AKUNTABILITAS PNS.doc

MODUL 1 AKUNTABILITAS PNS A. PENDAH DAHULUA ULUAN N 1. Dekr Dekrip ipsi si Mata Mata Dikl Diklat at Dalam Dalam Mata Diklat Akuntabili Akuntabilitas tas PNS, secara substansi substansi pembahasan berfokus pada fasilitas pembentukan nilainilai nilai dasar dasar akuntab akuntabililita itas. s. Peserta Peserta diklat diklat akan akan dibeka dibekalili deng dengan an pemb pembel elaj ajar aran an meng mengen enai ai nila nilaii-ni nila laii dasa dasarr dan dan konsep akuntabilitas akuntabilitas publik, publik, konflik konflik kepentingan kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik, transparan dalam memberikan informasi dan data yang yang dibutu dibutuhka hkan n oleh oleh publik publik,, serta serta sikap sikap dan peril perilaku aku yang konsisten. Mata diklat ini disajikan dengan proses experientia experientiall learning learning , yang yang memb member erik ikan an pene peneka kana nannpeneka penekanan nan pada pada proses proses intern internali alisas sasii nilainilai-nil nilai ai dasar dasar,, komb kombin inas asii metod metode e ceram ceramah ah inter interak akti tif, f, disk diskus usi, i, studi studi kasu kasus, s, sim simulas ulasii, fil film pend pendek ek,, studi tudi lapa apangan ngan dan dan demonstrasi. Melalui mata diklat ini, peserta akan dinilai kemamp kemampuan uannya nya dalam dalam mengak mengaktua tualis lisasi asikan kan nilai-n nilai-nililai ai dasar akuntabilitas guna pelaksanaan tugas jabatannya.

2. Tujuan juan Mata Mata Dik Dikla lat t Setel Setelah ah meng mengik ikut utii mata mata dikl diklat at Akunta kuntabi bili litas tas PNS PNS ini, ini, peserta Diklat Prajabatan diharapkan mampu

1

!

Akuntabilitas PNS

•

memahami nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas

•

serta mengaktualisasikannya" mempunya nyai pil pilihan yang tep tepat dan benar ketik tika

•

terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat" mema memaha hami mi tuga tugas s yang yang haru harus s dila dilaks ksan anak akan an dan dan

• •

• •

sadar akan pentingnya kinerja untuk organisasi" melayani masyarakat secara adil dan merata" menunjukkan sikap netralitas PNS dari kepentingan tertentu" menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten" mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas.

#ambar.$ #ambar.$ Peta %ompetensi Peserta Mata Diklat Akuntabilitas PNS

Ta!el 1. Mata Diklat Akunta!ilitas PNS

&

Modul Diklat Prajabatan Golongan III

'

Pese eserta rta dikl dikla at adal adala ah golo golon ngan (( (( dan dan golongan (((

'

Pese Pesert rta a dik dikla latt dip diper ersi siap apka kan n mas masu uk ke ke dalam dalam sistem sistem pemerinta pemerintahan han di le)el le)el pelaksana atau fungsional tertentu

"asi#nalitas

'

Membantu *PNS untuk menja+ab perta pertany nyaa aan n yang yang berkai berkaitan tan denga dengan n masalah akuntabilitas publik

'

Modul ini dib dibuat untuk menanamkan kan nila nilaii-ni nila laii

akun akunta tabi bilit litas as

yang ang

akan akan

menjadi dasar perilaku *PNS '

erb erbagai film film pende ndek dan dan kas kasus yang akan menjadi pengantar diskusi dari peserta dan pengajar

Met#$e

'

Pe%!elajaran

ungsi

pengajar

adalah

fasilitator

dalam proses pembelajaran '

Diskusi

dilakukan

berk berkel elom ompo pok k

untu untuk k

secara pemb pembah ahas asan an

yang lebih kompleks Tujuan

'

Pe%!elajaran

Memastikan

bah+a

tindakan

dan

keputusan yang diambil adalah netral dan tidak bias '

Memben mbentu tuk k peri perila laku ku yan yang g akun akunta tab bel dan transparan

'

Memastikan

bah+a

pekerjaan

dilakukan dengan efektif dan efisien '

Memastikan bah+a tindakan sesuai dengan dengan standar standar nilai, nilai, standar standar etika, etika,



Akuntabilitas PNS dan standar perilaku PNS '

Meyakinkan bah+a semua tindakan yang dilakukan bebas dari konflik kepentingan

K#%petensi ISI MODUL

&an'

In'in

Di(apai %emampuan

)akupan Ba*asan

'

memahami akuntabilitas 1. K#nsep Akunta!ilitas

sisi

akuntabilitas dari

'

konseptual-

teoretis

sebagai

landasan

'

Akunta!ilitas

Pentingnya akuntabilitas

'

perilaku akuntabel %emampuan

Aspek-aspek akuntabilitas

untuk

mempraktikkan

2. Mekanis%e

Pengertian

/ingkatan akuntabilitas

'

Mekanisme

memahami

akuntabilitas di

mekanisme,

birokrasi

logika,

dan

'

0ingkungan

operasionalisasi

kerja

dari

akuntabel

akuntabilitas

guna membangun terciptanya sistem dan

lingkungan

organisasi akuntabel

yang

'

yang

Framework akuntabilitas

1


Pemahaman atas

/ransparansi

ranah dan kasus

dan

umum yang terkait

informasi

dengan

'

akses

Praktek

penerapan

kecurangan

akuntabilitas

dan

secara

korup

menyeluruh dalam +. Akunta!ilitas

'

'

organisasi

perilaku

Penggunaan sumber

$ala%

daya

milik negara

K#nteks

'

Penyimpanan dan penggunaan data

dan

informasi pemerintah '

%onflik kepentingan

,. Menja$i PNS

%emampuan

&an'

berperilaku secara

akunta!el

akuntabel

dalam

'

Prinsip-prinsip profesi ASN

'

Perilaku

ranah dan kasus

indi)idu

umum yang terkait

akuntabel

dengan penegakan

'

Perilaku akuntabel

yang

2

Akuntabilitas PNS akuntabilitas

dalam transparansi dan

akses

informasi '

Menghindari perilaku

yang

curang

dan

koruptif '

Perilaku akuntabel dalam penggunaan sumber

daya

negara '

Perilaku akuntabel dalam penyimpanan dan penggunaan data

serta

informasi pemerintah '

Menghindari konflik kepentingan

'

Mengambil keputusan secara akuntabel

3


%emampuan

'

menilai

-. Stu$i

Kasus

Akunta!ilitas

dan

Potongan berita

surat

menganalisis

kaba kabarr

terp terpili ilih h

penerapan

tentang

akuntabilitas

akuntabilitas

secara

tepat

den dengan

bela elajar jar

ASN '

ilm4)ideo

dari dari ilust ilustra rasi si dan dan

terpilih tentang

kasus-kasus

akuntabilitas

nyata

ASN

B. KEIA KEIAT TAN BELA BELA/A" /A"  Ke'iatan Belajar 1  K#nsep Akunta!ilitas Akunta!ilitas 1. Urai Uraian an Mater Materii a. Apa &an' &an' Di%aksu$ Di%aksu$ $en'an $en'an Akunta! Akunta!ilitas ilitas Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. dipahami. %etika seseorang menden mendengar gar kata kata akuntab akuntabililita itas, s, yang yang terli terlintas ntas adala adalah h sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui baga bagaim iman ana a cara cara menc mencap apai ainy nya. a. Dala Dalam m bany banyak ak hal, hal, kata

akuntabilitas

sering

disamakan

dengan

respo respons nsib ibil ilit itas as atau atau tangg tanggun ung g ja+a ja+ab. b. Namu Namun n pada pada dasarny dasarnya, a, kedua kedua konsep konsep tersebu tersebutt memil memiliki iki arti arti yang yang berbeda berbeda..

5espon 5esponsib sibili ilitas tas adalah adalah ke+aji ke+ajiban ban untuk untuk

bertanggung bertanggung ja+ab, ja+ab, sedangkan sedangkan akuntabili akuntabilitas tas adalah adalah ke+ajiban pertanggungja+aban yang harus dicapai.

