ALUR PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA.docx

ALUR PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) Diajukan untuk memenuhi tugas perkuliahan, mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semester IV, Tahun Akademik 2014-2015 Dibawah bimbingan : Dr. Atang Irawan, S.H.,M.Hum

Di susun oleh : Nama : Galih Kusumah Handani NPM

: 131000005

Kelas : A

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG 2014

1

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.









ALUR PENYELESAIAN SENGKETA TUN

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa tata usaha negara memiliki dua cara. Yitu cara yang pertama melalui upaya administrasi yang kedua melalui upaya peradilan. Dalam pasal 48 undang-undang no. 5 tahun 1986 tentang peradilan TUN menyebutkan: (1)

Dalam suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha megara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia.

(2)

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Dari pasal tersebut dapat digambarkan penyelesaian sengketa tata usaha Negara sebagai berikut. Upaya peradilan

Penyelesaian sengketa tata usaha negara

Banding admintrasi Upaya administratif keberatan

Dari gambaran diatas, dapat dijelaskan terdapat dua cara penyelesaian sengketa TUN, yaitu : 1. Secara langsung yaitu melalui pengadilan 2. Secara tidak langsung yaitu melalui upaya administratif Mengenai hak gugat yang dimiliki orang atau badan hukum perdata diatur dalam pasal 53 ayat (1) undang-undang nomor 09 tahun 2004 yang men entukan bahwa : “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi TUNtutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai TUNtutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi.







A. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan Penyelesaian sengketa melalui pengadilan digunakan terhadap gugatan dengan objeknya berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam peraturan dasarnya tidak mengisyaratkan adanya penyelesaian sengketa melalui upaya administratif terlebih dahulu, maka dapat digunakan prosedur gugatan langsung ke pengadilan tata usaha negara. Dalam hal digunakan upaya peradilan, maka segi penilaian hakim terhadap keputusan TUN didasarkan aspek rechtmatigheid ( aspek legalitasnya) saja. Tahapan menggugat melalui peradilan tata usaha negara diawali pada saat penggugat berniat memasukkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Akan ada tiga tahap pemeriksaan pendahuluan atau tahap pra pemeriksaan persidangan yang semuanya saling berkaitan yang harus dilalui, yaitu pemeriksaan administratif oleh kepaniteraan, rapat permusyawaratan (prosedur dismisal), dan pemeriksaan persiapan dengan spesifikasi kewenangan dan prosedur untuk masingmasing tahap tersebut berbeda-beda Tergugat juga diberi kesempatan untuk memperbaik gugatannya agar nantinya gugatan tersebut dapat diterima, seperti yang tercantum dalam Pasal 63 A yat 3 UU No. 5 Tahun 1986. Tenggang waktu 30 hari tersebut tidak bersifat memaksa maka hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru satu kali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya. Dalam pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan acara biasa dan acara cepat (Pasal 98 dan 99 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004). Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, pengadilan memeriksa dan memutus sengketa TUN dengan tiga orang hakim, sedangkan dengan acara cepat dengan hakim Tunggal. Apabila majelis hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum, namun putusan tetap diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Pasal 107 UU No.5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materil. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan







Putusan dalam sidang harus diucapkan terbuka, untuk menghindari putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan Pasal 97 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, isi putusan TUN dapat berupa : 1. Gugatan ditolak 2. Gugatan dikabulkan 3. Gugatan tidak dapat diterima 4. Gugatan gugur Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat TUN. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (8) dapat disertai pembebanan ganti rugi berupa : 1. Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan atau 2. Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan dan penerbitan keputusan TUN yang baru; atau, 3. Penerbitan keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 ayat (10). Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam (9) dan ayat (10) dapat disertai pemberian rehabilitasi. Bagi pihak yang tidak sependapat dengan putusan PTUN dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan PTUN diberitahukan secara sah. Mengenai pencabutan kembali suatu permohonan banding dapat dilakukan setiap saat sebelum sengketa yang dimohonkan banding itu diputus oleh pengadilan tinggi TUN. Terhadap putusan pengadilan tingkat banding dapat dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI. Pemeriksaan ditingkat kasasi diatur dalam pasal 131 UU PERATUN, yang menyebutkan bahwa pemeriksaan tingkat terakhir di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sementara itu apabila masih ada diantara para pihak masih belum puas terhadap putusan hakim mahkamah agung pada tingkat kasasi, maka dapat ditempuh upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI. Mengenai mekanisme atau prosedur eksekusi ini diatur dalam pasal 116 s/d 119 UU PERATUN. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, dengan lahirnya UU No. 9 tahun 2004, putusan PERATUN telah mempunyai kekuatan eksekutabel. Hal ini dikarenakan adanya sanksi berupa dwangsom dan sanksi administratif serta publikasi terhadap badan atau pejabat TUN (tergugat) yang







