Definisi Defi nisi Privatisasi ( Menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 2003 tentang BUMN ) adalah penjualan saham Persero (Perusahaan Perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat. Privatisasi dilakukan pada umumnya didasarkan kepada berbagai pertimbangan antara lain sebagai berikut : Mengurangi beban keuangan pemerintah, sekaligus membantu sumber pendanaan pemerintah (divestasi). Meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan. Meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan Mengurangi campur tangan birokrasi / pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan. Mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri. Sebagai flag-carrier (pembawa bendera) dalam mengarungi pasar global.
Secara teori, privatisasi membantu terbentuknya pasar bebas , mengembangnya kompetisi kapitalis, yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik. Sebaliknya, para sosialis menganggap privatisasi sebagai hal yang negatif , karena memberikan layanan penting untuk publik kepada sektor kontr ol publik dan mengakibatkan kualitas layanan yang privat akan menghilangkan kontr buruk, akibat penghematan-penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan profit. s ecara teoritik-akademis teoritik-akade mis, para ekonom sudah bersusah payah menjelaskan Betapapun secara manfaatnya, privatisasi telah sangat menimbulkan aroma tak sedap . Masalahnya privatisasi telah dianggap sebagai obral asset pada asing . Lebih jauh, banyak orang telah melihat privatisasi dari kacamata politik dan kacamata uang (komisi). Padahal tujuan utama privatisasi adalah membuat usaha itu sendiri menjadi lebih sehat, karyawannya lebih sejahtera dan usahanya tidak menjadi beban negara
Macam & Jenis BUMN / Badan Usaha Milik Negara - Persero Dan Perum / Perusahaan Umum Thu, 01/11/2007 - 1:03am ² godam64
Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian be sar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup be sar.
Berikut di bawah ini adalah penjelasan dari bentuk BUMN, yaitu persero dan perum b eserta pengertian arti definisi :
1. Persero
Persero adalah BUMN yang bentuk usahanya adala h perseoran terbatas atau PT. Bentuk persero semacam itu tentu saja tidak jauh berbeda sifatnya denga n perseroan terbatas / PT swasta yakni sama-sama mengejar keu ntungan yang setinggi-tingginya / sebesar-besarnya.
Saham kepemilikan Persero sebagaian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh pemerintah. Karena Persero diharapakan dapat memperoleh laba yang besar, maka otomatis persero dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku dan terus-menerus mencetak k euntungan.
Organ Persero yaitu direksi, komisaris dan rups / rapat umum pemegang s aham.
Contoh persero yaitu : PT Jasamarga, Bank BNI, PT Asuransi Jiwasraya, PT PLN, d an lain sebagainya.
2. Perum / Perusahaan Umum
Perusahaan umum atau di singkat perum adalah p erusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan.
Organ Perum yaitu dewan pengawas, menteri dan direksi.
Contoh perum / perusahaan umum y akni : Perum Peruri / PNRI (Percetakan Negara RI), Perum Perhutani, Perum Damri, Perum Pegadaian, dll.
Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut: Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh mentri dengan memperhatikan perunda ng-undangan Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berda sarkan undang-undang Modalnya berbentuk saham Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan
Dipimpin ole dire si Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan Tidak mendapat fasilitas ne ara Tu juan utama memperoleh keuntungan Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata Pegawainya berstatus pegawai Negeri
Fungsi R l sero pemer int i l memegang segala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut R juga berwenang untuk mengganti komisar is dan direksi Direksi persero adalah orang yang ber tanggung jawab atas pengurusan persero ba ik didalam maupun diluar pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan okeh R PS. Komisar is adalah organ persero yang ber tugas dalam pengawasan k iner ja persero itu, dan melaporkannya pada R PS. Persero terbuka sesuai kebijakan pemer intah tentang pr ivatisasi. Pr ivatisasi adalah pen jualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang di pr ivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetiti dan teknologinya cepat berubah. Persero yang tidak bisa diubah ialah: Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN Persero yang bergerak di bidang hankam negara Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan masyarakat Persero yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang secara tegas dilarang diprivatisasi oleh UU
Di Indonesia sendir i yang sudah men jadi Persero adalah PT. PP(Pembangunan Perumahan),PT Bank B I Tbk, PT K imia Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT Tambang Timah Tbk, PT Indosat Tbk (pada akhir tahun 2002 41,94% saham Persero ini telah dijual kepada Swasta sehingga perusahaan ini bukan B M lagi), dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,Pt.Garuda Indonesia Airways(GIA). [ sunting ] Perusahaa n Jawatan (Perjan) Beberapa informasi dalam artikel atau bagian ini belum dipastikan dan mungkin isinya tidak benar. Tolong diperiksa, dan lakukan modifikasi serta tambahkan sumber pada bagian yang diperlukan.
