PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Setiap perusahaan atau produksi yang menghasilkan dan memproduksi barang dan jasa akan mencari keuntungan ( profit ) sebagai tujuan utama. Terlebih banyak sekali ayat al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk kaya seperti dalam QS. al-Jumu’ al-Jumu’ah ayat 9-10 “ hai orang -orang -orang yang beriman ,apabila diseru untuk shalat pada hari jumat ,maka bersegeralah menuju dzikrullah ,dan tinggalkanlah jual beli. Itulah yang baik buat kamu, jika kamu mengetahui. Lalu apabila telah ditunaikan sholat ,maka bertebarlah di muka bumi dan carilah sebagian dari karunia karunia Allah ,dan ingatlah ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. beruntung” . Hal ini sudah jelas bahwa tidak ada larangan tentang hal memperbanyak kekayaan. Tetapi harus ada konsep tawazun dalam tawazun dalam asas transaksi syariah yang termakna seimbang urusan duniawi dan ukhrawi. Seimbang urusan material dan spiritual. Ada juga motif mashlahah, ukhuwah. Ada pepatah arab juga bilang: i’mal lidun ya>ka ya>ka ka annaka ta’i>syu ta’i >syu abadan ,wa’mal li a>khirataka ka annaka tamu>tu ghadan, ghadan , jadi meskipun sudah jelas tentang perintah mencari kekayaan tetapi dalam hal ini harus seimbang (tawazun ( tawazun)) yaitu tidak boleh berlebihan, harus barang yang halal,barangnya harus jelas, tidak barang yang maysir dan juga seimbang dalam sisi charity (non profit oriented ). ).1 Dengan melarang riba>, riba>, islam berusaha membangun sebuah masayarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan. Seorang kreditor akan mendapatkan keuntungan dari debitur, tanpa memedulikan hasil usaha si debitur. Akan lebih adil jika kedua pihak, kreditor dan debitur, sama-sama menanggung keuntungan maupun kerugian. Keadilan dalam konteks ini memiliki dua dimensi yaitu pemodal berhak mendapatkan imbalan, yang sepadan dengan resiko dan usaha yang dibutuhkan dan dengan demikian ditentukan oleh keuntungan usaha yang dimodalinya.
1
http://www.forshei.org/2015/11/mari-beralih-ke-konsep-falah-profit.html, diakses pada http://www.forshei.org/2015/11/mari-beralih-ke-konsep-falah-profit.html, tanggal 17 Maret 2018 pukul 20.00 wib.
1
Dalam sistem keuntungan tanpa bunga, yang berupaya dijalankan oleh para penganut prinsip-prinsip Islam, seseorang dapat memperoleh keuntungan dari uang mereka hanya dengan tunduk pada resiko yang termasuk dalam skema bagi hasil. Menurut madzhab Hanafi, laba dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu, Pertama, menggunakan modal orang, Kedua, memanfaatkan kerja orang, Ketiga, menggunakan pendapat orang, yang berarti menanggung resiko. Karena penggunaan suku bunga bunga dilarang dalam transaksi keuangan, bank-bank Islam harus menjalankan operasi mereka hanya berdasarkan skema bagi hasil ( profit and loss sharing ). ).2 Secara garis besar produk penyaluraan dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk murabahah, murabahah, salam dan salam dan istishna. istishna. Kemudian berdasarkan pada akad sewa-menyewa yang menghasilkan produk berupa ija>rah. ija>rah.3 Oleh karena itu makalah ini akan membahas akad yang berlandaskan commercial based dengan prinsip bisnis profit bisnis profit oriented baik dalam segi margin keuntungan ataupun dari segi bagi hasil serta masalah sengketa yang kemungkinan muncul dalam salah satu akad tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya. B. Rumusan Masalah
1. Jelaskan apa yang dimaksud akad jual beli? 2. Jelaskan apa yang dimaksud akad Mura>bahah akad Mura>bahah?? 3. Jelaskan apa yang dimaksud akad Salam? Salam? 4. Jelaskan apa yang dimaksud akad Istishna akad Istishna?? 5. Jelaskan apa yang dimaksud akad Ija>rah akad Ija>rah?? 6. Jelaskan apa yang dimaksud akad Sharf ? 7. Kemungkinan sengketa dan penyelesaianya?
