Privatisasi BUMN di Indonesia

TUGAS MAKALAH INDIVIDU
PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA

MATA KULIAH
MANAJEMEN ASET DAN PENGADAAN BARANG/JASA

PENGAJAR :
Drs. Mahfudz, Ak, MSi

DISUSUN OLEH :
Tiurma J. Pardede (1406659865)
AKP14-2P

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA, OKTOBER 2015

" "Universitas Indonesia "
" "Fakultas Ekonomi "
" "Program Studi MAKSI - "
" "PPAk "

STATEMENT OF AUTHORSHIP

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tugas terlampir
adalah murni hasil pekerjaan saya sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain
yang saya gunakan tanpa menyebutkan sumbernya.
Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk
makalah/tugas pada mata ajaran lain, kecuali saya menyatakan dengan jelas
bahwa saya menggunakannya.
Saya memahami bahwa tugas yang saya kumpulkan ini dapat diperbanyak dan
atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.

"Nama Mahasiswa ":"Tiurma Juliani Pardede "
"Nomor Mahasiswa ":"1406659865 "
"Kelas ":"AKP 14-2P "
"Mata Ajar ":"Manajemen Aset dan Pengadaan Barang/Jasa "
"Judul Tugas ":"Privatisasi BUMN di Indonesia "

"Hari, Tanggal ":"19 Oktober 2015 "
"Nama Pengajar ":"Drs. Mahfudz, Ak, MSi "
"Tanda Tangan ":" "
" " " "

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan
makalah individu yang berjudul Privatisasi BUMN di Indonesia. Makalah ini
dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah Manajemen
Aset dan Pengadaan Barang/Jasa yang diajarkan oleh Bapak Drs. Mahfudz, Ak,
MSi. Penulis menganggap judul ini menarik untuk dibahas karena semakin
banyaknya BUMN yang diprivatisasi dan pada beberapa BUMN yang sudah
diprivatisasi ternyata menyebabkan Pemerintah tidak memiliki saham di BUMN
tersebut (kepemilikan 0%). Dan kebanyakan privatisasi BUMN disusupi
kepentingan para pejabat publik yang berkuasa saat BUMN diprivatisasi
terjadi. Selain itu ada banyak pendapat pro dan kontra tetang privatisasi
BUMN ini. Penulis berharap makalah ini dapat berguna untuk menambah
wawasan pembaca sekalian. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam
penyusunan makalah ini, Penulis mohon dimaafkan. Atas perhatian PakMahfudz
dan pembaca sekalian, Penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Oktober 2015

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan
1
1.1 Latar belakang penulisan
1
1.2 Tujuan Penulisan 2
1.3 Manfaat Penulisan
2
1.4 Sistematika Penulisan
2
BAB II Pembahasan
3
2.1 Definisi Privatisasi
3
2.2 Dasar hukum Privatisasi
4
2.3 Tujuan Privatisasi
4
2.4 Arah kebijakan Privatisasi
5
2.5 Kriteria pemilihan kebijakan Privatisasi
5
2.6 Manfaat Privatisasi
6
2.7 Metode Privatisasi
6
2.8 Tata cara Privatisasi
7
2.9 Prosedur Privatisasi
8
2.10 Perjalanan Privatisasi BUMN di Indonesia
18
2.11 Dampak Privatisasi
22
2.12 Pro dan kontra Privatisasi
25
BAB III Penutup 27
3.1 Kesimpulan
27
3.2 Saran
28
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

2.1 Prosedur Privatisasi BUMN
8
2.2 Privatisasi BUMN Tahun 1991-2001
17
18
18
2.5 Rencana Privatisasi Era Rozy Munir (Wahid-Mega)
19
2.6 Rencana Privatisasi Era Laksamana Sukardi (Megawati-Hamzah)
20
2.7 Perbandingan antara Indikator dan bobot penilaian aspek keuangan
BUMN
sesuai KEP-100/MBU/2002 dengan Kondisi Nyatanya di PT PGN
23
2.8 Kinerja Keuangan PT PGN sebelum Privatisasi Tahun 2003
23
2.9 Kinerja Keuangan PT PGN setelah Privatisasi Tahun 2003
24
2.10 Jumlah Karyawan dan Gaji Karyawan PT Perusahaan Gas Negara
24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan
Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama yaitu :
Tujuan yang bersifat ekonomi maksudnya didirikan untuk mengelola sektor-
sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu
Tujuan yang bersifat sosial maksudnya didirikan untuk menciptakan lapangan
kerja dan membangkitkan perekonomian lokal dengan jalan mengikutsertakan
masyarakat sebagai mitra kerja dalam mendukung kelancaran proses kegiatan
usaha.
Latar belakang dilakukannya privatisasi BUMN di Indonesia antara lain :
Inefisiensi, kelebihan karyawan, dan produktifitas pegawai BUMN yang rendah
Kualitas barang dan jasa yang dihasilkan BUMN rendah
BUMN mengalami rugi berkelanjutan dan utang yang meningkat
BUMN tidak responsif terhadap kebutuhan publik
BUMN mengalami keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan modal investasi
Integrasi vertikal pada BUMN dilakukan secara berlebihan
BUMN memiliki banyak tujuan dan saling bertenntangan
Misi BUMN salah arah dan tidak relevan
BUMN tidak memanfaatkan aset secara optimal
Adanya praktek ilegal, pencurian, dan KKN dalam BUMN.

"Negara "Alasan Penerapan Kebijakan Privatisasi BUMN "
"Inggris "Melindungi masyarakat karena adanya monopoli oleh negara "
"Jepang "Mengembangkan industri dalam negeri "
"Negara "Menutup kekosongan kas negara atau mengurangi defisit "
"berkembang "anggaran belanja negara "

Privatisasi BUMN telah mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Selain itu, penulis ingin mengetahui apakah dengan privatisasi, kinerja
BUMN meningkat atau tidak mengalami perubahan. Oleh sebab itu, penulis
tertarik menulis tentang privatisasi BUMN di Indonesia.
1.2 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah memenuhi kewajiban tugas individu
mata kuliah Manajemen Aset serta Pengadaan Barang dan Jasa yang diajarkan
oleh Bapak Drs. Mahfudz, Ak. M.Si.
1.3 Manfaat Penulisan
Dengan makalah ini ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan
pembaca mengenai praktek privatisasi BUMN di Indonesia antara lain definisi
privatisasi, dasar hukum, tujuan, arah kebijakan, kriteria pemilihan
kebijakan, manfaat, metode, tata cara, prosedur, perjalanan privatisasi
BUMN di Indonesia, dampak, serta pro dan kontra privatisasi.
1.4 Sistematika Penulisan
Makalah berjudul privatisasi BUMN di Indonesia ini terdiri dari tiga bab.
Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan, manfaat,
serta sistematika penulisan. Bab II merupakan pembahasan yang meliputi
definisi privatisasi, dasar hukum, tujuan, arah kebijakan, kriteria
pemilihan kebijakan, manfaat, metode, tata cara, prosedur, perjalanan
privatisasi BUMN di Indonesia, dampak, serta pro dan kontra privatisasi.
Bab III merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran penulis.

