BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Dalam menyelesaikan kasus Perdata, biasanya terdapat dua jalur yang menjadi penawaran bagi pihak yang bersengketa jalur litigasi dan non-litigasi. Yang dimaksud dengan Litigasi adalah bentuk penanganan kasus melalui jalur proses di peradilan baik kasus perdata maupun pidana, sedangkan Non-Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan. Non litigasi ini pada umunya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Non litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu: 1. Negosiasi 2. Mediasi 3. Arbitrase Ketiga bentuk penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau terjadinya perbedaan pendapat baik itu antara individu, kelompok maupun antar badan usaha. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas secara khusus terhadap cara penyelesaian menggunakan Mediasi.
1
B.
RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan
masalah, yaitu: 1. Pengertian Non Litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan 3. Penyelesaian sengketa Non Litigasi Lingkungan menggunakan cara Mediasi 2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan menurut uu no 32 tahun 2009.
C. TUJUAN PENULISAN MAKALAH 1. Mengetahui Pengertian Non Litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan 3. Mengetahui bagaimana Penyelesaian sengketa Non Litigasi Lingkungan menggunakan cara Mediasi 2. Mengetahui bagaimana Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan menurut uu no 32 tahun 2009.
2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
1 Pengertian Sengketa Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Senada dengan itu Winardi mengemukakan : Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. 2 Pengertian Lingkungan Hidup Sengketa Lingkungan Hidup (1) adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Sengketa Lingkungan Hidup (2) adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. (Pasal 1 Angka 25 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup). 3 Pengertian Litigasi Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga.
3
Sedangkan
Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur
pengadilan. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat,
dan
berbagai
perintah
pengadilan
mungkin
dikeluarkan
untuk
menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum. 4 Pengertian Non Litigasi Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini
diakui di dalam peraturan
perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan " Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan" . Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan " Alternatif Penyelesaian Perkara ( Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli."
4
BAB III PEMBAHASAN
A. Pengertian Non Litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, tujuannya
adalah
memberikan
bantuan
dan
nasehat
hukum
dalam
rangka
mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul, Non litigasi ini pada umunya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat, Non litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu: 1.Negosiasi 2.Mediasi 3.Arbitrase Ketiga bentuk penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau terjadinya perbedaan pendapat baik itu antara individu, kelompok maupun antar badan usaha. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan, dalam pembahasan kali ini kita khusus mempelajari cara penyelesaian sengketa menggunakan Mediasi. B. Penyelesaian sengketa Non Litigasi Lingkungan menggunakan cara Mediasi 1. Mediasi
5
Mediasi dalam bahasa Inggris disebut mediation adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi. Orang yang menjadi penengah disebut mediator. “ Mediation is private , informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement. The mediator has no power to impose a decission on the parties (Hendry Campbell Black). Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, apabila antara kedua pihak tidak dapat menyelesaikan sendiri sengketa yang mereka hadapi, mereka dapat menggunakan pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka mencapai persetujuan atau kesepakatan. Mediasi sendiri diatur dalam Pasal 6 ayat (3), (4) dan (5) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum. Di dalam mediasi, seorang mediator mempunyai 2 macam peran yang dilakukan, yaitu: pertama, mediator berperan pasif . Hal ini berarti para pihak sendiri yang
lebih aktif untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi sehingga peran mediator hanya sebagai penengah, mengarahkan penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Kedua, mediator berperan aktif. Hal ini berarti mediator dapat melakukan
berbagai tindakan seperti merumuskan dan mengartikulasi titik temu untuk mendapatkan kesamaan pandangan dan memberikan pengertian kepada kedua belah pihak tentang penyelesaian sengketa. Dengan demikian seorang mediator diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut karena kedua pihak yang bersengketa bersifat menunggu. Dalam proses mediasi yang dituntut dari mediator adalah kemampuan untuk memahami seluruh aspek kepentingan yang disengketakan dan kemampuan memfasilitasi proses pencapain masalah. Mediasi sebenarnya merupakan proses perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa dimana pihak-pihak tersebut secara aktif melakukan tawar-menawar untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan mediator sebagai fasilisator.