2
Mervin K Lewis & Latifa M. Algaoud, Perbankan Algaoud, Perbankan Syariah Prinsip, Praktitk, dan Prospek, Jakarta: PT Serambi Serambi Ilmu Semesta, 2007, 80. 3 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, Indonesia , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, 82.
2
C. Tujuan
1. Untuk memahami akad jual beli 2. Untuk memahami akad Mura>bahah 3. Untuk memahami akad Salam 4. Untuk memahami akad Istishna 5. Untuk memahami akad Ija>rah 6. Untuk memahami akad Sharf
3
PEMBAHASAN A. Akad Jual Beli (al- Bai’ ) 1. Pengertian Jual Beli ( al- Bai’ )
Jual beli menurut pengertian
lughawiyah adalah saling menukar
(pertukaran). Dan kata al- Bai’ dan asy-Syira> dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama.4 Menjual menurut bahasa artinya memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu). Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.5 Sedangkan menurut istilah jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).6 2. Dasar Hukum Jual Beli
Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.
4
Sayid Sabiq, al-Fiqh al-Sunah XII , Terj. Kamaludin A. Marzuki, Fiqh Sunnah, Bandung: Al Ma’arif, 1998, 123-124. 5 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafik, 1996, 33. 6 Ibid.,
4
a. Al-Qur’an: QS. al-Baqarah: 275.
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba>, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba>. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba>), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba>), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 7 b. Hadits Rasulullah SAW
)
( .
Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Bazaar dan Al-Hakim)8 c. Ijma’
7
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Semarang: Toha Putra, 1979, 65. 8 Ibnu Hajr Al-Asqolani, Bulugh al-Maram, Terj. Muh Rifa’i, A. Qusyairi Misbah, Bulughul Maram, Semarang: Wicaksana, 1989 , 208.
5
Kaum muslimin sepakat tentang diperbolehkan jual beli dan telah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini. 9 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
Dalam akad jual beli harus memenuhi empat rukun yaitu: a. Orang yang menjual b. Orang yang membeli c. Ikrar (serah terima) d. Adanya barang Orang yang menjual dan membeli haruslah sehat akalnya. Orang yang gila atau belum tamyiz, tidak sah jual belinya. Ada beberapa syarat jual beli yang perlu diperhatikan dalam jual beli yaitu: a. Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan. b. Ada manfaatnya, dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mengambil tukaranya terlarang juga karena masuk dalam arti menyianyiakan (memboroskan) harta yang dilarang dalam al-Qur’an. c. Keadaan barang itu dapat diserah terimakan dan tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserah terimakan itu semua mengandung tipu daya. d. Keadaan barang kepunyaan yang menjual. e. Barang itu diketahui oleh sipenjual dan si pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya.10 B. Akad Al-Murabahah 1. Pengertian Al-Murabahah
Al-mura>bahah berasal dari kata arab al-Ribh (keuntungan). Ia dibentuk dengan wazan (pola pembentukan kata) mufa’alat yang mengandung arti saling.
9
Sayid Sabiq, al-Fiqh al-Sunah XII , 48. Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
10
1994, 59.
6
Oleh karena itu secara bahasa berarti saling memberi keuntungan. 11 Sedangkan menurut istilah, al-Mura>bahah adalah al-bai’ bira sil ma>l waribhun ma’lum yang artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui. 12 Lebih jelasnya menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), al-Mura>bahah yaitu menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan menurut Bank Indonesia, al-Mura>bahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.13 2. Landasan Shariah al-Mura>bahah
Dasar disyari’atkan al-Mura>bahah adalah dalil dari al-Qur’an dan Sunnah.
a. Al-Qur’an: QS. al-Nisa>: 29.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
11
Atang Abd. Halim, Fiqih Perbankan Syariah , Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan, Bandung: Rafika Aditama, 2011, 225. 12 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 108. 13 Ibid., 109.