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Definisi Privatisasi
Hubert Neiss (Indian Express Newspaper, 1998) pada wawancaranya dengan
Reuters Television memberikan definisi atas privatisasi yaitu pergerakan di
muka tetapi pihak yang melakukan privatisasi harus menantikan beberapa
kesulitan dalam pelaksanaanya. Selain itu, suasana ekonomi dunia saat ini
tidak begitu baik untuk dilakukan privatisasi secara cepat. E. Savas
(Privatization The Key to better government, 1987) mendefinisikan
privatisasi yaitu pengurangan peran pemerintah atau peningkatan peran
sektor privat /swasta baik dalam suatu aktifitas maupun dalam pemilikan
jumlah aset. Ernst and Young (John Willey & Sons, Inc., 1994)
mendefinisikan privatisasi yaitu suatu hal yang lebih dari sekedar menjual
saham publik dengan harga yang disepakati: perpindahan atau penjualan aset,
organisasi, fungsi dan aktifitas publik kepada sektor swasta. Hal ini
berarti yang dilakukan adalah penjualan aset pribadi yang ditawarkan,
pelaksanaan privatisasi juga dapat dilaksanakan dengan melakukan kerjasama
berupa penanaman modal swasta dan publik, pemberian hak khusus, produk,
manajemen penyusutan termasuk di dalamnya beberapa instrumen khusus seperti
halnya perjanjian bangun, operasi, dan transfer (BOT). Peacock (1930),
mendefinisikan privatisasi adalah pengalihan hak milik industri negara
kepada swasta yang mencakup perubahan dari dalam ke luar, dimana terdapat
kontrak pembelian dan jasa pemerintahan. Dunleavy (1980), mendefinisikan
privatisasi adalah pengalihan secara permanen produksi barang dan jasa yang
semula dilaksanakan oleh perusahaan milik negara kepada swasta, organisasi
non publik atau lembaga swadaya masyarakat melalui penjualan saham. Company
Act (1980), mendefinisikan privatisasi adalah penjualan saham negara
sebesar minimal 50% kepada swasta. Clementi (1980) mendefinisikan
privatisasi adalah pemindahan kepemilikan perusahaan sektor publik ke
swasta, liberalisasi aktivitas kompetisi, menghapus fungsi tertentu yang
dilakukan oleh sektor publik secara bersamaan, serta mengurangi jasa sektor
publik yang tidak memunyai nilai manfaat. Pirie (1980), mendefinisikan
privatisasi adalah berpindahnya aset produksi barang dan jasa sektor publik
ke sektor swasta sesuai dengan mekanisme pasar. Keterlibatan sektor swasta
dalam proses produksi dan jasa sektor publik harus diatur sedemikian rupa
melalui regulasi yang tepat. Menurut Kepres No. 122 tahun 2001, privatisasi
adalah pengalihan atau penyerahan sebagian kontrol atas sebuah BUMN kepada
swasta antara lain melalui cara penawaran umum, penjualan saham secara
langsung kepada mitra strategis, penjualan saham perusahaan kepada
karyawan, dan atau cara-cara lain yang dipandang tepat.
Dalam masyarakat internasional ada empat komponen privatisasi yang dianut
antara lain :
Peralihan dari sistem bukan pasar ke sistem pasar.
Privatisasi produksi tanpa dilakukan privatisasi keuangan yang berarti
kerjasama dengan sektor swasta dalam melakukan kegiatan produksi misalnya
dengan menjalankan BOT atas aset swasta.
Denasionalisasi yang ditandai penjualan BUMN/pengalihan kepemilikan BUMN
kepada swasta.
Privatisasi sebagai liberalisasi.
2.2 Dasar Hukum Privatisasi
UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN (pasal 74-84)
PP No. 33 tahun 2005 jo PP No. 59 tahun 2009 tentang tata cara privatisasi
perusahaan perseroan (Persero)
Keputusan Presiden No. 18 tahun 2006 tentang Pembentukan komite privatisasi
perusahaan perseroan (Persero)
Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2010 tentang cara privatisasi,
penyusunan program tahunan privatisasi, dan penunjukan lembaga dan atau
profesi penunjang serta profesi lainnya
2.3 Tujuan Privatisasi
Tujuan privatisasi dalam jurnal Agus Raharyo berjudul Dilema Privatisasi
BUMN, 2003 antara lain:
Meningkatkan efisiensi BUMN. Berbagai proteksi masa lalu dan intervensi
yang berlebihan, ternyata mempengaruhi kebebasan berkompetisi.
Meningkatkan mutu pelayanan publik dengan indikatornya dapat dilihat dari
kemampuan perusahaan dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat
dengan mempertimbangkan kualitas, kuantitas, biaya atau prioritas lainnya.
Mengurangi serta melepaskan campur tangan langsung pemerintah.
Menurut Ernst (1994), tujuan privatisasi dari perspektif kebijakan publik
antara lain : Kebijakan fiskal; melakukan Demoraktisasi kepemilikan;
Mengurangi dominasi kelompok usaha; serta Menghapuskan sosialisme dan
kolektifisme. Tujuan privatisasi dari perspektif ekonomi yaitu mewujudkan
kebebasan ekonomi dan kepentingan konsumen dan meningkatkan efisiensi.
Tujuan privatisasi dari perspektif internal manajemen perusahaan antara
lain : Memperoleh investor strategis sehingga dapat memacu kinerja
manajemen terkait kemampuan teknis, marketing dan manajerial; Memperoleh
aliran kas masuk untuk kepentingan embangunan infrastruktur telekomunikasi;
Akselerasi akses teknologi telekomunikasi dan metode pengoperasiannya;
serta Mewujudkan keterbukaan perusahaan yang dapat mempercepat proses
perubahan dan meminimalkan pengaruh birokrasi. Sedangkan menurut Key Bishop
dan Mayer (1995), tujuan privatisasi meliputi tujuan keuangan, tujuan
informasi; dan tujuan pengendalian. Menurut pasal 74 UU No. 19 tahun 2003
tentang BUMN, tujuan privatisasi BUMN antara lain memperluas kepemilikan
masyarakat atas Persero; menciptakan struktur keuangan dan manajemen
keuangan yang baik/kuat; meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN;
menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global; serta
menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif dan menumbuhkan
iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.
2.4 Arah Kebijakan Privatisasi
Menurut UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, arah kebijakan privatisasi BUMN
antara lain :
Privatisasi diarahkan lebih utama untuk mendukung pengembangan BUMN dengan
metode utama melalui penawaran umum di pasar modal. Selain itu, untuk lebih
mendorong penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG),
mengkondisikan budaya berinvestasi masyarakat, di antaranya dengan
melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon investor untuk membangun
basis investor lokal dan domestik yang knowledgable.
Privatisasi melalui pasar modal akan terus dilakukan sebagai salah satu
cara untuk meningkatkan transparansi dan kontrol publik, independensi,
serta kinerja BUMN, alokasi saham diprioritaskan dengan porsi yang lebih
besar kepada investor dalam negeri (lokal), tetap mempertahankan
kepemilikan mayoritas Pemerintah.
Privatisasi di luar penawaran lewat pasar modal akan dilakukan sangat
selektif dan hati-hati.
2.5 Kriteria Pemilihan Kebijakan Privatisasi
Kriteria Umum Privatisasi BUMN sesuai UU 19/2003 jo PP 33/2005 :
1. Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi
kriteria :
a. Industri/sektor usahanya kompetitif
Industri/sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.
2. Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban
pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya
harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan
dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat
diprivatisasi. Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:
Persero yang bidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya
boleh dikelola oleh BUMN;
Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan
keamanan negara;
Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan
tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan
kepentingan masyarakat;
Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas
berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.
Kriteria Tambahan Privatisasi BUMN sesuai UU 19/2003 jo PP 33/2005 :
Penjualan Saham Langsung kepada Investor / Strategic Sale (SS) :
Memerlukan bantuan dan keahlian, "know-how", expertise dari mitra
strategis, seperti operasi/teknis, inovasi/pengembangan produk, manajemen,
pemasaran teknologi, dan kemampuan pendanaan;
Membutuhkan dana yang besar namun menghadapi keterbatasan dana dari
Pemerintah (sebagai shareholder) dan/atau pasar modal;
Mengalami kesulitan/tidak memiliki keahlian dalam mengelola operasional
bisnisnya (inti maupun non inti), dimana sebagian aset/kegiatan
operasionalnya dapat dipisahkan dan dikerjasamakan oleh pihak mitra
strategis;
Mengurangi kepemilikan Negara menjadi minoritas sepanjang tidak
bertentangan dengan regulasi;
Merupakan sektor yang bukan sektor strategis bagi Pemerintah.
2.6 Manfaat Privatisasi
Dilihat dari skala ilmu ekonomi, manfaat privatisasi terbagi menjadi dua
yaitu :
Manfaat privatisasi pada skala makroekonomi yaitu membantu pemerintah
memperoleh dana pembangunan dan mendorong pasar modal dalam negeri.
Manfaat privatisasi pada skala mikroekonomi antara lain restrukturisasi
modal; keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan; peningkatan efisiensi dan
produktifitas; serta perubahan budaya perusahaan.
Dilihat dari aktor pelakunya, manfaat privatisasi terbagi menjadi tiga
yaitu :
Manfaat privatisasi bagi perusahaan antara lain mempercepat penerapan GCG;
sumber dana baru untuk pertumbuhan; dan privatisasi melalui strategic sale
diharapkan terjadi pengembangan pasar, alih teknologi, dan networking.
Manfaat privatisasi bagi negara antara lain memperkuat pasar modal; sumber
penerimaan APBN melalui divestasi BUMN; serta perbaikan iklim investasi dan
pengembangan sektor riil.
Manfaat privatisasi bagi masyarakat antara lain memperluas kepemilikan
(melalui IPO); pertumbuhan BUMN akan menciptakan lapangan kerja dan
memperbaiki kualitas jasa & produk; serta meningkatkan partisipasi kontrol
masyarakat.
2.7 Metode Privatisasi
Beberapa metode atau model Privatisasi yang dilakukan suatu negara antara
lain :
Penawaran saham BUMN kepada publik (public sharing of shares)
Pemerintah menjual sebagian atau seluruh saham BUMN yang nantinya menjadi
perusahaan publik. Misalnya : Jaguar, Malaysia Air Lines, Singapore Air
Lines, dan Japan Air Lines
Penjualan saham BUMN kepada pihak swasta tertentu (private sale of shares)
Pemerintah menjual sebagian atau seluruh saham kepemilikannya di
BUMN kepada pembeli atau pembeli dalam bentuk kelompok pada tanggal yang
telah diidentifikasi. Misalnya : Electric Power Company, Bank of New
Zealand, dan Hotel Ulysee.
Penjualan aktiva BUMN kepada swasta (Sale of government or state owned
enterprise assets).
Pemerintah menjual aktiva langsung maupun aktiva utama BUMN. Misalnya
: Panofor, Jamaica Broadcasting, dan Banco de Colombia.
Reorganisasi BUMN menjadi beberapa unit usaha (Reorganization or break up
into component parts).
Pemerintah mereorganisasi atau memecah-mecah BUMN menjdi beberapa
unit usaha atau menjadikan BUMN holding company dengan beberapa anak
cabang. Misalnya : Sonidep, Port Kelang, Sugar Corporation, Matra, dan SSI.
Penambahan investasi baru dari sektor swasta ke dalam BUMN (New private
investment in an State owned enterprise).
Pemerintah menambah modal pada BUMN untuk keperluan rehabilitasi atau
ekspansi. Misalnya: Senegambia Hotel, Lufthansa, dan Zambia Breweris.
Pembelian BUMN oleh manajemen atau karyawan (management/employee buyout)
Pemerintah mengambil alih/mengakuisisi pengendalian atau kekuasaan
BUMN. Misalnya : Icelandair, NUI/IRi, dan Unipart.
Kontrak sewa dan kontrak manajemen (lease and management contract)
BUMN mengadakan kontrak kontrak manajemen, teknologi, dan tenaga
terampil dengan pihak swasta untuk menangani aktiva milik BUMN sampai
periode tertentu. Misalnya : Air Pasific, Cataract Hotel, National Park
Facilities, National Milk Board.

