaan efektit” saja. Sebab setiap tambahan permintaan efektif (entaih dari keuangan negara, dari ekspor, dari kredit luar negeri, atau dari ekspansi kredit bank) segera mengandung bahaya kenaikan harga, tidak karena permintaan itu begitu berlebihan, melainkan karena pertambahan produksi (output) tertinggal atau kalah cepat dengan pertambahan permintaan itu, jadi karena kendala-kendala di sektor produksi. Bila penyakitnya berbeda, obatnyapun harus berbeda. Kebijakan ekonomi atau politik ekonomi (economic policy), yaitu cara-cara yang ditempuh atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur kehidupan ekonomi nasional guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan yang mau dicapai telah ditetapkan oleh para wakil rakyat di MPR-DPR dan dituangkan dalam GBHN, yang dapat diringkas dalam “trilogi “trilogi pembangunan“: pembangunan“: kestabilan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Masalah konkret yang dihadapi dalam politik ekonomi ialah bahwa tujuan-tujuan tersebut belum tentu dapat dicapai bersama-sama. Sebab kerap kali usaha untuk mencapai tujuan yang satu terpaksa sedikit banyak harus mengorbankan tujuan yang lain. Misalnya, untuk menciptakan lapangan pekerjaan diperlukan investasi dalam jumlah yang besar. Tetapi investasi besar-besaran mudah menimbulkan inflasi dan memberatkan Neraca Pembayaran karena memperbesar impor. Demikian pula usaha menstabilkan harga beras sering bertolak

Masalah Dan Kebijakan Makro Ekonomi Di Indonesia

Recommend Documents