ANALISA KASUS KARTEL TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA
OLEH : AGUNG WIRAHADI KUSUMA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS UDAYANA 2013
(1006205158) (10062051 58)
2.1.Pengertian Kartel Kartel dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 11 disebutkan bahwa “ pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat “ Konstruksi kartel sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 tersebut antara lain meliputi : 1. Kartel merupakan suatu perjanjian; 2. Perjanjian dilakukan diantara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya; 3. Tujuan dilakukan perjanjian adalah untuk mempengaruhi harga suatu produk; 4. Perjanjian dilakukan dengan cara mengatur produksi atau pemasaran suatu produk; 5. Perjanjian dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usah tidak sehat. Menurut Posner karakteristik kartel adalah jika hanya terdapat sedikit penjual dengan pembagian wilayah yang sangat tinggi.Semakin ban yak pelaku usaha dipasar semakin sulit untuk terbentuknya kartel.Tidak ada barang substitusi; produk dipasar sifatnya homogen;dan adanya kolusi.[3] 2.2.Syarat-Syarat Terjadinya Kartel Didalam Peraturan KPPU( PERKOM ) Nomor 4 Tahun 2010 disebutkan bahwa salah satu syarat terjadinya kartel adalah harus ada perjanjian atau kolusi antara para pelaku usaha. Ada dua bentuk kolusi dalam kartel yaitu : 1. Kolusi eksplisit, dimana para anggota mengkomunikasikan kesepakatan mereka secara langsung yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian, data mengenai audit bersama, kepengurusan kartel, kebijakan-kebijakan tertulis data penjualan dan data-data lainnya. 2. Kolusi diam-diam, dimana pelaku usaha anggota kartel tidak berkomunikasi secara langsung, pertemuan-pertemuan juga diadakan secara rahasia. Biasanya yang dipakai sebagai media adalah asosiasi industry, sehingga pertemuan-pertemuan anggotan kartel dikamuflasekan dengan pertemuan-pertemuan yang legal seperti pertemuan asosiasi. Lebih lanjut dalam PERKOM No. 10 2010 disebutkan bahwa suatu kartel pada umumnya mempunyai bebarapa karakteristik diantaranya adalah : 1. Terdapat konspirasi diantara beberapa pelaku usaha 2. Melibatkan para senior eksekutif dariperusahaan yang terlibat. 3. Biasnya dengan menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan mereka 4. Melakukan price fixing atau penetapan harga. Agar penetapan harga berjalan efektif, maka diikuti dengan alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau alokasi produksi. 5. Adanya ancaman sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian
6. Adanya distribusi informasi kepada seluruh anggota kartel 7. Adanya mekanisme kompensasi dari anggota kartel yang produksinya lebih besar atau melebihi kuota terhadap mereka yang produksinya kecil atau mereka yang diminta mengentikan kegiatan usahanya. Terdapat beberapa persayaratan agar suatu kartel dapat berjalan efektif, diantaranya adalah : 1. Jumlah pelaku usaha. Semakin banyak pelaku usaha dipasar semakin sulit terbentuknya suatu kartel. Kartel akan mudah dibentuk dan berjalan efektif apabila jumlah pelaku usaha sedikit atau pasar terkonsentrasi; 2. Produk dipasar bersifat homogen. Karena produk homogen maka lebih mudah untuk mencapai kesepakatan mengenai harga; 3. Elastisitas terhadap permintaan barang. Permintaan akan produk tersebut tidak berfluktuasi. Apabila permintaan sangat fluktuatif, maka akan sulit mencapai kesepakatan baik mengenai jumlah produksi maupun harga; 4. Pencegahan masuknya pelaku usaha baru kepasar; 5. Tindakan-tindakan anggota kartel mudah untuk diamati. 6. Penyesuaian terhadap pasar dapat segera dilakukan. Kartel membutuhkan komitmen dari anggota-anggotanya untuk menjalankan kesepakatan kartel sesuai dengan permintaan dan penawaran dipasar. 7. Investasi yang besar. Apabila suatu industri untuk masuk kepasarnya membtuhkan investasi yang besar, maka tidak akan banyak pelaku usaha yang akan masuk kepasar. Oleh karena itu, kartel diantara pelaku usaha akan lebih mudah dilakukan. 2.3. Dampak terjadinya Kartel Secara umum para ahli sepakat bahwa kartel mengakibatkan kerugian baik perekonomian suatu Negara maupun bagi konsumen. 1. Kerugian bagi perekonomian suatu Negara antara lain: a) Dapat menyebabkan terjadinya inefisiensi alokasi b) Dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi produksi c) Dapat menghambat inovasi dan penemuan teknologi baru d) Menghambat masuknya investor baru e) Dapat menyebabkan kondisi perekonomian yang bersangkutan tidak kondusif dan kurang kompetitif dibandingkan Negara-negara lain yang menerapkan system persaingan usaha yang sehat 2. Kerugian bagi konsumen antara lain : a) Konsumen membayar harga suatu barang atau jasa lebih mahal daripada harga pasar yang kompetitif