Dewi Hanggraeni dalam artikel dalam Manajemen Usahawan Indonesia No. 6
Tahun 2009 berjudul Apakah privatisasi BUMN solusi yang tepat dalam
meningkatkan kinerja, menyatakan bahwa pilihan model privatisasi mana yang
sesuai dengan iklim perekonomian, politik dan sosial budaya Indonesia
haruslah mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran nilai privatisasi;
kondisi kesehatan keuangan minimal tiga tahun terakhir; waktu yang tersedia
bagi BUMN untuk melakukan privatisasi; kondisi pasar; status BUMN (go
public atau belum); dan rencana jangka panjang masing-masing BUMN.
2.8 Tata cara Privatisasi
Privatisasi dilakukan dengan cara seperti yang sudah dijelaskan dalam
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2010 tentang
Cara Privatisasi, Penyusunan Program Tahunan Privatisasi, dan Penunjukan
Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Serta profesi lainnya antara lain dengan
cara :
a. Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal yang berlaku
Penjualan saham berdasarkan
ketentuan Pasar Modal dilakukan apabila memenuhi persyaratan peraturan
perundang-undangan, termasuk ketentuan di bidang pasar modal. Penjualan
saham berdasarkan ketentuan pasar modal antara lain adalah penjualan saham
melalui penawaran umum (Initial Public Offering/ Go Public), penerbitan
obligasi konversi, dan efek lain yang bersifat ekuitas, serta penjualan
saham pada mitra strategis (Direct Placement) bagi BUMN yang telah
terdaftar di bursa.
b. Penjualan saham secara langsung kepada para investor