7
dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 14 b. Sunnah Landasan Sunnah yang digunakan dalam akad al-Mura>bahah adalah hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib al-Rumi bahwa Rasululla SAW bersabda:
: .
: ,
,
: )
(
Dari Shuhaib Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya ada berkah adalah jual-beli bertempo, ber-qiradl (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan sya'ir untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual." (HR. Riwa yat Ibnu). 15
3. Macam-macam al-Mura>bahah
a. Muraba>hah tanpa pesanan Al-Mura>bahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli mura>bahah yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli mura>bahah sendiri. Dengan kata lain, dalam mura>bahah tanpa pesanan, Bank Shariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada
14 15
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 118. Ibnu Hajr Al-Asqolani, Bulugh al-Maram, 118.
8
nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi atau akad jual beli mura>bahah dilakukan.16 b. Mura>bahah berdasarkan pesanan Mura>bahah berdasarkan pesanan adalah jual beli mura>bahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan mura>bahah. Jadi dalam perbankan Shariah melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau asset sesuai dengan apa yang diinginkan oleh nasabah tersebut. C. Akad Salam 1. Pengertian Salam
Secara bahasa salam atau salaf berarti pesanan. Secara istilah salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya: mobil, rumah makan, hewan, dan sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Jika waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya. 17 Dalam literatur lain salam diartikan sebagai transaksi jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual. spesifikasi dan dan harga pesanan harus sudah disepakati diawal transaksi, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh. Selanjutnya menurut para ulama’ syafiiyah dan hanabilah, salam diartikan sebagai transaksi atas pesanan dengan spesifikasi tertentu yang di tangguhkan pembayarannya pada waktu tertentu yang pembayarannya dilakukan secara tunai di majelis akad. Umala’ malikiyah mengemukakan salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannnya dilakukan secara tunai dan komoditas pesanan diserahkan pada waktu tertentu.18 16
17
Wiroso, Jual Beli Murabahah, Yogyakarta: UII Press, 2005, 37-39. Ismail Nawawi, fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor, halia Indonesia:2012)
hlm.125 18
Wabah zuhaily, Al-fiqh Islami Waadillatuhu, (Beirut. Darul fikri:1989 ) hlm. 598-599
9
Sedangkan dalam kodifikasi produk perbankan Shariah dijelaskan bahwa pengertian salam adalah Jual beli barang dengan cara pemesanan berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu sesuai kesepakatan serta pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. 2. Landasan Hukum Salam
a. Al-Qur’an: QS. al-Baqarah: 282.
...
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 19 b. Sunnah
:
: , ( . , ,
)
:
Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu. (HR. Muttafaq Alaihi.) 20 3. Rukun dan syarat salam
Pelaksnaan jual beli salam atau inden memuat rukun sebagai berikut: a. Pembeli (musalam) Adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Harus memnuhi kriteria cakap bertindak hukum (balig dan berakal sehat) serta mukhtar (tidak dalam tekanan/paksaan). b. Penjual (musala ilaih)
19 20
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 66. Ibnu Hajr Al-Asqolani, Bulugh al-Maram, 218.
10
Adalah pihak yang memasok barang pesanan. Harus memenuhi kriteria cakap bertindak hukum (balig dan berakal sehat) serta mukhtar (tidak dalam tekanan/paksaan). c. Ucapan ( sighah) Harus diungkapkan dengan jelas, sejalan dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad. d. Barang yang dipesan (muslam fih) Dalam hal ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Harus jelas jenisnya. 2) Harus jelas sifat-sifatnya. 3) Jelas ukuranya. 4) Jelas batas waktunya. 5) Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas. Sementara untuk syarat jual beli salam adalah sebagai berikut: a. Pembayarannya dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam-logam, agar hal-hal ribawi tidak diprjualbelikandengan sejenisnya secara tunda. b. Komodiinya harus dengan spesifikasi yang jelas, misalnya, dengan menyebut jenisnya dan ukurannya, agar tidak trjadi konflik antara seorang muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan Siantar keduanya. c. Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan, misalnya setengah bulan yang akan datang atau lebih. d. Penyerahan uang dilakuakan di dalam satu majelis. 21
D. Akad I stishna 1. Pengertian I stishna
Istishnâ’ adalah akad bersama produsen untuk satu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli satu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga
21
Ismail Nawawi, fiqh muamalah klasik dan kontemporer, 127.
