Dampak Privatisasi di Indonesia. Studi Kasus Dampak Privatisasi PT. Telekomunikasi Indonesia

Dampak Privatisasi di Indonesia: Studi Kasus: Dampak Privatisasi PT. Telekomunikasi Indonesia

Oleh Oswar Mungkasa

Dampak Privatisasi di Indonesia

1

DAFTAR ISI Hal

1.

2.

Daftar Isi ……………………………………………………………….

i

Daftar Tabel ……………………………………………………………

iv

Daftar Gambar …………………………………………………………..

v

Pendahuluan 1.1

Latar Belakang ………………………………………………….

1

1.2

Tujuan dan Ruang Lingkup Penulisan …………………………..

3

Privatisasi: Definisi, Konsep dan Pengalaman Negara Lain 2.1

Definisi Privatisasi …………….…………………………………. 5

2.2

Peran Pemerintah dan Sektor Publik ……………………………... 7

2.3

2.2.1

Dikotomi Pasar-Pemerintah dan Sektor Publik-Swasta ….. 7

2.2.2

Latar Belakang dan Tujuan Keberadaan BUMN …………. 9

2.2.3

Kendala Sektor Publik ……………………………………. 11

2.2.4

Beberapa Bukti Empiris Kinerja BUMN ………………… 12

Konsep Privatisasi ………………………………………………… 14 2.3.1

Alasan dan Tujuan Privatisasi …………………………….. 14

2.3.2

Metode Privatisasi ………………………………………… 15

2.3.3

Proses Privatisasi ………………………………………….. 18

2.3.4

Penilaian Kinerja Sektor Publik …………………………… 19

.2.3.5 Masalah dan Hambatan Privatisasi ……………………….. 21 2.3.6 2.4

Kritik terhadap Privatisasi ………………………………… 22

Dampak Privatisasi ………………………………………………... 22 2.4.1

Manfaat dan Penggunaan Hasil Privatisasi ……………….. 22

2.4.2

Metode Penilaian Dampak Privatisasi ……………………. 24

2.4.3

Dampak Fiskal ……………………………………………. 24

2.4.4

Dampak Ekonomi Makro …………………………………. 24

2.4.5

Dampak Pemerataan ………………………………………. 24

2.5

Kunci Kesuksesan Privatisasi …………………………………….. 25

2.6

Pengalaman dan Perbandingan dengan Negara Lain ……………... 27 2.6.1

Peran BUMN ……………………………………………… 27

2.6.2

Perkembangan Privatisasi Dunia …………………………. 28

2.6.3

Inggris …………………………………………………….. 29


2

hal 2.6.4

Perancis …………………………………………………… 32

2.6.5

Italia ………………………………………………………. 32

2.6.6

Korea Selatan ……………………………………………… 32

2.6.7

Chili ………………………………………………………. 33

2.6.8

Negara Transisi …………………………………………… 34

2.6.9

Perbandingan Antarnegara ………………………………… 35

2.6.10 Dampak Privatisasi per Sektor ……………………………. 36 2.6.11 Beberapa Fakta Penting …………………………………… 38 3.

Privatisasi di Indonesia 3.1

Latar Belakang dan Sejarah BUMN ………………………………..39

3.2

Pengertian BUMN ………………………………………………… 39

3.3

Tujuan Pendirian BUMN …………………………………………. 40

3.4

Kontribusi BUMN dalam Perekonomian Nasional ………………. 41

3.5

Profil BUMN ……………………………………………………… 42 3.5.1

Jumlah dan Pengelompokan BUMN per Bidang Usaha ….. 42

3.5.2

Jumlah dan Pengelompokan BUMN berdasar Nilai Penjualan ………………………………………………….. 42

4.

3.5.3

Jumlah dan Pengelompokan BUMN berdaasar Nilai Aset

42

3.5.4

Jumlah dan Pengelompokan BUMN berdasar Jumlah Laba 44

3.6

Kinerja BUMN …………………………………………………..

44

3.7

Perkembangan Privatisasi ……………………………………….

44

3.7.1

Latar Belakang Privatisasi ………………………………. 44

3.7.2

Tujuan dan Manfaat Privatisasi …………………………. 46

3.7.3

Kebijakan dan Strategi Privatisasi ………………………. 46

3.7.4

Masalah dan Hambatan Privatisasi ……………………… 49

Metode Penilaian Dampak Privatisasi 4.1

4.2

Kriteria Dasar ……………………………………………………. 51 4.1.1

Nilai Tambah ……………………………………………. 51

4.1.2

Efisiensi ………………………………………………….

51

Dampak Ekonomi Makro ……………………………………….

52

Nilai Tambah Agregat …………………………………..

52

4.2.1


3

hal

5.

4.2.2

Efek Tenaga Kerja ………………………………………. 53

4.2.3

Gaji dan Upah ……………………………………………. 54

4.2.4

Surplus Sosial …………………………………………….. 55

4.2.5

Dampak pada Anggaran ………………………………….. 55

4.2.6

Dampak pada Tabungan dan Konsumsi ……………..

56

Dampak Privatisasi: Kasus Studi PT. Telekomunikasi Indonesia 5.1

Profil PT. Telekomunikasi Indonesia …………………………… 57

5.2

Kinerja PT. Telekomunikasi Indonesia (1995-1997) …………… 57

5.3

5.4

5.2.1

Kinerja Operasi (jaringan dan Pelayanan) ………………

5.2.2

Kinerja Keuangan ……………………………………….. 59

Dampak Privatisas ………………………………………………

57 63

5.3.1

Nilai Tambah dan Efisiens ……………………………….. 63

5.3.2

Dampak Ekonomi Makro …………………………………. 64

Beberapa fakta penting tentang Kinerja Perusahaan dan Dampak Privatisasi ………………………………………………………… 69

6.

Kesimpulan ……………………………………………………………… 70

LAMPIRAN ……………………………………………………………………. 72 DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………. 75


4

DAFTAR TABEL Hal Tabel 1

Metode Privatisasi (Pengalaman Inggris)………………………

16

Tabel 2

Metode Privatisasi ……………………………………………

17

Tabel 3

Tahapan Privatisasi ……………………………………………

18

Tabel 4

Peran BUMN terhadap PDB dan Tenaga Kerja berdasar Kelompok Negara Tahun 1978-1991 ………………………….

28

Tabel 5

Kinerja BUMN Inggris (Sebelum dan Setelah Privatisasi) …….

30

Tabel 6

Tingkat Penjualan dan Output BUMN di Inggris (Sebelum dan Setelah Privatisasi) …………………………………………….

Tabel 7

30

Tingkat Pengembalian BUMN di Inggris (Sebelum dan Setelah Privatisasi) ………………………………………………………

31

Tabel 8

Pertumbuhan Produktifitas Tenaga Kerja BUMN di Inggris …… 32

Tabel 9

Beberapa Hasil Penelitian Perbandingan BUMN Antarnegara ….. 35

Tabel 10

Pengelompokan BUMN per Sektor Tahun 1998 ………………… 43

Tabel 11

Pengelompokan BUMN berdasar Nilai Penjualan ………………. 42

Tabel 12

Pengelompokan BUMN berdasar Nilai Aset ……………………. 42

Tabel 13

Pengelompokan BUMN berdasar Jumlah Laba …………………. 44

Tabel 14

Program Privatisasi BUMN Tahun 2002 ………………………… 49

Tabel 15

Rangkuman Dampak Privatisasi PT. Telkom …………………….. 67

Tabel 16

Rangkuman Profil Kinerja dan Dampak Privatisasi PT. Telkom … 70


5

DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 1

Kapsitas dan Tambahan Kapasitas Telepon ………………….

58

Gambar 2

Tingkat Keberhasilan Panggil …………………………………

59

Gambar 3

Produktifitas Karyawan ………………………………………

59

Gambar 4

Gambaran Kemampulabaan ……………………………………

60

Gambar 5

Gambaran Solavabilitas ……………………………………….

61

Gambar 6

Gambaran Likuiditas ………………………………………….

62

Gambar 7

Gambaran Efisiensi …………………………………………….

62


6


7

Dampak Privatisasi di Indonesia: Studi Kasus: Dampak Privatisasi PT. Telekomunikasi Indonesia 1.

Pendahuluan

1.1

Latar Belakang Dalam literatur awal ekonomi pembangunan, ekonom melihat negara sebagai

pelaku yang baik dan pemersatu, dengan tujuan tindakannya selalu bersifat sosial. Pemerintah dipandang mempunyai kemampuan mendapatkan informasi dan dilengkapi dengan pengetahuan dan instrumen kebijakan yang memadai, dapat mencampuri pasar untuk membenahi kegagalan pasar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pandangan tersebut dinodai oleh kenyataan bahwa campur tangan pemerintah (baik di negara maju maupun negara berkembang) sering malah berakibat buruk. Tentu saja, kegagalan pemerintah menunjukkan hasil yang lebih buruk dari kegagalan pasar. Birokrat pemerintah sering dipaksa membuat keputusan bisnis dengan informasi yang kurang dibanding sektor swasta. Selain kemudian tindakan politisi dan birokrat menjadi dimotivasi oleh ambisi pribadi yang tidak memperhatikan kepentingan publik. Kekuasaan pemerintah dimanipulasi oleh sektor swasta untuk kepentingan kelompok tertentu, bahkan sering dengan menggunakan dana publik (Krause, 1987). Hal tersebut di atas menjadikan campur tangan pemerintah khususnya dalam bentuk banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada berbagai bidang usaha kemudian dianggap berdampak negatip bagi perekonomian nasional. Kondisi ini kemudian menyuburkan pandangan agar pemerintah mengurangi campur tangannya dalam perekonomian melalui BUMN. Akhirnya privatisasi BUMN dilihat sebagai salah satu cara yang efektif mengurangi campur tangan tersebut. Walaupun kemudian ternyata alasan privatisasi tidak melulu karena adanya campur tangan pemerintah. Namun pada akhirnya privatisasi telah menjadi suatu gejala yang umum dimanapun di dunia saat ini. Program privatisasi dimulai oleh Konrad Adenauer dari negara Federal Jerman pada tahun 1961 dengan menjual sebagian besar saham pemerintah pada perusahaan mobil Volkswagen (VW) (Siahaan, 2000). Namun program privatisasi sendiri mulai menjadi program yang diminati oleh berbagai negara setelah sukses yang dicapai pada program privatisasi di Inggris pada era Perdana Menteri Thatcher (1970-an). Setelah masa tersebut, maka program privatisasi tidak hanya terjadi di negara maju seperti Dampak Privatisasi di Indonesia

8

Inggris, Perancis dan Jepang tetapi

juga telah menjadi elemen kunci reformasi

struktural pada berbagai negara berkembang selama satu dekade terakhir (Davis, 2000). Hal ini terbukti dari jumlah BUMN1 yang telah diprivatisasi sampai tahun 1995, berdasar data International Organization of Supreme Audit Institution (INTOSAI) 2, yang telah mencapai lebih dari 196.000 BUMN (Gandhi, 1996). Gelombang privatisasi yang terjadi di mancanegara ternyata juga mendorong terjadinya proses privatisasi di Indonesia. Usaha privatisasi dimulai pada tahun 1988 setelah secara formal pemerintah menuangkan program privatisasi tersebut melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1988 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740/KMK.00/1989. Program privatisasi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas BUMN. Langkah awal pemerintah ini kemudian dimanifestasikan dalam bentuk pelaksanaan ‘go public’ beberapa BUMN yang besar seperti PT. Semen Gresik (1991), PT. Indosat (1994), PT. Tambang Timah (1995), PT. Telkom (1995), PT. Bank BNI (1996). Memasuki tahun 1997, seiring dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, maka proses privatisasi menjadi mengemuka kembali dengan dimensi yang lain. Privatisasi menjadi salah satu program prioritas pemerintah bahkan menjadi salah satu persyaratan dalam Letter of Intent (LOI) dengan IMF. Keberhasilan program privatisasi menjadi salah satu harapan pemerintah dalam menutupi defisit anggaran. Selama satu tahun setelah berjalannya privatisasi tahap II3 program privatisasi belum menunjukkan hasil yang menggembirakan paling tidak dari segi pencapaian target jumlah BUMN yang diprivatisasi maupun jumlah dana yang disetor pada APBN. Beberapa faktor ditengarai menjadi kendala program privatisasi antaranya (i) ideologis, yang menyatakan bahwa privatisasi bertentangan dengan jiwa Undangundang Dasar 1945 khususnya Pasal 37 ayat 2; (ii) politis, yang berkaitan dengan kemungkinan berkurangnya secara signifikan peran pemerintah dalam perekonomian nasional; (iii) penolakan internal, khususnya dari pihak manajemen dan karyawan terkait dengan kemungkinan terjadinya perubahan manajemen dan pemutusan hubungan kerja setelah privatisasi; (iv) finansial, terkait dengan hilangnya sumber pendapatan pemerintah di masa datang; (v) otonomi daerah, yang berujung pada 1

BUMN selanjutnya merupakan padanan dari istilah State Owned Enterprise (SOE). Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan sedunia 3 Privatisasi tahap I  sebelum 1997; privatisasi tahap II  setelah 1997 (pembagian versi penulis) 2


9

penolakan pemerintah daerah terhadap privatisasi BUMN di daerahnya; (vi) persepsi masyarakat bahwa privatisasi hanya menjual aset untuk menutup defisit anggaran pemerintah. Kendala tersebut di atas secara implisit menggambarkan adanya penolakan terhadap privatisasi karena ketidakjelasan dampak privatisasi itu sendiri. Dari 7 (tujuh) BUMN yang telah di privatisasi belum pernah dijelaskan secara jelas pada masyarakat dampak privatisasi selain besarnya hasil penjualan yang masuk ke kantong pemerintah. Dampak privatisasi jauh lebih luas dari sekedar adanya pemasukan pemerintah dari penjualan saham BUMN. Secara umum, menurut Andic (1990), selain perubahan kinerja perusahaan itu sendiri, maka terdapat beberapa dampak privatisasi yang dikenali sebagai dampak ekonomi makro antaranya yaitu (a) dampak ekonomi makro yang menjelaskan pengaruh privatisasi terhadap nilai tambah agregat baik langsung maupun tidak langsung, (b) dampak pada tenaga kerja yang berupa dampak langsung yaitu penambahan/pengurangan pegawai perusahaan bersangkutan atau dampak tidak langsung yaitu penambahan/pengurangan tenaga kerja pada sektor lain, (c) dampak pada penghasilan pegawai yang berupa dampak langsung terhadap penghasilan pegawai BUMN dan dampak tidak langsung terhadap penghasilan pegawai pemerintah lainnya, (d) dampak terhadap surplus sosial yaitu berupa dividen, laba ditahan, sumbangan

sosial;

(e)

dampak

pada

anggaran

pemerintah

berupa

penambahan/pengurangan besar subsidi, pinjaman, dan pajak; serta (f) dampak pada tabungan dan konsumsi. Belum adanya kajian yang mendalam tentang dampak privatisasi, yang tidak hanya terfokus pada hasil penjualan, tetapi mencakup segala aspek yang terkait menjadikan program privatisasi rentan terhadap penolakan baik dari masyarakat, maupun kalangan internal perusahaan. Makalah ini berusaha menjawab beberapa isu terkait dengan dampak privatisasi di Indonesia, khususnya dampak ekonomi makro seperti yang dijelaskan di atas dengan menggunakan BUMN PT. Telekomunikasi Indonesia sebagai kasus studi. 1.2

Tujuan dan Ruang Lingkup Penulisan Memperhatikan beberapa hal yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan

penulisan makalah ini adalah mengemukakan dampak privatisasi di Indonesia dari aspek ekonomi makro, berupa dampak terhaap nilai tambah agregat, tenaga kerja, gaji Dampak Privatisasi di Indonesia

10

dan upah, surplus sosial, anggaran pemerintah, serta tabungan dan konsumsi. dengan menggunakan PT. Telekomunikasi Indonesia (selanjutnya disebut Telkom) sebagai kasus studi. Penetapan PT. Telekomunikasi Indonesia sebagai kasus studi didasarkan pada pertimbangan (i) Besarnya nilai saham yang dialihkan ke publik; (ii) Data-data perusahaan publik (perusahaan yang tercatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta) relatif lebih mudah di akses; (iii) Dari 7 (tujuh) BUMN yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sampai tahun 1999, maka tercatat saham Telkom yang memberikan kontribusi kapitalisasi terbesar (9,55 persen dari total kapitalisasi saham di BEJ) dibanding BUMN lainnya. Sebagai bandingan PT. Indosat sebesar 4,53 persen, PT. Semen Gresik 2,13 persen, PT. Tambang Timah 1,08 persen, PT. Bank BNI 0,6 persen, dan PT. Aneka Tambang 0,52 persen (Artjan, 2000). Total kontribusi BUMN tersebut mencapai 18,41 persen, dan sekitar 50 persen disumbangkan oleh PT. Telkom. Dampak privatisasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum privatisasi (tahun 1995) dan setelah privatisasi (tahun 1996). Adapun lingkup kajian/perbandingan dalam makalah ini mencakup beberapa aspek yaitu: (i)

Kinerja perusahaan yang ditinjau dari nilai tambah perusahaan dan efisiensi;

(ii)

Ekonomi makro, berupa (a)

Nilai tambah agregat, yaitu mengkaji perubahan nilai tambah netto baik langsung maupun tidak langsung;

(b)

Tenaga kerja, yaitu mengkaji perubahan jumlah tenaga kerja baik langsung (internal perusahaan) maupun tidak langsung (di luar perusahaan)

(c)

Gaji dan upah, yaitu mengkaji perubahan gaji dan upah baik langsung (internal perusahaan) maupun tidak langsung (di luar perusahaan);

(d)

Surplus sosial, yaitu mengkaji perubahan pajak, dividen, laba ditahan, bantuan/kegiatan sosial;

(e)

Anggaran Pemerintah, yaitu mengkaji perubahan penerimaan bersih pemerintah diluar hasil penjualan saham. Penerimaan pemerintah difokuskan pada subsidi, pinjaman pemerintah, dan besarnya pajak.


11

(f)

Tabungan dan konsumsi, yaitu mengkaji perubahan tabungan dan konsumsi.

2.

P rivatisasi: Definisi, Konsep dan Pengalaman Negara Lain

2.1

Definisi dan Konsep Privatisasi Privatisasi biasanya merujuk pada pengalihan pemilikan dan kendali dari

publik ke sektor swasta khususnya penjualan aset. Ini mencakup pengalihan sebagian atau seluruhnya (Hemming dan Mansoor, 1988). Privatisasi tidak selalu melibatkan penjualan. Konsepnya telah diperluas mencakup perubahan struktural yang lebih luas seperti ‘leasing’ dan kontrak manajemen, waralaba sektor publik, kontrak umum sektor publik (IBRD, 1988). Dikatakan juga bahwa privatisasi sebagai proses memperkenalkan disiplin kekuatan pasar (Ramandham, 1989). Konsep ‘marketisasi’ mendorong penghilangan monopoli atau pengurangan langsung dan tidak langsung hambatan keluar-masuk pasar (PBB, 1989). Sementara Ramamurti (1992), menambahkan bahwa pengertian luas privatisasi adalah mencakup satu atau lebih kombinasi dari pengalihan peranan pemerintah pada swasta dalam hal pemilikan, pembiayaan, pelaksanaan produksi, manajemen dan lingkungan bisinis. Menurut Savas (1987), sebagai proses, privatisasi berarti mengurangi peran pemerintah, dan meningkatkan peran sektor swasta, dalam kegiatan atau pemilikan aset. Namun konsep sektor publik dan swasta tidak ‘mutually exclusive’ atau statis. Pertama, beberapa aspek pemerintahan bertumbuh sementara lainnya tidak berubah, bahkan berkurang. Misalnya privatisasi penjara mengakibatkan perlunya dibuat regulasi baru untuk memastikan dihormatinya hak narapidana. Kedua, pertumbuhan produktifitas sektor swasta bergantung signifikan pada investasi sektor publik seperti jalan, pelabuhan. Ketiga, sektor swasta terbagi dalam banyak dimensi. Sektor swasta termasuk sektor informal dan sektor swasta nirlaba, asosiasi profesi, dan sektor ekonomi rumah tangga (Gayle, 1990). Sementara Kolderie (1990) mengajukan beberapa isu mengenai konsep privatisasi. Dimulai dengan pemahaman bahwa pemerintah melakukan dua kegiatan yang berbeda, yaitu penyediaan (provide) pelayanan dan produksi (produce) pelayanan. Menurut Pirie (1988), privatisasi bukan sebuah formula tetapi sebuah pendekatan. Pelaksanaannya sangat beragam. Pendekatan kasus-per-kasus adalah


12

esensi dari privatisasi. Fleksibilitas dari privatisasi sebagai sebuah pendekatan memungkinkannya digunakan pada beragam situasi di berbagai sistem ekonomi4. Cara pandang lain adalah bahwa privatisasi memungkinkan BUMN dan pihak swasta mempunyai kesempatan dan perilaku yang sama. Lebih jelasnya Mar’ie (1996) menyatakan bahwa privatisasi tidak sekedar menjual aset BUMN pada swasta. Pengertian lainnya adalah (i) memberikan kesempatan swasta menjadi pemain utama dalam bidang bisnis; (ii) menjadikan BUMN bertingkahlaku sebagai suatu ‘entrepreneur’; (iii) BUMN bisa bertingkahlaku sebagai swasta. Whitshire (1987) mengklasifikasikan privatisasi kedalam 5 (lima) bagian yaitu: (i) Privatisasi pembiayaan atas suatu jasa yang diproduksi oleh sektor publik. Contohnya jalan tol, Build Operate Transfer (BOT), Build Operate Lease (BOL); (ii) Privatisasi produksi atas suatu jasa yang dibiayai oleh sektor publik. Contohnya ‘contracting out’. (iii) Denasionalisasi yaitu menjual sebagian atau seluruh aset perusahaan. Contohnya go public, direct placement; (iv) Liberalisasi yaitu menghilangkan monopoli dan berbagai lisensi yang menghambat masuknya swasta; (v) Korporatisasi yaitu privatisasi manajemen yang berupa pengalihan manajemen pada pihak swasta berdasar perjanjian kerjasama. Ramamurti (1992) membuat rangkuman dengan makna yang lebih luas bahwa privatisasi umumnya mencakup tiga hal yaitu (i) Divestasi pemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan pada swasta. Hal ini mencakup perubahan kontrol dari negara pada swasta; (ii) Deregulasi ekonomi, yang mencakup pelonggaran ketentuan BUMN khususnya pada BUMN monopoli; (iii) Liberalisasi, yaitu mencegah kekuatan tertentu dalam ekonomi yang dapat menghambat kompetisi. Definisi dan pengertian privatisasi akan sangat beragam tetapi secara umum tetap dapat dirangkum sebagai berikut (i) Perubahan bentuk usaha dari “perusahaan negara” menjadi perusahaan berbentuk perseroan terbatas; (ii) Pelepasan sebagian (besar/kecil) atau seluruh saham dari suatu perusahaan yang dimiliki negara kepada swasta, baik melalui ‘private placement’ maupun ’public offering’; (iii) Pelepasan hak atau aset milik negara atau perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki negara pada