6

Akuntabilitas PNS

Akuntabilitas merujuk pada ke+ajiban setiap indi)idu, kelo kelomp mpok ok atau atau inst instit itus usii untu untuk k meme memenu nuhi hi tang tanggu gung ng ja+ab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah adalah menjamin menjamin ter+ujudny ter+ujudnya a nilai-nil nilai-nilai ai publik. publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah Mamp Mampu u meng mengam ambi bill pili piliha han n yang yang tepat tepat dan dan bena benar r

•

ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik publik dengan dengan kepent kepenting ingan an sektor sektor,, kelomp kelompok, ok, dan •

pribadi" mem memiliki iki

pem pemaham ahaman an

dan dan

kesa kesada dara ran n

untu untuk k

menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam •

politik praktis" memperlaku memperlakukan kan +arga negara secara sama dan adil dalam

•

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pelayanan publik" menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat

diandalkan

sebagai

penyelenggara

pemerintahan.

!. Aspek 0 Aspek Aspek Akunta! Akunta!ilita ilitas s Akuntabilitas adalah •

sebuah

hubungan

(Accountabilit is a relations!ip" 7ubung 7ubungan an yang yang dimaks dimaksud ud adalah adalah hubung hubungan an dua pihak pihak antara antara indi)i indi)idu4k du4kelo elompo mpok4i k4insti nstitus tusii dengan dengan nega negara ra dan dan masy masyar arak akat at.. Pemb Pemberi eri ke+e ke+ena nang ngan an

8


bert bertan angg ggun ungj gja+ a+ab ab

memb member erik ikan an

arah arahan an

yang ang

memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya daya sesuai sesuai dengan dengan tugas tugas dan fungsi fungsinya nya.. Dilai Dilain n sisi, sisi, indi)idu4ke indi)idu4kelomp lompok4ins ok4institusi titusi bertanggung bertanggungja+a ja+ab b untuk memenuhi semua ke+ajibannya. 9leh sebab itu, itu, dala dalam m akun akuntab tabil ilit itas as,, hubu hubung ngan an yang yang terj terjad adii adalah adalah hubungan hubungan yang bertanggungj bertanggungja+ab a+ab antara •

kedua belah pihak. Akuntabilitas berorientasi

pada

hasil

(Accountabilit is results#oriented" 7asil 7asil yang yang dihara diharapka pkan n dari dari akunta akuntabil bilita itas s adalah adalah peri perila laku ku apar aparat at peme pemeri rint ntah ah yang yang bert bertan angg ggun ung g ja+ab, adil dan ino)atif. Dalam konteks ini, setiap indi)idu4kelompok4institusi

dituntut

untuk

bertanggungja+ab dalam menjalankan tugas dan ke+ajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil •

yang maksimal. Akuntabilitas membutuhkan

adanya

laporan

(Accountabilit re$uiers reporting" 0aporan kinerja adalah per+ujudan

dari

akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil

yang

telah

indi)idu4kelompok4institusi,

dicapai serta

oleh mampu

memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang

$:

Akuntabilitas PNS telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas

setiap

indi)idu

ber+ujud

suatu

laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah 0A%(P ;0aporan •

Akuntabilitas %inerja (nstansi Pemerintah<. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi ; Accountabilit

is

meaningless

conse$uences" Akuntabilitas adalah

wit!out

ke+ajiban.

%e+ajiban

menunjukkan tanggungja+ab, dan tanggungja+ab menghasilkan konsekuensi. %onsekuensi tersebut •

dapat berupa penghargaan atau sanksi. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountabilit impro%es per&ormance" /ujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki

kinerja

PNS

dalam

memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas

yang

accountabilit < ,

bersifat

akuntabilitas

proaktif dimaknai

;proacti%e sebagai

sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak a+al, penempatan sumber daya yang tepat, dan e)aluasi kinerja. Dalam hal ini proses setiap indi)idu4kelompok4institusi

akan

diminta

pertanggungja+aban secara aktif yang terlibat

$$


dalam proses e)aluasi dan berfokus peningkatan kinerja. (. Pentin'n&a Akunta!ilitas Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap le)el4unit organisasi sebagai suatu

ke+ajiban

pertanggungja+aban

jabatan

dalam

laporan

memberikan

kegiatan

kepada

atasannya. Dalam beberapa hal, akuntabilitas sering diartikan berbeda-beda. Adanya norma yang bersifat informal tentang perilaku PNS yang menjadi kebiasaan ('!ow t!ings are done around !ere" dapat mempengaruhi perilaku

anggota

organisasi

atau

bahkan

mempengaruhi aturan formal yang berlaku. Seperti misalnya keberadaan PP No. 1& /ahun !:$: tentang Disiplin Pega+ai Negeri Sipil, belum sepenuhnya dipahami atau bahkan dibaca oleh setiap *PNS atau pun PNS. 9leh sebab itu, pola pikir PNS yang bekerja lambat, berdampak pada pemborosan sumber daya dan memberikan citra PNS berkinerja buruk. Dalam kondisi tersebut, PNS perlu merubah citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap, dan prilaku PNS

$!

Akuntabilitas PNS dengan

mengedepankan

kepentingan

publik,

imparsial, dan berintegritas. Akuntabilitas

publik

memiliki

tiga

fungsi

utama

;o)ens, !::3<, yaitu =ntuk menyediakan

kontrol

demokratis

;peran

•

demokrasi<" untuk menyediakan

kontrol

demokratis

;peran

•

demokrasi<" untuk mencegah

•

kekuasaan ;peran konstitusional<" untuk meningkatkan efisiensi dan efekti)itas ;peran

•

korupsi

dan

penyalahgunaan

belajar<. Akuntabilitas merupakan kontrak antara pemerintah dengan aparat birokrasi, serta antara pemerintah yang di+akili oleh PNS dengan masyarakat. %ontrak antara kedua belah pihak tersebut memiliki ciri antara lain Pertama,

akuntabilitas

eksternal

yaitu

tindakan

pengendalian yang bukan bagian dari tanggung ja+abnya. %edua, akuntabilitas interaksi merupakan pertukaran sosial dua arah antara yang menuntut dan yang menjadi bertanggung ja+abnya ;dalam memberi ja+aban,

respon,

recti&ication,

dan

sebagainya<.

%etiga, hubungan akuntabilitas merupakan hubungan kekuasaan struktural ;pemerintah dan publik< yang

$&


dapat dilakukan secara asimetri sebagai haknya untuk menuntut ja+aban ;Mulgan !::&<. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas

)ertikal (%ertical accountabilit")

akuntabilitas

hori>ontal

(!ori*ontal

dan

accountabilit"+

Akuntabilitas )ertikal adalah pertanggungja+aban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungja+aban unit-unit kerja ;dinas< kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MP5. Akuntabilitas )ertikal membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ?ke ba+ah? kepada

publik.

Misalnya,

pelaksanaan

pemilu,

referendum, dan berbagai mekanisme akuntabilitas publik

yang

melibatkan

tekanan

dari

+arga.

Akuntabilitas hori>ontal adalah pertanggungja+aban kepada

masyarakat

luas.

Akuntabilitas

ini

membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ?ke samping? kepada para pejabat lainnya dan lembaga pemilihan

negara. umum

pemberantasan

*ontohnya yang

korupsi,

adalah

lembaga

independen, dan

komisi

komisi

in)estigasi

legislatif. $. Ba'ai%ana Tin'katan $ala% Akunta!ilitas

$

Akuntabilitas PNS

Ba'an 1. Tin'kat Akunta!ilitas

Akuntabilitas memiliki 1 tingkatan yang berbeda yaitu akuntabilitas

personal,

akuntabilitas

indi)idu,

akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stake!older . Akuntabilitas

•

Personal

;Personal

Accountabilit <, Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika. Pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi

apakah

seseorang

memiliki

akuntabilitas personal antara lain @Apa yang dapat

$1


saya

lakukan

membuat

untuk

perbedaanB.

memperbaiki Pribadi

situasi

yang

dan

akuntabel

adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah. Akuntabilitas (ndi)idu, Akuntabilitas indi)idu mengacu

•

pada

hubungan

antara indi)idu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS

dengan

ke+enangan.

instansinya

sebagai

Pemberi

pemberi

ke+enangan

bertanggungja+ab untuk memberikan arahan yang memadai,

bimbingan,

dan

sumber

daya

serta

menghilangkan hambatan kinerja, sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung ja+ab untuk memenuhi tanggung ja+abnya. Pertanyaan penting yang digunakan untuk melihat tingkat akuntabilitas indi)idu

seorang

PNS

adalah

apakah

indi)idu

mampu untuk mengatakan @(ni adalah tindakan yang telah saya lakukan, dan ini adalah apa yang akan saya lakukan untuk membuatnya menjadi lebih baikB. Akuntabilitas %elompok %inerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas

•

kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah @SayaB, tetapi yang ada adalah @%amiB. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian ke+enangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam

$2

Akuntabilitas PNS sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam

tercapainya

kinerja

diharapkan. Akuntabilitas 9rganisasi Akuntabilitas organisasi

organisasi

yang

•

mengacu

pada

hasil

pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang

dilakukan

oleh

indi)idu

terhadap

organisasi4institusi maupun kinerja organisasi kepada stake!olders lainnya. Akuntabilitas Stake!older Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat

•

umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Cadi akuntabilitas stake!older adalah tanggungja+ab me+ujudkan

organisasi

pelayanan

dan

pemerintah kinerja

yang

untuk adil,

responsif dan bermartabat. 2. "an'ku%an Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung ja+ab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda.

