ASB BARU 2016.pdf

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 389 / SK - BUP / HK/ 2015 TANGGAL, 13 JULI 2015

nalisa tandar elanja PEMERIN TAH K AB ABU U PAT EN K U TA TAII K AR ARTA TAN N EG EGARA ARA

BAGIAN BAG IAN ADMIN IST RASI PERLENGKAPAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT SEKRETAR IAT KABUP KABUPA ATEN KUTAI KARTANEGAR KARTANEGARA A T A H U N A N G G A RA RA N 2 0 1 5

Analisa Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara


DAFTAR ISI


DAFTAR ISI

Bab I

Bab II

Bab III

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Permasalahan 1.3. Tujuan dan Sasaran 1.4. Output Yang Diharapkan 1.5. Sistematika Penyusunan

I–1 I–3 I–3 I–5 I–5

DASAR HUKUM DAN KONSEP PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA 2.1. Anggaran Berbasis Kinerja 2.2. Definisi Analisis Standar Belanja 2.3. Dasar Hukum Penyusunan ASB 2.4. Konsep Penyusunan ASB

II – 1 II – 4 II – 4 II–11

METODE PENGEMBANGAN ASB PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 3.1. Langkah-Langkah Penyusunan ASB 3.2. Pola Pikir Penyusunan ASB

III – 1 III – 8

~i~

ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ASB BAGI DINAS, BADAN, KANTOR, SEKRETARIAT, INPEKTORAT DAN RUMAH SAKIT PENYUSUNAN DOUMEN RUTIN UNTUK SKPD (RENSTRA SKPD RKA/DPA SKPD LAPORAN I - 01 KEUANGAN SKPD, LAPORAN CAPAIAN KINERJA PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA BANGUNAN I - 02 GEDUNG KANTOR YANG BERSIFAT RINGAN ADMINISTRASI KEGIATAN REHABILITASI I - 03 BANGUNAN YANG BERSIFAT SEDANG DAN BERAT PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS / I - 04 OPERASIONAL ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BAHAN I - 05 PAKAIAN APRESIASI ATAU PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN I - 06 KEPADA PERSONAL APRESIASI ATAU PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN I - 07 KEPADA LEMBAGA ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BAHAN I - 08 MATERIAL ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA I - 09 MASYARAKAT

I

~ ii ~

I - 10 I - 11 I - 12 I - 13 I - 14 I - 15 I - 16 I - 17 I - 18

I - 19 I - 20 I - 21 I - 22

ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK (BELANJA MODAL) ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN TANAH (BELANJA MODAL) ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BELANJA BARANG (BELANJA MODAL) ADMINISTRASI KEGIATAN YANG BERSIFAT PERENCANAAN BIMBINGAN TEKNIS / PELATIHAN TEKNIS MASYARAKAT BIMBINGAN TEKNIS / PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI LINGKUP DAERAH FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI INTERN SKPD MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN INTERN SKPD MONITORING / PENGAWASAN / PENGENDALIAN / PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN ANTARSKPD DI LINGKUP DAERAH PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PENYUSUNAN DOKUMEN SOSIALISASI ATAU PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT

~ iii ~

I - 23 I - 24 I - 25 I - 26 I - 27 I - 28 I - 29 I - 30 I - 31 I - 32 I - 33 I - 34

SOSIALISASI KEPADA PEGAWAI KEGIATAN YANG BERSIFAT PERLOMBAAN KEGIATAN YANG BERSIFAT FESTIVAL ATAU PAMERAN ADMINISTRASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ATAU PENYUSUNAN APLIKASI ADMINISTRASI PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI ATAU APLIKASI PEMELIHARAAN WEB DESIGN (PENAMBAHAN ATAU UPDATE HALAMAN WEB) PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT (OPERASIONAL PUSKESMAS) REHABILITASI LAHAN PERTANIAN ADMINISTRASI PENYEBARLUASAN INFORMASI ATAU PUBLIKASI ATAU PROMOSI PEMBUKAAN LAHAN BARU UNTUK TANAMAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI

~ iv ~

ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

II II - 01 II - 02

II - 03

II - 04 II - 05 II - 06 II - 07 II - 08 II - 09

ASB BAGI SKPD KECAMATAN PENDAMPINGAN ATAU PEMBINAAN ATAU FASILITASI ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN FISIK (BELANJA MODAL) ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN FISIK (BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT) ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BELANJA BARANG (BELANJA MODAL) ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BAHAN MATERIAL FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI MONITORING / PENGAWASAN / PENGENDALIAN / PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN KECAMATAN PENYUSUNAN DOKUMEN BIMBINGAN TEKNIS / PELATIHAN TEKNIS / SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT

~v~

II - 10 II - 11 II - 12

PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA BANGUNAN GEDUNG KANTOR YANG BERSIFAT RINGAN KEGIATAN YANG BERSIFAT PERLOMBAAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

~ vi ~

ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

III III - 01

III - 02

III - 03 III - 04 III - 05 III - 06 III - 07 III - 08 III - 09 III - 10

ASB BAGI SKPD KELURAHAN ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BELANJA MODAL FISIK KELURAHAN ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN FISIK (BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT) ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BELANJA BARANG (BELANJA MODAL) ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BAHAN MATERIAL FORUM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PENYULUHAN ATAU PELATIHAN ATAU SOSIALISASI BAGI MASYARAKAT LINGKUP KELURAHAN ADMINISTRASI KEGIATAN REHABILITASI BANGUNAN YANG BERSIFAT SEDANG DAN BERAT PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR YANG BERSIFAT RINGAN KEGIATAN YANG BERSIFAT PERLOMBAAN

~ vii ~

BAB. I PENDAHULUAN


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG

Upaya untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan dalam tata pengelolaan keuangan negara/daerah di Indonesia terus dilakukan, baik di tingkat pemerintah melalui penyempurnaan berbagai regulasi di bidang keuangan negara, maupun di daerah melalui penyediaan instrumen dan infrastruktur pendukung dalam pengimplementasian manajemen keuangan daerah. Tujuan yang ingin dicapai dari berbagai upaya, baik di tingkat pemerintah maupun pemerintah daerah adalah dalam upaya untuk menciptakan sistem dan manajemen keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis.

Kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan semenjak tahun 2001 lalu, saat ini telah mengalami penyempurnaan-penyempurnaan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini membawa implikasi penyempurnaan subsistem otonomi daerah lainnya termasuk sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

I - 1

Sistem pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

dan Kepmendagri

Nomor

29

Tentang

Tentang

Pedoman

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, diganti dengan paket perundangan lain, diantaranya; Undang-Undang Nomor 17 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam perspektif teori manajemen anggaran publik (public expenditure

management),

pemberlakuan

ketiga

payung

hukum

pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat dilihat sebagai alat untuk menciptakan keterpaduan pengelolaan keuangan negara disamping memperkuat terciptanya outcome pengelolaan keuangan publik, berupa; teralokasinya sumber pembiayaan publik pada bidang dan sektor pembangunan yang strategis (strategic allocation), terciptanya efisiensi pengelolaan keuangan daerah (technical efficiency) dan terciptanya disiplin anggaran (Fiscal Discipline). I - 2

Secara pengelolaan

lebih

keuangan

spesifik, daerah

untuk

menciptakan

tersebut

maka

instrumen kebijakan pengelolaan keuangan

ketiga

outcome

diperlukan

berbagai

yang mengatur siklus

manajemen strategis pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan hingga evaluasi serta pertanggungjawaban.

Standar Kebijakan Pengelolaan Belanja Langsung dalam hal ini berfungsi sebagai rambu-rambu yang mengatur penyusunan belanja langsung kegiatan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan batasan rekening-rekening yang rasional serta tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Sedangkan, Analisis Standar Belanja (ASB) dianggap penting dalam proses verifikasi anggaran yang selama ini cenderung belum standar dan masih dilaksanakan secara manual serta sangat tergantung pada penilaian individual pelaksana verifikasi anggaran daerah.

1.2.

PERMASALAHAN

Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai suatu instrumen penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan menjadi sangat penting untuk disusun dan disiapkan oleh pemerintah daerah, sehingga setiap rencana pengeluaran atas suatu kegiatan didasarkan atas penilaian kewajaran. Hal ini menjadi semakin penting mengingat proses verifikasi anggaran yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selama ini, seringkali tidak didasarkan atas penilaian I - 3

yang wajar. Dengan tersusunnya Analisis Standar Belanja (ASB), TAPD memiliki dasar yang kuat dalam melaksanakan proses verifikasi terhadap RKA-SKPD yang diajukan oleh masing-masing SKPD. Sejalan dengan hal tersebut, Analisis Standar Belanja (ASB) harus mampu menjadi pedoman bagi tim anggaran pemerintah daerah dalam menilai kewajaran anggaran yang diajukan dalam RKA-SKPD sehingga pada akhirnya anggaran belanja daerah dapat dilaksanakan secara lebih efisien. Mengacu pada Permendagri No. 13 tahun 2006, setidaknya terdapat 1.966 nama kegiatan yang harus disusun ASB-nya oleh pemerintah daerah dan setiap tahun Analisis Standar Belanja (ASB) tersebut harus dimungkinkan untuk di-update mengikuti perkembangan kondisi perekonomian terkini.

1.3.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah: tersusunnya instrumen pendukung guna menilai kewajaran biaya dan beban kerja atas suatu kegiatan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan, Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: a. Teridentifikasinya besaran standar kebutuhan fisik dan nilai biaya dari setiap ”item” dan total belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan yang diusulkan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

I - 4

b. Tersusunnya pedoman dan instrumen yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Tim Anggaran Pemerintah) dalam menilai kewajaran atau memverifikasi biaya dan beban kerja atas setiap kegiatan yang diusulkan oleh setiap SKPD.

1.4.

OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya instrumen “Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara” yang berisi dokumen Analisis Standar Belanja yang memuat informasi mengenai:

1.5.

•

Pengertian masing-masing ASB;

•

Proporsi Objek Belanja per Aktivitas;

•

Total Biaya Rerata (min-max);

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan “Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara” ini akan disusun dalam 5 bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

perlunya

penyusunan

Dalam bab ini diuraikan latar belakang ASB

Pemerintah

Kabupaten

Kutai

Kartanegara, permasalahan, maksud dan tujuan, kerangka berpikir dan sistematika penyusunan laporan.

I - 5

BAB II DASAR HUKUM DAN KONSEP PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA,

Pada bab ini akan diuraikan secara umum

dasar hukum dan konsep Analisis Standar Belanja yang digunakan dalam upaya merumuskan ASB. BAB III

METODE PENGEMBANGAN ANALISIS STANDAR BELANJA,

Pada bab ini akan diuraikan metode yang digunakan dalam merumuskan ASB. BAB IV ANALISIS STANDAR BELANJA,

Pada bab ini diuraikan hasil

pengolahan dan analisis data. BAB

V

PENUTUP,

Pada bagian ini akan diuraikan kaedah

implementasi ASB di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

I - 6

BAB. II DASAR HUKUM DAN KONSEP PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA


BAB II DASAR HUKUM DAN KONSEP PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA 2.1.

ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia, “kinerja” memiliki beberapa arti, seperti prestasi, tingkat capaian, realisasi dan pemenuhan. Kebanyakan terminologi mengacu pada dampak tujuan tindakan publik, tetapi beberapa berhubungan secara subyektif dengan tingkat kepuasan yang dirasakan sebagai suatu hasil dari suatu tindakan. Perlu dipahami bahwa konsep kinerja harus dianggap sebagai sebuah alat/instrumen untuk mencapai tujuan dan bersifat relatif atau dapat diperbandingkan baik terhadap waktu, terhadap daerah atau SKPD lain. Anggaran dengan pendekatan prestasi kerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Setiap dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil dan output yang jelas dan terukur. Ini merupakan pembeda utama antara anggaran kinerja dengan anggaran tradisional yang pernah diterapkan sebelumnya yang lebih mempertanggungjawabkan input yang direncanakan dengan input yang dialokasikan. Mengacu pada definisi di atas, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja pada dasarnya sudah dilakukan sejak pemerintah daerah mengajukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus ditentukan secara tegas mengenai II - 1

besaran hasil dan output nya. Namun, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja akan terlihat secara operasional pada saat setiap SKPD mengajukan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dalam Pasal 39 ayat (1) sampai (3) Permendagri No. 13 tahun 2006 secara jelas menyatakan bahwa “Penyusunan RKA -SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan

hasil tersebut.” Untuk mengimplementasikan anggaran berdasarkan prestasi kerja, pemerintah daerah perlu melengkapi diri dengan instrumen lain seperti capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Terdapat beberapa indikator yang secara umum dijadikan ukuran pencapaian

kinerja

dalam

pengelolaan

anggaran

daerah.

