GOOD GOVERNANCE DAN MASY MA SYARAKA ARAKAT T MADANI MA DANI (CIVIL SOCIETY ) DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH Oleh : Sudirman Mustafa, S.H., M.Hum Widyaiswara Madya A. LATAR BELAKANG
Derasnya arus gelombang reformasi pasca krisis moneter tahun tahun 1997, 1997, yang berkemba berkembang ng menjadi menjadi krisis krisis multidim multidimensio ensional nal telah membawa pengaruh terhadap perubahan yang signikan ter terhada hadap p tata tata peme pemeri rint ntah ahan an Indo Indone nesi sia, a, khus khusus usny nya a ter terhada hadap p kine kinerj rja a bir birokra okrasi si.. ar arena ena sela selama ma !rde !rde "aru "aru berk berkua uasa sa dala dalam m inte interr#al #al
%$tahun ahun
membu embuat at
kiner inerja ja
bir birokr okrasi asi
yang ang
selal elalu u
diasosiasikan oleh masyarakat sebagai pelayanan yang lamban, kuran urang g
memu memuas ask kan, an,
ekon ekonom omii
biay biaya a
ting tinggi gi,,
kolus olusi, i,
korup orupsi si,,
nepotisme dan lain sebagainya banyak stigma yang dilontarkan kepad epada a
bir birokras krasii
bangs angsa a
ini. ini.
&et &etelah elah
era era
refor eform masi asi
tela telah h
memasuki satu dasawarsa pembangunan kinerja birokrasi melalui refo eformasi asi
bir birokr okrasi, asi,
good
go#er o#erna nan nce, ce,
dan
per perwujud ujudan an
i!il s"iety# s"iety#belum masyarakat madani ''i!il belum banyak dirasakan oleh masyarakat. "anyak "anyak pakar pakar bangsa bangsa ini mengangk mengangkat at permas permasalahan alahan ini ke permu permuka kaan an bahwa bahwa sesung sesungguh guhnya nya impli implika kasi si semua semua ini adalah adalah sebagaimana akibat struktur birokrasi (asional yang cenderung hanya menguntungkan sebagian masyarakat golongan atas saja, hal ini dapat dibuktikan dengan semakin tingginya angka korupsi dari kalangan elit birokrasi, praktek )I*+D+ yang semakin tidak menciptakan alam demokrasi dan good go#ernance, yang selama ini menurut banyak kalangan menjurus pada inkonstitusional yang merugi merugika kan n masya masyarak rakat at dan birokr birokrasi asi,, khusus khususnya nya pada pada tatara tataran n birokrasi di daerah mau tidak masuk dalam sistem orientet intrest
masingmasing birokrasi bahkan pada kekuatan politik tertentu yang cenderung tidak konstruktif dan tidak terkendali.
B.
PERUBAHAN PARADIGMA
-ntuk mengubah budaya pemerintahan, adalah sesuatu hal yang dirasakan oleh setiap orang adalah suatu tantangan yang sangat berat yang tidak semua orang dapat melakukannya. -ntuk mengubah budaya harus mengubah paradigma orang. +nda perlu mengubah sebagian besar asumsi yang telah melekat pada birokrasi, peraturan berpakaian, kepangkatan, dan kepegawaian resiko harus dihindari dengan segala cara, setiap kesalahan dan kekeliruan harus dihukum, keputusan harus dilempar keatas. /al ini sangatlah sulit untuk dilakukan, karena orang berpegang sangatlah kuat dan teguh terhadap paradigma yang telah ia miliki dan telah ada sejak lama dalam kehidupannya. /al pertama yang harus kita lakukan adalah meminta agar orang melepas asumsi mereka miliki sejak lama. "agaiamana caranya 0 Dalam ilmu pengetahuan, kuncinya menurut uhn adalah
anomali2 masalah dalam paradigma lama yang tak bisa
dipecahkan, realitas yang tidak dapat dijelaskan, fakta yang tidak bisa diterima sebagai kebenaran. +pabila anomali itu ditumpuk, orang mulai tidak mempercayai lagi pardigma lamanya. "erapa orang yang merasa sangat sulit untuk melepas hal yang lama. (amun pada suatu simpul atau titik tertentu orang mulai mengartikulasikan sebuah paradigma baru., dan orang 3 orang birokrasi mulai melakukan lompatan. -ntuk meretas paradigma lama, +nda bukan hanya harus memperkenalkan anomalisebuah paradigma baru yang bisa mereka ambil. 4ereka tidak bisa mentoleransikan kemenduaan dalam waktu yang lama, mereka akan membuat membantu mereka dalam membuat lompatan +nda perlu mendefenisikan paradigma baru bagi mereka sebaik mungkin, sehingga mereka
bisa mendapat kejelasan. 5ak seorang pun bisa melepaskan paradigma
budaya
lama
tanpa
memiliki
akses
terhadap
paradigma budaya baru karena tak seorang pun bisa hidup tanpa paradigma dalam jangka waktu lama. 6illiam "ridges, penulis Mana$in$
Transiti"ns
Ma%in$
the
M"st
"f
Chan$e,menggunakan analogi seniman restok gantung, yang melepas restok yang satu untuk mendapatkan restok yang baru. &ebelum ia melihat dengan jelas restok yang baru dia tidak akan melepaskan yang sudah di tangan karena dia tidak bisa melayang terlalu lama di udara dengan resiko jatuh. 4aka satusatunya hal yang bisa +nda lakukan adalah membuat gambaran yang jelas mengenai budaya baru yang bisa dilihat oleh semua orang. )rof. Dr. 4ustofadidjaya +, 4)I+ pernah menyampaikan suatu makalah dalam silaknas I84I pada bulan Desember tahun %1, dengan judul makalahnya adalah eformasi birokrasi2 inilah yang dimaksud oleh beliau adalah )erwujudan &""d &"!ernane dan )embangunan
4asyarakat
4adani,
perubahan
paradigma
$"!erment ke $"!ernane, artinya bangsa Indonesia harus meninggalkan budaya birokrasi yang lama menuju ke arah paradigma yang baru. "angsa Indonesia pada tahun 199: atau awal tahun 1997 menghadapi
suatu
ancaman
dan
tantangan
yang
sangat
sulit, yaitu krisis multidimensional, dalam perkembangannya saat ini Indonesia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencari solusi
dan
mengatasi
krisis
tersebut.