Penjualan saham langsung kepada investor adalah penjualan saham kepada
mitra strategis (Direct Placement) atau kepada investor lainnya termasuk
Financial Investor yang dapat dilakukan oleh Persero kepada mitra strategis
(direct placement), investor lainnya, dan investor finansial (khusus
berlaku bagi saham BUMN yang belum terdaftar di bursa).
c. Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang
bersangkutan
Privatisasi dengan cara penjualan saham kepada manajemen (Management Buy
Out/ MBO) dan/atau karyawan (Employee Buy Out/EBO) Persero dapat dilakukan
dengan penjualan sebagian besar atau seluruh saham langsung kepada
manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan. Dalam hal mereka
tidak dapat membeli sebagian besar atau seluruh saham Persero, maka
penawaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan yang bersangkutan.
2.9 Prosedur Privatisasi
Prosedur yang harus ditempuh ketika privatisasi dilakukan menurut Keputusan
Menteri Negara BUMN No. Kep-35/M.BUMN/2001 tentang Prosedur Privatisasi
Badan Usaha Milik Negara :
Tabel 2.1 Prosedur Privatisasi BUMN
"Prosedur privatisasi "Prosedur privatisasi "Prosedur privatisasi "
"melalui penawaran umum "melalui mitra strategis "melalui penjualan kepada"
" " "karyawan dan atau "
" " "manajemen "
"Prosedur persiapan "Prosedur persiapan "A. Prosedur persiapan "
"privatisasi melalui "privatisasi melalui "privatisasi melalui "
"penawaran umum : "mitra strategis : "penjualan kepada "
" " "karyawan dan atau "
"Deputi Bidang "Deputi Bidang "manajemen : "
"Restrukturisasi dan "Restrukturisasi dan "Deputi Bidang "
"Privatisasi melakukan "Privatisasi melakukan "Restrukturisasi dan "
"kajian mengenai BUMN "kajian mengenai BUMN "Privatisasi melakukan "
"yang layak untuk "yang layak untuk "kajian terhadap BUMN "
"dimasukkan dalam program"dimasukkan dalam program"yang layak untuk "
"privatisasi berdasarkan "privatisasi berdasarkan "dimasukkan dalam program"
"kajian internal, usulan "kajian internal, usulan "privatisasi berdasarkan "
"dari BUMN dan atau pihak"dari BUMN dan atau pihak"kajian internal, usulan "
"lain, kemudian diajukan "lain, kemudian diajukan "dari BUMN dan atau pihak"
"kepada Menteri untuk "kepada Menteri untuk "lain, kemudian diajukan "
"mendapatkan persetujuan."mendapatkan persetujuan."kepada Menteri untuk "
"Menteri menetapkan BUMN "Menteri menetapkan BUMN "mendapatkan "
"yang akan dimasukkan "yang akan dimasukkan "persetujuannya. "
"dalam program "dalam program "Menteri menetapkan BUMN "
"privatisasi sekaligus "privatisasi sekaligus "yang akan dimasukkan "
"metode pelaksanaan "metode pelaksanaan "dalam program "
"privatisasinya. "privatisasinya. "privatisasi sekaligus "
"Deputi Bidang "Deputi Bidang "metode pelaksanaan "
"Restrukturisasi dan "Restrukturisasi dan "privatisasinya. "
"Privatisasi mengajukan "Privatisasi mengajukan "Deputi Bidang "
"konsep surat "konsep surat "Restrukturisasi dan "
"pemberitahuan mengenai "pemberitahuan mengenai "Privatisasi mengajukan "
"persiapan privatisasi "persiapan privatisasi "konsep surat "
"kepada Menteri untuk "kepada Menteri untuk "pemberitahuan mengenai "
"mendapat persetujuan. "mendapat persetujuan. "persiapan privatisasi "
"Menteri menerbitkan "Menteri menerbitkan "kepada Menteri untuk "
"surat pemberitahuan "surat pemberitahuan "mendapat persetujuan. "
"mengenai persiapan "mengenai persiapan "Menteri menerbitkan "
"privatisasi untuk "privatisasi untuk "surat pemberitahuan "
"disampaikan kepada BUMN "disampaikan kepada BUMN "mengenai persiapan "
"yang bersangkutan. "yang bersangkutan. "privatisasi untuk "
"Rencana privatisasi BUMN"Program privatisasi BUMN"disampaikan kepada BUMN "
"ditetapkan dalam "ditetapkan dalam "yang bersangkutan. "
"Keputusan Rapat Umum "Keputusan Rapat Umum "Rencana privatisasi BUMN"
"Pemegang Saham, baik "Pemegang Saham, baik "ditetapkan dalam "
"sebelum maupun sesudah "sebelum maupun sesudah "Keputusan Rapat Umum "
"ditetapkan oleh Menteri "ditetapkan oleh Menteri."Pemegang Saham, baik "
"Menteri membentuk Tim "Menteri membentuk Tim "sebelum maupun sesudah "
"Kerja Privatisasi (Tim "Kerja Privatisasi (Tim "ditetapkan oleh Menteri "
"Kerja) terhadap BUMN "Kerja) terhadap BUMN "Menteri membentuk Tim "
"yang akan diprivatisasi "yang akan diprivatisasi."Kerja Privatisasi (Tim "
"Jika terdapat "Jika terdapat "Kerja) terhadap BUMN "
"permasalahan yang timbul"permasalahan yang timbul"yang akan diprivatisasi "
"dalam proses privatisasi"dalam proses privatisasi"Jika terdapat "
"BUMN, Menteri akan "BUMN, Menteri akan "permasalahan yang timbul"
"melaporkan kepada Tim "melaporkan kepada Tim "dalam proses privatisasi"
"Kebijakan Privatisasi "Kebijakan Privatisasi "BUMN, Menteri akan "
"untuk mendapatkan "untuk mendapatkan "melaporkan kepada Tim "
"keputusan. "keputusan. "Kebijakan Privatisasi "
"Tim Kerja mempersiapkan "Tim Kerja mempersiapkan "untuk mendapatkan "
"kerangka acuan kerja "kerangka acuan kerja "keputusan. "
"sebagai pedoman BUMN "sebagai pedoman BUMN "Tim Kerja mempersiapkan "
"dalam melaksanakan "dalam melaksanakan "Kerangka Acuan Kerja "
"pemilihan profesi "pemilihan profesi "sebagai pedoman BUMN "
"penunjang dan profesi "penunjang dan profesi "dalam melaksanakan "
"lainnya. "lainnya. "pemilihan profesi "
"Tim Kerja melakukan "Tim Kerja melakukan "penunjang dan profesi "
"persiapan pemilihan "persiapan pemilihan "lainnya. "
"lembaga/profesi "lembaga/profesi "Tim Kerja melakukan "
"penunjang dan profesi "penunjang dan profesi "persiapan pemilihan "
"lainnya berdasarkan "lainnya berdasarkan "lembaga/profesi "
"kerangka acuan kerja "kerangka acuan kerja "penunjang dan proses "
"yang disiapkan oleh Tim "yang disiapkan oleh Tim "lainnya berdasarkan "
"Kerja. "Kerja. "Kerangka Acuan Kerja "
"Tim Kerja dan Direksi"Tim Kerja dan Direksi "yang disiapkan oleh Tim "
"BUMN, melakukan seleksi"BUMN, melakukan seleksi "Kerja "
"terhadap Lembaga/profesi"terhadap Lembaga/profesi"Tim Kerja melakukan "
"penunjang dan Profesi "penunjang dan Profesi "seleksi terhadap "
"Lainnya dengan merujuk "Lainnya dengan merujuk "lembaga/profesi "
"pada kerangka acuan yang"pada kerangka acuan yang"penunjang dan profesi "
"dikeluarkan oleh Tim "dikeluarkan oleh Tim "lainnya dengan merujuk "
"Kerja serta "Kerja serta "pada Kerangka Acuan yang"
"ketentuan-ketentuan lain"ketentuan-ketentuan lain"dikeluarkan oleh Tim "
"yang berlaku. Jika "yang berlaku. Jika "Kerja serta ketentuan- "
"profesi lainnya seperti "profesi lainnya seperti "ketentuan lain yang "
"Spesialis Industri dan "Spesialis Industri dan "berlaku. Hasil seleksi "
"atau konsultan Hukum "atau konsultan Hukum "tersebut disampaikan "
"diperlukan pada "diperlukan pada "Direksi BUMN yang "
"langkah-langkah "langkah-langkah "bersangkutan kepada "
"sebelumnya, maka proses "sebelumnya, maka proses "Menteri untuk "
"seleksi dan "seleksi dan "mendapatkan persetujuan."
"penunjukkannya harus "penunjukkannya harus "Menteri memberikan "
"dilakukan terlebih "dilakukan terlebih "persetujuan penunjukkan "
"dahulu. Hasil seleksi "dahulu. Hasil seleksi "Lembaga/Profesi "
"tersebut disampaikan "tersebut disampaikan "Penunjang dan Profesi "
"Direksi BUMN yang "Direksi BUMN yang "lainnya. "
"bersangkutan kepada "bersangkutan kepada "Menteri memberikan "
"Menteri untuk "Menteri untuk "persetujuan mengenai "
"mendapatkan persetujuan."mendapatkan persetujuan."metode Penjualan Kepada "
"Menteri memberikan "Menteri memberikan "Karyawan, struktur "
"persetujuan penunjukkan "persetujuan penunjukkan "kepemilikan saham serta "
"Lembaga/profesi "Lembaga/profesi "penunjukan Lembaga "
"penunjang dan profesi "penunjang dan profesi "Profesi penunjang dan "
"lainnya. "lainnya. "profesi lainnya yang "
"Pemegang Saham " "diperlukan. "
"menyampaikan kepada " "Tim Kerja dapat menerima"
"masyarakat dan " "pernyataan berminat "
"mengumumkan rencana " "secara "unconsolidated" "
"privatisasi BUMN yang " "dari Tim yang dibentuk "
"bersangkutan melalui " "manajemen dan karyawan "
"konferensi pers " "BUMN yang bersangkutan "
" " "untuk melaksanakan "
" " "proses privatisasi "
" " "dimaksud (Tim EBO). "
" " "Pemegang Saham "
" " "menyampaikan kepada "
" " "masyarakat dan "
" " "mengumumkan rencana "
" " "privatisasi BUMN yang "
" " "bersangkutan melalui "
" " "konferensi pers. "
"B. Kegiatan persiapan "B. Prosedur "B. Prosedur persiapan "
"penawaran umum : "prakualifikasi atas "penjualan kepada "
" "calon mitra strategis : "karyawan dan atau "
"Akuntan, Penjamin " "manajemen : "
"Pelaksana Emisi, "Tim Kerja dengan dibantu"BUMN membentuk Tim EBO "
"Spesialis Industri "oleh Penasehat Keuangan "dan dibantu Tim Kerja "
"(apabila diperlukan) "menerima dokumen "jika diperlukan. "
"dengan dibantu BUMN yang"pra-kualifikasi dan "Tim Kerja dengan bantuan"
"bersangkutan melakukan "meregistrasikannya dalam"Konsultan Hukum (jika "
"pengkajian menyeluruh "daftar calon mitra "ada) menyiapkan "
"atas laporan keuangan "strategis. "Pernyataan Kerahasiaan "
"termasuk masalah-masalah"Tim Kerja bersama-sama "dan Kesepakatan "
"keuangan penting dan "dengan Penasehat "Penjualan antara Tim EBO"
"pengkajian atas aset "Keuangan, Akuntan dan "dan Pemerintah. "
"perusahaan. Hasil kajian"Konsultan Hukum "Pernyataan Kerahasiaan "
"didiskusikan dengan Tim "melakukan finalisasi "ini mengikat tim EBO dan"
"Kerja. "atas pembuatan "setiap anggota EBO "
"Penjamin Pelaksana "Information Memorandum "secara bersama-sama dan "
"Emisi, Akuntan dan "dan pembuatan "sendiri-sendiri untuk "
"Konsultan Hukum bersama "Confidentiality Letter "menjaga kerahasiaan "
"Tim Kerja Privatisasi "(Agreement). "semua hasil diskusi "
"dan BUMN, melakukan "Peserta tender yang "mengenai potensi "
"pengkajian atas isu "lolos babak "penjualan. Kesepakatan "
"Corporate Governance "pra-kualifikasi harus "Penjualan mengatur "
"yang relevan dengan "menandatangani "mengenai syarat-syarat "
"persiapan prospektus dan"Confidentiality "penjualan. "
"operasi BUMN setelah "Agreement sebelum dapat "Tim Kerja bersama Tim "
"privatisasi. "menerima Information "EBO dengan dibantu "
"Tim Kerja bersama-sama "Memorandum. "Konsultan Hukum (jika "
"Penjamin Pelaksana Emisi"Peserta tender diminta "ada) melakukan "
"serta apabila diperlukan"untuk memasukkan "penandatanganan "
"bersama-sama dengan "PreliminaryBid yang "Pernyataan Kerahasiaan "
"Konsultan Hukum, Akuntan"berisi: "dan Kesepakatan "
"dan profesi lainnya "a Identitas peserta "Penjualan. "
"serta BUMN, menetapkan "tender "Tim EBO membuat prediksi"
"kondisi-kondisi untuk "yang lolos "penawaran dan posisi "
"kelanjutan regulasi atau"pra-kualifikasi; "keuangan awal. "
"peran pengawasan "b. Indikasi nilai "Tim Kerja dengan dibantu"
"Pemerintah. "penawaran; "oleh Penasehat Keuangan "
"Penjamin Pelaksana "c. Cara pendanaan, "(jika ada) dan Akuntan "
"Emisi, Akuntan, "termasuk pernyataan dari"melakukan kajian atas "
"Konsultan Hukum dan "masing-masing anggota "prediksi penjualan dan "
"Penilai menyiapkan "konsorsium jika peserta "keuangan. "
"laporan pengkajian "tender adalah suatu "Tim Kerja dengan dibantu"
"menyeluruh (due "konsorsium; "oleh Penasehat Keuangan "
"diligence) dan "d. Kesiapan untuk "(jika ada), Akuntan dan "
"penaksiran nilai "melakukan due diligence "Spesialis Industri (jika"
"perusahaan. Apabila "Tim Kerja dengan dibantu"ada) melakukan penilaian"
"diperlukan "oleh Penasehat Keuangan "terhadap BUMN, dengan "
"mendiskusikannya dengan "dan Konsultan Hukum "mempertimbangkan "
"Tim Kerja dan BUMN yang "melakukan evaluasi "proyeksi keuangan dan "
"bersangkutan. "dokumen Preliminary Bid "kajian secara menyeluruh"
"Penjamin Pelaksana Emisi"yang diajukan peserta "atas BUMN. Penilaian "
"BUMN dan Penasehat "tender. "BUMN ini merupakan "
"Keuangan (jika ada), "BUMN, Penasehat keuangan"rahasia Pemerintah. "
"melakukan persiapan "dan Konsultan Hukum "Tim Kerja dengan dibantu"
"struktur kepemilikan "menyelesaikan persiapan "oleh Penasehat Keuangan "
"saham dan struktur "data room dan rencana "(jika ada), mengkaji "
"keuangan yang baru, "kunjungan ke "bantuan Pemerintah (jika"
"serta merevisi "perusahaan/lapangan "ada) yang dapat "
"penaksiran nilai "untuk peserta terpilih "dibenarkan untuk "
"perusahaan, kemudian "(short listed bidders). "mendukung BUMN setelah "
"menyerahkannya kepada "Tim Kerja dibantu oleh "diprivatisasi. "