4

Privatisasi dilaksanakan mulai dari negara maju seperti Inggris, Perancis, Jerman, Itali, Swedia, Jepang, Korea Selatan, Singapura sampai negara berkembang seperti Pakistan, Malaysia, Srilanka, Yamaika, bahkan negara komunis seperti Kuba, CinaHungaria, Rusia, Vietnam (Pirie, 1988). Pembahsan lebih lanjut tentang privatisasi di negara-negara di dunia pada bagian lain makalah ini. Dampak Privatisasi di Indonesia

13

swasta, baik pelepasan untuk selamanya (antara lain melalui jual beli, hibah atau tukar guling) maupun pelepasan untuk sementara waktu (termasuk dengan cara Build Operate Transfer); (iv) Pemberian kesempatan pada swasta untuk menggeluti bidang usaha tertentu yang sebelumnya merupakan monopoli pemerintah; (v) Membuat usaha patungan atau kerjasama dalam bentuk lain dengan memanfaatkan aset pemerintah; (vi) Membuka dan meningkatkan adanya persaingan sehat dalam dunia usaha (Soebagjo, 1996). 2.2

Peran Pemerintah dan Sektor Publik

2.2.1 Dikotomi Pasar-Pemeritah dan Sektor Publik-Swasta Perdebatan tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian telah berlangsung sejak kira-kira tiga ratus tahun lalu. Adam Smith dan mazhab Neoklasik percaya akan ‘invisible hand’ dari pasar, berbeda dengan mazhab merkantilisme yang percaya pada ‘visible hand’ pemerintah. Perdebatan tentang definisi publik dan swasta dalam konteks perusahaan masih belum selesai. Salah satu contoh definisi sebagaimana dikemukakan oleh Stern (1999) yang menekankan kepemilikan (ownership) sebagai karakteristik yang membedakan publik dan swasta, tetapi kepemilikan sendiri definisinya beragam. Terdapat paling tidak 4 (empat) aspek kepemilikan yaitu hak mengelola untuk keperluan tertentu, hak mendapatkan pendapatan dari penggunaan properti, kekuasaan untuk mengalihkan properti, dan hak untuk membatasi penggunaan oleh orang lain (World Bank, 1990)5 Sen dalam beberapa pernyataannya menekankan bahwa sektor swasta menghadapi masalah ketika berhadapan dengan barang publik6, situasi dengan tingkat eksternalitas7 tinggi, ketidakmerataan yang besar dalam distribusi pendapatan, akses, dan kebebasan, dan sejenisnya. Kondisi ini kemudian dijadikan sebagai pintu masuk bagi keterlibatan pemerintah langsung atau melalui BUMN dalam perekonomian. Pada awalnya Adam Smith mengemukakan hanya tiga fungsi pemerintah yaitu melaksanakan peradilan, pertahanan/kemanan, dan pekerjaan umum. Kemudian peran 5

Sebagian besar bahan tentang debat sektor publik /pemerintah dan Swasta diambil dari hasil diskusi dengan judul Development Strategies: The Roles of the State and the Private Sector yang diselenggarakan World Bank. 6 Barang publik adalah barang dengan karakteristik penggunaannya tidak bersaingan (non-rivalry) dan tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian (non-excludability) 7 Eksternalitas adalah suatu keadaan yang timbul dari tindakan konsumsi atau produksi dari satu pihak mempunyai pengaruh pada pihak lain dan tidak ada kompensasi yang dibayar oleh pihak penyebab kepada pihak yang terkena dampak (Mangkoesoebroto, 1991) Dampak Privatisasi di Indonesia

14

tersebut dalam perekonomian modern diklasifikasikan dalam 3 (tiga) golongan yaitu (i) peranan alokasi, mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien; (ii) peranan distribusi; (iii) peranan stabilisasi. (Mangkoesoebroto, 1991) Melengkapi peran klasik pemerintah di atas, menurut Stern (1999) keterlibatan pemerintah didasarkan pada alasan (i) Pertama. Berangkat dari ekonomi kesejahteraan, yang menunjukkan kegagalan pasar. Diantara alasan tersebut adalah eksternalitas, barang publik, ketidaksempurnaan informasi, dan hambatan masuk pasar. Alasan ini, ditetapkan melawan kemungkinan terjadinya kegagalan pemerintah; (ii) Kedua. Kewajiban menanggulangi kemiskinan; (iii) Ketiga. Hak masyarakat yang perlu dilindungi dan pemberian kesempatan yang sama. Termasuk dalam hal ini adalah pendidikan dan kesehatan, bahkan termasuk perumahan; (iv) Keempat. Melindungi kepentingan umum. Salah satu contoh adalah pelarangan penggunaan senjata, pembatasan minuman keras; (v) Kelima. Tanggungjawab terhadap masa depan generasi muda. Contohnya adalah perlindungan lingkungan hidup (hutan, binatang langka) Dari sudut pandang distribusi pendapatan dan perlindungan, pemerintah sebaiknya terlibat dalam jaring pengaman sosial. Dari sudut pandang hak, pemerintah harus terlibat dalam pendidikan dan kesehatan. Dari sudut pandang kegagalan pasar, pemerintah harus aktif dalam penyediaan infrastruktur. Pada negara berkembang, kegagalan pasar mungkin lebih besar intensitasnya, sehingga pemerintah sebaiknya lebih berperan dalam pendidikan, kesehatan, penyediaan infrastruktur. Pandangan lain yang menyoroti peran negara sebagai deregulator. Negara wajib menghadirkan mekanisme pasar yang sehat dan tidak terdistorsi dalam berbagai bidang ekonomi. Negara seharusnya berperan sebagai wasit dan menghindari peran langsung yang mengganggu pelaku ekonomi swasta. Sehingga ketidakjelasan batasan peran negara dan swasta menjadikan kekuasaan pengaturan ekonomi yang dimiliki negara juga dimiliki swasta, merupakan akar terjadinya ketimpangan ekonomi dan timbulnya penyakit ekonomi seperti kolusi, korupsi, monopoli, oligopoli, kartel.

(Rachbini,

1996). Dikotomi sektor publik-swasta sebenarnya tidaklah terpisah satu sama lain, dan statis. Hal ini disebabkan pertumbuhan sektor swasta tergantung signifikan pada Dampak Privatisasi di Indonesia

15

investasi modal sektor publik pada infrastruktur dasar seperti pelabuhan, jalan raya, dan irigasi. Sebagai contoh, total produktifitas faktor di AS berkurang dari 1,8 persen (1950-1970) menjadi 0,8 persen (1970-1985) dikarenakan pertumbuhan infrastruktur dasar berkurang dari 4,3 persen menjadi 1,5 persen (Gayle, 1990) Hal ini juga didukung oleh Berg (1990) yang menyatakan sebenarnya tidak ada pembedaan yang jelas antara sektor publik dan swasta. Malah, setiap kegiatan ekonomi bercampur antara elemen publik dan swasta, dengan intensitasnya saja yang berbeda. Jika dikaitkan dengan privatisasi, maka yang dimaksud adalah pengalihan ke swasta lebih banyak dimensi dari lebih banyak kegiatan dan peningkatan intensitas ‘keswastaan’ dalam setiap dimensi. Pertanyaan kemudian mungkin beralih menjadi seberapa jauh keterlibatan negara?. Naya (1990) secara terinci menganjurkan bahwa dalam era globalisasi, fungsi campur tangan langsung pemerintah hendaknya dibatasi pada berbagai faktor dibawah ini (i) penyediaan barang publik dan sejumlah kebutuhan dasar lainnya; (ii) pembangunan infrastruktur; (iii) penyebaran informasi ekonomi sebagai suatu input yang kritis dalam mendorong efisiensi alokasi sumber daya; (iv) perangkat hukum dan regulasi yang jelas, fleksibel dan berwibawa; (v) promosi riset dan pengembangan yang memadai; (vi) penyediaan barang-barang kebutuhan pokok bagi kelompok berpendapatan rendah (Goeltom, 1995). 2.2.2 Latar Belakang dan Tujuan Keberadaan BUMN Para ekonom aliran klasik menyatakan BUMN merupakan salah satu instrumen campur tangan pemerintah, baik dalam pasar faktor maupun pasar produk, yang merupakan sumber distorsi sehingga menjauhkan pasar dari pareto efisiensi. Kegagalan sebagai akibat campur tangan pemerintah (bureaucratic failure) dapat lebih tinggi dari biaya kegagalan pasar (market failure). Dilain pihak, Pigou, Bergson dan Lerner berpendapat bahwa jika terdapat kegagalan pasar maka intervensi pemerintah yang tepat dibanding kinerja pasar bebas, atau dikenal dengan second best solution (Siahaan, 2000). Hasil kajian Vunylstake (1998) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dianggap melatar belakangi keberadaan BUMN yaitu (i) mengatasi kegagalan pasar;

(ii) menyalurkan kepentingan politik pemerintah;

(iii)

menyediakan

fasilitas/prasarana strategis dan penyediaan tenaga kerja; (iv) pelopor karena pihak Dampak Privatisasi di Indonesia

16

swasta tidak tertarik; (v) penyeimbang kekuatan swasta besar; (vi) distribusi pendapatan dan kewajiban layanan sosial; (vii) sumber pendapatan negara; (viii) hasil nasionalisasi perusahaan. Sementara Rees (1984) mengemukakan terdapat empat alasan mendasar keberadaan BUMN yaitu (i) memperbaiki kegagalan pasar; (ii) mengubah pendistribusian keuntungan; (iii) menunjang perencanaan ekonomi jangka panjang yang tersentralisasi; (iv) mengubah dasar perekonomian dari sistem kapitalis menjadi sosialis. Todaro (1989) mengemukakan beberapa alasan mendirikan BUMN yaitu (i) keinginan pemerintah mengendalikan pasar; (ii) pembentukan modal, yaitu ketika tabungan swasta masih rendah, maka investasi prasarana pada tahap ini sangat penting untuk meletakkan dasar-dasar bagi investasi selanjutnya; (iii) kurangnya insentif bagi swasta untuk terlibat dalam aktifitas ekonomi; (iv) memperbaiki distribusi pendapatan; (v) mengendalikan sektor strategis; (vi) motivasi ideologis. Menyangkut keberadaan BUMN di negara berkembang, maka beberapa ahli ekonomi mengemukakan alasannya. Pada dasarnya hanya melengkapi beberapa alasan sebagaimana dikemukakan di atas. Misalnya, tujuan lain juga mencakup mendorong pembangunan

sektor

industri,

yang

di

negara

berkembang

masih

rendah

produktifitasnya, angkatan kerja belum terlatih, dan sarana umum masih belum efisien (Goeltom, 1995). Jones (1982) menambahkan (i) preferensi ideologis; (ii) pengambilalihan atau konsolidasi kekuatan politis dan ekonomis; (iii) warisan historis. R Vernon (1987) menambahkan (i) regulasi monopoli alamiah; (ii) melaksanakan kuasa monopoli atau monopsoni di pasar tertentu; (iii) mengendaliklan kepemilikan asing; (iv) restrukturisasi perekonomian; (v) pembentukan anak perusahaan. Tinbergen mengemukakan karakteristik kegiatan yang sesuai bagi keberadaan BUMN yaitu biaya marjinal lebih rendah dari biaya rata-rata atau terdapat eksternalitas. Tujuan BUMN, menurut Gray (1984), dapat dikelompokkan dalam tujuan komersil dan non-komersil. Tetapi yang menarik dikemukakan adalah tujuan nonkomersil yaitu (i) stabilisasi ekonomi berupa pengendalian inflasi, pengamanan bahan pangan, menangani pengangguran; (ii) pertumbuhan ekonomi berupa peningkatan nilai absolut investasi, output, ekspor, lapangan kerja, akselerasi industri; (iii) pemerataan Dampak Privatisasi di Indonesia

17

pendapatan berupa promosi industri kecil; (iv) meningkatkan lokalisasi berupa sumber pengadaan bahan baku, pemerataan kepemilikan. Keberadaan BUMN tidak hanya berdasar alasan ekonomis tapi juga alasan lainnya. Namun kemudian, pertimbangan pragmatis ekonomi menjadi dominan, sehingga privatisasi menjadi marak di seluruh dunia. 2.2.3 Kendala Sektor Publik Beberapa aspek yang dianggap sering menjadi kendala bagi sektor publik adalah (i) efisiensi. Kompetisi dan kebutuhan menghasilkan keuntungan mendorong sektor swasta lebih efisien dari sektor publik. Sektor publik selalu diasumsikan tidak akan pernah bankrut. Hal ini mengakibatkan kurangnya insentif sektor publik untuk berperilaku efisien; (ii) input konsumen. Konsumen punya kendali yang relatif lebih besar terhadap swasta, suatu hal yang ironis karena sebenarnya keberadaan sektor publik terutama untuk kepentingan masyarakat. Ketidakefektifan kendali publik, maka sektor publik menjadi kurang berorientasi pada publik tetapi lebih pada keinginan pengelola; (iii) inovasi. Kurangnya input (kendali) dari konsumen mengakibatkan sektor publik tidak mengetahui keinginan sebenarnya dari konsumen. Hal ini mengakibatkan kurangnya insentif untuk melakukan inovasi terhadap pelayanan yang diberikan; (iv) pengambilan keputusan. Sektor publik mengandalkan tidak hanya pertimbangan ekonomis tetapi juga pertimbangan politik dalam pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa keputusan sektor publik terpisah dari realitas permintaanpenawaran. Hal ini berdampak pada tingkat efisiensi; (v) Kondisi peralatan. Hal yang menyedihkan bahwa masyarakat tidak peduli pada fasilitas publik sebagaimana terhadap milik pribadi. Hal ini berdampak pada tingginya biaya produksi; (vi) interupsi pelayanan. Meskipun maksud keberadaan pelayanan publik untuk menjamin keberlanjutan penyediaan barang publik, tetapi pada kenyataannya sektor publik sangat rentan terhadap interupsi pelayanan. Sektor publik yang bersifat monopoli memungkinkan bahwa pemogokan buruh mengakibatkan terjadinya interupsi pelayanan, karena tidak adanya substitusi produk. Beberapa hal tersebut di atas, merupakan hal yang kritis dalam sektor publik, yang disebabkan oleh struktur dan organisasi dari sektor publik. Kesemuanya akan berdampak besar bagi negara yang mempunyai operasi sektor publik yang dominan (Pirie, 1988).


18

Berkait dengan efisiensi, maka anggapan bahwa BUMN kurang efisien dibanding BUMN masih menjadi perdebatan. Adam dkk menyatakan bahwa anggapan tersebut hanya didasari pada hipotesa hubungan antara kepemilikan, infomasi dan insentif dan pengaruhnya terhadap kinerja usaha. Sementara Galal (1994) perbedaan kinerja BUMN dan swasta terletak pada perbedaan dalam tujuan dan kendala yang dihadapi, sehingga perbandingan kinerja tersebut seharusnya memperhatikan juga struktur pasar dan ukuran usaha. Dilain pihak, terdapat juga ekonom yang menyatakan bahwa efisiensi BUMN dan swasta relatif sama (Siahaan, 2000) Diakui juga bahwa terdapat konsekuensi keterlibatan pemerintah seperti penetapan kuota, pembatasan dan sejenisnya, adalah ‘rent-seeking’8 dan aktifitas yang tidak produktif. Biayanya menjadi sangat besar. 2.2.4 Beberapa Bukti Empiris tentang Kinerja BUMN Riset oleh Savas (1974, 1977) dan Stevens (1978) di Amerika Serikat, Hamer di Jerman, Hartley dan Huby di Inggris menunjukkan hasil yang sama bahwa biaya produksi sektor publik lebih besar, berkisar rata-rata 20-40 persen dari sektor swasta. Di Inggris, biaya sektor publik lebih besar 30 persen, di Amerika Serikat lebih besar 40 persen, di Jerman mendekati angka 50 persen. Ketiga penelitian tersebut bermuara pada kesimpulan bahwa efsiensi sektor swasta lebih baik dari sektor publik (Pirie, 1988). Penelitian Davis (1977) menyimpulkan bahwa perusahaan penerbangan swasta di Australia secara mencolok lebih superior dari BUMN penerbangan di negara tersebut. Ayub dan Hegstad dalam majalah Research Observer Volume 2 No. 1 Januari 1987 melakukan penelitian terhadap 500 perusahaan besar yang bukan perusahaan AS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak satupun perusahaan pemerintah yang menunjukkan kinerja lebih baik dari perusahaan swasta (Simarmata, 1991). Perusahaan Boardman dan Vining yang melakukan penelitian terhadap 500 perusahaan terbesar yang berada di luar AS dan bukan monopolis, menunjukkan kesimnpulan yang sama swasta lebih unggul dari BUMN dilihat dari segi laba dan efisiensi. Bukti di atas pada kenyataannya tidak dengan otomatis mengarah pada kesimpulan sektor swasta lebih efisien dari sektor publik. Beberapa hasil penelitian empiris membuktikan sebaliknya. Misalnya penelitian oleh Caus dan Christensen 8

Rent seeking diterjemahkan sebagai pencarian keuntungan berdasar pada kewenangan tertentu. Misal keuntungan yang didapatkan dari memperjualbelikan ijin kuota. Dampak Privatisasi di Indonesia

19

(1980) membandingkan perusahaan KA Canadian National (BUMN) dan Canadian Pacific (swasta). Kinerja Efisiensi Produksi (Productive Efficiency Performance) dari kedua perusahaan tersebut tidak berbeda secara signifikan. Hasil studi literatur Siahaan (2000) yang dikemukakan dalam disertasinya menunjukkan bahwa kesimpulan BUMN mempunyai tingkat biaya yang lebih tinggi dibanding swasta masih sangat kabur, karena perbandingan dilakukan antara BUMN monopoli dan swasta yang bersaing mendapatkan proyek (Stevens 1978, Savas 1974, 1977, dan Ahebrand 1973). Karenanya beberapa peneliti (Meyer 1975, Pescutrice dan Trapani, 1980 dalam bidang listrik; Teeples dan Glyer, 1987 dalam bidang penyediaan air) membandingkan antara BUMN dan swasta yang sama-sama monopolis, dan hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan biaya antara keduanya sangat kecil bahkan kadang terbalik. Namun yang kurang dicermati bahawa BUMN tersebut dibandingkan dengan swasta monopolis yang mengalami regulasi (misal penentuan harga), sehingga implikasi ‘property rights’ (kepemilikan) terhadap swasta tersebut sama kaburnya. Alkinsen dan Halvosen (1986) menghitung ‘cost efficiency’ (efisiensi biaya) untuk sampel 30 monopolis BUMN dan 123 monopolis swasta yang bergerak dalam pembangkitan listrik, menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan kecuali bahwa tingkat biaya keduanya lebih tinggi dari seharusnya. Hal yang menarik lainnya, bahwa perusahaan ‘mixed-enterprise’ (kerjasama dengan BUMN) ternyata tidak lebih unggul terhadap BUMN. Namun penelitian Jones (1992) di Malaysia membantah hal tersebut. BUMN yang diprivatisasi secara parsial tidak kalah dengan BUMN yang diprivatisasi total. Jika mendasari pada kepemilikan, maka hasil penelitian Vikers dan yarrow (1988), Boardman dan Vinning (1989) menyatakan bahwa pengaruh kepemilikan badan usaha bukan merupakan hal yang dominan dibandingkan dengan pengaruh keadaan kompetisi dan regulasi yang harus dihadapi perusahaan (Siahaan, 2000). Sementara hasil studi Disertasi Siahaan (2000) tentang efisiensi teknik9 BUMN di Indonesia menunjukkan bahwa (i) BUMN kurang efisien dibanding swasta; (ii) BUMN skala usaha besar dan bergerak pada pasar domestik relatif kurang efisien

9

Efisiensi teknik merupakan kapasitas suatu satuan ekonomi untuk menghasilkan output sebesar mungkin dengan menggunakan seperangkat masukan dan teknologi tertentu; efisiensi alokatif merupakan kapasitas suatu satuan ekonomi untuk menyamakan nilai produk marjinal dengan biaya marjinal dalam menghasilkan output.