6
Mediasi diatur dalam pasal 85 dan 86 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi dinilai merupakan langkah terbaik melihat bahwa keputusan hasil perundingan mediasi merupakan responsif atas permasalahan yang disengketakan disamping melihat pada segi biaya dan waktu yang relatif lebih minimal. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi. Bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak. Pihak ketiga tersebut juga harus netral sehingga dapat memberikan saransaran yang objektif dan tidak terkesan memihak salah satu pihak. Mediasi merupakan prosedur wajib dalam proses pemeriksaan perkara perdata, bahkan dalam arbitrase sekalipun dimana hakim atau arbiter wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dan jika mediasi tersebut gagal barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan. Tidak semua orang bisa menjadi mediator professional karena untuk dapat menjadi mediator dibutuhkan semacam sertifikasi khusus. Dari uraian tersebut dapat disampaikan bahwa ciri-ciri dan syarat penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi adalah : Ciri-ciri : (1)
Perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral.
(2)
Pihak ketiga netral tersebut dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.
(3)
Tugas mediator adalah memberikan bantuan substansial dan prosedural, dan terikat pada kode etik sebagai mediator.
7
(4)
Mediator tidak berwenang mengambil keputusan. Keputusan diambil oleh pihak yang bersengketa itu sendiri.
Syarat : (1)
Adanya kekuatan tawar menawar yang seimbang antara para pihak
(2)
Para pihak menaruh harapan terhadap hubungan dimasa depan
(3)
Terdapat banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran
(4)
Adanya urgensi untuk menyelesaikan secara cepat
(5)
Tidak adanya rasa pemusuhan yang mendalam atau yang telah berlangsung lama di antara para pihak
(6)
Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak dan dapat dikendalikan
(7)
Membuat suatu preseden atau mempertahankan hak tidak lebih penting dibandingkan dengan penyelesaian sengketa yang cepat
(8)
Jika para pihak berada dalam proses litigasi, maka kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti pengecara atau penjamin tidak diberlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi. Dalam
penyelesaian
sengketa
lingkungan
hidup,
mediasi
akan
menguntungkan kedua belah pihak, selain proses penyelesaiannya yang cepat dan biaya murah. Selain bergantung kepada mediator, hasil dari negosiasi dapat juga dikatakan gagal apabila ada salah satu pihak yang melakukan pengingkaran terhadap hasil mediasi. Mekanisme
penyelesaian
sengketa
menggunakan
mediasi
perlu
dikemukakan mengenai peran dan fungsi mediator sebagaimana yang dikemukakan
8
oleh Raiffa yaitu sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan perannya, yakni : [9] 1)
Penyelenggara pertemuan;
2)
Pemimpin diskusi netral;
3)
Pemelihara
atau
penjaga
aturan perundingan agar proses perundingan
berlangsung secara beradab; 4) 5)
Pengendali emosi para pihak; Pendorong pihak/ perunding yang kurang
mampu
atau
segan
perundingan
adalah
mengemukakan pandangannya. Sisi
peran
yang
kuat
oleh
mediator
bila
dalam
mengerjakan/melakukan hal-hal diantaranya : 1. Mempersiapkan dan membuat notulen perundiangan; 2. Merumuskan titik temu/kesepakatan para pihak; membantu para pihak agar menyadari, bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tapi diselesaikan; 3. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah; 4. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah. Menurut Fuller sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono, menyebutkan 7 (tujuh) fungsi mediator, yakni : 1. Sebagai katalisator (catalyst ) mengandung pengertian bahwa
kehadiran
mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi. 2. Sebagai pendidik (educator ) berarti seorang
mediator
harus
berusaha
memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha
9
dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan diantara para pihak. 3. Sebagai
penerjemah
(translator ),
berarti
mediator
harus
berusaha
menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul. 4. Sebagai narasumber (resource person), berarti mendayagunakan
seorang
mediator
harus
sumber-sumber informasi yang tersedia.
