Perusahaan bukan badan hukum
Merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama, jenis perusahaan ini dapat menjalankan usaha di bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, dan perjasaan). Contohnya : Persekutuan perdata, Firma, CV.
Beberapa penjelasan singkat mengenai Perusahan Bukan Badan Hukum.
Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum.
Pada perusahaan bukan badan hukum, yang bertindak sebagai subjek hukum adalah orang-orangnya dan bukan perkumpulannya sehingga yang dituntut adalah orang-orangnya oleh pihak ketiga
Harta kekayaan dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah dicampur, artinya bila terjadi kerugian/penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi /pelunasan utang maka harta kekayaan pribadi dapat menjadi jaminannya. Dengan kata lain, pertanggung jawabannya pribadi untuk keseluruhan
Harta perusahan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, maka harta pengurus/anggotanya ikut tersita juga.
Badan usaha yang bukan badan hukum adalah Perusahaan Perseorangan, Firma, CV.
Persekutuan Perdata
Perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya (Pasal 1618 KUHPerdata). Suatu perjanjian diantara dua orang atau lebih untuk memasukkan uang tenaga kerja, dan keahlian ke dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama.
Inbreng adalah keadaan dimana masing-masing sekutu diwajibkan untuk memberikan pemasukkan ke dalam persekutuan (Pasal 1619 KUHPerdata). Pemasukkan tersebut dapat berupa uang, benda-benda yang layak sebagai pemasukkan (kendaraan bermotor, alat perlengkapan kantor, dll), tenaga kerja baik secara fisik maupun pikiran.
Bentuk-bentuk persekutuan perdata
Persekutuan perdata yang terjadi antara pribadi-pribadi yang melakukan suatu pekerjaan bebas (profesi) dan tidak menggunakan nama bersama misalnya : pengacara, dokter, arsitek, akuntan, dsb.
Persekutuan perdata yang secara nyata menjalankan perusahaan
Suatu perjanjian kerja sama dari suatu transaksi, tetapi tidak menggunakan nama bersama dan tidak bersifat terus-menerus (tidak tampak unsur menjalankan perusahaan)
Jenis-jenis Persekutuan perdata
Persekutuan Perdata Umum/ Penuh : Persekutuan dimana para sekutu memasukkan seluruh hartanyaatau bagian yang sepadan dengan-nya tanpa adanya suatu perincian apapun. Persekutuan yang demikian dilarang undang-undang, kecuali diperjanjikan masing-masing sekutu akan mencrahkan segala kekuatan kerjanya untuk mendapatkan laba yang bisa dibagi antara para sekutu.
Persekutuan Perdata Khusus : Presekutuan perdata dimana para sekutu menjanjikan pemasukkanbenda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerja-nya.
Pengurusan Persekutuan Perdata
Pembebanan kepengurusan persekutuan perdata dilakukan dengan cara :
Diatur sekaligus bersama dengan akta pendirian persekutuan perdata: sekutu statuer (gerant statutaire)
Diatur dengan akta tersendiri sesudah pendirian : sekutu mandater (gerant mandater)
Berakhir nya persekutuan perdata
Persekutuan perdata dapat berakhir karena (pasal 1646-1651 KUHPerdata)
Lewatnya waktuuntuk mana persekutuan telah diadakan
Musnahnya barang atau diselesaikanya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan
Kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu
Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah
Salah seorang sekutu meninggal, diletakkandibawah pengapungan, atau dinyatakan pailit.
Firma
Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama.
Nama bersama di dalam firma berarti :
Nama Seorang Sekutu
Nama seorang sekutu dengan tambahan yang menunjukkan anggota keluarga
Himpunan nama para sekutu atau sebagian sekutu
Nama lain yang bukan nama sekutu atau keluarga
Nama bidang usaha perusahaan
Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya. Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang.
Pendirian Firma
Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada. Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Akan tetapi para persero firma diperkenankan untuk hanya mendaftarkan petikannya saja dari akta itu dalam bentuk otentik. Setiap orang dapat memeriksa akta atau petikannya yang terdaftar, dan dapat memperoleh salinannya atas biaya sendiri.
Akta Pembuatan Firma terdiri atas :
1. nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para persero firma;
2. pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum, ataukah
terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan dalam hal terakhir,
dengan menunjukkan cabang khusus itu; (KUHD 17.)
3. penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertandatangan atas nama firma;
4. saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya;
5. dan selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai
untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero. (KUHD 27 dst.)
Pendaftarannya harus diberi tanggal dari hari pada waktu akta atau petikannya itu dibawa kepada panitera.
Di samping itu para persero wajib untuk mengumumkan petikan aktanya dalam surat kabar
resmi sesuai dengan ketentuan pasal 26. Selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka perseroan firma itu terhadap pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk segala urusan, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dianggap tiada seorang persero pun yang dilarang melakukan hak untuk bertindak dan bertanda tangan untuk firma itu. Dalam hal adanya perbedaan antara yang didaftarkan dan yang diumumkan, maka terhadap pihak ketiga berlaku ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pasal yang lalu yang dicantumkan dalam surat kabar resmi.