Perusahaan Jawatan (per jan) sebagai salah satu bentuk B M memilik i modal yang berasal dar i negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APB . Cir i cir i Perusahaan Jawatan antara lain sebagai ber ikut: memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dir jen departemen yang bersangkutan status karyawannya adalan pegawai negeri
Contoh Perusahaan Jawatan (Per jan):
Perusahaan jawatan kereta api(PJKA),bernaung di bawah Departemen Perhubungan.Sejak tahun 1991 Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PENKA),dan yang terakhir berubah nama menjadi PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI). Perusahaan Jawatan Pengadaian bernaung dibawah Departemen Keuangan.Pada saat ini,Perusahaan Jawatan Pengadaian berubah nama menjadi Perum Penggadaian.
[ sunting ] P e usahaan Umum (P e um)
Perusahaan Umum(PERUM) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum,tetapi sekaligus mencari keuntungan.
Ciri-ciri Perusahaan Umum (Perum): Melayani kepentingan masyarakat umum. Dipimpin oleh seorang direksi/direktur. Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Artinya,perusahaan
umum(PERUM) bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak.
Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta. Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara.
Contohnya : Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum D AMRI, Perum A NTAR A,Perum Peruri,Perum Perumnas,Perum Balai Pustaka. [ sunting ] Badan Usaha Milik Da e ah (BUMD)
Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut: Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat Sebagai sumber pemasukan negara Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan
Tujuan Pendirian BUMD: Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara
Mengejar dan mencari keuntungan Pemenuhan hajat hidup orang banyak Perintis kegiatan-kegiatan usaha Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah
Tambahan BUMN utama berkembang dengan monopoli atau peraturan khusus yang bertentangan dengan semangat persaingan usaha sehat (UU no. 5 tahun 1999), tidak jarang BUMN bertindak selaku pelaku bisnis sekaligus sebagai regulator . BUMN kerap menjadi sumber korupsi, yang lazim dikenal sebagai sapi perahan bagi oknum pejabat atau partai. Pasca krisis moneter 1998, pemerintah giat melakukan pri atisasi dan mengakhiri berbagai praktek persaingan tidak sehat. Fungsi regulasi usaha dipisahkan dari BUMN. Sebagai akibatnya, banyak BUMN yang teranca m gulung tikar, tetapi beberapa BUMN lain berhasil memperkokoh posisi bisnisnya. Dengan mengelola berbagai produksi BUMN,pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat.Karena,apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak,maka dapat dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat. Manfaat BUMN: Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa. Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja. Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa,baik migas maupun non migas. Menghimpun dana untuk mengisi kas negara ,yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.
Indonesia Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk . Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN.
[sunting] Jenis-Jenis BUMN
Jenis-jenis BUMN yang ada di Indonesia adalah: [ sunting ] P e usahaan P e se oan (P e se o )
Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut: Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh mentri dengan memperhatikan perundang-undangan Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berda sarkan undang-undang Modalnya berbentuk saham Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang sahammilik pemerintah Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan Dipimpin oleh direksi Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan Tidak mendapat fasilitas negara Tujuan utama memperoleh keuntungan Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata Pegawainya berstatus pegawai Negeri
Fungsi RUPS dalam persero pemerintah ialah memegang segala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi persero adalah orang yang bertanggung jawab atas pengurusan persero baik didalam maupun diluar pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan okeh RUPS. Komisaris adalah organ persero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan melaporkannya pada RUPS. Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang pri atisasi. Pri atisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang dipri atisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah. Persero yang tidak bisa diubah ialah: Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN Persero yang bergerak di bidang hankam negara Persero yang diberi tugas khusus untuk kepentingan masyarakat Persero yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang secara tegas dilarang dipri vatisasi oleh UU
Di Indonesia sendir i yang sudah men jadi Persero adalah PT. PP(Pembangunan Perumahan),PT Bank B I Tbk, PT K imia Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT Tambang Timah Tbk, PT Indosat Tbk (pada akhir tahun 2002 41,94% sahamPersero ini telah dijual kepada Swasta sehingga perusahaan ini bukan B M lagi), dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,Pt.Garuda Indonesia Airways(GIA). [ sunting ] Perusahaan Jawatan (Perjan) Beberapa informasi dalam artikel atau bagian ini belum dipastikan dan mungkin isinya tidak benar. Tolong diperiksa, dan lakukan modifikasi serta tambahkan sumber pada bagian yang diperlukan.