eformasi
telah
dikumandang lagi sejak terbentuknya kabinet Indonesia bersatu jilid
II,
melalui
eformasi
pembentukan
"irokrasi
dan
)+(,
institusi
kementerian
aplikasi
di
lapangan
hegara dalam
pelaksanaanya sungguh banyak hambatan yang yang dilalui. &""d &"!ernane sebenarnya telah berkembang sejak abad ke 1: didaratan +merika maupun ;ropa '+merika, Inggeris, dan usia<. )ada
era
=lobalisasi
dunia menunjukkan
peningkatan
perkembangan masyarakat bangsa bangsa di dunia khususnya
Indonesia pasca krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis multidimensional
tahun
1997, Indonesia
masuk
babak
baru
menuju kearah pembangunan masyarat madani 'ci#il society<, suatu
peradaban
baru
yang
memiliki
multibudaya
dan
kemajemukan atau lebih kita kenal dengan pluralisme, dan tonggak bersejarah bagi bangsa ini dengan diberlakukannya -ndang-ndang (omor %% 5ahun 1999 tentang otonomi Daerah. ;kspektasi
masyarakat
Indonesia
sangat
besar
terhadap
pemerintah sebagai babak pembaharu 'Chan$e a$ent atau a$ent "f de!el"ment < . arena $% tahun lamanya bangsa Indonesia terbelenggu dalam sistem pemerintahan !rde "aru yang berkecenderungan memonopoli semua aspek dan posisi aktor sosial, ekonomi, dan politik dalam kehidupan masyarakat, dari do it alone go#erment menjadi coarrangement go#erment. 4asyarakat madani 'i!il s"siety < pada era penerapan -ndangundang otonomi daerah 1999 lebih mengedepankan hubungan harmoni antara institusi pemerintah 'negara<, 'ri!ate set"r 'pasar<, dan masyarakat. etiga aktor penting inilah yang harus ditumbuh kembangkan agar terjalin kesetaraan, saling he% and (allanes, sehingga tidak terjadi disharmoni, antara aktor yang satu dengan yang lainnya. 5idak terjadi ekploitasi penguasaan yang dominan dari komponen yang lain. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah atau lebih kita kenal dengan otonomi Daerah seyogyanya peran sektor publik atau pemerintah daerah tidak lagi harus apreori terhadap kekuasaannya, tidak lagi lebih dominan, tetapi akan lebih elegan apabila pri#ate sector dan masyarakat
masuk
andil
dalam
korelasi
pelaksanaan
kepemerintahan. 4aka apabila hal tersebut terlaksana disetiap kabupaten>kota sejumlah ?97 dan $$ )ro#insi di Indonesia, akan terwujudlah
hubungan yang konstruktif dan
sinergis, serta
kondusitas diantara pelakupelaku kepemerintahan yang baik, yaitu pemerintah daerah 'bupati< dengan perangkat daerah,
swasta dan masyarakat. ;konomi pasar di daerah pun akan semakin
tumbuh
subur
dan
realistis
bersamasama
dan
seiringnya perubahan paradigma masyarakat feodal dan klasik menjadi masyarakat madani 'i!il s"iety ). &kematis hubungan antara )emerintah Daerah, &wasta, dan 4asyarakat @
B. KORELASI
PEMERINTAHAN
YANG BAIK DAN
DAERAH,
MASYARAKAT
KEPEMERINTAHAN
WARGA
/
MASYARAKAT
MADANI (CIVIL SOCIETY).