Sekutu Firma bertanggung jawab secara :
Intern
Tanggung jawab yang seimbang dengan inbreng
Ekstern
Tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan atas semua perikatan persekutuan
Pembubaran Firma
Firma dari suatu perseroan yang telah dibubarkan dapat dilanjutkan oleh seorang atau lebih, baik atas kekuatan perjanjian pendiriannya maupun bila diizinkan dengan tegas oleh bekas persero yang namanya disebut di situ, atau bila dalam hal adanya kematian, para ahli warisnya tidak menentangnya, dan dalam hal itu untuk membuktikannya harus dibuat akta, dan mendaftarkannya dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi atas dasar dan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 23 dan berikutnya, serta dengan ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal 29.
Pembubaran sebuah perseroan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian, atau terjadi karena pelepasan diri atau penghentian, perpanjangan waktu setelah habis waktu yang ditentukan, demikian pula segala perubahan yang diadakan dalam perjanjian yang asli yang berhubungan dengan pihak ketiga, diadakan juga dengan akta otentik, dan terhadap ini berlaku ketentuan-ketentuan pendaftaran dan pengumuman dalam surat kabar resmi seperti telah disebut. Kelalaian dalam hal itu mengakibatkan, bahwa pembubaran, pelepasan diri, penghentian atau perubahan itu tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Terhadap kelalaian mendaftarkan dan mengumumkan dalam hal perpanjangan waktu perseroan, berlaku ketentuan-ketentuan pasal 29.
Persekutuan Komanditer / Commanditaire Vennootschap (CV)
Persekutuan komanditer itu ialah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan dia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan. Status seorang sekutu komanditer itu dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari uang, benda atau tenaga pemasukannya itu saja, sedangkan dia sama sekali lepas tangan dari pengurusan perusahaan.
Pengaturan mengenai persekutuan firma diatur dalam Pasal 16 s/d 35 KUHD. Tiga di antara pasal-pasal itu, yakni Pasal 19, 20 dan 21 adalah aturan untuk persekutuan komanditer. Pasal 19 ayat (1) KUHD menyebutkan bahwa perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.
Pengaturan tentang persekutuan komanditer dalam KUHD berada di tengah-tengah aturan mengenai persekutuan firma, yaitu Pasal 19, 20 dan 21. Letak aturan persekutuan komanditer di tengah-tengah pasal-pasal yang mengatur persekutuan firma itu sudah sepatutnya, karena persekutuan komanditer itu juga disebut persekutuan firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada adanya sekutu komanditer, yang pada persekutuan firma tidak ada. Pada persekutuan firma hanya ada sekutu kerja atau firmant, sedangkan dalam persektuan komanditer, kecuali sekutu kerja, juga ada sekutu komanditer, yakni sekutu yang tidak kerja, sekutu yang hanya memberikan pemasukannya saja, tidak turut mengurus perusahaan.
Jeni Sekutu pada Persekutuan Komanditer
Persekutuan komanditer itu mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu kerja (sekutu komplementer) dan sekutu komanditer. Adapun perbedaan kedua sekutu itu adalah sebagai berikut:
Sekutu komanditer wajib menyerahkan uang, benda, atau tenaga kepada persekutuan sebagai yang telah disanggupkan dan berhak menerima keuntungan dari persekutuan. Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan untuk disetor. Sekutu komanditer tidak boleh mencampuri tugas sekutu kerja (komplementer), yaitu pengurusan persekutuan (Pasal 20 KUHD). Bila larangan ini dilanggar, maka Pasal 21 KUHD memperluas tangung jawabnya sekutu komanditer sama dengan tanggung jawab sekutu kerja (komplementer), yaitu tangung jawab secara pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).
Sekutu kerja berhak memasukkan modal ke dalam persekutuan, bertugas mengurus persekutuan dan bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Bila sekutu kerja lebih dari seorang, harus ditegaskan apakah di antara mereka ada yang dilarang bertindak keluar (Pasal 17 KUHD). Meskipun sekutu tersebut tidak berhak bertindak keluar, tetapi tanggung jawabnya tetap sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 18 KUHD.
Pendirian Persekutuan Komanditer
Dalam KUH Dagang tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga dalam prosedur pendirian persekutuan komanditer sama dengan pendirian persekutuan firma. Sehingga pasal 22 s/d 28 KUHD juga berlaku untuk prosedur mendirikan persekutuan komanditer.
Jenis Persekutuan Komanditer
Persekutuan komanditer itu ada tiga macam, yaitu
Persekutuan komanditer diam-diam, yaitu persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Keluar, persekutuan itu masih menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma, tetapi ke dalam persekutuan itu sudah menjadi persekutuan komanditer, karena salah seorang atau beberapa orang sekutu sudah menjadi sekutu komanditer.
Persekutuan komanditer terang-terangan, yaitu persekutuan komanditer yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga. Misalkan papan nama di muka kantomya, reklame-reklame yang diumumkan, dan segala tindakan-tindakan hukum bagi kepentingan persekutuan, baik ke dalam maupun ke luar, para pengurus selalu menyatakan atas nama persekutuan komanditer. Jadi, istilah "terang-terangan" itu tertuju pada pemyataan diri sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga.