Dalam

Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, indikator kinerja diukur berdasarkan input, output, hasil, manfaat dan dampak. Namun berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, indikator kinerja dibatasi menjadi masukan (input), keluaran (output) dan hasil ( outcome). Input adalah seluruh sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan output. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

II - 2

Indikator-indikator kinerja di atas, pada dasarnya tidak bisa memberikan penjelasan yang berarti tentang kinerja melainkan semata menjelaskan keterkaitan proses yang logis antara input, output dan outcome atau yang biasa disebut kerangka kerja logis. Indikator yang digunakan tidak mampu menjelaskan apakah kinerja kita sudah semakin baik ataukah semakin buruk? Indikator yang digunakan bahkan tidak akan mampu menjawab

apakah

program

dan

kegiatan

tersebut

menyentuh

kepentingan publik/masyarakat atau tujuan jangka menengah dan jangka panjang lainnya. Indikator tersebut hanya mampu menjelaskan

bahwa untuk setiap input yang digunakan ada sejumlah output yang dihasilkan dan sejumlah outcome pada level program. Mengingat kinerja bersifat relatif, maka harus ada data pembanding (benchmark ). Dengan adanya data pembanding, memungkinkan untuk menilai apakah program dan kegiatan yang direncanakan lebih efisien dan lebih efektif dibandingkan dengan data pembanding tersebut atau program dan kegiatan yang sama di tahun sebelumnya. Suatu program atau kegiatan dikatakan semakin efisien jika untuk mencapai output tertentu diperlukan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan data dasar ( benchmark ) atau dengan biaya tertentu akan diperoleh output yang lebih besar dibandingkan data dasar dan sebaliknya. Efektivitas dapat dilihat dengan membandingkan rencana output terhadap rencana hasil, jika dengan rencana output tertentu akan mampu dicapai hasil yang lebih besar atau dengan target hasil tertentu akan dicapai dengan output yang lebih kecil dibandingkan dengan data dasar, maka program dan kegiatan tersebut dikatakan semakin efektif.

II - 3

2.2.

DEFINISI ANALISIS STANDAR BELANJA

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran. Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain: (1) Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan

sesuai

dengan

tupoksinya;

(2)

Meminimalisir

terjadinya

pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; (3) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan (5) Unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

2.3.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN ASB

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.

APBD

disusun

sesuai

dengan

kebutuhan

penyelenggaraan

pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

II - 4

Arahan Peraturan dan Perundang-undangan yang terkait dengan Analisis Standar Belanja (ASB), antara lain: 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 298 ayat 3 “Belanja

daerah

untuk pendanaan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 2)

Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 298 ayat 3: a.

Yang dimaksud dengan Analisa Standar Belanja (ASB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

b. Yang dimaksud dengan Standar Harga adalah harga satuan setiap unit barang yang berlaku di suatu daerah. c.

Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap satuan kerja perangkat daerah.

d. Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan. e.

Termasuk dalam peraturan perundangan antara lain pedoman penyusunan analisa standar belanja, standar harga, tolok ukur

II - 5

kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 3) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 20 ayat 2

“Untuk

mengukur

kinerja

keuangan

Pemerintah

Daerah,

dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan

standar biaya”. 4) Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 20 ayat 2: a.

Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.

b. Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat daerah. c. Yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah. 5) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah Pasal 39 ayat 2, “Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan

minimal”. II - 6

6) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah Pasal 41 ayat 3, “Pemba hasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan

harga, dan standar pelayanan minimal”. 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 2 :

“Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a.

PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;

b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; c.

batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;

d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas,

tranparansi

dan

akuntabilitas

penyusunan

anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan II - 7

e.

dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar

belanja dan standar satuan harga”. 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 93 : a.

Penyusunan

RKA-SKPD

berdasarkan

prestasi

kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. b. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan. c.

Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud

kualitas,

kuantitas,

efisiensi

dan

efektifitas

pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. d. Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. e.

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. II - 8

f.

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat 2

“Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan

minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD”. 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89

ayat 2 : “Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a.

prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;

b. alokasi

plafon

anggaran

program/kegiatan SKPD;

II - 9

sementara

untuk

setiap

c.

batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;

d. dihapus; e. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga. 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal

100 ayat 2 : “Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah: a.

kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;

b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga; c.

kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian

kinerja,

indikator

kinerja,

kelompok

sasaran

kegiatan, dan standar pelayanan minimal; d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD. 12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, (Romawi III) Teknis

Penyusunan APBD No. 4 : ” Substansi Surat Edaran Kepala I I - 10

Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh

SKPD

dan

RKA-PPKD

kepada

SKPKD

lebih

disederhanakan, hanya memuat prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian penyampaian RKA-SKPD RKA-SKPD kepada PPKD dan dan dokumen dokumen sebagai lampiran Surat Edaran dimaksud meliputi KUA, PPAS, Analisis Standar Belanja, dan Standar Satuan Harga. 2.4.

KONSEP PENYUSUNAN ASB

2.4. 2.4.1. 1.

POSISI POSISI ASB ASB DALA DALAM M PENG PENGEL ELOLA OLAAN AN KEUAN KEUANGA GAN N DAERAH

ASB memiliki peran yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu : a. Tahap Perencanaan Perencanaan ASB dapat digunakan pada saat perencanaan keuangan daerah. ASB dapat dipergunakan pada saat musrenbang, rencana jangka panjang (renja), dan pada saat penentuan prioritas. Pada tahaptahap tersebut ASB digunakan untuk menentukan pagu indikatif dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat. b. Tahap Penganggaran Penganggaran ASB digunakan pada saat proses perencanaan anggaran. ASB merupakan pendekatan yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah

Daerah

untuk

mengevaluasi

usulan

program,

kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerja dengan cara I I - 11 11

menganalisis beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan yang bersangkutan. ASB digunakan pada saat mengkuantitatifkan program dan kegiatan setiap SKPD menjadi RKA-SKPD. RKA-SKPD berisi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta usulan anggaran yang akan digunakan. Untuk mengetahui beban kerja dan beban biaya biaya yang yang optimal dari setiap usulan usulan program atau kegiatan yang diusulkan, langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan formula perhitungan ASB yang terdapat pada masing-masing jenis ASB. c.

Tahap Pengawasan/Pemer Pengawasan/Pemeriksaan iksaan Pada

tahap

pengawasan/pemeriksaan,

pengawas/pemeriksa

dapat menggunakan ASB untuk menentukan batasan mengenai pemborosan / kerugian negara. Apabila penganggaran belanja melebihi ASB maka disebut pemborosan. 2.4. 2.4.2. 2.

PER PERILAKU BE BEL LANJA

Sebagian besar keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah memerlukan informasi belanja yang didasarkan pada perilakunya. Oleh sebab itu perlu diketahui diketahui penggolongan belanja atas dasar perilakunya. perilakunya. Yang dimaksud dengan perilaku belanja adalah pola perubahan belanja dalam kaitannya dengan perubahan target kinerja atau aktivitas pemerintah daerah ( misalnya, jumlah peserta dan jumlah hari dalam kegiatan bimbingan teknis). Besar-kecilnya belanja dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja kegiatan/aktivitas kegiatan/aktivitas pemerintah daerah. daerah. Belanja dapat digolongka digolongkan n atas belanja I I - 12 12

variabel, belanja tetap dan belanja semi variabel dan atau belanja semi tetap. Berikut ini penjelasan masing-masing masing-masing jenis belanja tersebut. a.

Belanja Variabel Variabel Belanja variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah secara proporsional (sebanding) dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Besar-kecilnya total belanja variabel dipengaruhi dipengaruhi oleh oleh besar-kecilny besar-kecilnyaa target target kinerja. kinerja. Contoh jenis belaja belaja ini ini antara lain belanja sewa stand per meter persegi, belanja sewa gedung per hari, dan lain sebagainya. sebagainya.

Contoh

Untuk melatih peserta pelatihan teknis diperlukan belanja sebesar Rp 500,00 per orang/hari. Berdasarkan data tersebut belanja total untuk beberapa jumlah peserta peserta adalah sebagai sebagai berikut: berikut: Jumlah Peserta

Belanja Per Peserta

Belanja Total

10

Rp 500,00

Rp 5.000,00

20

500,00

10.000,00

30

500,00

15.000,00

40

500,00

20.000,00

50

500,00

25.000,00

I I - 13 13

Hubungan antara peserta belanja total dengan jumlah peserta tersebut dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut : Belanja Variabel Total

Rp25.000,00

Rp20,000,00

Rp15.000,00

Rp10.000,00

Rp5.000,00 0

10

20

30

40

50

Jumlah Peserta

Pada grafik tersebut nampak hubungan antara belanja total dengan jumlah peserta. Pada saat jumlah peserta sama dengan nol, maka belanja total sama dengan nol. Jika jumlah peserta 10 orang, maka belanja total adalah Rp 5.000,00. Jika jumlah peserta bertambah menjadi 20 org, maka belanja total menjadi Rp10.000,00. Demikian seterusnya belanja total akan selalu berubah secara sebanding dengan perubahan jumlah peserta (yaitu setiap perubahan satu orang jumlah peserta akan berpengaruh terhadap belanja sebesar Rp500,00).

I I - 14

Dari contoh tersebut di atas belanja total selalu berubah sebanding dengan jumlah peserta, akan tetapi belanja total setiap peserta jumlahnya tetap (tidak berubah) pada setiap tingkat target kinerja. Dengan perkataan lain, belanja variabel total mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perubahan target kenrja, sedangkan belanja veriabel per unit mempunyai perilaku tetap, meskipun target kinerja berubah.

b.

Belanja Tetap Belanja tetap adalah belanja-belanja yang di dalam jarak kapasitas

(range of capacity ) tertentu totalnya tetap, meskipun target kinerja pemerintah daerah berubah-ubah. Sejauh tidak melampaui kapasitas, belanja tetap total tidak dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja pemerintah daerah. Contoh belanja tetap adalah belanja gaji pegawai pemerintah daerah. Besar kecilnya belanja pegawai tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Jarak kapasitas adalah serangkaian tingkat target kinerja pemerintah daerah

yang

dapat

dicapai

tanpa

menambah

kapasitas.

Misalnya,

berdasarkan contoh di atas jarak kapasitas atau sering pula disebut jarak relevan adalah beban kerja melatih dengan jumlah peserta antara nol peserta sampai 50 peserta. Jika pemerintah daerah mengadakan bimbingan teknis dengan peserta sampai dengan 50 orang, maka belanja honor panitia adalah X rupiah. Berapapun jumlah peserta, selama berada pada rentang kapasitas antara 1 sampai 50 orang maka belanja honor panitia adalah X rupiah. Namun, jika peserta melebihi rentang kapasitas, misalnya 60 orang, maka

I I - 15

belanja honor panitia akan lebih dari X rupiah karena pemerintah daerah harus menambah jumlah panitia.

c.

Belanja Semi Variabel Belanja Semi Variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu

berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Berubahnya belanja ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Belanja ini dapat dikelompokkan pada yang tingkat perubahannya semakin tinggi dan tingkat perubahannya semakin rendah. Dalam belanja semi variabel ini terkandung unsur belanja tetap dan unsur belanja variabel. 2.4.3.

POLA PERILAKU DAN FUNGSI BELANJA

Perubahan belanja total sebagai akibat dari perubahan target kinerja pemerintah daerah ada 3 macam pola yaitu : a.

Jumlah tetap, meskipun target kinerja kegiatan berubah (belanja tetap).

b. Jumlah berubah secara proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan (belanja variabel). c.