Perusahaan Jawatan (per jan) sebagai salah satu bentuk B M memilik i modal yang berasal dar i negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APB . Cir i cir i Perusahaan Jawatan antara lain sebagai ber ikut: memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dir jen departemen yang bersangkutan status karyawannya adalan pegawai negeri
Contoh Perusahaan Jawatan (Per jan): Perusahaan jawatan kereta api(PJKA),bernaung di bawah Departemen Perhubungan.Sejak tahun 1991 Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berubah men jadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) berubah men jadi Perusahaan Negara KeretaApi (PENKA),dan yang terakhir berubah nama men jadi PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI). Perusahaan Jawatan Pengadaian bernaung dibawah Departemen Keuangan.Pada saat ini,Perusahaan Jawatan Pengadaian berubah nama men jadi Perum Penggadaian. [ sunting ] Perusahaan U mum (Perum )
Perusahaan Umum(PER UM) adalah suatu perusahaan negara yang ber tu juan untuk melayani kepentingan umum,tetapi sekaligus mencar i keuntungan.
Cir i cir i Perusahaan Umum (Perum): Melayani kepentingan masyarakat umum. Dipimpin oleh seorang direksi/direktur. Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta.
Ar tinya,perusahaan umum(PER UM) bebas membuat kontrak ker ja dengan semua pihak. Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara.
Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta. Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara.
Contohnya : Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum D AMRI, Perum A NTAR A,Perum Peruri,Perum Perumnas,Perum Balai Pustaka. [ sunting ] Badan Usaha Milik Da e ah (BUMD)
Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut: Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat Sebagai sumber pemasukan negara Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa b ank maupun nonbank Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan
Tujuan Pendirian BUMD: Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara Mengejar dan mencari keuntungan Pemenuhan hajat hidup orang banyak Perintis kegiatan-kegiatan usaha Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah
Tambahan BUMN utama berkembang dengan monopoli atau peraturan khusus yang bertentangan dengan semangat persaingan usaha sehat (UU no. 5 tahun 1999), tidak jarang BUMN bertindak selaku pelaku bisnis sekaligus sebagai regulator . BUMN kerap menjadi sumber korupsi, yang lazim dikenal sebagai sapi perahan bagi oknum pejabat atau partai. Pasca krisis moneter 1998, pemerintah giat melakukan pri atisasi dan mengakhiri berbagai praktek persaingan tidak sehat. Fungsi regulasi usaha dipisahkan dari BUMN. Sebagai akibatnya, banyak BUMN yang teranca m gulung tikar, tetapi beberapa BUMN lain berhasil memperkokoh posisi bisnisnya. Dengan mengelola berbagai produksi BUMN,pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat.Karena,apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak,maka dapat dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai a kibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat.
Manfaat BUMN: Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa. Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja. Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi eksporsebagai sumber devisa,baik migas maupun non migas. Menghimpun dana untuk mengisi kas negara ,yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.
Bentuk, Jenis & Macam Badan Usaha / Organisasi Bisnis Perusahaan Pengertian dan Definisi - Ilmu Sosial Ekonomi Pembangunan Wed,
28/06/2006 - 1:32pm ² godam64
1. Badan Usaha / Perusahaan Perseorangan atau Individu Perusahaan perseorangan adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tententu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorang an bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja / buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Contoh perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya. ciri dan sifat perusahaan perseorangan : - relatif mudah didirikan dan juga dibubark an - tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi - tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi - seluruh keuntungan dinikmati sendiri - sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri - keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar - jangka waktu badan u saha tidak terbatas atau seumur hidup - sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan 2. Perusahaan / Badan Usaha Persekutuan / Partnership Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah firma dan persekutuan ko manditer alias cv. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait. a. Firma Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang ataulebih dengan nama bersama yang tanggung jawab nya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya.