20

dibanding swasta dengan karakteristik yang sama; (iii) perbedaan efisiensi pada BUMN dan swasta dengan skala usaha kecil tidak signifikan. Beberapa kesimpulan penelitian di atas mengarahkan kita pada kenyataan bahwa (i) efisiensi bukan hanya didominasi sektor swasta saja; (ii) sulit untuk melakukan perbandingan antara BUMN dan swasta karena keduanya tidak berada pada ‘playing field’ yang setara; (iii) kinerja suatu perusahaan baik BUMN maupun swasta sangat tergantung pada karakteristik perekonomian dimana usaha tersebut berada, terutama karakteristik kompetisi dan karakteristik regulasi yang berlaku. 2.3 Konsep Privatisasi 2.3.1 Alasan dan Tujuan Privatisasi Menurut INTOSAI, berdasarkan hasil survei pada negara-negara anggotanya menyangkut alasan privatisasi, maka terdapat 5 (lima) alasan terbesar yaitu: (I) mengembangkan ekonomi pasar atau meningkatkan efisiensi bisnis; (ii) mengurangi beban aktifitas negara; (iii) mengurangi hutang negara atau menutup defisit anggaran; (iv) mendapatkan dana untuk tujuan lain; (v) memperluas pasar modal dalam negeri. Khusus negara berkembang terdapat beberapa alasan khusus seperti (i) mendapatkan peluang usaha dengan dunia internasional, yang diharapkan mendorong masuknya modal asing dan sekaligus alih teknologi; (ii) membuka kesempatan kerja sebagai konsekuensi masuknya modal asing dan berkembangnya dunia usaha; (iii) mendapatkan pengetahuan majerial dan menggantikan birokrat pengelola BUMN dengan tenaga profesional (Sumarlin, 1996). Gouri (1991) (1991) mengklasifikasikan alasan privatisasi dalam 4 (empat) kelompok yaitu (i) tekanan finansial, seperti defisit anggaran, neraca pembayaran; (ii) tekanan ekonomi, berupa ketidakefisienan BUMN; (iii) tekanan non-ekonomis, berupa pemerataan pendapatan, meningkatkan motivasi manajer; (iv) tekanan eksternal misalnya tekanan dari lembaga donor seperti IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (Siahaan, 2000) Menurut Shirley dan Nellis (1972) fenomena privatisasi merupakan akibat dari (i) kegagalan birokratik yang mengakibatkan lemahnya kinerja BUMN; (ii) sifat permanen dari kegagalan pasar terlalu dibesar-besarkan (Siahaan, 2000). Veljanovsky (1990) menekankan bahwa tujuan privatissi tersebut harus didasari oleh beberapa prinsip yaitu (i) keputusan bisnis harus didepolitisasi; (ii) Dampak Privatisasi di Indonesia

21

efisiensi dan persaingan harus ditingkatkan; (iii) mendorong pembiayaan investasi didasarkan pada prinsip pasar yang mencerminkan biaya modal yang sebenarnya; (iv) harga jasa harus mencerminkan biaya yang sebenarnya; (v) Pada situasi persaingan tidak dapat ditingkatkan, pengaturan bisnis dilakukan sehingga pelanggan mendapat perlindungan dari penyalahgunaan monopoli. 2.3.2 Metode Privatisasi Berdasar pengalaman privatisasi di Inggris, maka menurut Pirie (1988) metode privatisasi dapat dikelompokkan dalam 17 jenis yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi penjualan saham, penjualan aset, penyerahan wewenang pada swasta, penarikan/pengurangan aktifitas, pemberian hak yang lebih besar bagi publik (lihat Tabel 1). Selain metode di atas, maka terdapat beberapa metode lain seperti (i) lelang. Aset BUMN dijual pada penawar tertinggi pada lelang terbuka; (ii) negotiated sale. Harga dan syarat transaksi disetujui bersama dalam negosiasi langsung; (iii) tender. Penawaran harga dilakukan melalui amplop tertutup, dan pemenang ditentukan melalui harga tertinggi; (iv) joint venture. BUMN bersama swasta membentuk perusahaan baru; (v) Build-Own-Operate-and-Transfer (BOO dan BOT). Biaya pembangunan dari swasta, kemudian diberi hak pengelolaan untuk jangka waktu panjang, dan setelah akhir kontrak aset dikembalikan pada negara; (vi) Leasing. Swasta menyewa hak pengelolaan dari pemerintah; (vii) management contract. Pemerintah menyewa swasta untuk mengelola BUMN (Sutojo, 1995). Bank Dunia berdasar pengalaman di beberapa negara mengklasifikasikan metode privatisasi berdasar kriteria struktur pasar, tingkat efisiensi saat ini, dan tujuan sosial dan eksternalitas yang perlu diperhitungkan. Selengkapnya pada Tabel 2


22

Tabel 1. Metode Privatisasi (Pengalaman Inggris) No

Jenis

1

Penjualan keseluruhan saham

2

Penjualan sebagian saham

3

Penjualan sebagian pada swasta

4 5

Penjualan pada Manajemen atau Pegawai Penyerahan pada Pegawai

6

Dikontrakkan pada swasta

7

Diluting the public sector

8

Penetapan tarif Pelayanan

9

Deregulasi melalui asosiasi

10

Mendorong institusi sejenis

11

Making small scale trials

12

Pencabutan monopoli

13

Pengendalian kekuasaan negara

14

Likuidasi

15 16

Mengundurkan diri dari aktifitas The right to private substitution

17

Penggunaan Voucher

Penjelasan Penjualan 100 persen saham pada publik melalui pasar modal Penjualan sebagian saham pada publik melalui pasar modal Penjualan dilakukan hanya pada pihak swasta dan tidak melalui pasar modal. Penjualan dilakukan pada pegawai dan/atau manajemen Penyerahan saham pada pegawai dengan nilai yang sangat kecil Pembiayaan tetap oleh sektor publik, tetapi produksi/pelaksanaan dikontrakkan pada swasta Penanganan pelaksanaan pemeliharaan dan ekspansi pada swasta (pekerjaan eksisting tetap oleh sektor publik) Produksi dilakukan oleh sektor publik sementara pembiayaan oleh sektor swasta Pemberian wewenang pada asosiasi untuk melakukan pengaturan (misal asuransi, penerbangan) Pengembangan institusi alternatif sejenis (misal universitas) Melakukan eksperimen skala kecil sebagai alternatif Pelepasan hak monopoli untuk meningkatkan persaingan usaha Pembatasan kewenangan negara pada bidang tertentu Penjualan aset perusahaan sekaligus melakukan penutupan usaha Publik berhak mendapatkan pelayanan dari pihak swasta dengan tagihan dibayar oleh pemerintah Publik diberi voucher yang dapat ditukarkan dengan saham BUMN

Sumber: Diolah kembali dari Pirie (1988).


23

Tabel 2 Metode Privatisasi Efisiensi

1

Struktur Pasar Kompetitif

Tinggi

Tujuan Sosial/ Eksternalitas Rendah

2

Kompetitif

Tinggi

Tinggi

3

Kompetitif

Rendah

Rendah

4

Kompetitif

Rendah

Tinggi

5

Monopolistik

Tinggi

Rendah

6

Monopolistik

Rendah

Rendah

7

Monopolistik

Rendah

Tinggi

8

Monopolistik

Tinggi

Tinggi

No

Metode Privatisasi Menciptakan persaingan lebih ketat dengan membuka entry barriers atau dengan penjualan total (divestiture) Pilihan non-divestiture: pengalihan manajemen, marketisasi Penjualan saham total Pilihan non-divestiture: pencairan modal, sub contract, joint venture, marketisasi Menciptakan kompetisi dengan membuka entry barriers dan menghadapkan dengan kompetisi internasional Penjualan saham total Menciptakan kompetisi baik contestable maupun melalui tolok ukur (yardstick) dengan membagibagi badan usaha ke unit-unit berbeda. Regulasi dengan pilihan nondivestiture atau merangsang pencairan modal

Sumber: Goeltom (1995)

Dalam formulasi tabel di atas, metode privatisasi dapat dikelompokkan dalam (i)

Transfer kepemilikan berupa (a) penjualan total pada swasta langsung dan melalui pasar modal; (b) penjualan sebagian pada publik, karyawan, atau joint venture;

(ii)

Transfer kendali manajemen berupa (a) transfer sebagian, terdiri dari pemisahan manajemen dengan kepemilikan, joint venture, perubahan manajemen total; (b) sub kontrak manajemen;

(iii)

Kebebasan pasar. Manajemen BUMN dibebaskan dari kendali pemerintah dengan pemberian otonomi lebih besar, kebebasan menentukan harga, kebijakan investasi, pembiayaan, dan rekrutmen tenaga kerja.


24

2.3.3 Proses Privatisasi Privatisasi paling tidak dapat dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu pengembangan institusi; seleksi target, poses pengalihan, dan pemantauan hasil. Tahapan ini bukan sesuatu yang mengikat tetapi berdasar hasil pengalaman privatisasi di Amerika Serikat (Marston, 1987). Tabel 3 No

Tahapan

Tahapan Privatisasi Penjelasan

Tahap I – Pengembangan Institusi 1

2

3

4

5 6

7

8

9 10 11 12

13 14

Penentuan Tujuan

Formalisasi sasaran program, penunjukan personil, penetapan anggaran, pemilihan konsultan. Penilaian situasi politik Issue terkait hambatan peraturan, kendala ekonomi, pemutusan hubungan kerja, untungrugi politis, dampak terhadap komunitas bisnis, Penciptaan dukungan Issue terkait pembelajaran masyarakat, memperkuat dukungan privatisasi, membangun strategi menghadapi oposisi Membangun strategi dan Issue terkait proses privatisasi, penentuan petunjuk kriteria seleksi, penetapan insentif, deregulai Tahap II – Seleksi target Tinjauan kebijakan Tinjauan terhadap konsistensi kebijakan dengan rencana kerja privatisasi Survei organisasi Pengkajian bentuk organisasi, sistem kerja, kinerja perusahaan, masalah perusahaan, dan peluang perbaikan. Evaluasi bisnis Pengkajian kapasitas bisnis, beban kapitalisasi, minat komunitas bisnis, efisiensi, kesempatan kerja. Analisis strategi Pemilihan metode privatisasi mempertimbangkan aspek legal, ekonomi, politik, bisnis. III Proses Pengalihan Perkiraan nilai Persyaratan pengalihan Evaluasi dan memilih calon pemenang Negosiasi dan penetapan pemenang IV Pemantauan hasil Penetapan peraturan dan mekanisme pemantauan Kinerja pemantauan

Sumber: Marston (1987)


25

Tahapan tersebut di atas hasilnya banyak dipengaruhi oleh interaksi 4 (empat) kelompok yaitu (i) politikus; (ii) publik: konsumen jasa dan produk barang publik; (iii) pegawai dan manajer pemerintah: kelompok di luar politikus yang sangat terpengaruh oleh dampak privatisasi; (iv) komunitas bisnis: kalangan bisnis yang berkepentingan (Berg, 1987). 2.3.4 Penilaian Kinerja Sektor Publik Masih terjadinya perdebatan tentang perbedaan antara BUMN dan swasta membawa pada konsekuensi beragamnya cara menilai kinerja BUMN. Sebagian berpendapat bahwa penilaian kinerja BUMN tidak perlu dibedakan dengan penilaian terhadap sektor swasta, sehingga penilaian cukup dengan menggunakan metode RLS (Rentabilitas, Likuditas, Solvabilitas). Sementara bagi mereka yang berpendapat sebaliknya menggunakan metode yang berbeda. Metode RLS (Rentabilitas, Likuditas, Solvabilitas) digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia. Perbedaannya hanya pada pembobotan dari masing-masing rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas. Tingkat rentabilitas menggambarkan tingkat keuntungan (Return on investment-ROI)10 perusahaan. Likuiditas menggambarkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, dan Solvabilitas menggambarkan struktur permodalan. Menurut Pirie, yang penting dilakukan adalah melakukan perbandingan hasil penilaian efisiensi, yang secara implisit tidak memperdebatkan metode yang digunakan. Perbandingan efisiensi sektor publik dinilai dengan dua cara. Pertama, penggunaan contoh negara lain memungkinkan dilakukan penilaian bahkan pada kasus monopoli. Kedua, melakukan perbandingan dengan sektor swasta di negara yang bersangkutan untuk kegiatan yang sama (Pirie, 1988). Penggunaan metode RLS sebagai alat penilaian kinerja BUMN dikritik oleh Sjahrir (1990) dengan mengatakan bahwa (i) jika hanya menggunakan metode RLS maka pemahaman terhadap efisiensi dan efektifitas sebuah BUMN menjadi terbatas. RLS dengan pasar monopoli cenderung mempunyai RLS tinggi; (ii) menjadi penting memahami pasar tempat BUMN beroperasi. Baik pasar input maupun pasar produksi; (iii) BUMN yang bergerak dalam bidang layanan utilitas seperti listrik, air minum, gas ROI  laba bersih dibagi aset total; Likuiditas  aktiva lancar dibagi kewajiban lancar; Solvabilitas  total kewajiban dibagi total kekayaan. Masing-masing untuk periode tertentu. 10


26

berbeda dengan BUMN lainnya. Pasar inputnya mungkin sudah ditetapkan tetapi harga produknya tidak bisa ditetapkan secara otonom; (iv) penilaian BUMN yang telah ‘go public’ akan berbeda. Sementara kritik Siahaan (2000) terfokus pada 3 (tiga) hal yaitu (i) tidak terdapat pemisahan penilaian kinerja perusahaan dan manajemen; (ii) penilaian dilakukan hanya satu periode sehingga pengeluaran yang memberi manfaat pada periode berikutnya akan selalu dihindari oleh manajer; (iii) tidak mempertimbangkan pasar output maupun pasar input yang dihadapi masing-masing BUMN. Pengalaman di Inggris menunjukkan masih digunakannya metode RLS tetapi menggunakan beragam indikator penilaian dengan beberapa pertimbangan. Misalnya, fokus pada laba mungkin tidak menggambarkan adanya monopoli, konsentrasi pada biaya mengabaikan peran teknologi, penekanan pada perubahan tingkat output mungkin mengindikasikan penetapan harga yang tidak efisien daripada penggunaan efektif sumber daya. Akhirnya penilaian kinerja dilakukan dengan beragam cara. Pertama, Laba. Terdapat indikator utama menilai laba yaitu laba sebelum bunga dan pajak (Profit before interset and tax-PBIT) yaitu laba operasi yang menunjukkan keefektifan jangka pendek perusahaan, dan laba setelah bunga dan pajak (Profit after interest and tax-PAIT), yang menunjukkan kefektifan jangka panjang, tidak hanya dalam produksi dan penawaran, tetapi juga interaksi dengan pasar modal dan rejim pajak.

Kedua, ‘Turnover’ adalah hasil penjualan selama setahun, dan Output fisik

(physical output), yaitu rata-rata produksi dari setiap jenis produk selama setahun. Mempunyai turnover dan laba besar tidak langsung berarti kinerja yang bagus. Perusahaan besar cenderung mempunyai laba lebih besar. Lebih penting seberapa hasil dari setiap unit yang dijual. Maka laba dibagi turnover untuk menunjukkan marjin pendapatan untuk setiap poundsterling yang diterima yaitu Return on Sales (RoS). Laba yang diterima sebaiknya juga dilihat dalam konteks investasi yang dibutuhkan untuk memproduksi. Kita membagi laba dengan modal (aset tetap tambah stok) untuk menunjukkan return on capital employed (RoCE). Namun jika perusahaan menikmati monopoli maka indikator yang digunakan akan berbeda, yaitu produktifitas tenaga kerja (output dibagi input tenaga kerja). Namun ini juga dianggap indikator yang kurang tepat, karena tidak menggambarkan produktifitas sumber daya lain yang digunakan. Bertambahnya produktifitas tenaga Dampak Privatisasi di Indonesia

27

kerja mungkin hanya menunjukkan pergeseran kearah produksi modal intensif, daripada produksi yang lebih efisien. Indikator lebih efektif adalah total factor productivity. Ini adalah ukuran perubahan jumlah input fisik yang digunakan untuk memproduksi satu unit output. Sederhananya, jumlah unit output yang diproduksi dengan menggunakan sejumlah tertentu input (Bishop, 1993) Para ahli ekonomi yang berpendapat penilaian BUMN berbeda dengan sektor swasta mengembangkan beragam metode penilaian. Terdapat 3 (tiga) cara pendekatan yang mendasari penilaian kinerja BUMN yaitu pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan pendekatan komprehensif. Pendekatan kuantitatif mengandalkan metode kuantitatif seperti percobaan acak, analisis multivariat. Pendekatan kualitatif hanya menggunakan metode kualitatif seperti wawancara mendalam, diskusi dengan panel ahli. Pendekatan komprehensif memadukan kedua pendekatan kuantitatif dan kualitatif (Siahaan, 2000). 2.3.5 Masalah dan Hambatan Privatisasi Secara garis besar terdapat beberapa hambatan privatisasi yang dikenali oleh Simandjuntak (1996) yaitu (i) pemikiran bahwa privatisasi akan menjurus pada timbulnya ketidakadilan; (ii) kurangnya transparansi dan akuntabilitas; (iii) beban tugas non-ekonomi; (iv) keterbatasan daya serap pasar modal; (v) kekhwatiran konsentrasi bisnis hanya pada pemodal kuat saja. Berg (1987) mengemukakan masalah yang dihadapi khususnya di negara berkembang yaitu (i) Tujuan utama privatisasi di negara berkembang berbeda dengan negara maju yaitu mengurangi jumlah BUMN yang merugi. Kondisi ini menyulitkan untuk menjual pada swasta; (ii) Tidak terdapat perusahaan swasta nasional yang mempunyai modal yang memadai untuk membeli BUMN, sementara perusahaan asing dengan modal yang cukup masih mendapat hambatan membeli BUMN; (iii) kondisi peraturan yang kurang mendukung. Misal proteksi industri, akses kredit; (iv) parlemen kurang memberi dukungan karena dianggap sebagai menjual aset nasional. Termasuk juga banyaknya penolakan dari militer yang banyak bergantung pada BUMN. Penilaian harga saham/aset BUMN merupakan salah satu masalah krusial dalam proses privatisasi. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa masalah ini muncul terutama karena dua kondisi yaitu (i) ketika nilai yang ditaksir oleh konsultan lebih rendah dari nilai buku dari aset; dan (ii) ketika penjualan dilakukan pada harga yang lebih rendah dari nilai taksiran. Dampak Privatisasi di Indonesia

28

2.3.6 Kritik terhadap Privatisasi Khusus di negara berkembang, Shirley dan Neils (1992) mengemukakan beberapa kelemahan privatisasi yaitu (i) kurang mampunya pemerintah melakukan proses privatisasi secara transparan; (ii) terjadinya peralihan monopoli ke tangan swasta yang tidak mempunyai kepedulian pada kesejahteraan masyarakat (Siahaan, 2000). Sementara Kagami (1999) mengemukakan kelemahan privatisasi adalah (i) timbulnya pengangguran dan berkurangnya peran serikat pekerja. Jika tidak tersedia dana cukup untuk realokasi tenaga kerja yang diberhentikan maka tingkat pengangguran akan meningkat. Kasus Amerika Latin membuktikan hal ini; (ii) mengurangi pelayanan daerah terpencil. Pelayanan daerah terpencil dianggap tidak menguntungkan; (iii) menurunnya stabilitas produksi atau kehandalannya. Kompetisi harga berpengaruh negatif terhadap kestabilan produksi. Kejadian pemadaman listrik di Inggris setelah liberalisasi membuktikan hal ini; (iv) dominasi modal asing (disebut juga ‘efek Wimbledon’). Salah satu contoh kasus adalah liberalisasi sektor keuangan di London. Jika terjadi di negara berkembang dengan kondisi pasar yang belum memadai maka akan menyebabkan kemungkinan terjadinya friksi; (v) masalah beban utang macet. Secara umum BUMN terbebani utang yang besar. Setelah privatisasi, keuntungan meningkat tetapi beban utang tetap tidak mudah diselesaikan. Contohnya, beban utang ‘Japan National railways’ belum terselesaikan dan membebani keuangan negara; (vi) persaingan keras (‘survival of the fittest’) menciptakan kondisi semakin dominannya perusahaan besar dan tercipta oligopoli. Contohnya, perusahaan penerbangan Amerika Serikat menjadi oligopolis dengan memberi rabat besar. Mekanisme pasar tidak menjamin distribusi pendapatan yang adil;. 2.4

Dampak Privatisasi

2.4.1 Manfaat dan Penggunaan Hasil Privatisasi Beragam manfaat privatisasi antara lain (i) kultur sektor swasta akan mulai mempengaruhi perusahaan sehingga diharapkan efisiensi dapat ditingkatkan. Selanjutnya keuntungan meningkat sehingga harga saham akan meningkat (jika pemerintah masih memegang sebagian saham, maka pemerintah juga akan menikmati keuntungan dari kenaikan nilai saham). (ii) penjualan saham melalui pasar modal mengakibatkan berlakunya ketentuan pasar modal terutama menyangkut transparansi Dampak Privatisasi di Indonesia

29

perusahaan11; (iii) keterlibatan pegawai yang lebih jauh dalam pengendalian perusahaan yang dimungkinkan oleh pemilikan saham oleh pegawai (Gayle, 1990) Shirley dan Neils (1992) menekankan manfaat privatisasi pada membaiknya transparansi, lebih berperannya mekanisme kontrol pasar, dan berkurangnya tekanan dan campur tangan yang bersifat politis (Siahaan, 2000). Todaro (1989) mengemukakan bahwa selain memacu efisiensi, output dan menurunkan biaya, privatisasi bisa meredam pertumbuhan pembelanjaan pemerintah, meningkatkan pemasukan tunai untuk melunasi hutang, serta mempromosikan inisiatif individual untuk melakukan usaha. Yang terakhir, memperluas kepemilikan dan partisipasi masyarakat dalam perekonomian nasional. Berdasar hasil studi mengenai perusahaan yang diprivatisasi menunjukkan bahwa manfaat yang dihasilkan dari program privatisasi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu (i) keadaan kompetisi yang semakin membaik; (ii) regulasi yang tepat dan memadai bagi sebagian perusahaan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak; (iii) perubahan kepemilikan badan usaha (Goeltom, 1995). Dari segi penggunaan hasil privatisasi, Davis (2000) mengklasifikasikan dalam 4 (empat) kondisi yaitu (i) Pengeluaran yang lebih besar. Penerimaan privatisasi temporer dan tidak pasti, sehingga tidak disarankan untuk dijadikan sumber pengeluaran rutin. Penggunaan terbatas untuk melindungi dampak jangka pendek privatisasi lebih tepat. Penggunaannya untuk pengeluaran modal tambahan tidak akan mengurangi aset pemerintah, meskipun akan menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas proyek tersebut; (ii) Pengurangan hutang netto. Ini dicapai melalui pembayaran hutang; (iii) Pematokan penerimaan privatisasi untuk pengeluran tertentu. Kondisi ini dapat mengganggu manajemen fiskal dan menghambat realokasi pengeluaran untuk mengantisipasi situasi dan prioritas; (iv) mengurangi kendala fiskal. Hasil privatisasi dapat mempunyai peran terbatas dalam program reformasi dan penyesuaian yang agresif..