5esponsibilitas

adalah

ke+ajiban

untuk

bertanggung ja+ab, sedangkan akuntabilitas adalah ke+ajiban pertanggungja+aban yang harus dicapai.

$3


Aspek - Aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut yaitu akuntabilitas

akuntabilitas adalah sebuah hubungan, berorientasi

pada

hasil,

akuntabilitas

membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama ;o)ens, !::3<,

yaitu

pertama,

untuk

menyediakan

kontrol

demokratis ;peran demokrasi<" kedua, untuk mencegah korupsi

dan

penyalahgunaan

kekuasaan

;peran

konstitusional<" ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efekti)itas ;peran belajar<. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas

)ertical

;%ertical

accountabilit <,

dan

akuntabilitas hori>ontal ;!ori*ontal accountabilit <. Akuntabilitas memiliki 1 tingkatan yang berbeda yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas indi)idu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. +. S#al Lati*an $. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, sering kita dengan istilah kata responsibilitas dan akuntabilitas. %edua kata tersebut mempunyai arti dan makna yang berbeda.

Apa

responsibilitas

yang dan

membedakan

akuntabilitas

dilihat

antara dari

$6

Akuntabilitas PNS pengertiannya Dan berikan pendapat anda terkait konsep responsibiltas dan akuntabilitas tersebut !. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas )ertikal ;,ertical Accountabilit < dan Akuntabilitas 7ori>ontal ;-ori*ontal Accountabilit <. Ada

studi

kasus

seperti

ini

bah+a

ada

pertanggungja+aban unit-unit kerja ;dinas< kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada

MP5.

akuntabilitas

Pertanyaannya, apakah

studi

termasuk kasus

bentuk

tersebut

Akuntabilitas ertikal atau Akuntabilitas 7ori>ontal Celaskan. &. Dalam hal diketemukan

pelayanan keluhan

dari

publik,

masih

masyarakat

sering terhadap

kinerja pelayan publik. Masyarakat merasakan kinerja yang lambat, berbelit-belit, maupun tidak efisien ketika berhadapan dengan pelayan publik ataupun birokrasi publik. Padahal sejatinya sebagai abdi negara, birokrasi publik harus memberikan pelayanan yang

baik

kepada

masyarakat,

Menurut

anda,

seberapa penting nilai-nilai akuntabilitas publik jika dikaitkan dengan fenomena tersebut Celaskan. Ke'iatan Belajar 2 Mekanis%e Akunta!ilitas 1. Uraian Materi

$8


Setiap

organisasi

memiliki

mekanisme

akuntabilitas

tersendiri. Mekanisme ini dapat diartikan secara berbedabeda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. *ontoh mekanisme akuntabilitas organisasi, antara lain sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, sistem akreditasi, dan sistem penga+asan ;../, , &inger prints, ataupun so&tware untuk memonitor pega+ai

menggunakan

komputer

atau

website yang

dikunjungi<. =ntuk memenuhi ter+ujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel,

maka

mekanisme

akuntabilitas

harus

mengandung dimensi Akuntabilitas kejujuran dan hukum ;accountabilit &or

•

probit and legalit <. Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap •

hukum dan peraturan yang diterapkan. Akuntabilitas proses ;process accountabilit <. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Penga+asan dan pemeriksaan akuntabilitas

!:

Akuntabilitas PNS proses dilakukan untuk menghindari terjadinya kolusi, •

korupsi dan nepotisme. Akuntabilitas program (program accountabilit <. Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, dan Apakah ada alternatif program lain yang memberikan

•

hasil maksimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas kebijakan ; polic accountabilit <. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungja+aban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DP54DP5D dan masyarakat luas. a. Mekanis%e Akunta!ilitas Bir#krasi In$#nesia Akuntabilitas tidak akan mungkin ter+ujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di (ndonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah •

Perencanaan Strategis ;Strategic Plans< yang berupa 5encana Pembangunan Cangka Panjang ;5PCP-D<, Menengah ;5encana Pembangunan Cangka

Menengah45PCM-D<,

dan

/ahunan

;5encana %erja Pemerintah45%P-D<, 5encana Strategis ;5enstra< untuk setiap Satuan %erja Perangkat Daerah ;S%PD< dan Sasaran %erja Pega+ai ;S%P< untuk setiap PNS. •

%ontrak %inerja. Semua Pega+ai Negeri Sipil ;PNS< tanpa terkecuali mulai $ Canuari !:$

!$


menerapkan

adanya

kontrak

kerja

pega+ai.

%ontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pega+ai dengan atasan langsungnya. %ontrak atau perjanjian kerja ini

merupakan

implementasi

dari

Peraturan

Pemerintah ;PP< Nomor 2 /ahun !:$$ tentang Penilaian Prestasi %erja PNS. •

0aporan

%inerja

yaitu

berupa

0aporan

Akuntabilitas %inerja (nstansi Pemerintah ;0A%(P< yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. !. Men(iptakan Lin'kun'an Kerja &an' Akunta!el $< %epemimpinan 0ingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke ba+ah dimana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan

mempromosikan

lingkungan

yang

akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain ;lead b example<, adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen pula, terhindarnya dari aspekaspek yang dapat menggagalkan kinerja yang

!!

Akuntabilitas PNS baik yaitu hambatan politis maupun keterbatasan sumber daya, sehingga dengan adanya saran dan penilaian yang adil dan bijaksana dapat dijadikan sebagai solusi.

!< /ransparansi /ujuan dari adanya transparansi adalah •

Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama

antara

kelompok

internal

dan

eksternal •

Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan

•

Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusankeputusan

•

Meningkatkan

kepercayaan

dan

keyakinan

kepada pimpinan secara keseluruhan. &< (ntegritas Dengan

adanya

integritas

menjadikan

suatu

ke+ajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan

adanya

integritas

institusi,

dapat

!&


memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan4atau stakeholders. < /anggungja+ab ;5esponsibilitas< 5esponsibilitas

institusi

dan

responsibilitas

perseorangan memberikan ke+ajiban bagi setiap indi)idu

dan

lembaga,

bah+a

ada

suatu

konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan,

karena

adanya

tuntutan

untuk

bertanggungja+ab atas keputusan yang telah dibuat.

5esponsibilitas

responsibilitas

perorangan

terbagi dan

dalam

responsibilitas

institusi. •

5esponsibiltas Perseorangan •

Adanya pengakuan terhadap tindakan yang telah diputuskan dan tindakan yang

•

telah dilakukan Adanya pengakuan terhadap etika dalam

•

pengambilan keputusan Adanya keterlibatan konstituen yang tepat dalam keputusan

•

5esponsibilitas (nstitusi •

Adanya perlindungan terhadap publik dan sumber daya

!

Akuntabilitas PNS

•

Adanya lebih

•

besar

kebaikan

dalam

yang

pengambilan

keputusan Adanya penempatan PNS dan indi)idu yang

•

pertimbangan

lebih

baik

sesuai

dengan

kompetensinya Adanya kepastian kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan fungsinya untuk

melindungi sumber daya organisasi 1< %eadilan %eadilan

adalah

akuntabilitas.

landasan

%eadilan

harus

utama

dari

dipelihara

dan

dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. 9leh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari

karena

dapat

menghancurkan

kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. 2< %epercayaan 5asa keadilan akan memba+a pada sebuah kepercayaan. melahirkan

%epercayaan akuntabilitas.

ini

Dengan

yang kata

akan lain,

lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari halhal yang tidak dapat dipercaya. 3< %eseimbangan

!1


=ntuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara

akuntabilitas

dan

ke+enangan,

serta

harapan dan kapasitas. Setiap indi)idu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan ke+enangannya Adanya

untuk

peningkatan

meningkatkan

kerja

juga

kinerja.

memerlukan

adanya perubahan ke+enangan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Selain itu, adanya harapan dalam me+ujudkan kinerja yang baik juga harus disertai dengan keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian ;skill < yang dimiliki. 6< %ejelasan %ejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk

menciptakan

dan

mempertahankan

akuntabilitas. Agar indi)idu atau kelompok dalam melaksanakan +e+enang dan tanggungja+abnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui ke+enangan, peran dan tanggungja+ab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik indi)idu maupun organisasi. 8< %onsistensi

!2

Akuntabilitas PNS %onsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya

lingkungan

kerja

yang

tidak

akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi.

