PENGANTAR HUKUM BISNIS MAKALAH ASPEK HUKUM DAN BADAN USAHA
Dosen Pengampu :Purnama Siddi, SE, Msi
DISUSUN OLEH : Intan Nurvitasari
: 2016030003
Dahlia Nur Muslimah
: 2016030006
Zafar Shidiq AlFatah
: 2016030045
Ismi Norisa
: 2016030067
Resti Intan Sari
: 2016030192
Sony Jarwanto Saputro
: 2016030253
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA 2017/2018
KATA PENGANTAR
Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang mana makhluk-Nya pun tidak akan menyadari menyadari begitu banyak nikmat yang t elah didapatkan dari Allah SWT. Selain itu, penulis juga merasa sangat bersyukur karena telah mendapatkan hidayah-Nya baik iman maupun islam. Dengan nikmat dan hidayah-Nya pula kami dapat menyelesaikan penulisan makala ini yang merupakan tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Penulis sampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Pengantar Hukum Bisnis Bapak Purnama Siddi, SE, Msi dan semua pihak yang turut membantu proses penyusunan makalah makalah ini. Penulis menyadari dalam makalah ini masih begitu banyak kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan baik dari isinya maupun struktur penulisannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan mengharapkan kritik dan saran positif untuk perbaikan dikemudian hari.
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG
Seringkali orang mencampuradukan antara Badan Usaha dan Perusahaan. Padahal sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Maka dari itu diperlukan pemahaman pemahaman dari khalayak agar tidak terjadi kekeliruan mengenai pengertian tersebut. Badan Usaha menggunakan kesatuan yuridis ( aspek-aspek hukum yang harus dipenuhi ) untuk mencapai tujuan sedangkan perusahaan perusahaan adalah kesatuan faktor produksi yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan Sedangkan Perusahaan merupakan salah satu bagian atau alat badan usaha untuk melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan menyediakan barang dan jasa bagi masyaraka masyarakat. t. Badan usaha bisa saja memilki beberapa perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya suatu badan usaha antara lain, Krisis ekonomi yang terjadi saat ini, banyaknya pengangguran, tingkat kesejahteraan kesejahteraan masyarakat masyarakat terhambat, dan krisis kemiskinan. Peranan badan usaha jelas sangat penting dan berkontribusi terhadap kemakmuran rakyat, dan untuk menyelesaikan faktor penghambat majunya perekonomian Indonesia.
A. Badan Usaha Swasta
badan usaha yang modalnya modalnya dimiliki oleh pihak pihak swasta. Badan Badan usaha memiliki memiliki fungsi dan peranan yang yang terbagi-bagi terbagi-bagi atas berbagai berbagai macam-macam macam-macam atau atau jenis-jenis bentuk bentuk BUMS, yaitu yaitu antara lain : 1. Perusahaan Perorangan suatu perusahaan suatu perusahaan atau bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal sedangkan pengusaha perorangan perorangan adalah adalah pemilik pemilik dari suatu perusahaan perusahaan perseorangan. perseorangan. Dari Dari segi permodalan pengusaha perseoranga perseorangan n dapat saja mendapatkan mendapatkan pinjaman pinjaman dari kreditor kreditor untuk operasional perusahaan, perusahaan, tetapi tidak berarti pinjaman itu sebagai bukti kepemilikan kepemilikan lain dari orang tersebut. Akibat dari adanya utang tersebut pemilik bertanggung jawab langsung dalam pelunasaan pelunasaan utang tersebut tersebut dan apabila apabila terjadi keuntungan, pengusaha tidak perlu membagi membagi keuntungannya kepada kreditor. Ciri dan sifat perusahaan perseorangan perseorangan : - relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan di bubarkan - tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi - tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi - seluruh keuntungan dinikmati sendiri - sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri - keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan penghasilan yang lebih besar - jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup - sewaktu-waktu dapat dipindah tanganka. Contoh : toko kelontong, pedagang kaki lima, li ma, pedagang asongan, warung makan, warnet. 2.
Perusahaan Firma suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Ciri dan sifat Firma :
Apabila terdapat hutang tak terbayar, t erbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. keanggotaan firma melekat melekat dan berlaku seumur hidup seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma pendiriannya tidak memelukan memelukan akte pendirian pendirian mudah memperoleh kredit usaha.
Contoh : Firma Pangudi Luhur, Firma Sumber Rejeki, Firma Multi Marketing, Firma Indo Eternity, Firma Bangun Jaya
3.
Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda beda di antara antara anggotanya. anggotanya.
Ciri dan sifat cv : sulit untuk menarik modal yang telah disetor modal besar karena didirikan banyak pihak mudah mendapatkan kridit pinjaman relatif mudah untuk didirikan kelangsungan kelangsungan hidup perusahaan perusahaan cv tidak ti dak menentu.