11

Di Inggris, jika pemilikan saham pemerintah dibawah 51 persen, maka ketentuan sektor publik tidak berlaku lagi bagi perusahan tersebut (Pirie, 1988). Dampak Privatisasi di Indonesia

30

2.4.2 Metode Penghitungan Dampak Privatisasi Andic (1990) mengembangkan metode evaluasi dampak privatisasi ketika melakukan penelitian terhadap CONADI Enterprises di Honduras. Menurutnya tidak terdapat metodologi baku untuk keperluan ini. Sehingga dilakukan sedikit modifikasi terhadap metodologi tradisional penghitungan tingkat pengembalian (internal rates of return), nilai sekarang (net present values) dan rasio untung-rugi (cost-benefit ratios), yang kemudian diaplikasikan kedalam metode evaluasi privatisasi12. 2.4.3 Dampak Fiskal Situasi fiskal cenderung diuntungkan oleh privatisasi. Secara khusus, baik pada tingkat data perusahaan maupun data agregatmendukung dampak positip terhadap penerimaan, dan berkurangnya defisit. (Davis, 2000) 2.4.4 Dampak Ekonomi Makro Beberapa hasil studi menunjukkan dampak positip privatisasi terhadap pertumbuhan dan tenaga kerja. Pertumbuhan dihasilkan dari meningkatnya efisiensi di tingkat perusahaan. Berkaitan dengan adanya kekhawatiran tentang bertambahnya pengngguran, bukti empiris memperlihatkan bahwa secara agregat pengangguran cenderung berkurang. Namun, sekelompok tertentu pekerja dapat mengalami hal yang sebaliknya (Davis, 2000)13 2.4.5 Dampak Pemerataan Privatisasi menjadikan perusahaan menerapkan kebijakan yang mengurangi ketidakmerataan akses pada barang dan jasa dengan melakukan pembatasan KKN. Dalam jangka panjang pemilikan aset yang lebih luas dan kesempatan yang lebih besar untuk berusaha mendorong kondisi institusi yang memihak pada pengembangan ekonomi kompetitif dan sistem politik demokratis. Harus dikenali juga bahwa walaupun privatisasi menghasilkan peningkatan keadilan dalam bentuk pengurangan kesenjangan pendapatan dan akses, beberapa privatisasi akan mengorbankan kaum miskin. Misalnya jika perusahaan kereta api di India mengurangi subsidinya maka kaum miskin yang paling merasakan akibatnya secara langsung.

12 13

Metode ini akan dijelaskan secara detail dalam bab 4. Studi dilakukan pada 8 negara berkembang dan 10 negara transisi.


31

2.5

Kunci Kesuksesan Privatisasi Kehadiran Undang-Undang Privatisasi penting untuk menjamin privatisasi

berada pada jalur yang benar. Keberadaan UU tersebut paling tidak bisa menghadirkan tiga prasyarat keberhasilan program privatisasi. Pertama, persyaratan kredibilitas dan akuntabilitas. Jika ini tidak terjadi, maka privatisasi hanya menghasilkan pengalihan inefisiensi dari sektor publik ke sektor swasta. Struktur pasar tak berubah sehingga tak ada perbaikan dalam iklim persaingan. Kedua, persyaratan kecepatan. Proses yang lama akan mengundang free rider dan pemburu rente. Ketiga, persyaratan organisasi. Pembentukan komisi privatisasi yang mengawasi jalannya privatisasi, menetapkan keputusan strategis seperti harga minimum saham jika ditempuh langkah Initial Public Offering (IPO) (Basri, 2002). Sementara Pirie (1988) menekankan bahwa kesuksesan privatisasi tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi tetapi yang juga sama pentingnya adalah aspek politik. Di Inggris, faktor yang menunjang kesuksesan privatisasi tergantung pada metode yang dipergunakan. Pada metode penjualan seluruh saham publik maka faktor yang berpengaruh adalah (i) dukungan dari manajemen dan pegawai, (ii) tingkat penyebaran kepemilikan saham. Sementara Sumarlin (1996) menekankan prinsip persamaan, transparansi dan obyektif yang dituangkan dalam 4 (empat) prinsip dasar bagi keberhasilan privatisasi yaitu (i) Pihak swasta yang membeli saham BUMN tidak diberi hak monopoli maupun hak privilege lainnya seperti proteksi, kredit bunga rendah. Mereka diperlakukan sama dengan pihak swasta lainnya; (ii)

Privatisasi tidak berarti menomorduakan

kepentingan masyarakat luas; (iii) kesempatan yang sama bagi masyarakat berpartisipasi; (iv) penetapan harga harus yang paling menguntungkan dengan memperhatikan harga pasar dan dilakukan dengan transparan. Veljanovsky (1990) menekankan beragam hal sebagai persyaratan keberhasilan kebijakan privatisasi, diantaranya adalah (i) pemerintah harus mempunyai komitmen kuat; (ii) Privatisasi harus dibuat menjadi isu non-politis dengan menekankan efisiensi dan aspek kebebasan. Berarti juga proses privatisasi harus didepolitisasi; (iii) Privatisasi dilaksanakan bertahap dimulai dari perusahaan yang beroperasi di pasar kompetitif; (iv) Diperlukan dukungan dari kelompok berpengaruh/terkait. Hal ini memerlukan insentif finansial yang diberikan pada pekerja, pelanggan, dan manajer


32

maupun masyarakat; (v) Perusahaan Industri harus direstrukturisasi sebelum privatisasi dan kompetisi harus dimaksimalkan khususnya pada industri jasa; (vi) Harus ada komitmen kuat untuk melaksanakan peraturan untuk memastikan pihak ketiga mempunyai akses yang sama; (vii) Harga mencerminkan biaya, dan jasa tidak di subsidi silang; (viii) Perusahaan yang merugi harus diprivatisasi, bahkan jika harus dijual pada harga nominal; (ix) Peraturan harus efektif dan minimal serta harus ditinjau setiap periode tertentu; (x) Perhatian khusus diberikan pada regulasi, dan memastikan bahwa intervensi hanya dilakukan jika menyangkut praktek anti-kompetisi; (xi) Pembatasan pemilikan saham sebaiknya dihindari. Andic (1990) menekankan pada aspek pengaturan, dan alasan yang rasional bagi keberhasilan privatisasi. Menurutnya terdapat 4 (empat) aturan yang harus dilakukan agar privatisasi mencapai tujuannya yaitu (i) Tunjukkan alasan teoritis dan bukti empiris yang menggambarkan keunggulan sektor swasta, dilengkapi analisis untung-rugi; (ii) pertahankan agar debat antara pembiayaan swasta dan publik terpisah dengan produksi swasta dan publik; (iii) jauhkan semua keputusan tentang produksi swasta versus publik dari tangan birokrat maupun pihak swasta yang pendapatannya banyak berasal dari pemerintah; (iv) pastikan bahwa deregulasi mengikuti privatisasi. Menurut Hanke (1987), kesuksesan program privatisasi banyak tergantung pada strategi yang mengandung hal-hal berikut (i) lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan privatisasi. Misal pengaturan perpajakan, aturan kepemilikan, dan pembenahan paar modal; (ii) program penyebarluasan informasi; (iii) pelatihan tenaga terampil yang akan mengelola proses privatisasi; (iv) pilih target yang meminimalkan kesulitan dan menjamin kesuksesan; (v) pilih teknik dan stratgei yang akan memaksimalkan dukungan politis dari konstituante; (vi) persiapkan BUMN, pembenahan melalui investasi jika diperlukan. Dalam salah satu hasil penelitian dalam Disertasi berjudul ‘Restrukturisasi BUMN: Privatisasi atau Korporatisasi’ oleh Marwah M. Diah (1999) dikatakan bahwa privatisasi baru akan bermanfaat secara maksimal jika (i) pemerintah telah mampu menciptakan lingkungan kompetisi yang sehat; (ii) memiliki pedoman dan prosedur pengurangan biaya privatisasi; (iii) mendorong dinamisasi usaha kecil dan menengah; (iv) efektif memberantas korupsi dan ketidakadilan.


33

Sutojo (1995) menyimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang menetukan yaitu (i) perekonomian negara yang kuat dan sehat; (ii) sektor swasta yang dapat diandalkan; (iii) metode privatisasi yang tepat; (iv) hukum dan perundang-undangan serta kelembagaan yang menunjang; (v) pasar modal dan pasar uang yang efisien. Salah satu sumber ketidakefisienan BUMN adalah ‘soft budget constraint’ yaitu kemudahan mendapatkan suntikan dana dari pemerintah sebagai pemegang saham. Berkaitan dengan itu, penelitian Boycko (1993) menunjukkan privatisasi akan efektif bila hak kendali dan hak alur dana dialihkan ke swasta (Goeltom, 1995). Kesuksesan privatisasi juga dikaitkan dengan penggunaan hasil privatisasi tersebut dengan tepat. Davis (2000) menjelaskan bahwa (i) penggunaan hasil privatisasi secara ‘off budget’ (non budgeter) dapat mengarah pada penggunaan yang tidak terpantau. Dana non budgeter seharusnya diatur, dan diumumkan pada publik, diaudit, dan dibawah pengawasan parlemen; (ii) transaksi privatisasi sebaiknya transparan dan dilaporkan berdasar penerimaan kotor. Biaya restrukturisasi, rekapitalisasi atau penghapusan pinjaman BUMN seharusnya dicatat sebagai bagian pengeluaran dari penerimaan privatisasi. Berdasar pengalaman Bank Dunia (1992), terdapat beberapa pelajaran penting bagi kesuksesan privatisasi yaitu (i) privatisasi berhasil jika merupakan bagian dari program reformasi yang lebih besar; (ii) regulasi bagian penting dari proses privatisasi BUMN monopoli; (iii) pemerintah dapat menghasilkan keuntungan dari privatisasi manajemen (korporatisasi) tanpa memprivatisasi kepemilikan aset; (iv) penjualan perusahaan besar memerlukan persiapan yang matang; (v) keterbukaan adalah penting bagi kesuksesan ekonomi dan politis; (vi) pengembangan bisnis swasta baru lebih baik dari perubahan perusahaan campuran swasta-publik di setiap sistem ekonomi. 2.6

Pengalaman dan Perbandingan dengan Negara Lain

2.6.1 Peran BUMN Peran BUMN terutama dapat dilihat dari sumbangan BUMN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi BUMN terhadap PDB beragam mulai dari 2-3 persen di Nepal dan Pilipina sampai 50 persen di Arab Saudi. Berdasar pengelompokan negara, maka peran BUMN terhadap PDB relatif lebih besar pada negara berpendapatan rendah dibanding negara maju dan negara berpendapatan


34

menengah. Negara-negara di Afrika relatif lebih besar peran BUMN terhadap PDB dibanding negara Asia dan Amerika Latin. Selengkapnya Tabel 4. Negara berpendapatan rendah relatif lebih besar kontribusinya terhadap jumlah tenaga kerja nasional dibanding negara berpendapatan menengah. Sementara negara Afrika terlihat perannya jauh lebih besar dibanding negara Amerika Latin dan Asia. Selengkapnya Tabel 4.

Tabel 4 Peran BUMN terhadap PDB dan Tenaga Kerja berdasar Kelompok Negara tahun 1978-1991 No

! 2 3

1 2 3

Proporsi rata-rata Periode 1978-1991 (%) A. Proporsi terhadap PDB Negara Berkembang 10.7 Negara Maju 4.9 Negara Berpendapatan rendah 12.9 Negara Berpendapatan Menengah 9.7 Negara Amerika Latin 9.1 Negara Afrika 18.4 Negara Asia 10.5 B. Proporsi terhadap Jumlah Tenaga Kerja Negara Berkembang 4.8 Negara Maju tad Negara Berpendapatan rendah 8.7 Negara Berpendapatan Menengah 2.9 Negara Amerika Latin 4.1 Negara Afrika 16.4 Negara Asia 4.8 Kelompok Negara

Sumber: World Bank (1995).

2.6.2 Perkembangan Privatisasi Dunia Berdasar data Bank Dunia, privatisasi berkembang dramatis. Pada tahun 1988 baru 12 negara melakukan privatisasi, tetapi tahun 1995 berkembang menjadi 45 negara. Periode 1988-1995, sekitar 46 persen dari nilai keseluruhan privatisasi dunia terjadi di wilayah Amerika Latin, menyusul Asia Timur (25 persen), kawasan Eropa dan Asia Tengah (17 persen), serta wilayah lainnya (12 persen).


35

Privatisasi yang dominan di sektor primer dan infrastruktur. Metode privatisasi dominan adalah penawaran umum (40 persen). Metode lainnya yang diminati adalah ‘strategic sale’ (Pranoto, 2000) 2.6.3 Inggris Pada akhir tahun 1970 BUMN di Inggris menyumbang sekitar 10 persen dari PDB dan mempekerjakan sekitar 10 persen dari total pekerja. BUMN mendominasi trasnportasi (bus, KA, penerbangan), komunikasi (pos dan telekomunikasi), dan sektor energi. Pada akhir 1980, gambaran di atas telah berubah banyak. Sektor komunikasi, transportasi, dan energi sebagian besar telah dikelola swasta (Bishop, 1993). Tujuan privatisasi di Inggris adalah (i) peningkatan efisiensi; (ii) mengurangi ‘the public sector borrowing requirement’ (PSBR) yaitu kebutuhan pendanaan yang tidak dapat ditutup dari tabungan BUMN; (iii) mengurangi keterlibatan pemerintah dalam pengambilan keputusan BUMN; (iv) memperluas struktur pemilikan saham; (v) mendorong pemilikan saham oleh karyawan; (vi) meningkatkan kemampuan pendanaan BUMN; (vii) mendapat keuntungan politis (Vickers, 1997) Privatisasi berdampak tekanan pada anggaran negara berkurang drastis. Hal lainnya bahwa populasi pemilikan saham perorangan meningkat tajam. Sebelum privatisasi, jumlah penduduk yang mempunyai saham hanya 3 juta orang, meningkat menjadi 9 juta orang dalam waktu 8 tahun setelah privatisasi. Berarti privatisasi berhasil mempercepat proses pemerataan pendapatan (Swa, Juli 1990). Dari 13 perusahaan skala besar yang diprivatisasi selama periode 1981-1987, maka terlihat bahwa 10 perusahaan (75 persen) menunjukkan kinerja yang membaik secara signifikan. Dari 3 perusahaan lainnya, British Airways dan Rolls-Royce tidak tersedia data, sementara Britoil cenderung menurun kinerjanya. Selengkapnya Tabel 5 Tingkat penjualan (turnover) dan output BUMN yang diprivatisasi di Inggris, sebagian besar menunjukkan peningkatan yang signifikan. Walaupun demikian terdapat 3 (tiga) BUMN yang menunjukkan penurunan tingkat penjualan setelah privatisasi, dan 3 (tiga) BUMN menunjukkan penurunan pertumbuhan output. Selengkapnya tabel 6.


36

Tabel 5 Kinerja BUMN Inggris (Sebelum dan Setelah Privatisasi) Perusahaan British Aerospace (1981) Cable and Wireless (1982) Amersham International (1982) National Freight Consortium (1982) Britoil (1982) Associated British Port (1983) Enterprise Oil (1984) Jaguar (1984) British Telecom (1984) British Gas (1986) British Airways (1987) Rolls-Royce (1987) BAA (1987) Tad  tidak ada data; dalam Juta Poundsterling

Laba Sebelum Pajak Setelah Privatisasi 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 70.6 84.7 82.3 120 151 182 Tad 64.1 89.2 157 190 245 287 331 4.1 8.5 11.2 13.7 17 17.5 22 4.3 10.1 5.3 14.5 23 35 48 437 259.1 587 686 758 155 Tad (10) 5.5 14.5 (6.4) 20.8 17 Tad 83.2 1389 111 Tad (32) 9.6 50 91.5 121 121 Tad 570 936 1031 990 1480 1810 2067 430 803 909 712 782 1062 (141) (108) 74 185 191 195 Tad (93) (115) 26 81 120 Tad 40 29 46 64 76 84 Laba Sebelum Pajak Sebelum Privatisasi

Sumber: Veljanovsky, 1990

Tabel 6.

Amersham ABP BAA BA B. Gas B. Steel BT C and W Ent Oil NFC R-Royce

Tingkat Penjualan dan Output BUMN di Inggris (Sebelum dan Setelah Privatisasi) Tingkat Penjualan Pertumbuhan Output (%) (harga Berlaku 1987) 1979 Privatisasi 1990 1979-priv Priv-1990 BUMN yang diprivatisasi 71 79 170 11 115 243 -24 -6 185 174 301 439 610 46 39 3046 3278 3948 8 20 5519 7610 6514 38 -14 6106 3993 4172 -35 4 6024 7853 10049 30 28 499 519 1890 4 264 tad tad -5 288 275 774 614 1328 -21 116 1575 1802 2417 14 34 BUMN yang tidak diprivatisasi 5551 3373 -39 4280 2594 -39 2721 3639 34

B. Coal B. Rail P Office Sumber: Bishop (1995) Catatan: tad  tidak ada data; angka miring dan tebal menunjukkan penurunan


37

Berdasar tingkat pengembalian, digunakan dua metode yaitu Return on Capital Employed (RoCE) dan Return on Sales (RoS). Menggunakan metode RoCE, terlihat bahwa 4 (empat) BUMN menunjukkan penurunan RoCE, walaupun demikian dibandingkan BUMN yang tidak mengalami privatisasi maka BUMN yang telah diprivatisasi secara rata-rata menunjukkan proporsi RoCE yang lebih besar. Menggunakan metode RoS, BUMN yang telah diprivatisasi menunjukkan proporsi RoS yang jauh lebih besar dibanding BUMN yang tidak diprivatisasi, namun demikian terdapat 4 (empat) BUMN yang menunjukkan proporsi RoS yang menurun setelah diprivatisasi. Selengkapnya lihat Tabel 7. Tabel 7. Tingkat Pengembalian BUMN di Inggris (Sebelum dan Setelah Privatisasi) Return on Capital Employed (%) Return on Sales (%) 1979 Privatisasi 1990 1979 priv 1990 BUMN yang diprivatisasi 16.1 22.3 22.5 22.3 13.6 12.6 2.1 8.9 18.8 18.8 11.0 25.4 13.7 6.9 9.8 9.8 20.7 34.3 20.3 16.6 7.4 8.9 25.3 16.6 Tad 16.9 17.3 17.3 16.4 13.8 10.7 13 20.0 20.0 11.5 15.3 24.1 16.7 21.0 21.0 22.3 26.3 Tad 16.6 17.9 17.9 14.7 22.8 1.1 9.1 80.6 9.1 48.6 24.3 Tad 15.7 21.2 21.2 4.6 6.7 16.8 27 16.8 7.8 7.5 BUMN yang tidak diprivatisasi Tad 6.6 6.6 3.2 7.6 5.9 5.9 4.4 7.6 4.0 2.6

Amersham ABP BAA BA B. Gas B. Steel BT C and W Ent Oil NFC R-Royce B. Coal B. Rail P Office Sumber: Bishop (1995)

Catatan: tad  tidak ada data; angka miring dan tebal menunjukkan penurunan Kajian Bishop (1993) terhadap kinerja 9 (sembilan) BUMN di Inggris berdasar produktifitas tenaga kerja menunjukkan bahwa 6 (enam) dari 9 (sembilan) BUMN menunjukkan

peningkatan

produktifitas

tenaga

kerja.

Sementara

selebihnya

menunjukkan penurunan kinerja. Secara keseluruhan kualitas pelayanan tidak menunjukkan penurunan.