ciri dan sifat firma : - Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik w ajib melunasi dengan harta pribadi. - Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin - Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. - keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup - seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma - pendiriannya tidak meme lukan akte pendirian - mudah memperoleh kredit usaha b. Persekutuan Komanditer / CV / Commanditaire Vennotschaap CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan d an dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan b ersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatka n harta pribadi dan pihak lainnya hanya meny ertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan cv disebut sekutu aktif, dan ya ng hanya menyetor modal disebut sekutu pasif. ciri dan sifat cv : - sulit untuk menarik modal yang tel ah disetor - modal besar karena didirikan banyak pihak - mudah mendapatkan kridit pinjaman - ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pa sif tinggal menunggu keuntungan - relatif mudah untuk didirikan - kelangsungan hidup perusahaan cv tidak menentu 3. Perseroan Terbatas / PT / Korporasi / K orporat Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki bad an hukum resmi ya ng dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang a da di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang l ain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT / persoroan terbatas d ibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. ciri dan sifat pt : - kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi - modal dan ukuran perusahaan besar - kelangsungan hidup perusahaan pt ada di tangan pemilik saham - dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham - kepemilikan mudah berpindah tangan
- mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / peg awai - keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen - kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham - sulit untuk membubarkan pt - pajak berga nda pada pajak penghasilan / pp h dan pajak devide n
Jenis Badan Usaha Dan Kegiatan Ekonomi di Indonesia 1.Jenis-Jenis Usaha Dalam Bidang Ekonomi
a. Agraris
Usaha dalam bidang agraris menggunakan lahan tanah sebagai faktor produksi utama. Misalnya pertanian, perkebunan, peternakan da n perikanan. Bidang agraris dapat menghasilkan bahan pangan seperti padi, sayur, daging, ikan dan s usu. Bidang ini juga dapat menghasilkan bahan baku industri seperti tebu, cokelat kelapa sawit dan kapas. b. Industri
Usaha bidang industri merupakan jenis usaha yang mengola bahan mentah menjadi bahan jadi, bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, dan bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. y
y
y
Bahan mentah adalah bahan yang perlu diolah dulu agar dapat memenuhi kebutuhan, misalnya kapas dan kayu gelondongan. Bahan setengah jadi adalah hasil olaha n dari bahan mentah tapi masih perlu diolah lagi agar siap digunakan, contoh benag bagi industri tekstil dan tepung bagi industri roti. Bahan jadi adalah hasil akhir proses pengolahan yang sudah siap untuk digunakan, misalnya baju, sepeda dan tele isi. Contoh Industri kecil : pengrajin sepatu, mebel, alat-alat rumah tangga, dan tahu tempe. Contoh Industri besar : perusahaan tekstil, mobil, semen dan elektronik.
c. Perdagangan
Usaha dalam bidang perdagangan adalah jenis usaha menjual barang-barang produksi kepada pihak lain tanpa mengola bahan tersebut. Misalnya pedagang beras, bahan bangunan dan makanan. d. Jasa
Usaha bidang jasa adalah jenis usaha yang tidak menghasilkan benda melainkan memberikan pelayanan kepada pihak lain sesuai kebutuhan. Misalnya guru, dokter dan paramedis. 2. Pengelolaan Usaha a- Usaha yang dikelola sendiri/perorangan
Usaha yang dikelola sendiri merupakan usaha ya ng didasarkan atas kepemilikan modal secara tunggal. Kelebihan 1. Pemilik bebas mengatur usahanya 2. Semua keuntungan dapat dinikmati sendiri 3. Rahasia perusahaan terjamin Kekurangan 1. 2. 3. 4.
Modal terbatas Kemampuan tenaga pengelola terbatas Kesinambungan usaha kurang terjamin Semua resiko ditanggung sendiri
b. Usaha Yang Di Kelola Kelompok 1. Badan Usaha Milik Negara ( BUMN)
BUMN digolongkan menjadi 3 jenis yaitu a. Perusahaan Jawatan (Perjan) Perusahaan ini bertujuan pelayanan kepada masyarakat dan bukan semata-mata mencari keuntungan. b. Perusahaan Umum (Perum) Perusahan ini seluruh modalnya diperoleh dari negara. Perum bertujuan untuk melayani masyarakat dan mencari keuntungan c. Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan ini modalnya terdiri atas saham-saham. Sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dan sebagian lagi dimilik oleh pihak swasta dan luar negeri. Dilihat dari segi pihak yg mengelola keuangan negara dapat dikelompokkan kedalam dua bagian yaitu yg pengelolaan dipisahkan dan yg dikelola langsung oleh negara. Komponen
keuangan negara yg pengelolaan dip isahkan adl komponen k euangan negar a yg p engelolaan diserahkan kepada Badan-badan Usaha Milik Negara dan Lembaga-lembaga Keuangan Milik Negara. Ada tiga bentuk BUMN yaitu Perusahaan Jawatan Perusahaan umum Negara dan Perusahaan Perseroan Negara (Baswir 2000:17). Berikut penjelasannya:
1.