5. Sebagai penyandang berita jelek (bearer of bad news), berarti seorang mediator harus menyadari, bahwa para pihak dalam
proses
perundingan
dapat bersikap emosional, maka mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak untuk menampung berbagai usulan. 6. f.
Sebagai agen realitas (agent of reality), berarti
berusaha memberi pengertian secara terang kepada
mediator salah satu
harus pihak
bahwa sasarannya tidak mungkin/ tidak masuk akal untuk dicapai melalui perundingan. 7. Sebagai kambing hitam ( scapegoat ), berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan. Lebih lanjut, mekanisme mediasi sebenarnya tergantung pada situasi sosial dan budaya masyarakat dimana para pihak berada.
Secara
garis
besar
dapat
dikemukakan tahapan-tahapan mediasi sebagai berikut : 1. Tahap pembentukan forum. Pada awal mediasi, sebelum rapat antara mediator dan para pihak, mediator menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk, diadakan rapat bersama. Mediator memberi tahu kepada para pihak mengenai bentuk dari proses, menjelaskan aturan dasar, bekerja berdasar hubungan perkembangan dengan para
10
pihak dan mendapat kepercayaan sebagai pihak netral, dan melakukan negosiasi mengenai wewenangnya dengan para pihak, menjawab pertanyaan para pihak, bila para pihak sepakat melanjutkan peruundingan, para pihak diminta komitmen untuk mentaati aturan yang berlaku. 2. Tahap kedua: pengumpulan dan pembagian informasi. Setelah
tahap
awal
selesai,
maka
mediator
meneruskannya
dengan
mengadakan rapat bersama, dengan meminta pernyataan atau penjelasan pendahuluan pada masing-masing pihak yang bersengketa. Pada tahap informasi, para pihak dan mediator dalam acara bersama. Apabila para pihak setuju meneruskan mediasi, mediator kemudian mempersilakan masing-masing pihak menyajikan versinya mengenai fakta dan patokan yang diambil dalam sengketa tersebut. Mediator boleh mengajukan pertanyaan untuk mengembangkan informasi, tetapi tidak mengijinkan pihak lain untuk mengajukan pertanyaan atau melakukan interupsi apapun. Mediator memberi setiap pihak dengar pendapat mengenai versinya atas sengketa tersebut. Mediator harus melakukan kualifikasi fakta yang telah disampaikan, karena fakta yang
disampaikan
para
pihak
merupakan
kepentingan-kepentingan
yang
dipertahankan oleh masing-masing pihak agar pihak lain menyetujuinya. Para pihak dalam menyampaikan fakta memiliki gaya dan versi yang berbeda-beda, ada yang santai, ada yang emosi, ada yang tidak jelas, ini semua harus diperhatikan oleh mediator.
Kemudian
dilanjutkan
dengan
diskusi
terhadap
informasi
yang
disampaikan oleh masing-masing pihak, untuk mengukuhkan bahwa mediator telah mengerti para pihak, mediator secara netral membuat kesimpulan atas penyajian masing- masing pihak, mengulangi fakta-fakta esensial menyangkut setiap perspektif atau patokan mengenai sengketa.