b) Barang atau jasa yang diproduksi dapat terbatas baik dari sisi jumlah dan atau mutu daripada kalau terjadi persaingan yang sehat diantara pelaku usaha c) Terbatasnya pilihan pelaku usaha Duduk Perkara Perkara Nomor: 26/KPPU-L/2007. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut Komisi) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 .Tentang duduk Perkaranya adalah sebagai berikut : 1. Menimbang Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Excelcomindo Pratama, Tbk., PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat, Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., PT Hutchison CP Telecommunications, PT Bakrie Telecom, Tbk., PT Mobile-8 Telecom, Tbk., dan PT Smart Telecom; -Perjanjian Penetapan Harga ; Perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah: “Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis” Dalam hukum persaingan, perjanjian tidak tertulis mengenai harga dapat disimpulkan apabila terpenuhinya dua syarat: 1) adanya harga yang sama atau paralel 2) adanya komunikasi antar pelaku usaha mengenai harga tersebut; Tim Pemeriksa menemukan adanya beberapa perjanjian tertulis mengenai harga SMS offnet yang ditetapkan oleh operator sebagai satu kesatuan PKS Interkoneksi sebagaimana terlihat dalam Matrix Klausula Penetapan Harga SMS dalam PKS Interkoneksi berikut ini: Matrix Klausula Penetapan Harga SMS
1. Sehingga secara formal, hal ini sudah termasuk dalam kategori kartel yang dilakukan oleh XL, Telkomsel, Telkom, Hutchison, Bakrie, Mobile-8, Smart, dan NTS; 2. Tim Pemeriksa menilai perjanjian harga SMS yang dilakukan oleh operator efektif berlaku hanya bagi harga SMS off-net . Sedangkan Tim Pemeriksa menilai bahwa sejak tahun 2004 perjanjian yang menetapkan harga minimal SMS on-net tidak efektif berlaku, meskipun secara formal perjanjian penetapan harga SMS baru diamandemen pada tahun 2007 setelah terbitnya Surat Edaran ATSI No. 002/ATSI/JSS/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007; 3. Tim Pemeriksa menilai bahwa pada periode 2004-2007 telah terjadi kartel harga SMS off-net ; 4. Berdasarkan keterangan dari operator-operator new entrant kepada Tim Pemeriksa, dalam melakukan negosiasi interkoneksi, operator new entrant tidak memiliki posisi tawar yang cukup untuk dapat memfasilitasi kepentingannya dalam perjanjian interkoneksi tersebut. Demikian pula ketika operator incumbent memasukkan klausul harga SMS minimal, operator new entrant tidak berada dalam posisi untuk menolak klausul tersebut; 5. Berdasarkan keterangan operator incumbent , klausul penetapan harga minimal tersebut dilakukan guna menjaga tidak melonjaknya traffic SMS dari operator new entrant kepada operator incumbent ;
6. Tim Pemeriksa menilai kekhawatiran operator incumbent tidak seharusnya diantisipasi dengan menggunakan instrument harga karena hal tersebut mengakibatkan kerugian baik bagi operator new entrant maupun konsumen calon pengguna jasa SMS. Hal ini juga dibenarkan oleh Saksi Ahli Mas Wigrantoro yang menyatakan PKS Interkoneksi yang menetapkan harga akhir adalah keliru; 7. Selanjutnya Tim Pemeriksa melihat tidak terdapat perubahan yang langsung terjadi pasca amandemen perjanjian harga SMS oleh masing-masing operator, harga SMS pasca amandemen masih sama dengan harga SMS sebelum ada amandemen. Tim Pemeriksa menilai terdapat dua kemungkinan yang mendasari hal tersebut terjadi: 1) bahwa kartel harga SMS masif efektif berlaku 2) harga SMS yang diperjanjikan adalah harga pada market equilibrium sehingga ada atau tidak ada perjanjian, harga SMS yang tercipta akan tetap sama; 8. Pasca 1 April 2008, operator-operator menurunkan harga SMS tanpa ada perubahan biaya internal maupun biaya eksternal untuk layanan SMS. Oleh karena itu Tim Pemeriksa menilai, bahwa operator bisa mengenakan harga SMS yang lebih murah kepada konsumen jauh hari sebelum adanya penurunan harga interkoneksi oleh Pemerintah. Penundaan penurunan harga SMS tersebut semata-mata terjadi karena perjanjian kartel diantara operator masih efektif berlaku, sekali pun secara formal sudah diamandemen pada tahun 2007; 9. Pada periode 2007 – April 2008 dari tiga layanan seluler baru (Hutchison, Smart, dan NTSAxis), hanya Smart yang mematuhi perjanjian kartel. Hutchison, meskipun secara formil menandatangani perjanjian kartel, namun secara materil tidak pernah melaksanakannya. NTSAxis meskipun secara formil telah menandatangani perjanjian kartel sejak tahun 2001, namun karena Axis baru diluncurkan tahun 2008, pasca pencabutan klausul kartel harga, maka secara materil juga tidak pernah melaksanakan perjanjian tersebut; 10. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, XL menyatakan motivasi XL menandatangani PKS yang mengandung klausula penetapan harga adalah untuk menjaga kestabilan jaringan, bukan untuk membentuk kartel; 11. Bahwa meskipun XL menandatangani PKS yang mengandung klausula penetapan harga, hal itu dilakukan tanpa niat jahat ataupun niat untuk membentuk kartel harga. Adanya klausula harga semacam itu adalah untuk mencegah terjadinya spamming, yang tujuan pokoknya adalah menjaga kestabilan jaringan; 12. Bahwa operator yang oleh Tim Pemeriksa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 5 Undangundang No.5 Tahun 1999, memiliki alasan yang berbeda-beda dalam menetapkan harga dasar SMS mereka. Oleh karena itu, adalah tidak benar jika setelah periode amandemen PKS terdapat kartel harga SMS secara material, karena secara formal maupun material tidak ada kesepakatan apapun di antara para operator tersebut untuk menentukan harga SMS. Sebaliknya, lewat strategi promosi masing-masing, para operator ini justru melakukan “perang harga” untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya lewat program-program promosi yang pada akhirnya memberikanefective rate yang sangat murah untuk produk voicemaupun SMS; 13. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Telkomsel menyatakan klausul SMS interkoneksi (off-net ) bukan perwujudan niat penetapan harga tetapi merupakan jalan keluar yang dipilih akibat tidak adanya ketentuan hokum mengenai SMS interkoneksi sehingga Telkomsel perlu untuk melakukan self-regulatory; 14. Untuk mengatasi atau mencegah permasalahan SMS Broadcasting, SMS Spamming dan tindakan tele-marketing, Telkomsel menggunakan jalan keluar melalui klausul SMS interkoneksi dalam PKS Interkoneksinya dengan beberapa operator telekomunikasi. Pilihan ini sebenarnya lebih merupakan niat baik atau wujud itikad baik Telkomsel agar terjadi suatu kegiatan
interkoneksi telekomunikasi yang benar, fair, seimbang dan yang tidak merugikan salah satu operator telekomunikasi yang ada. Pilihan tersebut dilakukan bukan dengan niat atau rencana untuk melakukan penetapan harga untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya. Telkomsel sama sekali tidak mempunyai niat atau motivasi yang melangar hukum; 15. Klausul SMS interkoneksi dalam PKS Interkoneksi antara Telkomsel dengan 4 (empat) operator telekomunikasi bukan perjanjian penetapan harga, sehingga unsur Pasal 5 Undang-undangNo. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi. Dengan demikian,Telkomsel tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5Undang-undang No. 5 Tahun 1999; 16. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Telkommenyatakan maksud utama dan fokus dari PerjanjianInterkoneksi adalah menyepakati ketentuan-ketentuan teknisagar terjadi interkoneksi di antara jaringan telekomunikasidua pihak dan mengatur agar seluruh pelanggan dari masingmasingpihak dapat melakukan panggilan lintas operator,termasuk didalamnya panggilan lintas operator untuk SMSFlexi menuju SMS Seluler secara timbal balik; 17. Bahwa Perjanjian Interkoneksi yang memuat klausula hargaSMS yang tidak boleh lebih rendah dari hargaretail sebagaimana dimaksud dalam LHPL butir 61 adalahAmandemen Perjanjian Interkoneksi yang dibuat tahun 2002dan berlaku hingga tahun 2006 yang kemudian diubahdengan Perjanjian Interkoneksi yang dibuat pada akhir tahun2006 yang berlaku mulai Januari 2007; 18. Dicantumkannya klausula harga SMS yang tidak boleh lebihrendah dari harga retail disepakati oleh PT TelekomunikasiIndonesia, Tbk dan PT Telkomsel dalam rangka menjagaagar tidak terjadi spamming trafik SMS di antara para pihaksehubungan dengan diberlakukannya pola SKA (SenderKeeps All ), yaitu pola pembayaran biaya interkoneksi dimanapihak operator sisi penerima SMS tidak menerimapembayaran apapun dari pihak operator sisi pengirim. Tidakada niat sedikitpun di antara para pihak untuk membentukkartel harga baik secara formal maupun materialsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang No. 5Tahun 1999; 19. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Bakriemenyatakan PKS Interkoneksi antara Bakrie dengan semuaoperator bukan merupakan suatu pembentukan kartel hargaSMS mengingat Bakrie dan operator lainnya tetap dapatmenetapkan sendiri harga retail SMS kepada masingmasingpelanggan; 20. Bakrie tidak pernah sekalipun berkeinginan untuk membuatperjanjian yang dapat dikategorikan sebagai praktekpenetapan harga yang dapat merestriksi persaingan dalampenyelenggaraan jasa telekomunikasi nirkabel di Indonesia.Ketentuan yang mengatur harga SMS o ffnet minimumsebesar Rp 250/SMS sejak awal sudah ditolak oleh Bakriekarena ketentuan tersebut dapat merugikan perkembangankegiatan usaha Bakrie. Namun, dengan posisi sebagaioperator baru dan jumlah pelanggan yang sangat kecil, makamau tak mau Bakrie harus menyepakati juga ketentuantersebut demi menjaga terselenggaranya kegiatan usahaBakrie; 21. Penetapan harga minimum SMS hanya terdapat dalamPerjanjian Interkoneksi antara Bakrie dan XL sertaTelkomsel, dan tidak terdapat pada perjanjian interkoneksidengan Indosat, Telkom, Hutchison, NTS, Mobile-8, SmartTelecom, dan operator lainnya. Dengan tidak adanyapenetapan harga minimum SMS diantara Bakrie denganIndosat, Telkom, Hutchinson, NTS, Mobile-8, SmartTelecom, dan operator lainnya, maka Bakrie dan operatoroperatortersebut bebas untuk menetapkan harga retail SMSkepada pelanggannya masing-masing. Hal ini membuktikanbahwa tidak ada perjanjian di antara seluruh operator yangmengatur tentang penetapan harga SMS, ataupun tidak adakeseragaman/kesamaan ketentuan (penetapan harga) dalammasing-masing perjanjian interkoneksi antara setiap operator dengan operator lainnya;
22. Dengan demikian keseluruhan Perjanjian Interkoneksi antaraBakrie dan setiap operator bukan atau tidak merupakan suatupembentukan kartel SMS, mengingat Bakrie dan operatorlainnya tetap dapat menetapkan sendiri harga retail SMS199kepadamasing-masing pelanggannya sehingga pasarmemiliki banyak pilihan untuk menentukan produk jasatelekomunikasi yang tersedia atau tidak terdapatpengontrolan/pengaturan harga di pasar; 23. Smartmenyatakan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi yangdilakukan oleh Smart Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Mobile-8 men yatakan Mobile-8 merupakannew entrant yang tidak memiliki market power ataupun menguasai essential facility sehingga berada pada posisi yang tidak dapat dan mampu mengendalikan berbagai negosiasi terkait interkoneksi termasuk ketentuan harga SMS off-net minimum; 24. Bahwa ketentuan harga SMS minimum yang terdapat dalam PKS Interkoneksi antara Mobile-8 dengan XL tidak berasal atau setidaknya bukan merupakan inisiatif Mobile-8; 25. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannyadengan XL dan Telkomsel didasarioleh posisi Smart sebagai operator baru (new entrant ) dipasar telekomunikasi Indonesia yang mau tidak mau harusmelakukan kerjasama dengan operator lain yang terlebihdahulu ada (incumbent ) yang relatif telah menguasai pangsapasar untuk memperluas jaringan dan memberikan layananterbaik kepada pelanggan sehingga dapat menjadi alternative bagi masyarakat pada umumnya dan pelanggan padakhususnya dalam memanfaatkan teknologi komunikasi; 26. Pertimbangan XL dan Telkomsel mewajibkan Smart untukmenyetujui klausula yang diduga melanggar Pasal 5 UndangundangNo. 5 Tahun 1999 tersebut adalah XL dan Telkomselberusaha mencegah dan/atau menghindari terjadinya alirantrafik SMS yang tidak seimbang yaitu aliran trafik SMS darioperator yang menetapkan harga SMS yang lebih murah kearah sebaliknya, mengingat kesepakatan harga SMS yangmasih SKA (Sender Keeps All ); 27. Smart telah melakukan perubahan atau AmandemenPerjanjian yang berisi tentang dihapuskannya klausul tentangpenetapan harga SMS/kartel harga dengan ditandatanganinya200perjanjian Amandemen Pertama Nomor Exelcomindo : 1321A/XXXII.5.4520/XL/VI/2007 dan Nomor Primasel :AMD.122/LO-BOD/IPM/RAI/VI/2007 dan AmandemenPertama Nomor Telkomsel : ADD.1246/LG.05/PD-00/VI/2007 dan Nomor Primasel : AMD.123/LOBOD/IPM/RAI/VI/2007 tertanggal 25 Juni 2007, yang berartitidak ada lagi perjanjian kartel harga yang dilakukan olehSmart dengan operator lain, dimana hal ini diperkuat olehTim Pemeriksa pada poin 108 yang menyatakan secaraformal kartel harga SMS sudah tidak berlaku sejak tahun2007; 28. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, NTS menyatakantidak pernah berinisiatif sejak awal dalam suatu kesepakatanuntuk menetapkan harga SMS atau kartel SMS, karena hargaSMS yang diterapkan oleh NTS sebesar Rp.60/SMS beradadi luar interval Rp.250,- sampai Rp.350,- yang oleh KPPUdiduga sebagai penetapan harga (kartel SMS); 29. Kalaupun NTS dianggap pernah menandatangani perjanjianyang mengandung klausul price fixing , hal tersebut semata-matakarena business necessity dan alasan teknis agar dapatsegera memperoleh interkoneksi dengan para incumbentoperators. Namun demikian, pada saat tahapan pemeriksaanlanjutan terhadap NTS oleh KPPU klausul yang mengandungunsur price fixing tersebut sudah dihapus lewat amandemenperjanjian interkoneksi; 30. Terhadap unsur perjanjian harga sebagaimana digambarkanmelalui Matrix Klausula Penetapan Harga SMS di atas,Majelis Komisi menilai Tim Pemeriksa Lanjutan telahmembuat analisis yang benar bahwa terdapat perjanjian yangmengandung klausul penetapan harga SMS antara XL,Telkomsel, Telkom, Bakrie, Mobile-8, dan Smart meskipunkemudian perjanjian tersebut
telah diamandemen setelahterbitnya Surat Edaran ATSI No. 002/ATSI/JSS/VI/2007tanggal 4 Juni 2007; 31. Majelis Komisi menilai bahwa motif XL dan Telkomselmencantumkan klausula harga dalam PKS Interkoneksiadalah untuk menghindari spamming yang dilakukan olehoperator new entrant, bukan untuk membentuk suatu kartel.Hal ini dilakukan karena Pemerintah tidak mengaturmengenai penghitungan harga SMS, sehingga Telkomselperlu untuk melakukan selfregulatory. Namun MajelisKomisi menilai tidak seharusnya kekhawatiran XL danTelkomsel tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian yangmencantumkan klausula penetapan harga; 32. Majelis Komisi menilai bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telahbenar dalam analisisnya mengenai Bakrie, Mobile-8, danSmart yang menyatakan bahwa operator new entrant tidakmempunyai posisi tawar atau berada dalam posisi yang lemahpada saat penyusunan PKS Interkoneksi sehingga harusmematuhi apa yang telah ditetapkan oleh operator incumbent ; 33. Bahwa meskipun perjanjian yang mencantumkan klausulpenetapan tersebut telah diamandemen sehingga secaraformil sudah tidak ada lagi PKS Interkoneksi yangmencantumkan klausula penetapan harga, namun MajelisKomisi menilai bahwa secara materil, kartel/penetapan hargatersebut masih efektif berlaku. Hal ini terbukti daripenurunan harga SMS baru terjadi setelah Pemerintahmelalui Ditjen Postel mengumumkan penurunan hargainterkoneksi pada 1 April 2008; 34. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai TimPemeriksa Lanjutan telah tepat dalam hal menyatakan bahwatelah terjadi kartel harga SMS off-net pada periode 2004-2007 yang dilakukan oleh XL, Telkomsel, Telkom, Bakrie,dan Mobile-8, dan secara materiil kartel tersebut masihefektif sampai tanggal 1 April 2008. Sedangkan Smart baruterlibat dalam kartel harga SMS ini pada saat melakukancommercial launching tanggal 3 September 2007; 35. Selanjutnya Majelis Komisi menambahkan, bahwa posisi darimasing-masing operator di pasar tidak bisa dilepaskan danakan berpengaruh terhadap proses negosiasi yang melahirkanperjanjian interkoneksi. Sebagaimana telah diungkapkan olehTim Pemeriksa dan operator new entrant dalam pendapatatau pembelaannya, operator new entrant berada dalam posisitawar yang lemah sehingga harus mengikuti klausula yangditetapkan oleh operator incumbent yang dalam hal ini adalahharga minimum SMS; 36. Dengan kata lain, pembentukan harga minimal dalam layananSMS off-net diciptakan oleh operator incumbent , dalam halini, XL dan Telkomsel, tanpa ada pilihan lain kecuali diturutioleh operator new entrant ; 37. Terlepas dari motif operator incumbent dan posisi yanglemah dari operator new entrant , secara formal maupunmateril, perjanjian harga telah dibentuk oleh para operatorpenyedia layanan SMS sebagaimana digambarkan dalamMatrix Klausula Penetapan Harga SMS, dalam kurunwaktu 2004 sampai dengan April 2008; 38. Dengan demikian unsur perjanjian penetapan harga telahterpenuhi ;
1. 2. 3. 4. 5.
Pesaing; Sesuai dengan definisi pasar bersangkutan yang telahditetapkan oleh Majelis Komisi di atas, yaitu layanan SMSdi seluruh wilayah Indonesia, maka Majelis Komisimengidentifikasi pelaku usaha yang berada pada pasarbersangkutan tersebut sebagai berikut: XL; Telkomsel; Indosat; Telkom; Hutchison;
6. 7. 8. 9. 10.
Bakrie; Mobile-8; Smart; NTS; Sampoerna Telecom Indonesia; Berdasarkan uraian pada unsur perjanjian penetapan harga diatas, diketahui bahwa terdapat perjanjian harga secara materilyang dilakukan oleh :XL;Telkomsel; Telkom; Bakrie;Mobile8;Smart; beradapada pasar bersangkutan yang sama sebagaimana telahdiidentifikasi oleh Majelis Komisi sebelumnya, sehingga menunjukkan operator yang satu bersaing dengan operatoryang lainnya BAB IV PEMBAHASAN
4.1 Hukum Persaingan Usaha Yang Dilanggar Dalam Perkara Tersebut Adalah :
Hukum Persaingan Usaha dalam perkara tersebut diatas adalah Kartel. Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut : “Pelaku usaha dilarang membuat per janjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Unsur-Unsur Kartel antara lain :
1. Unsur Pelaku Usaha, Menurut pasal 5 pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republic Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggrakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.Dalam kartel, pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian ini harus lebih dari dua pelaku usaha. Agar kartel sukses, kartel membutuhkan keterlibatan sebagian besar pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan. 2. Unsur Perjanjian Perjanjian Menurut Pasal 1 Angka 7 Adalah Suatu Perbuatan Satu Atau Lebih Pelaku Usaha Untuk Mengikatkan Diri Terhadap Satu Atau Lebih Usaha Lain Dengan Nama Apapun, Baik Tertulis Maupun Tidak Tertulis; 3. Unsur Pelaku Usaha Pesaingnya Pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada didalam satu pasar bersangkutan. 4. Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga
Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 11 bahwa suatu kartel dimaksudkan untuk mempengaruhi harga.Untuk mencapai tujuan tersebut anggota kartel setuju mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa. 5. Unsur Mengatur Produksi atau Pemasaran Mengatur produksi artinya adalah menentukan jumlah produksi baik bagi kartel secara keseluruhan maupun bagi setiap anggota. Hal ini bisa lebih besar atau lebih kecil dari kapasitas produksi perusahaan atau permintaan akan barang atau jasa yang bersangkutan. sedangkan mengatur pemasaran berarti mengatur jumlah yang akan dijual dan atau wilayah di mana para anggota menjual produksinya. 6. Unsur Barang Barang menurut pasal 1 angka 6 adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 7. Unsur Jasa Jasa menurut pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 8. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Praktek Monopoli menurut pasal 1 angka 2 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Dengan kertel maka produksi dan pemasaran atas barang dan atau jasa akan dikuasai oleh anggota kartel. Karena tujuan akhir dari kartel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi anggota kartel, maka hal ini akan menyebabkan kerugian bagi kepentingan umum. 9. Unsur Dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur. Kartel adalah suatu kolusi atau kolaborasi dari para pelaku usaha.Oleh karena itu segala manfaat kartel hanya ditujukan untuk kepentingan para anggotanya saja, sehingga tindakan-tindakan mereka ini dilakukan secara tidak sehat dan tidak jujur.Dalam hal ini misalnya dengan mengurangi produksi atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, misalnya dengan penetapan harga atau pembagian wilayah. 4.2. Unsur-Unsur Kartel Yang Terpenuhi Dalam Perkara Tersebut Antara Lain: Majelis Komisi dalam penilaiannya dalam kasus tersebut menyatakan bahwa unsur-unsur yang termasuk dalam kartel antara lain sebagai dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang No 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :
1) Pelaku Usaha Pelaku usaha sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah: “Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” Sesuai dengan pembahasan mengenai identitas para Terlapor dalam LHPL dan Identitas Terlapor pada bagian Tentang Hukum di atas, Majelis Komisi menilai bahwa XL, Telkomsel, Indosat, Telkom, Hutchison, Bakrie, Mobile-8, dan Smart adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum negara Republik Indonesia sehingga memenuhi definisi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Bahwa tidak terdapat keraguan mengenai fakta para Terlapor adalah pelaku usaha sebagaimana juga diperlihatkan oleh tidak adanya pendapat atau pembelaan mengenai hal ini dari para Terlapor mengenai identitas maupun kegiatan usahanya dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yang diterima oleh Majelis Komisi; Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha terpenuhi; 2) Perjanjian Penetapan Harga; Perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah: “Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis” Dalam hukum persaingan, perjanjian tidak tertulis mengenai harga dapat disimpulkan apabila terpenuhinya dua syarat: a) adanya harga yang sama atau paralel b) adanya komunikasi antar pelaku usaha mengenai harga tersebut; Tim Pemeriksa menemukan adanya beberapa perjanjian tertulis mengenai harga SMS offnet yang ditetapkan oleh operator sebagai satu kesatuan PKS Interkoneksi sebagaimana terlihat dalam Matrix Klausula Penetapan Harga SMS dalam PKS Interkoneksi: Sehingga secara formal, hal ini sudah termasuk dalam kategori kartel yang dilakukan oleh XL, Telkomsel, Telkom, Hutchison, Bakrie, Mobile-8, Smart, dan NTS; Tim Pemeriksa menilai perjanjian harga SMS yang dilakukan oleh operator efektif berlaku hanya bagi harga SMS off-net . Sedangkan Tim Pemeriksa menilai bahwa sejak tahun 2004 perjanjian yang menetapkan harga minimal SMS on-
net tidak efektif berlaku, meskipun secara formal perjanjian penetapan harga SMS baru diamandemen pada tahun 2007 setelah terbitnya Surat Edaran ATSI No. 002/ATSI/JSS/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007; Tim Pemeriksa menilai bahwa pada periode 2004-2007 telah terjadi kartel harga SMS off-net ; Berdasarkan keterangan dari operator-operator new entrant kepada Tim Pemeriksa, dalam melakukan negosiasi interkoneksi, operator new entrant tidak memiliki posisi tawar yang cukup untuk dapat memfasilitasi kepentingannya dalam perjanjian interkoneksi tersebut. Demikian
pula
ketika
operator incumbent memasukkan
klausul
harga
SMS
minimal,
operator new entrant tidak berada dalam posisi untuk menolak klausul tersebut; 3) Pesaing;
Sesuai dengan definisi pasar bersangkutan yang telah ditetapkan oleh Majelis Komisi di atas, yaitu layanan SMS di seluruh wilayah Indonesia, maka Majelis Komisi mengidentifikasi pelaku
usaha
yang
berada
pada
pasar
bersangkutan
tersebut
sebagai
berikut: XL;Telkomsel;Indosat; Telkom;Hutchison;Bakrie; Mobile-8; Smart;NTS; dan Sampoerna Telecom Indonesia; Berdasarkan uraian pada unsur perjanjian penetapan harga di
atas, diketahui bahwa terdapat perjanjian harga secara materil yang dilakukan oleh :XL;Telkomsel; Telkom;Bakrie;Mobile-8;Smart , yang berada pada pasar bersangkutan yang sama sebagaimana telah diidentifikasi oleh Majelis Komisi sebelumnya, sehingga menunjukkan operator yang satu bersaing dengan operator yang lainnya Dengan demikian unsur pesaing telah terpenuhi ; Selain unsur-unsur sebagaimana ditetapkan oleh KPPU tersebut diatas harusnya unsur persaingan usaha tidak sehat juga masuk karena di sini operator yang menetapkan tarif harga sms sendiri ( dilakukan oleh Bakrie ) yang jauh lebih rendah malah ditegur oleh operator yang memilki pangsa pasar yang besar seperti Telkomsel dan XL, hal tersebut menandakan bahwa ada kekhawatiran sendiri atau takut mengalami kerugian. Jika ada operator yang menetapkan harga tarif SMS yang lebih murah kemungkinan akan mengakibatkan antar pelaku usaha akan kalah bersaing atau mengalami kerugian karena konsumen pasti akan memilih harga tarif SMS yang lebih murah. 4.3. Pertimbangan Hukum Dan Keputusan Kppu Dalam Perkara Tersebut Adalah : Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa XL, Telkomsel, Telkom, Bakrie, dan Mobile-8 telah melakukan kartel harga SMS offnet pada range Rp 250 – Rp 350 pada periode 2004 sampai dengan April 2008; 2. Bahwa Smart telah mengikuti kartel harga SMS tersebut pada saat commercial launching yaitu tanggal 3 September 2007;
3. Bahwa Indosat, Hutchison dan NTS tidak terbukti melakukan kartel harga SMSoff-net 4. Bahwa sebagai akibat kartel yang dilakukan tersebut, terdapat kerugian konsumen setidaktidaknya sebesar Rp 2.827.700.000.000 (dua trilyun delapan ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah); 5. Menimbang bahwa Majelis Komisi tidak berada pada posisi yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi ganti rugi untuk konsumen; 6. Menimbang bahwa perilaku kartel yang dilakukan oleh XL, Telkomsel, Telkom, Bakrie, Mobile-8, dan Smart merupakan pelanggaran berat terhadap persaingan yang sehat; 7. Menimbang terhadap pelanggaran berat tersebut, Majelis Komisi memandang perlu untuk menjatuhkan denda kepada pelaku kartel tersebut; 8. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan masing-masing Terlapor sebagai berikut: 9. Bakrie; Bahwa Bakrie pernah menetapkan harga SMS dibawah harga perjanjian namun mendapatkan teguran untuk menaikkannya lagi; Bahwa Bakrie sebagai new entrant berada dalam posisi tawar yang lemah; Bahwa Bakrie telah menurunkan dan mengubah pola penetapan hargaSMS; 10. Mobile-8; Bahwa Mobile-8 sebagai new entrant berada dalam posisi tawar yang lemah; 11. Smart; Bahwa Smart sebagai new entrant berada dalam posisi tawar yang lemah; Bahwa periode keikutsertaan Smart dalam perjanjian harga SMS adalah yang paling pendek dibanding operator lain;
1.
2.
3.
4.
5.
Majelis Komisi: Memutuskan sebagai berikut : Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Excelkomindo Pratama, Tbk., Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular, Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Terlapor VI: PT Bakrie Telecom, Terlapor VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk., Terlapor VIII: PT Smart Telecom terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999; Menyatakan bahwa Terlapor III: PT Indosat, Tbk, Terlapor V: PT Hutchison CP Telecommunication, Terlapor IX: PT Natrindo Telepon Seluler tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-undang No 5 Tahun 1999; Menghukum Terlapor I: PT Excelkomindo Pratama, Tbk. dan Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular masing-masing membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) Menghukum Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Membayar denda sebesar Rp 18.000.000.000,00 miliar (delapan belas miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); Menghukum Terlapor VI: PT Bakrie Telecom, membayar denda sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan
Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 6. Menghukum Terlapor VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk. membayar denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha 7. Smart tidak dikenakan denda karena merupakan new intrant yang terakhir masuk kepasar sehingga berada pada posisi tawar yang paling lemah. Dari pertimbangan hukum yang diberikan oleh KPPU menurut pendapat saya adalah : 1. Telkomsel Keputusan yang diberikan oleh KPPU adalah sangat adil mengingat Telkomsel merupakan salah operator selular yang memiliki pasar yang sangat besar sehingga Telkomsel merupakan salah satu pelaku usaha yang sangat di untungkan dalam perjanjian kartel tariff sms. Namun ada benang merah diantara keputusan yang dijatuhi oleh KPPU kepada Telkomsel Karena pada saat itu belum ada peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang formulasi perhitungan harga sms sehingga Telokomsel merasa perlu melakukan self regulatory. Namun kebijakan tersebut membawa implikasi bagi operator new intrant yang belum memilki pangsa pasar yang luas sehingga mau tidak mau harus mematuhi perjanjian tersebut. Karena umumnya mereka berada pada posisi tawar yang lemah. 2. XL, juga merupakan salah satu operator yang memilki kekuatan pangsa pasar kedua setelah Telkomsel, dan XL juga yang sangat mendukung kebijakan Telkomsel untuk melakukan PKS dan sangat aktif mendisiplinkan anggota kartel yang berupaya untuk memberikan harga sms dibawah harga kartel. Sehingga keputusan KPPU tersebut juga patut diberikan kepada XL karena mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan setelah Telkomsel. 3. Mobile-8, mengikuti perjanjian kartel semata-mata karena berada pada posisi tawar yang rendah. Namun terbukti melanggar undang-undang hingga patut juga diberikan denda. 4. Bakrie, pernah menetapkan harga dibawah harga kartel namun setelah mendapat teguran akhirnya menaikkan lagi tarifnya karena berada pada posisi tawar yang lemah. Namun denda yang diberikan kepada Bakri juga merupakan patut karena melanggar ketentuan undang-undang. 5. Telkom Indonesia juga terbukti melakukan praktik kartel dengan mendukung kebijakan Telkomsel dan dalam memberikan data dinilai tidak kooperatif sehingga patut diberikan denda. 6. Smart, mematuhi ketentuan kartel tetapi, merupakn new intrant yang paling singkat terikat dengan tariff kartel yaitu pada 2007-april 2008, dan karena berada pada posisi tawar yang sangat lemah sehingga oleh KPPU tidak diberikan denda.