38

Tabel 8 Pertumbuhan Produktifitas Tenaga Kerja di Inggris Perusahaan British Airways BAA British Coal British Gas British rail British Steel British Telecom Electricity Supply Post Office

Pertumbuhan/tahun (%) 1979-1980 1980-1990 7.4 0.6 -2.4 4.9 -2.0 -1.7 4.3 3.7 -0.1

6.0 2.7 8.1 4.9 3.2 13.7 7.1 2.5 3.4

Sumber: Bishop (1993)

2.6.4 Perancis Privatisasi perusahaan air minum di Perancis menggunakan metode kontrak manajemen (swa kelola). Pihak swasta melakukan penawaran dan negosiasi secara individual dengan 36 ribu walikota. Pemerintah Perancis tidak perlu mengeluarkan dana untuk membangun jaringan pipa, dan tetap memperoleh pemasukan. Pemerintah bertindak sebagai badan regulasi. Pemerintah menjadi lebih obyektif. Sementara pelayanan menjadi lebih baik karena pengelola swasta terikat kontrak (Swa, Juli 1990) 2.6.5 Italia Salah satu metode privatisasi yang dilakukan di Italia dan sangat berhasil adalah sistem kontrak manajer. Seorang manajer swasta diangkat menjadi pengelola konglomerat BUMN. Keberhasilan metode ini karena kewenangan yang diberikan untuk menjalankan bisnis seperti perusahaan swasta (Swa, Juli 1990) 2.6.6 Korea Selatan Salah satu metode privatisasi yang cukup berhasil di Korea Selatan adalah dalam bentuk penjualan saham khusus untuk masyarakat golongan ekonomi lemah. Melalui National Stock Plan (lembaga yang didirikan untuk

pemerataan saham

BUMN) pada tahun 1988, 34,1 persen saham Pohang Iron Steel Co (POSCO) dijual pada masyarakat miskin. Jumlah pemilikan saham melesat dari 7,5 persen menjadi 20,3 persen dari populasi. Hal ini mengakibatkan tidak timbulnya keresahan atau penolakan di kalangan bawah. Kondisi di atas ditunjang oleh adanya sistem pemisahan pasar modal. Pasar I terbuka untuk asing dan orang kaya sementara Pasar II Dampak Privatisasi di Indonesia

hanya untuk lokal dan 39

penduduk miskin. Privatisasi hanya dilakukan pada pasar II. Inipun masih dilakukan pembatasan, misalnya dalam satu bulan seorang maksimal cuma boleh membeli 10 saham.Selain itu, saham yang boleh dibeli oleh satu perusahaan atau keluarga paling maksimal 8 persen dari total saham. Saham yang dianggap penting oleh pemerintah tetap dipertahankan sebesar 8 persen, tetapi saham Korea Airlines, Korea Elecricity dan POSCO sudah dimiliki masyarakat 100 persen (Swa, Juli 1990) 2.6.7 Chili Pembahasan privatisasi di Chili menjadi menarik karena penguasa negara tersebut adalah rezim militer yang identik dengan penolakan terhadap privatisasi. Ditambah lagi bahwa privatisasi Chili ternyata sukses yang ditandai dengan penyebaran kepemilikan saham meningkat, perusahaan swasta menjadi lebih efisien, membuka kesempatan investasi, berkurangnya ketergantungan pada sektor publik. Privatisasi di Chili dilakukan dalam 2 (dua) gelombang, yaitu gelombang I (1974-1979) dan gelombang II (1984-1989). Selama periode tersebut telah berhasil diprivatisasi sebanyak 550 BUMN, dan sumbangan BUMN terhadap PDB turun dari 39 persen menjadi 16 persen. Pada gelombang I, privatisasi dijual terbatas dalam bentuk paket untuk mendapatkan harga yang tinggi. Kurangnya modal swasta, maka pemerintah memberi kredit. Ternyata di kemudian hari pemilik yang baru mengalami kebankrutan sehingga BUMN yang telah diprivatisasi kemudian dibeli kembali oleh pemerintah. Kemudian pada gelombang II dilakukan penjualan kembali BUMN secara lelang, dan sebagian besar dibeli secara patungan oleh perusahaan lokal dan asing. Selebihnya dijual secara ‘popular capitalism’, berupa penawaran saham pada masyarakat dengan memberikan kredit tanpa bunga. Sementara BUMN yang baru pertama kali diprivatisasi, diitawarkan dengan cara ‘labor capitalism’ berupa penawaran pada karyawan, ‘institutional capitalism’ berupa penawaran pada institusi seperti yayasan dana pensiun (Siahaan, 2000). Hachette dan Luders (1993) menganalisis proses privatisasi di Chili dan menyimpulkan: (i) keberhasilan privatisasi Chili menunjukkan bahwa privatisasi di negara berkembang dapat berjalan dengan baik. Meskipun pasar tidak sempurna di negara berkembang tetapi tetap dapat berfungsi baik untuk menghasilkan harga penjualan saham yang memadai dan mendorong perusahaan privatisasi bekerja efisien. Sumber daya finansial selalu ada walaupun di negara berkembang. BUMN dapat dijual Dampak Privatisasi di Indonesia

40

pada masyarakat atau pihak asing; (ii) Beragam BUMN dan aktifitasnya dapat diprivatisasi. Pada kasus utilitas publik (monopoli alamiah) dan pelayanan sosial, maka regulasi dan pengendalian yang memadai, kebijakan ekonomi yang tepat adalah hal mendasar untuk mencapai efisiensi; (iii) beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, melengkapi persyaratan sebelumnya, untuk mensukseskan privatisasi yang terkait dengan aspek politis dan intitusi adalah (a) kepemimpinan; (b) dukungan politis; (c) transparan, pelibatan karyawan dan masyarakat akan meningkatkan dukungan; (d) pengembangan pasar modal; (iv) privatisasi butuh waktu. Dibutuhkan pembenahan sistem, kebijakan, penyiapan dana dan personil. Salah satu kritik terhadap proses privatisasi di Chili adalah kurangnya transparansi dalam prosesnya. Hal ini mungkin dikondisikan oleh bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh militer, dan bentuk privatisasi yang dilakukan secara massal. Walaupun demikian tujuan privatisasi tersebut berupa penyebaran pemilikan saham, dan peningkatan penerimaan pemerintah dapat dicapai. 2.6.8 Negara Transisi14 Satu dekade lalu, dengan pecahnya Uni Sovyet, dan dimulainya reformasi orientasi pasar di banyak negara Eropa Timur dan Tengah, maka privatisasi menjadi suatu jalan keluar dari ketidakefisienan perencanaan terpusat. Ternyata terdapat dua pelajaran penting yang didapatkan yaitu (i) perusahaan swasta selalu lebih baik kinerjanya dibanding BUMN. Dengan kata lain, setiap langkah privatisasi lebih baik dari pada tidak sama sekali, tanpa mempedulikan apakah telah tercipta kestabilan pasar dan lingkungan yang kompetitif; (ii) perusahaan swasta yang mulai dari bawah menunjukkan kinerja terbaik, disusul BUMN yang diprivatisasi dan dikendalikan orang luar (non birokrat), baru kemudian BUMN. Kendala ‘soft budget’, yang ditandai masih diberikannya subsidi, bunga pinjaman lunak, penghapusan hutang, menghalangi restrukturisasi perusahaan. Pihak manjemen akan lebih banyak melakukan lobby dibanding melaksanakan strukturisasi. Terdapat kecenderungan menyimpulkan bahwa pasar bebas dan lingkungan kompetitif lebih penting dari pada metode privatisasi (Gardner, 1999)

14

Negara transisi adalah negara yang sedang dalam proses perubahan dari ekonomi terpusat menuju ekonomi pasar. Dampak Privatisasi di Indonesia

41

2.6.9 Perbandingan AntarNegara Berdasar beberapa hasil survei perbandingan kinerja perusahaan swasta dan BUMN serta dampak privatisasi BUMN pada berbagai negara, ternyata hasilnya menunjukkan bahwa (i) kinerja perusahaan swasta bisa lebih efisien dari BUMN dan sebaliknya; (ii) perubahan pemerintahan tidak berdampak pada kinerja perusahaan (swasta dan BUMN); (iii) privatisasi dapat meningkatkan pertumbuhan produktifitas tenaga kerja dan total faktor, dan sebaliknya tidak mempunyai pengaruh yang signifikan; (iv) perubahan kepemilikan berdampak kecil; (v) BUMN dengan pasar kompetitif lebih baik kinerjanya (Pollitt, 1999) Tabel 9. Beberapa Hasil Penelitian Perbandingan BUMN Antarnegara Penelitian Hutchinson (1991)

Bishop dan Thompson (1992)

Haskel dan Szymanski (1992)

Bishop dan Green (1995)

Koedijk dan Kremers

Parker dan Martin (1997)

Sasaran Membandingkan efisiensi perusahaan swasta dan BUMN dan dampak perubahan rezim terhadap kinerja perusahaan Meneliti pengaruh privatisasi terhadap perubahan tingkat efisiensi Menguji 4 hipotesis tentang dampak kepemilikan dan kompetisi terhadap efisiensi Meneliti kinerja BUMN yang diprivatisasi

Menghitung dampak regulasi pasar tenaga kerja dan produk terhadap pertumbuhan output Meneliti pengaruh privatisasi terhadap kinerja perusahaan

Data

Hasil

Statistik deskriptif dan analisis OLS dari produktifitas tenaga kerja, keuntungan, dan paduan teknologi.

Metode

17 perusahaan termasuk 6 BUMN yang diprivatisasi, periode 19701986

Perusahaan swasta lebih efisien dari BUMN Perubahan pemerintahan tidak mempunyai dampak terhadap kinerja perusahaan dan BUMN

Tingkat output, produktifitas tenaga kerja, dan produktifitas total faktor Regresi Produktifitas total factor

9 BUMN, 1970-1990

Peningkatan pertumbuhan rata-rata produktifitas tenaga kerja dan total factor

12 BUMN yang diprivatisasi, 1972-1988

Keuntungan, penjualan, gaji dan data tenaga kerja

9 BUMN, 1979-1994

Regresi pertumbuhan output per kapita terhadap ukuran tingkat regulasi

11 negara masyarakat ekonomi Eropa, 19811993

Kompetisi meningkatkan produktifitas Perubahan kepemilikan mempunyai dampak kecil. BUMN dengan pasar kompetitif lebih baik kinerjanya. Perbandingan produktifitas total factor menunjukkan kinerja swasta dan BUMN sama saja Perubahan regulasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Produktifitas tenaga kerja, produktifitas factor total, pertumbuhan nilai tambah/tenaga kerja dan keuntungan

11 BUMN yang diprivatisasi, 1973-1995

Tidak ada perbaikan produktifitas. Tingkat kompetisi berpengaruh terhadap kinerja

Sumber:Pollitt, 1999


42

2.6.10 Dampak Privatisasi per Bidang Usaha Dari beberapa studi terhadap perbandingan kinerja perusahaan negara dan swasta pada berbagai bidang usaha yang dikumpulkan oleh Hanke (1987) pada berbagai negara, maka efisiensi perusahaan swasta relatif lebih baik. Adapun hasil studi tersebut adalah: A.

Administrasi Di AS, fungsi administrasi lebih murah, lebih cepat dengan kesalahan lebih

sedikit jika dilaksanakan oleh sektor swasta. B.

Penerbangan Bukti di Australia menunjukkan perusahaan swasta lebih efisien. Mereka

beroperasi dengan peralatan, tarif, rute yang sama. Perusahaan swasta mengangkut dua kali lebih banyak. Pendapatan per pekerja perusahaan swasta lebih tinggi 12 persen. C.

Perbankan Studi di Australia menunjukkan bank BUMN mempunyai tingkat keuntungan

terhadap aset, dan keuntungan terhadap modal lebih rendah. D.

Pekerjaan Pemeliharaan dan Pengelolaan Gedung Pekerjaan pemeliharaan gedung Departemen Pertahanan AS diswastakan dan

menghasilkan penghematan sekitar 5-25 persen. Beberapa sekolah umum di New York juga melakukan hal yang sama dan menghasilkan penghematan rata-rata 14 persen. Di Jerman juga menunjukkan hasil yang relatif sama, bahkan dengan penghematan yang lebih besar. E.

Listrik Perbandingan 95 perusahaan listrik negara dan 47 perusahaan swasta di AS

menunjukkan biaya per kilowatt-jam lebih tinggi rata-rata 21 persen pada perusahaan negara. F.

Rumah Sakit Sistem pelayanan kesehatan terbesar di AS yang dikelola oleh pemerintah

melalui Veterans Administration (V.A.) menunjukkan biayanya lebih mahal dibanding sistem swasta. G.

Pelayanan Pos Pelayanan pos di AS ditangani baik oleh perusahaan negara maupun swasta.

Perusahaan swasta menangani dua kali lebih banyak pengiriman, dengan tarif lebih Dampak Privatisasi di Indonesia

43

rendah, pengiriman lebih cepat, dan mempunyai tingkat kerusakan yang lebih rendah. Lebih jauh, perusahaan menghasilkan untung sementara perusahaan negara merugi. H.

Kereta Api Produktifitas pegawai Amtrak, perusahaan KA milik pemerintah AS, kurang

dibanding produktifitas empat perusahaan swasta lainnya. I.

Jalan Raya Pemeliharaan

jalan

raya

merupakan

salah

satu

usaha

yang

dapat

diperbandingkan di negara berkembang. Evaluasi rinci dari biaya pemeliharaan jalan di Brasil memperlihatkan penanganan oleh swasta melalui sistem kontrak lebih murah dibanding yang dilakukan oleh Departemen Jalan Raya Nasional Brasil. J.

Transportasi Kota Di Australia, biaya sistem transportasi perkotaan per kilometer yang ditangani

swasta hampir 42 persen lebih murah dari pada sistem yang ditangani negara. DI Jerman Barat, biaya rata-rata nasional per kilometer 160 persen lebih mahal jika ditangani negara. Di New York, biaya lebih murah 10 persen jika ditangani swasta. Di Istanbul dan Calcutta juga menunjukkan kondisi yang sama, K.

Telekomunikasi Perusahaan telekomunikasi dimiliki oleh pemerintah di sebagian besar negara

kecuali Amerika Serikat. Tetapi antara tahun 1981 sampai 1998, sebanyak 31 BUMN di 25 negara diprivatisasi baik total maupun sebagian melalui penawaran saham umum. Pada sebagian besar kasus, saham yang ditawarkan merupakan penawaran terbesar di masing-masing negara, bahkan tercatat ada yang mencapai lebih dari 30% dari keseluruhan kapitalisasi pasar modal di negara yang bersangkutan. Sebuah studi terbaru menemukan bahwa keuntungan, output, efisiensi operasional dan investasi modal meningkat signifikan setelah privatisasi, semenrtara jumlah tenaga kerja dan jumlah hutang berkurang tajam. Hampir seluruh BUMN telekomunikasi menghadapi regulasi baru pada saat diprivatisasi, dan banyak pemerintahan mempertahankan sahamnya yang signifikan. Kedua faktor ini mempengaruhi kinerja keuangan. Beberapa kondisi setelah privatisasi adalah: 

Kompetisi mengurangi keuntungan, dan jumlah tenaga kerja dan efisiensi monopoli pemerintah setelah privatisasi. Sementara pembentukan instansi pengatur (regulator) independen meningkatkan output.


44



Mempertahankan kepemilikan pemerintah berhubungan dengan peningkatan hutang dan pengurangan tenaga kerja, sementara pengaturan harga meningkatkan keuntungan.. Dapat disimpulkan bahwa dampak finansial privatisasi terhadap BUMN

telekomunikasi tergantung sebagian besar pada struktur pasar kompetisi yang baru, pasar yang setara, pengaturan harga dan instansi pengatur independen. Dampak tersebut dapat negatip tetapi konsumen dan kondisi ekonomi mendapatkan keuntungan dari proses ini (Bortolotti, 2001) Privatisasi di Inggris memperlihatkan bahwa privatisasi British Telecom menunjukkan kesuksesan dalam banyak hal, harga menjadi murah, sementara produktifitas dan keuntungan meningkat. British Telecom setelah privatisasi ternyata mampu meningkatkan jumlah saluran telepon sebesar 30 persen. Pertumbuhan produktifitasnya naik dari 1,9 persen per tahun (1979-1983) menjadi 3,2 persen per tahun (1983-1987), yang menunjukkan kenaikan hampir 70 persen. British Gas berhasil menawarkan harga jual pada pelanggan industri dengan 30 persen lebih murah dibandingkan tarif sebelumnya (Wibisono, 1996). Vogelsang dkk, (1994) menyelenggarakan analisis untung-rugi sosial terhadap privatisasi BT yang menunjukkan dampak positip. Keseluruhan masyarakat memperoleh keuntungan 10 Miliar Poundsterling, yang sebagian terbesar mengalir ke konsumen (Pollitt, 1999). Vogelsang dkk. mencatat bahwa perbaikan produktiftas dihasilkan dari perbaikan teknik dan bukan hanya privatisasi, meskipun privatisasi mendorong pembentukan modal. Regulasi mempengaruhi harga. Privatisasi mendorong investasi dan regulasi menguntungkan konsumen. Privatisasi tidak menunjukkan pengaruh pada perbaikan efisiensi operasi sampai pada saat dilakukan PHK karena ketatnya kompetisi.

Sebelumnya

pertumbuhan

produktifitas

merupakan

fungsi

dari

pertumbuhan output, yang merupakan bagian dari pengaruh menurunnya tarif. Kompetisi merupakan media utama meningkatkan pelayanan dan menurunkan tarif di sektor telekomunikasi (Pollitt, 1999). 2.6.11 Beberapa Fakta Penting Dari beberapa pengalaman pelaksanaan privatisasi di manca negara, maka dapat dikemukakan beberapa fakta yang penting yaitu: (i) Pertama. Privatisasi berjalan Dampak Privatisasi di Indonesia

45

lebih lancar jika pemimpin pemerintahan mempunyai komitmen politis yang kuat terhadap reformasi ekonomi; (ii) Kedua. Privatisasi tidak mudah. Tantangan dari berbagai pihak yang mempunyai ‘vested interest’, BUMN yang tidak layak jual dan tidak menarik bagi investor; ketakutan investor asing terhaadap keamanan negara merupakan beberapa penghambat privatisasi; (iii) Ketiga. Model privatisasi

tidak

hanya satu, tetapi beragam dengan kemungkinan sukses/gagal yang sama. Walaupun tidak ada model yang berlaku untuk semua situasi, tetapi dapat dikatakan bahwa prospek privatisasi terbaik pada negara yang mempunyai mekanisme finansial yang mendukung privatisasi; (iv) Keempat. Bahkan negara maju tetap berekprimen dengan privatisasi. Contohnya Inggris yang telah melakukan privatisasi 40 persen dari BUMNnya, namun debat tentang privatisasi tetap hangat.; (v) Kelima. Privatisasi tidak hanya sekedar menjual aset ke sektor swasta. Tetapi juga berarti meningkatkan kebebasan pasar, dan mengurangi regulasi pemerintah, dan kebijakan makro lainnya. 3. 3.1

Privatisasi di Indonesia Latar Belakang dan Sejarah BUMN Cikal bakal BUMN di Indonesia telah dikenal jauh sebelum terbentuknya

negara Republik Indonesia. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, cikal bakal BUMN tersebut antaranya adalah Pandhuisdinst (pegadaian). Setelah Indonesia merdeka, usaha negara dimasukkan dalam pasal 33 UUD 1945,. Dalam pasal tersebut disebutkan 3 pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional yaitu usaha swasta, usaha negara dan koperasi. Hal ini yang menjadi legitimasi keberadaan BUMN. Selain itu juga adanya kesadaran keterbatasan kemampuan sektor swasta, dan keinginan mengurangi ketergantungan pada pihak asing (Anwari, 1998) Pada awal kemerdekaan, BUMN di Indonesia sebagian besar berasal dari proses nasionalisasi perusahaan Belanda, yang pada kurun waktu 1957-1963 mencapai 630 buah, bahkan meningkat sampai 822 buah pada tahun 1966. Pada masa Orde Baru dilakukan penciutan BUMN, sehingga jumlahnya berkurang menjadi sekitar 200 perusahaan (Ruru, 1996). Pada masa setelah Orde Baru jumlah BUMN relatif tetap. 3.2

Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1988 memberikan pengertian BUMN

mencakup (i) Badan Usaha yang dimiliki seluruhnya oleh Negara; (ii) Badan usaha yang tidak seluruhnya dimiliki negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN, Dampak Privatisasi di Indonesia

46

yaitu (a) BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dan pemerintah daeah; (b) BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dan BUMN lain; (c) BUMN yang merupakan badan usaha patungan dengan pihak swasta (nasional/asing) dengan negara memiliki saham mayoritas (minimal 51%); (iii) Anak perusahaan BUMN, yaitu perusahaan yang sahamnya sebagian besar (minimal 51%) atau seluruhnya dimiliki oleh BUMN. Pada saat sekarang, BUMN dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bentuk 15 yaitu (i) Perum, yaitu BUMN yang berusaha dibidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum disamping mendapatkan keuntungan, dan modal seluruhnya milik negara; (ii) Persero, yaitu BUMN yang bertujuan memupuk keuntungan dan bergerak diluar bidang usaha Perum, modal seluruhnya/sebagian milik negara. Disamping itu, terdapat bentuk lain BUMN yang diatur khusus yaitu bank pemerintah dan Pertamina. Secara umum penggolongan BUMN dapat diklasifikasikan dalam 6 (enam) kategori yaitu: (i) usahanya bersifat tugas perintisan dan pembangunan prasarana tertentu; (ii) menghasilkan barang yang dengan pertimbangan keamanan dan kerahasiaan harus dikuasai oleh negara; (iii) didirikan atas pertimbangan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah; (iv) didirikan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat; (v) didirikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku harus dimiliki dan dikelola pemerintah; (vi) usahanya bersifat komersil dan fungsinya dapat dilakukan oleh swasta. 3.3

Tujuan Pendirian BUMN Secara umum terdapat 2 (dua) tujuan pendirian BUMN yaitu (i) fungsi

komersil, antaranya memberi sumbangan bagi perekonomian nasional, mengadakan pemupukan dana; (ii) fungsi non-komersil, antaranya menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta, merintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta, memberikan bimbingan pada swasta, menunjang program pemerintah. Siahaan (2000) berdasar sejarah dan latar belakang pendirian BUMN menyimpulkan alasan mempertahankan BUMN yaitu: (i) argumen warisan historis, menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam perekonomian nasional melalui 15

Sebelumnya berdasar UU No. 9 Tahun 1969, BUMN dibagi 3 (tiga) kategori yaitu Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan umum (perum), dan perusahaan persero Dampak Privatisasi di Indonesia

47

BUMN merupakan warisan sejarah; (ii) preferensi ideologis dan konsolidasi kekuatan politik dan ekonomis, dimaksudkan bahwa langkah pemerintah mempunyai landasan ideologis sebagaimana tercantum dalam pasal 3 UUD 1945; (iii) jawaban pragmatis terhadap masalah ekonomi; (iv) dorongan institusi internasional dan negara donor. 3.4

Kontribusi BUMN dalam Perekonomian Nasional BUMN beroperasi di hampir seluruh sektor perekonomian dan beberapa

diantaranya bergerak dalam industri hulu. Hal ini menjadikan BUMN tumpuan harapan kinerja industri hilir. Artinya kinerja industri hilir banyak bergantung pada tingkat efisiensi BUMN (Ruru, 1996). Peranan BUMN di Indonesia dalam perekonomian nasional relatif tinggi 16. Sumbangan BUMN, tidak termasuk migas, pada Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 12% , melampaui negara-negara di Asia seperti Thailand (3,6%), Korea (6,4%). Peranan BUMN di Indonesia cenderung menurun, jika dibandingkan dengan kondisi tahun 1984 dengan kontribusi BUMN masih sekitar 15 persen. Investasi BUMN menunjukkan penurunan. Pada tahun 1990, proporsi investasi BUMN non-migas terhadap total investasi adalah sebesar 13 persen, turun dari 23 persen pada tahun 1985. Walaupun menunjukkan kecenderungan penurunan sumbangan terhadap PDB dan investasi, tetapi beberapa aspek masih menunjukkan peningkatan yaitu (i) sumbangan finansial masih menunjukkan peningkatan Dividen dari Rp. 0,75 Triliun (1990) menjadi Rp. 1,25 triliun (1994); PPh Badan dari Rp. 2,6 Triliun (1990) menjadi Rp. 3,5 Triliun (1994); PPN (dengan asumsi 10 persen) diperkirakan mencapai Rp. 8,4 triliun (1994); (ii) penyediaan Barang dan Jasa. Kontribusi penyediaan barang/jasa dari Rp. 62,2 Triliun (1990) menjadi Rp. 83,7 triliun (1994); (iii) Kesempatan Kerja. Kontribusi kesempatan kerja mencapai 1,02 juta orang (1994); (iv) Kontribusi Sosial. Kontribusi sosial (dana PUKK) sampai tahun 1994 telah digulirkan sebesar Rp. 500,1 miliar; (v) Total Aset. Total aset BUMN mencapai Rp. 291,9 triliun (1990) atau 82,3 persen dari PDB Indonesia. Dibandingkan dengan total aset konglomerat Indonesia hanya sebesar Rp. 227,3 Triliun.