(. Lan'ka*0Lan'ka* &an' Harus Dilakukan $ala% Men(iptakan ra%e3#rk Akunta!ilitas

Ba'an II

erikut adalah 1 langkah yang harus dilakukan dalam

membuat

frame+ork

lingkungan kerja PNS

akuntabilitas

di

!3


•

Menentukan

tujuan yang ingin dicapai dan

tanggungja+ab yang harus dilakukan. 7al ini dapat dilakukan melalui penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator,

ukuran

dan

tujuan

kinerja,

dan

mengidentifikasi peran dan tanggungja+ab setiap indi)idu dalam organisasi. •

Melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. *ara ini dapat dilakukan

melalui

identifikasi

program

atau

kebijakan yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggungja+ab, kapan akan dilaksanakannya dan biaya yang dibutuhkan. Selain itu, perlu dilakukannya identifikasi terhadap sumberdaya yang dimiliki organisasi serta konsekuensinya, apabila program atau kebijakan tersebut berhasil atau gagal untuk dilakukan. •

Melakukan

implementasi

dan

memantau

kemajuan yang sudah dicapai. 7al tersebut penting dilakukan untuk mengetahui hambatan dari impelementasi kebijakan atau program yang telah dilakukan. •

Memberikan

laporan

hasil

secara

lengkap,

mudah dipahami dan tepat +aktu. 7al ini perlu

!6

Akuntabilitas PNS dilakukan sebagai +ujud untuk menjalankan akuntabilitas dalam menyediakan dokumentasi dengan komunikasi yang benar serta mudah dipahami. •

Melakukan masukan

e)aluasi hasil

dan

menyediakan

atau &eedback untuk memperbaiki

kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatankegiatan yang bersifat korektif.

2. "an'ku%an Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas •

tersendiri. Mekanisme ini dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk

perilaku

yang

berbeda-beda

pula.

*ontoh mekanisme akuntabilitas organisasi, antara lain sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, sistem akreditasi, dan sistem penga+asan ;**/, finger prints, ataupun soft+are untuk memonitor pega+ai menggunakan komputer atau +ebsite yang •

dikunjungi<. =ntuk memenuhi ter+ujudnya publik

yang

akuntabel,

organisasi sektor

maka

mekanisme

akuntabilitas harus mengandung & dimensi yaitu Akuntabilitas kejujuran dan hukum, Akuntabilitas

!8


proses, Akuntabilitas program, dan Akuntabilitas •

kebijakan. Akuntabilitas tidak akan mungkin ter+ujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di (ndonesia, alat akuntabilitas Strategis

•

antara

lain

adalah

Perencanaan

;Strategic Plans<, %ontrak %inerja,dan

0aporan %inerja Dalam menciptakan akuntabel,

ada

lingkungan

beberapa

aspek

kerja

yang

yang

harus

diperhatikan yaitu  %epemimpinan, /ransparansi, (ntegritas,

/anggung

Ca+ab

;responsibilitas<,

%eadilan, %epercayaan, %eseimbangan, %ejelasan, •

dan %onsistensi 1 langkah yang harus dilakukan dalam membuat frame+ork akuntabilitas di lingkungan kerja PNS yaitu  /entukan /anggung Ca+ab dan /ujuan, 5encanakan Apa Eang Akan Mencapai

/ujuan,

0akukan

Monitoring

%emajuan,

Dilakukan

=ntuk

(mplementasi

erikan

0aporan

dan

Secara

0engkap, serta erikan F)aluasi dan Masukan Perbaikan. +. S#al Lati*an $. =ntuk memenuhi ter+ujudnya publik

yang

akuntabilitas

akuntabel, harus

organisasi sektor

maka

mengandung

mekanisme dimensi

&:

Akuntabilitas PNS Akuntabilitas %ejujuran dan 7ukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, serta Akuntabilitas %ebijakan. Ada Studi %asus Seperti erikut  Pertanyaannya, termasuk dimensi akuntabilitas Pemerintah Pusat maupun daerah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik yang disebut e#procurement . /ujuannya adalah pertama, agar tidak ada main mata antara pengada proyek dan pihak yang mengadakan proyek ;Meminimalisir %asus %%N<. %edua, agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan cepat dan teratur

apakah studi kasus tersebut Celaskan. !. Akuntabilitas tidak akan mungkin ter+ujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di (ndonesia, alat akuntabilitas

antara

lain

adalah

Perencanaan

Strategis, %ontrak %inerja, dan 0aporan %inerja. Ada studi kasus sebagai berikut Dalam menentukan arah dan sasaran kinerja pembangunan dibutuhkan yang namanya 5encana Pembangunan Cangka Panjang ;5PCP-D<,

Menengah

;5encana

Pembangunan

Cangka Menengah45PCM-D<, dan /ahunan ;5encana %erja

Pemerintah45%P-D<,

5encana

Strategis

;5enstra< untuk setiap Satuan %erja Perangkat Daerah ;S%PD< dan Sasaran %erja Pega+ai ;S%P< untuk setiap PNS. Pertanyannya, termasuk alat

&$


akuntabilitas yang manakah studi kasus tersebut Celaskan.

Ke'iatan Belajar +  Akunta!ilitas $ala% K#nteks 1. Uraian Materi a. Transparansi $an Akses In4#r%asi %eterbukaan normatif

informasi

untuk

telah

mengukur

dijadikan legitimasi

standar sebuah

pemerintahan. Dalam payung besar demokrasi, pemerintah rakyatnya

senantiasa sebagai

harus

bentuk

terbuka

kepada

legitimasi

;secara

substantif<. Partisipasi ini dapat berupa pemberian dukungan atau penolakan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah ataupun e)aluasi terhadap suatu kebijakan.

%etersediaan informasi publik ini nampaknya telah memberikan pengaruh yang besar pada berbagai sektor dan urusan publik di (ndonesia. Salah satu tema penting yang berkaitan dengan isu ini adalah per+ujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik, dengan diterbitkannya == Nomor $ /ahun !::6 tentang %eterbukaan (nformasi Publik ;selanjutnya disingkat %(P<. %onteks lahirnya == ini secara substansial adalah memberikan jaminan

&!

Akuntabilitas PNS konstitusional agar praktik demokratisasi dan good go%ernance bermakna bagi proses pengambilan kebijakan terkait kepentingan publik, yang bertumpu pada partisipasi masyarakat maupun akuntabilitas lembaga penyelenggara kebutuhan publik.

Seperti bunyi Pasal & == Nomor $ /ahun !::6 tercantum beberapa tujuan, sebagai berikut ;$< Menjamin hak +arga negara untuk mengetahui rencana

pembuatan

kebijakan

publik,

program

kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik" ;!< Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses

pengambilan

Meningkatkan

peran

pengambilan

kebijakan

adan

Publik

yang

kebijakan aktif

publik"

masyarakat

;&< dalam

publik

dan

pengelolaan

baik"

;<

Me+ujudkan

penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungja+abkan"

;1<

Mengetahui

alasan

kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang

banyak"

;2<

Mengembangkan

ilmu

pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa" dan4atau

;3<

Meningkatkan

pengelolaan

dan

&&


pelayanan informasi di lingkungan adan Publik untuk menghasilkan layanan informasi.

Semua

+arga

negara

(ndonesia

berhak

mendapatkan informasi publik$ dari semua adan Publik. (nformasi publik disini adalah @(nformasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan4atau diterima oleh suatu adan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan4atau penyelenggara dan penyelenggaraan adan Publik lainnya yang sesuai dengan =ndang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publikB ;Pasal $ Ayat !<. (nformasi publik terbagi dalam ! kategori •

(nformasi yang +ajib disediakan dan diumumkan.