11
menyediakan barang bakunya, sedangkan jika barang bakunya dari pemesan maka transaksi itu menjadi akad jarah (sewa), pemesan hanya menerima jasa produsen untuk membuat barang. Sedangkan dalam kodifikasi produk perbankan Syariah dijelaskan bahwa istishnâ’ adalah sebagai Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria, dan pola pembayaran sesuai dengan kesepakatan. 2. Landasan Shari ah I satishna
E. Akad I ja>rah 1. Pengertian al-I ja>rah
Al-ija>rah berasal dari kata al-Ajru yang berarti al-‘Iwadhu atau berati ganti, dalam pengertian syara’ al-Ija>rah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dangan jalan penggantian. 22 Dalam bentuk lain dikatakan bahwa kata ija>rah juga biasa dikatakan sebagai nama bagi al-Ujrah yang berarti upah atau sewa. Secara bahasa ija>rah didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula menfaat yang berasal dari suatu barang/benda. Semua manfaat jasa dan barang dibayar dengan jumlah imbalan tertentu. 23 Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), ija>rah adlah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan menurut Bank Indonesia, ija>rah adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang/jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.24
22
Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, 69. Faturrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, 150-151. 24 Faturrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, 151. 23
12
2. Landasan syariah al-I jarah
Dasar-dasar hukum atau rujukan ija>rah adalah al-Qur’an, al-Sunnah dan Ijma’ . a. Al-Qur’an QS. Al-Thalaq: 6
Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat ti nggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.25 b. Al-Sunnah Rasulullah SAW bersabda:
: )
(.
Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah)26 c. Ijma’
25 26
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 936. Ibnu Hajr Al-Asqolani, Bulugh al-Maram, 428.
13
Landasan ijma’ nya adalah semua umat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’ ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat. 27 3. Rukun dan Syarat I jarah
Menurut mayoritas para ulama mengatakan bahwa rukun ija>rah adalah sebagai berikut: a. ‘Aqid mencakup al-mu’jir (orang yang menyewakan) dan al-musta’jir (orang yang menyewa). b. Ma’qud ‘Alaih (objek sewa), mencakup ujrah (upah) dan manfaat barang yang disewakan. c. Shighat ‘Ijab Qabul (ucapan serah terima).28 Sedangkan syarat-syarat ija>rah adalah sebagai berikut: a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya untuk melakukan akad ija>rah. b. Manfaat yang menjadi objek ija>rah harus diketahui secra sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. d. Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan ters ebut, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dengan menyewakan atau meminjamkan. e. Objek ija>rah dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan. f. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai. 29 4. Macam-macam ijarah
Dilihat dari objeknya ija>rah terbagi menjadi dua macam yaitu: 1) Ija>rah yang berdifat manfaat. Misalnya, sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dll.
27
Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fiqh Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011,
28
Dumairi Nor, dkk, Ekonomi Syariah Versi Salaf , Pasuruan: Pustaka Sidogiri, Cet. 2, 119-
167. 120. 29
Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, 154.
14
2) Ija>rah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. 30 Ija>rah ini menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaanya itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu.
F. Akad Sharf 1. Pengertian Al-Sharf
Al-Sharf secara bahasa berarti al-Ziya>dah (tambahan) dan al’adl (seimbang).31 Al-Sharf kadang-kadang difahami berasal dari kata Sharafa yang berarti membayar dengan penambahan.32 Dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa Ba’I Sharf adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas). 33 Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut: a. Menurut istilah fiqh, al-Sharf adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. b. Menurut Heri Sudarsono, al-Sharf adalah perjanjian jual beli valuta dangan valuta lainya. Transaksi jual beli mata uang asing dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.34 c. Menurut Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia, al-Sharf adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip Sharf yang dibenarkan secara syari’ah.