Jumlah berubah tidak sebanding dengan perubahan target kinerja kegiatan (belanja semi variabel). Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian belanja, pemerintah

daerah harus mengetahui pola perilaku masing-masing belanja. Penentuan pola perilaku belanja berkaitan dengan pemisahan belanja ke dalam unsur belanja tetap dan belanja variabel. Dengan kata lain belanja yang dipisahkan tersebut merupakan belanja yang semi variabel dan atau belanja semi tetap. I I - 16

Untuk menggambarkan hubungan antara belanja total dengan target kinerja kegiatan pemerintah daerah, pada umumnya dinyatakan dengan fungsi belanja sebagai berikut:

Belanja Total = Belanja Tetap Total + Belanja Variabel Total

Belanja variabel total jumlahnya dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja kegiatan. Dengan perkataan lain belanja variabel total merupakan hasil perkalian antara belanja variabel per unit dengan target kinerja kegiatan. Dengan demikian fungsi belanja tersebut di atas dapat pula dinyatakan sebagai berikut :

Belanja Total

=

Belanja Tetap Total

+

Belanja Variabel per Unit x target kinerja kegiatan

Jika, Belanja Total

Dinyatakan dengan simbol Y

Target kinerja Kegiatan

Dinyatakan dengan simbol X

Belanja Tetap Total

Dinyatakan dengan simbol a

Belanja Variabel Per unit

Dinyatakan dengan simbol b

Maka fungsi belanja tersebut dapat diformulasikan sebagai Y = a + b.X

I I - 17

2.4.4.

METODE PENENTUAN POLA PERILAKU BELANJA

Untuk menentukan pola perilaku belanja sebagaimana dinyatakan dalam bentuk fungsi tersebut di atas ada berbagai metode/ pendekatan. Dari metode yang sederhana sampai pada metode yang kompleks atau sulit. Dari perhitungan yang paling sederhana sampai penggunaan statistik matematika yang rumit dan bahkan dengan menggunakan komputer. Secara umum ada tiga pendekatan dalam menentukan pola perilaku belanja. Ketiga pendekatan itu adalah pendekatan intuisi, pendekatan analisis enjinering, dan pendekatan analisis data belanja masa lalu. Pendekatan intuisi merupakan pendekatan yang didasarkan intuisis pembuat keputusan. Intuisi tersebut bisa didasari atas surat-surat keputusan, kontrak-kontrak kerja dengan pihak lain dan sebagainya. Pendekatan Analisis Enjinering merupakan pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara masukan (input) dengan keluaran (output). Misalnya, jika pemerintah daerah melakukan kegiatan bimbingan teknis maka diketahui bahwa akan memerlukan sebuah lima orang panitia, dua buah komputer, 10 rim kertas, dan lain sebagainya. Pendekatan ini memang teliti namun seringkali memerlukan waktu dan belanja yang relatif tinggi. Pendekatan Analisis Data Belanja Masa Lalu

merupakan

pendekatan yang didasarkan pada data belanja masa lalu. Pendekatan ini berasumsi bahwa belanja di masa akan datang sama perilakunya dengan belanja di masa yang lalu. Data belanja masa lalu dianalisis untuk mengetahui perilaku masing-masing belanja. I I - 18

Ada beberapa metode untuk menentukan pola perilaku belanja dangan analisis perilaku belanja masa lalu, antara lain : a.

Metode Titik Tertinggi dan Titik Terendah (high-low method)

b. Metode Kuadrat Terkecil (least square method) Berikut akan dikemukakan masing-masing metode tersebut. a.

Metode Titik Tertinggi dan Titik Terendah ( High and Low Point

Method ) Cara menentukan pola perilaku belanja dengan metode ini adalah menganalisis belanja masa lalu pada target kinerja kegiatan yang tertinggi dan target kinerja kegiatan yang terendah. Contoh:

Belanja reparasi dan pemeliharaan kendaraan roda dua adalah sebagai berikut : Nama SKPD

SKPD A SKPD B SKPD C SKPD D SKPD E SKPD F SKPD G SKPD H SKPD I SKPD J SKPD K SKPD L

Jumlah Kendaraan (unit)

150 200 250 300 275 225 175 125 100 120 160 220

Belanja Reparasi & Pemeliharaan (000)

Rp 175.000,00 Rp 200.000,00 Rp 225.000,00 Rp 250.000,00 Rp 237.000,00 Rp 212.500,00 Rp 187.500,00 Rp 162.500,00 Rp 150.000,00 Rp 160.000,00 Rp 180.000,00 Rp 210.000,00

I I - 19

Berdasarkan data tersebut di atas, beban kinerja tertinggi adalah SKPD D yaitu 300 unit dengan belanja Rp250.000.000 sedangkan beban kinerja terendah adalah SKPD I yakni 100 unit dengan belanja Rp150.000.000. Selanjutnya beban kinerja dan belanja pada kedua titik tertinggi dan terendah dianalisis

dengan

cara

menghitung

selisih

di

antara

keduanya.

Perhitungannya adalah sebagai berikut: Beban Kerja

Belanja Reparasi & Pemeliharaan

Keterangan

SKPD D

300 unit

Rp250.000.000

Tertinggi

SKPD I

100 unit

150.000.000

Terendah

200 unit

Rp 100.000.000

Selisih

SKPD

Selisih tersebut merupakan unsur variabel dari belanja yang bersangkutan. Selisih per unit yakni dengan membagi selisih belanja dengan selisih beban kerja merupakan belanja variabel per unit atau dalam fungsi belanja tersebut di atas dinyatakan dengan simbol b. Dengan demikian:

b = Rp100.000.000

= Rp500.000

200 Untuk a (belanja tetap total) dihitung dengan cara menghitung selisih antara total belanja dengan belanja variabel. Sebagai contoh untuk belanja SKPD D maka akan dihitung sebagai berikut:

I I - 20

Total Belanja (Y)

= Rp250.000.000

Total Belanja Variabel = Rp 500.000x 300

=

Total Belanja Tetap (a)

= Rp100.000,00

150.000.000

Dengan demikian fungsi belanja reparasi dan pemeliharaan dapat dinyatakan sebagai berikut: Y = 100.000 + 500.000 . x

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa dalam metode titik tertinggi dan titik terendah yang pertama kali ditentukan adalah belanja variabel. Setelah belanja variabel per unit dapat ditentukan baru ditentukan belanja tetapnya. b.

Metode Kuadrat Terkecil (Least-Square Method)

Penentuan pola perilaku belanja menurut metode ini adalah dengan menentukan total belanja tetap dan belanja variabel per unit dengan menggunakan rumus sebagai berikut: n ∑xy - ∑x ∑y b= 2

2

n∑ x – (∑x)

∑y – b ∑x a= n

I I - 21

Dalam analisis yang lebih mendalam, sebelum sesuatu belanja ditentukan sebagai suatu fungsi dari hal tertentu, terlebih dulu dilakukan analisis regresi - korelasi. Bahkan dalam analisis regresi ada kemungkinan menggunakan regresi berganda.

I I - 22

BAB III METODE PENGEMBANGAN ASB PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


BAB III METODE PENGEMBANGAN ASB PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 3.1.

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN ASB

Pengalokasian sumber daya dalam rangka menghasilkan kinerja pengelolaan keuangan yang ekonomis, efesien dan efektif, sering dihadapkan pada situasi dan pilihan yang sulit. Sering keputusan diambil tidak berdasarkan data yang memadai dan mendukung, sebab hanya menggunakan dasar feeling atau intuisi. Dalam situasi yang demikian, tersusunnya Analisis Standar Belanja (ASB) sangat membantu para pengambil kebijakan untuk menghasilkan keputusan yang logis dengan didukung oleh fakta atau data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan penyusunan ASB di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam studi ini menggunakan beberapa metode. Metodemetode tersebut diselaraskan dengan beberapa kelompok belanja berdasarkan Kepemendagri No. 29 tahun 2002. Dalam Kepmen tersebut dikenalkan belanja administrasi umum atau sebelumnya belanja rutin dan belanja

operasi

dan

pemerliharaan

atau

sebelumnya

belanja

pembangunan. Dan dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 nama tersebut telah dihilangkan, seluruh

belanja tersebut diwujudkan dalam atau menjadi berbagai macam kegiatan. Dalam studi ini, penyusunan ASB dirumuskan pada setiap jenis

III - 1

kegiatan

yang

dilaksanakan

oleh

Pemerintah

Kutai

Kartanegara.

Selanjutnya bagaimana menentukan jenis kegiatan, menggunakan metoda-metoda dalam penyusunan ASB dan pengolahan datanya untuk menentukan besarnya ASB pada setiap jenis kegiatan, dijelaskan pada sub-bab selanjutnya berikut di bawah ini. A.

Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan ASB ini terdiri dari 2 (dua) kelompok sumber data, yaitu: 1. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bank data setiap SKPD terkait yang ada di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Data sekunder dimaksud terdiri dari: 

Data dasar ASB yang sudah disusun;



Kebijakan Umum Anggaran;



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;



Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DPA SKPD);



SK Bupati tentang Standar Biaya/Standar Harga;



RAPBD;



RKPD.

III - 2

2. Data Primer

Data primer diperoleh dengan menggunakan 2 metode, yaitu: 

Kuesioner , Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dan

telah diidentifikasi dan dianalisis sesuai kebutuhan di lapangan, tim ahli kemudian merumuskan kuesioner yang dirancang sedemikian rupa untuk memperoleh informasi tambahan yang tidak ditemui dalam data sekunder . Kuesioner ini dimaksudkan untuk menggali tahap atau proses, volume sumber daya fisik yang digunakan dalam setiap kegiatan. 

FGD (Focussed Group Disscussion), Guna memverifikasi dan klarifikasi data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan survei lapangan, selanjutnya dilakukan FGD dengan melibatkan orang-orang kunci yang mengetahui secara jelas terhadap jenis kegiatan yang akan disusun ASB-nya. Dalam proses ini, tim dan Staf Pemerintah Kutai Kartanegara yang mewakili perumusan untuk jenis kegiatan tertentu akan mendiskusikan secara lebih mendalam dan terfokus pada item-item yang dianggap masih memerlukan penjelasan dan informasi lebih lanjut.

III - 3

B.

Inisiasi Penyusunan ASB

Metode inisiasi penyusunan ASB dilakukan melalui beberapa tahap sebagaimana yang ditampilkan pada gambar berikut: Gambar 3.1. Proses Inisiasi Data Dasar ASB

 • Data kegiatan eksisting Pemda; • Data Kegiatan Permendagri No. 13/2006

Lakukan regresi :

Diklasi fikasi

 Identifikasi Jenis Kegiatannya dengan melihat kesamaan output dan cost driver nya.

 Identifikasi VARIABELVARIABEL yang mempengaruhi BELANJA (COST DRIVER) jenis kegiatan tertentu



Yi=a+b1X1+b2X2+…+bnXn

Untuk memperoleh FORMULA ASB



 Hitung kewajaran biaya per jenis belanja

Lakukan uji statistik dan simulasi terhadap model

Langkah I:

Identifikasi Kegiatan-Kegiatan SKPD Daerah

Langkah awal yang harus dilakukan dalam merumuskan ASB adalah mengidentifikasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh SKPD. Kegiatan-kegiatan dieksplorasi dari rekening program dan kegiatan yang ada dalam Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan

III - 4

Keuangan Daerah, serta kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh

SKPD pada tahun-tahun lalu. Hasil identifikasi kegiatan yang ada dalam kode rekening program dan kegiatan Permendagri No 13 Tahun 2006 selanjutnya akan digunakan sebagai basis kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahuntahun yang akan datang. Sedangkan hasil identifikasi hasil kegiatan pada tahun-tahun yang lalu digunakan sebagai proxy untuk menemukan basis biaya yang objektif.

Langkah II:Klasifikasi Kegiatan berdasarkan Jenis Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD pada dasarnya dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatannya. Prinsip dasar pengelompokkan kegiatan berdasarkan jenis kegiatannya dengan melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan memiliki kesamaan output yang dihasilkan dan kesamaan cost driver untuk melaksanakannya. Dengan demikian, sekalipun memiliki nama kegiatan yang berbeda-beda, namun jika dilihat dari kesamaan output yang dihasilkan dan cost driver-nya, sesungguhnya kegiatan dimaksud merupakan jenis kegiatan yang sama. Sebagai misal, untuk kegiatan yang termasuk dalam kelompok pelatihan, dapat dibagi menjadi: 

Pelatihan teknis bagi aparatur;



Pelatihan fungsional bagi aparatur;

III - 5



Pelatihan struktural bagi aparatur



Pelatihan teknis bagi masyarakat;



dan sebagainya.