B. Penyelesaian sengketa melalui upaya administratif Upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan bagian dari suatu sistem peradilan administrasi, karena upaya administratif merupakan kombinasi atau komponen khusus yang berkenaan dengan PTUN, yang sama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan memelihara keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, sehingga tercipta hubungan rukun antara pemerintah dan rakyat dalam merealisasikan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan uud 1945. Upaya administratif tersebut adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap keputusan TUN yang dilaksanakan di lingkunagan pemerintahan itu sendiri. Upaya administraif sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 05 tahun 1986 terdiri atas dua macam prosedur :

A. BANDING ADMINISTRATIF Adalah penyelesaian sengketa TUN secara administratif yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Banding administratif dilakukan dengan prosedur pengajuan surat banding administratif yang ditujukan pada atasan pejabat atau instansi lain dan badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang KTUN yang disengketakan (SEMA No.2 Tahun 1991 tanggal 9 juli 1991). Dilihat dari penjelasan pasal 48 UU PTUN, terdapat dua kategori lembaga/instansi yang berwenang untuk menangani adanya banding administratif yaitu: 1. Instansi atasan dari pejabat yang mengeluarkan K TUN dan 2. Instansi lain yang berwenang. Instansi atasan tersebut menunjukkan adanya hubunan heirarkhis baik secara struktural ataupun koordinatif, sedangkan instansi lain menunjukkan tidak adanya hubungan hirarki hirarki antara pembuat KTUN dengan instansi lain tersebut. Sebagai contoh banding administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan, misalnya keputusan bupati – banding administratifnya ke gubernur, keputusan menteri (terhadap kewenangan yang telah didelegasikan) – banding administrasinya ke presiden. Sedangkan contoh banding administrasi yang dilakukan pada instansi lain yang berwenang, misalnya seorang pegawai negeri sipil yang dipecat oleh pejabat pembina kepegawaian karena melanggar PP Nomor 30







B. KEBERATAN Adalah penyelesaian sengketa TUN secara administratif yang dilakukan sendiri oleh badan / pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan itu. Keberatan dilakukan dengan prosedur pengajuan surat keberatan yang ditujukan kepada badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputuan tersebut. Kriteria untuk membedakan penyelesaian adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya KTUN atau tolok ukur yuridis formal. Dari hal itu dapat diketahui, apakah dapat digunakan atau tidak upaya administratif. Kriteria tersebut di atas dapat dilihat dengan mengkaitkan substansi ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) dengan Pasal 48 UU Nomor 05 Tahun Tahun 1986. Pasal 48 dapat digunakan sebagai tolok ukur yuridis manakala terjadi sengketa tata usaha negara yang menentukan efektivitas gugatan. Sebab, Pasal 48 Ayat (2) menegaskan bahwa upaya administratif yang disediakan oleh pasal 48 merupakan syarat imperatif yang wajib dilalui jika peraturan dasar dan KTUN tersebut mengharuskan dilakukannya upaya administratif. Jadi jika dikaitkan dengan obyek sengketa TUN, perlu dilakukan atau tidaknya upaya administratif harus dilihat pada konsideran yuridis KTUN. Sebelum menggunakan ketentuan pasal 53 ayat 1 untuk menempuh prosedur gugatan di PTUN terlebih dahulu harus dilihat ketentuan pasal 48 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundangundangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Pasal 48 (1) itu dapat diinterpretasikan : - tidak setiap keputusan keputusan tata usaha negara dapat langsung langsung diselesaikan di pengadilan pengadilan tata usaha negara; - kewenangan bagi badan atau pejabat TUN TUN untuk menyelesaikan secara secara administratif sengketa TUN tertentu meliputi dua hal : a.

