KATA PENGANTAR
Kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan semenjak tahun 2001 lalu, saat ini telah mengalami penyempurnaan-penyempurnaan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini membawa implikasi penyempurnaan subsistem
otonomi
daerah
lainnya
termasuk
sistem
perencanaan
dan
pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah No 105 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri
No
29
Tentang
Tentang
Pedoman
Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan
APBD,
Pelaksanaan
Tata
Usaha
Keuangan
Penyusunan Perhitungan APBD, diganti dengan paket
Daerah
dan
perundangan lain,
diantaranya; Undang-Undang No 17 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permerndagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pelengkap dari Permendagri No. 13 Tahun 2006). Dalam
perspektif
teori
manajemen
anggaran
publik
(public
expenditure management), pemberlakuan ketiga payung hukum pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat dilihat sebagai alat untuk menciptakan keterpaduan
pengelolaan
keuangan
negara
disamping
memperkuat
terciptanya outcome pengelolaan keuangan publik, berupa; teralokasinya sumber pembiayaan publik pada bidang dan sektor pembangunan yang strategis (strategic allocation), terciptanya efisiensi pengelolaan keuangan daerah (technical efficiency) dan Discipline).
terciptanya disiplin anggaran (Fiscal
Untuk menghindari permasalahan yang timbul dan agar pengeluaran Anggaran Daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien, dan efektif, maka Anggaran Daerah harus disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh Daerah. Dengan menggunakan Anggaran Kinerja tersebut, maka Anggaran
Daerah
akan
lebih
transparan,
adil,
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun Anggaran Daerah dengan pendekatan kinerja adalah Analisis Standar Belanja (ASB). Laporan ASB ini terdiri dari metodologi penyusunan serta pendekatanpendekatan yang dilakukan dalam merumuskan ASB untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan ini mungkin masih terdapat kekurangan di dalamnya, untuk itu kepada berbagi pihak diharapkan sumbang saran demi penyempurnaan laporan ini. Kepada berbagai pihak yang telah membantu berlangsungnya pengembangan
dan penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih.
Semoga laporan ini bermanfaat.
Tenggarong, 01 September 2008
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN
A. Umum B. Dasar Hukum C. Definisi Standar Analisis Belanja D. Tujuan Pengembangan ASB E. Posisi ASB dalam Penganggaran
I-1 I-2 I-3 I-4 I-5
BAB II GARIS BESAR DAN METODOLOGI PENGEMBANGAN ASB A. Garis Besar Pengembangan ASB 1. Langkah-langkah Pengembangan ASB 2. Metode Pengumpulan Data 3. Metode Analisis 4. Asumsi Penyusunan ASB B. Metodologi Pengembangan ASB C. Metode Pengembangan ASB
II-1 II-1 II-3 II-4 II-4 II-5 II-8
BAB III HASIL PENGEMBANGAN ASB A. Hasil Tahapan Pengembangan ASB B. Ekualisasi Kegiatan C. Tahap-Tahap Perolehan Nilai Perhitungan D. Kebijakan Penyajian ASB E. Uji Model F. Format Penyajian ASB G. Pelaksana
III-1 III-3 III-4 III-4 III-4 III-5 III-8
LAMPIRAN Hasil dan Jenis-Jenis Analisis Standar Belanja
BAB I PENDAHULUAN
A.
Umum
Laporan ini secara umum berisi uraian tentang dasar penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB), metodologi dan metode pengembangan Analisa Standar Belanja ( ASB )
dan hasil jenis-jenis Analisa Standar Belanja ( ASB )
Kabupaten Kutai Kartanegara.
Hasil pengembangan Analisa Standar Belanja ( ASB ) Kabupaten Kutai Kartanegara ini nantinya diharapkan dapat digunakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai
pengguna anggaran dalam menjalankan
program/kegiatan yang jenis dan beban kerjanya dapat disetarakan.
Analisa Standar Belanja ( ASB )
yang dikembangkan hanya untuk
kegiatan belanja langsung sifatnya strategis yang data sekundernya berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) setiap satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara . Penggunaan Dokumen Pelaksana Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) didasarkan pada pertimbangan bahwa dokumen ini merupakan hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ). Sehingga hasilnya diharapkan dapat diterima baik oleh eksekutif maupun oleh dewan.
I-1
B.
Dasar Hukum Dasar hukum pengembangan Standar Analisa Belanja atau disebut juga
Analisis Standar Belanja bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah: 1.
PP 58 Tahun 2005 Pasal 38 ayat 2: Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal
2.
Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 Huruf e: Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, Kode Rekening APBD, Format RKA-SKPD, Analisis Standar Belanja, dan Standar Satuan Harga
3.
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
4.
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65.
I-2
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan prinsip-prinsip kinerja dengan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah. Adapun Isi Surat Edaran Kepala Daerah :
C.
1.
Kebijakan Umum APBD (KUA)
2.
Prioritas dan Plafon Anggaran
3.
Format RKA SKPD
4.
Kode Rekening APBD
5.
Analisis Standar Belanja (ASB)
6.
Standar Satuan Harga
Definisi Analisa Standar Belanja Analisa Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang
harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. Analisa Standar Belanja ( ASB ) adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran. Penerapan Analisa Standar Belanja ( ASB )
pada dasarnya akan
memberikan manfaat antara lain: 1.
Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya.
2.
Meminimalisir terjadinya pemborosan anggaran yang menyebabkan inefisiensi anggaran.
I-3
3.
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
4.
Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.
5.
Unit
kerja
mendapat
keleluasaan
yang
lebih
besar
untuk
menentukan anggarannya sendiri.
D.
Tujuan Pengembangan Analisa Standar Belanja ( ASB )
Anggaran daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Namun saat ini kualitas perencanaan Anggaran Daerah yang digunakan masih relatif lemah. Proses perencanaan Anggaran Daerah dengan paradigma lama cenderung lebih dominan. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan Daerah secara berkesinambungan, sementara di pihak lain pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi tidak disertai dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran. Keadaan tersebut pada akhirnya memunculkan kemungkinan underfinancing atau overfinancing, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah.
Untuk menghindari permasalahan yang timbul di atas dan agar pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien dan efektif, maka anggaran daerah harus disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh daerah. Dengan menggunakan anggaran kinerja tersebut, maka
anggaran
daerah
akan
lebih
transparan,
adil,
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja adalah Analisa Standar Belanja ( ASB ).
I-4
E.
Posisi Analisa Standar Belanja ( ASB ) dalam Penganggaran
Analisa Standar Belanja ( ASB ) digunakan pada saat proses perencanaan anggaran. ASB merupakan pendekatan yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerja dengan cara menganalisis beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan yang bersangkutan.
Analisa Standar Belanja ( ASB ) digunakan pada saat mengkuantitatifkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) menjadi Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Untuk mengetahui beban kerja dan beban biaya yang optimal dari setiap usulan program atau kegiatan yang diusulkan, langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan formula perhitungan Analisa Standar Belanja ( ASB ) terdapat pada masing-masing jenis Analisa Standar Belanja ( ASB ).
I-5
yang
BAB II GARIS BESAR DAN METODOLOGI PENGEMBANGAN ASB
A.
Garis Besar Pengembangan ASB 1.
Langkah-Langkah Pengembangan ASB Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan ASB
Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut: a. Langkah I: Kajian Pustaka (1) Kajian terhadap mekanisme dan metodologi perencanaan Anggaran Daerah. (2) Kajian terhadap metode analisis dan evaluasi kinerja Anggaran Belanja Daerah (performance measurement). (3) Kajian terhadap literatur mengenai teori dan praktek yang diterapkan beberapa negara-negara lain yang berkaitan dengan
penerapan
performance
measurement
dan
financial control dalam proses atau siklus Anggaran Daerah. (4) Pendalaman
arah
kebijakan
Otonomi
Daerah
sebagaimana yang tercermin dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah , Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta penjelasannya yang termuat dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
II - 1
(5) Kajian tentang berbagai peraturan dan produk hukum yang terkait dengan proses atau siklus penganggaran pemerintah daerah yang berlaku saat ini maupun yang akan berlaku. (6) Kajian terhadap berbagai peraturan dan ketentuan tentang tugas pokok dan fungsi Dinas/Unit Kerja Daerah. (7) Kajian terhadap format dan struktur Anggaran Daerah dan berbagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). b. Langkah II: Survey dan Pengumpulan Data Langkah ini diawali dengan penyusunan daftar pertanyaan dan format kuesioner serta wawancara yang dilakukan pada berbagai
jenjang
birokrasi,
khususnya
Tim
Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) yang banyak terlibat dalam proses perencanaan Anggaran Daerah. Survey ini telah dilakukan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai sampel sebagaimana tersebut di atas. c. Langkah III: Analisis Data Kegiatan ini dilakukan untuk melihat karakteristik data dan informasi dalam rangka pengembangan berbagai kajian yang akan dilaksanakan. Berbagai data yang diperoleh, baik data primer
maupun
sekunder
akan
dianalisis
berdasarkan
pendekatan serta metodologi yang sesuai dan sejalan dengan tujuan dan sasaran penelitian. d. Langkah IV: Diskusi Awal Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaring persepsi para praktisi di daerah, para pakar dari Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga lainnya mengenai hasil analisis dalam penyiapan Model Perencanaan Anggaran Daerah yang berorientasi pada Kinerja. II - 2
e. Langkah V: Penyusunan Model Dalam kegiatan ini dipersiapkan model Analisa Standar Belanja ( ASB ), yang akan digunakan dalam bentuk model statistik yang dapat digunakan sebagai upaya perbaikan kinerja pengeluaran daerah. f. Langkah VI: Perumusan Akhir Laporan akhir yang telah didiskusikan pada kegiatan diskusi awal selanjutnya perlu dirumuskan kembali melalui berbagai perbaikan. Perbaikan tersebut dilakukan dengan berdasarkan masukan dan saran yang didapatkan pada kegiatan diskusi awal. g. Langkah VII: Diskusi Akhir Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaring persepsi para praktisi, para perangkat pemerintah daerah khususnya TAPD dan para pakar dari Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga lainnya mengenai hasil analisis dalam perumusan Laporan akhir pengembangan model perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja dalam bentuk model Analisa Standar Belanja ( ASB ).
2.
Metode Pengumpulan Data Sumber data yang digunakan dalam analisis ini berasal dari data
primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kunjungan lapangan (survey) di daerah penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber data yang tersedia pada berbagai satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara .
II - 3
3.
Metode Analisis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan
metoda
kualitatif-rasionalistik.
Metoda
kualitatif-
rasionalistik ini didasarkan atas pendekatan holistik berupa suatu konsep umum (grand concepts) yang diteliti pada objek tertentu (specific object), yang kemudian mendudukkan kembali hasil penelitian yang didapat pada konsep umumnya (Muhadjir, 1992). Metoda pemaparan penelitian ini dilakukan dengan metoda diskriptif analitis dan metoda sintesis preskriptif. Metoda diskriptif analitis dimaksudkan bahwa pengungkapan atau gambaran tentang keadaan yang faktual dan akurat tentang objek yang diamati yang dibahas secara analitis, bertitik tolak dari pemikiran, konsepsi, paradigma ataupun teori yang melandasi atau berkaitan dengan
program
terkait.
Sedangkan
metoda
sintesis
preskriptif
dimaksudkan untuk membangun kembali hasil analisis kritis yang telah dilakukan agar faktor-faktor yang relevan dan penting yang diperlukan, dapat disintesiskan ke dalam konsep yang sistematis.
4.
Asumsi Penyusunan ASB Penyusunan Analisa Standar Belanja ( ASB ) di Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan data Dokumen Anggaran Satuan
Kerja
setiap
SKPD
pada
Pemerintah
Kabupaten
Kutai
Kartanegara. Dalam proses pengembangan Analisa Standar Belanja ( ASB ) ini, ada beberapa asumsi yang digunakan. Asumsi-asumsi tersebut antara lain: 1) Proses penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD)
Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara telah memenuhi sistem dan prosedur yang benar.
II - 4
2) Dokumen Pelaksana Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD)
pada proses penetapannya tidak terjadi kesalahan
dalam perhitungan angka-angkanya. 3) Dokumen Pelaksana Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD) merupakan representatif dari sistem anggaran yang berbasis kinerja yang mengacu pada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
B.
Metodologi Pengembangan Analisa Standar Belanja (ASB) Metodologi merupakan himpunan prinsip-prinsip atau langkah-langkah
sistematik yang berlaku umum yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Analisa Standar Belanja ( ASB )
dikembangkan dengan
kemiripan pola dengan pengembangan sistem dengan pendekatan prototyping. Protoyping merupakan langkah untuk menyusun prototipe (bentuk awal) untuk memperoleh gambaran hasil final dengan memunculkan satu contoh Analisa Standar Belanja ( ASB ) hasil final. Setelah bentuk akhirnya disepakati maka keseluruhan jenis Analisa Standar Belanja ( ASB ) bisa dikembangkan dengan bentuk dan kandungan yang sama. Pada dasarnya setiap pengembangan sistem atau model mencakup empat tahap utama yaitu: analisis, disain, konstruksi, dan implementasi. 1.
