CORPORATE GOVERNANCE SAP 8 KOMITE AUDIT DAN DA N KOMITE LAINNYA: PERAN, TANGGUNG JAWAB, JAWAB, KOMPOSISI, KEEFEKTIFAN
OLEH : KELOMPOK 8 IDA AYU NIRMA PRAMESWARI PUTU NIRMALA CHANDRA DEVI
(140!0"1## $ 1"% (140!0"1&00 $ 1%
FAKULT FAKULTAS AS EKONOMI DAN BISNIS BI SNIS UNIVERSITAS UDAYANA &01
PEMBAHASAN
1' 1'1
KOMITE AUDIT DA DAN KO KOMITE LA LAINNYA K)*+ A-.*+
0
Komite audit di Indonesia masih merupakan hal yang relatif baru. Perkembangan komite audit di negara kita, sangat terlambat dibandingkan dengan negara lain. Hal tersebut antara lain disebabkan Pemerintah baru saja menetapkan kebijakan tentang pemberlakuan komite audit pada Badan Usaha Milik egara !BUM" tertentu pada tahun #$$$. %elain itu anjuran dari Bapepam kepada perusahaan yang telah go publik agar memiliki komite audit baru ditetapkan pada tahun &000. Mengingat pentingnya keberadaan Komite 'udit dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian, maka Komite 'udit perlu mendapatkan perhatian dari manajemen dan (e)an Komisaris serta s erta pihak*pihak terkait yang bertindak sebagai regulator seperti Menteri keuangan, Menteri BUM, Bapepam, Bursa +fek akarta - Bursa +fek %urabaya. 1'1'1 1'1' 1
P/+-/ P/ +-/ K)+/ K)+/* * K-2 K-2 R3-5*6 R3-5*6 I.7 I.7* * B. B. P27 P27 P7/ P7/ M.5 M .5 D L L) )2 2 K-2 K-2 N)/ N)/ I9'I I9'I'" '" + ++ +2 2 P P) )++-6 6
D
P.) P567 K/ K)*+ A-.*+ 1' K+ K++- +- U)U)-) ) a. (alam Peraturan ini yang dimaksud dengan #" Kom Komite ite 'udit 'udit ada adalah lah kom komite ite ya yang ng dib dibent entuk uk ole oleh h dan bertanggu bertanggung ng ja) ja)ab ab
kepada (e)an Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi (e)an Komisaris. &" Komis Komisaris aris Independen Independen adalah anggota anggota (e)an Komisaris Komisaris yang berasal dari luar lu ar
+mit iten en
atau at au
Peru Pe rusa sah haa aan n
Publ Pu blik ik
dan
mem emen enu uhi
pers pe rsy yar arat atan an
sebagaimana dimaksud dalam angka & huruf /. b. +miten atau Perusahaan Publik )ajib )aj ib memiliki Komite 'udit. c. Kom Komite ite 'u 'udit dit ber bertin tindak dak se/a se/ara ra ind indepe epende nden n dal dalam am mel melaks aksana anakan kan tugas tugas dan tanggung ja)abnya. d. 'nggota Komite 'udit 'udit diangkat dan diberhentikan oleh (e)an Komisaris. e. +m +miten iten atau Per Perusa usahaa haan n Pu Publi blik k )aji )ajib b mem memilik ilikii pia piagam gam Kom Komite ite 'u 'udit dit (audit committee charter). f. Piagam Komite 'udit (audit committee charter) paling charter) paling kurang memuat #" tugas dan dan tanggung tanggung ja)ab ja)ab serta )e)enang )e)enang &" komp komposisi, osisi, struktur, struktur, dan persyaratan persyaratan keanggotaan keanggotaan 1" tata /ara /ara dan prosed prosedur ur kerja kerja 2" kebija kebijakan kan penyelen penyelenggaraan ggaraan rapat rapat 3" sistem pelap pelaporan oran kegia kegiatan tan 4" keten ketentuan tuan mengenai mengenai penanganan penanganan pengaduan pengaduan atau pelaporan 5" sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan keuangan dan 6" masa tugas tugas Komit Komitee 'udit. 'udit. g. Piagam Komite 'udit (audit committee charter) sebagaimana charter) sebagaimana dimaksud dalam huruf f )ajib dimuat dalam laman (website) (website) +miten +miten atau Perusahaan Publik. &' S+/S+/-6+-/ 6+-/ . . K22+ K22+ K)*+ A-.*+ A-.*+
#
a. Komite 'udit paling kurang terdiri dari 1 !tiga" orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar +miten atau Perusahaan Publik. b. Komite 'udit diketuai oleh Komisaris Independen. /. Komisaris Independen )ajib memenuhi persyaratan sebagai berikut #" bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai )e)enang dan tanggung ja)ab untuk meren/anakan, memimpin, mengendalikan, atau menga)asi kegiatan +miten atau Perusahaan Publik tersebut dalam )aktu 4 !enam" bulan terakhir &" tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada +miten atau Perusahaan Publik tersebut 1" tidak mempunyai hubungan 'filiasi dengan +miten atau Perusahaan Publik, anggota (e)an Komisaris, anggota (ireksi, atau Pemegang %aham Utama +miten atau Perusahaan Publik tersebut dan 2" tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha +miten atau Perusahaan Publik tersebut. !' P/7;/+ K22+ K)*+ A-.