Perusahaan Badan Hukum

PERUSAHAAN BADAN HUKUM & BUKAN BADAN HUKUM Di Indonesia Indonesia pertama kali pengaturan pengaturan mengenai mengenai perusahaan telah diatur dalam KUHD  akan akan tetapi tetapi pengat pengatura uran n terse!u terse!utt tidak tidak men"ela men"elaskan skan dengan dengan rin#i rin#i mengen mengenai ai pena$si pena$siran ran  perusahaan itu sendiri% Adapun UU a a"i! "i! Da$tar Perusahaan pasal ' huru$ ! men"elaskan  pena$siran mengenai perusahaan (aitu ) setiap !entuk usaha (ang men"alankan setiap "enis (ang !ersi$at tetap dan terus menerus menerus dan (ang didirikan !eker"a serta !erkeduduk !erkedudukan an dalam *ila(ah Negara Repu!lik Indonesia untuk tu"uan memperoleh keuntungan dan atau la!a%+% dalam pengertian suatu pen"elasan le!ih luas mana !ah*a perusahaan memiliki , !entuk   !adan usaha (ang mana !er!entuk badan hukum dan bukan badan hukum % •

Perusah Perusahaan aan !er!a! !er!a!ada adan n hukum hukum (aitu (aitu suatu suatu perusa perusahaa haan n (ang (ang karena karena si$atn( si$atn(aa di!e!ani tanggung "a*a! ter!atas se!atas modal (ang ditanamkan

•

Perusahaan (ang tidak !er!adan hukum (aitu suatu perusahaan (ang menurut si$atn(a dan !entukn(a memiliki tanggu "a*a! (ang luas se#ara pri!adi '

Dari pengertian luas ini maka menurut #hidir ali terdapat - .tiga/ per!edaan (ang sangat menon"ol dalam perusahaan !er!adan hukum dan !ukan !er!adan hukum (aitu , 0 no

Perusahaan (ang !adan hukum 1ang men"adi su!"ek hukumn(a di sini ialah perusahaan itu sendiri  karena ia telah men"adi !adan hukum (ang "uga term termasu asuk k su!" su!"ek ek huku hukum m di samp sampin ing g manusia Pada Pada peru perusa sahaa haan n !ada !adan n huku hukum m hart hartaa keka(a keka(aan an harta harta keka( keka(aan aan perusa perusahaa haan n terp terpisa isah h dari dari harta harta keka( keka(aan aan pri! pri!ad adii  para pengurus 4anggota% Aki!atn(a kalau perusahaann(a pailit (ang terkena sita sita han( han(aa hart hartaa peru perusa saha haan an( (a sa"a sa"a .har .harta ta pri! pri!adi adi peng pengur urus us4a 4ang nggo gotan tan( (a tetap !e!as dari sitaan/ Dari !entuk perusahaan (ang termasuk   !adan hukum adalah '% P5 .Pe .Perse rsero roan an 5er 5er!a !ata tas/ s/ ,% PN .Per .Perus usah ahaa aan n Neg Negar ara/ a/ -% PD .Per .Perus usah ahaa aan n dae daera rah/ h/ 6% Persero Perseroan an .perus .perusaha ahaan an sero (aitu (aitu P5 (ang modaln(a milik 

Perusahaan (ang !ukan !adan hukum 1ang men"adi men"adi su!"ek su!"ek hukumn hukumn(a (a di sini sini ialah ialah oran orang2 g2or oran ang g (ang (ang men" men"ad adii peng pengur urus us%% 3adi 3adi  !ukan perusahaan terse!ut (ang men"adi su!"ek  karena ia !ukan !adan hukum sehingga tidak  men"adi su!"ek  Pada perusahaan tidak !er!adan hukum harta  perusahaan men"adi satu dengan harta pri!adi  pengurus4anggotan(a% Aki!atn(a  kalau  perusahaan(a pailit% Harta pri!adi  pengurus4angotan(a ikut tersita selain men(ita harta perusahaan(a

Sedang Sedangkan kan !entuk !entuk2!e 2!entu ntuk k perusa perusahaan haan !ukan !ukan  !er!adan hukum adalah '% Pers Persek ekut utua uan n perd perdata ata ,% 7irma -% 89

1 Dr. H. Zainul asikin, Hukum Dagang, PT RAJAGRAFINDO Persada, Bandung, 21!, "al !# 2 $"idir ali, %adan "ukum, alumni, %andung, 1&&1, "al 2#

 pemerintah

Dari pe!edaan terse!ut !ah*a kita ketahui tidak semua perusahaan !er!adan hukum adapun  perusahaan (ang tidak !er!adan hukum% Perusahaan tidak !er!adan hukum (ang mana  perusahaan itu dipegang oleh s*asta memiliki s(arat dalam pem!angunann(a atau ketentuan administrasi untuk mem!entukn(a% Perusahaan !ukan !adan hukum dalam suatu !entuk  dapat di "a!arkan men"adi - (aitu 0 persekutuan perdata $irma dan 89 dari masing2masing  !entuk maka mempun(ai s(arat2 s(arat dalam pem! pem!entukan(a% a% Persekutuan perdata Persekutuan perdata adalah persetu"uan .per"an"ian/ ini !erarti setiapketentuan (ang mengatur tentang persetu"uan !erlaku dalam persekutuan perdata% S(arat dalam persekutuan  perdata ini adalah suatu persetu"uan atau per"an"ian dan menurut praktek persetu"uan itu harus  !ersi$at ountentik% Adapun s(arat dalam penda$taran (ang tertuang dalam UU no - tahun ':;,  !% 7irma 7irma adalah !entuk persekutuan perdata !er!entuk khusus% Pendiriann(a sama dengan  persekutuan perdata melalu per"an"ian% S(arat dalam penda$tarann(a pun sama seperti  persekutuan perdata% Kekhususan dalam hal ini adalah $irma harus !ergerak men"alankan kegiatan usaha% #% 89 Menurut pasal ' angka < RUU mem!er de$inisi !ah*a persekutuan komanditer .89/ adalah  !adan usaha !ukan !adan hukum (ang mempun(ai satu atau le!ih sekutu komplementer dan satu atau le!ih sekutu komanditer%adan(a ke*a"i!an menda$tarkan akta pendirian kepada  panitera PN (ang !er*enang dan (ang dida$tarkan han(a aktan(a sa"a % Dan pendiri 89 harus mengumumkan ihtisar resmi akta pendiriann(a dalam tam!ahan !erita RI% Dalam akta  pendirian 89 sekurang2kurangn(a harus ada0 '% Nama lengkap tempat tinggal ke*arganegaraan dan tempat tinggal para sekutu  perseorangan atau nama tempat kedudukan dan status !adan hukum !agi sekutu (ang !er!adan hukum ,% Nama persekutuan komanditer  -% 5empat kedudukan