Analisis merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk memilah-milah tatanan yang ada ke dalam bagian-bagian yang sesuai
untuk
menentukan
apa
yang
sedang
terjadi
dan
menentukan apa yang harus dihadirkan dalam standar analisis belanja yang akan datang. 2.
Disain merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan bagaimana
standar
akan
menghadirkannya secara fisik.
II - 5
dibangun
tanpa
benar-benar
3.
Konstruksi
merupakan
menghadirkan
secara
tahapan
fisik
standar
yang yang
dilakukan dimaksud
untuk yang
merupakan alat referensi atau rujukan bagi para penggunanya. 4.
Implementasi merupakan tahap terakhir untuk menghadirkan standar final yang bisa diterapkan pada pengguna sebenarnya.
Analisis dilakukan agar model tidak menggambarkan sesuatu secara keliru yang akan mengakibatkan solusi yang dihasilkan juga keliru. Tahap ini mencakup deteksi masalah untuk mendefinisikan masalah yang sebenarnya, penyelidikan awal untuk menentukan cakupan permasalahan yang dipecahkan, penentuan kebutuhan untuk menentukan tingkat kebutuhan pengguna dan berbagai peralatan yang diperlukan, sumber daya yang dikonsumsi, ataupun alokasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Definisi kebutuhan dilakukan untuk menentukan berbagai kebutuhan yang harus dihadirkan dalam Analisa Standar Belanja ( ASB ) yang baru, ketersediaan sumber daya, dan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Analisa Standar Belanja ( ASB ). Beberapa alternatif solusi akan mampu dihasilkan selepas tahap di atas. Pemilihan atas solusi yang terbaik perlu dilakukan untuk menentukan solusi yang paling optimal, aplikatif, sesuai dengan kebutuhan, memadai dan tangguh, serta luwes (fleksibel) yang bisa diterapkan bagi para penggunanya. Berbagai alat yang diperlukan untuk penggunaan Analisa Standar Belanja ( ASB ) sebagai alat kebijakan strategis juga ditentukan dalam aktivitas ini.
Disain merupakan tahap pengembangan Analisa Standar Belanja ( ASB ) untuk menentukan bagaimana Analisa Standar Belanja ( ASB ) akan dibangun tanpa benar-benar menghadirkannya dalam bentuk fisik yang sebenarnya. Tahap ini mencakup perancangan atas output (bentuk yang ringkas, padat, dan mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna), perancangan atas input, dan perancangan atas prosedur atau ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dan dipenuhi oleh para pengguna.
II - 6
Setelah disain yang terpilih ditetapkan tahap pengembangan masuk ke tahap konstruksi. Pada tahap inilah model yang telah dirumuskan benar-benar dibangun dan dihadirkan secara fisik sebagai satu contoh bentuk final. Satu contohnya bisa berupa lembaran Analisa Standar Belanja ( ASB ) yang memuat berbagai ketentuan yang harus diikuti, nilai belanja tetap dan belanja variabel setiap aktivitas dalam satuan rupiah, teknik penggunaan dan penyesuaiannya di masa depan, serta menanjak ke tahap yang lebih tinggi adalah penggunaan ASB sebagai alat kebijakan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Penggunaan Analisa Standar Belanja ( ASB ) untuk kebijakan strategi dirumuskan bentuk, nilai, dan mekanisme penggunaannya pada tahap ini.
Implementasi merupakan tahap terakhir untuk menghantarkan model Analisa Standar Belanja ( ASB ) yang telah dibangun agar dapat digunakan dengan baik oleh para penggunanya.
Sebelum tahap ini diberlakukan
seringkali didahului dengan pengujian model (model testing). Beberapa analis dan praktisi sebagian menggolongkan testing dalam kategori disain sementara sebagian lagi menggolongkannya dalam tahap implementasi. Pengujian model mencakup dua jenis yaitu: alpha testing dan beta testing. Alpha testing merupakan pengujian model terhadap pengguna yang dikondisikan atau orang luar yang dikondisikan seakan-akan merupakan pengguna sebenarnya. Jika kurang bagus alpha test bisa dilaksanakan lagi sehingga disebut alpha 2 (alpha two atau alpha dua) dan yang semula disebut dengan alpha 1 (alpha one). Beta testing atau pengujian beta merupakan pengujian model terhadap pengguna sebenarnya.
Kekurangsempurnaan model bisa diperbaiki dan
dilakukan pengujian kembali pada mereka yang disebut dengan beta 2 (beta two atau beta dua) dan tahap sebelumnya disebut beta 1 (beta one atau beta satu). Tahap implementasi mencakup dua aktivitas utama yaitu sosialisasi dan pendampingan teknis. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para pengguna tentang tata cara penggunaan Analisa Standar Belanja ( ASB ) secara langsung. Berbagai kendala pemahaman dan penjelasan teknis
II - 7
yang sulit dipahami melalui panduan bacaan yang dihadirkan dapat dikonfirmasikan di sini.
Sedangkan pendampingan teknis hanya diperlukan jika pengguna masih kesulitan juga untuk menggunakan Analisa Standar Belanja ( ASB ) ini. Pendampingan teknis dilakukan untuk memberikan bimbingan bagi para pengguna satu orang demi satu orang untuk menunjukkan berbagai mekanisme pemahaman dan penghitungan variabel ataupun rentang batasan yang ada. Aktivitas ini seharusnya tidak perlu dihadirkan jika pada aktivitas sosialisasi berbagai
keterangan
disimak
dengan
baik
dan
berbagai
perbedaan
pemahaman dikomunikasikan secara langsung.
C.
Metode Pengembangan Analisa Standar Belanja (ASB) Metode merupakan himpunan prinsip-prinsip atau langkah-langkah yang
berlaku spesifik sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di lapangan yang berbeda-beda. Metode pengembangan Analisa Standar Belanja ( ASB ) untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
mencakup beberapa tahapan
sebagai berikut:
1) Tahap Pengumpulan Data. Data kegiatan dari berbagai satuan kerja perangkat daerah dikumpulkan untuk dirinci untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai jenis kegiatan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
II - 8
2) Tahap Penyetaraan Kegiatan. Penyetaraan kegiatan dilakukan untuk menggolongkan daftar berbagai kegiatan yang diperoleh dari tahap di atas ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan.
3) Tahap Pembentukan Model Awal. Model awal dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tahap ini mencakup tiga langkah utama yaitu: a. Pencarian Pengendali Belanja (cost driver) dari tiap-tiap jenis kegiatan. b. Pencarian Nilai Belanja Tetap (fixed cost) dan Belanja Variabel (variable cost) untuk setiap jenis kegiatan. Nilai belanja dari tiap jenis kegiatan dipisahkan dalam nilai belanja tetap dan nilai belanja variabel. Dengan demikian, setiap
penambahan
kuantitas
akan
dapat
dianalisis
peningkatan belanja variabelnya. c. Pencarian Nilai Rata-rata (Mean), Batas Atas dan Batas Bawah. Nilai mean, batas atas dan bawah dicari untuk memperoleh gambaran awal atas rata-rata dari pengalokasian belanja setiap jenis kegiatan dan pengendali belanjanya. Nilai Batas Atas dan Batas Bawah kadang-kadang tidak bisa langsung digunakan sebagai indikator dan penentuan kebijakan karena sangat sering memunculkan nilai ketidakmungkinan.
II - 9
4) Tahap Pengujian Model. Sesuai dengan metodologi di atas maka model diuji dengan alpha test dan beta test. Alpha test merupakan uji coba awal dari model ini yang akan dilakukan dengan menggunakan responden mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sedangkan beta test juga merupakan uji coba model Analisa Standar Belanja ( ASB ) kepada pengguna langsung Analisa Standar Belanja ( ASB ) yaitu para penyusun anggaran seluruh satuan kerja pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mengkaji kelayakan dan keberterapan (aplikabilitas) model.
5) Tahap Perbaikan Model. Model awal yang telah disusun kemudian didiskusikan dengan para pelaku penyusunan anggaran di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai tim pembahas rencana anggaran eksekutif. Hasil diskusi yang berupa masukan-masukan kemudian dianalis untuk dijadikan dasar perbaikan dari model awal yang telah dikembangkan.
II - 10
BAB III HASIL PENGEMBANGAN ANALISIS STANDAR BELANJA
A.
Hasil Tahapan Pengembangan ASB Persiapan, perumusan, dan pengembangan Analisis Standar Belanja
Pemerintah
Kabupaten
Kutai
Kartanegara
telah
dilaksanakan
melalui
mekanisme dan tahapan sebagai mana yang dijelaskan pada bab 2. Tahapan pengembangan yang telah dilaksanakan hingga laporan ini dibuat adalah telah sampai pada proses model awal Analisa Standar Belanja ( ASB ) Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah disusun. Tahap-tahap yang telah dilewati sampai pada penyusunan Laporan ini adalah:
Langkah I: Survey Dan Pengumpulan Data Pada tahap survey, penyusun melakukan survey ke Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara guna memperoleh gambaran kegiatan yang dilaksanakan. Survey ini dilakukan dengan metode wawancara. Dari hasil wawancara diperoleh berbagai masukan dan saran sebagai landasan pengembangan Analisa Standar Belanja ( ASB ). Selain itu pada tahap ini diperoleh data sekunder berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 2007
dan
2008
untuk
masing-masing
satuan
kerja.
Dokumen
Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) ini berisi seluruh kegiatan/program yang telah dilaksanakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mencakup jenis kegiatan dan anggarannya.
III - 1
Langkah II: Entry Data Setelah seluruh data sekunder terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah melakukan entry data. Data kegiatan dari seluruh satuan kerja perangkat
daerah
dikumpulkan
untuk
dirinci
untuk
memperoleh
gambaran awal atas berbagai jenis kegiatan yag terjadi di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Data yang dientri adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2008 untuk komponen Belanja Langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang eksistensinya dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan yang direncanakan (terprogram). Untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2008 belanja langsung yang dientri adalah belanja langsung selain kegiatan-kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Kantor dan kegiatan pemeliharaan. Dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya merupakan kegiatan yang sulit diukur ukuran kinerjanya.
Langkah III: Analisis Data Berbagai data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder dianalisis berdasarkan pendekatan serta metodologi yang sesuai dan sejalan dengan tujuan dan sasaran pengembangan. Pada tahapan ini, penyusun menganalisis karakteristik masing-masing data yang dilihat berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang eksistensinya dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan yang direncanakan (terprogram). Sedangkan
belanja
tidak
langsung
merupakan
belanja
yang
eksistensinya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan yang direncanakan (terprogram). Analisa Standar Belanja ( ASB ) ini dikembangkan berdasarkan pada data belanja langsung dari setiap satuan kerja. Hal ini dilakukan karena beberapa alasan sebagai berikut:
III - 2
1. Belanja langsung dianggarkan untuk setiap program/kegiatan yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. 2. Belanja langsung dapat diukur/dibandingkan secara langsung dengan output program/kegiatan. 3. Variabilitas jumlah belanja langsung dipengaruhi langsung oleh target kinerja/tingkat pencapaian. Berdasarkan belanja langsung yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2008 (selain kegiatan dalan program Pelayanan Administrasi) kemudian dilakukan proses pembobotan beban kerja dan kewajaran belanja.
Selanjutnya dilakukan proses penyetaraan atas dasar belanja langsung untuk masing-masing program atau kegiatan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyetaraan kegiatan dilakukan dengan cara mengelompokkan kegiatan ke dalam satu kelompok/jenis yang sama atau setara. Dari hasil penyetaraan ini dapat dikembangkan jenis kelompok Analisa Standar Belanja ( ASB ) yang sifatnya umum.
B. Ekualisasi Kegiatan Untuk memudahkan proses pembobotan beban kerja dan belanja suatu kegiatan, maka masing-masing program atau kegiatan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan proses ekualisasi. Hasil dari ekualisasi dilakukan dengan cara mengelompokkan program atau kegiatan ke dalam satu kelompok/jenis yang sama. Berdasarkan hasil ekualisasi kegiatan, total Analisa Standar Belanja ( ASB ) yang dapat dimunculkan sampai dengan penyusunan Laporan ini berjumlah 20 ( Dua Puluh ) jenis ASB. Jumlah ini sudah merupakan hasil diskusi dari pihak Universitas Gadjah Mada sebagai Narasumber dalam penyusunan Analisa Standart Belanja (ASB). Namun jumlah tersebut pada
III - 3
proses perkembangan lebih lanjut memungkinkan akan bertambah atau berkurang. Penambahan atau pengurangan jenis Analisa Standart Belanja (ASB)
tersebut semata-mata untuk menghadirkan jenis Analisa Standart
Belanja (ASB) yang akurat dan andal sebagai salah satu instrumen pada sistem anggaran berbasis kinerja. Hasil dan jenis Analisa Standart Belanja (ASB) tersebut dapat dilihat pada lampiran daftar Analisa Standart Belanja (ASB) kegiatan.