"Tim Kerja. "Penasehat Keuangan dan "Tim Kerja dibantu oleh "
"Tim Kerja dan BUMN, "Konsultan Hukum "Konsultan Hukum (jika "
"melakukan pengkajian "mempersiapkan pernyataan"ada), mempersiapkan "
"secara menyeluruh atas "kerahasiaan "konsep kontrak "
"skema kepemilikan saham "(Confidentiality "penjualan. Termasuk "
"untuk karyawan. "Agreement) yang akan "dalam konsep kontrak "
"BUMN dengan bantuan "ditandatangani oleh "adalah permintaan "
"Notaris dan Konsultan "calon mitra strategis "Pemerintah kepada Tim "
"Hukum menyiapkan segala "terpilih. Pernyataan "EBO untuk mempersiapkan "
"perjanjian yang "kerahasiaan mensyaratkan"dan menyerahkan proposal"
"berkaitan dengan "bahwa setiap calon mitra"yang mencakup rencana "
"penawaran umum saham. "strategis akan menjaga "pembelian. "
"BUMN bersama Penjamin "kerahasiaan atas "Tim Kerja dibantu "
"Pelaksana Emisi "undangan tender, "Konsultan Hukum (jika "
"menyiapkan pernyataan "informasi di data room, "ada), mempersiapkan "
"pendaftaran kepada "rencana dan hasil "konsep "
"BAPEPAM. "kunjungan ke perusahaan "persyaratanpersyaratan "
"BUMN menginformasikan "serta hasil-hasil "tentang kontrol "
"kepada Bursa Efek yang "diskusi/rapat. "Pemerintah terhadap BUMN"
"dituju, mengenai rencana"Tim Kerja dibantu oleh "setelah diprivatisasi "
"pencatatan (listing) dan"Penasehat Keuangan "untuk disampaikan kepada"
"perkiraan waktunya. "menyetujui dan "Menteri melalui Deputi "
"BUMN bersama Penjamin "menetapkan calon mitra "Restrukturisasi dan "
"Pelaksana Emisi dan "strategis terpilih dan "Privatisasi. Jika "
"Lembaga/profesi "meregistrasikannya dalam"dipandang perlu Deputi "
"penunjang Pasar Modal "daftar peserta terpilih "Privatisasi "
"lainnya mempersiapkan "serta melaporkannya "Restrukturisasi dan "
"prospektus. "kepada Menteri. "melakukan konsultasi "
"PR Agency (jika ada) "Tim Kerja dibantu oleh "dengan instansi "
"menyampaikan program "Penasehat Keuangan "Pemerintah terkait. "
"sosialisasi dan mulai "mengundang para calon "Tim Kerja meminta "
"memberikan pelatihan "mitra strategis terpilih"proposal lengkap dari "
"terhadap manajemen BUMN "untuk menandatangani "Tim EBO pada tanggal "
"untuk melaksanakan "pernyataan kerahasiaan. "yang ditetapkan. "
"Roadshows, sosialisasi, " " "
"presentasi dan " " "
"lain-lain. " " "
"BUMN bersama Penjamin " " "
"Pelaksana Emisi menyusun" " "
"jadwal penawaran umum " " "
"secara keseluruhan dan " " "
"menyampaikannya kepada " " "
"Tim Kerja. " " "
"Prosedur penyampaian "Kegiatan persiapan dan "Prosedur rencana "
"perrnyataan pendaftaran "penyerahan dokumen "kejadian dan penutupan "
"dan persiapan pencatatan"tender : "transaksi penjualan : "
"saham di Bursa Efek : " " "
"Penjamin Pelaksana Emisi"Calon mitra strategis "Tim EBO mempersiapkan "
"bersama BUMN dan "diwajibkan membayar "rencana bisnis terinci "
"Lembaga/profesi "entry fee (fee) yang "dan menyerahkannya "
"penunjang lainnya "dikumpulkan oleh BUMN "kepada Tim Kerja pada "
"melakukan kajian akhir "untuk biaya antara lain,"tanggal yang ditetapkan."
"terhadap kesiapan "administrasi, pengadaan "Tim Kerja dengan dibantu"
"pernyataan pendaftaran "data room, foto copy dan"Penasehat Keuangan (jika"
"yang akan disampaikan ke"pengorganisasian due "ada) melakukan kajian "
"BAPEPAM dan atau "diligence. "terhadap Rencana Bisnis."
"Otoritas Pasar Modal "Calon mitra strategis "Rencana Bisnis menjadi "
"Luar Negeri lainnya. "melakukan pengkajian "sarana dasar untuk "
"BUMN menandatangani "menyeluruh (due "menilai kemampuan Tim "
"kontrak pendahuluan "diligence) atas data dan"EBO dalam menjalankan "
"pencatatan saham dengan "informasi di data room "perusahaan secara "
"Bursa Efek. "dan kunjungan ke "independen setelah "
"BUMN menyampaikan "perusahaan/lapangan di "diprivatisasi tanpa "
"pernyataan pendaftaran "mana BUMN beroperasi. "bantuan lebih lanjut "
"ke BAPEPAM dan atau "Tim Kerja, BUMN dan "dari Pemerintah. "
"Otoritas Pasar Modal "Penasehat Keuangan "Tim Kerja dan Tim EBO "
"Luar Negeri lainnya. "apabila diperlukan dapat"melakukan pengkajian "
"Pemegang Saham "mendampingi calon mitra "atas pembayaran saham "
"didampingi oleh BUMN dan"strategis. "yang diusulkan dalam "
"Penjamin Pelaksana Emisi"Tim Kerja dengan dibantu"proposal Rencana "
"menyampaikan kepada "oleh Penasehat Keuangan "Penjualan saham. "
"masyarakat dan "dan Konsultan Hukum "Menteri berdasarkan "
"mengumumkan rencana "menyelesaikan "masukan dari Deputi "
"privatisasi BUMN yang "dokumen-dokumen tender "Bidang Restrukturisasi "
"bersangkutan melalui "yang akan diserahkan "dan Privatisasi "
"konferensi pers "kepada calon mitra "menetapkan kontrol "
" "strategis. "Pemerintah terhadap BUMN"
" "Dokumendokumen ini harus"yang telah diprivatisasi"
" "meliputi konsep kontrak "jika dianggap perlu. "
" "penjualan dan "Tim Kerja menyiapkan "
" "persyaratan untuk "rancangan Peraturan "
" "membuat rencana bisnis "Pemerintah mengenai "
" "terinci oleh calon mitra"penjualan saham milik "
" "strategis. Semua "Negara RI di BUMN yang "
" "informasi dalam dokumen "bersangkutan, kemudian "
" "tender termasuk rencana "melalui Deputi Bidang "
" "bisnis akan mengikat dan"Restrukturisasi dan "
" "menjadi bagian dari "Privatisasi "
" "kontrak. "mengajukannya kepada "
" "Tim Kerja dengan dibantu"Menteri untuk "
" "oleh Penasehat Keuangan "disampaikan kepada "
" "menyelesaikan kriteria "Menteri Keuangan. "
" "evaluasi tender. Jika "Selanjutnya Menteri "
" "diperlukan Spesialis "Keuangan menyampaikan "
" "Industri dapat terlibat "kepada Presiden RI guna "
" "dalam proses yang "mendapatkan persetujuan."
" "menyangkut aspek teknis."Menteri bersama Tim EBO "
" "Tim Kerja dibantu "melakukan "
" "Penasehat Keuangan dan "penandatanganan kontrak "
" "Konsultan Hukum "penjualan saham. "
" "menetapkan tatacara "Menteri dan Pemegang "
" "pembukaan dokumen "Saham Baru dengan "
" "tender. "didampingi penasehat "
" "Tim Kerja dibantu dan "keuangan (jika ada) dan "
" "didampingi Penasehat "penasehat lainnya yang "
" "Keuangan dan Konsultan "diperlukan melakukan "
" "Hukum menyampaikan "penjelasan kepada "
" "dokumen tender kepada "masyarakat melalui "
" "calon mitra strategis. "konferensi pers "
" "Tim Kerja dibantu " "
" "Penasehat Keuangan " "
" "melakukan pengkajian " "
" "secara rinci atas " "
" "dokumen tender bersama " "
" "calon mitra strategis, " "
" "yang umumnya meliputi " "
" "kegiatan-kegiatan " "
" "diskusi dan pembahasan " "
" "atas pertanyaan dan " "
" "jawaban bagi semua calon" "
" "mitra strategis, juga " "
" "kemungkinan untuk " "
" "menerima masukan dari " "
" "calon mitra strategis ke" "
" "dalam konsep kontrak " "
" "penjualan. " "
"Prosedur pemasaran dan "Kegiatan evaluasi " "
"penetapan harga : "penawaran dan penetapan " "
" "pemenang tender : " "
"Penjamin Pelaksana Emisi"Calon mitra strategis " "
"dan BUMN menyusun jadwal"yang akan memasukkan " "
"roadshows dan menentukan"dokumen tender harus " "
"Investor potensial yang "pula memasukkan sejumlah" "
"akan dikunjunginya. "dana ke suatu Escrow " "
"Penjamin Pelaksana Emisi"Account yang dibuat " "
"bersama BUMN menyiapkan "bersama antara BUMN dan " "
"materi presentasi yang "calon mitra strategis. " "
"akan disampaikan kepada "Tim Kerja didampingi " "
"para investor potensial."Penasehat Keuangan " "
"Penjamin Pelaksana Emisi"menerima dokumen tender " "
"bersama Tim Kerja dan "secara lengkap, termasuk" "
"BUMN menetapkan kisaran "harga penawaran dan " "
"harga penawaran saham "rencana bisnis. " "
"sesuai dengan parameter "Tim Kerja dibantu oleh " "
"harga saham yang "Penasihat Keuangan, " "
"disetujui bersama dan "Konsultan Hukum dan " "
"Tim Kerja melalui Deputi"apabila diperlukan " "
"Bidang Restrukturisasi "bersama Spesialis " "
"dan Privatisasi "Industri, melakukan " "
"mengajukannya kepada "evaluasi dokumen tender " "
"Menteri untuk "dan menetapkan calon " "
"mendapatkan persetujuan."mitra strategis terbaik " "
"BUMN bersama Penjamin "berdasarkan pada " "
"Pelaksana Emisi "pertimbangan harga dan " "
"melakukan presentasi "rencana bisnis. " "
"kepada para investor "Tim Kerja dibantu " "
"potensial. "Penasehat Keuangan dan " "
"Penjamin Pelaksana Emisi"Konsultan Hukum " "
"melakukan proses "mengundang calon mitra " "
"pencatatan pemesanan "strategis terbaik untuk " "
"saham yang dilakukan "melakukan negosiasi dan " "
"para investor potensial "mencapai kesepakatan " "
"(bookbuilding process) "mengenai kontrak jual " "
"dan melaporkan hasilnya "beli saham dan " "
"kepada Tim Kerja dan "kontrak-kontrak lainnya " "
"BUMN. "yang diperlukan. " "
"Tim Kerja bersama dengan"Apabila kesepakatan " "
"Penjamin Pelaksana Emisi"tidak tercapai, maka Tim" "
"dan BUMN menetapkan dan "Kerja dapat menolak " "
"mengusulkan penawaran "calon mitra strategis " "
"harga saham final dan "terbaik dan memilih " "
"selanjutnya Tim Kerja "calon mitra strategis " "
"melalui Deputi Bidang "terbaik kedua untuk " "
"Restrukturisasi dan "mencapai kesepakatan " "
"Privatisasi "sesuai dengan poin nomer" "
"menyampaikannya kepada "4 diatas " "
"Menteri untuk memperoleh"Tim Kerja dengan dibantu" "
"persetujuan. "oleh Penasehat Keuangan " "
"Tim Kerja menyiapkan "apabila tercapai " "
"rancangan Peraturan "kesepakatan sebagaimana " "
"Pemerintah tentang "ditetapkan, menetapkan " "
"perubahan penyertaan "pemenang tender dan " "
"modal Negara RI pada "kemudian mengajukannya " "
"BUMN, kemudian melalui "kepada Menteri melalui " "
"Deputi Bidang "Deputi Bidang " "
"Restrukturisasi dan "Restrukturisasi dan " "
"Privatisasi "Privatisasi untuk " "
"mengajukannya kepada "mendapatkan persetujuan." "
"Menteri untuk "Menteri memberikan " "
"disampaikan kepada "persetujuan akhir atas " "
"Menteri Keuangan. "konsep kontrak " "
"Selanjutnya Menteri "penjualan. " "
"Keuangan menyampaikan "Tim Kerja dibantu " "
"kepada Presiden RI guna "Konsultan Hukum dan " "
"mendapatkan persetujuan."Penasehat Keuangan " "
"Penjamin Pelaksana Emisi"mengundang mitra " "
"menyusun sindikasi "strategis terpilih untuk" "
"penjaminan emisi dan "melakukan " "
"melaporka hasilnya "penandatanganan kontrak " "
"kepada Tim Kerja dan "dengan Menteri. " "
"BUMN. "Tim Kerja mempersiapkan " "
"Perjanjian Penjaminan "Peraturan Pemerintah " "
"Emisi saham "tentang perubahan " "
"ditandatangani oleh "penyertaan modal Negara " "
"pihak-pihak yang "RI di BUMN, kemudian " "
"berkepentingan dalam "melalui Deputi Bidang " "
"penawaran umum saham. "Restrukturisasi dan " "
"BUMN bersama penjamin "Privatisasi " "
"pelaksana Emisi dan "mengajukannya kepada " "
"Lembaga/profesi "Menteri untuk " "
"penunjang lainnya "disampaikan kepada " "
"menyiapkan prospektus "Menteri Keuangan. " "
"final dari informasi "Selanjutnya Menteri " "
"lainnya yang diperlukan "Keuangan menyampaikan " "
"oleh BAPEPAM dan atau "kepada Presiden RI guna " "
"Otoritas Pasar Modal "mendapatkan persetujuan." "
"Luar Negeri agar "Menteri dan mitra " "
"pernyataan pendaftaran "strategis sebagai " "
"memperoleh pernyataan "pemegang saham baru " "
"efektif dari BAPEPAM dan"melaksanakan konperensi " "
"atau Otoritas Pasar "pers. Penasihat Keuangan" "
"Modal Luar Negeri. "dapat membantu proses " "
"BUMN dengan bantuan "ini apabila diperlukan. " "
"Penjamin Pelaksana Emisi" " "
"menerbitkan prospektus " " "
"ringkas I surat kabar " " "
"sesuai dengan peraturan " " "
"Pasar Modal yang " " "
"berlaku. " " "
"dan sindikasi penjaminan" " "
"emisi melaksanakan " " "
"penawaran umum saham " " "
"sesuai dengan ketentuan " " "
"Pasar Modal yang " " "
"berlaku. " " "
"melakukan penjatahan " " "
"saham sesuai dengan " " "
"ketentuan Pasar Modal " " "
"yang berlaku. " " "
"melaksanakan pembayaran " " "
"saham yang ditawarkan " " "
"kepada pihak yang " " "
"menjual saham, yaitu " " "
"Pemerintah dan atau BUMN" " "
"sesuai dengan perjanjian" " "
"penjaminan emisi. " " "
"dan BUMN melaporkan " " "
"hasil penjatahan kepada " " "
"BAPEPAM dan atau " " "
"Otoritas Pasar Modal " " "
"Luar Negeri dan pihak " " "
"lain sesuai dengan " " "
"ketentuan Pasar Modal " " "
"yang berlaku. " " "
"BUMN mencatatkan " " "
"sahamnya di Bursa Efek " " "
"yang ditentukan. " " "
"Jika diperlukan Pemegang" " "
"Saham bersama BUMN dan " " "
"Penjamin Pelaksanaan " " "
"Emisi menyampaikan " " "
"kepada masyarakat dan " " "
"mengumumkan hasil " " "
"penawaran umum saham " " "
"BUMN yang bersangkutan " " "
"melalui konferensi pers." " "