*+ a. )ajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik b. )ajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha +miten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang*undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang*undangan terkait lainnya /. )ajib mematuhi kode etik Komite 'udit yang ditetapkan oleh +miten atau Perusahaan Publik d. bersedia meningkatkan kompetensi se/ara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan e. )ajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan7atau keuangan f. bukan merupakan orang dalam Kantor 'kuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor asa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assuran/e, jasa non*assuran/e, jasa penilai dan7atau jasa konsultasi lain kepada +miten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam )aktu 4 !enam" bulan terakhir g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai )e)enang dan tanggung ja)ab untuk meren/anakan, memimpin, mengendalikan, atau
&
menga)asi kegiatan +miten atau Perusahaan Publik tersebut dalam )aktu 4 !enam" bulan terakhir ke/uali Komisaris Independen h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada +miten atau Perusahaan Publik i. (alam hal anggota Komite 'udit memperoleh saham +miten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristi)a hukum, maka saham tersebut )ajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka )aktu paling lama 4 !enam" bulan setelah diperolehnya saham tersebut. j. tidak mempunyai hubungan 'filiasi dengan anggota (e)an Komisaris, anggota (ireksi, atau Pemegang %aham Utama +miten atau Perusahaan Publik tersebut dan k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha +miten atau Perusahaan Publik tersebut. 4' M7 T-27 Masa tugas anggota Komite 'udit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan (e)an Komisaris sebagaimana diatur dalam 'nggaran (asar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. "' T-27 . T22-2 J K)*+ A-.*+ a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan +miten atau Perusahaan Publik kepada publik dan7atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan +miten atau Perusahaan Publik b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan +miten atau Perusahaan Publik /. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan 'kuntan atas jasa yang diberikannya d. memberikan rekomendasi kepada (e)an Komisaris mengenai penunjukan 'kuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan menga)asi pelaksanaan tindak lanjut oleh (ireksi atas temuan auditor internal f. melakukan penelaahan terhadap akti8itas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh (ireksi, jika +miten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di ba)ah (e)an Komisaris g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan +miten atau Perusahaan Publik h. menelaah dan memberikan saran kepada (e)an Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan +miten atau Perusahaan Publik dan 1
i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi +miten atau Perusahaan Publik. ' W2 K)*+ A-.*+ a. Mengakses dokumen, data, dan informasi +miten atau Perusahaan Publik tentang karya)an, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan b. Berkomunikasi langsung dengan karya)an, termasuk (ireksi dan pihak yang menjalankan fungsi
audit internal, manajemen risiko, dan 'kuntan terkait
tugas dan tanggung ja)ab Komite 'udit /. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite 'udit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya !jika diperlukan" dan d. Melakukan ke)enangan lain yang diberikan oleh (e)an Komisaris. <' R3+ K)*+ A-.*+ a. Komite 'udit mengadakan rapat se/ara berkala paling kurang satu kali dalam 1 !tiga" bulan. b. 9apat Komite 'udit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari #7& !satu per dua" jumlah anggota. /. Keputusan rapat Komite 'udit
diambil
berdasarkan
musya)arah
