Status Personal Badan Hukum

STATUS PERSONAL BADAN HUKUM

Prinsip yang dipakai dalam menentukan status personal suatu badan hukum : 1) 2) 3) 4)

Teori Inkorporasi; Teori Statutair; Teori Manajemen Efektif; dan Remote Control Theory

 Teori Inkorporasi

Tempat Kedudukan Badan Hukum adalah di mana badan hukum tsb didirikan.  Teori Statutair  Berdasarkan AD/ART dari badan hukum  Teori Manajemen Efektif  Di negara tempat manajemen efektif badan hukum bersangkutan dijalankan.  Remote Control Theory Menurut teori ini, meski suatu badan hukum hu kum didirikan dan/atau dijalankan dari Negara X, tetapi bilamana kata final untuk Operasionalnya diputuskan dari Negara Y, maka hukum dan tempat kedudukan dari badan hukum tersebut adalah Negara Y. y

y

y

y

 Indonesia menggunakan prinsip yang mana ?

Untuk mengetahui pertanyaan di atas kita harus menganalisa beberapa UU yang memuat tentang badan hukum yang ada di Indonesia. 1. UU Penanaman Modal Asing (UU No.1 Tahun 1967 LN No. 1/1967) y

Pasal 3 ayat 1 Perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau  bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus  berbentuk Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

2. UU Pokok Agraria Undang-Undang 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 y

Pasal 30 HGU Hak guna-usaha tidak dapat dipunyai oleh orang asing. Badan hukum yang dapat mempunyai hak itu, hanyalah badan-badan hukum yang bermodal nasional yang 1

 progressif, baik asli maupun tidak asli. Bagi badan-badan hukum yang bermodal asing hak guna-usaha hanya dibuka kemungkinannya untuk diberikan jika hal itu diperlukan oleh Undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta  berencana (pasal 55). Hak tanah bisa dinikmati oleh badan hukum asing asalkan badan hukum itu tunduk oleh hukum yang berlaku di Indonesia, selain UU PA pasal 30 hak guna usaha, ketentuan yang berkaitan dengan status personal badan hukum tersebut, diantaranya : UU PA pasal 36 HGB, UU PA pasal 16, dan juga pasal 42 HP.

3. UU PT (UU No. 40 Tahun 2007) y

Pasal 5 ayat 1 Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Dari menganalisa beberapa UU diatas, disimpulkan bahwa Indonesia menganut teori inkorporasi digabung dengan teori central Office secara kumulatif 

2