C. Tahap-Tahap Perolehan Nilai Perhitungan Tahapan pengukuran untuk memperoleh hasil dilakukan dalam dua tahap utama yaitu tahap pengukuran awal dan tahapan berikutnya hanyalah merupakan teknik untuk menyesuaikan nilai masing-masing sesuai dengan tahun yang bersangkutan.
D. Kebijakan Penyajian ASB Angka-angka yang terdapat dalam ASB ini diperoleh melalui suatu perhitungan yang detail. Hasil dari perhitungan tersebut disajikan dengan ketentuan sebagai berikut:
Mean, Batas Bawah, dan Batas Atas disajikan dalam bentuk prosentase terhadap Belanja Total suatu program atau kegiatan
Nilai Mean, Batas Bawah, dan Batas Atas disajikan dalam nilai pembulatan hingga dua digit dibelakang koma
Nilai perhitungan satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) dan satuan pengendali belanja variabel (variable cost) merupakan nilai pembulatan ke angka ribuan ke atas.
E. Uji Model Tahap pengujian selanjutnya dilakukan melalui diskusi secara langsung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai
III - 4
Kartanegara. Diskusi yang mendalam ini diharapkan akan memperoleh banyak masukan dan perbaikan guna meningkatkan tingkat kebenaran model yang diajukan.
F. Format Penyajian Analisa Stándar Belanja (ASB) 1.
Definisi Operasional Format Analisa Standar Belanja (ASB)
Hal-hal penting yang tercantum dalam Analisa Standart Belanja (ASB) ini perlu
dijelaskan
agar
memudahkan
dalam
mengoperasionalkan
penggunaan Analisa Standart Belanja (ASB), yaitu: a. Deskripsi Merupakan penjelasan dari masing-masing Analisa Standart Belanja (ASB) yang ada. Selain itu, deskripsi juga menjelaskan rentang waktu pengunaan Analisa Standart Belanja (ASB) untuk masingmasing kegiatan. b. Batasan Alokasi Objek Belanja Batasan Alokasi Objek Belanja merupakan proporsi dari objek belanja suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu mean, batas bawah, dan batas atas. Total keseluruhan proporsi objek belanja harus 100%. c. Pengendali Biaya (cost driver) Pengendali
Belanja
menjelaskan
faktor
apa
yang
memicu
biaya/belanja dari suatu kegiatan. d. Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) Menunjukkan besarnya belanja tetap dari suatu kegiatan tanpa dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan. e. Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost) Menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masingmasing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.
III - 5
f. Formula Perhitungan Belanja Total sebelum penambahan factor inflasi. Merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan. Formula ini merupakan penjumlahan antara fixed cost dan variable cost g. Formula Perhitungan Belanja Total x Laju Tingkat Inflasi 14,90 Dalam Perhitungan Belanja Total dari suatu Kegiatan dimana penjumlahan antara Fixed Cost dan Variable Cost dikali dengan laju tingkat inflasi year on year ( Juni 2008 terhadap Juni 2007 mencapai 14,90 persen dari data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), dari data tersebut
diasumsikan sebagai
prediksi laju tingkat inflasi
untuk
Anggaran 2009 masa yang akan datang.
2. Teknik Penggunaan ASB ini seharusnya digunakan oleh setiap satuan kerja pada tahap awal penyusunan angggaran. Dalam penggunaan Analisa Standart Belanja (ASB), satuan kerja dapat mengikuti langkah-langkah sebagi berikut: a)
Satuan
kerja
harus
mengetahui
kegiatan
yang
akan
dilaksanakan tergolong dalam jenis Analisa Standart Belanja (ASB) yang mana dari daftar Analisa Standart Belanja (ASB) yang tersedia; b)
Satuan kerja harus memahami apa yang menjadi pengendali belanja (cost driver) sehingga mampu membedakan antara fixed cost dan variable cost;
c)
Menentukan target kinerja dari masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan;
d)
Menghitungkan besarnya total belanja untuk kegiatan dengan menggunakan formula yang ada pada Analisa Standart Belanja (ASB) tersebut.
III - 6
e)
Perhitungan alokasi proporsi belanja dapat menggunakan angka Mean atau angka diantara batas bawah dan batas atas.
Apabila menggunakan proporsi yang standar adalah menggunakan proporsi alokasi belanja sesuai dengan proporsi mean dan total alokasi belanja harus 100% dari belanja total.
Apabila ada komponen-komponen yang tidak sesuai dengan kebutuhan (bisa lebih atau kurang dari nilai mean), maka satuan kerja dapat menggeser proporsi/nilai nominal anggaran pada masing-masing objek belanja dengan menggunakan batas bawah dan batas atas tetapi prosentase total belanja tidak melebihi 100%.
f)
Apabila satuan kerja merencanakan kegiatan yang belum memiliki Analisa Standart Belanja (ASB) maka anggaran yang diusulkan harus seijin dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
3. Teknik Penyesuaian Tahun Selanjutnya ASB ini disusun dan dihitung berdasarkan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2008 setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Analisa Standart Belanja (ASB) ini tidak dapat digunakan untuk tahun selanjutnya tanpa dilakukan penyesuaian terhadap nilai-nilai yang ada. Penggunaan tanpa melalui proses penyesuaian akan menghasilkan nilai yang tidak akurat pada proses penyusunan anggaran. Proses
penyesuaian
ini
harus
dilakukan
melalui
suatu
teknik
penyesuaian yang dijelaskan dalam suatu rumus/formula. Teknik penyesuaian yang dilakukan adalah menggunakan angka penyesuaian (contohnya: angka estimasi inflasi) pada tahun yang bersangkutan.
Angka
penyesuaian
yang
digunakan
merupakan
kebijakan yang dibuat oleh bagian tim anggaran eksekutif yang tertuang
III - 7
dalam surat edaran. Berdasarkan surat edaran tersebut, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penyesuaian terhadap angka-angka pada belanja tetap dan belanja variabel.
4. ASB Sebagai Alat Kebijakan Strategis Analisa Standart Belanja (ASB) ini dapat digunakan sebagai alat kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat penyusunan anggaran. Beberapa fungsi Analisa Standart Belanja (ASB) untuk strategi adalah:
a. Kebijakan Efisiensi. Kebijakan efisiensi merupakan pencapain output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
b. Kebijakan Produktivitas Produktivitas merupakan kemampuan pencapaian output yang diharapkan
dengan
penggunan
input
yang
ditetapkan.
Produktivitas ini menunjukkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.
c. Peningkatan Kinerja melalui Pengukuran Kinerja:
Kinerja Efisiensi.
Kinerja Produktivitas.
G PELAKSANA Kegiatan ini pada prinsipnya merupakan hasil kerjasama antara pihak Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada ( UGM ) Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, menyiapkan (mobilisasi) personil
III - 8
Tenaga Ahli sebagai Nara sumber sedangkan Pelaksana/Tim Teknis adalah dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tenaga ahli sebagai pelaksana kegiatan dipersiapkan Sekolah Pasca Universitas Gadjah Mada ( UGM ) Yogyakarta yang
memiliki pengalaman
dalam menangani kegiatan penelitian dan capacity building sektor publik daerah di Indonesia. Personil pelaksana kegiatan ini, adalah: Penanggung jawab
:
Dr. Abdul Halim,MBA.,Akt
Ketua Tim
:
Irwan Taufik Ritonga,SE.M.Bus.Akt
1. Ahli Keuangan Daerah
:
Ehermann Suhartono,SE,.M.Si
2. Ahli Kelembagaan
:
Drs. Rusman R Manik.
3. Ahli Penganggaran Daerah
:
Yanti Murahadi,SE.
4. Ahli Penganggaran Daerah
:
Muhammad Silman, SE.
5. Ahli Statistik
:
Ir. Muhammad Firdaus.
6. Ahli Statistik
:
Agus Supriyanto, S.Pd
7. Staf
:
Fita Nurul Yuanita, A.Md
Sedangkan Nara sumber pendamping dari Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong sbb: Ketua Tim
:
Prof. DR. Iskandar,SE.,M.Si
1.
Anggota
:
Sudirman, S.Sos.,M.Si
2.
Anggota
:
Rusmawati,SE.M.Si.
3.
Anggota
:
Heru Suprapto,SE.
Tim Teknis Pendamping dan pengumpul data Fasilitasi Penyusunan Analisa Standar
Belanja ( ASB ) Kabupaten Kutai Kartanegara Anggaran
III - 9
Tahun 2008 berdasarkan keputusan Plt. Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 357 Tahun 2008, terdiri atas personil sbb ini adalah : I. Pengarah
:
Drs. H.M. Samsuri Aspar, MM.
II. Penanggung Jawab
:
Dr. Ir. H. M. Aswin, MM.
III. Koordinator I
:
Drs. Sutrisno
IV. Koordinator Ii
:
Drs. H. M. Hardi, MM
V. Koordinator Iii
:
Drs. Fathan Djoenaidi, MM
VI. Koordinator Iv
:
Bambang Arwanto, Ap.,M.Si
VII. Koordinator
:
H.M. Arsyad, S.Sos, M.M
VIII. Koordinator V
:
Drs. Machmudan, M.Si
IX. Ketua
:
Heriansyah, SE, M.Si
X. Wakil Ketua
:
Wiyono, Sip.,M.Si
XI. Sekretaris
:
Siti Nurwidyawati, SE
A. Kelompok Kerja I (Pembahasan ASB) : 1. Ir. Salderi, MP. 2. Ir. Rodi Hartono, M.Si 3. Hj.Sy Vanessa Vilna Sis, M.Si 4. Dra. Jane, Ar. Nz, MT 5. H.Rizali, SE.,M.Si 6. H. Fredy Wardana, SE. 7. Setianto.N. Aji, SH.
B. Kelompok Kerja I (Penyusunan ASB) : 1. Surya Alam, M.Sc 2. Munir Fasihu, M.Sc 3. Shinta Andriyani Susilo, M.A 4. Anne Hasanah D, Diplom.Bw 5. M. Afrizal. Mardinata.
III - 10
ASB–001 APRESIASI KINERJA PERSONAL/LEMBAGA Deskripsi: Apresiasi atau penghargaan atas kinerja personal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu satuan kerja perangkat daerah untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah menunjukkan kinerja atau pengabdian di bidang tertentu atau kepada lembaga. Pihak-pihak yang diberi penghargaan kinerja bisa merupakan pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan, satuan kerja perangkat daerah yang lain, ataupun masyarakat umum. Kegiatan ini mencakup perencanaan rincian kegiatan, penyusunan/pendataan nominator, pemilihan dan penyerahan penghargaan kepada pihak-pihak yang layak menerima serta pertanggungjawaban kegiatan kepada pihak yang berwenang. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Penerima Penghargaan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 19.431.358 per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp 1.978.086 , per Penerima Penghargaan Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 19.431.358 + (Rp. 1.978.086, x Jumlah Penerima Penghargaan) = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 001 : No
Objek Belanja
Rata-Rata
Batas Bawah
Batas Atas
(%)
(%)
(%)
1
Belanja Honorarium PNS
41,19%
25,20%
57,19%
2
Belanja Honorarium Non PNS
4,38%
0,00%
10,56%
3
Belanja Bahan Habis Pakai
12,01%
0,00%
29,00%
4
Belanja Jasa Kantor
33,18%
0,00%
80,11%
5
Belanja Cetak & Penggandaan
0,73%
0,00%
1,76%
6
Belanja Sewa
1,64%
0,00%
3,96%
7
Belanja Makan & Minum
6,87%
0,00%
14,48%
Contoh Kegiatan ASB 001 No
1
Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kegiatan
Pemberian Penghargaan Tenaga Kependidikan yang Berprestasi
1
2
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan PAK Kenaikan Pangkat Guru TK,SD,SMP dan SMA/SMK
3
Sekretariat Daerah
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Pemilihan Guru Berprestasi)
2
ASB–002 ASISTENSI ATAU BIMBINGAN DENGAN PENDAMPINGAN Deskripsi: Asistensi atau bimbingan dengan pendampingan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan atau pendampingan kepada pegawai atau subyek pelaksana harian atas mekanisme kerja tertentu yang melibatkan pihak luar dalam rangka memberikan panduan tersebut. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah lembaga yang didampingi dan Durasi Pendampingan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp13.975.000, per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 594.000 .- per Lembaga per bulan Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp13.975.000 + (Rp. 594.000.- x Jumlah Lembaga x jumlah bulan) = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 002 : No
Objek Belanja
Rata-Rata
Batas Bawah
Batas Atas
(%)
(%)
(%)
1
Belanja Honorarium PNS
16,25%
0,00%
44,00%
2
Belanja Honorarium Non PNS
1,30%
0,00%
3,00%
3
Belanja Bahan Habis Pakai
53,54%
0,00%
100,00%
4
Belanja Jasa Kantor
21,29%
0,00%
55,14%
5
Belanja Cetak & Penggandaan
1,72%
0,22%
3,22%
6
Belanja Makan & Minum
5,90%
0,00%
14,57%
ASB ini hanya menganggarkan objek belanja seperti tersebut diatas, dan jika ada penambahan objek belanja (contoh : belanja perjalanan dinas) dapat ditambahkan dengan perhitungan dengan standar yang berlaku, sesuai kebutuhan rill dan harus sepengetahuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Contoh Kegiatan ASB 002
No
1 2
Satker
Kegiatan
Bappeda
Pendampingan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
Pendampingan Kegiatan Tugas Pembantu Dana APBN Th 2007
3
No
3
4
Satker Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)
Kegiatan
Pendamping Pemberdayaan Usaha Kecil Pedesaan
Pendampingan Lembaga Perkreditan Desa
5
Sekretariat Daerah
Pendamping Pembebasan Tanah Buku Putih (GD) di 17 Kecamatan Kab. KUKAR
6
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Asistensi Penyusunan Rancangan Pengelolaan Keuangan Darah Kabupaten/Kota
7
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Asistensi Penyusunan RKA Bagi Seluruh SKPD Dinas/Instansi/Kecamatan Kab. Kukar Tahun 2007
8
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Asistensi Pelaksanaan APBD Th. 2007 Bagi Seluruh PPTK, PPK & Bendahara.