Perusahaan
Jawatan atau Perja n adl perusaha an negara yg memiliki ciri-ciri
sebagai berikut: 1. Bersifat memberi pelayanan kepada masyarakat. 2. Status berlainan dgn hukum publik. 3. Modal merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara yg dikelola oleh departemen yg membawahinya.
y
Perusahaan
Umum Negara atau Perum adl perusahaa n negara yg m emiliki ciri-ciri sebagai
berikut: 1. Bersifat melayani kepentingan umum namun juga diharapkan dapat memupuk keuntungan. 2. Berstatus
badan
hukum
da n
diatur
berdasarka n
ketentuan
Unda ng-Undang
No.19/1969. 3. Sampai tingkat tertentu menerima subsidi dari pemerintah. 4. Seluruh modal merupakan milik negara yg diambil dari kekayaan negara yg dipisahkan da n tak terbagi ke da lam bentuk saham-saham.
y
Perusahaan Perseroan
Negara atau Pesero ad l perusahaa n negara yaa ng memiliki ciri-ciri
sebagai berikut: 1. Bersifat mengejar keuntungan. 2. Berstatus badan hukum dan berbentuk Perseroan Terbatas. 3. Tidak menerima subsidi dan fasilitas dari pemerintah. 4. Seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh pemerintah serta terbagi ke dalam bentuk saham-saham.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adl perusahaan milik pemerintah daerah yg didirikan dgn Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1962 dgn modal seluruh atau sebagian
merupakan
kekayaan
daerah
yg
dipisahkan
(BPS
2003:1).
Berikut adl fungsi dan peran BUMD dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah : 1. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan. 2. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan. 3. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha. 4. Memenuhi bara ng dan jasa bagi kepentingan masyaraka t. 5. Menjadi perintis kegiatan yg tak diminati masyarakat.
T ujuan
utama sektor publik adalah pemberian pelayanan publik namun tak berarti organisasi sektor publik sama sekali tak m emiliki tujuan yg bersifat finansial. Organisasi sektor publik juga memiliki tujuan finansial akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofis konseptual dan operasional dgn tujuan profitabilitas pada sektor swasta. Tujuan finansial pada sektor swasta diorientasikan pada maksimasi laba utk memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham sedangkan pada sektor publik tujuan finansial lbh pada maksimasi pelayanan publik krn utk memberik A. Usaha-usaha Negara PERUSAHAAN (NEGARA) JAWATAN disingkat
PERJAN. 1. Makna usaha adalah "publik service", artinya peng abdian serta pelayanan kepada masyarakat. Usahanya dijalankan, dan pelayanan diberikan, dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas dan e konomis (kehematan) serta management efectiviness dan pelayanan kepada umum masyarakat yang baik dan memuaskan. 2. Disusun mengenai suatu bagian dari Departemen/Direktorat Jenderal/Direktorat/Pemerintah Daerah. 3. Sebagai salah satu bagian dari susunan Departemen/Pemerintah Daerah, maka Perusahaan jawatan mempunyai hubungan hukum publik (publick rechtelij k verhending). Bila ada atau melakukan tuntutan/dituntu t, maka kedudukannya adalah sebagai Pemerintah, atau seizin Pemerint ah. 4. Hubungan usaha antara Pemerintah yang melayani dan masyarakat yang dilayani, sekalipun terdapat sistim bantuan/subsidi, harus selalu didasarkan atas businees zakelijkheid, cost-accunting principle dan management effectiveness, artinya setiap sudsidi yang diberikan kepada masyarakat selalu dapat diketahui dan dapat dicatat/dibukukan dimana yang diterimanya (oleh masyarakat/rakyat perseorangan) berupa potongan-potongan harga atau mungkin pembebasan sama sekali dari pembayaran (uang sekolah) tetapi apa yang seharusnya dibayar/masuk kepada negara harus benar-benar dinyatakan dalam tanda pembayaran, karcis, jumlah uang yang harus dibayar atau bentuk tanda lainnya, dengan dinyatakan secara jelas prosentase potongannya atau pembebasan pembayarannya. 5. Tidak dipimpin oleh suatu Direksi tetapi oleh seorang Kepala (yang merupakan bawahan suatu bagian dari Departemen/Direktorat Jenderal/Direktorat/Pemerintah Daerah) yang memenuhi syarat-syarat tersebut KELIMA ayat b dalam instruksi ini. 6. Seperti halnya dengan Badan/Lembaga Pemerintah lainnya mempunyai dan memperoleh segala fasilitas negara. 