•

(nformasi yang dikecualikan ;informasi publik yang perlu dirahasiakan<. Pengecualiannya tidak boleh bersifat permanen. =kuran untuk menjadikan suatu informasi publik dikecualikan atau bersifat rahasia adalah ;i< =ndang-undang" ;ii< kepatutan" dan ;iii< kepentingan umum.

1

UU KIP tidak mengatur hak tersebut untuk non-WNI

&

Akuntabilitas PNS Sedangkan adan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,

yang

sebagian

atau

seluruh

dananya

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan elanja Negara dan4atau Anggaran Pendapatan dan elanja Daerah,

atau

organisasi

nonpemerintah

yang

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan elanja Negara dan4atau Anggaran

Pendapatan

dan

elanja

Daerah,

sumbangan masyarakat, dan4atau luar negeri ;Pasal $ Ayat &<.

%eterbukaan informasi - memungkinkan adanya ketersediaan ;aksesibilitas< informasi

bersandar

pada beberapa prinsip. Prinsip yang paling uni)ersal ;berlaku hampir diseluruh negara dunia< adalah •

Maximum Access 0imited 1xemption ;MA0F< Pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat. Suatu informasi dapat dikecualikan hanya karena apabila dibuka, informasi tersebut dapat merugikan kepentingan publik. Pengecualian itu juga

harus

bersifat

terbatas, dalam arti  ;i< hanya informasi tertentu

&1


yang dibatasi" dan ;ii< pembatasan itu tidakberlaku permanen.

•

Permintaan /idak Perlu Disertai Alasan Akses terhadap informasi merupakan hak setiap orang. %onsekuensi dari rumusan ini adalah setiap orang bisa mengakses informasi tanpa harus disertai alasan untuk apa informasi tersebut diperlukan. Seorang pengacara publik tidak perlu menjelaskan

secara

detail

untuk

apa

ia

membutuhkan informasi tentang suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini penting untuk menghindari munculnya penilaian

subjektif

memutuskan

pejabat

permintaan

publik

informasi

ketika tersebut.

Pejabat publik bisa saja kha+atir informasi itu disalahgunakan.

Argumentasi

ini

sebenarnya

kurang kuat, karena penyalahgunaan informasi tetap bisa dipidanakan. •

Mekanisme yang Sederhana, Murah, dan *epat Nilai dan daya guna suatu informasi sangat ditentukan oleh konteks +aktu. Seorang +arta+an misalnya, terikat pada deadline saat ia meminta informasi yang berkaitan dengan berita yang

&2

Akuntabilitas PNS sedang dia tulis. Dalam kasus lain, seorang penggiat

hak

asasi

manusia

membutuhkan

informasi yang cepat, murah, dan sederhana dalam akti)itasnya. (nformasi bisa jadi tidak berguna jika diperoleh dalam jangka +aktu yang lama, karena bisa tertutup oleh informasi yang lebih baru. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa informasi juga harus sederhana. •

(nformasi 7arus =tuh dan enar (nformasi

yang

diberikan

kepada

pemohon

haruslah informasi yang utuh dan benar. Cika informasi tersebut tidak benar dan tidak utuh, dikha+atirkan

menyesatkan

pemohon.

Dalam

akti)itas pasar modal biasanya ada ketentuan yang melarang pemberian informasi yang tidak benar dan menyesatkan ;misleading in&ormation<. Seorang ad)okat atau akuntan publik biasanya mencantumkan

klausul

disclaimer .

Pendapat

hukum dan pendapat akuntan dianggap benar berdasarkan dokumen yang

diberikan

oleh

pengguna jasa. •

(nformasi Proaktif adan

publik

menyampaikan

dibebani jenis

ke+ajiban

informasi

tertentu

untuk yang

&3


penting

diketahui

tentang

bahaya

publik. atau

Misalnya,

bencana

informasi

alam

+ajib

disampaikan secara proaktif oleh adan Publik tanpa perlu ditanyakan oleh masyarakat. •

Perlindungan Pejabat yang eritikad aik Perlu ada jaminan dalam undang-undang bah+a pejabat yang beriktikad baik harus dilindungi. Pejabat publik yang memberikan informasi kepada masyarakat

harus

dilindungi

jika

pemberian

informasi dilandasi itikad baik. Misalnya, pejabat yang memberikan bocoran dan dokumen tentang praktik korupsi di instansinya.

Atas dasar prinsip tersebut, maka pada dasarnya semua PNS berhak memberikan informasi, namun dalam

prakteknya

kemampuan

tidak

untuk

semua

PNS

memberikan

punya

informasi

berdasarkan berapa prinsip-prinsip diatas ;seperti resiko dampak kerugian yang muncul, utuh dan benar<. Pejabat publik yang paling kapabel dan ber+enang untuk memberikan akses informasi publik dan

informasi

publik

ialah

Pejabat

Pengelola

(nformasi dan Dokumentasi ;PP(D<. /ugas mayoritas ASN

dalam

konteks

informasi

ialah

hanya

&6

Akuntabilitas PNS ber+enang memberikan informasi atas apa yang dibutuhkan

oleh

pimpinan

untuk

mendukung

pelaksanaan tugasnya.

!. Praktek Ke(uran'an 5Fraud 6 $an Perilaku K#rup Aparat

pemerintah

menyelenggarakan

dituntut

pelayanan

untuk yang

mampu

baik

untuk

publik. 7al ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi

etika

birokrasi

yang

berfungsi

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ftika pelayanan

publik

adalah

suatu

panduan

atau

pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik

atau

birokratuntuk

menyelenggarakanpelayanan yang baik untuk publik. uruknya sikap aparat sangat berkaitan dengan etika.

(su etika menjadi sangat )ital dalam administrasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai inti dari administrasi publik. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik 5ohr ;$868 2: dalam

%eban

pelayanan diperhatikan.

!::6

publik

di

$22<.

Sayangnya

(ndonesia

belum

etika begitu

&8


uruknya etika para aparatur pemerintah (ndonesia dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan oleh masyarakat. 0aporan 9mbudsman tahun !:$! di salah

satu

pro)insi

;Per+akilan

Catim<

mengilustrasikan hal tersebut.

Ta!el 2. /u%la* Lap#ran Mas&arakat Ber$asarkan Su!stansi Lap#ran

Substansi 0aporan

Cml

Persenta se

Penyalahgunaan Ge+enang

2

&!,!8H

Penundaan erlarut

2:

&:,18H

/idak Memberikan Pelayanan

$8

8,8!H

Permintaan =ang, arang, dan Casa

$2

6,1:H

Penyimpangan Prosedur

$&

3,:6H

erpihak

$:

1,$:H

Diskriminasi

6

,!1H

/idak Patut

!

$,$&H

%onflik %epentingan

$

:,13H

/idak %ompeten

$

:,13H

:

Akuntabilitas PNS

Dari /abel diatas terlihat bah+a laporan masyarakat terbanyak

adalah

dikarenakan

penyalahgunaan

+e+enang yaitu sebanyak 2 laporan yaitu sekitar &!,!8H dari seluruh laporan yang masuk. 7al ini menjadi bukti bah+a penyalahgunaan +e+enang terus tumbuh di tubuh birokrasi (ndonesia yang berkaitan dengan etika para pelaksananya yaitu aparat pemerintah.

Penyalahgunaan +e+enang akan berdampak pada praktek kecurangan ;&raud <. /!e Institute o& Internal Auditor @ Anarra

;@((AB<, o&

actsc!aracteri*ed

mendefinisikan

&raud

irregularities

and

b

intentional

sebagai illegal

deceptionB

sekumpulan tindakan yang tidak dii>inkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja+ International Standards o& Auditing seksi !: I /!e Auditor2s 3esponsibilit to .onsider Fraud in an Audit o& Financial Statement paragraph 2 mendefenisikan &raud sebagai @Jtindakan yang disengaja oleh anggota

manajemen

perusahaan,

pihak

yang

berperan dalam go%ernance perusahaan, karya+an, atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan

$


atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau illegalB.

*akupan

;tipologi<

dari

&raud

sangat

luas.

Association o& .erti&ied Fraud 1xaminers ;@ A.F1 B< di Amerika Serikat menyusun peta mengenai &raud . Peta ini berbentuk pohon, dengan cabang dan ranting. /iga cabang utama dari &raud tree adalah ;$<

kecurangan

kecurangan

tindak

pidana

korupsi,

penggelapan

;!< asset

;assetmisappropriation<, dan ;&< kecurangan dalam laporan keuangan ;&raudulent statement <.