Contoh : CV CANVILGROUP - ADVERTISING LAMPUNG, CV. TARUNA JAYA MANDIRI, CV. PURNAMA JAYA PERSADA. 4.
Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) badan usaha yang modalnya modalnya terbagi atas atas sero (saham), (saham), tanggung tanggung jawab terhadap kewajiban/utang bagi perusahaan bagi para pemiliknya hanya terbatas sebesar sero yang dimiliki.
Ciri-ciri perseroan terbatas (PT): Bertujuan mencari keuntungan keuntungan Mempunyai Mempunyai fungsi komersial dan ekonomi Tidak memperoleh fasilitas Negara Dipimpin oleh direksi Pegawainya berstatus pegawai perusahaan swasta Pemerintah sebagai pemegang saham Hubungan usaha diatur dalam hukum perdata
Contoh : PT. Djarum, PT. Gudang Garam, Garam, PT. Indofood, Tbk.
5.
Koperasi badan usaha yang berlandaskan berlandaskan asas-asas asas-asas kekeluargaan. kekeluargaan. Ciri-ciri koperasi : Koperasi adalah kumpulan sekelompok orang dan bukan kumpulan modal. Artinya, koperasi berfungsi untuk menyejahterakan menyejahterakan anggota-anggotanya. Semua kegiatan di dalam koperasi dilaksanakan dengan bekerja sama dan bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak, dan kewajiban anggotanya yang berarti koperasi merupakan wadah ekonomi dan sosial. Segala kegiatan di dalam koperasi didasarkan pada kesadaran para anggota, bukan atas dasar ancaman, intimidasi, atau campur tangan pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan koperasi. Tujuan ideal koperasi adalah untuk kepentingan bersama bersama para anggotanya.
Contoh : KSP Citra Abadi, Koperindo, KSU Niaga, Mitra Artha Sejahtera, Bina Usaha Makmur B. Badan Usaha Negara
a. Pengertian badan usaha yang seluruhnya seluruhnya atau sebagian sebagian besar besar modalnya dimiliki dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Fungsi Badan Usaha Milik Negara :
Sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang ti dak disedikan oleh swasta Merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian Sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak Sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat Sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak Sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati ol eh pihak swasta, Pembuka lapangan kerja Penghasil devisa negara Pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi, Pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap diberbagai lapangan usaha.
b. Pendirian Badan Usaha Milik Negara Dalam pasal 4 disebutkan bahwa pendiran BUMN meliputi: a.pembentukan Perum atau Persero baru; b. perubahan bentuk unit instansi pemerintah pemerintah menjadi menjadi BUMN; BUMN; c. perubahan bentuk badan hukum BUMN; atau d. pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan Persero dan Perum c. Klasifikasi Badan Usaha Milik Negara
pemerintah meletakkan meletakkan posisi BUMN BUMN bukan sebagai sebagai badan atau atau lembaga lembaga publik, melainkan sebagai badan usaha atau lembaga privat. Meski keseluruhan atau sebagian besar modalnya modalnya dimiliki pemerintah, pemerintah, BUMN adalah adalah badan badan usaha dan bukan bukan instansi pemerintah. Kekayaan BUMN bukanlah kekayaan kekayaan negara. Sesuai Sesuai Pasal Pasal 4 UU BUMN, modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Status aset dan kekayaan yang ada di BUMN hasil pengelolaan modal merupakan aset dan kekayaan BUMN itu sendiri karena keuangan dan kekayaan negara yang ada di BUMN hanyalah sebatas modal atau saham.
C. Legalitas Usaha / Lembaga Perizinan
Legalitas Usaha adalah suatu kesahihan yang dimiliki oleh suatu usaha untuk dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Tahap-tahap perizinan 1.
Akta Pendirian perusahaan
Akta pendirian perusahaan adalah akta otentik, yaitu salah satu bentuk legalitas perusahaan perusahaan yang di buat di muka muka notaries, pejabat pejabat umum yang di beri wewenang wewenang untuk itu oleh Undang-undang. Pada akta pendirian harus memuat Anggaran Dasar Perusahaan yang berisi beberapa ketentuan sebagai berikut :
secara formal memuat memuat judul, j udul, nomor, tempat, hari dan tanggal pembuatan dan penandatanganan penandatanganan akta pendirian pendirian secara materiil materiil memuat memuat tentang :
pendiri/pihak-pihak pendiri
perusahaan
usaha perusahaan
hubungan perusahaan
cara penyelesaian jika terjadi sengketa
2. Nama Perusahaan
pembauran nama nama perusahaan perusahaan dengan dengan nama pribadi pribadi
pembauran bentuk bentuk hukum perusahaan perusahaan dengan dengan nama nama pribadi
larangan memakai ama perusahaan orang lain
larangan memakai merek orang lain
larangan memakai nama perusahaan yang menyesatkan
3.Hak 3. Hak atas nama perusahaan 4.Pengakuan 4. Pengakuan dan pengesahan
Berikut merupakan pernyataan untuk perihal perngakuan dan pengesahan adalah i.