Sumber : Kep-35/M.BUMN/2001
Tabel 2.2 Privatisasi BUMN Tahun 1991-2001
sumber : www.bumn.go.id



2.10 Perjalanan Privatisasi di Indonesia
PRIVATISASI ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN SOEHARTO
Dalam waktu kurang dari setahun, privatisasi BUMN oleh Presiden Soeharto
mencapai Rp >9 triliun. Privatisasi melalui pola asal jual atau jual cepat
pada operator pelabuhan (Pelindo II dan Pelindo III) dilakukan membuat dua
anak perusahaan. Privatisasi pelabuhan peti kemas Tanjung Perak yang
dimenangkan oleh Huchinson & Whampoa Hongkong milik konglomerat Hongkong Li
Kha Sing secara politis dan bisnis dilakukan secara optimal sehingga
membesarkan Indonesia dan menjadi pesaing Singapura. Privatisasi pada
Telkom dilakukan hanya sebesar 7% dengan harga sama dengan harga jual
perdana dalam US dolllar. Secara umum, privatisasi pada masa reformasi BUMN
lebih berhasil dengan tiga indikator utama yaitu tidak asal privatisasi,
harga jual optimum, dan memperoleh mitra paling strategis.
PRIVATISASI ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN WAHID
Program privatisasi BUMN dilanjutkan pada masa Presiden Wahid. Pada masa
ini, BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong
untuk diprivatisasi melalui pasar modal. Pada tahun 2000, Menteri Rozy
Munir menyusun master plan BUNN dan salah satu agendanya yaitu privatisasi
untuk tahun 2000 yang ditargetkan mencapai Rp 6,5 triliun.
Tabel 2.5 Rencana Privatisasi Era Rozy Munir (Wahid-Mega)
"No "BUMN "Usaha "Persentase"Persentase"Target "Metode "
" " " "Pemerintah"dijual " " "
"1 "Tambang Batubara"Tambang "100 "10-35 "Nov 2000 "IPO/Strateg"
" "Bukit Asam " " " " "ic Sales "
"2 "Perkebunan "Perkebunan"100 "10-35 "Juli 2000 "IPO "
" "Nusantara IV " " " " " "
"3 "Indonesia "Farmasi "100 "10-49 "Agustus "IPO "
" "Farmasi " " " "2000 " "
"4 "Pupuk Kalimantan"Pupuk "100 "10-49 "September "IPO/Strateg"
" "Timur " " " "2000 "ic Sales "
"5 "Perkebunan "Perkebunan"100 "10-49 "September "IPO/Strateg"
" "Nusantara III " " " "2000 "ic Sales "
"6 "Aneka Tambang "Tambang "100 "14 "Oktober "IPO/Strateg"
" " " " " "2000 "ic Sales "
"7 "Angkasa Pura II "Bandar "100 "49 "Juli/Agust"IPO/Strateg"
" " "Udara " " "us 2000 "ic Sales "
"8 "Kimia Farma "Farmasi "100 "49 "Juli "IPO/Strateg"
" " " " " " "ic Sales "
"9 "Sucofindo "Surveyor "100 "10-20 "September "IPO/Strateg"
" " " " " "2000 "ic Sales "
"10 "Kerta Niaga "Perdaganga"100 "100 "Agustus "IPO/Strateg"
" " "n " " "2000 "ic Sales "

Sumber : Masterplan 2000 SOE Reform, The office of the investment and SOE,
Mei 2000
Masterplan ini kurang mendapat perhatian di lingkungan pemerintah maupun
BUMN, mungkin karena adanya keterbatasan waktu dan beratnya tantangan
serta Rozy Munir yang dinilai belum mampu melakukan privatisasi BUMN. Tidak
beberapa lama kemudian Presiden Wahid membubarkan kantor Meneg BUMN dan
mengembalikannya ke Depkeu di bawah Ditjen Pembinaan BUMN dimana pejabatnya
saat itu Nyoman Tjager. Tahun 2000, Beliau merancang target yang harus
dicapai oleh BUMN pada tahun 2000 antara lain 107 dari 137 BUMN berada
dalam kondisi sehat; penjualan mencapai Rp 169,253 miliar; laba bersih
mencapai Rp 13,336 miliar; aset mencapai Rp 861,520 miliar; modal mencapai
Rp 250,941 miliar; dividen mncapai Rp 5,334 miliar; menyerap
tenaga kerja mencapai 803,5 orang; privatisasi 8 BUMN (PT Semen Gresik, PT
Indosat, PT Telkom, PT BNI, PT Aneka Tambang, Pelindo II, dan Pelindo III).
sementara target tahun 2001 antara lain penjualan mencapai Rp 199,645
miliar; laba bersih mencapai Rp 20,186 miliar, aset mecapai Rp 845,186
miliar, modal mencapai Rp 249,232 miliar; dividen mncapai Rp 8,074 miliar;
menyerap tenaga kerja mencapai 822,288 orang; privatisasi 16 BUMN
(Indofarma, Kimia Farma, Pupuk Kaltim, Wisma Nusantara, Sucofindo,
Perkebunan Nusantara III, Sarinah, Sucofndo, Tambang Bukit Asam, Krakatau
Steel, Bank Mandiri, Angkasa Pura II, Indosemen, Semen Gresik, Telkom, dan
Indosat). Jadi masa Nyoman Tjager, ada 2 BUMN yang diprivatisasi melalui
IPO yaitu PT Indofarma (20%) dan PT Kimia Farma (10%).
PRIVATISASI ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN MEGAWATI
Tabel 2.6 Rencana Privatisasi Era Laksamana Sukardi (Megawati-Hamzah)
"No "BUMN "Bidang Usaha "Kepemilikan "Metode "
" " " "Pemerintah "Privatisasi "
" "Carry over 2001 " "
"1 "Indo Farma "Farmasi "80,93 "SS "
"2 "Kimia Farma "Farmasi "90,3 "SS "
"3 "Wisma Nusantara "Properti "41,99 "SS "
"4 "Indosat "Telekomunikasi "65 "SS/AGT "
"5 "Bank Mandiri "Perbankan "100 "IPO "
"6 "Indosemen "Semen "16,87 "SO "
"7 "Tambang Bukit Asam "Tambang "100 "SS/IPO "
"8 "Bandara Soekarno "Manajemen Airport "100 "SS "
" "Hatta " " " "
"9 "Semen Gresik "Semen "65 "SS "
" "Carry over 2002 " " " "
"1 "Angkasa Pura II "Manajemen Airport "100 "SS/IPO "
"2 "Atmindo "Permesinan "36,6 "SS "
"3 "Cambrics "Tekstil "52,79 "SS "
"4 "Cipta Niaga "Perdagangan "100 "SS/IPO "
"5 "Danareksa "Keuangan "100 "SS/IPO "
"6 "Industri Gelas "Gelas "64 "SS "
"7 "Intirub "Ban "9,9 "SS "
"8 "Rekayasa Industri "Konsultan/Kontraktor"4,97 "SS "
"9 "Indah Karya "Konsultan/Kontraktor"100 "EMBO/SS "
"10 "Yodya Karya "Konsultan/Kontraktor"100 "EMBO/SS "
"11 "Jakarta Int. Hotel &"Hotel "3,3 "SO "
" "Dev " " " "
"12 "Kertas Blabak "Kertas "1,6 "SS "
"13 "Kertas Padalarang "Kertas "40 "SS "
"14 "Kertas Basuki Rahmat"Kertas "2 "SS "
"15 "Rukindo "Pengerukan "100 "SS "