untukmufakat. d. %etiap rapat Komite 'udit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat !dissenting opinions", yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite 'udit yang hadir dan disampaikan kepada (e)an Komisaris. 8' P53/ a. Komite 'udit )ajib membuat laporan kepada (e)an Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan. b. Komite 'udit )ajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite 'udit yang diungkapkan dalam :aporan ;ahunan +miten atau Perusahaan Publik. /. +miten atau Perusahaan Publik )ajib menyampaikan kepada Bapepam dan :K informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite 'udit dalam jangka )aktu paling lama & !dua" hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian. d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf / )ajib dimuat dalam laman !)ebsite" bursa dan7atau laman !)ebsite" +miten atau Perusahaan Publik. #' D2 +*.6 )2-/2* 6++- 3*. .* *.2 P7/ M.5, B33) . LK /2 )26 767* +/=.3 7+*3 3522/ 6++-
3/+-/
**,
+/)7-6
3*=6>3*=6
;2
);6
2
+/.*; 3522/ +/7-+' K)*+ -.*+ )-/-+ P.) G. C/3/+ G?/@ +/ 5* /+-27 -+-6: a. Mendorong terbentuknya struktur penga)asan internal yang memadai b. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan /. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan e
audit serta kemandirian dan obyekti8itas e
K)*+ L*; K)*+ L*; M-/-+ K)*+ N7*5 K*6 G?/@ (KNKG% 1. K)*+ N)*7* . R)-/7* a. Komite ominasi dan 9emunerasi bertugas membantu (e)an Komisaris
dalam menetapkan kriteria pemilihan /alon anggota (e)an Komisaris dan (ireksi serta sistem remunerasinya b. Komite ominasi dan 9emunerasi bertugas membantu (e)an Komisaris dalam mempersiapkan /alon anggota (e)an Komisaris dan (ireksi dan mengusulkan besaran remunerasinya. (e)an Komisaris dapat mengajukan /alon tersebut dan remunerasinya untuk memperoleh keputusan 9UP% dengan /ara sesuai ketentuan 'nggaran (asar. Bagi perusahaan yang sahamnya ter/atat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan /. Komite ominasi dan 9emunerasi diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. d. Keberadaan Komite ominasi dan 9emunerasi serta tata kerjanya dilaporkan dalam 9UP%. 2. K)*+ K*6 R*7*6 a. Komite Kebijakan 9isiko bertugas membantu (e)an Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh (ireksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan b. 'nggota Komite Kebijakan 9isiko terdiri dari anggota (e)an Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan. 3. K)*+ K*6 Corporate Governance 3
a. Komite Kebijakan Corporate Governance bertugas membantu (e)an Komisaris dalam mengkaji kebijakan =>= se/ara menyeluruh yang disusun oleh (ireksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung ja)ab sosial perusahaan ! corporate social responsibility" b. 'nggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari anggota (e)an Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan /. Bila dipandang perlu, Komite Kebijakan Corporate Governance dapat digabung dengan Komite ominasi dan 9emunerasi 1'&'&
K)*+>K)*+ L*; D* BUMN
Berdasarkan pasal 50 UU o. #5 tahun &001 tentang BUM antara lain disebutkan bah)a komisaris dan de)an penga)as BUM )ajib membentuk komite audit yang bekerja se/ara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dan de)an penga)as dalam melaksanakan tugasnya. %elain komite audit, komisaris atau de)an penga)as dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh menteri. %esuai penjelasan pasal 50 UU BUM, komite lain yang dimaksud disini, yaitu komite remunerasi dan komite nominasi. 1'&'!
K)*+>K)*+ L*; .* P/6
Bank Indonesia melalui surat edaran kepada semua bank umum kon8ensional di Indonesia o #37#37(PP tangal &$ april &0#1 mengenai pelaksanaan =ood >orporate =o8ernan/e bagi Bank Umum, pada bagian I? komite, menyebutkan bah)a de)an komesaris )ajib membentuk susunan organisasi setidaknya komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi, dalam rangka mendukung efekti8itas tugas dan tanggung ja)ab de)an komesaris. 1'&'4
K)*+ K)*+ L*; .* P/-7= P-5*6 Berdasarkan peraturan @K o.127P@K.027&0#2 tanggal 6 (esember &0#2 tentang
Komite ominasi dan remunerasi emiten atau perusahaan publi/, antara lain menyebutkan Pasal # ayat #, yang dimaksud dengan komite nominasi dan remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung ja)ab kepada de)an komesaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas de)an komesaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas de)an komesaris terkait nominasi dan remunerasi terhadap anggota de)an komesaris.