16

Perbandingan dengan negara lain dibahas lebih rinci pada sub.bab 2.6 terdahulu.


48

3.5

Profil BUMN

3.5.1 Jumlah dan Pengelompokan BUMN per Bidang Usaha Jumlah seluruh BUMN pada tahun 1998 adalah 144 perusahaan. Jumlah BUMN terbesar pada bidang agro industri (22.9%), logistik (22.2%), jasa keuangan (13.2%), dan konstruksi (12.5%) Penjualan terbesar diraih BUMN bidang bidang jasa keuangan merupakan 42,4% dari total penjualan BUMN, disusul bidang agroindustri (14,3%), energi (9,9%), pariwisata (9.7%). Bidang lainnya relatif kecil proporsinya. Aset terbesar pada kelompok usaha jasa keuangan mencapai 58% dari total aset BUMN, disusul bidang energi (15%). Bidang lainnya relatif kecil proporsinya. Selengkapnya pada Tabel 10 (halaman berikut) 3.5.2 Jumlah dan Pengelompokan BUMN berdasar Nilai Penjualan Proporsi terbesar dari Nilai penjualan BUMN diraih oleh kelompok penjualan diatas Rp. 1 Trilun, sementara kelompok penjualan lainnya relatif jauh lebih kecil. Selengkapnya pada Tabel 11. Tabel 11

Pengelompokan BUMN berdasar Nilai Penjualan

Kelompok Penjualan (Rp. M) > 1000 500 – 1000 250 – 500 100 – 250 < 100

Jumlah BUMN 12 4 15 46 107

Penjualan (Rp.M) 44.536 2.433 4.810 7.472 2.860

Penjualan (%) 71.7 3.9 7.7 12.0 4.6

Sumber: Profil dan Anatomi BUMn Edisi 3 Volume 1.

3.5.3 Jumlah dan Pengelompokan BUMN berdasar Nilai Aset Proporsi terbesar dari Nilai aset BUMN didominasi oleh kelompok aset diatas Rp. 1 Trilun, sementara kelompok aset lainnya relatif jauh lebih kecil. Tabel 12

Pengelompokan BUMN berdasar Nilai Aset

Kelompok Penjualan (Rp. M) > 1000 500 – 1000 250 – 500 100 – 250 < 100

Jumlah BUMN 20 13 20 45 86

Penjualan (Rp.M) 168.073 8.363 6.323 7.249 11.057

Penjualan (%) 83.6 4.2 3.1 3.6 5.5



49

Tabel 10 Pengelompokan BUMN per Sektor Tahun 1998 (Triliun Rupiah) Bidang Usaha 1. Jasa Keuangan

Penjualan 61.1 (42,4%)

Aset 271.5 (58%)

Jumlah 19 (13.2%)

2. Agroindustri Dan konsumer

20.2 (14,3%)

26.3 (5.6%)

33 (22.9%)

3. Energi

14.3 (9.9%) 13.9 (9.7%)

70 (15%) 13 (0.6%)

3 (2.1%) 10 (6.9%)

5. Telekomunikasi Dan Media 6. Industri Strategis

8.8 (6.1%) 8.4 (5.8%)

28.8 (6.2%) 14.7 (3.1%)

4 (2.8%) 13 (9%)

7. Logistik

8.1 (5.6%)

20.3 (4.3%)

32 (22.2%)

8. Pertambangan

3.9 (2.7%) 3.4 (2.4%)

5.8 (1.2%) 13 (2.8%)

4 (2.8%) 18 (12.5%)

1.9 (1.1%) 144 (100%)

3.2 (0.7%) 466.6 (100%)

8 (5.6%) 144 (100)

4. Pariwisata

9. Konstruksi dan Bhn bangunan

10. Kehutanan, Kertas, Kayu Total

Nama Perusahaan Bank Mandiri, PT. Bank BTN, PT. Bank BNI, PT. Bank BRI, PT. Danareksa, PT. Bahana, PT. PANN MF, PT. Kliring JBK, PT AS. Jasindo, PT. AS. Jiwasraya, PT. AS Jasa Raharja, PT. ASEI, PT. RUI, PT. Taspen, PT. ASABRI, PT. Askes, PT. Jamsostek, PT. Askrindo, PT. PP Berdikari. PT PN I-XIV, PT RNI, PT Pusri, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kujang, PT PIM, PT Petrogres, PT AAI, PT Sang Hyang Sri, PT Pertani, PT perikanan S Besar, PT Perikani, PT Usaha Mina, PT Tirta Raya Mina, PT Indo Farma, PT Kimia Farma, PT Bio Farma, PT Garam, PT Industri Soda Ind, PT Iglas. PT PLN, PT PGN, PT Kanebo PT garuda, PT Merpati, PT AP I, PT AP II, PT WNI, PT HII, PT Natour, PT IWC Borobudur-Prambanan, PT Perhotelan dan Perkantoran Ind, PT BTDC PT Indosat, PT Telkom, PT Pradnya Paramita, PT Balai Pustaka PT IPTN, PT PAL Ind, PT IKI, PT Pindad, PT Dahana, PT INKA, PT LEN Industri, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Batan Teknologi, PT INTI, PT PPLI. PT Pelindo I-IV, PT VIP, PT bahtera Adhi Guna, PT Djakarta Lloyd, PT PELNI, PT Rukinda, PT ASDP, PT Dok Kodja Bahari, PT Dok Perkapalan Sby, PT Jasa Marga, PT JIEP, PT SIER, PT Pos Ind, PT Suadinda, PT Surveyor Ind, PT KBN, PT Kaw Industri Cilacap, PT Kaw Industri Medan, PT Kaw Industri Makasar, PT PDIP Batam, PT BKI, PT Survey Udara Peers, PT Sarinah, PT Cipta Niaga, PT Kerta Niaga, PT Mega Eltra, PT Pantja Niaga, PT Dharma Niaga, PT BGR. PT Timah, PT Aneka Tambang, PT Toba Bukit Asam, PT Sarana Karya PT Istaka Karya, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, PT Nindya Karya, PT Hutama Karya, PT Adhi Karya, PT Amarta Karya, PT Indra Karya, PT Indah Karya, PT Virama Karya, PT Yodya Karya, PT Bina Karya, PT Pembang Perumahan, PT Brantas Abipraya, PT Rekayasa Industri, PT Semen Gresik, PT Semen Baturaja, PT Semen Kupang PT Inhutani I-V, PT Kertas Leces, PT Kertas Padalarang, PT Kertas Kraft Aceh. Daftar diatas tidak termasuk kepemilikan minoritas seperti Freeport dan lain-lain.

Sumber: Pranoto (2000)


50

3.5.4 Jumlah dan Pengelompokan BUMN berdasar Jumlah Laba Berbeda dengan proporsi nilai penjualan dan nilai aset yang terlihat senjang antar kelompok, maka proporsi jumlah laba antar kelompok laba relatif berimbang. Selengkapnya pada Tabel 13 Tabel 13

Pengelompokan BUMN berdasar Jumlah Laba

Kelompok Laba (Rp. Miliar) > 500 100 – 500 50 – 100 25 – 50 < 25

Jumlah BUMN 2 8 13 15 130

Jumlah laba (Rp. Miliar) 1.622 1.253 885 532 597

Proporsi Aset (%) 33.1 25.6 18.1 10.8 12.2


3.6 Kinerja BUMN Dari sekitar 160 BUMN pada tahun 1997, maka berdasar kriteria RLS terdapat 41 BUMN (25,2 persen) berkategori sangat sehat, 33 BUMN (20,8 persen) sehat, 29 BUMN (18,2 persen) kurang sehat, dan 57 BUMN (35,8 persen) tidak sehat. Dengan demikian kinerja BUMN di Indonesia masih kurang memadai, terutama jika dikaitkan dengan return on assets (ROA) rata-rata BUMN periode 1988-1996 tidak pernah melampaui angka 4 persen, bahkan untuk tahun 1997 hanya 2,7 persen (Suwandi, 2001). 3.7 Perkembangan Privatisasi 3.7.1 Latar Belakang Privatisasi Privatisasi di Indonesia dimulai dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1988 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740 dan 741/KMK.00/1989 yang dijadikan landasan pelaksanaan privatisasi. Pelaksanaan Privatisasi dilatarbelakangi oleh 3 (tiga) hal yaitu

(i) kondisi keuangan negara.

Jatuhnya harga minyak sejak tahun 1983 dan mencapai puncaknya tahun 1986 mengakibatkan terjadinya kesulitan keuangan negara. Pendapatan negara dan devisa semakin berkurang, sementara kewajiban negara membayar hutang semakin besar. Kondisi ini mendorong pemerintah mencari sumber lain atau mengurangi pengeluaran. Salah satu cara adalah mengurangi subsidi dan penyertaan modal pemerintah pada BUMN; (ii) globalisasi. Salah satu ciri globalisasi adalah ‘ekonomi tanpa batas negara’


51

yang mengakibatkan persaingan ketat antar perusahaan baik swasta maupun BUMN. Peningkatan efisiensi BUMN menjadi keniscayaan; (iii) meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik (Ruru, 1996). Perangkat peraturan yang mendukung program privatisasi bertambah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 1990 tentang perusahaan persero yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal yang kemudian sebagian dirubah melalui PP Nomor 59 Tahun 1996. Dengan dikeluarkannya peraturan ini maka terbuka peluang BUMN go public. Sampai tahun 1996, tepat sebelum terjadinya krisis ekonomi, jumlah BUMN yang masuk pasar modal telah mencapai 7 (tujuh) BUMN yaitu PT. Semen Gresik (1991); PT. Indosat (1994), PT. Tambang Timah (1995), PT. Telkom (1995), Bank BNI (1996), PT. Indofarma; PT. Kimia Farma. Masih terdapat beberapa kegiatan privatisasi lagi seperti Kerja Sama Operasi (KSO) PT. Telkom. Memasuki tahun 1997 ditandai dengan terjadinya krisis ekonomi, maka langkah privatisasi menjadi salah satu prioritas pemerintah terutama setelah Indonesia menjadi pasien IMF. Program privatisasi bahkan tercantum dalam Letter of Intention (LOI). Sejak awal program tahun 1998 sampai Maret 1999 hanya 2 (dua) transaksi yang terlaksana. Penjualan saham minoritas di PT. Semen Gresik pada Cemex (Meksiko), dan PT. Indofood Sukses Makmur. Banyak BUMN lainnya yang terhambat proses privatisasinya karena adanya penolakan dari publik. Salah satunya Privatisasi PT. Krakatau Steel terhambat karena adanya penolakan dari kalangan direksi sendiri. Memasuki tahun anggaran 1999/2000, pemerintah mentargetkan pendapatan sebesar Rp. 13 Triliun. Seperti periode sebelumnya, hasilnya jauh dari harapan, meskipun terjadi privatisasi PT. Pelindo II (Rp. 1,89 Triliun), PT. Pelindo III (Rp. 1,52 Triliun), PT. Telkom (Rp. 3,27 Triliun). Tahun anggaran 2000, bahkan tidak terjadi transaksi sama sekali dari target sebesar Rp. 6,5 Triliun. Target tersebut kemudian dilanjutkan dalam tahun anggaran berikutnya. Meskipun demikian pemerintah tetap mentargetkan jumlah BUMN yang akan diprivatisasi cukup besar untuk tahun anggaran 2002 yang mencapai 25 BUMN. Sebenarnya masih banyak metode privatisasi yang dilakukan selain go public, tetapi keterbatasan informasi menyebabkan sulitnya mengetahui kemajuannya. Dampak Privatisasi di Indonesia

52

Diantaranya tercatat penggunaan metode penjualan langsung dalam privatisasi PT. Intirubdan PT. Kertas Gowa. BUMN yang terpantau melakukan KSO adalah PT. Telkom.Privatisasi manajemen dilakukan pada PT. Danareksa dan PT. Bahana dengan menunjuk direksi dari swasta. Selain itu, dilakukan juga tukar guling pada PT. Sandang (Bachtiar, 1998). 3.7.2 Tujuan dan Manfaat Privatisasi Tujuan pemerintah melakukan privatisasi adalah (i) menghimpun dana dari pemilikan saham di BUMN dan menggunakan hasilnya untuk mengurangi hutang pemerintah; (ii) menghimpun dana bagi keperluan pengembangan usaha BUMN yang bersangkutan; (iii) meningkatkan produktifitas, efisiensi dan daya saing BUMN melalui disiplin pasar; (iv) meningkatkan citra negara melalui keberhasilan privatisasi BUMN terbaik; (v) mengembangkan pasar modal di Indonesia. Selain manfaat dari segi ekonomi yang diantaranya berupa tersedianya tambahan dana untuk pembayaran utang pemerintah, dan BUMN memperoleh alternatif pendanaan dari masyarakat untuk pengembangan usaha, maka beberapa manfaat lain yang ditengarai diperoleh dari privatisasi adalah (i) meningkatnya profil perusahaan di mata publik; (ii) meningkatnya citra negara di lingkungan internasional; (iii) terciptanya akses pada sumber pndanaan publik; (iv) mengetahui nilai pasar perusahaan; (v) proses pengambilan keputusan manjemen menjadi lebih sederhana; (vi) berkurangnya campurtangan sekaligus memperoleh dukungan pemerintah (Ruru, 1996). 3.7.3 Kebijakan dan Strategi Privatisasi A.

Penilaian Kinerja BUMN Evaluasi kinerja BUMN mengacu pada Keputusan Menteri keuangan No.

826/KMK.013/1992 tentang tingkat kesehatan BUMN. Bobot terbesar adalah tingkat rentabilitas yakni 52,5 persen. Kriteria lainnya adalah likuiditas, dan solvabilitas.. Penekanan utama adalah kemampuan BUMN mencetak laba. Cara penilaian dengan menggunakan metode RLS (Rentabilitas, Likuiditas, Solvabilitas) cukup banyak mendapat kritik. Salah satunya dari PT. Jasa Marga. Penggunaan metode RLS tersebut kurang tepat untuk perusahaan dengan jangka waktu investasi lama. Mungkin sebaiknya kalaupun dipergunakan maka nilai RLS tersebut mempunyai batas ambang yang berbeda-beda untuk berbagai jenis BUMN. Sebagai Dampak Privatisasi di Indonesia

53

perbandingan, di Jepang Nihon Doro Kodan merupakan perusahaan tol terbesar di dunia. Ternyata RLS perusahaan tersebut tidak lebih baik dari PT. Jasa Marga. B.

Metode Privatisasi Masterplan Reformasi BUMN (1999) memperkenalkan metode privatisasi

antara lain: (i) Penawaran umum. Penjualan saham BUMN melalui pasar modal; (ii) Penempatan langsung (direct placement, strategic sale, private placement, trade sale). Penjualan saham BUMN kepada pihak lain dengan cara negosiasi, umumnya melalui tender; (iii) Management buyout (MBO). Pembelian saham mayoritas BUMN oleh suatu konsorsium yang diorganisasikan dan dipimpin oleh manajemen yang ada; (iv) Likuidasi. Menjual perusahaan sebagai usaha yang sedang berjalan atau dengan cara menjual aset; (v) Penjualan aset. Memisahkan aset BUMN yang bermasalah dan menjualnya ke swasta; (vi) Voucher schemes. Penduduk diberi voucher atau diberi kesempatan membeli dengan harga murah, kemudia menukar voucher tersebut dengan saham BUMN. (vii) Konsesi. Sewa aset untuk jangka waktu panjang, dan pemegang konsesi berhak menjalankan usaha dan berkewajiban memelihara aset dan juga menambahkan aset jika diperlukan; (viii) Sewa guna usaha (lease). Pemberian hak mengelola sekumpulamn aset untuk jangka waktu singkat, namun pemilik tetap bertanggungjawab memelihara dan menambah aset; (ix) Kontrak manajemen. Metode ini mirip sewa guna usaha, biaya manajemen berdasar kinerja; (x) contracting out. Memberikan kesempatan pada pihak swasta melalui kontrak untuk melaksanakan fungsi tertentu; (xi) Employee Share Ownership Plan (ESOP). Pemberian saham pada karyawan; (xii) Privatization Trust Fund. Kepemilikan dengan menggunakan Dana Perwalian Privatisasi. Pengelolaan saham diberikan oleh pemerintah pada dana perwalian yang akan mengelola portofolio, menerima dividen, dan menjaulnya pada saat yang tepat (Pranoto, 2000). C.

Rencana Privatisasi tahun 2002 Pada tahun 2002 direncanakan dilakukan privatisasi terhadap 25 BUMN yang

terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu kelompok BUMN yang merupakan kelanjutan rencana privatisasi BUMN tahun 2001 sebanyak 9 BUMN; dan kelompok usulan tahun 2002 sebanyak 16 BUMN. BUMN yang diprivatisasi tersebut beragam baik dalam jenis usaha, proporsi kepemilikan pemerintah, maupun metode privatisasi.


54

Berdasar metode privatisasi maka sebanyak 20 BUMN akan menggunakan metode ‘strategic sale’ yaitu pelepasan saham pada pihak swasta melalui perundingan langsung, sementara sisanya bervariasi mencakup penawaran terbuka, penjualan saham lewat pasar modal, penjualan saham pada karyawan/manajemen, atau gabungan beberapa metode. Hal yang baru terlihat dari adanya BUMN yang akan dilikuidasi.(PT. Indah Karya). Bidang usaha yang dominan adalah konsultan (6 BUMN), kertas (3 BUMN), semen, hotel, bandara, farmasi, (masing-masing 2 BUMN), dan selebihnya bergerak dalam usaha telekomunikasi, tambang, perabnkan, jasa keuangan, ban, tekstil, gelas (masing-masing 1 BUMN). Proporsi kepemilikan pemerintah pada BUMN yang akan diprivatisasi sebagian besar dalam bentuk pemilikan mayoritas yaitu sebanyak 10 BUMN (100 persen), 5 BUMN (51-99 persen), selebihnya sebanyak 9 BUMN merupakan BUMN dengan proporsi pemilikan pemerintah minoritas (< 50 persen). PT. Semen Gresik tidak tercantum proporsi kepemilikannya. Rencana penjualan saham pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu penjualan seluruh saham, penjualan sebagian besar saham (menjadikan pemerintah menjadi pemegang saham minoritas), penjualan sebagian kecil saham (pemerintah tetap sebagai pemegang saham mayoritas). Penjualan seluruh saham direncanakan hampir pada sebagian besar BUMN yang akan diprivatisasi yaitu sebanyak 15 BUMN, yang mencakup seluruh BUMN dengan pemilikan pemerintah minoritas, BUMN bidang usaha konsultan. Sementara hanya 2 BUMN dengan pemilikan pemerintah mayoritas yang termasuk kategori ini. Penjualan sebagian besar saham direncanakan pada 1 BUMN yang bergerak dalam usaha farmasi. Penjualan saham sebagian kecil direncanakan pada 6 BUMN yang bergerak dalam usaha farmasi, tambang, perbankan, bandara, dan jasa keuangan. Dari proses privatisasi nantinya, maka hanya 6 BUMN yang tetap merupakan BUMN dengan pemilikan pemerintah mayoritas dari 8 BUMN yang tersisa dalam program privatisasi tahun 2002. Selengkapnya pada Tabel 14


55

. Tabel 14 No

Program Privatisasi BUMN, Tahun 2002

Nama BUMN

Usaha

Pemilikan Pemerintah (%)

Rencana Dijual (%)

Metode

Target

42 49 29 51 45 35 16.87 30

SS SS SS SS Pl/SS SS TO SS IPO

Maret Mei Juni Juni Juni/Okt Agustus Desember Juni

9.9 36.6 52.79 64 3.3 1.64 48.5 10 100 100 100 100 4.97 49 49

SS SS SS SS SS SS SS SS L AS/SS AS/SS AS/SS SS SS IPO/SS IPO/SS /EMBO

A Lanjutan Tahun 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PT Wisma Nusantara Internasional PT Angkasa Pura II PT Indofarma Tbk PT Kimia Farma Tbk PT. Indosat Tbk PT. Batubara Bukit Asam PT. Indocement TP Tbk PT. Semen Gresik Tbk *) PT. Bank Mandiri **)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PT. Intirub PT. Atmindo PT. Cambrics Primissima PT. Iglas PT. Jakarta International Hotel PT. Kertas Blabak PT. Kertas Padalarang PT. Kertas Basuki Rahmat PT. Indah Karya PT. Indra Karya PT. Virama Karya PT. Yodya Karya PT. Rukindo PT. Rekayasa Industri PT. Angkasa Pura I PT. Danareksa ***)

Hotel Bandara Farmasi Farmasi Telkom Tambang Semen Semen Perbankan

42 100 80.73 90.3 65 100 16.87 100

B. Usulan Tahun 2002 Produk ban Konsultan Tekstil Prod Gelas Hotel Kertas Kertas Kertas Konsultan Konsultan Konsultan Konsultan Pengerukan Konsultan Bandara Jasa Keu

Keterangan: *)  masih menunggu keputusan pemerintah **)  pelepasan saham portepel dari ‘enlarged capital’ ***)  menunggu restrukturisasi internal

9.9 36.6 52.79 64 3.3 1.64 48.5 10 100 100 100 100 100 4.97 100 100

Juli Juli Juli Agustus Agustus Sept Sept Sept Oktober Oktober Oktober Oktober Nop Nop Des -

SS = strategic sale AS = penjualan aset IPO = penawarn saham lewat pasar modal EMBO = penjualan saham pada manajemen/karyawan Pl = placement L = likuidasi

Sumber: Diolah dari Kompas, 24 Maret 2002

3.7.4 Masalah dan Hambatan Privatisasi Secara garis besar hambatan dan privatisasi di Indonesia adalah (i) belum adanya bukti bahwa privatisasi dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat; (ii) kurangnya sosialisasi tentang rencana privatisasi; (iii) belum adanya dasar hukum yang kuat paling tidak setingkat undang-undang bagi privatisasi BUMN; (iv) faktor internal termasuk kekhawatiran terjadinya PHK besar-besaran, hilangnya kemudahan yang dinikmati oleh direksi dan komisaris; (v) ketakutan pemda akan kehilangan sumber pemasukan (Kompas, 2002). Dampak Privatisasi di Indonesia

56

Prawiro (1989) mengemukakan masalah yang lebih terkait pada kinerja BUMN dan ideologi yaitu (i) kinerja BUMN yang kurang baik mengakibatkan nilai jual BUMN yang relatif rendah; (ii) kinerja yang kurang baik juga menjadi hambatan untuk memenuhi persyaratan masuk pasar modal; (iii) salah satu tugas BUMN adalah mendidik tenaga Indonesia, dan dengan privatisasi menjadi tidak tertangani; (iv) BUMN diberi hak monopoli karena beban sosial yang ditanggungnya tetapi dengan privatisasi maka beban tersebut tidak ada lagi sehingga seharusnya hak monopoli dihilangkan. Tetapi hak monopoli inilah yang sebenarnya menarik minat swasta membeli BUMN Sadli menekankan faktor ideologi yang menjadi hambatan proses privatisasi di Indonesia. Ada dua hal yang disorot yaitu (i) latar belakang sejarah bahwa BUMN merupakan hasil nasionalisasi perusahaan Belanda; (ii) terbentuknya BUMN sebagai amanat pasal 33 UUD 194517. Hambatan lainnya adalah proses privatisasi yang tidak transparan dan sepihak serta tidak terpantau oleh lembaga legislatif dan masyarakat yang menyebabkan terciptanya kuasi BUMN (Wibisono, 1987)18. Aviliani selain menyoroti faktor internal seperti penolakan manajemen dan pegawai, dan faktor keterbukaan sebagai kendala privatisasi, juga mengaitkan dengan konteks otonomi daerah yang menjadi alasan pemerintah daerah menolak privatisasi BUMN yang berlokasi di daerahnya.(Jurnal, 2002). 4.