7. Sedangkan tiga operator lain adalah Indosat, Hutchison,dan Nts tidak terbukti melakukan praktik kartel karena operator selular tersebut menetapkan sendiri tariff smsnya yang jauh dibawah tariff kartel yaitu sekitar Rp 60/sms, sehingga dibebaskan dari denda. 4.4.Pendekatan Hukum Yang Digunakan Oleh KPPU Dalam Memutus Perkara Tersebut Diatas Adalah :
Kartel sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 umumnya diatur secara per se rule atau per se illegal.Didalam per se illegal pelaku usaha tidak diberikan kesempatan untuk menjastifikasi perilakunya, Namun demikian tidak semua perkara kartel di berlakukan dengan per se illegal, seperti perkara Sembilan operator dalam kartel tarif sms. Dalam kasus ini KPPU menggunakan pendekatan rule of reason.Pendekatan rule of reason merupakan suatu pendekatan dengan menggunakan analisis berdasarkan detail faktanya.[4] Hakim KPPU mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti dalam praktik perjanjian 1. 2. 3. 4.
kartel. Bukti yang digunakan oleh KPPU dalam kasus ini antara lain: Surat bukti perjanjian Interkoneksi ( PKS ) Data Perkembangan Tarif SMS Data laporan keuangan operator Keterangan para saksi ( saksi ahli Roy Suryo dan beberapa Operator Selular itu sendiri)
4.5.Akibat Dari Pelanggaran Ketentuan Hukum Persaingan Usaha Dalam Perkara Tersebut Adalah :
Majelis Komisi mempertimbangkan dampak yang terjadi di pasar bersangkutan sebagai akibat adanya kartel harga SMS yang dilakukan oleh operator sebagai berikut; 1. Tim Pemeriksa dalam LHPL menyebutkan bahwa kartel yang terjadi merugikan operator new entrant dan konsumen, namun tidak mengelaborasi lebih dalam mengenai perhitungan kerugian yang ditimbulkan akibat kartel tersebut; 2. Majelis Komisi menilai bahwa kartel yang terjadi tidak dapat menghilangkan secara faktual kerugian yang nyata bagi konsumen pada pasar bersangkutan; 3. Kerugian konsumen tersebut berupa : a) hilangnya kesempatan konsumen untuk memperoleh harga SMS yang lebih rendah, b) hilangnya kesempatan konsumen untuk menggunakan layanan SMS yang lebih banyak pada harga yang sama, c) kerugian intangible konsumen lainnya, d) serta terbatasnya alternatif pilihan konsumen, selama kurun waktu 2004 sampai dengan April 2008; 4. Majelis Komisi menjelaskan bahwa kerugian yang diderita konsumen disebabkan oleh perilaku operator dalam bentuk kartel harga dan tidak terkait dengan perhitungan keuntungan yang
dinikmati oleh operator bersangkutan. Sehingga argumen tidak adanya kerugian konsumen karena tidak ada keuntungan eksesif yang didalilkan oleh XL, Bakrie, dan Mobile-8 adalah tidak relevan; karena berdasarkan laporan keuangan dari 6 (enam) Terlapor, yaitu XL, Telkomsel, Telkom, Bakrie, Mobile-8, dan Smart yang dimiliki oleh Majelis Komisi diperoleh total pendapatan operator-operator tesebut sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 adalah sebesar Rp 133.885.000.000.000 (seratus tiga puluh tiga trilyun delapan ratus delapan puluh lima miliar rupiah). BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dap at disimpulkan adalah : 1. Bahwa dalam Perkara Nomor: 26/KPPU-L/2007, sebagaimana telah disebutkan diatas maka Hukum persaingan usaha yang dilanggar adalah Kartel ( kartel tariff sms antara Sembilan operator selular di Indonesia ) 2. Unsur-unsur yang dilanggar dalam praktik yaitu unsur pelaku usaha, unsur perjanjian penetapan harga, dan unsur pelaku usaha. 3. Dari perkara tersebut ada lima operator selular diantaranya yaitu XL. Telkomsel,Telkom Indonesia, dan Bakrie dikenakan denda dengan pembayaran sejumlah uang sedangkan empat lainnya dibebaskan dari denda karena tidak terbukti melakukan kartel. 4. Pendekatan hukum yang digunakan oleh KPPU dalam memutus perkara tersebut adalah rule of reason, yaitu melalui analisa fakta dan bukti-bukti. 5. Dampak dari praktik kartel tersebut adalah menyebabkan kerugian kepada konsumen, dimana konsumen dituntut untuk membayar tarif sms yang lebih mahal, dan juga tidak ada kebebasa memilih karena tariff sms di antara operator semuanya sama. Disamping itu juga menyebabkan para operator new intrant atau operator baru tidak punya pilihan karena berada pada posisi tawar yang rendah sehingga mau tidak mau harus mengikuti kebijakan operator terdahulu yang telah memilki pangsa pasar yang besar.
DAFTAR PUSTAKA
Irna Nurhayati, 2011, Kaji an H ukum Persain gan U saha : Kar tel A ntara Teori dan Prakti k, Jurnal Hukum Bisnis Vol.30-No.2-Tahun 2011 Cenuk Widyastrisna Sayekti, 2011, Pembuktian
Dugaan
K artel
Dengan
I ndir ect
Evidence
Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.04 Tahun 2010, Jurnal
Hukum Bisnis Volume 30-N0.2-Tahun 2011 Putusan Perkara Nomor: 26/KPPU-L/2007, Tentang Kartel Tarif SMS antara Sembilan Operator Selular di Indonesia