4
Pasal &, emiten atau perusahaan publi/ )ajib memiliki fungsi nominasi dan remunerasi yang )ajib dilaksanakan oleh de)an komesaris. Komite nominasi dadan
remunerasi dapat dibentuk se/ara terpisah. Mengenai keanggotaan diatur dalam pasal 1,yaitu komite nominasi dan remunerasi paling kurang terdiri dari 1 orang anggota dengan ketentuan a" %atu orang ketua merangkap anggota yang merupakan komesaris independen,dan b" 'nggota lainnya yang dapat berasal dari #" 'nggota de)an komesaris &" Pihak yang berasal dari luar emiten atau perusahan publi/ yang bersangkutan atau 1" Pihak yang menduduki jabatan manajerial di ba)ah direksi
yang membidangi sumber daya manusia. Pasal 6, komite nominasi dan remunerasi mempunyai tugas dan tanggung ja)ab paling kurang a" ;erkait dengan fungsi nominasi #" Memberikan rekomendasi kepada de)an komesaris mengenai Komposisi jabatan anggota direksi dan atau anggota de)an • •
komesaris Kebijakan dan
•
nominasi dan Kebijakan e8aluasi kinerja bagi anggota direksi dan atau
kreteria yang
dibutuhkan dalam proses
anggota de)an komesaris &" Membantu de)an komesaris melakuakn penilaian kinerja de)an direksi dan atau anggota de)an komesaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan e8aluasi. 1" Memberikan rekomendasi kepada de)an komesaris mengenai program pembangunan kemampuan anggota direksi dan atau anggota de)an komesaris dan 2" Meberikan usulan /alon yang memenuhi syarat sebagai anggota direksi dan atau anggota de)an komesaris kepada de)an komesaris untuk disampaikan kepada 9UP%. b" ;erkait dengan fungsi remunerasi #" Memberikan rekomendasi kepada de)an komesaris mengenai *%truktur remunerasi *Kebijakan atas remunerasi dan *Besaran atas remunerasi &" Membantu de)an komesaris melakukanpenilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing masing anggota direksi dan atau anggota de)an komesaris. 5
&
PERANAN KOMITE AUDIT
Menurut A>=I, peran komite audit adalah untuk menga)asi dan memberi masukan kepada de)an komisaris dalam hal ter/iptanya mekanisme penga)asan. Komite audit memberikan pendapat kepada de)an komisaris terhadap laporan atau hal*hal yang disampaikan oleh direksi kepada de)an komisaris, mengidentifikasi hal*hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas*tugas lain yang berkaitan dengan tugas de)an komisaris.
!
TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT
enis tugas dan tanggung ja)ab Komite 'udit yang diangkat sebuah perusahaan yang satu tidak pernah sama persis dengan perusahaan yang lain. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan skala, jenis usaha, kebutuhan dan domisili masing*masing perusahaan. alaupun demikian tugas dan tanggung ja)ab Komite 'udit tidak boleh menyimpang dari tugas dan tanggung ja)ab Board of (ire/tors. (alam kaitannya dengan penugasan e
Meneliti apakah berbagai ma/am hubungan bisnis antara perusahaan dengan eksternal auditor dapat mempengaruhi independensi auditor dalam mengemukakan pendapat mereka
g. Paling sedikit sekali setahun menyelenggarakan rapat dengan eksternal auditor, tanpa dihadiri manajemen perusahaan
6
(e)an
'udit
diatur
berdasarkan
%urat
Keputusan
Bank
Indonesia
o.