;uforia reformasi bangsa Indonesia sudah memasuki tahun ke
1A
kalau
desentralisasi,
dihitung good
sejak
tahun
go#ernance,
1997,
dan
maka
dengung
masyarakat
4adani
sangalah terasa pada sebatas retorika para pemimpin bangsa ini, maka masyarakat indonesia suatu saat akan menagih apa yang telah dicanangkan oleh para pemimpin bangsa ini. Desentralisasi pemerintahan daerah telah diimplementasikan, bendera good go#ernance sudah dikibarkan, 4asyarakat 4adani akan segera diwujudkan, tinggal menunggu ekspektasi datang merona. &ecara hirakhies
ilmu
pengetahuan
komponen ini adalah @
maka
benang
merah
ketiga
1.
)emerintahan *okal, good go#enance, dan masyarakat madani mempunyai
jati
diri
sendirisendiri.
etiganya
tidak
bisa
dipisahkan. alau toh terpaksa diceraikan satu sama lain, maka akan terjadi disharmonis dan tidak baik untuk masa kedepan pemerintahan daerah. %.
elasi good go#enance 'baca @ ==< dan masyarakat madani 'baca @ 44< merupakan kemutlakan. == tidak pernah akan terwujud tanpa 44, begitu pula sebaliknya. arena intisarinya adalah perilaku
moralitas
dan
kesesuaian
prosedur
dalam
bepemerintahan. $.
elasi
)emerintahan daerah
'lokal<
dengan == dan 44
enligthenment 'pencerahan lokalitas negara dimana 44 terutama berisikan nilainilai dasar dan konsepkonsep tertentu yang terjalain
dalam
kerangka
tertentu
yang
mengarah
kepada pemberdayaan masyarakat atau lebih menyeimbangkan posisi dan peran pemerintah dan peran masyarakat dalam setiap penyelenggaraan dan kegiatan pembangunan. (ilainilai dasar dari 44 adalah etuhanan, /ak asasi dan martabat manusia, kebangsaan, demokrasi, kemajemukan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan bersama, keadilan dan supremasi hukum,
keterbukaan,
partisipasi,
kemitraan,
rasional,
etis,
perbedaan pendapat dan pertangungjawaban. '4artin Bunung, %A<. KESIMPULAN
)erubahan yang fondamental sangatlah jelas dengan runtuhnya reCim &uhartoisme tahun 1997, Indonesia memasuki babak baru yang disebut euforia reformasi, desentralisasi atau otonomi
daerah
diimplementasikan
oleh
pemerintah
pusat
terhadap daerah, hal ini telah membawa hembusan angin segar bagi pemerintahan di daerah serta masyarakatnya dengan penuh asa adanya perubahan yang signikan terhadap pelayanan publik secara komprehensif menyeluruh dan holistik. 4aka dengan
perwujudan otonomi
daerah oleh pemerintah pusat secara
otomatis masyarakat madanipun di setiap daerah otonom di Indonesia akan terwujud, karena pada saat itu berkembang dan bergesernya format lama ke format, pergeseran lokus politikpun terjadi di setiap daerah pro#insi kabupaten>kota ditandainya dengan lahirnya -- (o. %% tahun 1999 Bo -- (o. $% tahun %? tentang otonomi daerah. &aat yang tepat itulah membuat setiap daerah di Indonesia dapat membuat keputusankeputusan politik tanpa harus diarahkan dan diinter#ensi oleh pemerintah pusat, ada pembagian kewenangan antara pemerintah daerah.
(amun
dipegang
oleh
ada
pepatah
pemerintah
kepalanya pusat,
pusat
dilepas
artinya
dan
buntunya
tidak
semua
kewenangan yang seharusnya didalam -- %% tahun 1999 jo -$% tahun %? diberikan pengurusannya kepada daerah sepenuh hati oleh pemerintah pusat diberikan kepada daerah, seperti masalah pertanahan samapai saat ini masih digemgam erat oleh pemerintah pusat, yang telah dimanahkan oleh )) %A tahun % seharusnya adalah kewenangan daerah. 5arik ulur kewenangan antara pemerintah pusat inilah justru akan menambah kesemerawutan, dan ketidak pastian serta tidak terwujudnyanya pelayanan kepada publik secara optimal, dengan makna lain good go#ernance, masyarakat madani, hubungan
harmonis
antara
pemerintah,
masyarakat,
stakeholders, dan pri#ate sector masih jauh dari keterwujudan pada era kekuasaan pemerintahan &" "udiono %9%1? yang akan datang. !tonomi Daerah , good will, warna dan corak baru serta format yang mengandung political will dari pemerintah pusat
dimasa
yang
akan
datang
'presiden
selain
"udiono< masih sangat diharapkan oleh rakyat Indonesia. DAFTAR PUSTAKA :
1.
Da#id !sborne, 5ed =aebler , 4ewirausahakan "irokrasi, ein#enting =o#erment, Bakarta 199E
&"
%. $. ?. A.
Da#id !sborne, )eter )lastrik, 4emangkas "irokrasi, )enerbit ))4, Bakarta, %. rishna Darumurti, &./, -mbu auta, &./., 4./um, !tonomi Daerah, )erkembangan )imikiran, pengaturan, dan pelaksanaan. )rof. Dr. yaas asyid, 4+, +rah "aru !tonomi Daerah di Indonesia, Bakarta %A. !tonomi Daerah, *embaga +dministrasi (egara I, Bakarta %:
