PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) Sopanah Universitas Widya Gama Malang Isa Wahyudi Malang Corruption Watch (MCW) Abstract Abstract
The purpose of this studi examined influence of public accountability, public participation and public policy transparancy on the relationship between budgeting knowledge and budgeting control. The sample study are legislative assembly at provincial (DPRD) and public such as Non Govermental Organization (NGO), public organization, public figure, academic, student and mass media in Kota Malang, Kabupaten Malang, and Kota Batu. Hypothesis are tested empirically used regression and Chow test. The result of study indicated that, first, budgeting knowledge are statically significant, positive coeficient indicated that high budgeting according legislative and public. The second, interaction between public accountability with budg eting knowledge are statically significant according legislative and public.The thrid, interaction between public participation with budgeting knowledge are statically significant according legislative, and not significant according public. The fourth, interaction public policy transparancy between with budgeting knowledge arestatically not significant.The Fifth, the result of chow test indicated that local financial control (APBD) funtion different are statically as well as council although p ublic sample, so hyphothesis fifth are acceptance. Key Word: Public Accountability, Public Participation, Public Policy, Transparancy, Budgeting Knowledge, Budgeting Control (APBD) I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap k ebijakan publik. Dengan melihat fungsi
anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan power merupakan power relation antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri (Sopanah, 2004). Realitasnya, peranan dewan ketika menyusun anggaran dimasa orde baru sangat kecil bahkan tidak ada, apalagi peran masyarakat. Dewan terkesan han ya memberikan pengesahan atas RAPBD yang diajukan eksekutif dan praktis tidak diberi wewenang untuk mengubahnya (fungsi legislasi). Dengan adanya UU No. 22/1999 sebagai dampak positif dari reformasi, telah terjadi perubahan signifikan mengenai hubungan legislaif dan eksekutif di daerah, karena kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki power. memiliki power. Dewan tidak hanya diberi kekuasaan untuk bersama-sama dengan eksekutif menyusun anggaran (fungsi budgeting), eksekutif juga bertanggungjawab terhadap DPRD (fungsi controling). Disamping itu, diterapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah juga diikuti dengan pelimpahan wewenang dari pusat dan daerah yang diikuti pula pelimpahan dana. Pelimpahan dana ini dibarengi dengan dilaksanakannya reformasi penganggaran dan reformasi sistem akuntansi keuangan daerah (Halim, 2003). Reformasi penganggaran yang terjadi adalah munculnya paradigma baru dalam penyusunan anggaran yang mengedepankan prinsip akuntabilitas publik, partisipasi p artisipasi masyarakat, dan transparansi anggaran. Disamping itu, anggaran harus dikelola dengan pendekatan kinerja ( performance performance oriented ), ), prinsip efisien dan efektif (Value (Value For Money) Money) , , keadilan dan kesejahteraan dan sesuai dengan disiplin anggaran (Mardiasmo, 2003). 2003). Pelaksanaan reformasi anggaran yang mengedepankan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi memerlukan internal control dan control dan eksternal control yang control yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal didaerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan yang akan memperkuat atau memperlemah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah akuntabillitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2002) menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan. Sementara Pramono (2002) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menunjang fungsi pengawasan adalah adanya reformasi dan legitimasi wakil rakyat sedangkan faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan adalah minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya sarana dan prasarana.
Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh (Sopanah dan Mardiasmo, 2003) dan hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Pengaruh yang ditunjukan adalah positif artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat. Disamping itu, interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Penelitian ini merupakkan lanjutan dari penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) dengan menambah variabel akuntabilitas publik dan memperbandingkan analisis menurut sampel dewan seperti yang dilakukan pada penelitian sebelumnya dengan analisis menurut sampel masyarakat. Disamping itu, peneliti juga akan membandingkan apakah terdapat perbedaan fungsi pengawasan keuangan daerah (APBD) menurut dewan dan masyarakat?. B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: a. Apakah pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD menurut dewan dan masyarakat? b. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) menurut dewan dan masyarakat? c. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) menurut dewan dan masyarakat? d. Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) menurut dewan dan masyarakat? e. Apakah terdapat perbedaan signifikan fungsi pengawasan keuangan daerah (APBD) menurut dewan dan masyarakat? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD) menurut dewan dan masyarakat. 2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) menurut dewan dan masyarakat.
3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa partisipasi masyarakat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) menurut dewan dan masyarakat. 4. Untuk memberikan bukti empiris bahwa transparansi mempengaruhi hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) menurut dewan dan masyarakat. 5. Untuk memberikan bukti empiris bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara fungsi pengawasan keuangan daerah (APBD) menurut dewan dan masyarakat. D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris adanya pengaruh pengetahuan anggaran terhadap pengawasan anggaran (APBD) yang akan diperkuat atau diperlemah dengan adanya akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) terutama pengembangan sistem pengendalian manajeman sektor publik. Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lanjutan. Sementara bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan pe ran dewan dalam pengawasan anggaran (APBD) sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik (good goverment ). Sedangkan bagi partai politik dapat dijadikan acuan pada saat rekruitment anggota dewan dan pengembangan kader partai. II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS A. Pengawasan Keuangan Daerah Dalam pasal 1 PP. No. 105/ 2000 pengertian keuangan negara adalah semua hak &kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengertian keuangan negara adalah semua hak &kewajiban negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan uang (Baswir,1999:13). Bertolak dari pengertian keuangan negara tersebut diatas, maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan “daerah”. Pengawasan keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah di susun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa: “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Berdasarkan ruang lingkup pengawasan Fatchurrochman (2002) membedakanya menjadi dua, yaitu: (1). Pengawasan internal yang terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, dan (2). Pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh baik atasan langsung dan aparat pengawas fungsional yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah, atau juga yang dikenal sebagai APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah). APIP terdiri dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat Jendral Departemen (Irjen) atau Unit Pengawas Lembaga Non Departemen, Inspektorat Wilayah (Itwil), serta Satuan Pengawas Intern (SPI) Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi terhadap kinerja bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal depertemen, lembaga negara atau BUMN termasuk pengawasan dari lembaga khusus pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif . Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang d iterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui pre-audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi). Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksudkan agar terdapat jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) baik mulai dari proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggungjawabannya. Disamping DPRD mengawasi secara langsung tentang mekanisme anggaran, DPRD juga menggunakan aparat pengawasan eksternal pemerintah, yang independen terhadap lembaga ekseku tif di daerah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). B. Pengetahuan Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Pengetahuan erat kaitannya dengan pendididkan dan pengalaman. Ketiganya mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Truman, 1960). Seharusnya mereka adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang tinggi dalam bidang kemasyarakatan dan kenegaraan.
Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota Dewan, kapasitas dewan sangat ditentukan oleh kemampuan bergaining position dalam memproduk sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman menyusun berbagai Peraturan Daerah (PERDA). Beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota Dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (Indradi, 2001; Syamsiar, 2001; 2002; Sutarnoto, 2002). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas Dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja Dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang. Yudoyono (2002) menyatakan, bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota Dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis utama sebagai berikut: H1: Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah. C. Akutabilitas Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegaitan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Akuntabilitas bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (external control ) yang mendorong aparat untuk bekerja keras. Birokrasi dikatakan accountable apabila dinilai secara objektif oleh masyarakat luas. Menurut Sulistoni (2003) pemerintahan yang accountable memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, (2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, (3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, (4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan (5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Akuntabilitas publik akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara efektif. Hal ini juga di dukung oleh pendapatnya Rubin (1996) yang menyatakan bahwa untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan
pengawasan keuangan daerah (APBD). Sehingga aku ntabilitas publik yang tinggi akan memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, sehingga hipotesis utamanya dirumuskan sebagai berikut: H2: Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. D. Parisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan bagian integral dari upaya untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD yang merupakan misi utama dikeluarkannya Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 1999. Pada dasarnya ada tiga elemen penting yang segmental saling bersentuhan dan menentukan kinerja ( performance) pengelolaan keuangan daerah yaitu stakeholder, Pemerintah Daerah, dan DPRD. Achmadi dkk. (2002) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Semakin aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan akan berarti semakin sukses pelakasanaan otonomi daerah. Namun kenyataan dilapangan tidak selalu masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada saat penyusunan anggaran (APBD). Menyadari pentingnya aspirasi masyarakat, maka d iperlukan langkah startegis agar partisipasi masyarakat bisa berjalan secara kondusif. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan peran dari lembaga institusi lokal non pemerintahan seperti lembaga swadaya masyarakt (LSM), media masa, organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa adanya partisipasi masyarakat akan memperkuat proses penyelenggaraan pemerintah, maka peranan Dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Jadi, selain pengetahuan tentang anggaran yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan, partisipasi masyarakat diharapkan akan meningkatkan fungsi pengawasan. Sehingga hipotesis utamanya dirumuskan sebagai berikut: H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. E. Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah Selain adanya partisipasi masyarakat dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas,
seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan di pantau. Menurut Sopanah dan Mardiasmo (2003) Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, (4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat, (4), Terdapat sistem pemberian informasi kepada pubik.Transparansi merupakan prasyarat untuk terjadinya partisipasi masyarakat yang semakin sehat karena (Sulistoni, 2003): (a) Tanpa informasi yang memadai tentang penganggaran, masyarakat tidak punya kesempatan untuk mengetahui, menganalisis, dan mempengaruhi kebijakan, (b) Transparansi memberi kesempatan aktor diluar eksekutif untuk mempengaruhi kebijakan dan alokasi anggaran dengan memberi perspektif berbeda dan kreatif dalam debat anggaran, (c) Melalui informasi, legislatif dan masyarakat dapat melakukan monitoring terhadap keputusan dan kinerja pemerintah. Tanpa kebebasan informasi fungsi pengawasan tidak akan efektif, (d) Berdasarkan teori yang ada menunjukkan bahwa semakin transparan sebuah kebijakan publik maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut. Sehingga hipotesis utama penelitiannya adalah: H4: Transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Untuk mengetahui apakah fungsi pengawasan keuangan daerah (APBD) berbeda secara signifikan antara sampel masyarakat dan sampel dewan maka perlu diuji, sehingga hipotesis kelima dari penelitian ini adalah: H5: Terdapat perbedaan yang signifikan antara fungsi pengawasan keuangan daerah menurut sampel masyarakat dan sampel dewan. Berdasarkan hipotesis yang telah dikembangkan maka model penelitian yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah ditunjukan oleh gambar 1 dibawah ini: Insert Gambar 1: Model Penelitian III. METODOLOGI PENELITIAN A. Desain Penelitian Desain penelitian ini adalah survei. Data penelitian yang dibutuhkan adalah data primer dalam bentuk persepsi responden (subjek) penelitian. Pengambilan data menggunakan survei langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner (angket). Kuesioner yang digunakan disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan teori yang terkait.
B. Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data Populasi dalam penelitian ini ada dua yaitu semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berada di wilayah Malang Raya Jawa Timur yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu serta masyarakat yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, akademisi, mahasiswa dan media masa. Untuk responden anggota Dewan semua populasi dijadikan sebagai sampel. Sementara untuk responden masyarakat peneliti menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan sampel penelitian. Dalam penelitian ini kriteria yang dijadikan sampel untuk masyarakat adalah: (1) Berdomisili di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, (2) Terlibat dalam proses penyusunan, pemantauan, dan advokasi APBD, (3) Usia minimal 17 tahun, dan (4) Pendidikan terakhir minimal SLTA atau sederajat. Insert Tabel 1: Pengiriman dan Tingkat Pengembalian Kuesioner C. Identifikasi dan Pengukuran Variabel Variabel Independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan anggaran. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah (APBD) pada tahap penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sedangk an akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dijadikan sebagai variabel moderating. Pengetahuan Dewan tentang anggaran adalah persepsi responden tentang kemampuan Dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. Akuntabilitas publik adalah adanya pertanggungjawaban pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan oleh DPRD dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran. Transparansi kebijakan publik adalah adanya keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu. Pengawasan Keuangan Daerah adalah pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, pengesahan , pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBD). D. Pengukuran Variabel Masing-masing variabel diukur dengan model Skala Likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).
E. Pengujian Reliabilitas dan Validitas Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, peneliti menggunakan koefisien Cronbach Alpha. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,5 (Nunnally, 1967). Untuk mengetahui bahwa pertanyaan yang digunakan dalam instrumen valid, maka digunakan Factor Analysis. Instrumen dikatakan valid jika memiliki nilai Kaiser,s MSA lebih besar dari 0,5 sehingga construct validity tepat (Kaiser dan Rice, 1976). Disamping itu, instrumen dapat dikatakan valid jika Eigen value lebih dari satu (Breinstein,1994). Hasil pengujian reliabilitas dan validitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel 2. Insert Tabel 2: Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas menurut Dewan&Masyarakat F. Metode Analisis Data Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan multiple regression untuk masing-masing sampel , yaitu berdasarkan nilai p value, dan R square dan menggunakan chow test. Untuk menganalisis data, digunakan software SPSS for window realesed 10.05 programe. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah: Y= a + b1X1 + e
……………………………………………..(1)
Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +b4X4+ b5X1X2 + b6X1X3 +b7X1X4+ e .........(2)
Keterangan: Y : Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) a : Konstanta b1, b2, b3, b4, b5, b6,b7 : Koefisien regresi X1 : Pengetahuan tentang Anggaran X2 : Akuntabilitas Publik X3 : Partisipasi Masyarakat X4 : Transparansi Kebijakan Publik X1, X2 : Interaksi antara pengetahuan anggaran dan akuntabilitas publik
X1, X3 : Interaksi antara pengetahuan tentang anggaran dan partisipasi Masyarakat X1, X4 : Interaksi antara pengetahuan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik e : Eror
IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN A. Profil Responden Data demografi berikut menyajikan beberapa informasi umum mengenai kondisi responden. Pada tabel 3 disajikan data mengenai kelompok daerah responden, jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan sebelum menjadi anggota DPRD, jabatan di DPRD, fraksi, dan komisi untuk responden anggota Dewan. Sedangkan pada tabel 4 akan disajikan demografi untuk responden masyarakat yang terdiri dari jenis kelamin, institusi, usia, pendidikan, dan pengalaman organisasi kemasyarakatan. Insert Tabel 4 : Demografi Responden Dewan Insert Tabel 5: Demografi Responden Masyarakat B. Pengujian Hipotesis Penelitian ini mengunakan tingkat keyakinan 95% yang berarti α yang digunakan sebesar 0,05. Hal ini berarti menunjukkan bahwa, jika nilai p atau p value < 0,05 berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Disamping p value peneliti juga menggunakan uji t, uji F, dan nilai R square. Untuk mengetahui apakah fungsi pengawasan keuangan daerah (APBD) apakah berbeda secara signifikan maka dilakukan uji chow (chow test ). C. Pengujian Hipotesis 1 dan Pembahasan Insert Tabel 5: Hasil Regresi Hipotesis Pertama (1) Hasil analisis regresi dengan sampel masyarakat terhadap hipotesis 1 d apat dilihat bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0.014. Hubungan yang ditunjukan oleh koefisien regresi adalah positif 0,334, artinya semakin tinggi pengetahuan anggaran yang dimiliki oleh dewan maka pengawasan yang dilakukan akan semakin meningkat. Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 2,555, dimana t hitung ini lebih besar dari t tabel (2,015), artinya hipotesis pertama didukung. Dilihat dari F hitung sebesar 6,527 sedangkan F tabel sebesar 3,23, sehingga F hitung > dari F tabel,
sementara nilai sig sebesar 0,014 adalah < dari 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel pengetahuan terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Sementara, hasil analisis regresi dengan sampel dewan terhadap hipotesis 1 dapat dilihat bahwa pengetahuan anggaran juga berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0.045. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif 0,176, artinya semakin tinggi pengetahuan anggaran yang dimiliki oleh Dewan maka pengawasan yang dilakukan akan semakin meningkat. Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 2,062, dimana t hitung ini lebih besar dari t tabel (2,015), artinya hipotesis pertama didukung. Dilihat dari F hitung sebesar 4,253 sedangkan F tabel sebesar 3,23, sehingga F hitung > dari F tabel, nilai sig sebesar 0, 045 adalah < dari 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel pengetahuan terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andriani (2002). Berdasarkan hasil statistik dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 dapat diterima. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Indradi, 2001; Syamsiar, 2001; 2002; dan Sutarnoto, 2002). D. Pengujian Hipotesis 2 dan Pembahasan Insert Tabel 6: Hasil Regresi Hipotesis Kedua (2) Hasil analisis regresi dengan sampel masyarakat terhadap hipotesis 2 d apat dilihat bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan akutabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0.015. Hubungan yang ditunjukan oleh koefisien regresi adalah negatif -0,318 artinya semakin tinggi akuntabilitas publik maka pengawasan yang dilakukan juga akan semakin menurun. Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 1,710 dimana t hitung ini lebih kecil dari t tabel (2,015), artinya hipotesis 2 diterima. Dilihat dari F hitung sebesar 2,860, sedangkan F tabel sebesar 2,45 sehingga F hitung > dari F tabel, sementara nilai sig sebesar 0,027 adalah < dari 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Sementara hasil analisis regresi dengan sampel dewan terhadap hipotesis kedua dapat dilihat bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0.036. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah negatif -0,187 artinya semakin tinggi akuntabilitas publik maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin menurun. Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 0,319 dimana t hitung ini lebih besar dari t tabel (2,015), artinya hipotesis kedua diterima. Dilihat dari F hitung sebesar 4,587, sedangkan F tabel sebesar 2,45 sehingga F hitung > dari F tabel, sementara nilai sig sebesar 0,002 adalah < dari 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis 2 yang
diajukan oleh peneliti dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang mendukung bahwa jika akuntabilitas publik semakin tinggi maka tingkat pengawasan yang dilakukan oleh dewan juga akan semakin menurun. E. Pengujian Hipotesis 3 dan Pembahasan Insert Tabel 7: Hasil Regresi Hipotesis Ketiga Hasil analisis regresi dengan sampel masyarakat terhadap hipotesis ketiga dap at dilihat bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0.095. Partisipasi masyarakat akan berpengaruh signifikan jika α = 0,1 atau 10%. Hubungan yang ditunjukan oleh koefisien regresi adalah negatif -0,618 artinya semakin tinggi partisipasi masyarakat maka pengawasan yang dilakukan justru akan semakin menurun. Nilai t hitung dari hasil regresi adalah -1,710 dimana t hitung ini lebih kecil dari t tabel (2,015), artinya hipotesis kedua di tolak. Dilihat dari F hitung sebesar 2,860, sedangkan F tabel sebesar 2,45 sehingga F hitung > dari F tabel, sementara nilai sig sebesar 0,027 adalah < dari 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Sementara hasil analisis regresi dengan sampel dewan terhadap hipotesis ketiga dapat dilihat bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0.016. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif 0,787 artinya semakin tinggi partisipasi masyarakat maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat. Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 2,519 dimana t hitung ini lebih besar dari t tabel (2,015), artinya hipotesis kedua diterima . Dilihat dari F hitung sebesar 4,587, sedangkan F tabel sebesar 2,45 sehingga F hitung > dari F tabel, sementara nilai sig sebesar 0,002 adalah < dari 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian Hipotesis ke 3 tidak dapat disimpulkan karena menurut sampel masyarakat dan dewan hasilnya berbeda. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) dan sesuai dengan teori yang mendukung bahwa jika masyarakat dilibatkan dalam proses penganggaran maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan menurun menurut masyarakat sedangkan menurut dewan justru akan semakin meningkat. F. Pengujian Hipotesis 4 dan Pembahasan Insert Tabel 8: Hasil Regresi Hipotesis Keempat Hasil analisis regresi dengan sampel masyarakat terhadap hipotesis yang keempat dapat dilihat bahwa interaksi antara pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan
publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan APBD. Hal ini ditunjukan dengan nilai signifikansinya sebesar 0.49 5 > 0.05. Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 0,689 dimana t hitung ini lebih kecil dari t tabel (2,015), artinya hipotesis keempat ditolak. Dilihat dari F hitung sebesar 2,860 sedangkan F tabel sebesar 2,45 sehingga F hitung > dari F tabel, sementara nilai sig sebesar 0,027 adalah < dari 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Hasil analisis regresi dengan sampel dewan terhadap hipotesis yang keempat dapat dilihat bahwa interaksi antara pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan APBD. Hal ini ditunjukan dengan nilai signifikansinya sebesar 0.52 8 > 0.05. Nilai t hitung dari hasil regresi adalah 0,689 dimana t hitung ini lebih kecil dari t tabel (2,015), artinya hipotesis keempat ditolak. Dilihat dari F hitung sebesar 4,587 sedangkan F tabel sebesar 2,45 sehingga F hitung > dari F tabel, sementara nilai sig sebesar 0,027 adalah < dari 0,05 sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik terhadap variabel pengawasan keuangan daerah. Tidak diterimanya hipotesis yang keempat menurut penulis dikarenakan transparansi kebijakan publik di wilayah Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu masih dalam taraf retorika dan implementasinya masih dalam formalitas. Akses terhadap kebijakan publik masih sulit dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya. G. Pengujian Hipotesis 5 dan Pembahasan Berdasarkan hasil regresi dengan sampel total yaitu sampel masyarakat dan sampel Dewan, regresi dengan sampel masyarakat dan regresi dengan sampel Dewan, maka dapat dihitung beberapa hal sebagai berikut: SSRr ( sum of squared residual dr restricted regression) SSRu ( sum of squared residual dari unrestricted regression)
r (jumlah parameter yang diestimasi pada RR) k (jumlah parameter yang diestimasi pada UR) n (jumlah observasi) Jadi Besarnya F hitung adalah sebagai berikut: (SSRr-SSRu)/r (173,225-5,725) / 5 F= = SSRu / (n-k)
5,725 / 44-10
= 173,225 = SSR Masy + SSR Dewan =2,988+2,737 = 5,725 = 5 parameter = 5 (masy.) + 5 (dewan) = 44 = 199,404
Nilai F hitung akan dibandingkan dengan F tabel, jika F hitung > dari F tabel, maka hipotesis penelitian dapat diterima. Nilai F Tabel deng an tingkat signifikansi 5% adalah 2,45, oleh karena itu F hitung jauh lebih besar dari pada F tabel, sehingga hipotesis kelima dari penelitian ini dapat diterima. Jadi fungsi pengawasan keuangan daerah berbeda secara signifikan antara kelompok sampel masyarakat dan kelompok sampel Dewan. Perbedaan yang signifikan tersebut juga dapat dilihat dari p value yang berbeda jauh antara kelompok masyarakat dan kelompok Dewan. Perbedaan tersebut menurut penulis dikarenakan adanya pemahaman yang berbeda antara masyarakat dan dewan dalam memahami variabel penelitian. Hasil statistik yang berbeda juga didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan kelompok masyarakat maupun kelompok Dewan. V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI 5.1.Simpulan Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan APBD. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertama, pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan A PBD baik menurut sample dewan maupun masyarakat. Pengaruh yang ditunjukan adalah positif artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat. Kedua, interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD baik menurut sampel dewan maupun sample masyarakat. Hubungan yang di tunjukan adalah negatif artinya semakin tinggi akuntabilitas maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan semakin menurun. Ketiga, interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD menurut dewan, sedangkan menurut masyarakat tidak signifikan. Keempat, interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD baik menurut dewan maupun masyarakat. Terakhir, terdapat perbedaan signifikan antara fungsi pengawasan APBD menurut dewan dan masyarakat. 5.2.Keterbatasan Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya anggota DPRD seMalang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Hal ini menyebabkan kesimpulan dari hasil penelitian tidak dapat mengeneralisir untuk setting yang lain. Kelemahan lain, pada saat penyampelan peneliti mengambil semua sampel anggota dewan, tidak spesifik kepada Komisi C (Keuangan) dan Panitia Anggaran yang terlibat secara langsung dalam mekanisme anggaran. Sementara untuk sampel masyarakat, peneliti tidak menyeleksi secara ketat karena keterbatasan waktu. 5.3.Implikasi
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan literatur akuntansi khususnya akuntansi sektor publik dalam hal sistem pengendalian manajemen. Implikasi bagi penelitian selanjutnya mengembangkan sampel yang lebih luas untuk anggota DPRD Propinsi atau bahkan DPRD Pusat. Diharapkan sampel yang diambil hanya anggota dewan pada Komisi C (Keuangan) dan Panitia Anggaran. Kemudian untuk sampel masyarakat diharapkan responden benar-benar di seleksi secara ketat sehingga didapatkan responden yang tepat. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengontrol variabel pengetahuan dengan cara membedakan anggota dewan yang mempunyai masa jabatan lebih dari satu periode. Variabel lain yang dapat diteliti adalah kualitas SDM yang dapat diidentifikasi dalam bentuk pendidikan & pelatihan dan variabel-variabel lain yang berhubungan dengan prinsip-prinsip penyusunan anggaran seperti anggaran kinerja, prinsip value for money, prinsip disiplin anggran dan lain-lain.
DAFTAR PUSTAKA Achmadi, A., Muslim, M. dkk, 2002, Good governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta. Andriani, Rini, 2002, Pengaruh Pengetahuan dan RPPs terhadap peranan DPRD dalam Pengawasan Anggaran (Studi Kasus pada DPRD se-Propinsi Bengkulu, Tesis Program Pasca Sarjana UGM, Jogjakarta. Bazwir, Revrisond, 1999, Akutansi Pemerintah Indonesia, Edisi Tiga BPFE Jogjakarta. Fatchurrochman, Agam, 2002, Manajemen Keuangan Publik , Materi Pelatihan Anti Korupsi, Indonesian Coruption Watch, 23-25 Januari 20 02, Jakarta. Halim, Abdul, 2003, Bunga Rampai Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN, Jogjakarta. Indradi, Syamsiar, 2001, Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman anggota DPRD dengan Proses Pembuatan Peraturan Daerah, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang. Kaiser, H. Dan Rice, J., 1974, Educational and Psycological Measurement , Volume 34, No.1, hal 111-117. Luthfi, JK., 2003, Diskusi Anggaran Publik , 2 Agustus 2003, Malang Coruption Watch, Malang Mardiasmo, 2001, Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Andi, Jogjakarta.
Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah, Andi, Jogjakarta. Mardiasmo, 2003, Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik , Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret, MEP UGM, Jogjakarta. Nunnaly, 1967, Psycometric Theory, McGraw-Hill, New York. Republik Indonesia, 2001, Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Citra Umbara, Bandung. _______________, 2001, Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran, Citra Umbara, Bandung. Pramono, Agus H., 2002, Pengawasan Legislative terhadap Ekesekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang. Rubin, Irene, 1996, Budgetting for Accountability: Municipal Budgeting for the 1990s, Jurnal Public Budgeting & Finance, Summer, hal. 112-132. Sjamsudin, Syamsiar, 2001, Hubungan Kualitas Anggota DPRD terhadap Partisipasinya dalam Proses Kebijakan Daerah di Kabupaten Malang , Laporan Penelitian dalam Jurnal Ilmiah Sosial, Vol.13, No.2, Malang. Sopanah dan Mardiasmo, 2003, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI 16-17 Oktober di Surabaya. Sopanah, 2004, Menyoal Anggaran Publik , dalam Pesangon Gate, Bulletin Suara Korban, Malang Corruption Watch (MCW), Edisi 1 Maret 2004 ______, 2004, Membongkar Jaringan Asmara, dalam Menyingkap Sisi Gelap Musbangkel Bulletin Suara Korban, Malang Corruption Watch (MCW), Edisi III Mei 2004 Sulistoni, G., 2003, Fiqh korupsi: Amanah Vs Kekuasaan, SOMASI, Nusa Tenggara Barat. Sutarnoto, Tejo, 2002, Pengaruh Kualitas SDM Aparatur terhadap Kinerja Pegawai, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.
Yudoyono, Bambang, 2002, Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan PemerintahDaerah,http://www.bangda.depdagri.go.id./jurnal/jendela/jendela3.ht m.
Lampiran-Lampiran Gambar 1: Model Penelitian
Variabel Independen Variabel Dependen Variabel Moderating Akuntabilitas Publik Partisipasi Masyarakat Transparansi Kebijakan Publik Pengetahuan Anggaran Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
Tabel 1: Pengiriman dan Tingkat Pengembalian Kuesioner No
Keterangan
∑ DPRD
∑ Masyarakat
1 Kuesioner yang disebarkan .
115
115
2 Kuesioner yang kembali .
61
68
3 Kuesioner yang tidak lengkap
17
14
4 Kuesioner yang di keluarkan .
-
10
5 Kuesioner yang diolah .
44
44
6 Respon rate (Prosentase) .
53%
59%
Tabel 2: Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas dengan Sampel Dewan No Variabel
Dewan
Masyarakat
Cronbach Kaiser,s MSA α
Eigen Cronbach Kaiser,s V MSA α
Eigen V
1Pengetahuan .Anggaran
0,72
0,73
1,76
0,73
0,69
3,23
2Akuntabilitas .Publik
0,52
0,57
2,80
0,51
0,52
3,92
3Partisipasi .Masyarakat
0,51
0,71
2,84
0,50
0,51
3,09
4Transparansi KP .
0,52
0,56
2,97
0,53
0,55
3,83
5Pengawasan APBD 0,76 .
0,67
2,90
0,71
0,55
3,80
Tabel 3 : Demografi Responden Dewan No
Keterangan 1Daerah .
2Jenis Kelamin .
Kota Malang
Jumlah Prosentase 22
Kabupaten Malang
11
25 %
Kota Batu
11
25 %
Laki-laki
40
Perempuan 3Usia .
50 %
30-39 Tahun
91 % 4
11
9% 25 %
40-49 Tahun
22
50 %
50-59 Tahun
11
25 %
4Pendidikan .
5Pekerjaan .
6Jabatan di DPRD .
7Lama menjadi Anggota DPRD .
SLTA
8
D1
1
2,5 %
D3
1
2,5 %
S1
24
55 %
S2
10
22 %
Wiraswasta
26
9Komisi .
59 %
Swasta
2
5%
TNI/POLRI
4
9%
Pengajar
8
18 %
PNS
4
9%
Ketua
3
6%
Wakil Ketua
9
21 %
Anggota
32
73 %
1 Periode
6
> 1 Periode 8Fraksi .
18 %
TNI/ POLRI
14 % 38
3
86 % 7%
GOLKAR
8
18 %
PDI-P
15
34 %
PKB
12
27 %
Gabungan (PAN-PBB-PK-PPP)
6
14 %
Komisi A
7
16%
Komisi B
4
9%
Komisi C
13
29%
Komisi D
11
25%
Komisi E
9
21%
Sumber: Data diolah
Tabel 4: Demografi Responden Masyarakat No 1.
Keterangan Jenis kelamin
Laki-Laki
Jumlah
Prosentase
32
73%
Perempuan 2.
3.
4.
5.
Institusi
Usia
Pendidikan
Pengalaman Organisasi
Sumber: Data diolah
LSM
12 15
27% 34%
Ormas
6
14%
Akademisi
11
25%
Mahasiswa
7
16%
Media Masa
5
11%
20-29 Tahun
12
27%
30-39 Tahun
17
39%
40-49 Tahun
9
20%
50-59 Tahun
6
14%
SLTA
5
11%
D3
2
5%
S1
27
61%
S2
8
18%
S3
2
5%
1 Organisasi
4
9%
2 Organisasi
13
30%
>2 Organisasi
27
61%
Tabel 5: Hasil Regresi Hipotesis Pertama No. Keterangan
n
1.
44 13,5%
Sampel Masy.
R2
F
Sig
Nilai Koefisien
t-val
p-val
2,065
3,959
0,000
6,527 0,014
Konstanta 0,334
2,555
0,014
Pengetahuan 2.
Sampel Dewan
44 9,2%
4,253
0,045 2,705
8,072
0,000
Konstanta 0,176
2,062
0,045
Pengetahuan Tabel 6: Hasil Regresi Hipotesis Kedua No Keterangan
n R2
F
Sig
1. Sampel Masyarakat
44 27,3% 2,860 0,027
Nilai Koefisien
t-val p-val
-2,886
-0,350 0,728
Konstanta 1,814
0,866 0,392
-1,304
-0,605 0,317
-0,318
0,710 0,015
Pengetahuan Akuntabilitas Publik Interaksi Pengetahuan & Akuntabilitas Publik 2. Sampel Dewan
44 37,6% 4,587 0,002 11,980
2,992 0,005
Konstanta -1,753
-1,720 0,094
0,198
0,608 0,013
-0,187
0,319 0,036
Pengetahuan Akuntabilitas Publik Interaksi Pengetahuan & Akuntabilitas Publik
Tabel 7: Hasil Regresi Hipotesis Ketiga
No Keterangan
n R2
F
Sig
1. Sampel Masyarakat
44 27,3% 2,860 0,027
Nilai Koefisien t-val p-val -2,886
-0,350 0,728
Konstanta 1,814
0,866 0,392
2,304
1,605 0,117
-0,618
-1,710 0,095
Pengetahuan Partisipasi Masyarakat Interaksi Pengetahuan & Partisipasi 2. Sampel Dewan
44 37,6% 4,587 0,002 11,980
2,992 0,005
Konstanta -1,753
-1,720 0,094
-3,198
-2,608 0,013
0,787
2,519 0,016
Pengetahuan Partisipasi Masyarakat Interaksi Pengetahuan & Partisipasi
Tabel 8: Hasil Regresi Hipotesis Keempat No Keterangan
n R2
F
Sig
1. Sampel Masyarakat
44 27,3% 2,860 0,027
Nilai Koefisien
t-val p-val
-2,886
-0,350 0,728
Konstanta 1,814
0,866 0,392
-1,084
-0,761 0,451
0,249
0,689 0,495
Pengetahuan Transparansi KP Interaksi Pengetahuan & Transparansi 2. Sampel Dewan
44 37,6% 4,587 0,002 11,980
2,992 0,005
Konstanta -1,753
-1,720 0,094
0,152
0,182 0,857
Pengetahuan
Transparansi KP
-0,135
-0,637 0,528
Interaksi Pengetahuan & Transparansi
Lampiran Kuesioner PENGETAHUAN ANGGARAN (X) No
PERTANYAAN
(5) (4) (3) (2) (1)
1.
Dewan mengetahui bagaimana cara penyusunan APBD
2.
Jika terjadi pemborosan atau kegagalan di dalam pelaksanaan SS S TT TS STS kegiatan/proyek pembangunan dewan sulit mengidentifikasi
3.
Pelaksanaan APBD yang sebenarnya harus dilakukan oleh eksekutif dapat dewan pahami
SS S TT TS STS
4.
Dewan tidak tahu bagaimana cara penyusunan APBD yang sebenarnya
SS S TT TS STS
5.
Jika terjadi kebocoran dalam pelaksanaan APBD, dewan mengetahui.
SS S TT TS STS
6.
Praktik pelaksanaan APBD dilapangan ternyata sungguh sangat berbeda dan banyak yang tidak sesuai
SS S TT TS STS
7.
Dewan mampu mengidentifikasi pemborosan atau kegagalan SS S TT TS STS di dalam pelaksanaan kegiatan/proyek pembangunan pada anggaran tahun berjalan secara rinci.
8.
Dewan tidak mengetahui jika terjadi kebocoran dalam pelaksanaan APBD.
SS S TT TS STS
SS S TT TS STS
AKUNTABILITAS PUBLIK (Z1) No
PERTANYAAN
(5) (4) (3) (2) (1)
1.
Renstrada dan Arah Kebijakan Umum (AKU) AP BD merupakan dasar dalam penyusunan APBD
2.
Proses Penyusuanan APBD melibatkan semua elemen-elemen SS S TT TS STS masyarakat
3.
APBD disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat.
SS S TT TS STS
SS S TT TS STS
4.
Kepentingan publik dan golongan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan APBD
SS S TT TS STS
5.
Hanya masyarakat tertentu yang terlibat dalam penyusunan APBD
SS S TT TS STS
6.
APBD merupakan barang rahasia sehingga masyarakat tidak SS S TT TS STS perlu tahu.
7.
Indikator kinerja telah digunakan untuk mengevaluasi APBD SS S TT TS STS
8.
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD di awasi secara SS S TT TS STS kontinue
9.
Penyajian APBD harus menyertakan informasi masa masa lalu SS S TT TS STS (sebelumnya)
10
Dalam mengevaluasi APBD hanya memperbandingkan anggaran dengan realisasinya
SS S TT TS STS
11
Pengawasan APBD tidak perlu dilakukan secara kontinue
SS S TT TS STS
12
Informasi masa lalu (sebelumnya) tidak perlu disajikan dalam SS S TT TS STS nota perhitungan APBD PARTISIPASI MASYARAKAT (Z2)
No 1.
PERTANYAAN
(5) (4) (3) (2) (1)
Menurut saya masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat SS S TT TS STS penyusunan arah dan kebijakan umum APBD
2.
Hilangnya akses bagi masyarakat disebabkan karena dewan telah memanipulasi Informasi tentang perubahan kebijakan dan revisi anggaran
3.
Kritik dan saran masyarakat menurut saya dapat menentukan strategi SS S TT TS STS dan prioritas APBD
4.
Saya kira masyarakat sangat sedikit (bahkan tidak ada) peranannya dalam penyusunan arah dan kebijakan APBD
SS S TT TS STS
5.
Bagi saya partisipasi publik menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD
SS S TT TS STS
6.
Masyarakat selama ini berpartisipasi aktif dalam advokasi anggaran
SS S TT TS STS
7.
Sepengetahuan saya masyarakat selama ini tidak pernah dilibatkan dalam konsultasi publik tentang pelaksanaan APBD
SS S TT TS STS
SS S TT TS STS
8.
Menurut saya penetapan APBD yang terjadi selama ini lebih perpihak SS S TT TS STS pada kepentingan politik
9.
Saya kira antara dewan, masyarakat dan eksekutif mengkonsultasikan SS S TT TS STS atas rancangan APBD
10.
Pemantauan pelaksanaan APBD bukan kewenangan masyarakat
SS S TT TS STS
11.
Saran dan kritik dari masyarakat saya kira di jadikan
SS S TT TS STS
pertimbangan untuk merevisi anggaran 12.
Forum yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi media penghakiman terhadap revisi dan pelaksanaan anggaran
SS S TT TS STS
13.
Jika terjadi perubahan kebijakan dalam hal APBD biasanya dewan mensosialisasikan dan masyarakat mendapatkan informasi
SS S TT TS STS
14.
Selama ini antara dewan dengan masyarakat tidak terjadi komunikasi yang sinergis
SS S TT TS STS
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK (Z3) No
PERTANYAAN
(5) (4) (3) (2) (1)
1.
Menurut saya, pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi
SS S TT TS STS
2.
Informasi yang diberikan kepada publik selama ini menurut saya tidak dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran
SS S TT TS STS
3.
Selama ini saya merasa mudah mengakses dokumen publik tentang anggaran
SS S TT TS STS
4.
Saya jarang mendapatkan pengumuman kebijakan publik tentang anggaran
SS S TT TS STS
5.
Laporan pertanggungjawaban tahunan sepengetahuan saya selama ini tepat waktu
SS S TT TS STS
6.
Sulit bagi saya untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran, karena terlalu birokratis
SS S TT TS STS
7.
Bagi saya kebijakan transparansi anggaran dapat mengakomodasi dan meningkatkan suara/usulan rakyat
SS S TT TS STS
8.
Laporan pertanggungjawaban tahunan selama ini menurut saya selalu molor
SS S TT TS STS
9.
Adanya sistem pemberian informasi kepada publik bagi saya dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran
SS S TT TS STS
10.
Menurut saya meskipun suara/usulan rakyat diakomodasi, SS S TT TS STS transparansi kebijakan publik tentang anggaran tetap dimanipulasi
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Y) No
PERTANYAAN
(5) (4) (3) (2) (1)
1.
Saya terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD
SS S TT TS STS
2.
Menurut saya penetapan APBD lebih perpihak pada kepentingan politik
SS S TT TS STS
3.
Analisis politik saya lakukan dalam rangka menyusun APBD SS S TT TS STS
4.
Saya tidak seberapa berperanan saat penyusunan arah dan kebijakan APBD
SS S TT TS STS
5.
Bagi saya aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD
SS S TT TS STS
6.
Penyusunan APBD sering mengutamakan kepentingan politik SS S TT TS STS praktis.
7.
Saya terlibat dalam pengesahan APBD
SS S TT TS STS
8.
Pengesahan APBD belum menunjukan azas transparansi
SS S TT TS STS
9.
Dewan dapat menjelaskan APBD yang telah disyahkan
SS S TT TS STS
10.
Dalam Pengesahan APBD dewan tidak seberapa terlibat.
SS S TT TS STS
11.
Saya merasa pengesahan APBD sudah memenuhi azas transparansi
SS S TT TS STS
12.
Jika masyarakat menanyakan APBD yang telah disyahkan dewan kesulitan menjawabnya.
SS S TT TS STS
13.
Saya terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD
SS S TT TS STS
14.
Jika terjadi revisi anggaran dalam APBD saya kira wajar saja SS S TT TS STS
15.
Saya aktif melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan/bulanan yang dibuat eksekutif
SS S TT TS STS
16.
Pemantauan pelaksanaan APBD bukan kewenangan saya
SS S TT TS STS
17.
Saya menanyakan alasan adanya revisi anggaran
SS S TT TS STS
18.
Jarang sekali saya mengevaluasi laporan triwulanan/bulanan yang dibuat eksekutif
SS S TT TS STS
19.
Saya meminta keterangan atas Laporan Pertanggungjawaban SS S TT TS STS (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota
20.
Penolakan terhadap LPJ Walikota/Bupati saya lakukan jika terjadi kepentingan konspirasi politik
SS S TT TS STS
21.
Saya menanyakan LPJ APBD jika terjadi kejanggalan
SS S TT TS STS
22.
Seperlunya saja saya meminta keterangan atas LPJ APBD yang disampaikan Bupati/Walikota
SS S TT TS STS
23.
Jika ada kejanggalan dalam LPJ APBD saya kira hanya karena ketidak cermatan dalam menghitung nota anggaran
SS S TT TS STS
24.
Saya aktif menggunakan hak untuk menolak LPJ Walikota/Bupati jika tidak sesuai dengan standar kinerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
SS S TT TS STS