&57#417K+P7(I97#$$3 tanggal 1# Maret #$$3 dan %urat +daran Bank Indonesia o. &5767UPPB7#$$3 tanggal 1# Maret #$$3. Menurut ketentuan tersebut (e)an 'udit dalam perbankan memiliki 4 !enam" tanggung ja)ab sebagai berikut •
Menyetujui Internal Audit Charter , menanggapi ren/ana audit intern dan masalah* masalah yang ditemukan oleh 'uditor Intern serta menentukan pemeriksaan khusus oleh %atuan Kerja 'udit Intern !%K'I" apabila terdapat dugaan terjadinya ke/urangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
•
Mengambil langkah*langkah yang diperlukan dalam hal audit tidak menindaklanjuti
•
laporan Kepala %K'I. Memastikan bah)a laporan*laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta Instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat )aktu.
•
4
%elain itu, Bank juga mematuhi ketentuan dan perundang*undangan yang berlaku. Memastikan bah)a manajemen menjamin baik auditor ekstern maupun intern dapat
•
bekerja sama dengan standar auditing yang berlaku. Memastikan bah)a manajemen telah menjalankan
•
pengelolaan bank se/ara sehat. +fekti8itas pelaksanaan fungsi %K'I. %eperti halnya komite audit di perusahaan.
usahanya
sesuai prinsip
KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT Komite 'udit biasanya terdiri dari dua hingga tiga orang anggota. (ipimpin oleh
seorang Komisaris Independen. %eperti komite pada umumnya, Komite audit yang beranggotakan sedikit /enderung dapat bertindak lebih efisien. 'kan tetapi, Komite 'udit beranggota terlalu sedikit juga menyimpan kelemahan yakni minimnya ragam pengalaman anggota. %edapat mungkin anggota Komite 'udit memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip*prinsip penga)asan internal. 'gar mampu bekerja efektif, Komite 'udit dibantu staff perusahaan dan auditor eksternal. Komite juga harus memiliki akses langsung kepada stand dan penasehat perusahaan seperti keuangan dan penasehat hukum. Keberadaan Komite 'udit diatur melalui %urat +daran Bapepam omor %+701 PM7&00& !bagi perusahaan publik" dan keputusan Menteri BUM omor Kep*#017MBU7&00& !Bagi BUM" Komite 'udit sedikitnya terdiri dari tiga orang, diketuai oleh seorang Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. "
EFEKTIVITAS KERJA KOMITE AUDIT
$
Meskipun komite audit pada saat ini telah diakui keberadaannya hampir disemua perusahaan di negara maju, terutama di 'merika %erikat, Inggris dan Kanada. %ampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai tolak ukur dari keberhasilan atau keefekti8iitasan komite audit. Komite audit dapat melakukan sinergi dengan audit internal untuk lebih meningkatkan system pengendalian internal perusahaan. 'pabila terdapat dugaan penyimpangan atau ke/urangan di perusahaan yang melibatkan direksi perusahaan, maka komisaris dapat menugaskan komite audit untuk melakukan audit khusus !fraud audit". (alam hal ini, komite audit dapat meminta bantuan pihak eksternal !outsour/ing" untuk melakukan audit in8estiatif (investigative audit) atau audit forensi/ (forensic audit) guna mengungkap terjadinya praktik ke/urangan yang signifikan di perusahaan. Kalbers dan Aogarty !#$$1" telah melakukan penelitian mengenai fa/tor*faktor yang mempengaruhi efekti8itas kerja komite audit. Hasil penelitian mereka yang dimuat dalam Auditing a journal of practice & theory berjudul Audit Committee !ffectiveness " An !mpirical Investigation #f $he Contribution #f %ower antara lain mengungkapkan bah)a terdapat tiga fa/tor dominan yang berpengaruh terhadap keberhasilan komite audit dalam mengemban tugasnya. Ketiga faktor itu adalah ke)enangan formal dan tertulis dari komite audit, kerjasama mnajemen, dan kualitas !kompetensi" anggota komite audit. %elain itu, efekti8itas kerja komite audit juga sangat dipengaruhi oleh pola hubungan (relationship) dan tingkat intensitas komunikasi antara komite audiot dengan berbagai pihak.