9
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan kualitas aparatur badan pemberdayaan masyarakat
10
Dinas Tenaga Kerja
Pembinaan & Penempatan Tenaga kerja (Pembinaan Usaha Pemberi Kerja)
11
Dinas Tenaga Kerja
Pembinaan Norma Ketenagakerjaan
12
Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga
Pemberantasan Buta Huruf (KF)
13
Sekretariat Daerah
Pengembangan Usaha Mikro Kecil Melalui Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam
14
Sekretariat Daerah
Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Perkreditan Desa/Lembaga Keuangan Mikro
15
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pendampingan Adm. Bendahara Penerima, Pengeluaran & Barang, untuk Pelaksanaan Permen No 13
16
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Kelembagaan masyarakat Desa
17
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)
Pembuatan dan Pembinaan KUB ( Kelompok Usaha Bersama)
18
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pembinaan Menejemen Pasar Desa
19
Dinas Tenaga Kerja
Pembinaan & Pelatihan Lembaga Latihan Swasta
20
Dinas Tenaga Kerja
Pembinaan Organisasi Ketenagakerjaan (LKS Tripartit & Dewan Pengupahan Daerah)
4
No
21
22
23
24
25
26
Satker Dinas Pendidikan dan kebudayaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)
Dinas Pendaftaran Penduduk (Capil) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)
Kegiatan
Pembinaan SD Kunjung
Pembinaan & Dekranasda
Pembinaan Kemetrologian
Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
Pemantapan Kelembagaan Koperasi
27
Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP (P)
28
Kantor Arsip
Pelatihan dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pengembangan SDM Pemdes di Bidang Pengelolaan Administrasi Kearsipan
29
Kantor Arsip
Monitoring dan Pembinaan Kearsipan
30
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Staf Khusus/Konsultan Bidang Pendidikan
31
Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Pengembangan Sekolah Satu Atap SD/SMP
32
Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Pengembangan SMP Terbuka
33
Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Pengembangan Sekolah Filial(SD)
34
Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Pengembangan Sekolah Filial(SMP)
5
ASB–003 BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS Deskripsi: Bimbingan teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalahmasalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Peserta dan jumlah hari pelatihan. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 14.965.300 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 178.100 per Jumlah Peserta per Jumlah Hari Pelatihan Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 14.965.300 + (Rp. 178.100 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelatihan) = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 003 : No
Objek Belanja
Rata-Rata
Batas Bawah
Batas Atas
(%)
(%)
(%)
1
Belanja Honorarium PNS
2,74%
0,69%
4,78%
2
Belanja Honorarium Non PNS
3,50%
0,00%
7,74%
3
Belanja Bahan Material
0,16%
0,00%
0,48%
4
Belanja Bahan habis Pakai
2,72%
0,79%
4,64%
5
Belanja Jasa Kantor
82,17%
0,00%
100,00%
6
Belanja Cetak & Penggandaan
1,31%
0,00%
2,93%
7
Belanja Sewa
1,05%
0,46%
1,64%
8
Belanja Makan & Minum
6,36%
1,49%
11,23%
Catatan : 1. ASB ini hanya menganggarkan objek belanja seperti tersebut diatas, dan jika ada penambahan objek belanja (contoh : belanja perjalanan dinas) dapat ditambahkan dengan perhitungan dengan standar yang berlaku, sesuai kebutuhan rill dan harus sepengetahuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 2. Jika Pengiriman Peserta keluar daerah dalam rangka mengikuti Pelatihan /Bimbingan teknis dianggarkan dalam belanja Non Urusan (Ex B.A.U)
6
Contoh Kegiatan ASB 003 No
Satker
Kegiatan
1
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan kelompok Kerja Guru(KKG)
2
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan KKP TK/SD
3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di SMP
4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di SMA
5
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Mutu Pondok Pesantren
6
Dinas Sosial
Pembinaan Karang Taruna & Organisasi Sosial Kab. Kutai Kartanegara
7
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Magang Guru SMK
8
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan(KKP SMP/SMA)
9
10
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)
Magang Pengembangan Ukir Kayu ke Jepara
Studi Efektitivitas dan Magang IK Kerajinan Kayu dalam Menunjang Kegiatan Promosi dan Pemasaran
11
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pelatihan /orientasi substantive pemberdayaan masyarakat dan studi pembelajaran
12
Dinas Sosial
Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi Keluarga Miskin
13
Dinas Sosial
Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah kesejahteraan sosial
14
Dinas Tenaga Kerja
Pelatihan/Penerapan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (Perluasan Kesempatan Kerja)
15
Dinas Peternakan
Pengembangan Ternak Rakyat di Pedesaan
16
Dinas Peternakan
Pelatihan dan Temu Usaha AGRIBISNIS
17
Dinas Peternakan
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi
7
No
Satker
Kegiatan
18
Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Pendidikan dan PelatihanFormal Tenggarong (Pembinaan KKG SMK)
19
Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pengawas TK/SD (Pengendalian dan Evaluasi Pendidikan)
20
Dinas Pendidikan dan kebudayaan
pendidikan dan pelatihan Formal Guru SD/MI 5 Mata Pelajaran
21
Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Pendidikan dan Pelatihan Formal Guru SMP/MTS
22
Dinas Pendidikan dan kebudayaan
pendidikan dan Pelatihan Formal Guru Geografi SMP/MTS
23
Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Pendidikan Berbasis Luas (Life Skill/pendidikan Kecakapan Hidup)pd SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA DAN smk
24
Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Pelatihan Sekolah
25
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik(MKKS SLTP/SLTA)
26
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik(KKS SMP/SMA)
27
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelatihan Pengawas Tingkat TK/SD
28
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelatihan Pengawas Tingkat SLTP/SLTA
29
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)
Pelatihan AMT Bagi Usaha Industri Kecil Pemuda di Kec. Muara Jawa, Samboja & Marang Kayu
30
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)
Pelatihan Penerapan Teknologi Pengolahan Bandeng Presto, Asap & Abon Ikan bagi IKM Kec. Muara Jawa
31
Sekretariat Daerah
Pelatihan dan Penyiapan Peralatan Penunjang Investasi
32
Sekretariat Daerah
Pelatihan bagi Kepala Desa di Balai PMD Yogyakarta
33
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Tentang Sistem dan Prosedur Pembuatan Laporan Penerimaan PAD di Jakarta
34
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bimbingan Tehnis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8
No
Satker
Kegiatan
35
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bimbingan Tehnis Penyusunan RKA-SKPD Bagi Seluruh SKPD Se-Kab. Kukar
36
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Diklat Tim Teknis Kecamatan Guna Peningkatan Pendapatan Daerah
37
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pelatihan Fasilisator Pelatih P3MD
38
Bapedalda
Pendidikan dan Pelatihan Formal
39
Dinas Pendaftaran Penduduk (Capil)
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
40
Dinas Pendaftaran Penduduk (Capil)
Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
41
Dinas Pendaftaran Penduduk (Capil)
Pembinaan Administrasi Catatan Sipil
42
Dinas Pendaftaran Penduduk (Capil)
Pembinaan Petugas Pembuat Akte Catatan Sipil
43
Dinas Pendaftaran Penduduk (Capil)
Pembinaan Program KB Lapangan
44
Dinas Pendaftaran Penduduk (Capil)
Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
45
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
Pendidikan dan Pelatihan Formal
46
Dinas Sosial
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
47
Dinas Sosial
Pelatihan Keterampilan & Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar
48
Dinas Sosial
Pendidikan & Pelatihan Bagi Penyandang Cacat & Eks Trauma
49
Dinas Sosial
Pendidikan & Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Di Kec. Marang Kayu
50
Dinas Tenaga Kerja
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
51
Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga
Pelatihan Tutor Kejar Paket C Setara SMU
9
No
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Satker Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan
Kegiatan
Pelatihan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional(KF)
Pelatihan Pertukangan Meubel
Pelatihan Perbengkelan Las
Pelatihan Perbengkelan Sepeda Motor,Mesin Ces dan Elektronik beserta Bantuan Modal Bekal Usaha
Ketrampilan Modes Puta Putri,Pembuatan Sablon se Kab. Kukar
Life Skill Bordir (SKB TGR)
Life Skill Kompor Briket Batu Bara (SKB TGR)
Pelatihan Salon Kecantikan (SKB Tenggarong)
Pelatihan Salon Kecantikan (SKB Ma. Jawa)
Pelatihan Bordir (SKB Ma.Jawa)
Pelatihan Pengolahan Sabut Kelapa (SKB Ma. Jawa)
Pelatihan Salon Kecantikan (SKB Kota Bangun)
Pendidikan dan Pelatihan Formal
10
No
Satker
Kegiatan
66
Dinas Peternakan
Pembinaan Pos Kesehatan Hewan
67
Dinas Peternakan
Pengamanan Kesehatan Masyarakat Veterriner (Kesmavet)
68
Dinas Peternakan
Pengembangan Pusat Pembibitan Ternak Kerbau
69
Dinas Peternakan
Pengembangan Pusat Pembibitan Ternak Kambing
70
Dinas Peternakan
Pengembangan Pusat Pembibitan (Breeding Center) Ternak Babi
71
Dinas Peternakan
Pengembangan Bibit Ternak EMBRIO Tansper (ET)
72
Dinas Peternakan
Pengembangan Usaha Tani Ternak Berbasis Agrinbisnis
73
Dinas Peternakan
Pengembangan Pusat Pembibitan Ternak Ayam Buras
74
Dinas Peternakan
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
75
BADAN PENGAWAS DAERAH
Pendidikan dan Pelatihan Formal
76
BADAN PENGAWAS DAERAH
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
77
SEKRETARIAT DPRD
Pendidikan dan Pelatihan Formal
78
SEKRETARIAT DPRD
Bimbingan Teklnis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
79
Kantor Perpustakaan Umum
Pendidikan dan Pelatihan Formal
80
Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Pelatihan dan penatausahaan Keuangan(PERMENDAGRI 13) pada 13 Cab. Dis Pendidikan
81
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelatihan Pendidikan Guru Bahasa Inggris di new Zealand
82
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelatihan Pendidikan Certificate Tsl Transfer Degre ke Master Applied Linguistics di Australia
83
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelatihan Penilaian Angka Kredit bagi Guru
11
No 84
85
86
87
Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)
Kegiatan Bimbingan Tehnis Pembuatan Karya Tulis Ilmiah
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Pembinaan Industri Kecil dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri (Pelatihan Teknis Sablon)
88
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)
Pembinaan Industri Kecil dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri (Pelatihan Pembuatan Kue Kering)
89
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)
Pelatihan Penjahitan, Perbengkelan Sepeda Motor & Partisipasi pada Ajang Promosi Produk IKM
90
91
92
93
94
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)
Pelatihan Teknis Modifikasi Pembuatan Stempel
Kontak Informasi Teknis Produksi Pengolahan Limbah Kayu menjadi Kerajinan Tikar Kayu
Pelatihan Pelayanan Administrasi Perijinan Industri (Wilayah Ulu, Pesisir dan Tengah)
Pelatihan Penerapan Teknologi Diversifikasi Pengelohan Buah Nenas bagi IKM Kec. Samboja
Pemantapan Kelembagaan dan Usaha Simpan Pinjam
95
Sekretariat Daerah
Pelatihan Teknis Perangkat Pemerintah DesaDalam Penataan Tapal Batas Desa & Kelurahan
96
Sekretariat Daerah
Pelatihan dan Bimbingan Teknis (BPD) dalam Wilayah Kab. KUKAR
97
Sekretariat Daerah
Pelatihan Jurnalistik
98
Sekretariat Daerah