Pada umumnya &raud terjadi karena tiga hal yang dapat terjadi secara bersamaan, yaitu •

(nsentif atau tekanan untuk melakukan &raud+ eberapa contoh pressure dapat timbul karena masalah

keuangan

pribadi.

Sifat-sifat

buruk

seperti berjudi, narkoba, berhutang berlebihan dan •

tenggat +aktu dan target kerja yang tidak realistis. Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan &raud . 7al ini terjadi karena seseorang mencari

pembenaran

atas

aktifitasnya

yang

mengandung &raud . Pada umumnya para pelaku &raud meyakini atau merasa bah+a tindakannya

!

Akuntabilitas PNS bukan merupakan suatu kecurangan tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi. Dalam beberapa kasus lainnya terdapat pula kondisi dimana pelaku tergoda untuk melakukan &raud karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan &raud •

tersebut. Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan &raud . 7al ini terjadi karena seseorang mencari

pembenaran

atas

aktifitasnya

yang

mengandung &raud . Pada umumnya para pelaku &raud meyakini atau merasa bah+a tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi. Dalam beberapa kasus lainnya terdapat pula kondisi dimana pelaku tergoda untuk melakukan &raud karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan &raud tersebut.

&


%eberhasilan pembangunan suatu etika perilaku dan kultur

organisasi

mendukung budaya

secara

kerja,

dengan

yang

efektif

yang

hal-hal

anti

kecurangan penerapan

sangat

atau

erat

dapat

nilai-nilai

hubungannya

faktor-faktor

penentu

keberhasilannya yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, yaitu  $< %omitmen dari /op Manajemen

Dalam

9rganisasi"

!<

Membangun

0ingkungan 9rganisasi Eang %ondusif &< Perekrutan dan

Promosi

organisasi

Pega+ai"

atau

entitas


nilai-nilai

standar-standar

pelaksanaan" 1< Menciptakan Saluran %omunikasi yang Ffektif" dan 2< Penegakan kedisiplinan.

Seluruh PNS dapat turut serta mengembangkan lingkungan kerja yang

positif

untuk membantu

pembentukan suatu etika dan aturan perilaku internal organisasi.

Setiap

orang

dapat

memberikan

pandangan-pandangan dalam pengembangan dan pembaharuan etika dan aturan perilaku ;code o& conduct < yang berlaku dalam organisasi" berperilaku yang sesuai dengan code o& conduct " memberikan masukan kepada pimpinan sebelum mengambil keputusan penting atau yang berhubungan dengan masalah hukum dan implementasinya

terhadap



Akuntabilitas PNS pelaksanaan sanksi pelanggaran etika dan aturan perilaku organisasi.

(. Pen''unaan Su%!er Da&a Milik Ne'ara =ntuk kelancaran akti)itas pekerjaan, hampir semua instansi pemerintah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti telepon, komputer, internet dan sebagainya. /idak hanya itu, bahkan semua instansi pemerintah memiliki aset-aset lain, seperti rumah dinas,

mobil

%esemuanya

dan itu

kendaraan

dimanfaatkan

dinas untuk

lainnya. mencapai

tujuan organisasi dalam melayani publik. 9leh karena itu disebut sebagai fasilitas publik.

asilitas

publik

dilarang

pengunaannya

untuk

kepentingan pribadi, sebagai contoh motor atau mobil dinas yang tidak boleh digunakan kepentingan pribadi. 7al-hal tersebut biasanya sudah diatur secara resmi oleh berbagai aturan dan prosedur yang dikeluarkan pemerintah4instansi. Setiap PNS harus memastikan bah+a •

Penggunaannya diaturan sesuai dengan prosedur

•

yang berlaku Penggunaannya dilaklukan secara bertanggung ja+ab dan efisien

1


•

Pemeliharaan

fasilitas

secara

benar

dan

bertanggungja+ab. Namun,

kadang

permasalahannya

tidak

selalu

@hitam dan putihB. Mari kita ambil contoh kasus.

)#nt#* Kasus Seorang PNS mendapat &asilitas mobil dinas+ Suatu malam) anakna ang balita tiba#tiba panas tinggi) bole!kan dia menggunakan mobil dinasna untuk membawa sang anak ke 3uma! Sakit4 5agaimana jika kelurga

tetangga ang sakit meminjam mobil

dinas tersebut untuk pergi berobat4

Dalam banyak kasus, penggunaan fasilitas publik sering

terkait

dengan

masalah

etika.

Dalam

penggunaan fasilitas publik, pertanyaan-pertanyaan berikut

dapat

membantu

dalam

pengambilan

keputusan •

Apakah

penggunaan

•

merugikan instansi dan negara Apakah penggunaan fasilitas tertentu merugikan

•

reputasi pribadi Anda dan juga yang lain Apakah penggunaan fasilitas menguntung diri pribadi semata

fasilitas

tertentu

dapat

2

Akuntabilitas PNS $. Pen&i%panan

$an

Pen''unaan

Data

$an

In4#r%asi Pe%erinta* Mulgan ;$883< mengidentifikasikan bah+a proses suatu organisasi akuntabel karena adanya ke+ajiban untuk menyajikan dan melaporkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembuat kebijakan

atau

pengguna

informasi

dan

data

pemerintah lainnya.

(nformasi

ini

dapat

berupa

data

maupun

penyampaian4penjelasan terhadap apa yang sudah terjadi, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang akan dilakukan. Cadi, akuntabilitas dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktifitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan dan akan dilaksanakan. 7al yang tidak kalah pentingnya adalah akses dan distribusi dari data dan informasi yang

telah

dikumpulkan

tersebut,

sehingga

pengguna4stake!olders mudah untuk mendapatkan informasi tersebut.

(nformasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan tersebut harus rele%ant ;rele)an<,

3


reliable ;dapat dipercaya<, understandable ;dapat dimengerti<,

serta

diperbandingkan<,

comparable

sehingga

dapat

;dapat digunakan

sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan dan dapat menunjukkan akuntabilitas publik. =ntuk lebih jelasnya, data dan informasi yang disimpan dan digunakan harus sesuai dengan prinsip sebagai berikut 

3ele%ant in&ormation diartikan sebagai data dan informasi yang disediakan dapat digunakan untuk menge)aluasi kondisi sebelumnya ; past <, saat ini



; present < dan yang akan datang ;&uture<. 3eliable in&ormation diartikan sebagai informasi



tersebut dapat dipercaya atau tidak bias. 6nderstandable in&ormation diartikan sebagai informasi yang disajikan dengan cara yang mudah dipahami pengguna ;user &riendl < atau orang



yang a+am sekalipun. .omparable in&ormation

diartikan

sebagai

informasi yang diberikan dapat digunakan oleh pengguna untuk dibandingkan dengan institusi lain yang sejenis. *ontoh dari akuntabilitas ini adalah bagaimana suatu organisasi

;sekolah<

dapat

mengumpulkan

dan

menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan.

6

Akuntabilitas PNS aik data dan informasi yang dibutuhkan oleh murid, orang tua murid, guru, kepala sekolah, masyrarakat, pemerintah sebagai bagian dari akunbatilitasnya terhadap publik. Sekolah memiliki hubungan yang sangat penting untuk berke+ajiban akuntabel pada pemerintah, masyarakat, guru dan murid. Cadi informasi tentang perkembangan sekolah, kegiatankegiatan dan kebijakannya

adalah

bagian dari

akuntabilitas. (nformasi dan data tersebut meliputi keuangan,

pelayanan,

efisiensi

dan

efektifitas

operasional. e. K#n4lik Kepentin'an %onflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana

tugas

publik

dan

kepentingan

pribadi

bertentangan. /idak masalah jika seseorang tersebut punya

konflik

kepentingan,

tapi

bagaimana

seseorang tersebut menyikapinya.

/ipe-tipe %onflik %epentingan Ada ! jenis umum %onflik %epentingan a. %euangan Penggunaan sumber daya lembaga ;termasuk dana, peralatan atau sumber daya aparatur< untuk keuntungan pribadi.

8


*ontoh  •

Menggunakan

peralatan

lembaga4unit4di)isi4bagian

untuk

memproduksi barang yang akan digunakan atau dijual secara pribadi" •

menggunakan

peralatan

lembaga4unit4di)isi4bagian

untuk

memproduksi barang yang akan digunakan atau dijual secara pribadi" •

menerima

hadiah

atau

pembayaran

mencapai sesuatu yang diinginkan" •

menerima dana untuk penyediaan informasi pelatihan dan 4 atau catatan untuk suatu kepentingan"

•

menerima

hadiah

pemasok

atau

materi

promosi tanpa otoritas yang tepat b. Non- %euangan Penggunaan

posisi

atau

+e+enang

membantu diri sendiri dan 4 atau orang lain.