KASUS PT KERETA API INDONESIA (PT KAI%
1' LATAR BELAKANG KASUS
P; Kereta 'pi Indonesia !P; K'I" terdeteksi adanya ke/urangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan in8estor #0
dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. (iduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan P; K'I tahun &003, perusahaan BUM itu di/atat meraih keutungan sebesar 9p4,$ Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rin/i, perusahaan justru menderita kerugian sebesar 9p41 Miliar. Komisaris P; K'I Hekinus Manao yang juga sebagai (irektur Informasi dan 'kuntansi (irektorat enderal Perbendaharaan egara (epartemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor 'kuntan Publik %. Manan. 'udit terhadap laporan keuangan P; K'I untuk tahun &001 dan tahun*tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan !BPK", sedangkan untuk tahun &002 diaudit oleh BPK dan akuntan publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan (ireksi P; K'I untuk disetujui sebelum disampaikan dalam 9apat Umum Pemegang %aham, dan Komisaris P; K'I yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan P; K'I tahun &003 yang telah diaudit oleh akuntan publik. %etelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan P; K'I tahun &003 sebagai berikut #.
Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan P; K'I selama tahun &003. Ke)ajiban P; K'I untuk membayar surat ketetapan pajak !%KP" pajak pertambahan nilai !PP" sebesar 9p $3,& Miliar yang diterbitkan oleh (irektorat enderal Pajak pada akhir tahun &001 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan %tandar 'kuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. (i P; K'I ada kekeliruan direksi dalam men/atat penerimaan perusahaan selama tahun &003.
&.
Penurunan nilai persediaan suku /adang dan perlengkapan sebesar 9p&2 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan in8entarisasi tahun &00& diakui sebagai kerugian se/ara bertahap selama lima tahun. Pad
manajemen P; K'I
akhir tahun &003 masih
tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar 9p4 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun &003. 1.
Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 9p452,3 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar 9p50 Miliar oleh manajemen P; K'I disajikan dalam nera/a per 1# (esember &003 sebagai bagian dari hutang.
2.
Manajemen P; K'I tidak melakukan pen/adangan kerugian terhadap kemungkinan ##
tidak tertagihnya ke)ajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan P; K'I tahun #$$6 sampai &001. Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara Komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena P; K'I tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit !komisaris" P; K'I baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. 'kuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan P; K'I tahun &003 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi 'kuntan Publik. ika terbukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi teguran atau pen/abutan iDin praktik. Kasus P; K'I bera)al dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. %ebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan. :aporan Keuangan P; K'I tahun &003 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak*pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. amun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan :aporan Keuangan itu ajar ;anpa Penge/ualian. ;idak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan. (ari informasi yang didapat, sejak tahun &002 laporan P; K'I diaudit oleh Kantor 'kuntan Publik. Berbeda dengan tahun*tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor 'kuntan Publik yang mengaudit :aporan Keuangan P; K'I melakukan kesalahan. Profesi 'kuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Keper/ayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. +tika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan. Pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Eang elas segala bentuk penyele)engan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus. ;indakan tegas perlu dilakukan.
&'
PEMBAHASAN KASUS
Kasus di atas merupakan Kasus Manipulasi :aporan Keuangan P; K'I yang dilakukan oleh Manajemen P; K'I dan ketidakmampuan K'P dalam mengindikasi terjadinya #&
manipulasi. &'1
A5*7*7 " -7+* A33/@= 1% P/*+5 a" Pihak yang diuntungkan adalah Manajemen P; K'I karena kinerja keuangan
perusahaan seolah*olah baik !laba 9p4.$ M", meskipun pada kenyataannya menderita kerugian 9p 41 M. ;idak tertutup kemungkinan, pihak manajemen memperoleh bonus dari Flaba semuG tersebut. b" Pihak lain yang diuntungkan adalah K'P %. Manan - 9ekan, dimana dimungkinkan memperoleh Aee khusus karena memberikan opini ajar ;anpa &%