7. Pegawainya pada pokoknya adalah Pegawai Negeri. 8. Pengawasan dilakukan baik secara hirarki maupun secara fungsional seperti bagian-bagian lain dari suatu Departemen/Pemerintah Daerah. B. Usaha-usaha Negara PERUSAHAAN (NEGARA) UMUM (PUBLIK CORPORATION) disingkat PERUM. 1. Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum (kepentingankepentingan produksi, distribusi dan konsumsi, secara keseluruhan) dan sekaligus untuk memupuk keuntungan. Usaha dijalankan dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas dan ekonomi, cost-accounting prinsiples and management masyarakat atau nasabahnya. 2. Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan Undang-undang (dengan wetstuding). 3. Pada umumnya bergerak di bidang jasa-jasa vital (publik utilitiss). Peme rintah boleh menetapkan bahwa beberapa usaha yang bersifat public utility tidak perlu diatur, disusun atau diadakan sebagai suatu perusahaan negara (misalnya perusahaan listrik untuk kota kecil yang dapat dibangun dengan modal swasta). 4. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan be rgerak seperti perusahaan swasta untuk mengadakan atau masuk kedalam suatu perjanjian,
kontrak-kontrak dan hubungan-hubungan perusahaan lainnya. 5. Dapat dituntut dan menuntut dan hubungan hukumannya diatur secara hubungan hukum perdata, (private rechtelijk). 6. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan serta dapat mempunyai dan memperoleh dana dari kredit-kredit dalam dan luar negeri atau dari obligasi (dari masyarakat). 7. Pada prinsipnya secara finansial harus dapat berdiri s endiri, kecuali apabila karma politik Pemerintah mengenai tarip dan harga tidak mengizinkan tercapainya tujuan ini. Namun bagaimana politik tarip dan harga dari Pemerintah, cara/sistem yang harus ditempuh adalah ketentuan tersebut A titik 4 diatas. 8. Dipimpin oleh suatu Direksi. 9. Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai Negeri atau Perusahaan Swasta Usaha (Negara) Perseroan. 10. Organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab, pertanggungan jawab dan cara mempertanggungjawabkannya serta pengawasan dan lain sebagainya, diatur secara khusus, yang pokok-pokoknya akan tercermin dalam Undang-Undang yang mengatur pembentukan perusahaan negara itu. 11. Yang karma sifatnya apabila diantaranya ada yang berupa public utility, maka dipandang perlu untuk kepentingan umum politik tarip dapat ditentukan oleh Pemerintah, dengan cara/sistim tersebut A titik 4 diatas. 12. Laporan tahunan perusahaan yang memuat neraca rugi dan ne gara kekayaan disampaikan kepada Pemerintah. 1. Makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan (keuntungan dalam arti, karma baiknya pelayanan dan pembinaan organisasi y ang baik, efektif, efisien dan ekonomis secara businees-zakelijk, cost-accounting principles, management effectivences dan pelayanan umum yang baik dan memuaskan memperoleh surplus atau laba. 2. Status hukumnya sebagai badan hukum perdata, yang membentuk per seroan terbatas. 3. Hubungan-hubungan usahanya diatur menurut huku m perdata. 4. Modalnya seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, dengan demikian dimungkinkan adanya joint atau mixedenterprise dengan swasta (nasional dan/atau asing) dan adanya penjualan saham-saham perusahaan milik negara. 5. Tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara. 6. Dipimpin oleh suatu Direksi. 7. Pegawainya berstatus sebagai Pegawai Perusahaan swasta biasa. 8. Peranan Pemerintah adalah sebagai pemegang saham dalam perusahaan Intensitas "medezeggenschap" terhadap perusahaan tergantung dari besarnya jumlah saham (modal) yang dimiliki, atau berdasarkan perjanjian tersend iri antara pihak Pemerintah dan pihak pemilik (atau pendiri) lainnya. C. Dari ketiga bentuk usaha-usaha negara tersebut A, B, C diatas sejauh mungkin apabila bentuk C masih dapat dilaksanakan bagi perusahaan/usaha-usaha negara yang ada sekarang, maka seyogyanya dipilih bentuk C saja, dan apabila tidak mungkin dimasukkan/disajikan bentuk C, baru dijadikan bentuk B, atau A yang sekiranya lebih serasi dan cocok bagi ke pentingan pelayanan masyarakat tanpa merugikan Negara/secara tidak langsung merugikannya (masyarakat) juga. an pelayanan publik diperlukan dana.
