1
ASPEK HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN FLEBOTOMI
Disusun Oleh : Sri Wahyuni Virgin Yaumil Siti Aisyah Siti Hartinah Siti Nurchalifah A.P
2
KATA PENGANTAR Assalamualaikum wr.wb Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT.Karena berkat nikmat dan kasih sayangnya makalah ini dapat diselesaikan. Shalawat era salam kami sanjugkan atas keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang dan berkorban demi tegaknya syi’ar islam yang pengaruh dan manfaatnya hingga kini masih terasa. Makalah imi disusun selain sebagai tugas kelompok juga agar dapat menambah pengerahuan dan pemahaman pembaca dan penyusun pada khususnya, terhadap materi yang dikaji yaitu mengenai “PHLEBOTOMY (ASPEK HUKUM DAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
FLEBOTOMI).Penulis
menyadari bahwa makalah ini masih banyak memiliki kekurangan. Ole sebab itu, saran dan kritik sangat kami harapkan, agar makalah ini dapat lebih baik untuk kedepannya. Wassalamualaikum, wr.wb
Makassar, 18 September 2017
Penulis
3
DAFTAR ISI Halaman Judul…………………………………………………………………….. 1 Kata Pengantar…………………………………………………………. ………. 2 Daftar Isi…………………………………………………………………………... 3 1. Pendahuluan………………………………………………………………... 4 2. Undang-undaang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004……………….. 3. Hak Pasien…………………………………………………………………. 4. Kewajiban Pasien…………………………………………………………. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 6. Kelalaian 7. Perundang-undangan dalam Bidang Kesehatan 8. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Phlebotomi 9. Tanggungjawab Hukum 10.Aspek Hukum dan Prundangan Phlebotomi
4
1. PENDAHULUAN Phlebotomi berkaitan dengan kegiatan mendapatkan spesimen darah dari pasien untuk diperiksa secara laboratorium. Di dalam tindakan phlebotomi, seorang phlebotomis (pelaksana phlebotomi) perlu mengetahui darah apa yang akan diambil, peralatan apa yang akan dipakai, dibagian anatomi mana mengambilnya, adakah iv-line yang sudah terpasang, bagaimana mencegah infeksi, bagaimana mencegah atau mengurangi rasa sakit, bagaimana berkomunikasi dengan pasien, termasuk memperoleh persetujuannya, bagaimana prosedur pelaksanaan yang benar agar tepat mengenai vena, dan faktor keselamatan (safety). Oleh sebab itu, masalah medikolegal yang dapat ditarik adalah masalah siapa pelaksana phlebotomi (kompetensi dan kewenangannya), bagaimana prosedur standarnya, perlukah supervisi, dan siapa yang bertanggungjawab atas risiko yang terjadi.Di dalam praktek, phlebotomi di rumah sakit atau di laboratorium dapat dilakukan oleh perawat atau analis laboratorium atau orang yang dilatih khusus untuk itu, yang selanjutnya akan disebut sebagai teknisi phlebotomi. Kemampuan atau kompetensi diperoleh seseorang dari pendidikan atau pelatihannya, sedangkan kewenangan atau authority diperoleh dari penguasa atau pemegang otoritas di bidang tersebut melalui pemberian ijin.Kewenangan memang hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan, namun adanya kemampuan tidak berarti dengan sendirinya memiliki kewenangan.Sebagai dokter, perawat, dan bidan, kompetensi dalam melakukan tindakan phlebotomi telah dimilikinya dan kewenangan melakukannya pun telah dimilikinya, tanpa disebutkan secara eksplisit di dalam sertifikasi kompetensinya dan atau surat ijin praktek profesinya. Sedangkan bagi analis laboratorium dan teknisi phlebotomi, kompetensi mereka diperoleh dari pendidikan menengah atau pelatihan atau kursus, sehingga kompetensinya harus dinyatakan secara tegas di dalam sertifikat
5
kompetensinya.Sertifikat kompetensi tersebut harus dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi tertentu.Pendidikan analis laboratorium dan teknisi phlebotomi bukanlah pendidikan profesi, bukan pula pendidikan vokasi. Dalam peraturan perundangundangan di Indonesia belum diatur tenaga kesehatan yang disebut sebagai teknisi phlebotomi, oleh karena itu teknisi phlebotomi belum sah sebagai salah satu tenaga kesehatan. Ada kecenderungan bahwa suatu pekerja di bidang kesehatan akan lebih mudah diakui sebagai tenaga kesehatan apabila pendidikannya setidaknya mencapai D3. Hal ini perlu dilakukan agar konsumen kesehatan terjamin kepentingan dan keselamatannya
2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 29 TAHUN 2004
PASAL 1
Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan. PASAL 2
Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindunan dan keselamatan pasien.
6
3. HAK PASIEN
1. Atas informadi 2. Memberi persetujuan 3. Memilih dokter 4. Memilih sarana kesehatan 5. Atas rahasia kedokteran 6. Menolak/menghentikan pengobatan dan perawatan 7. Menolak tindakan medik tertentu 8. Second opinion 9. Melihat rekam medis 10.Atas ganti rugi
4. KEWAJIBAN PASIEN
1. Menaati peraturan dan tata tertib 2. Mematuhi instruksi dokter dan perawat 3. Memberikan informasi secara jujur dan lengkap 4. Melunasi imbalan jasa 5. Memenuhi kesepakatan
7
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 PASAL 35
Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetesi yang dimiliki, yang terdiri atas : a. Menentukan pemeriksaan penunjang b. Menegakkan diagnosis
6. KELALAIAN PASAL 359 KUHP Barang siapa karna kelalaiannya menyebabkan orang mati, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan maksimal 1 tahun. CARA MEMBUKTIKAN KELALAIAN
Sudah sesuai PROTAP
Sudah sesuai dengan standar profesi?