11
3. Tahap ketiga, merupakan tahap penyelesaian masalah. Selama tahap tawar-menawar atau perundingan penyelesaian problem, mediator bekerja dengan para pihak secara bersama-sama dan terkadang terpisah, menurut keperluannya, guna membantu para pihak merumuskan permasalahan, menyusun agenda untuk membahas masalah dan mengevaluasi solusi. Pada tahap ketiga ini terkadang mediator mengadakan “caucus” dengan masing-masing dalam mediasi. Suatu caucus merupakan pertemuan sendiri para pihak pada satu sisi atau pertemuan sendiri antara para pihak pada satu sisi dengan mediator .[10] Mediator menggunakan caucus (bilik kecil) untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan para pihak secara terpisah, dalam hal ini mediator dapat melakukan tanya jawab secara mendalam dan akan memperoleh informasi yang tidak diungkapkan pada suatu kegiatan mediasi bersama. Mediator juga dapat membantu suatu pihak untuk menentukan alternatifalternatif
untuk
menyelesaikannya, mengeksplorasi serta mengevaluasi pilihan-
pilihan, kepentingan dan kemungkinan penyelesaian secara lebih terbuka. Apabila mediator akan mengadakan caucus, harus menjelaskan penyelenggaraan caucus ini kepada para pihak, menyusun perilaku mediator sehubungan dengan caucus yang mencakup kerahasiaan yaitu mediator tidak akan mengungkapkan apapun pada pihak lain, kecuali sudah diberi wewenang untuk itu. Hal ini untuk menjaga netralitas dari mediator dan akan memperlakukan yang sama pada para pihak. 4. Tahap pengambilan keputusan. Dalam tahap ini para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator untuk memilih solusi yang dapat disepakati bersama atau setidaknya solusi yang dapat
diterima
terhadap
masalah
yang
diidentifikasi.
Setelah
para
pihak
mengidentifikasi solusi yang mungkin, para pihak harus memutuskan sendiri apa yang akan mereka setujui atau sepakati. Akhirnya para pihak yang sepakat berhasil membuat keputusan bersama, yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian.
12
Mediator dapat membantu untuk menyusun ketentuan-ketentuan yang akan dimuat dalam perjanjian agar seefisien mungkin, sehingga tidak ada keuntungan para pihak yang tertinggal di dalam perundingan. Syarat menjadi Mediator sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan sebagai berikut : 1. cakap melakukan tindakan hukum; 2. berumur paling rendah paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; 3. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang lingkungan hidup paling sedikit 15 (lima belas) tahun untuk arbiter dan paling sedikit 5 (lima) tahun untuk mediator atau pihak ketiga lainnya; 4. tidak ada keberatan dari masyarakat dan 5. memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.
·
Tujuan Mediasi adalah lebih memberikan kesempatan kepada para pihak
untuk: 1.
Menemukan jalan keluar dan pembaruan perasaan
2.
Melenyapkan kesalahpahaman
3.
Menentukan kepentingan yang pokok
4.
Menemukan bidang bidang yang mungkin dapat disetujui
5.
Menyatukan bidang-bidang tersebut menjadi solusi yang disusun sendiri oleh
para pihak ·
Manfaat mediasi , meliputi :
13
1.
Kontrol terhadap para pihak mudah
2.
Kerahasiaan
3.
Murah
4.
Cepat
5.
Fleksibel
6.
Peningkatan hubungan
7.
Penyelesaian masalah lebih kreatif
8.
Mengurangi hambatan komunikasi
9.
Menyelesaikan sengketa bagian demi bagian
10. Berfokus pada pemecahan masalah 11. Asumsi-asumsi pertanyaan (penelaahan) 12. Perubahan persepsi 13. Menyadarkan dengan diplomatis atas harapan yang tidak rill 14. Membedakan jabatan dan kepentingan (bagaimana dan mengapa) 15. Memenuhi kebutuhan semua orang yang terlibat (penawaran berdasarkan kepentingan) 16. Menyelenggarakan pertemuan terpisah (mengadakan rapat) 17. Memaksimalkan pilihan (memperluas alternative) 18.