Metode Penilaian Dampak Privatisasi Metode penilaian dampak privatisasi yang dikemukakan oleh Andic (1990)

akan dipergunakan dalam studi ini dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi data yang tersedia. Sebagaimana telah dijelaskan sekilas pada bagian terdahulu, maka pada dasarnya metode ini merupakan modifikasi terhadap metodologi tradisional penghitungan tingkat pengembalian (internal rates of return), nilai sekarang (net present values) dan rasio untung-rugi (cost-benefit ratios), yang kemudian diaplikasikan kedalam metode evaluasi privatisasi.

17

Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 menyatakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. 18 Kuasi BUMN adalah perusahaan swasta dengan kewenangan menyerupai BUMN karena kedekatan pemilik perusahaan dengan pengamboil kebijakan di pemerintahan. Dampak Privatisasi di Indonesia

57

Andic membagi metodologinya dalam beberapa bagian yaitu: 4.1 Kriteria Dasar. Untuk menguji keakuratan dampak langsung dan tidak langsung privatisasi, maka dua kriteria dasar dipertimbangkan: 4.1.1 Nilai Tambah. Dalam mengevaluasi privatisasi harus ditentukan apakah nilai sekarang dari nilai tambah netto setelah privatisasi lebih besar dari nilai sekarang dari nilai tambah netto sebelum privatisasi. Ini merupakan kriteria dasar menilai dampak keseluruhan terhadap perekonomian. Nilai tambah netto adalah nilai gaji dan upah serta surplus sosial (pajak, dividen, laba ditahan, dana cadangan dan bantuan kegiatan sosial). Formula kriteria adalah:

P(NVA)p / P(NVA)g > 1

P(NVA)p  Nilai tambah netto sekarang setelah privatisasi P(NVA)g  Nilai tambah netto sekarang sebelum privatisasi NVA  Nilai Tambah netto

NVA = [gaji + upah] + surplus sosial

Surplus sosial  pajak, dividen, bunga pinjaman modal, sewa, laba ditahan, dana cadangan, dan bantuan/kegiatan sosial Jika hasilnya lebih besar atau sama dengan satu, maka kriteria berikut dapat dipertimbangkan. 4.1.2 Efisiensi. Pada konsep ini dilakukan perbandingan antara surplus sosial setelah privatisasi dengan sebelum privatisasi.. Kriteria tersebut diekspresikan sebagai

[P(NVA)p – P(W)p] / [P(NVA)g – P(W)g] > 1


58

W  gaji dan upah p  menunjukkan setelah privatisasi g  menunjukkan sebelum privatisasi

Surplus sosial setelah privatisasi harus lebih besar dari sebelum privatisasi untuk menunjukkan kesuksesan dari privatisasi tersebut. 4.2 Dampak Ekonomi Makro Dampak ekonomi makro meliputi dampak terhadap nilai tambah agregat, tenaga kerja, gaji dan upah, surplus sosial, anggaran, tabungan dan konsumsi. 4.2.1 Nilai Tambah Agregat Dampak terhadap nilai tambah agregat terjadi dalam dua tahap yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Penjumlahan dari dampak langsung dan tidak langsung merupakan dampak total terhadap nilai tambah agregat. Nilai tambah agregat dinyatakan sebagai selisih antara output dengan input.dan depresiasi. Perubahan langsung nilai tambah netto merupakan selisih antara nilai tambah netto setelah privatisasi dan sebelum privatisasi.

Langsung NVAp = Op - (MI + D)p NVAg = Og - (MI + D)g NVAd = NVAp - NVAg

NVA  nilai tambah netto O  output D  depresiasi MI  input NVAd  perubahan langsung nilai tambah netto Dampak tidak langsung dihitung dengan menggunakan ‘income multiplier’ dari sektor angkutan dan telekomunikai mengikuti kategori sektor dalam PDB Nasional.

Tidak Langsung NVAd x k = NVAi


59

NVAi  perubahan tidak langsung nilai tambah netto k  ‘income multiplier’ sektor manufaktur

Dampak total terhadap nilai tambah agregat merupakan penjumlahan dari dampak langsung dan dampak tidak langsung.

Total NVA = NVAd + NVAi

4.2.2 Tenaga Kerja Dampak privatisasi terhadap tenaga kerja dikelompokkan dalam dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung dihitung berdasarkan pertambahan tenaga kerja setelah privatisasi yang terjadi pada perusahaan yang bersangkutan dan pemerintah pusat sebagai akibat penambahan penerimaan dari hasil privatisasi. Formula dampak langsung privatisasi terhadap tenaga kerja adalah:

Langsung Ep – Eg + Ec = E

Ep  tenaga kerja setelah privatisasi Eg  tenaga kerja sebelum privatisasi Ec  tenaga kerja pemerintah pusat sebagai hasil penambahan penerimaan E  dampak langsung tenaga kerja

Dampak tidak langsung dimaksudkan adalah dampak terhadap tenaga kerja di sektor telekomunikasi dan sektor publik. Adapun formulasi dampak tidak langsung tersebut sebagai berikut


60

Tidak Langsung (Ep – Eg) x m = Ei Ec x mc = Ec

m  multiplier tenaga kerja sektor telekomunikasi mc  multiplier tenaga kerja sektor publik Ei  dampak tidak langsung tenaga kerja telekomunikasi Ec  dampak tidak langsung tenaga kerja sektor publik

Sementara dampak terhadap total tenaga kerja merupakan gabungan antara dampak langung dan dampak tidak langsung dengan formulasi sebagai berikut;

Total E + Ei + Ec

4.2.3 Gaji dan Upah Dampak privatisasi terhadap gaji dan upah dihitung dengan membandingkan kondisi penerimaan gaji dan upah setelah dan sebelum privatisasi, baik pada perusahaan yang bersangkutan maupun pada pemerintah pusat. Adapun formulasi dampak langsung privatisasi terhadap gaji dan upah adalah:

Langsung Wp = WBp - WBg Ec x Wc = Wcd

Wp  perubahan gaji dan upah setelah privatisasi WBp  gaji dan upah setelah privatisasi WBg  gaji dan upah sebelum privatisasi Wc  gaji dan upah rata-rata sektor publik Wcd  gaji dan upah pegawai pemerintah pusat hasil penambahan penerimaan privatisasi Dampak Privatisasi di Indonesia

61

Dampak tidak langsung privatisasi terhadap gaji dan upah diperhitungkan dari penambahan gaji dan upah terhadap perekonomian sebagai akibat privatisasi. Formulasinya sebagai berikut:

Tidak Langsung (Ei + Ec) We = Wei

We  gaji dan upah rata-rata dalam perekonomian Wei  tambahan gaji dan upah dalam perekonomian

Dampak total privatisasi terhadap gaji dan upah merupakan gabungan dampak langsung dan tidak langsung, yang berupa tambahan gaji dan upah pada perusahaan yang bersangkutan, pegawai pemerintah pusat, dan perekonomian.

Total Wp + Wcd + Wei

4.2.4 Surplus Sosial Dampak privatisasi terhadap surplus sosial dilakukan dengan membandingkan surplus sosial sebelum dan setelah privatisasi. Formulasinya sebagai berikut:

SSp = NVAp – WSp SSg = NVAg – WSg SS = SSp - SSg

4.2.5 Dampak pada Anggaran Dampak privatisasi pada anggaran pemerintah diketahui melalui besarnya perbedaan subsidi dan hutang yang diberikan pemerintah sebelum dan setelah privatisasi

ditambah dengan tambahan pajak setelah privatisasi.

Formulasi

selengkapnya adalah: Dampak Privatisasi di Indonesia

62

Gp = (Sg + Dg) – (Sp + Dp) + Tp

Gp  penerimaan bersih pemerintah dari privatisasi Sg  Subsidi yang diberikan sebelum privatisasi Dg  utang sebelum privatisasi Sp  subsidi yang dibayar setelah privatisasi Dp  utang tersisa untuk pemerintah Tp  perubahan pajak setelah privatisasi

Perkiraan Dampak terhadap Pajak NVA x t NVA  perkiraan peningkatan NVA dari privatisasi t  beban pajak rata-rata, yaitu rasio total pajak/nilai tambah

4.2.6 Tabungan dan Konsumsi Dampak privatisasi pada tabungan dan konsumsi dihitung berdasar besarnya perubahan konsumsi dan tabungan setelah privatisasi yang diperkirakan berasal dari privatisasi. Dengan kata lain besarnya perubahan nilai tambah netto hasil privatisasi yang dipergunakan masing-masing untuk konsumsi dan tabungan. Perkiraan perubahan tabungan menggunakan marjinal propensities to consume sementara perkiraan perubahan konsumsi menggunakan marjinal propensity to save.

C = NVA x b S = NVA x (1 – b)

C  perubahan konsumsi S  perubahan tabungan NVA  perubahan nilai tambah netto b  marjinal propensity to consume (1 – b)  marjinal propensity to save


63

5.

Dampak Privatisasi PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom)

5.1 Profil PT. Telkom Layanan telepon di Indonesia untuk pertamakalinya dikenal sejak 116 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1882. Tahun 1884 Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan badan usaha swasta yang berfungsi untuk melayani jasa pos dan telegram dalam dan luar negeri untuk kepentingan masyarakat. Sistem ini terus berjalan hingga tahun 1906 ketika Belanda membentuk sebuah departemen untuk mengelola jasa ini. Tahun 1965 Pemerintah Indonesia mendirikan PN Telekomunikasi yang bertindak sebagai penyelenggara layanan jasa telekomunikasi. Tahun 1974 PN Telekomunikasi dipecah menjadi dua yaitu Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) dan PT. Industri Telekomunikasi (PT. Inti) sebagai produsen perangkat telekomunikasi. Tahun 1980, usaha layanan telekomunikasi internasional diserahkan pada PT. Indonesia Satelit (PT. Indosat). Tahun 1991 pemerintah mengubah Perumtel menjadi Perusahaan Persero PT. Telekomunikasi Indonesia (Yogaswara, 1998). Sampai tahun 1991, seluruh kebijaksanaan pengembangan usaha telekomnikasi berpedoman pada kebijaksanaan yang ditentukan seluruhnya oleh pemerintah. Dana pembangunan disediakan oleh pemerintah dari alokasi APBN. Memasuki tahun 1995, Telkom melakukan restrukturisasi perusahaan berupa perampingan organisasi. Pemerintah menetapkan 7 (tujuh) divisi regional dan 1 (satu) divisi jaringan. Tahun 1996, Telkom melakukan Kerjasama Operasi (KSO) berupa pengalihan 5 (lima) dari 7 (tujuh) divisi regional ke pihak swasta untuk jangka waktu 15 tahun. Sebagai kompensasi maka Telkom menerima dana pendapatan minimum telkom (PMT) (Suyono, 2000). Telkom telah go public pada tanggal 14 Nopember 1995 di Bursa Saham Jakarta dan New York Stock Exchange. Sampai tahun 1998 komposisi kepemilikan saham pemerintah sebesar 75,81 persen dan publik 24,19 persen (Yogaswara, 1998). 5.2

Kinerja PT. Telkom (1995-1997)

5.2.1 Kinerja Operasi (Jaringan dan Pelayanan) Kinerja operasi dapat dinilai dari beragam kriteria tetapi pada kesempatan ini digunakan (i) penambahan kapasitas telepon; (ii) keberhasilan panggil; (iii) jumlah dan produktivitas pegawai.


64

A.

Kapasitas Telepon Sebelum privatisasi (1995) penambahan kapasitas telepon per tahun mencapai

937.700 SST. Setelah privatisasi (1996 dan 1997) kapasitas telepon tetap bertambah tetapi dengan laju pertumbuhan yang berbeda. Pada tahun 1996, tambahan kapasitas telepon mencapai 1.341.549 SST lebih besar dibanding tahun 1995. Sementara tahun 1997 menurun menjadi hanya 714.875 SST. Selengkapnya pada Gambar 1

SST

Gambar 1 Kapasitas dan Tambahan Kapasitas Telepon

8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 Kapasitas terpasang

1995 4197300

1996 5538849

1997 6253724

Tambahan SST

1040500

1341549

714875

Sumber: Laporan Tahunan PT. Telkom, Beragam Tahun

B.

Keberhasilan Panggil Keberhasilan panggil menunjukkan tingkat keberhasilan tersambung untuk

setiap panggilan. Untuk Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), menunjukkan peningkatan yaitu sebelum privatisasi (1995) mencapai 47,6% dan setelah privatisasi mencapai 53,2% (1996) dan 56,7% (1997). Demikian pula halnya untuk sambungan lokal menunjukkan peningkatan yaitu sebelum privatisasi (1995) mencapai 55,2% dan setelah privatisasi mencapai 57,9% (1996) dan 59,4% (1997). Selengkapnya pada Gambar 2.


65

Gambar 2 Tingkat Keberhasilan Panggil 70 60

%

50 40 30 20 10 0 Lokal

1995 55.2

1996 57.9

1997 59.4

SLJJ

47.6

53.2

57.6

Sumber: Laporan Tahunan PT. Telkom. Berbagai Tahun

C.

Produktivitas Pegawai Produktivitas pegawai diukur dari kemampuan karyawan melayani SST.

Sebelum privatisasi (1995) tingkat produktifitas mencapai 111,2 SST/karyawan. Setelah privatisasi menunjukkan peningkatan menjadi 131,2 SST/karyawan (1996) dan 146,2 SST/Karyawan (1997). Selengkapnya pada Gambar 3 Gambar 3 Produktifitas Karyawan 160

SST/karyawan

140 120 100 80 60 40 20 0 Produktifitas

1995 111.2

1996 131.2

1997 146.2

Sumber: Laporan Tahunan PT. Telkom. Berbagai Tahun

5.2.2 Kinerja Keuangan Kinerja keuangan dapat diukur dari beragam kriteria dan kriteria yang paling sering dipergunakan adalah Rentabilitas, Likuiditas dan Solvabilitas (RLS). Dampak Privatisasi di Indonesia

66

A.

Kemampulabaan (Rentabilitas) Kemampuan PT. Telkom dalam menghasilkan keuntungan dapat diukur dengan

beragam rasio tetapi saat ini hanya dipergunakan 4 (empat) rasio yaitu (i) Return on Asset – ROA (rasio laba bersih/aset); (ii) Return on Equity – ROE (rasio laba bersih/modal); (iii) Profit margin (rasio laba bersih/penjualan); (iv) Cost to sale (rasio biaya/penjualan). Berdasar kriteria di atas maka didapatkan beberapa hal (i) ROA, ROE dan profit margin menunjukkan pola yang sama yaitu segera setelah privatisasi (1996) meningkat dibanding sebelum privatisasi (1995), walaupun kemudian menurun kembali pada tahun 1997; (ii) Cost to sale menunjukkan penurunan yang konsisten setelah privatisasi. Selengkapnya pada Gambar 4. Berdasar standar yang disepakati yaitu World Class Operator, maka kinerja Telkom dari aspek kemampulabaan masih belum memadai. Gambar 4 Gambaran Kemampulabaan

Persen

80 70 60 50 40 30 20 10 0 ROA

1995 5.7

1996 8.45

1997 5.77

ROE

12.27

16.95

11.95

Profit Margin

17.76

29.62

19.5

Proporsi Biaya

72.77

57.66

57.25

Sumber: Hasil Pengolahan

B.

Solvabilitas Solvabilitas adalah rasio kewajiban perusahaan terhadap jumlah aset atau

modalnya. Berdasar rasio ini dapat diketahui tingkat ketergantungan Telkom pada sumber pembiayaan dari hutang, baik yang berasal dari luar maupun pemilik saham. Terdapat 5 (lima) kriteria rasio yang dipergunakan yaitu (I) hutang jangka panjang terhadap total aset; (ii) total hutang terhadap total aset; (iii) hutang jangka


67

panjang terhadap modal; (iv) total hutang terhadap modal; (v) hutang jangka panjang terhadap total hutang. Berdasar kriteria di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu (i) Rasio hutang jangka panjang terhadap aset, rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang jangka panjang terhadap total hutang relatif sama, baik sebelum dan setelah privatisasi; (ii) Dilain pihak, rasio hutang jangka panjang terhadap modal dan rasio total hutang terhadap modal cenderung berfluktuasi. Setelah privatisasi (1996) menurun lalu meningkat kembali (1997). Selengkapnya pada Gambar 5. Berdasar World Class Operator (WCO), maka hanya rasio hutang jangka panjang terhadap aset dan rasio total hutang terhadap aset yang dianggap memadai. Gambar 5 Gambaran Solvabilitas

Persen

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0

1995

1996

1997

Hutang Jk. Pjg/Aset

0.26

0.25

0.28

Total Hutang/Aset

0.38

0.37

0.4

Htg Jk. Pjg/modal

0.55

0.5

0.58

Total hutang/modal

0.82

0.74

0.83

Htg Jk. Pjg/Total Htg

0.67

0.68

0.7


c.

Likuiditas Likuiditas dimaksudkan sebagai kriteria dalam menentukan kemampuan

membayar kewajiban-kewajibannya tepat pada waktunya, yang diukur dari berbagai rasio yaitu (i) current ratio (rasio aset/kewajiban lancar); (ii) quick ratio (rasio (aset – persediaan)/kewajiban lancar); (iii) Cash ratio (rasio dana tunai/kewajiban lancar); (iv) Cash to operating expenses (rasio tunai/total pengeluaran operasional). Berdasar beberapa rasio di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu (I) cash ratio dan cash to operating expenses menunjukkan perbaikan setelah privatisasi (1996) tetapi kemudian kembali pada kondisi sebelum privatisasi (1997); Dampak Privatisasi di Indonesia

68

(ii) current ratio dan quick ratio menurun terus setelah privatisasi. Berdasar kriteria WCO, maka keempat rasio ini dianggap masih belum memadai. Gambar 6 Gambaran Likuiditas 2 1.5 1 0.5 0 Current ratio

1995 1.69

1996 1.09

1997 0.95

Quick ratio

1.56

0.99

0.89

Cash ratio

0.38

0.57

0.32

Cash to op. Exp.

0.20

0.42

0.22


d.