Sumber : Masterplan 2000 SOE Reform, The office of the investment and SOE,
Mei 2000
Keterangan :
SS = strategic sales AGT = accelerated global tender
SO = second offer IPO = initial offer
EMBO = employee management buy out
Pada masa Meneg BUMN Laksamana Sukardi, sepanjang tahun 2003 Pemerintah
telah melakukan privatisasi terhadap 5 BUMN yaitu PT Bank Mandiri, PT
Indosat, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Indocement, PT Perusahaan Gas Negara,
serta 5 BUMN Karya dengan hasil privatisasi sebesar Rp 7,3
triliun. Namun ada 1 privatisasi yang mengundang kritik tajam yaitu 41,94%
divestasi saham PT Indosat melalui strategic sales yang menghasilkan Rp
5,62 triliun. Pertama dianggap terlalu mengejar target privatisasi. Kedua,
penjualan aset Indosat tidak mampu mencapai harga jual perdana US$ 32,02
per lembar saham (Rp 30.000/lembar saham). Ketiga, ada perhitungan aset
yang dipertanyakan. Sebelumnya Indosat mengambil alih Deutsche Telekom di
Satelindo sebesar Rp US$ 325 juta. Dengan melepas 41,94% saham sebesar Rp
5,62 triliun, total aset Indosat Rp 13 triliun. Jika dikonversikan dalam
dollar dengan kurs Rp 9.000/dollar, 100% saham Indosat hanya sebesar US$
1,5 miliar saja. Jadi cuma ada selisih US$ 0,4 miliar dari 100% saham
Satelindo. Keempat, STT yang mengambil alih Indosat adalah anak perusahaan
Temasek yaitu Singapore Telecom (Singtel) yang menguasai 35% saham
Telkomsel. Jadi secara strategis, Indonesia telah 'kecolongan'. Dengan
pengambilalihan itu, Singapura melalui BUMNnya relatif menguasai industri 2
jasa layanan telekomunikasi sellular di Indonesia (Satelindo dan Telkomsel)
yang menguasai 70% pangsa pasar.
PRIVATISASI ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN YUDHOYONO
Pada era Sugiharto tidak ada BUMN yang diprivatisasi karena lebih fokus
merestrukturisasi internal BUMN seperti penggantian para CEO BUMN, CSR, dan
implementasi GCG untuk transparansi nmanajemen BUMN. Namun beliau mengakui
bahwa BUMN masih sering diintervensi oleh para pemangku kepentingan dan
banyak praktik KKN di BUMN. Sugiharto mengemukakan bahwa persyaratan untuk
meningkatkan kinerja BUMN yaitu pemerintah memberikan perlakuan yang sama
kepada perusahaan swasta dan BUMN; percepatan restrukturisasi utang
rekening dana investasi (RDI); pemberlakuan UU No. 19 tahun 2003 tentang
BUMN, UU No. 1 tahun 1999 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 8 tahun
1995 tentang Pasar Modal; serta menciptakan sinergi antar BUMN. Kebijakan
privatisasi Indosat menyisakan masalah Cross-ownership yang dilakukan
Temasek justru menjadi ajang monopoli di Indonesia yang tidak sesuai UU No.
5 tahun 1999 tentang anti monopoli. Dengan diakuisisinya Indosat dan
Telkomsel oleh Temasek, keamanan informasi militer dan ekonomi terancam.
Tanpa disadari semangat privatisasi tidak menjadi value-added bagi
kepentingan Bangsa Indonesia. Kementerian Negara BUMN mengajukan kembali 10
BUMN (melebihi target program tahunan) kepada komite privatisasi pada
tahun 2007 karena Menteri Sofyan Djalil ingin BUMN terutama yang memiliki
kinerja baik menjadi perusahaan terbuka meskipun masih sedikit perusahaan
yang masuk ke pasar modal untuk memperkuat permodalan BUMN itu dan
memperbesar ukuran serta kedalaman pasar modal dalam negeri. 15 BUMN yang
masuk daftar tahunan privatisasi 2007 yaitu PT Jasa Marga, PT BNI, PT
Wijaya Karya, PT Garuda Indonesia, PT Merpati, PT Industri Soda Indonesia,
PT Iglas, PT Cambrics Primisima, PT Jakarta International Hotel &
Development, PT Atmindo, PT Intirub, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri,
PT Kertas Blabak, dan PT Kertas Basuki Rahmat. Hampir seluruh hasil
privatisasi itu kecuali yang bersumber dari divestasi 15% saham pemerintah
di BNI digunakan untuk kepentingan Persero terkait.
2.11 Dampak Privatisasi
Dampak privatisasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum
privatisasi dan setelah privatisasi. Adapun lingkup kajian/perbandingan
dalam makalah ini mencakup beberapa aspek yaitu: (i) Kinerja keuangan BUMN;
(ii) Ekonomi makro, berupa (a) Nilai tambah agregat, yaitu mengkaji
perubahan nilai tambah netto baik langsung maupun tidak langsung; (b)
Tenaga kerja, yaitu mengkaji perubahan jumlah tenaga kerja baik
langsung/internal BUMN maupun tidak langsung/di luar BUMN (c) Gaji dan
upah, yaitu mengkaji perubahan gaji dan upah baik langsung/internal BUMN
maupun tidak langsung/di luar BUMN; (d) Surplus sosial, yaitu mengkaji
perubahan pajak, dividen, laba ditahan, bantuan/kegiatan sosial;(e)
Anggaran Pemerintah, yaitu mengkaji perubahan penerimaan bersih pemerintah
diluar hasil penjualan saham. Penerimaan pemerintah difokuskan pada
subsidi, pinjaman pemerintah, dan besarnya pajak; (f) Tabungan dan
konsumsi, yaitu mengkaji perubahan tabungan dan konsumsi.
Saham PT Perusahaan Gas Negara (didirikan sesuai PP No. 27 Tahun 1984)
telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal
15 Desember 2003 dengan kode transaksi perdagangan "PGAS". Dengan
diberlakukannya UU Migas No. 22 tahun 2001 maka kegiatan usaha hilir gas
bumi tidak dimonopoli lagi oleh PT Perusahaan Gas Negara. Pada tabel di
bawah ini ditunjukkan kinerja keuangan sebelum dan setelah privatisasi :
Tabel 2.7 Perbandingan antara Indikator dan bobot penilaian aspek keuangan
BUMN sesuai KEP-100/MBU/2002 dengan Kondisi Nyatanya di PT Perusahaan Gas
Negara
"Indikator "Bobot sesuai "Bobot sesuai kondisi nyata di PT Perusahaan "
" "KEP-100/MBU/2002"Gas Negara "
" "Infra "Non Infra"3 tahun Sebelum "Periode 2004-2006"
" " " "Privatisasi 2003 " "
"ROE "15 "20 "44 "58 "
"ROI "10 "15 "45 "45 "
"Cash Ratio "3 "5 "15 "15 "
"Current "4 "5 "15 "15 "
"Ratio " " " " "
"Collection "4 "5 "15 "15 "
"Period " " " " "
"Perputaran "4 "5 "15 "15 "
"Persediaan " " " " "
"Total aset "4 "5 "15 "12,5 "
"turn over " " " " "
"Total modal "6 "10 "26 "27,25 "
"sendiri " " " " "
"terhadap " " " " "
"total aset " " " " "
"Total bobot "30 "70 "190 "202,75 "

Sumber : diolah lagi dari website PT PGN
Tabel 2.8 Kinerja Keuangan PT Perusahaan Gas Negara sebelum privatisasi
tahun 2003
"Indikator "Tahun "
" "2000 "2001 "2002 "
" "KK "Skor"KK "Skor"KK "Skor "
"ROE "1,40% "4 "22,09%"20 "49,62% "20 "
"ROI "65,52%"15 "58,18%"15 "61,43% "15 "
"Cash Ratio "144,48"5 "131,33"5 "67,77% "5 "
" "% " "% " " " "
"Current Ratio "239,11"5 "249,21"5 "150,61%"5 "
" "% " "% " " " "
"Collection Period "60 "5 "51 "5 "45 hari"5 "
" "hari " "hari " " " "
"Perputaran Persediaan "9 hari"5 "7 hari"5 "5 hari "5 "
"Total aset turn over "171,05"5 "166,84"5 "172,92%"5 "
" "% " "% " " " "
"Total modal sendiri "14,10%"6 "32,78%"10 "38,96% "10 "
"terhadap total aset " " " " " " "
"Total skor kinerja "50 "70 "70 "

Tabel 2.9 Kinerja Keuangan PT Perusahaan Gas Negara setelah privatisasi
tahun 2003
"Indikator "Tahun "
" "2004 "2005 "2006 "2013 "2014 "
" "KK "Skor "KK "Skor "KK "

Dari tabel 2.9 dapat disimpulkan, kondisi keuangan PT Perusahaan Gas Negara
setelah dilakukannya privatisasi tahun 2003 untuk periode 2004-2006
menunjukkan skor kinerja keuangan mengalami kenaikan dibandingkan sebelum
privatisasi sebesar 12,75% (dalam akumulasi total skor kinerja). Namun
kinerja keuangan PT Perusahaan Gas Negara menurun sebesar 0,5%-1% setelah
privatisasi tahun 2006 dalam hal ini ditunjukkan rasio keuangan periode
2013-2014 saja. Selain kinerja keuangan perlu diperhatikan aspek ekonomi
makronya seperti jumlah karyawan dan jumlah gaji karyawan saja (karena
keterbatasan informasi dan waktu) sebelum dan setelah privatisasi. Untuk
Adapun rekapitulasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.10 Jumlah Karyawan dan Gaji Karyawan PT Perusahaan Gas Negara
"Tahun"Jumlah Karyawan PT "Gaji Karyawan PT PGN (US$)"
" "PGN " "
"2000 " " "
"2001 " " "
"2002 " " "
"2004 "1344 "Rp194.288.469.801,00 "
"2005 "1229 "Rp227.395.796.135,00 "
"2006 "1354 " "
"2013 "1540 "US $ 122.106.944 "
"2014 "1509 "US $ 124.323.828 "

Sumber : hasil googling internet

Dari tabel 2.10, dapat disimpulkan bahwa setelah privatisasi, jumlah
karyawan dan beban gaji karyawan mengalami peningkatan. Namun penulis tidak
mengetahui apa yang menjadi alasannya, mungkin memang kebijakan peningkatan
remunerasi gaji pejabat dan karyawan yang menetapkannya seperti itu.
2.12 Pro dan Kontra Privatisasi BUMN
Sebagai sebuah kebijakan yang menyangkut kepentingan publik, program
privatisasi masih disikapi secara pro dan kontra.
Alasan-Alasan Yang Mendukung Privatisasi (Pro Privatisasi) :
Peningkatan efisiensi, kualitas pelayanan, kinerja, produktivitas, dan daya
saing BUMN yang diprivatisasi serta memotivasi pegawai BUMN untuk
meningkatkan prestasinya.
Jika BUMN itu diprivatisasi dan pada saat yang bersamaan didukung
dengan peningkatan persaingan efektif di sektor yang bersangkutan, semisal
meniadakan proteksi perusahaan yang diprivatisasi. Dengan adanya disiplin
persaingan pasar akan memaksa BUMN untuk lebih efisien. Pembebasan kendali
dari pemerintah juga memungkinkan BUMN tersebut lebih kompetitif untuk
menghasilkan produk dan jasa dengan kualitas yang lebih baik dan sesuai
dengan daya beli konsumen. Selanjutnya akan membuat penggunaan sumber daya
lebih efisien dan meningkatkan output ekonomi secara keseluruhan. (Rahmat
S.Labib. 2005)
Mendorong perkembangan pasar modal
Privatisasi diharapkan akan berimplikasi pada perbaikan distribusi
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Ahmad Erani Yustika, 2002). Selain
itu, privatisasi BUMN dan infrastruktur ekonomi dapat mengurangi defisit
dan tekanan inflasi yang selanjutnya mendukung perkembangan pasar modal
(Rahmat S.Labib. 2005)
Meningkatkan pendapatan baru bagi pemerintah
Secara umum, privatisasi dapat mendatangkan pemasukan bagi
pemerintah terutama pajak dari BUMN yang berlaba tinggi, menjaga
keseimbangan anggaran pemerintah, serta mengatasi tekanan inflasi.
Penyimpangan seperti yang sering terjadi dalam perusahaan negara akan dapat
diminimalkan atau paling tidak dikurangi.
Privatisasi berarti juga pengurangan biaya yang harus dikeluarkan
pemerintah (termasuk subsidi kepada BUMN) serta biaya yang tidak peru
(Misalnya biaya koordinasi yang berlebihan dan biaya personal yang melebihi
dari keperluan)
Alasan-Alasan Yang Menolak Program Privatisasi (Kontra Privatisasi) :
Seharusnya yang diprivatisasi adalah perusahaan-perusahaan yang tidak
efisien, produktivitasnya rendah dan kinerjanya payah. Jika ada perusahaan
negara yang merugi dan tidak efisien, biasanya disehatkan terlebih dahulu
sehingga menjadi sehat dan mencapai profit, dan setelah itu baru kemudian
dijual.
Penerimaan pendapatan dari privatisasi itu diiringi dengan kehilangan
kepemilikan aset-aset tersebut. Akan menjadi lebih berbahaya jika ternyata
pembelinya dari perusahaan asing, hak atas segala informasi dan bagian dari
modal menjadi milik perusahaan asing yang dapat disalahgunakan untuk
kepentingan negara lain.
Dengan adanya privatisasi berarti pemerintah tidak lagi bisa mempengaruhi
harga dan pelayanan yang diberikan oleh swasta, sehingga dapat merugikan
kepentingan masyarakat. Dan dikhawatirkan menyebabkan swasta melakukan
monopoli terutama di bidang yang menguasai hajat hidup rakyat.
Privatisasi akan menyebabkan pengangguran, karena perusahaan swasta akan
selalu berusaha menekan biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja agar
harga produknya dapat bersaing di pasaran.
Privatisasi akan membatasi kontrol politik, karena parlemen tidak lagi
dapat mempengaruhi pelayanan pemerintah yang sudah diswastakan.
Privatisasi juga akan dapat mengurangi kualitas pelayanan, karena
perusahaan swasta hanya berpikir untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-
besarnya. Untuk mencapai itu, mereka akan berusaha menekan biaya sehingga
dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan BUMN yang
diprivatisasi.

BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dari keseluruhan pembahasan, penulis menarik kesimpulan antara lain :
Kondisi keuangan PT Perusahaan Gas Negara setelah dilakukannya privatisasi
tahun 2003 dan 2006 bila dilihat dari indikator dan bobot kesehatan BUMN
sesuai KEP-100/MBU/2002 menunjukkan kenaikan walaupun tidak signifikan.
Debt equity ratio/rasio solvabilitas dimana proporsi hutang periode 2002-
2006 menurun drastis sehingga dikhawatirkan bila berlanjut akan menghambat
operasional dan pertumbuhan perusahaan.
Kebanyakan BUMN di Indonesia yang diprivatisasi menggunakan metode
privatisasi IPO. Setelah itu dengan cara strategic sales dan
employee/management buy out.
Dalam privatisasi BUMN di Indonesia terdapat kepentingan politis pejabat-
pejabat yang berkuasa saat itu dan terkesan mengejar target penerimaan
negara dari hasil privatisasi BUMN. Akibatnya, Pemerintah Indonesia tidak
lagi memiliki kepemilikan saham pada BUMN yang telah diprivatisasi (0%)
seperti PT WNI, PT Indocement TP Tbk, PT Kertas Blabak, PT Intirub, PT
Kertas Basuki Rahmat, PT Atmindo, dan PT Jakarta International Hotel
Development, Tbk
Dari kasus Indosat dan Telkomsel, dapat diambil pelajarannya bahwa
pengambilalihan saham-saham BUMN yang strategis untuk keamanan negara
Indonesia jangan sampai jatuh ke tangan pihak atau negara asing.
Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis memberikan saran sebagai berikut :
PT Perusahaan Gas Negara agar terfokus pada usaha yang mengefisienkan dan
mengefektifkan seluruh sumber daya yang tersedia.
PT Perusahaan Gas Negara lebih memperhatikan rasio keuangannya terutama
ROE dan ROI karena merupakan daya tarik yang dapat ditawarkan kepada calon
pemegang saham.
PT Perusahaan Gas Negara agar meningkatkan proporsi modal hutang namun
harus dapat mengendalikan penggunaannya supaya tidak 'kebablasan'.
BUMN khususnya non bank yang keseluruhan sahamnya masih dimiliki oleh
Pemerintah perlu mempertimbangkan privatisasi untuk meningkatkan
kinerjanya. Dari penelitian yang sudah ada sebelumya, variabel-variabel
yang mempengaruhi kinerja BUMN setelah diprivatisasi antara lain
keuntungan, pengeluaran modal, dan leverage. Namun variabel lainnya yang
perlu dipertimbangkan adalah government ownership, foreign ownership, dan
restructures firms. Setelah privatisasi, BUMN sebaiknya melakukan
pergantian manajemen dari luar kalangan birokrat yaitu business person yang
professional.
Privatisasi BUMN sebaiknya tidak saja ditujukan untuk menutup defisit APBN
tapi hendaknya dalam jangka panjang dilakukan pembenahan manajemen yang
berkomitmen menerapkan good corporate management secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku
Bastian, Indra. 2002. Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi.
Jakarta : Salemba Empat
Moeljono, Djokosantoso. 2004. Reinvensi BUMN. Jakarta : Elex Media
Komputindo
R.Ibrahim. 1997. Prospek BUMN dan Kepentingan Umum. Bandung : Citra Aditya
Bakti
Rafick, Ishak, 2010. BUMN Expose. Jakarta: Ufuk Press
Istanto, Bambang. 2011. Privatisasi Dalam Model Public Private Paternship.
Jakarta: Mitra Wacana Media
Habibullah. 2009. Kebijakan Privatisasi BUMN: Relasi State, Market and
Civil Society. Malang : Averroes Press
Kwik Gian Gie, Analisis Ekonomi Politik di Indonesia, hal.138
Rahmat S.Labib. 2005.Privatisasi Dalam Pandangan Islam. Wadi Press :
Jakarta
Ahmad Erani Yustika. 2002. Pembangunan dan Krisis, Memetakan Perekonomian
Indonesia. Grasindo : Jakarta
Jurnal
Mangkusubroto, Kuntoro. 2011. Privatisasi Sebagai kecenderungan Lingkungan
Usaha BUMN. Jurnal Manajemen Teknologi. Vol.10
Nugroho, Riant. 2003. Analisa Privatisasi BUMN di Indonesia. Jurnal Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik. Vol.6. No.3
Raharyo, Agus. 2003. Dilema Privatisasi BUMN. Jurnal Ilmu Ekonomi.
Disertasi dan Thesis
Mungkasa, Oswar. 2003. Dampak Privatisasi di Indonesia: Studi Kasus Dampak
Privatisasi PT Telkom Indonesia.
Dewi Hanggraeni. Apakah Privatisasi BUMN Solusi yang Tepat Dalam
Meningkatkan Kinerja, Artikel dalam Manajemen Usahawan Indonesia No.6 Tahun
2009
Tesis
RR Puteri Pandansari. Analisis pengaruh privatisasi terhadap kinerja BUMN :
studi pada BUMN non Bank. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2007.
Internet
PT Semen Gresik.tp://www.semengresik.com
Kementerian BUMN.tp://www.bumn.go.id
https://ariestavidianingsih.wordpress.com/2013/05/25/privatisasi/
http://majasari31.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-privatisasi.html
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122539-PK%20IV%202081.8173-
Analisis%20yuridis-Literatur.pdf
https://zulpiero.wordpress.com/2010/04/20/privatisasi-bumn-di-indonesia/
http://totoksuharto.blogspot.co.id/2010/02/sejarah-dan-alasan-ekonomi-
privatisasi.html
http://blogdeta.blogspot.co.id/2009/03/sejarah-privatisasi-di-
indonesia.html
http://artikelpoppy.blogspot.co.id/2008/11/analisis-kebijakan-privatisasi-
bumn-di.html
http://www.online.fe.trisakti.ac.id/publikasi_ilmiah/PDF%20JIPAK/JIPAK%20Vol
%205%20Jan%202010/06%20Artikel%20Abubakar%20dan%20Husein.pdf
http://bumn.go.id/data/uploads/files/1/Kepmen_Kep_100_tahun_2002_Penilaian%2
0Tingkat%20Kesehatan.pdf
http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTST
OCK/From_EREP/201503/9ec37940b6_8cc944753b.pdf
http://media.corporate-
ir.net/media_files/IROL/20/202896/PGN_Annual_Report_2004_11.pdf
http://hariatyburhan.blogspot.co.id/2011/11/pt-perusahaan-gas-negara-
persero-tbk.html
-----------------------
Tabel 1. Metode Privatisasi (Pengalaman Inggris)No Jenis Penjelasan
1234567891011121314151617Penjualan keseluruhan sahamPenjualan sebagian
sahamPenjualan sebagian pada swastaPenjualan pada Manajemen
atauPegawaiPenyerahan pada PegawaiDikontrakkan pada swasta
Diluting the public sector
Penetapan tarif PelayananDeregulasi melalui asosiasiMendorong institusi
sejenis
Making small scale trials
Pencabutan monopoliPengendalian kekuasaan negaraLikuidasiMengundurkan diri
dari aktifitas
The right to private substitution
Penggunaan Voucher Penjualan 100 persen saham pada publik melalui pasar
modalPenjualan sebagian saham pada publik melalui pasar modalPenjualan
dilakukan hanya pada pihak swasta dan tidak melalui pasar modal.Penjualan
dilakukan pada pegawaidan/atau manajemenPenyerahan saham pada pegawai
dengannilai yang sangat kecilPembiayaan tetap oleh sektor publik,tetapi
produksi/pelaksanaan dikontrakkan pada swastaPenanganan pelaksanaan
pemeliharaandan ekspansi pada swasta (pekerjaaneksisting tetap oleh sektor
publik)Produksi dilakukan oleh sektor publik sementara pembiayaan oleh
sektor swastaPemberian wewenang pada asosiasiuntuk melakukan pengaturan
(misalasuransi, penerbangan)Pengembangan institusi alternatif sejenis(misal
universitas)Melakukan eksperimen skala kecilsebagai alternatif Pelepasan
hak monopoli untuk meningkatkan persaingan usahaPembatasan kewenangan
negara pada bidang tertentuPenjualan aset perusahaan sekaligusmelakukan
penutupan usahaPublik berhak mendapatkan pelayanandari pihak swasta dengan
tagihan dibayar oleh pemerintahPublik diberi voucher yang dapatditukarkan
dengan saham BUMN
Sumber: Diolah kembali dari Pirie (1988).

sejenis
dari aktifitas
dengan saham BUMN

sejenis
dari aktifitas
dengan saham BUMN

Privatisasi BUMN di Indonesia

Recommend Documents