Bagaimana isi rekam medis
Bagaimana hasil visum
Bagaimana pendapat ahlinya
8
7. PERUNDANG-UNDANGAN DALAM BIDANG KESEHATAN Tidak semua peraturan atau peraturan itu diwujudkan dalam bentuk undangundang (UU). Undang-undang umumnya menyangkut hal-hal yang besar misalnya : 1. UU RI No. 23 tahun 1992 mengenai Kesehatan 2. UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 3. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 4. UU RI No. 44 tahun 2009 tenang Rumah Sakit 5. Permenkes: No. 411 tahun 2010 tentang Laboratoriun Klinik
8. PEMBINAAN dan PENGAWASAN PELAKSANAAN PHLEBOTOMI Organisasi profesi membuat kode etik dan standar profesi, mengawasi pelaksanaannya, dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya dengan atau tanpa adanya korban atau kerugian.Semuanya itu ditujukan untuk melindungi masyarakat, khususnya pengguna jasa profesi.Upaya itu merupakan bagian dari akuntabilitas profesi.Majelis atau Dewan Kehormatan Etik-lah yang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pemberian sanksi atas pelanggaran etik dan disiplin profesi. Sebuah profesi dikatakan akuntabel apabila organisasinya dapat memastikan bahwa pelayanan profesional di bidang itu hanya dilaksanakan oleh orang-orang yang kapabel atau kompeten. Organisasi profesi dapat membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik yang akan melaksanakan proses persidangan, pemberian sanksi dan pembinaan.
9
9. TANGGUNG JAWAB HUKUM Tanggung jawab hukum kepada pasien dapat terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan yang melanggar hukum atau merugikan pasien.Sifatnya pun merupakan kesengajaan atau kelalaian.Pelanggaran hukum dapat berupa tindakan tanpa informfed concent, pelanggaran susila, pengingkaran atas janji atau jaminan, dsb.
10.ASPEK HUKUM DAN PERUNDANGAN PHLEBOTOMI A. Legalitas Phlebotomi : 1. Keputusan MENKES No 04 / MENKES / SK / 2002 Tentang laboratorium kesehatan swasta dituliskan bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab perawat yang bekerja di Laboratorium swasta adalah melakukan tindakan pengambilan specimen. 2. Peraturan MENPAN No 08 Tahun 2006 Tentang Analis kesehatan pegawai negeri (Pranata Lboratorium) Tugas pelayanan laboratorium kesehatan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toxicology, kimia lingkungan dan patologi anatomi. 3. Keputusan Mentri Kesehatan dan Mentri Kesejahteraan Sosial RI N0 141 / MENKESKESOS / SK/ II/
2001 Tentang petunjuk teknis pelaksanan pejabat
fungsional pranata laboratorium kesehatan Point 21: mempersiapkan pasien, yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum pengambilan specimen, member petunjuk pada pasien tentang persiapan atau tindakan yang harus dilakukan sampai dengan mengatur posisi pasien.
10
Point 22 :mempersiapkan peralatan dan bahan penunjangn untuk mengambil specimen atau sample di laboratorium yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum mengambil specimen atau sample di laboratorium Point 26 : mengambil specimen atau sample dengan tindakan sederhana yaitu mengambil specimen atau sample dengan teknik atau prosedur yang mudah serta catat identitas pasien.
B. Legalitas pelaksanaan phlebotomy Keputusan Mentri Kesehatan RI No.04/MENKES/SK/2002 Tentang laboratorium swasta dituliskan bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab perawat kesehatan yang bekerja di Laboratorium swasta adalah melakukan tindakan untuk pengambilan specimen laboratorium. Undang-undang RI No.36 tahun 2009 : Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Peraturan MenPan No.8 tahun 2006 : Tenaga analis kesehatan sebagai pegawai negeri memiliki jabatan sebagai pranata laboratorium yang merupakan rumpun kesehatan. Tugas pranata laboratorium kesehatan : Tugas pelayanan labkes dibidang hematologi, kimia klinik, imun serologi, mikrobiologi, toksikologi, kimia lingkungan dan patologi anatomi.
11
Rapat MenKes mengeluarkan keputusan MenKes dan Kesejahteraan social RI No. 141MenKes-Kesos/SK/2001
tentang
petunjuk
teknis
pelaksanaan
jabatan
fungsional pranata laboratorium kesehatan. Point 21 : Mempersiapkan pasien yaitu kegiatan yang dilakukan sebagai pengambilan specimen, memberi petunjuk kepada pasien mengenai persiapan atau tindakan persiapan yang harus dilakukan sampai dengan mengatur posisi pasien. Point 22: Mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan soesimen atau sampel di laboratoris yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum specimen atau sampel laboratorium. Point 26: Mengambil specimen atau sampel dengan tindakan sederhana yaitu mengambil specimen atau sampel dengan menggunakan teknik dan prosedur yang m,udah serta mencatat identitas specimen.