Langkah III: Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan sumber daya (detil) dan output sampel kegiatan

Berdasarkan

kategori

jenis

kegiatan

yang

telah

disusun,

selanjutnya dilaksanakan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan sumberdaya dan output per jenis kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan penyebab munculnya biaya (cost driver) jenis kegiatan tersebut. Untuk mengakomodasi variasi biaya antar kegiatan dalam satu jenis kegiatan maka selanjutnya dirumuskan nilai range minimal dan maksimal kebutuhan sumberdaya fisik untuk setiap rincian belanja masing-masing jenis kegiatan. Secara teknis, Proses identifikasi ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaksana teknis di lingkungan SKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dianggap sebagai expert yang mempunyai pengalaman mendalam tentang pelaksanaan kegiatan.

Langkah IV:

Hitung nilai belanja per-jenis kegiatan

Untuk memperoleh besaran nilai belanja untuk setiap volume kebutuhan fisik untuk setiap item belanja (Q) yang telah diidentifikasi

III - 6

akan dikalikan dengan standar harga (P) masing-masing item belanja atau belanja = ∑Q x P.

Pengisian kuesioner ini akan dilakukan melalui survei lapangan ke masing-masing SKPD pelaksana kegiatan dimaksud. Survei ini akan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan orang-orang kunci yang mengetahui secara pasti kebutuhan sumberdaya fisik setiap kegiatan yang ditanyakan.

Langkah V: Penentuan Range sumberdaya fisik (volume) per-jenis kegiatan

Untuk mengakomodasi variasi biaya antar kegiatan dalam satu jenis kegiatan maka selanjutnya dirumuskan nilai range minimal, tengah dan maksimal kebutuhan sumberdaya fisik untuk setiap rincian belanja masing-masing jenis kegiatan.

±SD x NT = {NT-(SDxNT)} > NT < {NT + (SDxNT)} Standar Deviasi = {(Y Realisasi-Y Rencana)/Y Rencana} x 100% SD = Standar Deviasi NT = Nilai Tengah/Rata-rata (mean)

III - 7

Langkah VI:

Penentuan Biaya Rata-Rata Per-output Kegiatan

Selanjutnya penentuan biaya rata-rata per-output kegiatan dilakukan dengan membagi

nilai total belanja untuk jenis kegiatan

terhadap total output yang dihasilkan.

Biaya Rata-rata = Total Biaya / Total Output Sebagai misal, suatu kegiatan pelatihan diikuti oleh 30 orang selama 2 hari dengan total biaya sebesar Rp.75.000.000,-; maka biaya rata-rata untuk melaksanakan kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp. 1.250.000,-/orang/hari. Hal yang sama juga dapat dilakukan untuk jenis kegiatan-kegiatan lain seperti biaya rata-rata per m

2

pembangunan

gedung sekolah, puskesmas dan sebagainya. Biaya rata-rata per kasus jenis kegiatan pengawasan, dan sebagainya.

3.2.

POLA PIKIR PENYUSUNAN ASB

Sebagaimana yang sudah disinggung di atas, pada dasarnya penyusunan ASB lebih difokuskan pada upaya untuk mencari kebutuhan sumberdaya fisik dari setiap kelompok belanja daerah. Sacara garis besar, pola pikir penyusunan ASB Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diringkas dalam tabel berikut:

III - 8

Tabel 3.1. Pola Pikir Penyusunan ASB P EN D E K A T A N D A N

DATA DASAR

• •

•

• • •

•

•

Permendagri No. 13 Tahun 2006; Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2012; Standar Harga; Perda P3KD; Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (AKIP); Perda Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah; Daftar Aset.

LANGKAH-

METODOLOGI

•

•

• • •

•

OUPUT

LANGKAH

1.

Metode ABC (Activity Based Costing) ; Zero Based Budgeting ; Performance Based Budgeting ; Analisis Statistik; Kuesioner; Metode Focussed Group Disscussion atau Kelompok Diskusi Terfokus; Metode Least Square.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

Identifikasi kegiatankegiatan yang dilaksanakan; Klasifikasi kegiatan2 sejenis berdasarkan jenis kegiatannya dengan melihat pada spesifikasi output dan proses penyediaan barang dan jasa; Identifikasi aktivitas setiap kegiatan; Berdasarkan aktivitas tersebut diuraikan dengan kebutuhan belanjanya Kalikan volume fisik dengan standar harga untuk memperoleh nilai anggaran per item belanja; Penentuan range nilai (minimal – maksimal) ASB per jenis kegiatan; Hitung biaya rata-rata per output kegiatan.

ANALISIS STANDAR BELANJA

Dokumen Analisis Standar Belanja Langsung Kegiatan yang memuat informasi mengenai: 1. Pengertian masingmasing ASB; 2. Proporsi Aktifitas masingmasing ASB; 3. Proporsi Objek Belanja per Aktivitas; 4. Total Biaya Rerata (minmax);

III - 9

LAMPIRAN ASB I ASB BAGI DINAS, BADAN, KANTOR, SEKRETARIAT, INPEKTORAT DAN RUMAH SAKIT

LAMPIRAN ASB I ASB BAGI DINAS, BADAN, KANTOR, SEKRETARIAT, INPEKTORAT DAN RUMAH SAKIT


ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KABUPATENKUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 1.1. ASB BAGI DINAS, BADAN, KANTOR, SEKRETARIAT, INSPEKTORAT DAN RS

ASB I-01 PENYUSUNAN DOKUMEN RUTIN UNTUK SKPD (RENSTRA SKPD RKA/DPA SKPD LAPORAN KEUANGAN SKPD, LAPORAN CAPAIAN KINERJA) Definisi Penyusunan dokumen internal SKPD adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen seperti Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, DPA SKPD, LAKIP dan Laporan Keuangan yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam sebagai penyelenggara pemerintahan. Pengendali Belanja Jumlah Tim Penyusun Dokumen dan Lama Waktu Penyusunan (OB) Rumusan ASB

Y = Rp. 14.432.500,- + ( Rp. 588.500,- X ) + Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dimana : Y = Total Belanja X = Jumlah Tim (Pegawai) x Lama Waktu (Bulan) Belanja Tetap = Rp. 14.432.500,Belanja Variabel = Rp. 588.500,-

1

Alokasi Objek Belanja Objek Belanja

BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli JUMLAH Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Nilai Minimal 2% 0% 0% 0% 0% 0%

Nilai Rerata 23 % 23% 77 % 8% 12% 5% 17% 35%

Nilai Maksimal 33% 10% 15% 15% 24% 54%

100% Seijin TAPD

2

ASB I-02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA BANGUNAN GEDUNG KANTOR YANG BERSIF BER SIFAT AT RINGAN RINGAN Definisi Pemeliharaan Rutin/Berkala pada Bangunan Gedung Kantor yang bersifat ringan adalah kegiatan yang yang dilakukan dilakukan oleh satuan satuan kerja perangkat perangkat daerah daerah dalam rangka mempertahankan nilai ekonomis dari bangunan tersebut. Pengendali Belanja Luasan Bangunan Yang Dipelihara (m2) Rumusan ASB

Y = Rp. Rp. 2.976. 2.976.250,250,- + ( Rp. Rp. 183. 183.364,364,- X ) Dimana : Y = Total Belanja X = Luasan L uasan Bangunan Yang Dipelihara (m2) Belanja Tetap = Rp. 2.976.250,Belanja Variabel = Rp. 183.364,-


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Material Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan JUMLAH

Nilai Minimal 0% 0% 2% 0% 0%

Nilai Rerata 9% 9% 91% 2% 50% 37% 2% 100%

Nilai Maksimal 14% 14% 65% 44% 13%

3

ASB I-03 ADMINISTRASI KEGIATAN REHABILITASI BANGUNAN YANG BERSIFAT SEDANG DAN BERAT Definisi Administrasi Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang bersifat sedang dan berat adalah adalah kegiatan kegiatan yang bersifat bersifat administra administrasi si atau atau penunj penunjang ang dalam rangka rangka menghadirkan belanja modal modal yang berupa berupa rehabilitasi fisik yang digunakan digunakan oleh satuan kerja perangkat perangkat daerah daerah dalam memberikan pelayanan kepada kepada masyarakat. Pengendali Belanja Nilai Belanja Modal (Rehabilitasi) Rumusan ASB

Y = Rp. 71.676.700,- + ( 0,004 X ) + Nilai Belanja Modal Modal (Rehabilitasi) Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Nilai Belanja Modal (Rp) = Rp. 71.676.700,= 0,004

4


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah JUMLAH Belanja Jasa Kantor Belanja Modal

Nilai Minimal 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.8%

Nilai Rerata 6% 6% 94% 2% 3% 1% 5%

Nilai Maksimal 7% 3% 23% 100% 10%

100%

Keterangan : Kebijakan akuntansi diatas 20 Juta untuk banguan gedung jalan & • jaringan diletakan di Belanja Modal Kebijakan akuntansi dibawah 20 Juta untuk banguan gedung jalan & • jaringan maka diletakan di Belanja Barang dan Jasa

5

ASB I-04 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Definisi Kegiatan ini dimaksudkan memelihara kendaraan dinas baik operasional maupun jabatan yang berbentuk roda 4 dan roda 2 dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas keseharian kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Pengendali Belanja Jumlah Kendaraan Roda 4 Jumlah Kendaraan Roda 2

Rumusan ASB

Y = ( Rp. 15.000.000,- X1 ) + ( Rp. 2.000.000,- X2 ) Dimana : Y X1 X2 Belanja Variabel 1 Belanja Variabel 2

= Total Belanja = Jumlah Kendaraan Roda 4 = Jumlah Kendaraan Roda 2 = Rp. 15.000.000,= Rp. 2.000.000,-

Alokasi Objek Belanja Objek Belanja BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor JUMLAH

Nilai Minimal 0.0% 0.0%

Nilai Rerata 2% 2% 98% 98%

Nilai Maksimal 4% 100%

100%

6

ASB I-05 ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN BAHAN PAKAIAN Definisi Administrasi Kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja bahan pakaian yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengendali Belanja Nilai Belanja Bahan Pakaian Rumusan ASB

Y = Rp. 443.100,- + ( 0,050 X ) + Nilai Belanja Pakaian Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel Alokasi Objek Belanja Objek Belanja

= Total Belanja = Nilai Belanja Pakaian = Rp. 443.100,= 0,050

BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah JUMLAH Belanja Pakaian

Nilai Minimal

Nilai Maksimal

0% 0%

Nilai Rerata 45% 45% 55% 6% 17%

0% 0%

14% 18%

20% 35%

6%

50% 9% 35%

100%

7

ASB I-06 APRESIASI ATAU PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN KEPADA PERSONAL Definisi Apresiasi atau penghargaan atas kinerja personal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu satuan kerja perangkat daerah untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah menunjukkan kinerja atau prestasi. Pihak-pihak yang diberi penghargaan kinerja bisa merupakan pegawai ataupun masyarakat umum. Pengendali Belanja Jumlah Yang Menerima Penghargaan atau yang Berprestasi Rumusan ASB

Y = Rp. 163.532.200,- + ( Rp. 73.300,- X ) + Belanja Perjalanan Dinas Dimana Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Jumlah Penerima Penghargaan atau Apresiasi = Rp. 163.532.200,= Rp. 73.300,-

8


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Material Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Belanja Penghargaan/Hadiah Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli JUMLAH Belanja Perjalanan Dinas

Nilai Minimal 1%

Nilai Rerata 5% 5%

Nilai maksimal 9%

95% 0% 0% 0%

4% 2% 19%

12% 3% 36%

0%

8%

21%

1%

1%

2%

0%

10%

29%

0%

5%

16%

0%

36%

47%

0%

10%

28%

100% Seijin TAPD

9

ASB I-07 APRESIASI ATAU PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN KEPADA LEMBAGA Definisi Apresiasi atau penghargaan atas kinerja lembaga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu satuan kerja perangkat daerah untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah menunjukkan kinerja atau prestasi. Pihak-pihak yang diberi penghargaan kinerja bisa merupakan lembaga-lembaga yang ada dalam lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengendali Belanja Jumlah Lembaga Yang Menerima Penghargaan atau yang Berprestasi Rumusan ASB