30
Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, 236. 31 Ghufron A Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, 149. 32 Murtadho Muthahari, Ar-Riba Wa At-Ta’min, Terjm. Irwan Kurniawan, Asuransi dan Riba, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995, 219. 33 M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, 34. 34 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya, Yogyakarta: Adipura, 2004, 78.
15
d. Menurut ulama fiqh, al-Sharf adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis. 35 2. Dasar Hukum Al-Sharf
Fuqoha mengatakan bahwa kebolehan praktek al-Sharf didasarkan pada sejumlah hadits antara lain pendapat jumhur yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu Sa’id al-Khudri ra, Rasulullah SAW bersabda:
:
. ,
, ,
, )
(.
Dari Abu Sa’id al Khudsriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada). HR. Muttafaq ‘Alaih.36 Hadits diatas menerangkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama, tidak ada salah satunya melebihi yang lain. Dalam hadits Rasulullah SAW, yaitu:
: ,
: ,
,
,
35
,
Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005, 98. Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid , Terj. Abdurrahman, Haris Abdullah, Bidayatul Mujtahid , Semarang: Asy-Syifa, 1990, 145. 36
16
,
,
,
)
,
(.
Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka jualah sekehendakmu apabila dengan tunai. HR. Muslim. 37 Hadits diatas menjelaskan ada enam jenis yang tidak boleh dijual kecuali dengan sama pertimbanganya dan tunai: a. Emas dijual dengan emas b. Perak dengan perak c. Gandum dengan gandum d. Jagung centel dengan jagung centel e. Kurma dengan kurma f. Garam dengan garam 3. Syarat-syarat al-Sharf
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad al-Sharf adalah: a. Masing-masing pihak saling menyerahkan terimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menhindari terjadinya riba nasi’ah. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad al-Sharf menjadi batal. b. Jika akad al-Sharf dilakukan atas barang sejenis maka harus seimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model setakanya.
37
Ibnu Hajr Al-Asqolani, Bulugh al-Maram, 479.
17
c. Khiyar syarat tidak berlaku dalam akad al-Sharf , karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai. Sedang khiyar syarat mengindikasikan jula beli secara tidak tunai. 38 G. Sengketa Yang Terjadi Dalam Akad al-Mura>bahah Keadaan sengketa akad al-Mura>bahah dapat kita lihat pada Kasus antara PT. Bank Syariah Mandiri melawan PT. Atriumasta Sakti. Dimana kedua belah pihak telah sepakat dalam membuat akad pembiayaan murabahah No 53 tanggal 23 Februari 2005 dihadapan Efran Yuniarto, SH., Notaris di Jakarta. Permasalahan muncul disaat PT. Atriumasta Sakti merasa bahwa PT. Bank Syariah Mandiri te lah cidera janji dengan tidak mengeluarkan pencairan dana tahap kedua seperti yang dijanjikan, selain itu ternyata pada akad mura>bahahnya, bentuk perjanjiannya ternyata mengambil konstruksi kredit modal kerja yang biasa digunakan pada bank kovensional,yang sudah pasti bertentangan dengan prinsip pembiayaan murabahah yang merupakan akad jual beli. Selain itu margin yang ditetapkan dalam perjanjian mura>bahah berupa ceiling price yang berubah-ubah secara tidak pasti (uncertain) tidak ditentukan secara lump sum pertahun tetapi ditetapkan dalam prosentase pertahun seperti halnya bunga pada perbankan konvensional yang menurut prinsip syariah adalah riba yang haram hukumnya. Tak hanya itu saja, t entang pembebanan bunga dalam surat sanggup/ promes yang sama artinya dengan riba, dan karenanya juga melanggar prinsip syariah. Dan terakhir akad pembiayaan No. 53 tersebut sekaligus merupakan akad transaksi jual beli antara pemasok dan bank, dan juga jual beli antara bank dengan nasabah yang hanya dibuat dalam satu akad saja, hal ini sudah tentu bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah. Dari kasus diatas jelas terlihat adanya unsur penipuan dalam akad murabahah yang jelas sekali dilarang oleh syariat Islam. Dimana pada akad murabahah yang dipakai adalah menggunakan standar pada perjanjian diperbankan konvensional, tetapi justru tidak berdasarkan prinsip perjanjian perbankan syariah seharusmya. Tidak hanya itu saja, terdapat ketidak pastian terhadap ceiling price 38
Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual , 150.