Efisiensi Efisiensi diukur dengan 3 (tiga) rasio yaitu (i) pendapatan per karyawan; (ii)

pendapatan per sst; (iii) biaya pemeliharaan per sst. Gambar 7 Gambaran Efisiensi 200 150 100 50 0

1995 135

1996 135

1997 156

Pendap./sst (Rp. 10.000)

150

121

119

Biaya pemelih/sst (Rp. 000)

100

70

50

Pendap/Kary. (Rp. jt)



69

Dari ketiga rasio di atas, (i)

pendapatan per sst dan biaya pemeliharaan

menunjukkan penurunan setelah privatisasi (1996 dan 1997). Namun tentunya penurunan biaya pemeliharaan merupakan hal yang positip sementara penurunan pendapatan per sst bukan hal yang diharapkan; (ii) pendapatan per karyawan menunjukkan peningkatan setelah privatisasi (1997). Berdasar kriteria WCO, hanya satu rasio yaitu biaya pemeliharaan per sst yang dianggap memadai. Selengkapnya Gambar 7 5.3

Dampak Privatisasi Pada dasarnya kajian sebelumnya dapat juga menjadi kriteria dalam menilai

dampak privatisasi, tetapi sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa penilaian kinerja dengan dasar RLS dan aspek lain yang bersifat internal kurang dapat menggambarkan dampak privatisasi khususnya jika dikaitkan dengan pemikiran bahwa BUMN merupakan perusahaan milik negara. Konsekuensinya dampak privatisasi BUMN harus dititikberatkan pada aspek eksternalnya. Beberapa dampak yang akan ditinjau adalah (i) nilai tambah dan efisiensi; (ii) tenaga kerja; (iii) gaji dan upah; (iv) surplus sosial; (v) anggaran; (vi) tabungan dan konsumsi. 5.3.1 Nilai Tambah dan Efisiensi Pada bagian ini akan dibahas tentang nilai tambah dan efisiensi sebagai kriteria dasar menilai dampak privatisasi. Jikalau rasio nilai tambah dan efisiensi melebihi 1, maka barulah dampak makro dapat kita perhitungkan. A.

Nilai Tambah Nilai tambah adalah gaji dan upah yang diterima karyawan ditambah dengan

surplus sosial yang berupa pajak, dividen, laba diatahan dan bantuan sosial. Konsep yang dipergunakan adalah melakukan perbandingan antara nilai tambah setelah privatisasi dan sebelum privatisasi. Berdasar hasil perhitungan, maka terlihat bahwa rasio nilai tambah melebihi 1, baik untuk tahun 1996 sebesar 1,05 maupun tahun 1997 sebesar 1,11. Walaupun nilainya hanya sedikit di atas 1, tetapi hal ini telah menunjukkan bahwa kondisi setelah privatisasi lebih baik dari sebelum privatisasi. Selengkapnya pada Tabel 15.


70

B.

Efisiensi Berbeda dengan konsep efisiensi pada pembahasan kinerja sebelumnya, maka

efisiensi disini dimaksudkan sebagai perbandingan antara surplus sosial setelah privatisasi dan sebelum privatisasi Pada Tabel 15, terlihat bahwa rasio efisiensi menunjukkan nilai masing-msing 1,68 (1996) dan 1,83 (1997), yang berarti kondisi setelah privatisasi jauh lebih baik. 5.3.2 Dampak Ekonomi Makro A.

Nilai Tambah Agregat Secara umum nilai tambah agregat dimaksudkan sebagai perbedaan antara

output dan input setelah memperhitungkan depresiasi. Dampak privatisasi terhadap nilai tambah agregat berupa dampak langsung, dan tidak langsung. Dampak keseluruhan merupakan penjumlahan dari dampak langsung dan tidak langsung Total dampak privatisasi terhadap nilai tambah agregat mencapai Rp. 2,15 Triliun (1996) dan Rp 3,05 Triliun (1997). Selengkapnya pada Tabel 15 B.

Tenaga Kerja Dampak privatisasi terhadap tenaga kerja berupa dampak langsung dan tidak

langsung. Dampak langsung adalah dampak terhadap perubahan jumlah karyawan internal Telkom, sementara dampak tidak langsung berupa penambahan tenaga kerja di sektor telekomunikasi. Dampak tidak langusng sebenarnya juga mencakup sektor publik, tetapi dengan mempertimbangkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan tidak menambah pegawai kecuali mengganti yang pensiun, maka dampak terhadap sektor publik diabaikan (Ec=0). Dampak keseluruhan terhadap tenaga kerja setelah privatisasi berupa penambahan tenaga kerja sebanyak 165 orang (1996) dan meningkat menjadi 1.076 orang pada tahun 1997. Selengkapnya Tabel 15 C.

Gaji dan Upah Dampak privatisasi terhadap gaji dan upah berupa dampak langsung dan tidak

langsung. Dampak langsung berupa dampak terhadap perubahan gaji dan upah internal Telkom, sementara dampak tidak langsung diperhitungkan terhadap kondisi gaji dan upah diSebagaimana dampak terhadap tenaga kerja, maka dampak terhadap gaji dan upah juga mengabaikan dampak terhadap sektor publik.


71

Dampak keseluruhan terhadap gaji dan upah menunjukkan jumlah yang negatip. Hal ini disebabkan pada tahun 1996, Telkom melakukan KSO sehingga beban pembayaran gaji dan upah pada karyawan yang diperbantukan pada mitra kerja dialihkan pada mitra kerja tersebut. Namun jumlah karyawan yang diperbantukan tetap diperhitungkan sebagai karyawan Telkom. Akibatnya terjadi selisih yang sangat ebsar antara pembayaran gaji dan upah tahun 1995 dan setelah tahun 1995. Kondisi ini mengakibatkan dampak terhadap gaji dan upah dapat kita abaikan. Selengkapnya pada Tabel 15 D.

Surplus Sosial Surplus sosial menunjukkan perbedaan yang besar antara kondisi setelah dan

sebelum privatisasi. Pada tahun 1996 perbedaan tersebut mencapai Rp. 1,5 Triliun dan meningkat menjadi Rp. 2,23 Triliun pada tahun 1997. Selengkapnya pada Tabel 15 E.

Anggaran Dampak anggaran dimaksudkan sebagai penerimaan bersih pemerintah setelah

privatisasi dengan mengabaikan jumlah penerimaan hasil penjualan saham. Penerimaan bersih mempertimbangkan subsidi yang diberikan pemerintah, hutang Telkom pada pemerintah dan pajak yang diterima. Dampak privatisasi pada anggaran menunjukkan perbedaan anatara tahun 1996 yang sebesar Rp. 232 Miliar dan tahun 1997 yang mengalami defisit sebesar Rp. 1,08 Triliun. Kondisi ini disebabkan pada tahun 1997 pinjaman Telkom bertambah cukup besar. Selengkapnya Tabel 15 F.

Tabungan dan Konsumsi Tabungan dan konsumsi diperhitungkan berdasar perubahan nilai tambah.

Sebagian terbesar nilai tambah dipergunakan untuk konsumsi dan sisanya untuk tabungan. Pembagian dana untuk tabungan dan konsumsi menggunakan angka marginal propensity to consume(MPC)) dan marginal propensity to save (MPS).. Nilai MPS dan MPC diasumsikan masing-masing sebesar 0,8 dan 0,2. Selengkapnya pada Tabel 15


72

5.4

Fakta Penting tentang Kinerja dan Dampak Privatisasi Berdasar pada hasil kajian kinerja dan dampak pada bagian sebelumnya maka

secara keseluruhan dapat dirangkum beberapa hal yaitu (i) Kinerja operasi menunjukkan peningkatan baik tahun 1996 maupun 1997; (ii) kinerja keuangan hanya menunjukkan peningkatan pada tahun 1996 sementara tahun 1997 menunjukkan penurunan kinerja pada sebagian besar kondisi; (iii) Dampak privatisasi menunjukkan hasil yang baik pada tahun 1996 kecuali pada gaji dan upah. Sementara pada tahun 1997 dampak privatisasi menunjukkan hasil yang kurang baik pada gaji dan upah serta anggaran. Selengkapnya pada Tabel 16 Tabel 16 Profil Kinerja Perusahaan dan Dampak Privatisasi No

Kinerja dan Dampak

I

Kinerja

A

Kinerja Operasi

1

Kapasitas Telepon

2

Keberhasilan panggil

3

Produktifitas karyawan

B

1996

1997

  

  

       



Kinerja Keuangan

1

ROA

2

ROE

3

Profit margin

4

Proporsi Biaya

5

Hutang Jangka Panjang/Aset

6

Total hutang/aset

7

Hiutang jangka panjang/modal

8

Total hutang/modal

9

Hutang jangka panjang/total hutang





10

Current ratio





11

Quick ratio





12

Cash ratio



13

Cash to operating expenses

14

Pendapatan/karyawan

  


 

    



 73

No

Kinerja dan Dampak

15

Pendapatan/sst

16

Biaya pemeliharaan/sst

II

Dampak

A

Kriteria Dasar

1

Nilai Tambah

2

Efisiensi

B

1996

1997









 

 

 

 

Dampak Makro

1

Nilai Tambah agregat

2

Tenaga kerja

3

Gaji dan Upah





4

Surplus sosial



5

Anggaran

6

Konsumsi dan tabungan

  





Keterangan :  peningkatan 6.



penurunan

Kesimpulan Berdasarkan pada hasil kajian di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan

yaitu: a.

Penilaian dampak privatisasi tidak cukup hanya dengan melihat pada kinerja keuangan perusahaan melalui metode RLS, tetapi perlu dibantu dengan metode lain yang terkait dengan aspek makro. Aspek makro banyak terkait dengan kepentingan masyarakat misalnya pemutusan hubungan kerja, surplus sosial, gaji dan upah, anggaran pemerintah. Aspek makro ini yang pada beberapa kesempatan menjadi hal-hal yang banyak disoroti oleh publik.

b.

Penilaian dampak yang dilakukan dalam studi ini sangat sederhana karena banyak faktor yang berpengaruh tidak diperhitungkan misalnya kondisi pasar, jenis privatisasi, proporsi kepemilikan saham pemerintah. Terkait dengan itu, maka penilaian dampak privatisasi seharusnya lebih kompleks, walaupun demikian model yang dipergunakan pada studi ini paling tidak bisa memberikan gambaran awal tentang dampak privatisasi.


74

c.

Kinerja operasi lebih menunjukkan peningkatan dibanding kinerja keuangan. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena peningkatan kinerja keuangan lebih dipengaruhi oleh kinerja operasi dan bukan sebaliknya. Sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperbaiki kinerja keuangan

d.

Dampak terhadap gaji dan upah menunjukkan hasil yang tidak biasa karena adanya Kerjasama Operasi (KSO) dengan beberapa mitra Telkom, sehingga beban pengeluaran gaji dan upah ditanggung oleh mitra kerja tersebut. Walaupun demikian dampak terhadap tenaga kerja tetap menunjukkan peningkatan karena pengalihan karyawan pada mitra kerja hanya dianggap sebagai tenaga perbantuan.

e.

Dampak terhadap anggaran pemerintah menunjukkan penurunan pada tahun 1997 disebabkan adanya penambahan hutang oleh Telkom dalam jumlah yang signifikan.

f.

Secara keseluruhan privatisasi Telkom mempunyai dampak yang positip baik terhadap internal perusahaan maupuin terhadap perekonomian keseluruhan.


75

DAFTAR PUSTAKA A.

BUKU

1.

Hachette, Dominique and Rolf Luders. Privatization in Chile. An Economic Appraisal. Executive Summary. An International Center for Economic Growth Publication, San Fransisco, 1993.

2.

Mangkoesoebroto, Yogyakarta, 1991.

3.

Pirie, Madsen. Privatization. Theory, Practice, and Choice. Wildwood House Limited, England, 1988

4.

The World Bank. Bureaucrats in Business. The Economics and Politics of Government Ownership. A World Bank Policy Research Report. Oxford University Press New York, 1995.

5.

Todaro, Michael P. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Terjemahan. Edisi Keempat. PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1994.

6.

Vickers, John and George Darrow. Privatization: An Economic Analysis. Cambridge, Massachusets, MIT, 1998.

7.

Whitshire, K (1987). Privatization: The British Experience – An Australian Perspective. Longman Cheshire Pty Limited, Melbourne, 1987.

B.

TULISAN dalam BUKU

1

Andic, Fuat M. The Case for Pivatization: Some Methodolical Issues dalam Dennis J. Gayle and Jonathan N. Goodrich (ed.). Privatization and Deregulation in Global Perspective. Quorum Books. New York, 1990.

2

Berg, Elliot. Privatization and Equity dalam Berg, Elliot (ed). Policy Reform and Equity. Extending the Benefits of Development. International Center for Economic Growth, 1990.

3

Berg, Elliot. The Role of Divestiture in Economic Growth dalam Hanke, Steve H. Privatization and Development. International Center for Economic Growth, San Fransisco, 1987.

4

Berg, Sanford dan Luis Gutierrez. Telecommunications Privatization and Deregulation: Lessons from Latin America dalam Mitsuhiro Kagami dan Masatsugu Tsuji (ed.) Privatization, Deregulation and Institutional Framework. Institute of Developing Economies (IDE), Japan External Trade Organization (JETRO), 1999.

5

Bishop, Matthew dan David Thompson. Privatization in UK. Deregulatory Reform and Public Enterprise Performance dalam V. V. Ramandham. Privatization: A Global Perspective. Routledge, London,

6

Gayle, Dennis J. and Jonathan N. Goodrich. Exploring the Implications of Privatization and Deregulation dalam dalam Dennis J. Gayle and Jonathan N. Goodrich (ed.). Privatization and Deregulation in Global Perspective. Quorum Books. New York, 1990.


Guritno.

Ekonomi

Publik.

Edisi

Kedua.

BPFE,

76

7

Hanke, Steve H. Toward People’s Capitalism dalam Hanke, Steve H. Privatization and Development. International Center for Economic Growth, San Fransisco, 1987.

8

Jones, Leroy P. et. al Selling State-Owned Enterprises: A Cost Benefit Approach dalam Ravi Ranamurti dan Raymond Vernon (ed). Privatization and Control of Stated-Owned Enterprises. Economic Development Studies Institute, World Bank, Washington DC, 1991.

9

Kagami, Mitsuhiro. Privatization and Deregulation: The Case of Japan dalam Mitsuhiro Kagami dan Masatsugu Tsuji (ed.) Privatization, Deregulation and Institutional Framework. Institute of Developing Economies (IDE), Japan External Trade Organization (JETRO), 1999.

10

Kolderie, Ted. The Two Different Concepts of Privatization dalam Dennis J. Gayle and Jonathan N. Goodrich (ed.). Privatization and Deregulation in Global Perspective. Quorum Books. New York, 1990.

11

Krause, Lawrence B. The Government as Entrepreneur dalam Lawrence B. Krause et. al (ed.) The Singapore Economy Reconsidered. Institute of Southeast Asian Studies, 1987..

12

Marston. Lance. Preparing for Privatization: A Decision-Maker’s Checklist dalam Hanke, Steve H. Privatization and Development. International Center for Economic Growth, San Fransisco, 1987.

13

Pollitt, Michael. A Survey of the Libaralization of Public Enterprises in the UK since 1979 dalam Mitsuhiro Kagami dan Masatsugu Tsuji (ed.) Privatization, Deregulation and Institutional Framework. Institute of Developing Economies (IDE), Japan External Trade Organization (JETRO), 1999.

14

Ranamurti, Ravi. The Search for Remedies dalam Ravi Ranamurti dan Raymond Vernon (ed). Privatization and Control of Stated-Owned Enterprises. Economic Development Studies Institute, World Bank, Washington DC, 1991.

15

The World Bank. Development Strategies: The Roles of the State and the Private Sector. Round Table Discussion. Proceeding of the World Bank Annual Conference on Development economics 1991.

16

Veljanovsky, Cento. Privatization: Progress, Issues and Problems dalam Dennis J. Gayle and Jonathan N. Goodrich (ed.). Privatization and Deregulation in Global Perspective. Quorum Books. New York, 1990.

17

Vernon, Raymond. A Technical Approach to Privatization Issues: Coupling Project Analysis with Rules of Thumb dalam Ravi Ranamurti dan Raymond Vernon (ed). Privatization and Control of Stated-Owned Enterprises. Economic Development Studies Institute, World Bank, Washington DC, 1991.

MAKALAH/KERTAS KERJA 1.

Anwari. Privatisasi dan Populisme BUMN. Usahawan No. 06 Tahun XXVII Juni 1998.


77

2.

Artjan, M. Faisal. IPO sebagai Alternatif Privatisasi BUMN. Usahawan No. 02 Tahun XXIX Februari 2000.

3.

Aviliani. Prospek Privatisasi BUMN. Jurnal No. 03 Tahun XIII Maret 2002

4.

Bachtiar, Emil. Reformasi BUMN. Usahawan No. 06 Tahun XXVII Juni 1998

5.

Barnet, Steven. Evidence on the Fiscal and Macroeconomic Impact of Privatization. IMF Working Paper, July 2000.

6.

Basri, Faisal. Privatisasi. Tempo Maret 2002

7.

Bortolotti, Bernardo et al. Sources of Performance Improvements in Privatized Firms: A Clinical Study of the Global Telecommunications Industry. FEEM Working Paper No. 26-2001, Fondazione Eni Enrico Mattei, April 2001.

8.

Davis, Jeffrey et. al. Fiscal and Macroeconomic Impact of Privatization. IMF Working Paper, June 2000.

9.

Gandhi. Audit Privatisasi. Makalah pada Seminar Privatisasi BUMN dan Kekayaan Negara Lainnya 14-15 Mei 1996 di Jakarta.

10.

Gardner, Charles S. Privatization in Transition Countries: Lessons of the First Decade. IMF Working Paper, 1999.

11.

Goeltom, Miranda. Perkembangan dan Peranan BUMN dalam Era Globalisasi. Usahawan No. 9 Tahun XXIV September 1995.

12.

Mackenzie, G. A. The Macroeconomic Impact of Privatization. IMF Working Paper, November 1997.

13.

Pranoto, Toto. Konsep dan Perkembangan Privatisasi BUMN. Usahawan Nomor 02 Tahun XXIX Februari 2000

14.

Ramamurti, R. Why are Developing Countries Privatizing. Journal of International Business Studies No. 23, 1992.

15.

Ruru, Bacelius. Arah Kebijakan BUMN: Menghadapi Era AFTA 2003 dan APEC 2020. Usahawan No 5 Tahun XXV Mei 1996.

16.

Ruru, Barcelius. Privatization in Indonesia. Makalah Seminar Indonesian Capital Market Forum 25-26 April 1996 di Tokyo.

17.

Shaikh, Abdul Hafeez. The Rise, Decline and Future of Public Enterprises: Review of International Experience and Lessons for Indonesia. Usahawan No. 7 Tahun XXI Juli 1992.

18.

Simanjuntak, Djisman. Implikasi AFTA 2003, WTO 2005 dan APEC 2020 terhadap BUMN. Usahawan No.5 Tahun XXV Mei 1996.

19.

Simandjuntak, Djisman. Aspek-aspek Ekonomi Swastanisasi. Makalah pada Seminar Privatisasi BUMN dan Kekayaan Negara Lainnya tanggal 14-15 Mei 1996 di Jakarta.

20.

Simarmata, Dj. A. Bagaimana Peran Ekonomi BUMN. Usahawan No.5 Tahun XX Mei 1991.

21.

Sjahrir. BUMN dan Sistem Ekonomi Kita. SWA IV/6 Juli 1990


78

22.

Soebagjo, Felix O. Privatisasi BUMN dan Kekayaan Negara Lainnya: Pandangan dari Sudut Hukum. Makalah pada seminar Privatisasi BUMN dan Kekayaan Negara Lainnya tanggal 14-15 Mei 1996 di Jakarta.

23.

Sutojo, Heru. Studi Perbandingan Privatisasi BUMN di Beberapa Negara Asia. Usahawan No. 11 Tahun XXIV Nopember 1995.

24.

Suwandi, Adig. Arah Privatisasi BUMN. Usahawan No. 05 Tahun XXX Mei 2001.

25.

Vunylstake, Charles. Techniques of Privatization of State-Owned Enterprises Vol. I. World bank Technical paper No. 88, 1998.

26.

Wibisono, Christianto. Anatomi Efisiensi BUMN. Usahawan No.5 Tahun XXV Mei 1996.

D.

DISERTASI dan THESIS

1.

Diah, Marwah M. Restrukturisasi BUMN: Privatisasi atau Korporatisasi. Disertasi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 1999.

2.

Siahaan, Oloan. P. Efisiensi Teknis BUMN: Analisis Panel Data Industri Manufaktur di Indonesia Tahun 1980-1991. Disertasi. Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000.

3.

Sujono, D. Penerapan Privatisasi BUMN di Indonesia: dari Tinjauan Analisis Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Telkom). Thesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000

4.

Yogaswara, Budhi. Alternatif Strategi Perusahaan dan Pengembangan Bisnis Jasa Telekomunikasi PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Thesis Magister Teknik. Program Studi Teknik Elektro, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1998.

LAPORAN 1.

The World Bank. Privatization: Eight Lessons of Experience. Policy Views from the Country Economics Department, July 1992.

2.

The World Bank. Indonesia. Development Policy Review. The Imperative for Reform. 2001.

ARTIKEL dalam MEDIA MASSA 1.

Go Public Besar-besaran BUMN. Swa IV/6 Juli 1990.

3.

BUMN; Lokomotif Ekonomi di Masa Krisis. Wawancara dengan Sofyan Djalil. Swa IV/6 Juli 1990.

4.

Mengintip Swastanisasi BUMN Mancanegara. Swa IV/6 Juli 1990.

5.

Pemerataan Saham Ala Seoul. Swa IV/6 Juli 1990.

5.

Privatization and Divestment in Indonesia: Where Does It Stand?. Harvest International’s Journal for Decision Makers, 2001.


79

6.

Privatisasi: Asas Manfaat Versus Asas Kepemilikan. Kompas 14 Maret 2002.

INTERNET 1.

International Monetary Fund. www.imf.org

2.

Kantor Menteri Negara BUMN. www.bumn-ri.com

3.

PT. Telekomunikasi Indonesia. www.telkom.co.id

4.

Reason Public Policy www.privatization.org

5.

World Bank. www.worldbank.org

Institute/RPPI

Privatization

Center.

DATA 1.

--------. Input Output Indonesia. Berbagai Tahun. Makalah Tugas Mata Kuliah Model Ekonomi Program Pasca Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia, 2001

2.

Badan Pusat Statistik. Statistik Indonesia. Berbagai Tahun

3.

PT. Telekomunikasi Indonesia. 2000 Annual Report on Form 20-F. Desember 2000.

4.

PT. Telekomunikasi Indonesia. Laporan Tahunan. Berbagai Tahun.


80

Dampak Privatisasi di Indonesia. Studi Kasus Dampak Privatisasi PT. Telekomunikasi Indonesia

Recommend Documents