Pelatihan dan Peningkatan Teknis Audio Visual
12
No
Satker
Kegiatan
99
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pengaktifan & Sosialisasi Mesin Absensi Magnetik
100
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pendidikan Akuntansi bagi Staf PPK pada SKPD di Lingkungan Pemkab. Kukar
101
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pelatihan Bagi Juru Pungut Pajak dan Retribusi se Kab. Kutai Kartanegara
102
SEKRETARIAT DPRD
Pendidikan dan Pelatihan Formal
103
SEKRETARIAT DPRD
Bimbingan Teklnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
104
Sekretariat Daerah
Pelatihan Teknis Staf Bagian Pemdes/Kelurahan Dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah
105
Sekretariat Daerah
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Pemerintah Wilayah
106
Sekretariat Daerah
Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa
107
Sekretariat Daerah
Mengikuti Bintek Keprotokolan
108
Sekretariat Daerah
Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan
109
SEKRETARIAT DPRD
Aplikasi dan Implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 di Lingkungan Sekretariat DPRD
110
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pesantren Kilat dan Safari Ramadhan
111
SEKRETARIAT DPRD
Aplikasi dan Implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 di Lingkungan Sekretariat DPRD
112
Sekretariat Daerah
Aplikasi dan Implementasi Permendagri No. 13 Th. 2006 di Lingkungan Sekretariat DPRD (P)
113
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kab Kukar dengan Fakultas Kedokteran Unlam Banjarmasin
13
No
Satker
Kegiatan
114
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan(UGM Yogyakarta)
115
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kab Kukar dengan IPB Bogor
116
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah/Dinas Pendidikan Kab Kukar dengan ITB Bandung
117
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kerjasama Prestasi Junior Indonesia(PJI),Peningkatan Mutu SMP/SMA
118
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kerjasama FMTK Thr National Technical University College of Malaysia(KUTKM) Malaka
119
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Motivasi Guru Daerah Terpencil
120
Dinas Sosial
Pendayagunaan Para Penyandang Cacat & Eks Trauma
121
Dinas Sosial
Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Di Kec. Kota Bangun
122
Bappeda
Peningkatan SDM perencanaan
123
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Kualifikasi Guru Bahasa Inggris
124
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)
Pengembangan Kemampuan Aparatur bidang Perdagangan
14
ASB–004 FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI Deskripsi: Forum komunikasi atau koordinasi merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Satuan pengendali biaya (cost driver): Jumlah lembaga yang dicakup dalam forum komunikasi atau koordinasi serta durasi proses komunikasi atau koordinasi dilakukan. Satu kali koordinasi setara dengan satu minggu, satu bulan koordinasi setara dengan 4 kali atau 4 minggu proses koordinasi. (1 instansi = 5 orang perwakilan instansi = 5 lembaga di luar instansi /perwakilannya = 1 jaringan di luar instansi pemerintahan. 1 lembaga setara dengan 40 orang peserta bebas tanpa lembaga). Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) = Rp 34.450.300 per kegiatan Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable cost) = Rp 11.006.800 per Jumlah Lembaga per Durasi dalam Minggu Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 34.450.300 + (Rp 11.006.800 x Jumlah Lembaga x Durasi dalam Minggu) = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 004 : No
Objek Belanja
Rata-Rata
Batas Bawah
Batas Atas
(%)
(%)
(%)
1
Belanja Honorarium PNS
30,73%
0,00%
65,20%
2
Belanja Honorarium Non PNS
3,84%
0,00%
9,96%
3
Belanja Bahan Habis Pakai
1,57%
0,63%
2,52%
4
Belanja Cetak & Penggandaan
0,70%
0,13%
1,28%
5
Belanja Sewa
0,04%
0,00%
0,12%
6
Belanja Makan & Minum
5,63%
0,01%
11,25%
7
Belanja Perjalanan Dinas
57,49%
0,00%
100,00%
Contoh Kegiatan ASB 004
No
1
Satker
Bapedalda
Kegiatan
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
15
No
Satker
Kegiatan
2
Bapedalda
Koordinasi Penyusunan AMDAL
3
Dinas Tenaga Kerja
Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
4
Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga
Rapat Koordinasi Dikluspora Kab Kukar
5
SEKRETARIAT DPRD
Konsultasi Penyusunan Buku Akhir Tahun 2007
6
Sekretariat Daerah
Koordinasi Humas dan Informasi Pembangunan
7
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jaringan Kurikulum dan Penilaian SMA
8
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Bermutu dan Studi Pengembangan Dewan Pendidikan
9
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Komite Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Bermutu
10
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rapat Koordinasi Pembinaan Pengawas Agama
11
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)
Konsultasi ke Departemen Perindustrian Tentang Kemitraan & Promosi Hasil Industri
12
Sekretariat Daerah
Konsultasi Penyelesaian Tapal Batas Desa
13
Sekretariat Daerah
Koordinasi dan Bimbingan Unit Usaha Perusahaan Daerah di Lingkungan Kabupaten
14
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Koordinasi Realisasi Setoran Retribusi Daerah Pada Instansi Yang Terkait
15
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Koordinasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah di Kab. Kutai Kartanegara
16
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Konsultasi Tehnis ke Depdagri Tentang Penagihan Pajak & Retribusi Daerah Permen No. 43 Th. 1999 Dalam Rangka Peningkatan Pengetahuan
16
No
Satker
Kegiatan
17
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Koordinasi Realisasi Setoran Pajak Daerah Pada Instansi Yang Terkait
18
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Koordinasi Dan Pengumpulan Data Guna Mencari SumberSumber Pembiayaan Untuk Meningkatkan PAD
19
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Koordinasi Data Kelengkapan Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
20
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Koordinasi dan Sinkronisasi Pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain Mengenai Pengelola Keuangan Daerah
21
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Koordinasi Dana Perimbangan Daerah Ke KPKN & Dirjen Anggaran Jakarta
22
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Koordinasi dengan Instansi TK. Kecamatan Dalam Rangka Pemutihan Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Peningkatan PAD
23
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Konsultasi Peremajaan sistem Nomenklatur Mapatda AS 400
24
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Konsultasi Pada Instansi Terkait Dalam Rangka Pelaksanaan Pemutihan Wajib Pajak/Retribusi Daerah
25
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Konfirmasi Pungutan Bagi Hasil Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi
26
SEKRETARIAT DPRD
Konsultasi Penyusunan Buku Akhir Tahun 2007
27
Sekretariat Daerah
Dialog/Audensi dengan Tokoh - tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat
28
Bappeda
Pelaksanaan Musrebang kecamatan
29
Bappeda
Penyelenggaraan Musrenbang Kab
30
Bapedalda
Peningkatan Capaian Kinerja SKPD
17
ASB–005 KAJIAN BERSAMA/DISKUSI/SARASEHAN Deskripsi: Kajian bersama/diskusi/sarasehan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membahas masalah atau topik memperoleh masukan dengan melibatkan orang/pihak lain yang dipandang memiliki kemampuan untuk ikut memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas topik yang dibahas. Pemilihan peserta harus mempertimbangkan relevansi (kesesuaian) dan kapabilitas (kemampuan) peserta dengan masalah atau topik tersebut dan bukan asal menghadirkan orang agar hasil kajian yang diperoleh memiliki kualitas yang cukup baik. Satuan kerja perangkat daerah harus mendeskripsikan secara singkat setiap peserta sesuai dengan relevansi dan kapabilitasnya. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta, Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp 210.040 per Jumlah Peserta Rumus Penghitungan Belanja Total: Tarif Belanja Variabel x Jumlah Peserta x Jumlah Hari = Rp. 210.040 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 005 : No
Objek Belanja
Rata-Rata
Batas Bawah
Batas Atas
(%)
(%)
(%)
1
Belanja Honorarium PNS
13,00%
0,43%
25,56%
2
Belanja Honorarium Non PNS
0,66%
0,00%
1,80%
3
Belanja Bahan Habis Pakai
12,87%
9,21%
16,53%
4
Belanja Cetak & Penggandaan
9,33%
3,20%
15,46%
5
Belanja Makan & Minum
64,14%
41,46%
86,82%
Catatan: ASB ini hanya menganggarkan objek belanja seperti tersebut diatas, dan jika ada penambahan objek belanja (contoh : belanja perjalanan dinas ) dapat ditambahkan dengan perhitungan dengan standar yang berlaku, sesuai kebutuhan rill dan harus sepengetahuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
18
Contoh Kegiatan ASB 005 No
Satker
Kegiatan
1
SEKRETARIAT DPRD
Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
2
Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Pembinaan Gugus TK dan SD Negeri dan Swasta
3
SEKRETARIAT DPRD
Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
4
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Musrembang Desa/Kelurahan dan pendataan evaluasi penyusunan prog masuk Desa th 2007
19
ASB–006 MONITORING/PENGAWASAN/ PENGAMATAN Deskripsi: Monitoring/pengawasan/pengamatan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berujud fisik. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah obyek yang diawasi /diperiksa, titik pemeriksaan/pengawasan /pemeriksaan, Jumlah pengamatan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 16.932.467 Per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 363.143 per Jenis Obyek yang dimonitor/diawasi/diperiksa per titik pengamatan per Jumlah Pemeriksaan Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 16.932.467 + (Rp. 363.143 x Jenis Obyek yang dimonitor/ diawasi/ diperiksa x titik pengamatan) = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 006 : No
Objek Belanja
Rata-Rata
Batas Bawah
Batas Atas
(%)
(%)
(%)
1
Belanja Honorarium PNS
43,74%
19,57%
67,92%
2
Belanja Honorarium Non PNS
10,27%
0,00%
23,36%
3
Belanja Bahan Habis Pakai
5,53%
1,87%
9,19%
4
Belanja Cetak & Penggandaan
7,70%
0,00%
22,74%
5
Belanja Makan & Minum
32,76%
0,00%
83,52%
ASB ini hanya menganggarkan objek belanja seperti tersebut diatas, dan jika ada penambahan objek belanja (contoh : belanja perjalanan dinas) dapat ditambahkan dengan perhitungan dengan standar yang berlaku, sesuai kebutuhan rill dan harus sepengetahuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Contoh Kegiatan ASB 006 No
Satker
Kegiatan
1
Bapedalda
Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih
2
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Evaluasi Kegiatan LPD/FUKP dan Lumbung Pangan Masyarakat Desa(LPMD) Gerbang Dayaku
20
No
Satker
Kegiatan
3
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Evaluasi Sumber-Sumber Penerimaan dan Penyetoran PAD Kab. Kukar
4
Bapedalda
Pemantauan Kualitas Lingkungan
5
Bapedalda
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
6
Bapedalda
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
7
Bapedalda
Pengujian Emisi Udara Akibat Aktivitas Industri
8
Dinas Pendaftaran Penduduk (Capil)
Pengawasan Warga Negara Asing (WNA) Di Kab. Kukar Th. 2007
9
Dinas Pertanahan
Pendataan & Perencanaan Tata Guna Tanah, Tata Ruang Serta Monitoring Izin & Evaluasi Serta Penyuluhan
10
Dinas Pertanahan
Inventarisasi Tanah Milik Pemda & Administrasi Kemilikan Tanah
11
Dinas Sosial
Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat & Kejadian Luar Biasa
12
Dinas Tenaga Kerja
Pembinaan & Pengawasan Keselamatan & Kesehatan Kerja
13
Dinas Tenaga Kerja
Pembinaan, Pengawasan Higiene Perusahaan
14
Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga
Monitoring Perijinan Khusus 18 kecamatan
15
Dinas Peternakan
Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan
16
DINAS KEHUTANAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
18
DINAS PARIWISATA
Evaluasi Situs Purbakala di Kec. Anggana dan Kota Bangun
19
BADAN PENGAWAS DAERAH
Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kota & Desa
20
BADAN PENGAWAS DAERAH
Pengawasan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan
17
Monitoring, Evaluasi Lahan Pasca Tambang
21
No
Satker
Kegiatan
21
BADAN PENGAWAS DAERAH
Pengawasan Administrasi Kelurahan dan Desa
22
BADAN PENGAWAS DAERAH
Pengawasan Kredit Usaha Kecil Pedesaan di Kab. Kukar
23
BADAN PENGAWAS DAERAH
Pengawasan Inventarisasi Aset kekayaan daerah
24
BADAN PENGAWAS DAERAH
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bawaskab Kutai Kartanegara
25
BADAN PENGAWAS DAERAH
Monitoring, Evaluasi Hasil Pengawasan serta Informasi Masyarakat (P0
26
KECAMATAN LOA KULU
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
27
Kecamatan Samboja
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
28
Sekretariat Daerah
Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan
29
Sekretariat Daerah
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD II, APBD I, dan APBN Pembangunan di KUKAR
30
Sekretariat Daerah
Evaluasi Gakin Kab Kukar
31
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Evaluasi dan Monitoring Guru T3D Kab Kukar
32 33
34
35
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)
Pengendalian dan Evaluasi Pendidikan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pendataan Koperasi dan UKM
Monitoring Realisasi Kapasitas Produksi Industri
Pengawasan Depot Air Minum
36
Sekretariat Daerah
Monitoring, Pembinaan dan Sosialisasi Penilaian Program P2KWSS, BKB, GSI/KSI dan Perusahaan terbaik
37
Sekretariat Daerah
Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Kredit Usaha Kecil Pedesaan
22
No
Satker
Kegiatan
38
Sekretariat Daerah
Monitoring & Inventarisasi Kegiatan Industri kecil di Wilayah Kabupaten
39
Sekretariat Daerah
Monitoring pergudangan dalam Wil. Kabupaten
40
Sekretariat Daerah
Monitoring Peningkatan Pemberdayaan UKM
41
Sekretariat Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan PDAM terhadap Masyarakat
42
Sekretariat Daerah
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Disiplin Pegawai
43
Sekretariat Daerah
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Tata Laksana
44
Sekretariat Daerah
Evaluasi dan Pengkajian Penggabungan dan Penghapusan Desa/Kelurahan
45
Sekretariat Daerah
Monitoring dan Evaluasi Tugas Kepala Dusun Sebagai Aparat Desa
46
Sekretariat Daerah
Monitoring dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Lembaga Adat sesuai UU No. 32
47
Sekretariat Daerah
Monitoring dan Pengawasan pupuk dan pestisida serta keadaan stok pangan
48
Sekretariat Daerah
Monitoring Harga Gabah, Palawija serta Pengembangan Peternakan dan Perkebunan
49
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Monitoring Implementasi Permendagri 13 Tentang Penatausahaan Bendahara Pengeluaran Pada SKPD
50
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Evaluasi Monitoring Lapangan di 18 Kecamatan
51
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Evaluasi dan Pengumpulan Data-Data SPJ Untuk Perhitungan APBD 2007
52
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Monitoring Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah
23
No
Satker
53
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tim Evaluasi Tunggakan Pajak Daerah
54
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Tim Evaluasi Tunggakan Retribusi Daerah
55
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pemantauan SPTPD dan Penyampaian NPWPD/NPWRD
56 57 58
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keuangan Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Berkala Monitoring, Inventarisasi dan Pelaporan
59
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Monitoring, Inventarisasi dan Pelaporan
60
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pengendalian Pengelolaan SP2D Kab. Kukar
61
Kantor Arsip
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kondisi situasi Data
62
Kecamatan Muara Muntai
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
63
Kecamatan Muara Jawa
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
64
Kecamatan Anggana
Monitoring, Evaluasi dan Peloporan
65
Sekretariat Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif
66
Sekretariat Daerah
Inventarisasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Pengeloalaan Aset - aset Pemkab Kukar yang menghasilakn PAD
67
Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
68
Sekretariat Daerah
Pengendalian Proyek - Proyek APBD II
24
ASB–007 OPERASIONALISASI PUNGUTAN PAJAK DAERAH Deskripsi: Operasionalisasi pungutan pajak daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak yang berwenang pada suatu satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan pungutan pajak daerah. Berbagai pungutan yang resmi dalam konteks ini semuanya dikategorikan dalam pungutan pajak. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah SDM Pelaksana Pungutan dan Jumlah Bulan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): =Rp. 0,00 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 2.308.000,- per SDM Pelaksana Pungutan per Bulan Rumus Penghitungan Belanja Total: Tarif Belanja Variabel x Jumlah SDM Pelaksana Pungutan x Jumlah Bulan = Rp. 2.308.000,- x Jumlah SDM Pelaksana Pungutan x Jumlah Bulan = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 007 : No
Objek Belanja
Rata-Rata
Batas Bawah
Batas Atas
(%)
(%)
(%)
1
Belanja Honorarium PNS
7,04%
1,85%
12,24%
2
Belanja Honorarium Non PNS
2,11%
0,03%
4,20%
3
Belanja Bahan Habis Pakai
12,26%
0,00%
28,99%
4
Belanja Jasa Kantor
44,91%
0,00%
100,00%
5
Belanja Cetak & Penggandaan
1,50%
0,11%
2,88%
6
Belanja Makan & Minum
0,94%
0,82%
1,06%
7
Belanja Perjalanan Dinas
31,24%
12,19%
50,28%
Contoh Kegiatan ASB 007
No
Satker
Kegiatan
1
Dinas Pertanahan
Retribusi Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara 100 Personil
2
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Penggalian Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Peningkatan PAD
25
ASB–008 MENGIKUTI PAMERAN Deskripsi: Mengikuti Pameran adalah kegiatan satuan kerja perangkat daerah untuk berpartisifasi dalam menampilkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya pameran secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan. Pengendali belanja (cost driver): Durasi Hari Pameran, Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 17.632.000 per hari pameran Rumus Penghitungan Belanja Total: = Rp 17.632.000 x Jumlah Hari Pameran = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 008 : No
Objek Belanja
Rata-Rata
Batas Bawah
Batas Atas
(%)
(%)
(%)
1
Belanja Honorarium PNS
9,82%
1,13%
18,51%
2
Belanja Honorarium Non PNS
2,70%
0,00%
7,68%
3
Belanja Bahan Habis Pakai
6,97%
0,00%
18,01%
4
Belanja Jasa kantor
31,22%
0,00%
80,20%
5
Belanja Cetak & Penggandaan
8,81%
0,00%
25,87%
6
Belanja Sewa
39,20%
0,00%
86,26%
7
Belanja Makan & Minum
1,28%
0,00%
3,20%
ASB ini hanya menganggarkan objek belanja seperti tersebut diatas, dan jika ada penambahan objek belanja (contoh : belanja perjalanan dinas) dapat ditambahkan dengan perhitungan dengan standar yang berlaku, sesuai kebutuhan rill dan harus sepengetahuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Contoh Kegiatan ASB 008 No
1
2
Satker Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)
Kegiatan
Pembinaan GKM Industri
Pembinaan Usaha Non Pertanian
26
3
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)
Pengembangan Kemitraan Promosi dan Pemasaran Hasil Industri
4
DINAS PARIWISATA
Pameran Promosi Pariwisata dalam luar Negeri
5
6
7
8
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)
Mengikuti Pameran Keluar Daerah
Promosi Dagang Dalam dan Luar Negeri
Promosi Dagang Informasi Usaha
Pengembangan Promosi Komoditi Daerah
9
Sekretariat Daerah
Pameran Promosi Dalam Negeri
10
Sekretariat Daerah
Penunjang Kegiatan Pameran Dalam Negeri
11
Sekretariat Daerah
Pameran AGRO and Food Agribisnis
27
ASB–009 PEMBAHARUAN LAHAN UNTUK TANAMAN Deskripsi: Pembaharuan lahan untuk tanaman memiliki pengertian kegiatan untuk memperbaharui lahan yang digunakan untuk tanaman. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberdayakan lahan, bukan pada jenis tanaman tertentu. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan sampai dengan selesainya proses tanam dan pengawasannya serta diterbitkannya pertanggungjawaban laporan hasil kegiatan. Pengendali belanja (cost driver): Luas Lahan dalam Hektar Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 2.957.000 per Luas Lahan yang ditanami dalam Hektar Rumus Penghitungan Belanja Total: = Rp. 2.957.000 x Luas Lahan yang ditanami dalam Hektar = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 009 : No
Objek Belanja
Rata - Rata
Batas Bawah
Batas Atas
(%)
(%)
(%)
1
Belanja Honorarium PNS
6,15%
1,64%
10,65%
2
Belanja Honorarium Non PNS
1,56%
0,08%
3,04%
3
Belanja Bahan Material
50,29%
0,00%
100,00%
4
Belanja Bahan Habis Pakai
0,98%
0,54%
1,43%
5
Belanja Jasa kantor
25,43%
7,82%
43,04%
6
Belanja Cetak & Penggandaan
0,67%
0,25%
1,09%
7
Belanja Makan & Minum
0,90%
0,00%
1,89%
8
Belanja Perjalanan Dinas
14,01%
4,94%
23,08%
Contoh Kegiatan ASB 009 No
Satker
Kegiatan
1
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
Pengembangan padi dan Palawija dan Mekanisme Pertanian (15 kec)
2
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
Pengembangan Komoditi pisang, pembersihan lahan dan penanaman pelestarian dan pengembangan bibit buahbuahan unggul lokal khas kutai(tsbr 18 kec)
3
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
Pengembangan Produksi Holtikultura
28
4
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
Pengembangan Produksi Tanaman Pangan
29
ASB–010 PEMBENTUKAN BADAN ATAU ORGANISASI Deskripsi: Pembentukan badan atau organisasi merupakan kegiatan untuk menghadirkan badan atau organisasi baru baik di dalam satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah ataupun di luar satuan kerja perangkat daerah. Organisasi bisa berupa organisasi di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Kegiatan ini akan menghasilkan badan atau organisasi baru sebagai pertanggungjawaban satuan kerja perangkat daerah pelaksana kegiatan yang bersangkutan. Organisasi yang dibentuk memiliki status yang sah baik secara legal (hukum) maupun formal. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Badan atau Unit Organisasi Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 57.767.500 per Jumlah Organisasi Rumus Penghitungan Belanja Total: = Rp. 57.767.500 x Jumlah Organisasi = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 010 : No
Objek Belanja
Rata-Rata
Batas Bawah
Batas Atas
(%)
(%)
(%)
1
Belanja Honorarium PNS
89,19%
0,00%
100,00%
2
Belanja Honorarium Non PNS
6,17%
2,27%
10,07%
3
Belanja Bahan Habis Pakai
1,05%
0,06%
2,04%
4
Belanja Jasa kantor
0,53%
0,00%
1,27%
5
Belanja Cetak & Penggandaan
0,21%
0,00%
0,51%
6
Belanja Makan & Minum
2,85%
0,00%
6,87%
Contoh Kegiatan ASB 010 No
Satker
Kegiatan
1
Sekretariat Daerah
Pembentukan KPAID Kab. Kutai Kartanegara
2
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Penyusunan dan Pengangkatan Bendahara dan Pembantu Bendahara
30
ASB–011 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI Deskripsi: Pendidikan dan pelatihan untuk pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di satuan kerja perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah tertentu untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu. Diklat ini lebih bersifat pemenuhan kebutuhan suatu posisi/jabatan/peran tertentu, atau untuk menghadapi permasalahan yang tidak dapat ditentukan kemunculan kebutuhannya, atau kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan teknis atau operasional. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Pelatihan Dengan ketentuan: 1 Hari Pelatihan = 8 jpl. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 11.905.850,- per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp 287.000,- per orang per hari Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 11.905.850,- + (Rp 287.000,- x Peserta x Hari Pelatihan) = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 011 : No