18
yang diselalu berubah-ubah seperti halnya penerapan bunga pada bank konvensional dan menurut prinsip syariah ini dinamakan riba yang haram hukumnya. Selain itu dalam hal terdapatnya 2 (dua) akad dalam satu transaksi bersamaan, dimana hal ini juga sudah bertentangan dengan syariah Islam.39 H. Penyelesaian Sengketa
Salah satu penyelesaian sengketa ekonomi yang menarik ialah pada Putusan Mahkamah Agung di Tingkat PK Nomor 56/PK/AG/2011 Putusan ini membahas perkara tentang Sengketa Ekonomi Syariah dalam yang diajukan oleh PT. BANK SYARIAH MANDIRI sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Banding/Pemohon melawan PT. ATRIUMASTA SAKTI
dan MAJELIS
ARBITER BASYARNAS, yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding/Termohon I dan II; Latar belakang penyelesaian perkara tersebut sampai pada tahap Peninjauan Kembali adalah dalam perkara arbitrase untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan bahwa Amar putusan Basyarnas (Termohon Kasasi II) dinilai tidak logis dengan Menyatakan Pemohon Kasasi
melakukan cidera janji dan Menyatakan batal demi hukum Akad
Pembiayaan Murabahah Nomor 53 tanggal 23 Februari yang dibuat Efran Yuniarto, S.H. (Notaris di Jakarta). Dalam penyelesaiannya di Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP tanggal 10 Desember 2009 M, mengabulkan permohonan Pemohon dan Membatalkan Putusan Basyarnas Nomor 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak yang diputuskan pada tanggal 16 September 2009 dan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai akta Pendaftaran Nomor 01/Basyarnas/2009/PA.JP tanggal 12 Oktober 2009.
39
Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, 94.
19
Pada Tingkat Banding, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 188 K/AG/2010 tanggal 09 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Membatalkan
putusan
Pengadilan
Agama
Jakarta
Pusat
Nomor
792/Pdt.G/2009/PA.JP tanggal 10 Desember 2009, dan Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo tersebut. Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 188 K/AG/2010 tersebut, Termohon Banding/Pemohon PK mengajukan Upaya Peninjauan Kembali. Alasannya adalah telah terjadi kekhilafan yang nyata pada salah satu amar Putusan tersebut yang menyatakan bahwa ”Pengadilan Agama Jakarta Pus at tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo”. Hal tersebut tentunya memberlakukan
kembali
putusan
Basyarnas
Nomor
16/Tahun
2008/BASYARNAS/Ka.Jak, yang isinya melebihi dari hal yang tidak dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Arbitrase Syariah. Alasan lainnya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang didasarkan pada alasan bahwa sengketa a quo berkaitan dengan sengketa Perbankan Syariah. Oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa a quo “Bahwa namun di dalam amar putusan tersebut, judex factie justru menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang“. Berdasarkan alasan yang diajukan Pemohon PK tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan. Mahkamah Agung dalam Pertimbangan Putusan PK nya menerangkan bahwa “Tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kek eliruan nyata” dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/AG/2010 tanggal 9 Juni 2010 karena pertimbangannya telah tepat dan benar. Para pihak yang bersengketa telah secara tegas telah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan cara arbitrase sehingga berlakulah
20
ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut, sehingga Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili sengketa dimaksud (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Mengenai
pembatalan
putusan
Arbitrase
Nomor
16
Tahun
2008/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 16 September 2009, maka sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus diajukan ke Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama. Adapun dasar hukum yang dipergunakan Pemohon PK yakni SEMA Nomor 8 Tahun 2008 ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 59 ayat (3) dan SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh SEMA Nomor 8 Tahun 2010. Atas pertim bangan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Perseroan Terbatas (PT) tersebut “DITOLAK”.40
40
https://hukumekonomisyariahuinsgd.wordpress.com/2015/02/17/model-kontrak-dan penyelesaian-sengketa-di-perbankan-syariah/, diakses pada tanggal 17 Maret 2018 pada pukul 20.00 wib.