Y = Rp. 155.863.700,- + ( Rp. 519.500,- X ) + Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dimana Y X Apresiasi Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Jumlah Lembaga Penerima Penghargaan atau = Rp. 155.863.700,= Rp. 519.500,-

10


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Penghargaan/Hadiah Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli JUMLAH Belanja Perjalanan Dinas

Nilai Minimal

Nilai Rerata

Nilai Maksimal

0%

7% 7% 93%

12%

0% 0% 0%

2% 32% 2%

5% 62% 4%

0%

3%

5%

5%

38%

42%

0%

16%

33%

100% Seijin TAPD

11

ASB I-08 ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN BAHAN MATERIAL Definisi Administrasi Kegiatan Pengadaan Bahan Material adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja bahan material yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengendali Belanja Nilai Belanja Bahan Material Rumusan ASB

Y = Rp. 40.000.000,- + ( 0,013 X ) + Nilai Belanja Bahan Material + Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dimana Y X

Belanja Tetap Belanja Variabel Alokasi Objek Belanja Objek Belanja

= Total Belanja = Nilai Belanja Pengadaan Bahan Material (Belanja Bahan Material/Belanja Jasa Pihak Ketiga/Belanja Cetak dan Penggandaan) = Rp. 40.000.000,= 0,013

BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman JUMLAH Belanja Bahan Material Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Nilai Rerata 64% 64% 36% 14% 15% 15% 11% 100%

Nilai Maksimal 77% 18% 19% 25% 16%

12

ASB I-09 ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT Definisi Administrasi Kegiatan Pengadaan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja barang yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ruang lingkup ASB ini ada administrasi dalam pengadaan belanja barang yang akan diserahkan secara langsung kepada masyarakat ketika proses kegiatan tersebut berjalan. Pengendali Belanja Nilai Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rumusan ASB

Y = Rp. 15.000.000,- + ((0,017 X) + Nilai Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat) + Belanja Perjalanan Dinas Dimana Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Nilai Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat = Rp. 15.000.000,= 0,017

13


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman JUMLAH Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Perjalanan Dinas

Nilai Minimal 0% 0% 1% 1%

Nilai Rerata 85% 85% 15% 6% 4% 5% 100%

Nilai Maksimal 100% 17% 8% 8%

14

ASB I-10 ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK (BELANJA MODAL) Definisi Administrasi Kegiatan Pembangunan Fisik adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja modal berbentuk fisik bangunan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah. Pengendali Belanja Nilai Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Rumusan ASB

Y = Rp. 56.219.000,- + ( 0,002 X ) + X + Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total belanja = Nilai Belanja Modal = Rp. 56.219.000,= 0,002


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah JUMLAH Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Nilai Minimal 19% 0% 6% 0% 0% 9%

Nilai Rerata 40.1% 40.1% 59.9% 0.9% 7.9% 8.4% 4.1% 38.6%

Nilai Maksimal 61% 2% 10% 17% 14% 68%

100% Seijin TAPD

15

ASB I-11 ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN TANAH (BELANJA MODAL) Definisi Administrasi Kegiatan Pengadaan Tanah Fisik adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja modal berbentuk tanah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penyelenggara pemerintahan di Daerah. Pengendali Belanja Nilai Belanja Modal Pengadaan Tanah Rumusan ASB

Y = Rp. 57.492.600,- + ( 0,059 X ) + Belanja Modal Pengadaan Tanah Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Nilai Belanja Modal Pengadaan Tanah = Rp. 57.492.600,= 0,059


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah JUMLAH Belanja Modal

Nilai Minimal 0% 0% 0% 0% 0% 6%

Nilai Rerata 19% 19% 81% 1% 34% 2% 4% 40%

Nilai Maksimal 38% 3% 87% 4% 9% 74%

100%

16

ASB I-12 ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BELANJA BARANG (BELANJA MODAL) Definisi Administrasi Kegiatan Pengadaan Belanja Barang adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja modal berbentuk barang atau peralatan dan perlengkapan kantor dan bukan berbentuk bangunan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas kesehariannya. Pengendali Belanja Nilai Belanja Modal Rumusan ASB

Y = Rp. 58.389.900,- + ( 0,002 X ) + X + Belanja Perjalanan Dina Dimana Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Nilai Belanja Modal = Rp. 58.389.900,= 0,002

17


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Material Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/P arkir Belanja Makanan dan Minuman JUMLAH Belanja Perjalanan Dinas

Nilai Minimal

Nilai Rerata

Nilai Maksimal

0%

4% 4% 96%

8%

0% 0% 0%

4% 82% 1%

20% 100% 3%

0%

6%

15%

0%

3%

11%

100% Seijin TAPD

18

ASB I-13 ADMINISTRASI KEGIATAN YANG BERSIFAT PERENCANAAN Definisi Administrasi Kegiatan Yang bersifat perencanaan adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai langkah awal dalam proses pembangunan secara fisik, jadi merupakan bagian dari keseluruhan proses pengadaan konstruksi. Pengendali Belanja Nilai Belanja Penyusunan Perencanaan (Belanja Modal) Rumusan ASB

Y = Rp. 16.315.800,- + ( 0,013 X ) + X + Belanja Perjalanan Dinas Dimana : Y X Modal) Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Nilai Belanja Penyusunan Perencanaan (Belanja = Rp. 16.315.800,= 0,013


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman JUMLAH Belanja Perjalanan Dinas

Nilai Minimal

Nilai Rerata 67% 67% 33%

Nilai Maksimal

0%

15%

44%

0%

16%

32%

22%

100%

100% Seijin TAPD

19

ASB I-14 BIMBINGAN TEKNIS / PELATIHAN TEKNIS MASYARAKAT Definisi Bimbingan teknis /Pelatihan Teknis pada masyarakat adalah menyelenggarakan dan memberikan pelatihan secara teknis pada masyarakat dalam rangka memberikan keahlian bidang tertentu dan dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sesuai TUPOKSI. Pelaksanaan 2 (dua) hari sampai dengan 5 (lima) hari. Pengendali Belanja Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (OH)

Rumusan ASB

Y = Rp. 58.093.650,- + ( Rp. 116.200,- X ) + Belanja Sewa Gedung + *) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah + Tambahan Objek Belanja Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (OH) = Rp. 58.093.650,= Rp. 116.200,-

20


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli JUMLAH Belanja Sewa Gedung Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tambahan Objek Belanja

Nilai Minimal 1% 0% 14% 0% 3% 0%

Nilai Rerata 8% 8% 92% 13% 41% 3% 15% 20%

Nilai Maksimal 16% 28% 68% 5% 28% 41%

100% Seijin TAPD Seijin TAPD Seijin TAPD Seijin TAPD

*)

Keterangan : Tambahan Objek Belanja disesuaikan dengan jenis pelatihan yang akan diberikan kepada masyarakat (dapat berupa Belanja Bahan Material, Barang Yang akan diserahkan kepada masyarakat, Transportasi dan Akomodasi bagi Peserta, Penghargaan bagi Peserta)

21

ASB I-15 BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI Definisi Bimbingan atau Pelatihan Teknis bagi Pegawai adalah merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/ pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju. Pelaksanaan 2 (dua) hari sampai dengan 5 (lima) hari. Pengendali Belanja Jumlah Peserta dan Lama Waktu Pelaksanaan Pelatihan (OH) Rumusan ASB

Y = 91.373.990,- + ( Rp. 630.200,- X ) + Belanja Sewa Gedung + Belanja Sewa Peralatan dan Perlengakapan Kantor + Belanja Perjalanan Dinas Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Jumlah Peserta dan Lama Waktu (OH) = Rp. 91.373.990,= Rp. 630.200,-

22


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli JUMLAH Belanja Sewa Gedung Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Perjalanan Dinas

Nilai Minimal

Nilai Rerata

Nilai Maksimal

0%

20% 20% 80%

100%

0%

5%

28%

0% 0%

7% 6%

55% 9%

0%

17%

37%

2%

45%

56%

100% Seijin TAPD Seijin TAPD Seijin TAPD

23

ASB I-16 FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI LINGKUP DAERAH Definisi Forum komunikasi atau koordinasi lingkup daerah adalah merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

Pengendali Belanja Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Lama Waktu Pelaksanaan Rapat Koordinasi (OH) Rumusan ASB

Y = Rp. 33.999.700,- + ( Rp. 337.950,- X ) + Belanja Sewa Gedung + Belanja Perjalanan Dinas Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Lama Waktu Pelaksanaan Rapat Koordinasi (OH) = Rp. 33.999.700,= Rp. 337.950,-

24


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli JUMLAH Belanja Sewa Gedung Belanja Perjalanan Dinas

Nilai Minimal 0%

Nilai Rerata 13% 13%

Nilai Maksimal 28%

87% 0%

7%

21%

0% 0%

34% 3%

81% 8%

0%

16%

47%

0%

27%

67%

100% Seijin TAPD Seijin TAPD

25

ASB I-17 FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI INTERN SKPD Definisi Forum komunikasi atau koordinasi internal SKPD adalah merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dalam SKPD itu sendiri yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Pengendali Belanja Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Lama Waktu Pelaksanaan Rapat Koordinasi (OH) Rumusan ASB

Y = Rp. 82.533.120,- + ( Rp. 108.200,- X ) + Belanja Sewa Gedung + Belanja Sewa Perlengkapan + Belanja Perjalanan Dinas Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Lama Waktu Pelaksanaan Rapat Koordinasi (OH) = Rp. 82.533.120,= Rp. 108.200,-

26


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli JUMLAH Belanja Sewa Gedung Belanja Sewa Perlengkapan Belanja Perjalanan Dinas

Nilai Minimal

Nilai maksimal

0% 4% 0%

Nilai Rerata 15% 15% 85% 8% 34% 3%

0%

19%

41%

0%

20%

45%

0%

33% 18% 65% 9%


27

ASB I-18 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN INTERN SKPD Definisi Monitoring/evaluasi dan pelaporan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Objek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi baik yang bersifat abstrak ataupun berwujud fisik. Monitoring/evaluasi dan pelaporan dan evaluasi tersebut dalam ruang lingkup satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan dan tidak melibatkan instansi lainnya. Pengendali Belanja Jumlah Objek atau Lokasi Yang Diamati Jumlah Tim dan Lama Waktu Pengamatan (OB) Rumusan ASB

Y = Rp. 67.280.950,- + ( Rp. 100.100,- X1 ) + ( Rp. 1.190.950,- X2) Dimana : Y X1 X2 Belanja Tetap Belanja Variabel 1 Belanja Variabel 2

= Total Belanja = Jumlah Tim dan Lama Waktu Pengamatan (OB) = Jumlah Lokasi = Rp. 67.280.950,= Rp. 100.100,= Rp. 1.190.950,-

28


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Nilai Minimal

Nilai Rerata

Nilai Maksimal

0%

7% 7% 93%

13%

0% 0%

1% 2%

2% 4%

0%

4%

12%

0%

68%

100%

2%

19%

37%

100%

29

ASB I-19 MONITORING/PENGAWASAN/PENGENDALIAN/PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN ANTAR SKPD DI LINGKUP DAERAH Definisi Monitoring/pengawasan/pengendalian dan pemantauan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Objek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi baik yang bersifat abstrak ataupun berwujud fisik. Monitoring/pengawasan/pengendalian dan pemantauan tersebut dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan melibatkan instansi lainnya. Pengendali Belanja Jumlah Objek atau Lokasi Yang Diamati Jumlah Tim dan Lama Waktu Pengamatan (OB) Rumusan ASB

Y = Rp. 9.111.600,- + ( Rp. 1.248.900,- X1 ) + ( Rp. 19.970.100,- X2) + Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dimana : Y X1 X2 Belanja Tetap Belanja Variabel 1 Belanja Variabel 2

= Total Belanja = Jumlah Tim dan Lama Waktu Pengamatan (OB) = Jumlah Lokasi Yang Diamati = Rp. 9.111.600,= Rp. 1.248.900,= Rp. 19.970.100,-

30


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah JUMLAH Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Nilai Minimal