Objek Belanja
Rata-Rata
Batas Bawah
Batas Atas
(%)
(%)
(%)
1
Belanja Honorarium PNS
9,49%
3,55%
15,43%
2
Belanja Honorarium Non PNS
5,04%
0,00%
13,15%
3
Belanja Bahan Material
0,67%
0,00%
2,00%
4
Belanja Bahan Habis Pakai
10,86%
3,58%
18,15%
5
Belanja Cetak & Penggandaan
5,62%
0,00%
14,46%
6
Belanja Sewa
4,53%
2,06%
7,00%
7
Belanja Makan & Minum
17,39%
5,58%
29,19%
8
Belanja Perjalanan Dinas
46,41%
0,00%
100,00%
Contoh Kegiatan ASB 011 No
Satker
Kegiatan
1
Dinas Peternakan
Pendidikan dan Pelatihan
2
DINAS KEHUTANAN
Pendidikan Pelatihan Formal
31
No
Satker
Kegiatan
3
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Pendidikan dan Pelatihan Formal
4
DINAS PARIWISATA
Pendidikan dan Pelatihan Formal
5
Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersebar Sekabupaten Kutai Kartanegara
6
Dinas Pendidikan dan kebudayaan
pendidikan dan Pelatihan Formal Guru SMA/MA
7
Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Pendidikan dan Pelatihan Formal Guru SMP/SMA
8
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pendidikan dan Pelatihan Formal
9
Kantor Arsip
Pendidikan dan Pelatihan Formal
10
Sekretariat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Formal
11
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelatihan Guru SMK se Kab Kukar
12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelatihan dan Penataran Guru SMK
13
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Diklat Kepala Sekolah TK/SD/SMP/SMA/SMK
14
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengawas Agama Islam
15
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Pendidik(Agama Islam)
16
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pendidikan dan Pelatihan bagi Guru Agama Islam
17
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pendidikan dan Pelatihan bagi Guru TK
18
19
20
21
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kecamatan Muara Jawa
Penunjang Kegiatan Pendapatan Wajib Pajak di Kecamatan Muara Jawa
Penunjang Kegiatan Bendahara Khusus Penerima BPKD
Penunjang Kegiatan Pendapatan Wajib Pajak di Kecamatan Muara Badak Pendidikan dan Pelatihan Formal
32
No
Satker
Kegiatan
22
Kantor PUSDATTINKOM
Pendidikan dan Pelatihan Formal
23
RSU Aji Batara Agung Dewa Sakti
Pendidikan dan Pelatihan Formal
24
Sekretariat Daerah
Pembekalan Bagi Perangkat Desa Dalam Rangka Pengelolaan Alokasi Dana Desa
25
Sekretariat Daerah
Pembekalan Dan Orentasi Tugas Pengelolaan Keuangan Desa Hasil Pemekaran
26
Sekretariat Daerah
Pelatihan Penatausahaan Keuangan Desa
33
ASB–012 PENDIRIAN PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN. Deskripsi: Pendirian prasarana jalan dan jembatan merupakan kegiatan untuk menghadirkan prasarana jalan dan jembatan yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum yang berhubungan langsung dengannya agar prasarana tersebut dapat berfungsi. Pengendali belanja (cost driver): Nilai Sarana Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 79.095.789 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = 0,036 per Nilai Sarana Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 79.095.789 + (1,036 x Nilai Sarana) = Rp. 79.095.789 + (0,36 x Nilai Sarana) + Nilai Sarana = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Nilai keseluruhan tersebut selain Nilai Sarana harus didistribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel berikut ini. Alokasi Obyek Belanja ASB 012 : No
Objek Belanja
Rata-Rata
Batas Bawah
Batas Atas
(%)
(%)
(%)
1
Honorarium PNS
13,13%
6,52%
19,74%
2
Honorarium non PNS
6,61%
0,94%
12,28%
3
Belanja Bahan Pakai Habis
3,20%
0,00%
6,46%
4
Belanja Jasa Kantor
73,75%
0,00%
100,00%
5
Belanja Cetak & Penggandaan
2,15%
0,00%
5,81%
6
Belanja Makanan & Minuman
1,16%
0,00%
3,72%
Contoh Kegiatan ASB 012 No
Nama SKPD
Nama Kegiatan
1
PU
Pembangunan Jalan Desa Tubuhan ke Jalan Poros
2
PU
Pembangunan Ruas Jalan Muara Belayan
3
PU
Pembangunan Jalan Poros Selerong - Kota Bangun
4
PU
Pembangunan Jalan Muara Belayan - Kembang Janggut
34
No
Nama SKPD
Nama Kegiatan
5
PU
6
PU
Pembangunan Ruas Jalan Sungai Siring-L2 Tenggarong Seberang Pembuatan Jalan Tembus GN.Belah - GN.Sentul Kel.Melayu
7
PU
Pembangunan Jalan Muara Belayan - Pela - Kec.Muara Wis
8
PU
Pembangunan Jalan Tembus Muara Muntai-Muara Wis
9
PU
10
PU
Pembangunan Jalan Dan Normalisasi Sungai Tanggi Pembangunan Jalan Amborawang Laut Menuju Tanjung Harapan Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Sosial KM.35
11
PU
12
PU
13
PU
14
PU
15
PU
16
PU
17
PU
18
PU
19
PU
Pembangunan Jalan dan Parit RT.12 Desa Badak Baru Pembangunan Jalan (Pengaspalan Jalan Segihan Kampung Kec.Sebulu) Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Rapak Lambur Kec. Tenggarong Pembangunan Jalan Desa Jonggon Kec. Loa Kulu
20
PU
Pembangunan Jalan Produksi Sawit Long Mehli
21
PU
22
PU
23
PU
Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Ponoragan Pembangunan Jalan Jembatan Kayu Ulin Desa Jantur, Jantur Selatan Pembangunan Jembatan Gantung di Kec. Tabang
24
PU
25
PU
26
PU
27
PU
28
PU
29
PU
30
PU
31
PU
32
PU
33
PU
34
PU
35
PU
36
PU
37
PU
Pembangunan Jalan Martadipura ke Sebelimbingan Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa Tuana Tuha - Desa Gentig Tanah Pembangunan dan Peningkatan Jalan Padaidi-Karang Mumus Desa Badak Mekar Pembangunan Jalan Kelekat - Tabang
Pembangunan Jembatan Ulin MA. Kaman Ulu Seberang Pembangunan Jembatan Ulin Di Desa MA. Pantuan-Tani Baru Pembangunan Jembatan GG. Jira Tanggul Kel. MA. Jawa Pembangunan Jembatan Ulin Asrama Polsek Muara Wis Pembangunan Jembatan Beton Jl. DR. Wahidin Kel. Sanga Sanga Dalam Pembuatan Jembatan Konstruksi Kayu Ulin Pelabuhan Nelayan Toko Lima Desa MA. Badak Ilir Pembangunan Jembatan Sungai Kahala-Lamin Telihan Kec. Kenohan Pembangunan Jembatan Permanen Jl. Bina Cipta Menuju Ke Laut Desa MA. Badak Ulu Pembangunan Jembatan Kutai Lama Pembangunan Jembatan GG. Keluarga Kampung Kajang Sel. Meriam Pembangunan Jembatan Beton Beralokasikan di Desa Sebulu Ilir 30 M Pembangunan Jembatan Kayu Dusun Panji Desa Manunggal Daya SP 2 Pembangunan Jembatan Ulin Perum Guru RT. 07 Muara kaman Ilir Pembangunan Jembatan Sungai Pela
35
No
Nama SKPD
Nama Kegiatan
38
PU
39
PU
40
PU
41
PU
42
PU
43
PU
Pembangunan Jembatan Ulin Desa Badak Ilir (Toko Lima) Pembangunan Jembatan Gantung Tahap II Desa Ritan Lama-Ritan Baru Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa Sebelimbingan Kec. Kenohan Pekerjaan Draianse di Desa Santan Ulu
44
PU
Pekerjaan Drainase Desa Santan Ulu
45
PU
46
PU
47
PU
Peningkatan Jalan Sukun Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Peningkatan Jalan dan Semenisasi Samboja III Menuju Kec. Samboja Peningkatan Jalan Salo Lai-Salo Palai Kec. Muara Badak
48
PU
49
PU
50
PU
51
PU
52
PU
53
PU
54
PU
55
PU
56
PU
57
PU
58
PU
59
PU
60
PU
61
PU
62
PU
63
PU
64
PU
65
PU
66
PU
67
PU
Pengaspalan Jalan Desa Suka Maju Tenggarong Seberang Peningkatan Jalan Desa Loh Sumber-Desa Bukit Biru Kec.Tenggarong Peningkatan Jalan Mahakan Dusun 2 RT 5,6,7,8 Desa Sei Meriam Peningkatan Jalan Desa Selerong Kec.Sebulu Menuju Desa Rantau Hempang Kec.Muara Kaman Semenisasi Jalan Desa Sanggulan Kec.Sebulu Peningkatan Jalan Enggang dan Punai Kel. Panji Kec.Tenggarong Peningkatan Jalan Desa Rantau Hempang
68
PU
Peningkatan Jalan Desa Rapak Lambur-Dusun Sirbaya
69
PU
Semenisasi Gang Apel Kel.MA Jawa Kec.MA.Jawa
70
PU
Semenisasi Gang Supina Kel.MA Jawa Kec.MA. Jawa
71
PU
Peningkatan Jalan Provinsi KM.18 KTB - Jonggon Jaya
Pembangunan Jalan Jembatan Ulin (Gang) Desa Kota Bangun Seberang Pembuatan Jalan Jembatan Ulin Gang RT. VIII & X
Peningkatan Jalan Ruwan Pembangunan Jembatan Umum di Jalan Poros dan Jembatan Kanal Jl. Perikanan Peningkatan Jalan Karet dan Tembus Desa Loa Janan Ulu Peningkatan Jalan dan Jembatan Dusun Suka Karya Desa Bukit Pariaman Peningkatan Jalan dan Jembatan Dusun Suka Sari Desa Bukit Pariaman Semenisasi GG.Brunei Jl.A.Yani Kel.Muara Jawa Ulu Semenisasi GG.Reformasi Jl. A.Yani Kel Muara Jawa Ulu Pengerasan Jalan Desa Santan Ulu Tembus Equator Kec.Marangkayu Peningkatan Jalan Sarinadi (SP V) Ke Kedang Ipil Kec.Kota Bangun Peningkatan Jalan Poros Dari Marangkayu-SemangkokKersik Kec.Marangkayu Pengaspalan Jalan Desa Bangun Rejo Tenggarong Seberang Peningkatan Jalan dan Jembatan Dusun Suko Rejo Desa Bukit Pariaman Pengaspalan Jalan Desa Buana Jaya Tenggarong Seberang
36
No
Nama SKPD
Nama Kegiatan
72
PU
Peningkatan Jalan Dari Desa Segihan Menuju Desa Bloro
73
PU
74
PU
75
PU
76
PU
77
PU
Peningkatan Jalan/Jembatan GG.Rafinda Semenisasi Jalan Menuju Kuburan KP.Sido Rukun RT.12 Timbau Peningkatan Badan Jalan Jalur Dua Desa Sebulu Pekerjaan Cor Beton K-225 RT.10,11,12 DUSUN III DESA ANGGANA (Luncuran 2006) Peningkatan Jalan Darul Amin Handil Kel.MA Jawa Tengah
78
PU
79
PU
80
PU
81
PU
82
PU
83
PU
84
PU
85
PU
86
PU
87
PU
88
PU
89
PU
90
PU
91
PU
92
PU
Peningkatan Jalan Komplek Perumahan Tambak Rel Pengerasan Jalan Desa Teratak Sepanjang 5KM Kec.Muara Kaman Peningkatan Jalan dan Jembatan Dari Desa Sanggulan-Desa Rapak Lambur Kec.Sebulu Peningkatan Kondisi Jalan Desa Purwajaya Menuju Simpang Putak Semenisasi Handil III Gelendrong
93
PU
Pengerasan Jalan Selingsing Desa Jembayan
94
PU
Peningkatan Jalan KM.48 Sei Merdeka
95
PU
Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa Argosari
96
PU
Semenisasi gang bugis
97
PU
98
PU
99
PU
Semenisasi gang h.abdul hamid RT.5 Peningkatan jalan dan jembatan reboisasi hutan rakyat tanah datar peningkatan jalan dan drainase jalan baru amd badak ilir
100
PU
101
PU
102
PU
103
PU
104
PU
Peningkatan jalan dan jembatan gg. Sopoyono Peningkatan jl.sisasbel KM. 7 desa jahab menuju desa ponoragan Pengerasan jalan usaha tani blok 15 bangun rejo Peningkatan Jalan Usaha Tani Gunung Rezeki Tenggarong Seberang Peningkatan Jalan Gunung Belah Menuju Triti Tenggarong
105
PU
Peningkatan Jalan Ruas Jam Bentong Pal Lima
106
PU
Peningkatan Jalan Desa Jonggon-Desa Sungai Payang-Desa
Pengadaan Semenisasi Jalan Patin Kuning Kel.Timbau Pengadaan Peningkatan Jalan GG.Mangga Dua Kel.Timbau Tenggarong Pengadaan Peningkatan Jalan Naga Kel.Timbau Tenggarong Pengadaan Peningkatan Jalan Kemuning RT.03 dan RT.04 Desa Bakungan Pengadaan Peningkatan Jl.Gunung Pegat - Jl.Beringin IV Tenggarong Peningkatan Jalan Gudang Pemda Kutai Kartanegara Semenisasi Jl.Selok Api Laut-Amborawang Laut Kec.Samboja Peningkatan Jalan Desa Bukit Merdeka Jl.Mba'Tutut Tembus RS Samboja Peningkatan Jalan dan Semenisasi Dari SLTP I Menjuju Jalan Kapitan Toko Lima Muara Badak Peningkatan Jalan Loa Kulu Kota RT.19 Kec.Loa Kulu
37
No
Nama SKPD
Nama Kegiatan Margasari
107
PU
108
PU
109
PU
110
PU
111
PU
112
PU
Peningkatan Badan Jalan Desa Lempatan Baru dan Desa Sungai Payang Kec.Loa Kulu Peningkatan Jalan Rigit Pavement Dalam Kota Tenggarong (Luncuran) Peningkatan Jalan dan Jembatan Maluhu-Spontan Kec.Tenggarong Peningkatan Jalan UPT Rapak Lambur Kec.Tenggarong
113
PU
Peningkatan Jalan Wahidin - GG.Cipanas Kec.Sanga Sanga Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Parit Di Wilayah RT.VIII/3 Peningkatan Jalan Tebalai Indah Kec.Muara Kaman
114
PU
Peningkatan Jalan Desa Rempanga (RT.9) Kec.Loa Kulu
115
PU
116
PU
117
PU
118
PU
Peningkatan Jalan Badak I-Tanjung Limau Kec.Muara Badak Semenisasi Jalan Ujung Toko Lima Badak 8 Kec.Muara Badak Peningkatan Jalan Tanjung Limau Kec.Marangkayu-Desa Sebuntal Kec.Muara Badak Peningkatan Jalan Santan Ulu
119
PU
120
PU
121
PU
122
PU
123
PU
124
PU
125
PU
126
PU
127
PU
Peningkatan Jalan Mitra Wahyu Kel.Melayu Kec.Tenggarong Peningkatan Jalan Di Komplek Ponpes Al-Mujahirin, BatuBatu Semenisasi GG.Nusa Indah Kel.Muara Jawa Ulu
128
PU
Semenisasi GG.Sejahtera Kel.Muara Jawa Ulu
129
PU
Semenisasi GG.Nyuport Jl.A.Yani Kel.MA. Jawa Ulu
130
PU
Semenisasi Jl.Care RT.2 Kel.Amborawang,Samboja
131
PU
Semenisasi GG.STM Jl.Delima Kel.MA.Jawa Ulu
132
PU
Semenisasi GG.Ampera Kel.MA. Jawa Tengah
133
PU
Semenisasi GG.Salman Jl.Pesut, Tenggarong