21
KESIMPULAN
1. Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). 2. Al-mura>bahah berasal dari kata arab al-Ribh (keuntungan). Ia dibentuk dengan wazan (pola pembentukan kata) mufa’alat yang mengandung arti saling. Oleh karena itu secara bahasa berarti saling memberi keuntungan. Sedangkan menurut istilah, al-Mura>bahah adalah al-bai’ bira sil ma>l waribhun ma’lum yang artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui. 3. Secara bahasa salam atau salaf berarti pesanan. Secara istilah salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya: mobil, rumah makan, hewan, dan sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Jika waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya. 4. Istishnâ’ adalah akad bersama produsen untuk satu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli satu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan barang bakunya, sedangkan jika barang bakunya dari pemesan maka transaksi itu menjadi akad jarah (sewa), pemesan hanya menerima jasa produsen untuk membuat barang. 5. Al-ija>rah berasal dari kata al-Ajru yang berarti al-‘Iwadhu atau berati ganti, dalam pengertian syara’ al-Ija>rah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dangan jalan penggantian. Dalam bentuk lain dikatakan bahwa kata ija>rah juga biasa dikatakan sebagai nama bagi al-Ujrah yang berarti upah atau sewa. Secara bahasa ija>rah didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula
22
menfaat yang berasal dari suatu barang/benda. Semua manfaat jasa dan barang dibayar dengan jumlah imbalan tertentu. 6. Al-Sharf secara bahasa berarti al-Ziya>dah (tambahan) dan al’adl (seimbang).41 Al-Sharf kadang-kadang difahami berasal dari kata Sharafa yang berarti membayar dengan penambahan. Dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa Ba’I Sharf adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).
41
Ghufron A Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual, 149.
23
DAFTAR PUSTAKA
Al-Asqolani, Ibnu Hajr, Bulugh al-Maram, Terj. Muh Rifa’i, A. Qusyairi Misbah, Bulughul Maram, Semarang: Wicaksana, 1989 Al-Asqolani, Ibnu Hajr, Bulugh al-Maram, Terj. Muh Rifa’i, A. Qusyairi Misbah, Bulughul Maram, Semarang: Wicaksana, 1989. Anshori, Abdul Ghofur, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010 Bakry, Nazar, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Semarang: Toha Putra, 1979 Dewi, Gemala, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005. Djamil, Fathurrahman, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012 Halim, Atang Abd., Fiqih Perbankan Syariah, Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan, Bandung: Rafika Aditama, 2011 Hasan, Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004 Karim, Adiwarman A., Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Lewis, Mervin K, & Latifa M. Algaoud, Perbankan Syariah Prinsip, Praktitk, dan Prospek, Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, 2007 Mujieb, M. Abdul, Kamus Istilah Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995. Muthahari, Murtadho, Ar-Riba Wa At-Ta’min, Terjm. Irwan Kurniawan, Asuransi dan Riba, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995. Nawawi, Ismail, fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Halia Indonesia, 2012. Nor, Dumairi dkk, Ekonomi Syariah Versi Salaf , Pasuruan: Pustaka Sidogiri, Cet. 2. Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafik, 1996 Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid , Terj. Abdurrahman, Haris Abdullah, Bidayatul Mujtahid , Semarang: Asy-Syifa, 1990.
24
Sabiq, Sayid al-Fiqh al-Sunah XII , Terj. Kamaludin A. Marzuki, Fiqh Sunnah, Bandung: Al Ma’arif, 1998 Sahrani , Sohari dan Ru’fah Abdullah, Fiqh Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya , Yogyakarta: Adipura, 2004. Wiroso, Jual Beli Murabahah, Yogyakarta: UII Press, 2005 Zuhaily, Wabah, Al-fiqh Islami Waadillatuhu, Beirut: Darul fikri, 1989. http://www.forshei.org/2015/11/mari-beralih-ke-konsep-falah-profit.html. https://hukumekonomisyariahuinsgd.wordpress.com/2015/02/17/model-kontrakdan-penyelesaian-sengketa-di-perbankan-syariah/.
25