Nilai Rerata

Nilai Maksimal

0%

15% 15% 85%

47%

0% 0%

2% 1%

8% 4%

0%

4%

11%

0%

78%

100%

100% Seijin TAPD

31

ASB I-20 PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH Definisi Penyusunan dokumen berbentuk Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan usulan dari masing-masing SKPD berdasarkan kebutuhan dari Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen dengan melalui kajian dan analisa. Hasil dari kegiatan ini dapat digunakan oleh SKPD dalam pelaksanaan sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Pengendali Belanja Jumlah Tim Penyusunan Dokumen dan Lama Waktu Penyusunan Dokumen (OB) Rumusan ASB

Y = Rp. 97.706.500,- + ( Rp. 786.400,- X ) + Belanja Perjalanan Dinas

Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Jumlah Tim dan Lama Waktu Penyusunan (OB) = Rp. 97.706.500,= Rp. 786.400,-

32


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli JUMLAH Belanja Perjalanan Dinas

Nilai Minimal 13% 0% 1% 0% 0% 1%

Nilai Rerata 26% 26% 74% 6% 12% 11% 10% 35%

Nilai Maksimal 33% 9% 72% 28% 17% 56%

100% Seijin TAPD

33

ASB I-21 PENYUSUNAN DOKUMEN Definisi Penyusunan dokumen dalam ASB ini adalah berdasarkan usulan dari masing-masing SKPD berdasarkan kebutuhan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen dengan melalui kajian dan analisa. Hasil dari kegiatan ini dapat digunakan oleh SKPD dalam pelaksanaan sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Pengendali Belanja Jumlah Tim Penyusunan Dokumen dan Lama Waktu Penyusunan Dokumen (OB)

Rumusan ASB

Y = Rp. 85.724.200,- + ( Rp. 426.200,- X ) + Belanja Perjalanan Dinas Dimana : Y X Penyusunan (OB) Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Jumlah Tim

Penyusun

dan

Lama

Waktu

= Rp. 85.724.200,= Rp. 426.200,-

34

Objek Belanja BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JAS Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli JUMLAH Belanja Perjalanan Dinas

Nilai Minimal 2% 0% 0% 0% 0% 9%

Nilai Rerata 33.7% 33.7% 66.3% 3.6% 24.4% 8.3% 6.1% 23.9%

Nilai Maksimal 50.1% 12% 51% 20% 12% 39%

100.0% Seijin TAPD

35

ASB I-22 SOSIALISASI ATAU PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT Definisi Kegiatan Penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberdayakan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui proses pembelajaran atau transfer pengetahuan, keahlian, pemahaman, tujuan, tindakan dan kepercayaan. (Extension may be defined as the science of making people innovative for sustainable improvement in their quality of live, Ray, 1998). Kegiatan sosialisasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman atau transfer pengetahuan tentang satu atau beberapa topik secara langsung kepada kelompok atau masyarakat.

Pengendali Belanja Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (OH) Rumusan ASB

Y = Rp. 2.483.400,- + ( Rp. 499.950,- X ) + Belanja Sewa Gedung + Belanja Sewa Perlengkapan + Belanja Perjalanan Dinas Dimana : Y X Jumlah Hari (OH) Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Jumlah Peserta

Sosialisasi/Penyuluhan

dan

= Rp. 2.483.400,= Rp. 499.950,-

36


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Material Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli JUMLAH Belanja Sewa Gedung Belanja Sewa Perlengkapan Belanja Perjalanan Dinas

Nilai Minimal 4% 0% 0% 0% 0% 0% 4%

Nilai Rerata 21% 21% 79% 10% 9% 11% 7% 17% 25%

Nilai Maksimal 41% 44% 22% 68% 12% 39% 50%


37

ASB I-23 SOSIALISASI KEPADA PEGAWAI Definisi Kegiatan Penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberdayakan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui proses pembelajaran atau transfer pengetahuan, keahlian, pemahaman, tujuan, tindakan dan kepercayaan. (Extension may be defined as the science of making people innovative for sustainable improvement in their quality of live, Ray, 1998). Kegiatan sosialisasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman atau transfer pengetahuan tentang satu atau beberapa topik secara langsung kepada pegawai dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.


Y = Rp. 140.254.900,- + ( Rp. 181.700,- X ) + Belanja Perjalanan Dinas Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Jumlah Peserta Sosialisasi dan Jumlah Hari (OH) = Rp. 140.254.900,= Rp. 181.700,-

38


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Makanan dan Minuman Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli JUMLAH Belanja Perjalanan Dinas

Nilai Minimal 0% 3% 2% 2% 2% 7% 1%

Nilai Rerata 19% 19% 81% 15% 5% 12% 5% 17% 17% 100% Seijin TAPD

Nilai Maksimal 36% 27% 25% 22% 10% 27% 41%

39

ASB I-24 KEGIATAN YANG BERSIFAT PERLOMBAAN Definisi Kegiatan ini merupakan perlombaan yang dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan kriteria umum yang biasa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan golongan. Pengendali Belanja Jenis/Kategori Perlombaan Jumlah Peserta Lomba Rumusan ASB

Y = Rp. 80.617.100,- + ( Rp. 254.200,- X1 ) + ( Rp. 4.166.100,- X2) + Belanja Sewa Gedung + Belanja Sewa Mobilitas + Belanja Sewa Perlengkapan + Belanja Pakaian + Belanja Perjalanan Luar Daerah + Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat + Belanja Penghargaan (Hadiah) Dimana : Y X1 X2 Belanja Tetap Belanja Variabel 1 Belanja Variabel 2

= Total Belanja = Jenis atau Kategori Perlombaan = Jumlah Peserta Lomba = Rp. 80.617.100,= Rp. 254.200,= Rp. 4.166.100,-

40

Alokasi objek Belanja Objek Belanja

BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Material Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli JUMLAH Belanja Sewa Gedung Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Perlengkapan Belanja Pakaian Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat Belanja Penghargaan/Hadiah

Nilai Minimal

Nilai Maksimal

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nilai Rerata 6% 6% 94% 39% 1% 19% 1% 18% 4%

0%

9%

5%

0%

20% 60% 4% 92% 1% 100% 9%

100% Seijin TAPD Seijin TAPD Seijin TAPD Seijin TAPD Seijin TAPD Seijin TAPD Seijin TAPD

41

ASB I-25 KEGIATAN YANG BERSIFAT FESTIVAL ATAU PAMERAN Definisi Mengikuti pameran adalah kegiatan satuan kerja perangkat daerah untuk berpartisipasi dalam menampilkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir.

Pengendali Belanja Jumlah Stand Jumlah Tim dan Hari Pameran (OH)

Rumusan ASB

Y = Rp. 39.121.900,- + ( Rp. 21.918.400,- X1 ) + ( Rp. 29.200,- X2) + Belanja Perjalanan Dinas Dimana : Y

= Total belanja

X1

= Jumlah Stand

X2

= Jumlah Hari Pameran

Belanja Tetap

= Rp. 39.121.900,-

Belanja Variabel 1

= Rp. 21.918.400,-

Belanja Variabel 2

= Rp. 29.200,-

42


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Material Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makanan dan Minuman Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Lainnya Belanja Penghargaan/Hadiah Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli JUMLAH Belanja Perjalanan Dinas

Nilai Minimal

Nilai maksimal

0% 0% 0% 0% 0%

Nilai Rerata 5% 5% 95% 8% 4% 34% 1% 6%

1% 0%

3% 12%

4% 26%

0% 0%

7% 5%

20% 10%

0% 1%

11% 3%

23% 5%

2%

7% 20% 10% 73% 3% 13%

100% Seijin TAPD

43

ASB I-26 ADMINISTRASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ATAU PENYUSUNAN APLIKASI Definisi Kegiatan Administrasi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah kegiatan dalam rangka menhadirkan sistem bersifat software yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam melancarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pengendali Belanja Nilai Belanja Penyusunan sistem Informasi Rumusan ASB

Y = Rp. 60.356.700,- + ( 0,003 X ) + X + Belanja Perjalanan Dinas Dimana : Y X

Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Nilai Belanja Penyusunan Sistem Informasi/Aplikasi ( Belanja Honorarium Non PNS/Belanja Jasa Pihak Ketiga) = Rp. 60.356.700,= 0.003

44


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman JUMLAH Belanja Perjalanan Dinas


Nilai Nilai Rerata Maksimal 40% 40% 100% 60% 20% 19% 15% 36% 25% 46% 100% Seijin TAPD

Keterangan : Yang dapat menggunakan ASB ini adalah kegiatan yang Nilai Belanja Penyusunan Sistem Informasi/Aplikasi (Belanja Honorarium Non PNS/Belanja Jasa Pihak Ketiga) diatas 50 juta

45

ASB I-27 ADMINISTRASI PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI ATAU APLIKASI Definisi Kegiatan ini dimaksudkan memelihara sistem informasi atau aplikasi yang telah ada agar selalu ter up-date sesuai dengan kondisi terkini. Hal ini dilakukan agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas keseharian kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Pengendali Belanja Nilai Belanja Pemeliharaan Sistem Rumusan ASB

Y = Rp. 45.281.400,- + ( 0,297,- X ) + Belanja Pemeliharaan Sistem Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Nilai Belanja Pemeliharaan Sistem = Rp. 45.281.400,= 0,297


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas JUMLAH Belanja Pemeliharaan Sistem


Nilai Rerata 30% 30% 70% 8% 7% 15% 40% 100%

Nilai maksimal 37% 14% 16% 29% 50%

46

ASB I-28 PEMELIHARAAN WEB DESIGN (PENAMBAHAN ATAU UPDATE HALAMAN WEB) Definisi Kegiatan ini dimaksudkan memelihara laman web yang telah dimiliki oleh SKPD agar selalu ter up-date sesuai dengan kondisi terkini. Hal ini dilakukan agar masyarakt dapat mengetahui informasi terbaru dari SKPD pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengendali Belanja Jumlah Tim Pemeliharaan dan Lama Waktu (OB) Rumusan ASB

Y = Rp. 17.734.900,- + ( Rp. 750.100,- X ) Dimana : Y X (OB) Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Jumlah Tim Pemeliharaan Web dan Lama Waktu = Rp. 17.734.900,= Rp. 750.100,-


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli JUMLAH

Nilai Minimal 8% 0% 6% 0% 0% 6%

Nilai Rerata 38% 38% 62% 2% 23% 13% 3% 21%

Nilai Maksimal 57% 7% 41% 56% 6% 36%

100%

47

ASB I-29 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT Definisi Penyelenggaraan operasional kesehatan bangi masyarakat adalah kegiatan untuk menangani berbagai masalah kesehatan baik bayi, ibu hamil, keluarga ataupun masyarakat. Aktivitas ini bukanlah bertujuan untuk menangani atau mengobati penyakit tertentu yang diderita oleh orangorang namun hanya untuk memberikan bantuan jasa/pelayanan secara kewenangan satuan kerja perangkat daerah. Pengendali Belanja Jumlah Masyarakat Yang Dilayani Rumusan ASB

Y = Rp. 170.945.600,- + ( Rp. 57.800,- X ) + Belanja Sewa Sarana Mobilitas Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Jumlah Masyarakat Yang Dilayani = Rp. 170.945.600,= Rp. 57.800,-

48


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Material Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli JUMLAH Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Nilai Minimal

Nilai Maksimal

0% 0% 0% 0% 1%

Nilai Rerata 1% 1% 99% 7% 58% 9% 1% 2%

1% 2%

3% 16%

5% 30%

0%

3%

9%

0%

3% 23% 70% 18% 5% 3%

100%

49

ASB I-30 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT (OPERASIONAL PUSKESMAS) Definisi Penyelenggaraan operasional kesehatan bagi masyarakat (Operasional Puskesmas) adalah merupakan kegiatan operasional sehari-hari bagi puskesmas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat dalam bidang kesehatan. Pengendali Belanja Jumlah Masyarakat Yang Dilayani Rumusan ASB

Y = Rp. 905.709.200,- + ( Rp. 9.250,- X ) + Belanja Honorarium Non PNS


= Total Belanja = Jumlah Masyarakat Yang Dilayani = Rp. 905.709.200,= Rp. 9.250,-

50


Belanja Honorarium PNS Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Material Belanja Jasa Kantor Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Pemeliharaan Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Lainnya Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Belanja Modal JUMLAH Belanja Honorarium Non PNS