Membantu
pihak
terkait
mengemban
tanggung
jawab
dan
menerima
konsekuensinya (pemberdayaan diri sendiri)
14
C. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan menurut uu no 32 tahun 2009. Pengertian Sengketa Lingkungan menurut UU No.32 Tahun 2009 adalah Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Sengketa lingkungan hidup di Indonesia dapat dikategorikan
menjadi 3,
yaitu: 1)
sengketa yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan;
2)
sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam; dan
3)
sengketa yang muncul akibat pencemaran atau perusakan lingkungan. Sengketa yang berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan pada
umumnya terjadi antara pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kepentingan ekonomi di satu sisi dan pihak yang berkepentingan atau berkewajiban untuk melindungi lingkungan dan suber daya alam di sisi lain. Sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam pada umumnya terjadi karena ada pihak yang merasa akses mereka terhadap sumber daya tersebut terhalangi, sedangkan sengketa akibat pencemaran atau perusakan lingungan pada umumnya terjadi antara pihak pencemar/perusak dengan pihak yang menjadi korban pencemaran/perusakan. Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup pada UU No 32 Tahun 2009 melengkapi dari undang-undang sebelumnya,sebagaimana yang tercantum pada Bab XIII UU No 32 Tahun 2009 dikatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
15
Pada bagian kedua tentang penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan,dikatakan bahwa : Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai : 1. Bentuk dan besar nya ganti rugi; 2. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau peruskan; 3. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau 4. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini tidak berlaku terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU.No32 Tahun 2009 tersebut. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan atau arbitrer yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup itu sendiri. Bentuk-bentuk penyelesaian lingkungan hidup diluar pengadilan ini menganut konsep Alternative Dispute Resolution (ADR),yang dilakukan dalam wujud mediasi ataupun arbritasi. Dan pada bagian inilah peran Polri dapat masuk dan ikut serta menjadi seorang mediator dalam pelaksanaan mediasi.Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ini memang memperkenankan untuk hadirnya orang ketiga sebagai penengah dan bukan penentu kebijakan. Masyarakat pun dapat turut campur dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan ini dengan membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak, dalam hal tersebut pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga
16
tersebut yang ketentuan lebih lanjutnya akan diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah.
17
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 1 Kesimpulan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan pada akhirnya diorientasikan untuk memberdayakan mekanisme hukum selain proses pengadilan. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi win lose solution sebagaimana selama ini terjadi ketika masalah selalu dibawa ke pengadilan. Satu pihak merasa menang sementara itu pihak lainnya merasa kalah. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan diharapkan akan terjadi win win solution karena keputusan penyelesaian diambil dengan kesadaran pernuh para pihak dan dengan cara yang disepakati para pihak. Mekanisme inilah yang perlu terus dilakukan ke depan sehingga dapat menghindari “kemacetan keadilan” akibat buruknya praktek peradilan di Indonesia. Namun tantangan berat juga terjadi ketika kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan merasa belum puas dalam penyelesaian sengketa ketika belum di bawa ke pengadilan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri menyangkut sikap mental dan kemauan untuk berubah menuju yang lebih baik. 2 Saran Semoga makalah ini dapat menjadi ajuan bagaimana cara menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dalam hal ini menggunakan mediasi dan semoga kita dapat bertanggung jawab terhadap kerusakan atau pencemaran
lingkungan yang
berujung pada sengketa lingkungan sesuai dengan peraturan yang ada pada UU. No.32 Tahun 2009 tentang Penyelesaian Sengketa baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
18
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,Penegakan
Hukum
Lingkungan
Indonesia,Citra
Aditya
Bakti,Bandung,1990 Hukum
Penyelesaian
Sengketa
Pertambangan
di
Indonesia
(Dr.H.Salim
di
Indonesia
(Dr.H.Salim
HS.,S.H.,M.S.) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 http://rizca-sugi.blogspot.com Hukum
Penyelesaian
Sengketa
Pertambangan
HS.,S.H.,M.S.) hal 228 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 http://rizca-sugi.blogspot.com diakses tanggal 23 Mei 2015 Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Abdurrahman,Penegakan
Hukum
Lingkungan
Indonesia,Citra
Aditya
Bakti,Bandung,1990, hal 44
19