*ontoh

untuk

1:

Akuntabilitas PNS

•

erpartisipasi sebagai anggota panel seleksi tanpa menggunakan koneksi, asosiasi atau

•

keterlibatan dengan calon Menyediakan layanan atau sumber daya untuk klub, kelompok asosiasi atau organisasi

•

keagamaan tanpa biaya Penggunaan posisi yang tidak tepat untuk memasarkan atau mempromosikan nilai-nilai atau keyakinan pribadi

agaimana cara mengidentifikasi konflik kepentingan •

/ugas publik dengan kepentingan pribadi Apakah saya memiliki kepentingan pribadi atau s+asta

•

yang

mungkin

bertentangan,

atau

dianggap bertentangan dengan ke+ajiban publik Potensialitas Mungkinkah ada manfaat bagi saya sekarang, atau di masa depan, yang bisa meragukan objekti)itas saya

agaimana keterlibatan saya dalam mengambil keputusan 4 tindakan dilihat oleh orang lain 



Proporsionalitas Apakah keterlibatan

saya

dalam

keputusan

tampak adil dan +ajar dalam semua keadaan Presence of Mind

1$


Apa konsekuensi jika saya mengabaikan konflik kepentingan agaimana jika keterlibatan saya 

dipertanyakan publik Canji Apakah saya membuat suatu janji atau komitmen dalam kaitannya dengan permasalahan Apakah saya berdiri untuk menang atau kalah dari tindakan4keputusan yang diusulkan

%onsekuensi %epentingan %onflik 

7ilangnya4berkurangnya

kepercayaan

pega+ai



dan stake!olders Memburuknya reputasi

pribadi

reputasi

  

atau

(nstitusi /indakan in-disipliner Pemutusan hubungan kerja Dapat dihukum baik perdata atau pidana

2. "an'ku%an %etersediaan informasi publik telah memberikan •

pengaruh yang besar pada berbagai sektor dan urusan publik di (ndonesia. Salah satu tema penting yang berkaitan dengan isu ini adalah per+ujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik, dengan diterbitkannya == Nomor $ /ahun !::6 tentang %eterbukaan (nformasi Publik ;selanjutnya disingkat %(P<.

1!

Akuntabilitas PNS

•

%eterbukaan informasi - memungkinkan adanya ketersediaan ;aksesibilitas< informasi bersandar pada beberapa prinsip. Prinsip yang paling uni)ersal ;berlaku hampir diseluruh negara dunia< adalah sebagai

berikut



Maximum

Access

0imited

1xemption ;MA0F<, Permintaan /idak Perlu Disertai Alasan, Mekanisme yang Sederhana, Murah, dan *epat, (nformasi 7arus =tuh dan enar, (nformasi Proaktif, serta Perlindungan Pejabat yang eritikad •

aik. Aparat

pemerintah

menyelenggarakan

dituntut

pelayanan

untuk yang

mampu

baik

untuk

publik. 7al ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi

etika

birokrasi

yang

berfungsi

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ftika pelayanan

publik

adalah

suatu

panduan

atau

pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik

atau

birokrat

untuk

menyelenggarakan

pelayanan yang baik untuk publik. uruknya sikap •

aparat sangat berkaitan dengan etika. (nformasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan harus rele)ant ;rele)an<, reliable ;dapat

dipercaya<,

dimengerti<,

serta

diperbandingkan<,

understandable

;dapat

comparable

;dapat

sehingga

dapat

digunakan

1&


sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan •

dan dapat menunjukkan akuntabilitas publik. Ada ! jenis umum konflik kepentingan keuangan

;Penggunaan

sumber

daya

yaitu

lembaga

termasuk dana, peralatan atau sumber daya aparatur untuk

keuntungan

;Penggunaan

pribadi<

posisi

atau

dan

non-keuangan

+e+enang

untuk

membantu diri sendiri dan 4atau orang lain<. +. S#al Lati*an $. uruknya etika para aparatur pemerintah (ndonesia dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan oleh masyarakat. 0aporan 9mbudsman tahun !:$! di salah satu pro)insi ;Per+akilan Catim< mengemukan bah+a ada beberapa contoh tindakan buruk aparatur pemerintah

yaitu

Penyalahgunaan

Ge+enang,

Penundaan erlarut, /idak Memberikan Pelayanan, Permintaan

=ang

dan

arang,

Penyimpangan

Prosedur, erpihak, Diskriminasi, /idak Patut, %onflik %epentingan,

serta

/idak

%ompeten.

Melihat

beberapa contoh tindakan buruk aparatur pemerintah tersebut,

bagaimana

tanggapan

anda

jika

mengaitkannya dengan perspektif etika pelayanan publik ataupun etika birokrasi publik . !. %onflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana

tugas

publik

dan

kepentingan

pribadi

1

Akuntabilitas PNS bertentangan.

Ada

dua

jenis

umum

%onflik

%epentingan yaitu %euangan ;Penggunaan sumber daya

lembaga termasuk dana,

peralatan atau

sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi< dan Non-%euangan ;Penggunaan posisi atau +e+enang untuk membantu diri sendiri dan 4 atau orang lain<. Ada contoh studi kasus seperti berikut ah+a ada seseorang

Pejabat

Pembuat

%omitmen

;PP%<

menunjuk satu pemenang tender proyek pengadaan barang dan jasa publik tanpa melalui proses yang akuntabel dan transparan ;terindikasi ada permainan atau kongkalikong antara pemberi dan penerima proyek<. Dilihat dari jenis umum konflik kepentingan, temasuk jenis konflik kepentingan apakah studi kasus tersebut Celaskan.

Ke'iatan Belajar ,  Menja$i PNS &an' Akunta!el 1. Uraian Materi Di dalam =ndang =ndang No. 1 /ahun !:$ tentang Aparatur

Sipil

penyelenggaraan

Negara

kebijakan

berdasarkan pada asas %epastian hukum Profesionalitas •

;ASN< dan

disebutkan Manajemen

bah+a ASN


11

Proporsionalitas %eterpaduan Delegasi Netralitas Akuntabilitas Ffektif dan efisien %eterbukaan Nondiskriminatif Persatuan dan kesatuan %eadilan dan kesetaraan, dan %esejahteraan

• • • • • • • • • • •

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut

•

Nilai dasar %ode etik dan kode perilaku %omitmen, integritas moral dan tanggung ja+ab pada

•

pelayanan publik %ompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang

• •

•

tugas %ualifikasi akademik Caminan perlindungan hukum dalam melaksanakan

•

tugas, dan Profesionalitas jabatan

•

a. Apa &an' $i*arapkan $ari se#ran' PNS Perilaku (ndi)idu ;Personal 5e!a%iour < PNS bertindak sesuai dengan persyaratan •

legislatif, kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka"

12

Akuntabilitas PNS

•

PNS

tidak

diskriminasi •

mengganggu, terhadap

menindas,

rekan

atau

atau

anggota

masyarakat. " kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja

•

yang

aman dan

produktif" PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega

dengan

hormat,

penuh

kesopanan,

kejujuran dan keadilan, dan memperhatikan tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan •

dan kesejahteraan" PNS membuat keputusan adil, tidak memihak dan segera, memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan

•

kebijakan dan prosedur institusi tersebut" PNS melayani Pemerintah setiap hari dengan tepat +aktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan.

!. Perilaku Berkaitan $en'an Transparansi $an Akses

In4#r%asi

5Transparency

and

Official

Information Access6 •

PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang

13


dipersyaratkan oleh hukum atau otorisas yang diberikan oleh institusi" •

PNS tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain. Penyalahgunaan informasi

resmi

berdasarkan

termasuk informasi

spekulasi

saham

rahasia

dan

mengungkapkan isi dari surat-surat resmi untuk orang yang tidak ber+enang" •

PNS

akan

mematuhi

persyaratan

legislatif,

kebijakan setiap instansi dan semua arahan yang sah

lainnya

menteri,

staf

mengenai menteri,

komunikasi anggota

dengan

media

dan

masyarakat pada umumnya.