Nilai Rerata 2.1% 12% 3.4% 21% 4.9%

Nilai Maksimal 3% 16% 6% 31% 8%

0% 0%

1.9% 0.4%

4% 1%

0%

0.8%

1%

4% 2% 1%

8% 3.4% 3.7%

12% 5% 6%

18%

28.1%

38%

1%

1.4%

2%

1% 0%

2.8% 0.7%

5% 1%

2%

3.8%

6%

0%

1.7% 100% Seijin TAPD

4%

51

ASB I-31 REHABILITASI LAHAN PERTANIAN Definisi Rehabilitasi lahan untuk tanaman memuliki pengertian kegiatan untuk merehab lahan yang telah digunakan untuk tanaman. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberdayakan lahan yang telah digunakan sebelumnya bukan pada jenis tanaman tertentu. Pengendali Belanja Jumlah Luasan Lahan (Ha) yang akan direhabilitasi Rumusan ASB

Y = Rp. 276.331.600,- + ( Rp. 6.481.500,- X ) Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Luas Lahan Yang Akan Di Rehabilitasi (Hektar) = Rp. 276.331.600,= Rp. 6.481.500,-


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Material Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah JUMLAH Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Nilai Minimal 1% 0% 0% 0% 0% 5%

Nilai Rerata 1% 1% 99% 3% 2% 86% 1% 7%

Nilai Maksimal 2% 8% 4% 100% 1% 11%

100% Seijin TAPD

52

ASB I-32 ADMINISTRASI PENYEBARLUASAN INFORMASI ATAU PUBLIKASI ATAU PROMOSI Definisi Kegiatan Promosi / publikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan layanan berupa promosi atau publikasi kepada masyarakat secara luas, dimana masyarakat bukan hanya dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tetapi secara luas pada umumnya melingkupi seluruh masyarakat indonesia. Pengendali Belanja Nilai Belanja Publikasi Rumusan ASB

Y = Rp. 58.994.300,- + ( 0,002 X ) + X + Belanja Perjalanan Dinas + Belanja Penghargaan Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Nilai Belanja Publikasi = Rp. 58.994.300,= 0,002


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Uang Lembur Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Makanan dan Minuman JUMLAH Belanja Perjalanan Dinas Belanja Penghargaan


Nilai Nilai Rerata maksimal 49% 49% 99% 51% 20% 39% 22% 35% 9% 34% 100% Seijin TAPD Seijin TAPD

53

ASB I-33 PEMBUKAAN LAHAN BARU UNTUK TANAMAN Definisi Pembukaan lahan baru untuk tanaman memiliki pengertian kegiatan untuk membuka lahan yang akan digunakan untuk tanaman. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberdayakan lahan yang belum bermanfaat menjadi lebih bermanfaat untuk di tanami. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan sampai dengan selesainya proses tanam dan pengawasannya serta diterbitkannya pertanggungjawaban laporan hasil kegiatan. Pengendali Belanja Jumlah Luasan Lahan (Ha) Rumusan ASB

Y

: Rp. 93.571.200,- + (Rp. 3.772.550,- x jumlah luasan lahan) + Belanja Jasa Kantor + Belanja Perjalanan Dinas


= Total Belanja = Jumlah Luasan Lahan (Ha) = Rp. 93.571.200,= Rp. 3.772.550,-

54


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Material Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Belanja Makan dan Minum JUMLAH Belanja Jasa Kantor Belanja Perjalanan Dinas

Nilai Minimal 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nilai Nilai Rerata Maksimal 3% 3% 4% 97% 93% 6% 1% 100% 1% 2% 1% 2% 1% 2% 100% Seijin TAPD Seijin TAPD

55

ASB I-34 PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI Definisi Penyusunan Peraturan Bupati merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka menyusun peraturan kepala daerah, Aktivitas ini terhitung setelah adanya bahan pembahasan dan mulai dibahasnya bahan sampai menjadi peraturan Bupati. Pengendali Belanja Jumlah Tim dan Lama Waktu Penyusunan (OB) Jumlah Dokumen Yang Diperbanyak (Buku) Rumusan ASB

Y = Rp. 3.899.100,- + ( Rp. 5.366.950,- X1 ) + ( Rp. 458.750,- X2) + Belanja Sewa Gedung Dimana : Y X1 X2 Belanja Tetap Belanja Variabel 1 Belanja Variabel 2

= Total Belanja = Jumlah Tim dan Lama Waktu Penyusunan (OB) = Jumlah Dokumen Yang Diperbanyak (Buku) = Rp. 3.899.100,= Rp. 5.366.950,= Rp. 458.750,-

56


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli JUMLAH Belanja Sewa Gedung

Nilai Minimal

Nilai Maksimal

0% 0% 0%

Nilai Rerata 18.7% 18.7% 81.3% 0.6% 0% 3.6%

0%

3.7%

9%

0%

15.7%

31%

0%

23.4%

47%

0%

34.1%

83%

11%

27% 3% 0% 7%

100% Seijin TAPD

57

LAMPIRAN ASB II

ASB BAGI SKPD KECAMATAN


2.2.

ASB BAGI SKPD KECAMATAN

ASB II-01 PENDAMPINGAN ATAU PEMBINAAN ATAU FASILITASI Definisi Pembinaan/Fasilitasi/Pendampingan berdasarkan jumlah peserta adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap suatu topik tertentu. Pembinaan merupakan upaya untuk memberikan pengarahan atau bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan pada bidang yang dibina. Pembinaan lebih menekankan pada pendekatan yang praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Dengan definisi lain pembinaan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subyek dengan tindakan pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan (Poerwadarminta, 1987). Pengendali Belanja Jumlah Peserta dan Pendampingan (OH)

Jumlah

Hari

Pelaksanaan

Bimbingan

atau

Rumusan ASB

Y = Rp. 15.476.800,- + ( Rp. 74.700,- X ) + Belanja Jasa Kantor Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Bariabel

= Total belanja = Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (OH) = Rp. 15.476.800,= Rp. 74.700,-

58


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Jasa Kantor


Nilai Rerata 45% 45% 55% 3% 9% 12% 30%

Nilai Maksimal 73% 10% 24% 31% 88%

100% Seijin TAPD

59

ASB II-02 ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN FISIK (BELANJA MODAL) Definisi Administrasi Kegiatan Pengadaan Belanja Modal Fisik Kecamatan adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja modal yang berupa fisik yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ruang lingkup kegiatan ini adalah dalam wilayah kerja Kecamatan. Pengendali Belanja Nilai Belanja Pengadaan Konstruksi Rumusan ASB

Y = Rp. 1.478.489,- + ( 0,006 X ) + Belanja Modal Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Nilai Belanja Modal pengadaan Konstruksi = Rp. 1.478.489,= 0,006


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan JUMLAH Belanja Modal

Nilai Minimal 62% 0% 0%

Nilai Rerata 90% 90% 10% 5% 5% 100%

Nilai Maksimal 100% 30% 14%

60

ASB II-03 ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN FISIK (BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT) Definisi Administrasi Kegiatan Pengadaan Fisik adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja modal yang berupa fisik yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ruang lingkup kegiatan ini adalah menyediakaan wujud fisik bangunan yang kemudian secara langsung diserahkan kepada masyarakat. Pengendali Belanja Nilai Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rumusan ASB

Y = Rp. 1.238.300,- + ( 0,016 X ) + Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Dimana : Y X Kepada Masyarakat Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Nilai Belanja Barang Yang Akan Diserahkan = Rp. 1.238.300,= 0,016

61


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah JUMLAH Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

Nilai Minimal

Nilai Maksimal

0% 0%

Nilai Rerata 54% 54% 46% 1% 5%

0%

1%

5%

0%

39%

100%

16%

91% 9% 11%

100%

62

ASB II-04 ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BELANJA BARANG (BELANJA MODAL) Definisi Administrasi Kegiatan Pengadaan Belanja Barang adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja modal berbentuk barang atau peralatan dan perlengkapan kantor dan bukan berbentuk bangunan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas kesehariannya. Pengendali Belanja Nilai Belanja Modal Rumusan ASB

Y = Rp. 1.156.500,- + ( 0,034 X ) + Belanja Modal


= Total Belanja = Nilai Belanja Modal = Rp. 1.156.500,= 0,034


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis

Nilai Minimal 22% 0%

Nilai Rerata 49% 49% 51% 51% 100%

Nilai maksimal 76% 100%

Belanja Modal

63

ASB II-05 ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN BAHAN MATERIAL Definisi Administrasi Kegiatan Pengadaan Bahan Material adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja bahan material yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengendali Belanja Nilai Belanja Bahan Material Rumusan ASB

Y = Rp. 1.366.400,- + ( 0.003 X ) + Belanja Bahan Material Dimana Y X


= Total Belanja = Nilai Belanja Pengadaan Bahan Material (Belanja Bahan Material/Belanja Jasa Pihak Ketiga/Belanja Cetak dan Penggandaan) = Rp. 1366.400 = 0,003


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS JUMLAH Belanja Bahan Material

Nilai Minimal 0%


Nilai Maksimal 100%

64

ASB II-06 FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI Definisi Forum komunikasi atau koordinasi untuk Kecamatan ini adalah merupakan kegiatan pertemuan dua atau lebih instansi atau lembaga yang dilaksanakan dengan maksud untuk menyamakan atau mensingkronkan berbagai topik yang dibahas. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Pengendali Belanja Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Jumlah Hari Pelaksanaan Rakor (OH) Rumusan ASB

Y = Rp. 4.822.300- + ( Rp. 55.600,- X ) Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (OH) = Rp. 4.822.300,= Rp. 55.600.-


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah JUMLAH

Nilai Minimal

Nilai Rerata

Nilai Maksimal

0%

11%

23%

0% 0% 0% 0%

23% 3% 34% 29%

100% 9% 82% 100%

100%

65

ASB II-07 MONITORING/PENGAWASAN/PENGENDALIAN/PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN KECAMATAN Definisi Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup wilayah kerja Kecamatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau mungkin akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin dalam wilayah kerja Kecamatan. Kunjungan lapangan diperlukan dalam upaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dimaksud harus diikuti dengan adanya kunjungan ke lokasi pelaksanaan kegiatan. Pengendali Belanja Jumlah Tim Pelaksana Monitoring dan Lama Waktu Pelaksanaan Monitoring (OB) Rumusan ASB

Y = Rp. 22.021.800,- + ( Rp. 44.500,- X ) Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Jumlah Tim dan Lama Waktu (OB) = Rp. 22.021.800,= Rp. 44.500,-

66


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah JUMLAH


Nilai Rerata 14% 14% 86% 0% 1% 3% 82%

Nilai Maksimal 22% 2% 1% 7% 100%

100%

67

ASB II-08 PENYUSUNAN DOKUMEN Definisi Penyusunan dokumen adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen dengan melalui kajian dan analisa. Hasil dari kegiatan ini dapat digunakan oleh Kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengendali Belanja Jumlah Tim Penyusunan Dokumen dan Lama Waktu Penyusunan Dokumen (OB) Jumlah Dokumen Yang di perbanyak (Buku) Rumusan ASB

Y = Rp. 1.151.850,- + ( Rp. 260.900,- X1 ) + ( Rp. 6.200,- X2) + Belanja Perjalanan Dinas Dimana : Y X1 Penyusunan (OB) X2 Belanja Tetap Belanja Variabel 1 Belanja Variabel 2

= Total Belanja = Jumlah Tim

Penyusun

dan

Lama

Waktu

= Jumlah Dokumen Yang di perbanyak (Buku) = Rp. 1.151.850,= Rp. 260.900,= Rp. 6.200,-

68


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli JUMLAH Belanja Perjalanan Dinas

Nilai Minimal 3% 0% 0% 0% 0% 0%

Nilai Rerata 40% 40% 60% 7% 3% 38% 9% 3%

Nilai Maksimal 77% 23% 12% 100% 18% 11%

100% Seijin TAPD

69

ASB II-09 BIMBINGAN TEKNIS MASYARAKAT

/

PELATIHAN

TEKNIS

/SOSIALISASI

KEPADA

Definisi Bimbingan teknis /Pelatihan Teknis /Sosialisasi pada masyarakat adalah menyelenggarakan dan memberikan pelatihan/sosialisasi pada masyarakat dalam rangka memberikan keahlian bidang tertentu dan dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sesuai TUPOKSI. Pengendali Belanja Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (OH) Rumusan ASB

