ASPEK HUKUM PIDANA DALAM BISNIS
1.
Badan usaha adalah kesatuan
yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba
atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Contoh badan usaha : UD, PD, Firma dan C. Contoh badan hukum:P!, "ayasan, #operasi, BU$% dan bentuk badan usaha lain yang anggaran dasarnya disahkan oleh menteri hukum dan &'$ dan diumumkan dalam berita negara. Perbedaan Badan Usaha dan Badan &ukum adalah sebagai berikut. Badan Usaha
Bukan merupakan subyek hukum jadi dlm melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, badan usaha diwakilkan oleh pendiri ( pengurus yang ditunjuk sesuai dengan akta pendirian(anggaran dasar. !idak dapat digugat dan menggugat akan tetapi dapat ditujukan kepada pendiri(pengurus akti* sebagai perwakilan.
&anya didirikan di bawah sebuah akta notaris dan kemudian dida*tarkan di #epaniteraan Pengadilan %egeri yang di dalam daerah hukumnya &arta kekayaannya bercampur dan tidak ada suatu pemisahan yang jelas.
#arena tidak ada pemisahan harta yang jelas maka jika terjadi gugatan dari pihak ketiga maka diberlakukan !anggung jawab renteng.
Badan Hukum
)ebagai subjek hukum
&arta kekayaan badan usaha berbadan hukum terpisah dengan harta kekayaan pribadi pendiri(pengurus
$emiliki hak dan kewajiban
Pert Pertan anggu ggung ngja jawa waba ban n pendi pendiri ri(p (pem emeg egang ang saham kepada pihak ketiga hanya sebatas modal +inbreng yang dimasukkan ke dalam badan usaha berbadan hukum tersebut
Dapat bertindak +Digugat dan menggugat
$emiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pada pemegang sahamnya dan para pendirinya.
&arus ada pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan anggaran dasarnya
-. !anggungjawab !anggungjawab badan usaha u saha dan perbedaannya :
$aatschap $erupakan kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan, sehingga jika perikatan itu benarbenar tidak dilaksanakan maka sekutu yang bertanggung jawab dapat diganggu gugat untuk memenuhi prestasinya. pasal /01-/012 #U&Perdata : /.sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu tersebut harus bertanggung jawab penuh walaupun dengan alasan hubungan hukum tersebut dilakukan untuk kepentingan persekutuan. -. perbuatan hukum menjadi mengikat sekutu lain jika ada surat kuasa dari sekutu lain, keuntungan yang didapat nyatanyata dinikmati oleh persekutuan. 3. beberapa sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng meskipun inbreng tidak sama kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa ada erimbangan inbreng dengan pertanggungjawaban 1. apabila seorang sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu.
Firma sekutu yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk menjalankan tugas pengurus ditentukan dalam 'D +akta pendirian *irma jika belum, ditentukan, pengurus harus ditentukan dalam akta tersendiri dan dida*tarkan ke #epaniteraan P% setempat dan diumumkan dalam B%45 +supaya
pihak ketiga
mengetahui siapa saja yang menjadi pengurus yang berhubungan dengannya. semua anggota dianggap dapat dan dibolehkan bertindak keluar atas nama *irma, seorang anggota dapat mengikat anggota lainnya semua anggota dianggap berhak untuk menerima dan mengeluarkan uang atas nama dan untuk kepentingan *irma.
C !anggung jawab intern: )ekutu komanditer 6 !anggung jawab terbatas pada inbreng yang disetor. )ekutu biasa 6 !anggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan , meskipun sekutu tersebut merupakan sekutu yang menurut 'D tidak diperkenankan berhubungan dengan pihak ketiga. !anggung jawab ekstern : )ekutu komplementer yang bertanggungjawa atas hubungan dengan pihak ketiga.
Perusahaan Perseorangan !anggung jawab perusahaan perorangan adalah tidak terbatas. 'rtinya bahwa orang tersebut +pemilik bertanggung jawab terhadap kewajiban atau utangutangnya dengan mengorbankan modal yang dimasalahkannya kedalam perusahaan tersebut dan dengan seluruh hartanya kekayaan milik pribadinya.
Pertanggung jawaban korporasi umumnya adalah tanggung jawab secara pidana berupa pidana pokok , penjara, dan denda ataupun kurungan namun tidaklah mungkin korporasi dijatuhi pidana penjara dan kurungan oleh karen itu jika korporasi dijatuhi pidana tambahan pencabutan i7in maka hal itu sama dengan hukuman mati bagi manusia atau kemungkinan pidana denda dan pengalihan keuntungan korporasi ke negara. Pertanggung jawaban korporasi juga diatur dalam uu khusus yaitu :
/. UU no 3/ tahun /888 jo UU no -9 tahun -99/ ttg pemberantasan tindak pidana korporasi yaitu pidana pokok yang dpat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana benda yang maksimumnya ditambah /(3 dan dpt diterapkan sanksi berupa penutupan perusahaan untuk waktu tertentu atau pencabutan i7in usaha. -. Uu no tahun -9/9 ttg pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu : pidana pokok yang dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda paling banyak 4p. /99.999.999.999. pidana tambahan : pengumumn putusan hakim, pembekuan sebagian ( seluruh kegiatan usaha korporasi, phencabutan i7in usaha,
pembubaran ( pelarangan korporasi, perampasan oleh
korporasi untuk negara, pengambilalihan korporasi untuk negara.
3. UU no 3- tahun -998 ttg perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap badan usaha apa ditetapkan pidana tambahan ( tindakan tata tertib : perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana penutupan seluruh ( sebagian tempat usaha ( kegiatan Perbaikan akibat tindak pidana pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan
penempatan perusahaan dibawah pengampunan paling lama 3 tahun.