dikatakan ada pengakuan apabila tidak ada pihak yang menyangkal atau keberatan dengan pemakaian nama perusahaan yang bersangkutan
ii.
pengusaha atau atau masyarakat masyarakat umum mengetahui dan dan mengakui mengakui nama yang yang dipakai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam menjalankan usahanya
iii.
dikatakan ada pengesahan apabila nama perusahaan yang dipakai menjalankan usaha itu di buat di muka notaris, di umumkan umumkan dalam Berita negara, dan di daftarkan dalam Daftar Perusahaan, Perusahaan, tetapi tidak t idak ada yang keberatan terhadap nama tersebut
iv.
dengan terdaftar nama perusahaan dalam Daftar perusahaan maka sudah dianggap sah
v.
apabila ada pihak yang tidak mengakui nama perusahaan yang di daftarkan maka dapat mengajukan ke Menteri Perindustrian dan perdagangan mengenai nama yang di daftarkan beserta alasannya D. D. Pembukuan dan Wajib Daftar Perusahaan
1. Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan
Pertama kali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 23 Para persero firma diwajibkan diwajibkan mendaftarkan mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan Negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Selanjutnya pasal 38 KUHD : Para persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam keseluruhannya beserta ijin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada panitera raad van justitie dari justitie dari daerah hukum kedudukan perseroan itu, dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi. Selanjutnya pada tahun 1982 wajib wajib daftar perusahaan perusahaan diatur diatur dalam ketentuan ketentuan tersendiri tersendiri yaitu UUWDP yang tentunya sebagai ketentuan khusus menyampingkan ketentuan KUHD sebagai ketentuan umum. Dalam pasal 5 ayat 1 UUWDP diatur bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan didaftarkan dalam Daftar Daftar Perusahaan Perusahaan di kantor pendaftaran pendaftaran perusahaan. Pada tahun 1995 1995 ketentuan tentang PT dalam dalam KUHD KUHD diganti dengan UU UU No.1 Tahun 1995, dengan adanya adanya undang-undang undang-undang tersebut maka maka hal-hal yang yang berkenaan dengan dengan PT seperti seperti yang diatur dalam dalam pasal pasal 36 sampai dengan dengan pasal pasal 56 KUHD beserta perubahannya dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku. Jadi dasar penyelenggaraan WDP sebelum dan sewaktu berlakunya UUPT yang lama baik untuk perusahaan perusahaan yang berbentuk PT, Firma, persekutuan komanditer, Koperasi, perorangan ataupun bentuk perusahaan lainnya diatur dalam UUWDP dan keputusan menteri yang berkompeten. berkompeten. 2.
Ketentuan Wajib Daftar Perusahaan
Dasar Pertimbangan Wajib Daftar Perusahaan :
berkembangnya berkembangnya dunia usaha usaha dan perusahaan, perusahaan, memerlukan memerlukan adanya adanya Daftar Daftar Perusahaan Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia,
Adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan melakukan pembinaan, pengarahan, pengarahan, pengawasan pengawasan dan menciptakan menciptakan iklim dunia usaha usaha yang sehat sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi bagi dunia usaha, Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu adanya Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Ketentuan Umum Wajib Daftar Perusahaan : 1. Daftar Perusahaan 2. Perusahaan 3. Pengusaha 4. Usaha 5. Menteri 3. Tujuan dan Sifat Wajib Daftar Perusahaan :
Mencatat secara benar-benar keterangan suatu perusahaan meliputi identitas, data serta keterangan lain t entang perusahaan. Menyediakan Menyediakan informasi resmi untuk semua pihak yangberkepentingan. yangberkepentingan. Menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha. Menciptakan Menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia usaha. Terciptanya transparansi dalam kegiatan dunia usaha.
4.
Kewajiban Pendaftaran
Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan perusahaan yang bersangkutan bersangkutan atau dapat diwakilkan diwakilkan kepada kepada orang lain dengan dengan memberikan memberikan surat kuasa yang sah. Apabila perusahaan perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut. Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara
Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang memegang pimpinan perusahaan perusahaan berkewajiban berkewajiban untuk mendaftarkan mendaftarkan ( Pasal Pasal 5 ). 5. Cara dan Tempat Serta Waktu Pendaftaran
Pendaftaran dilakukan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan. Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, perusahaan, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran pendaftaran perusahaan perusahaan di Ibukota Propinsi Propinsi tempat kedudukannya. kedudukannya. Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan perusahaan mulai menjalankan menjalankan usahanya usahanya
6.