Y = Rp. Rp. 69. 69.70 700,0,- + ( Rp. Rp. 229 229.6 .600 00,,- X ) + Bel Belan anja ja Sewa Sewa Gedung Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (OH) = Rp. 69.700,= Rp. 229.600,--

70


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli JUMLAH Belanja Sewa Gedung

Nilai Minimal

Nilai Maksimal

0% 0% 0% 0% 0%

Nilai Rerata 12% 12% 82% 12% 39% 3% 16% 4%

0%

14%

38%

0%

38% 33% 79% 7% 39% 10%

100% Seijin TAPD

71

ASB II-10 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA BANGUNAN GEDUNG KANTOR YANG BERSIFAT RINGAN Definisi Pemeliharaan Rutin/Berkala pada Bangunan Gedung Kantor yang bersifat ringan adalah kegiatan yang yang dilakukan dilakukan oleh satuan satuan kerja perangkat perangkat daerah daerah dalam rangka mempertahankan nilai ekonomis dari bangunan tersebut. Pengendali Belanja Luasan Bangunan Yang Dipelihara (m2) Rumusan ASB

Y = Rp. Rp. 16.17 16.170.70 0.700,0,- + ( Rp. Rp. 39.50 39.500,0,- X ) Dimana : Y = Total Belanja X = Luasan L uasan Bangunan Yang Dipelihara (m2) Belanja Tetap = Rp. 16.170.700,Belanja Variabel = Rp. 39.500,-


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Material Belanja Jasa Kantor JUMLAH

Nilai Minimal

Nilai Rerata

Nilai Maksimal

0%

3%

8%

0% 0%

29% 67% 100%

75% 100%

72

ASB II-11 KEGIATAN YANG BERSIFAT PERLOMBAAN Definisi Kegiatan ini merupakan perlombaan yang dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan kriteria umum yang biasa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan golongan. Pengendali Belanja Jumlah Peserta Lomba Rumusan ASB

Y = Rp. 6.483.500,- + ( Rp. 58.100,- X ) + Belanja Sewa Sarana Mobilitas Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel 1 Alokasi objek Belanja Objek Belanja

= Total Belanja = Jumlah Peserta Lomba = Rp. 6.483.500,= Rp. 58.100,-

BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Penghargaan/Hadiah Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli JUMLAH Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Nilai Minimal

Nilai Maksimal

0% 0% 0% 6% 0%

Nilai Rerata 18% 18% 82% 20% 8% 2% 23% 2%

0% 0%

9% 19%

25% 61%

0%

42% 54% 18% 3% 39% 7%

100% Seijin TAPD

73

ASB II-12 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Definisi Kegiatan ini dimaksudkan memelihara kendaraan dinas baik operasional maupun jabatan yang berbentuk roda 4 dan roda 2 dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas keseharian kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Pengendali Belanja Jumlah Kendaraan Roda 4 Jumlah Kendaraan Roda 2 Rumusan ASB

Y = Rp. 31.323.600,- + ( Rp. 16.638.800,- X1 ) + ( Rp. 1.212.200 X2 ) Dimana : Y X1 X2 Belanja Tetap Belanja Variabel 1 Belanja Variabel 2

= Total Belanja = Jumlah Kendaraan Roda 4 = Jumlah Kendaraan Roda 2 = Rp. 31.323.600,= Rp. 16.638.800,= Rp. 1.212.200,-


BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor JUMLAH

Nilai Minimal

Nilai Rerata

Nilai Maksimal

0%

100%

100%

100%

74

LAMPIRAN ASB II

BAGI SKPD KELURAHAN


2.3.

ASB BAGI SKPD KELURAHAN

ASB III-01 ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN BELANJA MODAL FISIK KELURAHAN Definisi Administrasi Kegiatan Pengadaan Belanja Modal Fisik Kelurahan adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja modal yang berupa fisik yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ruang lingkup kegiatan ini adalah dalam wilayah kerja Kelurahan. Pengendali Belanja Nilai Belanja Modal Pengadaan Kosntruksi (Rp) Rumusan ASB

Y = Rp. 1.213.650,- + ( 0,006 X ) + Belanja Modal Di mana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Nilai Belanja Modal Pengadaan Konstruksi = Rp. 1.213.650,= 0,006


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman JUMLAH Belanja Modal


Nilai Rerata 93% 93% 7% 1% 5% 1% 100%

Nilai Maksimal 100% 6% 18% 7%

75

ASB III-02 ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN FISIK (BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT) Definisi Administrasi Kegiatan Pengadaan Fisik adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja modal yang berupa fisik yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ruang lingkup kegiatan ini adalah menyediakaan wujud fisik bangunan yang kemudian secara langsung diserahkan kepada masyarakat. Pengendali Belanja Nilai Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rumusan ASB

Y = Rp. 221.800,- + ( 0,016 X ) + Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Dimana : Y X Kepada Masyarakat Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Nilai Belanja Barang Yang Akan Diserahkan = Rp. 221.800 = 0,016


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan JUMLAH Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada masyarakat

Nilai Minimal 0% 0%

Nilai Rerata 97% 97% 3% 3% 100%


76

ASB III-03 ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BELANJA BARANG (BELANJA MODAL) Definisi Administrasi Kegiatan Pengadaan Belanja Barang adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja modal berbentuk barang atau peralatan dan perlengkapan kantor dan bukan berbentuk bangunan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas kesehariannya. Pengendali Belanja Nilai Belanja Modal Rumusan ASB

Y = Rp. 288.600,- + ( 0,107 X ) + Belanja Modal Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Nilai Belanja Modal = Rp. 288.600,= 0,107


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis JUMLAH Belanja Modal

Nilai Minimal 0% 0%

Nilai Rerata 37% 37% 63% 63% 100%


77

ASB III-04 ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN BAHAN MATERIAL Definisi Administrasi Kegiatan Pengadaan Bahan Material adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja bahan material yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengendali Belanja Nilai Belanja Bahan Material Rumusan ASB

Y = Rp. 1.609.400,- + ( 0,019 X ) + Belanja Bahan Material Dimana Y X


= Total Belanja = Nilai Belanja Pengadaan Bahan Material (Belanja Bahan Material/Belanja Jasa Pihak Ketiga/Belanja Cetak dan Penggandaan) = Rp. 1.609.400,= 0,019


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS JUMLAH Belanja Bahan Material

Nilai Minimal 0%


Nilai Maksimal 100%

78

ASB III-05 FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI Definisi Forum komunikasi atau koordinasi untuk Kelurahan ini adalah merupakan kegiatan pertemuan dua atau lebih instansi atau lembaga yang dilaksanakan dengan maksud untuk menyamakan atau mensingkronkan berbagai topik yang dibahas. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Pengendali Belanja Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Lama Waktu Pelaksanaan Rapat (OH) Rumusan ASB

Y = Rp. 139.800,- + ( Rp. 99.400,- X ) Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Jumlah Peserta dan Lama Waktu (OH) = Rp. 139.800,= Rp. 99.400


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli JUMLAH


Nilai Rerata 30% 30% 70% 14% 5% 36% 16%

Nilai Maksimal 51% 24% 10% 60% 40%

100%

79

ASB III-06 PENYUSUNAN DOKUMEN Definisi Penyusunan dokumen adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen dengan melalui kajian dan analisa. Hasil dari kegiatan ini dapat digunakan oleh Kelurahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengendali Belanja Jumlah Tim Penyusunan Dokumen dan Lama Waktu Penyusunan Dokumen (OB) Jumlah Dokumen Yang di perbanyak (Buku) Rumusan ASB

Y = Rp. 5.016.800,- + ( Rp. 104.200,- X1 ) + ( Rp. 138.800,- X2 ) + Belanja Jasa Kantor + Honorarium Narasumber Dimana : Y X1 X2 Belanja Tetap Belanja Variabel 1 Belanja Variabel 2

= Total Belanja = Jumlah Tim Penyusun dan Lama Waktu Penyusunan (OB) = Jumlah Dokumen Yang di perbanyak (Buku) = Rp. 5.016.800,= Rp. 104.200,= Rp. 138.800,-

80


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS Uang Lembur BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman JUMLAH Belanja Jasa kantor Honorarium Narasumber


Nilai Nilai Rerata Maksimal 64% 62% 90% 2% 8% 36% 1% 5% 23% 48% 12% 30% 100% Seijin TAPD Seijin TAPD

81

ASB III-07 PENYULUHAN ATAU PELATIHAN ATAU SOSIALISASI BAGI MASYARAKAT LINGKUP KELURAHAN Definisi Kegiatan Penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberdayakan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui proses pembelajaran atau transfer pengetahuan, keahlian, pemahaman, tujuan, tindakan dan kepercayaan. (Extension may be defined as the science of making people innovative for sustainable improvement in their quality of live, Ray, 1998). Kegiatan sosialisasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman atau transfer pengetahuan tentang satu atau beberapa topik secara langsung kepada kelompok atau masyarakat.


Y = Rp. 6.000.000,- + ( Rp. 200.000,- X ) Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Jumlah Peserta dan Jumlah Hari (OH) = Rp. 6.000.000,= Rp. 200.000,-

Alokasi Objek Belanja

Objek Belanja

BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Makan dan Minum JUMLAH

Nilai Minimal 21% 6% 10%

Nilai Rerata 39% 39% 61% 25% 36% 100%

Nilai Maksimal 56% 20% 38%

82

ASB III-08 ADMINISTRASI KEGIATAN REHABILITASI BANGUNAN YANG BERSIFAT SEDANG DAN BERAT Definisi Administrasi Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang bersifat sedang dan berat adalah kegiatan yang bersifat administrasi atau penunjang dalam rangka menghadirkan belanja modal yang berupa rehabilitasi fisik yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengendali Belanja Nilai Belanja Modal (Rehabilitasi) Rumusan ASB

Y = Rp. 676.300,- + ( 0,014 X ) + Belanja Modal Dimana : Y X Belanja Tetap Belanja Variabel

= Total Belanja = Nilai Belanja Modal (Rp) = Rp. 676.300,= 0,014


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Cetak dan Penggandaan JUMLAH Belanja Modal

Nilai Minimal 29% 0%

Nilai Rerata 91% 91% 9% 9% 100%


83

ASB III-09 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA BANGUNAN GEDUNG KANTOR YANG BERSIFAT RINGAN Definisi Pemeliharaan Rutin/Berkala pada Bangunan Gedung Kantor yang bersifat ringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka mempertahankan nilai ekonomis dari bangunan tersebut. Pengendali Belanja Luasan Bangunan Yang Dipelihara (m2) Rumusan ASB

Y = Rp. 4.735.500,- + ( Rp. 82.800,- X ) Dimana : Y = Total Belanja X = Luasan Bangunan Yang Dipelihara (m2) Belanja Tetap = Rp. 4.735.500,Belanja Variabel = Rp. 82.800,-


BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Kantor JUMLAH

Nilai Minimal 0% 0%

Nilai Rerata 2% 2% 98% 98% 100%


84

ASB III-10 KEGIATAN YANG BERSIFAT PERLOMBAAN Definisi Kegiatan ini merupakan perlombaan yang dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan kriteria umum yang biasa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan golongan. Pengendali Belanja Jumlah Peserta Lomba Jenis Yang Dilombakan Rumusan ASB

Y = Rp. 3.301.200,- + ( Rp. 222.500,- X1 ) + ( Rp. 627.500,- X2 ) + Belanja Sewa Sarana Mobilitas + Belanja Sewa Peralatan Dimana : Y X1 X2 Belanja Tetap Belanja Variabel 1 Belanja Variabel 2

= Total Belanja = Jumlah Peserta Lomba = Jenis Yang Dilombakan = Rp. 3.301.200,= Rp. 222.500,= Rp. 627.500,-

85

Alokasi objek Belanja Objek Belanja

BELANJA PEGAWAI Belanja Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Material Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian khusus dan harihari tertentu Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Lainnya Honorarium Narasumber JUMLAH Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Peralatan

Nilai Minimal

Nilai Maksimal

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nilai Rerata 13% 13% 87% 14% 5% 10% 3% 25% 8%

0%

14%

45%

0%

0%

7% 100% Seijin TAPD Seijin TAPD

27% 39% 26% 31% 8% 70% 23%

26%

86


ASB BARU 2016.pdf

Recommend Documents