(. Men'*in$ari Perilaku &an' )uran' $an K#rupti4 5Fraudulent and Corrupt Behaviour 6 PNS tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi" PNS dilarang untuk melakukan penipuan yang •

menyebabkan kerugian keuangan aktual atau •

potensial untuk setiap orang atau institusinya" PNS dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan ke+enangan mereka

•

untuk keuntungan pribadinya" PNS akan melaporkan setiap perilaku curang atau korup"

16

Akuntabilitas PNS

•

PNS akan melaporkan setiap pelanggaran kode

•

etik badan mereka" PNS akan memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik.

$. Perilaku Ter*a$ap Pen''unaan Su%!er Da&a Ne'ara 5Use of Public Resources6 PNS bertanggung ja+ab untuk pengeluaran yang

•

•

resmi" PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara teliti dan efisien. 7al ini termasuk fasilitas kantordan peralatan, kendaraan, )oucher biaya taksi, kredit korporasi kartu dan pembelian

•

barang dan jasa" PNS hanya menggunakan pengeluaran yang

•

berhubungan dengan pekerjaan" PNS tidak menggunakan +aktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau

•

keuntungan pribadi atau keuangan" PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan

setiap

instansi

komputasi

dan

komunikasi fasilitas, danmenggunakan sumber •

daya tersebut secara bertanggung ja+ab" PNS berhati-hati untuk memastikan bah+a setiap perjalanan dinas yang dilakukan untuk tujuan resmi dan benar-benar diperlukan"

18


•

PNS menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung ja+ab, efektif dan

efisien. e. Perilaku !erkaitan $en'an Pen&i%panan $an Pen''unaan Data serta In4#r%asi Pe%erinta* 5Record

Keepin

and

Use

of

!overnment

Information6 PNS bertindak dan mengambil keputusan secara

•

•

transparan" PNS menjamin penyimpanan

•

bersifat rahasia" PNS mematuhi

•

ditetapkan" PNS diperbolehkan

•

mendorong efisiensi dan kreati)itas" PNS menjaga kerahasiaan yang menyangkut

•

kebijakan negara" PNS memberikan informasi secara benar dan tidak

menyesatkan

memerlukan •

informasi

perencanaan berbagi

kepada

informasi

yang

yang

telah

informasi

untuk

pihak

terkait

lain

yang

kepentingan

kedinasan" PNS tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.

2:

Akuntabilitas PNS 4.

Perilaku !erkaitan $en'an K#n4lik Kepentin'an 5Conflicts of Interest 6 PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi

•

atau

keuangan

tidak

bertentangan

dengan

kemampuan mereka untuk melakukan tugas•

tugas resmi mereka dengan tidak memihak" ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, maka PNS dapat berhati-hati untuk

•

kepentingan umum" PNS memahami bah+a

konflik

kepentingan

sebenarnya, dianggap ada atau berpotensi ada di masa depan. Situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, meliputi dengan orang-orang - 7ubungan berurusan

-

dengan

yang

lembaga-lembaga

yang

melampaui tingkat hubungan kerja profesional" Menggunakan keuangan organisasi dengan bunga secara pribadi atau yang berurusan dengan kerabat seperti a. Memiliki saham atau kepentingan lain yang dimiliki oleh PNS di suatu perusahaan atau bisnis anggota

secara dari

langsung,

atau

perusahaan

sebagai

lain

kemitraan, atau melalui kepercayaan"

atau

2$


b. memiliki pekerjaan diluar, termasuk peran sukarela, janji atau direktur, apakah dibayar

•

atau tidak" dan c. menerima hadiah atau manfaat. jika konflik muncul, PNS dapat melaporkan kepada

pimpinan

secara

tertulis,

untuk

mendapatkan bimbingan mengenai cara terbaik •

dalam mengelola situasi secara tepat" PNS dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

'.

Ba'ai%ana

Men'a%!il

Keputusan

&an'

Akunta!el !a'i PNS Pengambilan

keputusan

secara

akuntabel

dan

beretika berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat. Sebuah keputusan yang akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga

kepercayaan

dan

keyakinan

terhadap

masyarakat dalam pekerjaan pemerintahan. Dalam prakteknya, penempatan kepentingan umum berarti bah+a •

Memastikan

•

berimbang dan tidak bias" bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due

•

tindakan

dan

process" akuntabel dan transparan"

keputusan

yang

2!

Akuntabilitas PNS

•

melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan

•

efisien" berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode

•

sektor

publik

organisasinya" mendeklarasikan

etika

secara

sesuai

terbuka

dengan

bila

terjadi

adanya potensi konflik kepentingan. 2. "an'ku%an PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu •

mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani +arga secara adil dan konsisten dalam •

menjalankan tugas dan fungsinya" ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut yaitu Nilai dasar, %ode Ftik dan %ode Perilaku, %omitmen, (ntegritas Moral dan /anggung Ca+ab Pada Pelayanan Publik, %ompetensi Eang Diperlukan Sesuai Dengan idang /ugas, %ualifikasi Akademik, Caminan Perlindungan 7ukum Dalam

•

Melaksanakan /ugas, serta Profesionalitas Cabatan" pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat. Sebuah keputusan yang akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga

kepercayaan

dan

keyakinan

terhadap

2&


masyarakat dalam pekerjaan pemerintahan. Dalam prakteknya, penempatan kepentingan umum berarti bah+a Memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang

dan tidak

bias"

ertindak

adil

dan

mematuhi prinsip-prinsip due process" Akuntabel dan transparan" Melakukan pekerjaan secara penuh, efektif

dan

efisien"

erperilaku

sesuai

dengan

standar sektor publik, kode sektor publik etika sesuai dengan organisasinya serta Mendeklarasikan secara terbuka

bila

terjadi

adanya

potensi

konflik

kepentingan. +. S#al Lati*an $. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani +arga secara adil dan konsisten dalam menjalankan

tugas

dan

kenyataanya

masih

banyak

menjalankan

nilai-nilai

fungsinya. PNS

tersebut.

Namun

yang

tidak

agaimana

tanggapan anda terhadap masih sering dijumpainya kasus PNS yang tidak taat aturan maupun belum mampu

menempatkan

dirinya

sebagai

pelayan

publik !. enomena PNS yang masih seringkali diketemukan memungut

uang

imbalan

atas

layanan

yang

2

Akuntabilitas PNS diberikan

kepada masyarakat tentunya menjadi

permasalahan bagi kita semua. Ada istilah @jika ingin cepat harus ada uang pelicinB. Padahal hal tersebut sangat tidak diperbolehkan dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan mengenai pelayanan publik. agaimana tanggapan anda terhadap fenomena tersebut dilihat dari perspektif perilaku yang curang dan koruptif

). DATA" ISTILAH ................................................................................................ ................................................................................................ ...........................................


21

D. DATA" PUSTAKA o)ens, M. !::3. Analysing and Assessing Accountability A *onceptual rame+orkK Furopean 0a+ Cournal, ol. $&;<, pp. 3I26. Maccarthaigh, Muiris L oyle, 5ichard. !:$+ .i%il Ser%ice Accountabilit7 .!allenge And .!ange. An oras 5iarachin (nstitute 9f Public Administration *onnors, 5oger., Smith, /om., L 7ickman, *raig, $88, /!e 89 Principle Getting 3esult /!roug! Indi%idual and 8rgani*ational Accountabilit , =nites States  Prentice 7all Press errell, raedrich, L errell, !:$$, 5usiness 1t!ics 1t!ical Decision Making and .ases, =nited States of America South-Gestern *engage 0earning Maccarthaigh, Muiris, L oyle, 5ichard, !:$, .i%il Ser%ice Accountabilit7 .!allenge and .!ange, (nstitute of Public Administration Miller, rian *ole, !::2, :eeping 1mploees Accountable For 3esults ;uick /ips For 5us Managers, Ne+ Eork American Management Association

22

Akuntabilitas PNS 9dugbemi, Sina., L 0ee, /aeku, !:$$, Accountabilit /!roug! Public 8pinion From Inerta /o Publik Action, Gashington D* /he Gorld ank Public Sector *ommision, !:$$, A Guide to Accountable and 1t!ical Decision Making in t!e 7 A Six#,olume .ompilation o& /ec!ni$ues and /ools &or Implementing t!e Go%ernment Per&ormance and 3esults Act o& ?@@>, A Product of /he Performance-ased Management Special (nterest #roup4PM S(# PS(/P4(nternational #o)ernance (nstitute , !::3, Public Ser%ice Integrit /raining Program, Nairobi PS(/P4(nternational #o)ernance (nstitute Stapenhurst, 5ick., L 9Krien, Mitchell, Accountabilit o& Go%ernments

AKUNTABILITAS PNS.doc

Recommend Documents