Hal-hal yang Wajib Didaftarkan
Bapak H.M.N. Purwosutjipto, S.H memberi memberi contoh apa saja yang yang wajib didaftarkan bagi suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas sebagai sebagai berikut : A.
Umum
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B.
nama perseroan merek perusahaan tanggal pendirian perusahaan perusahaan jangka waktu waktu berdirinya perusahaan perusahaan kegiatan pokok dan kegiatan lain dari kegiatan usaha perseroan izin-izin usaha yang dimiliki alamat perusahaan pada waktu didirikan dan perubahan selanjutnya alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen serta perwakilan perseroan. Mengenai Pengurus dan Komisaris
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. C.
nama lengkap dengan alias-aliasnya setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan nama sekarang nomor dan tanggal tanda bukti diri alamat tempat tinggal yang tetap alamat dan tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal Indonesia Tempat dan tanggal lahir negara tempat tanggal lahir, bila dilahirkan di luar wilayah negara RI kewarganegaran pada saat pendaftaran setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan yang sekarang tanda tangan tanggal mulai menduduki jabatan
Kegiatan Usaha Lain-lain Oleh Setiap Pengurus dan Komisaris
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
D.
modal dasar banyaknya dan nilai nominal nominal masing-masing masing-masing saham besarnya modal modal yang ditempatkan ditempatkan besarnya modal modal yang disetor tanggal dimulainya kegiatan usaha tanggal dan nomor pengesahan badan hukum tanggal pengajuan permintaan pendaftaran
Mengenai Setiap Pemegang Saham
1. nama lengkap dan alias-aliasnya 2. setiap namanya dulu bila berlainan dengan yang sekarang 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri 4. alamat tempat tinggal yang tetap 5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap bila tidak bertempat tinggal di Indonesia 6. tempat dan tanggal lahir 7. negara tempat lahir, jika dilahirkan di luar wilayah negara R.I 8. Kewarganegaraan 9. jumlah saham saham yang dimiliki dimiliki 10. jumlah uang yang yang disetorkan atas atas tiap saham. saham. E.
Akta Pendirian Perseroan
Pada waktu mendaftarkan, pengurus wajib menyerahkan salinan resmi akta pendirian perseroan. C. Restrukturisasi Perusahaan
1. Merger proses difusi atau penggabungan penggabungan dua perseroan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya sementara sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dan kekayaannya dimasukan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Contoh perusahaan yg melakukan Merger :Merger Bank Lippo dan Bank Niaga, Bank Danamon Bank Tiara, PT Bank Duta Tbk, PT Bank Rama Tbk, PT Bank Tamara Tbk, 2. Konsolidasi adalah dua buah perusahaan yang bergabung bubar demi hokum dan sebagai gantinya didirikan suatu perusahaan dengan nama yang baru meskipun secara financial perusahaan perusahaan baru tersebut mengambil mengambil alih asset hak dan kewajiban dari 2 perusahaan perusahaan yang bubar tersebut tersebut
Contoh perusahaan yang melakukan melakukan konsolidasi: BBD (Bank Bumi Bumi Daya),Bank Bapindo, Bank Dagang Negara 3. Akuisisi / pengambil alihan pengambilan kepemilikan kepemilikan atau atau pengendalian pengendalian atas saham saham atau asset asset suatu perusahaan perusahaan oleh perusahaan perusahaan lain, Contoh perusahaan yang melakukan akuisisi : Aqua yang diakuisisi Danone, BenQ terhadap Siemens
Daftar Pustaka
https://windasirumapea.wordpre https://windasirumapea.wordpress.com/2012/11/07/be ss.com/2012/11/07/bentuk-bentuk-ba ntuk-bentuk-badan-usaha/ dan-usaha/ https://prezi.com/b7zwxkp3vjbe/bad https://prezi.com /b7zwxkp3vjbe/badan-usaha-m an-usaha-milik-negara/ ilik-negara/ http://miftachr.blog.uns.ac.id/2010/01/a http://miftachr.blog.uns .ac.id/2010/01/aproses-perizina proses-perizinan-di-indonesia-untuk n-di-indonesia-untuk-mendirikan-mendirikan perusahaan-perbangka perusahaa n-perbangkan-perindustrian-bidang n-perindustrian-bidang-usaha-usaha-perdagangan/ perdagangan/ https://riyanikusuma.wordpress.c https://riyanikusuma .wordpress.com/2012/04/01/wa om/2012/04/01/wajib-daftar-perusaha jib-daftar-perusahaan/ an/ http://bayukusdaryanto.blogspot.co.id/20 http://bayukusdaryanto.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-m 14/05/pengertian-merger-konsolidasierger-konsolidasi-dan.html dan.html