Penge/ualian. L25 a" P; K'I melanggar Pasal $0 UU o. 6 ;ahun #$$3 tentang Pasar Modal F(alam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang se/ara langsung maupun tidak langsung b" Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana
dan atau
/ara apa pun /" ;urut serta menipu atau mengelabui Pihak lain dan d" Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual +fek.G P; K'I dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal #05 UU o.6 ;ahun #$$3 yang menyatakan F%etiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan,
menyembunyikan,
atau
memalsukan
/atatan
dari
Pihak
yang
memperoleh iDin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk +miten dan Perusahaan Publik dian/am dengan pidana penjara paling lama 1 !tiga" tahun dan denda paling banyak 9p3.000.000.000,00 !lima miliar rupiah".G K'P %. Manan - 9ekan melanggar %tandar Profesi 'kuntan Publik !%P'P". !%
F*/ Perbuatan manajemen P;.K'I merugikan publik7masyarakat dan pemerintah. a" Publik !in8estor" dirugikan karena memperoleh informasi yang menyesatkan,
sehingga keputusan yang diambil berdasarkan informasi keuagan P;. K'I menjadi tidak akurat7salah. #1
b" Pemerintah dirugikan karena dengan rekayasa keuangan tersebut maka pajak 4%
yang diterima pemerintah lebih ke/il. R*2=+ a" Hak*hak Publik dirugikan karena in8estor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah7tidak akurat. b" Pemerintah dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih
ke/il. "% S-*7+*5 D?53)+ 9ekayasa yang dilakukan manajemen P; K'I bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan7laba untuk kepentingan pribadi7manajemen !moti8asi bonus". &'&
P/*7*3 E+*6 ;2 D*522/ %elain akuntan eksternal dan komite audit yang melakukan kesalahan dalam hal
pen/atatan laporan keuangan, akuntan internal di P;. K'I juga belum sepenuhnya menerapkan 6 prisip etika akuntan. (ari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung ja)ab profesi, kepentingan publik, integritas, objektifitas, kompetensi dan kehati* hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip*prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain 1% T22-2 3/7* (imana seorang akuntan harus bertanggung ja)ab se/ara professional
terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. 'kuntan Internal P;. K'I kurang bertanggung ja)ab karena dia tidak menelusuri kekeliruan dalam pen/atatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan merupakan keadaan dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. &% K3+*2 P-5*6 (imana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, in8estor, dan lain*lain. (alam kasus ini akuntan P;. K'I diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga P;. K'I yang seharusnya menderita kerugian namun karena manipulasi tersebut P;. K'I terlihat mengalami keuntungan. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, termasuk bagi P;. K'I. Karena, apabila kerugian tersebut semakin besar namun tidak dilaporkan, maka P;. K'I bisa tidak sanggup menanggulangi kerugian tersebut. !% I+2/*+7 (imana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. (alam kasus ini akuntan P;. K'I tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan
#2
manipulasi laporan keuangan. 4% O6+**+7 (imana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. (alam kasus ini akuntan P;. K'I diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak* pihak tertentu yang berada di P;. K'I. "% K)3+7* . 6=+*>=+* 3/77*5 'kuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati*hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai ke)ajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. (alam kasus ini, akuntan P;. K'I tidak melaksanakan kehati*hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pen/atatan yang mengakibatkan P;. K'I yang seharusnya
menderita
kerugian
namun
dalam
laporan
keuangan
mengalami
keuntungan. % P/*56- 3/7*5 'kuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. (alam kasus ini akuntan P;. K'I diduga tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pen/atatanlaporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan !men/oreng nama baik" profesinya. <% S+./ +6*7
'kuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus menga/u dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang rele8an. %esuai dengan keahliannya
dan
dengan
berhati*hati,
akuntan
mempunyai
ke)ajiban
untuk
melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. (alam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak malaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. >ontohnya, pada saat P; Kereta 'pi Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. ;etapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset. &'!