Persekutuan komanditer dengan saham, adalah persekutuan komanditer terang-terangan, yang modalnya terdiri dari saham-saham. Persekutuan bentuk ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD. Pada hakekatnya persekutuan bentuk ini adalah sama saja dengan persekutuan komanditer biasa (terang-terangan), perbedaan dengan persekutuan komanditer biasa terletak pada pembentukan modal, yaitu dengan cara mengeluarkan saham-saham. Hal pembentukan dan cara mendapatkan modal semacam ini dimungkinkan oleh Pasal 1338 ayat (1), Pasal 1337 KUHPER bersama dengan Pasal 1 KUHD. Dan karena itu persekutuan ini adalah juga semacam persekutuan komanditer biasa, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHD berlaku juga ada persekutuan jenis ini.
Hubungan Hukum Antarsekutu
Hubungan intern antarsekutu ialah hubungan hukum antara sekutu kerja dengan sekutu komanditer. Hubungan ini tidak bisa dilihat dari Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Dengan melalui Pasal 16 KUHD, di mana persekutuan firma, dalam hal ini sebagai persekutuan komanditer dinyatakan persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (firma), maka hubungan intern antarsekutu kita bisa melihat bagian kedua, bab VIII, Buku II, KUHPER, mulai Pasal 1624 s/d 1641. Hubungan ini mengenai:
Pemasukan modal diatur dalam Pasal 1625 dan selanjutnya. Benda pemasukan dapat berupa benda fisik, uang dan tenaga manusia (fisik dan/atau pikiran);
Pembagian untung rugi. Hal ini diatur dalam Pasal 1633 dan 1634 KUHPER. Biasanya mengenai dua hal ini diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan. Kalau dalam perjanjian pendirian persekutuan tidak diatur, barulah aturan tersebut di atas berlaku.
Bila ada untung, maka sekutu komanditer mendapat bagian sebesar sebagai yang diatur dalam perjanjian pendirian. Tetapi kalau dalam perjanjian tidak ada aturannya, maka Pasal 1633 KUHPER memberi pedoman. Begitu pula kalau persekutuan menderita rugi, sekutu komanditer dibebani juga membayar kerugian itu, tetapi beban itu tidak boleh melebihi jumlah pemasukannya. Bagi sekutu kerja, beban kerugian itu tidak terbatas, sehingga bila perlu, harta kekayaan sendiri disentuh sebagai jaminan bagi seluruh kerugian persekutuan (Pasal 18 KUHD bsd. Pasal 1131 dan 1132 KUHPER).
Jadi, kedudukan sekutu komanditer mengenai untung rugi persekutuan, sama dengan kedudukan pesero atau pemegang saham pada sebuah PT (Pasal 40 ayat (2) KUHD), yang tidak boleh dibebani lebih dari jumlah nominal sahamnya. Dan dia pun tidak boleh dituntut untuk menambah pemasukannya dan tidak dapat diminta untuk mengembalikan keuntungan yang telah pernah diterimanya (Pasal 1625 KUHPER bsd Pasal 20 ayat (3) KUHD).
Pengurusan Persekutuan Komanditer
Menurut Pasal 20 ayat (2) KUHD sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan (beheren), meskipun dengan kekuatan surat kuasa. Tetapi dia boleh mengawasi pengurusan itu, bila ditetapkan demikian dalam perjanjian pendirian. Meskipun begitu pengawasan ini harus bersifat intern, yang tidak boleh berarti bahwa tindakan pengawasan sekutu komanditer itu dapat menimbulkan kesan seolah-olah dia juga pengurus persekutuan. Dalam perjanjian pendirian juga dapat ditentukan bahwa mengenai beberapa tindakan pengurusan tertentu sekutu kerja harus minta izin terlebih dulu kepada sekutu komanditer/pengawas persekutuan, bila akan melakukannya. Jadi, kecuali tindakan pengawasan dan pemberian izin pada perbuatan pengurusan tertentu, yang diperkenankan oleh perjanjian pendirian, sekutu komanditer dilarang mencampuri persoalan pengurusan. Bila larangan ini dilanggar, maka sekutu komanditer yang bersangkutan kena sanksi sebagai tersebut dalam Pasal 21 KUHD, yaitu tanggung jawabnya diperluas sama dengan tanggung jawab sekutu kerja, yaitu pribadi untuk keseluruhan.
Berakhirnya Persekutuan Komanditer
Karena persekutuan komanditer itu pada hakekatnya adalah persekutuan firma, (Pasal 19 KUHD), dan persekutuan firma adalah persekutuan perdata (Pasal 16 KUHD), yang didirikan untuk melakukan perusahaan dengan nama bersama (firma), maka aturan tentang berakhimya persekutuan juga dikuasai oleh Pasal 1646 s/d 1652 KUHPER ditambah dengan Pasal 21 s/d 35 KUHD.