Wewenang itu sifatnya diberikan kepada badan atau pejabat TUN sesuai dengan lingkup tugas badan atau pejabat TUN oleh peraturan perundang-undangan (jadi wewenang itu baru diperoleh badan atau pejabat TUN setelah secara formal diberikan oleh peraturan perundang-undangan).

b.

Wewenang itu memang sudah ada pada badan atau pejabat TUN berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penggunaan wewenang itu hanya tinggal melihat pada peraturan perundang-undangan yang









-

penyelesaian sengketa TUN oleh badan atau atau pejabat pejabat TUN adalah penyelesaian penyelesaian sengketa sengketa secara secara

administratif sehingga penilaian dilakukan dengan memperhatikan aspek doelmatiegheid dan rechtsmatigheid (aspek hukum dan kebijaksanaannya) atas KTUN tersebut. -

penyelesaian melalui upaya administratif yang tersedia merupakan ketentuan yang bersifat

imperatif, wajib harus dilakukan sebelum menggunakan upaya melalui Pasal 53. Hal itu berkaitan dengan pasal 48 ayat 2 yang menegaskan bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaiakan sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat 1 telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke pengadilan (penjelasan pasal 48 ayat 2). Undang-undang menentukan bahwa atas suatu keputusan tata usaha negara yang tersedia prosedur upaya administratif, maka upaya administratif tersebut harus dijalankan terlebih dahulu. Bila hasil upaya dirasa kurang memuaskan barulah diajukan gugatan tata usaha negara, langsung ke pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai peradilan tingkat pertama, tanpa melalui peradilan tata usaha negara.

























SKEMA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA (UU no. 5 tahun 1986 jo. UU no.9 tahun 2004 jo. UU no. 51 tahun 2009)









CONTOH KASUS

Gugatan terhadap Keputusan Keputusan Presiden Nomor 71/M Tahun 2000. Keputusan presiden Nomor 71/M Tahun 2000 yang memberhentikan Parni Hadi dari jabatannya selaku Pimpinan Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA (LKBN ANTARA) dan menggantiannya dengan Mohammad Sobary telah mendatangkan sejumlah kontroversi, sebagaimana diketahui bahwa Parni Hadi melalui kuasa hukumnya telah menggugat Keppres tersebut ke PTUN. Jika dicermati Keppres tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai keputusan TUN, karena sangat jelas bahwa badan atau pejabat yang mengeluarkannya adalah presiden RI. Begitu juga mengenai isi Keppres dan kepada siapa Keppres tersebut ditujukan sudah sangat jelas yakni pemecatan/pemberhentian Parni Hadi sebagai Pimpinan Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA dan sekaligus mengangkat Mohammad Sobary sebagai penggantinya. Keputusan presiden tersebut berisi tentang tindakan hukum TUN, bersifat ko nkret karena keputusan presiden tersebut mengenai pemberhentian Parni Hadi sebagai Pimpinan LKBN ANTARA. Bersifat individual, jelas keputusan presiden tersebut tidak ditunukkan untuk umum, tetapi ditujukan kepada Parni Hadi dan Mohammad Sobary yang alamatnya sudah sangat jelas. Bersifat final, keputusan presdien tersebut untuk berlakunya tidak memerlukan persetujuan siapapun. Kemudian keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi Parni, jadi dapat dikulifikasikan keputusan presiden nomor 71/M Tahun 2000 termasuk KTUN.







tersebut dikeluarkan, hal ini juga bertujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam mewujudkan good governance. Keppres tersebut juga melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf a UUPTUN, yang mana pada akhirnya Keppres ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam atauran perundang-undangan yang bersifat prosedural formal, seperti: sebelum keputusan pemberhentian dikeluarkan harusnya pegawai yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk membela diri.

ALUR PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA.docx

Recommend Documents