S*63 ;2 D*)*5 1' M) PT KAI
a" Melakukan koreksi atas salah saji atas pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai asset penurunan nilai persediaan suku /adang dan perlengkapan yang #3
belum dibebankan bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal perseroan' b" Meminta maaf kepada stakeholders melalui konferensi pers dan berjanji tidak mengulangi kembali di masa datang. &'
KAP S' M R6 R6
a" Melakukan jasa profesional sesuai %P'P, dimana tiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesionalnya dengan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesioreksi b" Melakukan koreksi atas opini yang telah dibuat /" Melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bah)a oknum yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan opini atas :aporan Keuangan menjadi tidak seharusnya telah diberikan sanksi dari pihak otorisasi, dan berjanji tidak mengulang kembali kejadian yang sama di masa yang akan datang. &'4
R6).7* A2/ K7-7 S/-3 T*.6 T/-52 a. Membangun kultur perusahaan yang baik dengan mengutamakan integritas, etika
profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi. b. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan publik. /. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karya)an akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usah perusahaan. d. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan. e. >orporate =o8ernan/e dilakukan oleh manajemen yang diran/ang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. >orporate go8ernan/e meliputi budaya perusahaan, kebijakan*kebijakan, dan pendelegasian )e)enang. f. ;ransa/tion :e8el >ontrol Pro/ess yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat pre8entif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bah)a hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang di/atat dan melindungi perusahaan dari kerugian. g. 9etrospe/ti8e +
pelanggaran ke/il terhdaap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk ke/urangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan asset. i. Penyusunan %tandar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi !enfor/ement" tanpa ada penge/ualian yang tidak masuk akal. j. (iadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk men/apai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. %iapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk FterpilihG. ;erpilih artinya )alaupun pejabat lain diatasnya tidak FberkenanG dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. (isinilah peran profesionalisme dikedepankan k. 'kuntabilitas dan ;ransparansi setiap Fproses bisnisG dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum*oknum dapat diketahui dan diberikan sangsi tanpa kompromi. !'
ANALISIS
(ari kasus studi diatas tentang pelanggaran +tika dalam berbisnis itu merupakan suatu pelanggaran etika profesi perbankan pada P; K'I pada tahun tersebut yang terjadi karena kesalahan manipulasi dan terdapat penyimpangan pada laporan keuangan P; K'I. Pada kasus ini juga terjadi penipuan yang menyesatkan banyak pihak seperti in8estor tersebut. %eharusnya P; K'I bertindak profesional dan jujur sesuai pada asas*asas etika profesi akuntansi.
4'
KESIMPULAN
(i masa sekarang ini, keberadaan komite telah diterima sebagai suatu bagian dari tata kelola organisasi perusahaan yang baik !Good Corporate Governance". %elain itu kehadiran komite audit akhir*akhir ini telah mendapat respon yang positif dari berbagai pihak. %elain itu, perusahaan yang telah go publik diharapkan agar memiliki komite audit untuk membantu kegiatan perusahaan dalam men/apai tujuannya. Perusahaan dan Komite 'udit diharapkan telah melaksanakan tugas dan tanggung ja)abnya sesuai dengan prinsip*prinsip akuntansi dan standar audit yang ada demi kestabilan dan keefektifan kinerja perusahaan.
#5
DAFTAR PUSTAKA
Barid)an, aki. &000. %eran dan 'ungsi omisaris Independen dan omite Audit ' Makalah %eminar Kon8ensi asional 'kuntansi I?, akarta. +ddie M. =unadi - ;oto . 'lamsyah. &000. ire*tur epatuhan " Ganti*an 'ungsi ewan Audit , Media 'kuntansi, o.3 ;ahun I. +ffendi, M. 'rief. &00#. %ersepsi ewan omisaris & ire*si +adan ,saha -ili* egara terhadap pembentu*an omite Audit . ;hesis, Program Magister 'kuntansi !M'K%I", Uni8ersitas Indonesia. Her)idayatmo. &000. %eran dan 'ungsi omisaris Independen dan omite Audit . %imposium asional 'kuntansi II dan Kon8ensi asional 'kuntansi I?, akarta. Kalbers, :a)ren/e P. - Aorgathy, ;imothy . #$$1. Audit Committee !ffectiveness " An !mpirical Investigation of the Contribution of %ower/ Auditing A 0ournal of %ractice & $heory.?ol. #&, o. #, %pring. Keputusan Menteri egara Pendayagunaan BUM omor K+P*#0&7M*PBUM7&00& tanggal 1# uli &00& tentang pembentukan komite audit bagi BUM. %utojo, %is)anto dan 'ldridge, + ohn. &006. Good Corporate governance. akarta P;. (amar Mulia Pustaka
#6
;he Institute of Internal 'uditors 9esear/h Aoundation Impro8ing 'udit >ommittee Performan/e hat orks Best, ' 9esear/h 9eport prepared by Pri/e aterhouse, Airst printing, #$$1. Utama, Marta. &002. omite Audit/ Good Corporate Governance an %engung*apan Informasi. urnal 'kuntansi dan Keuangan Indonesia ?ol. # pp. 4# 5$.
#$