134
PU
135
PU
136
PU
137
PU
138
PU
139
PU
140
PU
Semenisasi GG.Ramayana RT.34 Kel.Loa Ipuh Peningkatan Jalan Gang I Tembus Gang Jl.Pesut Kel.Timbau Semenisasi GG.Nusa Indah Kel.Loa Ipuh, Tenggarong Pelebaran/Penurapan,Pengurugan dan Semenisasi GG.Keluarga Jl.Imam Bonjol,Kel.Melayu Peningkatan Jalan Komplek Perumahan Batalion 611 (Jl.Lingkungan Baru) Peningkatan Jalan Komplek Perumahan Pendidikan Nasional di Tenggarong Seberang Pelebaran/Penurapan,Pengurugan dan Semenisasi
Peningkatan Jalan 2 Jalur Jl.Jend.A Yani Kec.Muara Jawa Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Dari Desa Loh Sumber Menuju Lempatan Baru Kec.Loa Kulu Semenisasi Jalan Kec.Kembang Janggut (Hambau,Loa Sakoh, dan Genting Tanah) Peningkatan Jalan Ulaq Naga Peningkatan Jalan Dari Desa Tudungan Menuju Lembonang RT.XC Peningkatan Jalan Desa Sabintulung - Dusun Puan Cepak
38
No
Nama SKPD
Nama Kegiatan GG.Bhakti RT.XXXIII Jl.Danau Murung Tembus Kartini
141
PU
142
PU
Semenisasi GG.Sekolahan UK.4M X 150M Jl.Delima Kel.MA.Jawa Ulu Peningkatan Jalan Penghubung SP V-SP VI Kec.Kota Bangun
143
PU
Peningkatan Jalan Sekeliling P.Kumala
39
ASB–013 PERENCANAAN PRASARANA BANGUNAN Deskripsi: Perencanaan prasarana bangunan merupakan kegiatan untuk merencanakan dalam rangka menghasilkan dokumen yang memuat perencanaan terhadap prasarana bangunan yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum. ASB ini dimulai dari persiapan, survey hingga menyusun dokumen rencana. Pengendali belanja (cost driver): Nilai Jasa Konsultan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 156.000,- per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = 0,056 x Nilai Jasa Konsultan Rumus Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 156.000 + (0,056 x Nilai Jasa Konsultan) + Jasa Konsultan = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 013 Nilai keseluruhan tersebut selain jasa konsultan harus didistribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel berikut ini. No
Objek Belanja
Rata-Rata
Batas Bawah
Batas Atas
(%)
(%)
(%)
1
Honorarium PNS
63,10%
51,49%
74,70%
2
Honorarium Non PNS
20,76%
7,55%
33,97%
3
Belanja Bahan Pakai Habis
6,48%
0,00%
13,29%
4
Belanja Jasa Kantor
3,02%
1,53%
4,50%
5
Belanja Cetak & Penggandaan
3,84%
0,50%
7,18%
6
Belanja Makanan & Minuman
2,80%
0,92%
4,69%
Jika diperlukan penambahan objek belanja (contoh : belanja Perjalanan Dinas ) dapat ditambahkan dengan perhitungan dengan standar yang berlaku, sesuai kebutuhan rill dan harus sepengetahuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Contoh Kegiatan ASB 013 NO
NAMA SKPD
1 2 3
PU PU PU
NAMA KEGIATAN Perencanaan Penurapan Sheet Pile Kec Muara Kaman Perencanaan Jalan Dalam Kota Perencanaan Peningkatan Jalan se-Kabupaten Kukar
40
4
PU
5 6
PU PU
Perencanaan Intersection PKM dan Under pass L.IV Datar Rawa Perencanaan Landscape dan Jalan Lingkungan Perluasan Kantor Bupati dan bappeda Perencanaan Pemeliharaan Rutin jalan Jembatan
41
ASB–014 PENDIRIAN PRASARANA BANGUNAN SEDERHANA Deskripsi: Pendirian prasarana bangunan sederhana merupakan kegiatan untuk menghadirkan prasarana bangunan sederhana yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum yang berhubungan langsung dengannya agar prasarana tersebut dapat berfungsi. Bangunan Sederhana adalah bangunan yang berlantai 1 dengan luasan maksimal 250 M2. Catatan : Kontruksi Bangunan Sederhana untuk ASB Perencanaan, ASB Administrasi Fisik & Pengawasan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 Tahun 2007 Tanggal, 27 Desember 2007, Tetapi sebaran belanja akan dibuatkan Distribusinya, yang tidak meliputi biaya pengawasan, untuk biaya pengawasan ditambahkan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 Tahun 2007 Tanggal, 27 Desember 2007 Alokasi Obyek Belanja ASB 014 : Tabel terlampir TABEL B1
PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA
SEDERHANA
BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA RP.)
KOMPONEN KEGIATAN
1
1
2
3
PERENCANAAN KONSTRUKSI (%)
PENGAWASAN KONSTRUKSI (%)
PENGELOLAAN KEGIATAN (%)
250
500
1.000
2.500
5.000
10.000
25.000
50.000
100.000
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
250
500
1.000
2.500
5.000
10.000
25.000
50.000
100.000
250.000
500.000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8,23
6,83
5,63
4,65
3,9
3,28
2,82
2,44
2,16
1,94
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
6,83
5,63
4,65
3,9
3,28
2,82
2,44
2,16
1,94
1,8
5,35
4,62
3,9
3,27
2,73
2,27
1,92
1,65
1,43
1,26
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
4,62
3,9
3,27
2,73
2,27
1,92
1,65
1,43
1,26
1,18
14,00
10,00
6,75
4,20
2,85
1,90
1,20
0,80
0,50
0,28
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
10,00
6,75
4,20
2,85
1,90
1,20
0,80
0,50
0,28
0,18
8,23
5,35
14
250.000
42
ASB–015 PENDIRIAN PRASARANA BANGUNAN TIDAK SEDERHANA Deskripsi: Pendirian prasarana bangunan tidak sederhana merupakan kegiatan untuk menghadirkan prasarana bangunan tidak sederhana yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum yang berhubungan langsung dengannya agar prasarana tersebut dapat berfungsi. Bangunan Tidak Sederhana adalah bangunan yang berlantai lebih dari 1. Catatan : Kontruksi Bangunan Tidak Sederhana untuk ASB Perencanaan, ASB Administrasi Fisik & Pengawasan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 Tahun 2007 Tanggal, 27 Desember 2007, Tetapi sebaran belanja akan dibuatkan Distribusinya, yang tidak meliputi biaya pengawasan, untuk biaya pengawasan ditambahkan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 Tahun 2007 Tanggal, 27 Desember 2007 Alokasi Obyek Belanja ASB 015 : Tabel terlampir TABEL B2 PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA
TIDAK SEDERHANA
BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA RP.)
KOMPONEN KEGIATAN
1
1
2
PERENCANAAN KONSTRUKSI (%)
MANAJEMEN KONSTRUKSI (%)
250
500
1.000
2.500
5.000
10.000
25.000
50.000
100.000
250.000
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
250
500
1.000
2.500
5.000
10.000
25.000
50.000
100.000
250.000
500.000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9,00
7,55
6,35
5,37
4,55
3,92
3,42
3,02
2,72
2,50
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
7,55
6,35
5,37
4,55
3,92
3,42
3,02
2,72
2,50
2,32
7,25
6,20
5,25
4,50
3,80
3,25
2,80
2,48
2,19
2,00
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
6,20
5,25
4,50
3,80
3,25
2,80
2,48
2,19
2,00
1,89
6,00
5,20
4,45
3,80
3,20
2,70
2,30
2,00
1,78
1,60
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
5,20
4,45
3,80
3,20
2,70
2,30
2,00
1,78
1,60
1,50
16,00
11,25
7,75
5,10
3,28
2,15
1,42
0,93
0,58
0,31
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
11,25
7,75
5,10
3,28
2,15
1,42
0,93
0,58
0,31
0,91
9,00
7,25
ATAU
PENGAWASAN KONSTRUKSI (%)
3
PENGELOLAAN KEGIATAN (%)
6,00
16,00
43
ASB–016 PENDIRIAN PRASARANA BANGUNAN KHUSUS Deskripsi: Pendirian prasarana bangunan khusus merupakan kegiatan untuk menghadirkan prasarana bangunan khusus yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum yang berhubungan langsung dengannya agar prasarana tersebut dapat berfungsi. Catatan : Kontruksi Bangunan Khusus untuk ASB Perencanaan, ASB Administrasi Fisik & Pengawasan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 Tahun 2007 Tanggal, 27 Desember 2007, Tetapi sebaran belanja akan dibuatkan Distribusinya, yang tidak meliputi biaya pengawasan, untuk biaya pengawasan ditambahkan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45 Tahun 2007 Tanggal, 27 Desember 2007 Alokasi Obyek Belanja ASB 016 : TABEL B1
PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI KHUSUS
KHUSUS
BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA RP.)
KOMPONEN KEGIATAN
1
1
2
3
PERENCANAAN KONSTRUKSI (%)
MANAJEMEN KONSTRUKSI (%)
PENGELOLAAN KEGIATAN (%)
250
500
1.000
2.500
5.000
10.000
25.000
50.000
100.000
250.000
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
250
500
1.000
2.500
5.000
10.000
25.000
50.000
100.000
250.000
500.000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9,75
8,2
6,89
5,85
5
4,35
3,85
3,45
3,1
2,9
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
8,2
6,89
5,85
5
4,35
3,85
3,45
3,1
2,9
2,75
7,95
6,68
5,7
4,87
4,15
3,6
3,1
2,77
2,49
2,3
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
6,68
5,7
4,87
4,15
3,6
3,1
2,77
2,49
2,3
2,17
16,00
11,25
7,75
5,10
3,28
2,15
1,42
0,93
0,58
0,31
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
11,25
7,75
5,10
3,28
2,15
1,42
0,93
0,58
0,31
0,91
9,75
7,95
16,00
44
ASB–017 PENGADAAN SARANA FISIK NON KONSTRUKSI (BELANJA MODAL) Deskripsi: Pengadaan sarana fisik merupakan kegiatan untuk memperoleh berbagai alat sebagai sarana fisik yang digunakan untuk kegiatan utama satuan kerja perangkat daerah ataupun kegiatan pendukung lainnya. Kegiatan ini bukan merupakan pecahan dari kegiatan yang telah dideskripsikan oleh ASB yang telah dinyatakan secara eksplisit karena ASB yang telah ada umumnya telah mencakup pengadaan sarana dalam rangkaian kegiatannya. Pengadaan sarana merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan sarana tersebut karena adanya kebutuhan tertentu dalam untuk mendukung aktivitas satuan kerja perangkat daerah secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu. Pengendali belanja (cost driver): Nilai Sarana Fisik Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 35.251.624 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = (0,019 x Nilai Sarana Fisiknya) Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 35.251.624 + (0,019 x Nilai Sarana Fisiknya) + Nilai Sarana Fisiknya. = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 017 : No
Objek Belanja
Rata-Rata
Batas Bawah
Batas Atas
(%)
(%)
(%)
1
Honorarium PNS
43,40%
12,14%
74,65%
2
Honorarium Non PNS
6,32%
0,00%
24,53%
3
Belanja Bahan Pakai Habis
7,27%
0,00%
16,67%
4
Belanja Jasa Kantor
33,33%
0,00%
100,00%
5
Belanja Cetak & Penggandaan
3,48%
0,00%
8,22%
6
Belanja Makanan & Minuman
6,20%
0,00%
14,15%
ASB ini hanya menganggarkan objek belanja seperti tersebut diatas, dan jika ada penambahan objek belanja (contoh : belanja perjalanan dinas) dapat ditambahkan dengan perhitungan dengan standar yang berlaku, sesuai kebutuhan rill dan harus sepengetahuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
45
Contoh Kegiatan ASB 017 : No
Satker
Kegiatan
1
Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga
Penunjang Kegiatan Taman Baca Masyarakat (TBM)"Jam Bentong"
2
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)
Pengembangan Industri Kecil Logam & Energi Briket
3 4 5 6
7
8
9
10
Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Bapedalda Dinas Pendaftaran Penduduk (Capil) Dinas Pendaftaran Penduduk (Capil) Dinas Pendaftaran Penduduk (Capil) Dinas Pendaftaran Penduduk (Capil)
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan Mebeluier Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Meubelair
Pembangunan Dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
11
Dinas Pertanahan
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
12
Dinas Pertanahan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
13
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
pengadaan mebeluair
14
Dinas Sosial
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
15
Dinas Sosial
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
16
Dinas Sosial
Pengadaan Meubelair
46
No
Satker
17
Dinas Sosial
Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor
18
Dinas Tenaga Kerja
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
19
20
21
Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga
Kegiatan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pembebasan Lahan untuk PPLOR Kab Kukar
Pengadaan Sarana dan Prasarana PON XVII(Roadrace,ITT)
22
Dinas Perhubungan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
23
Dinas Perhubungan
Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Sungai
24
Dinas Perhubungan
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas
25
Dinas Perhubungan
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas Darat dan Air
26
Dinas Perhubungan
Pengerukan Alur Sungai Mahakam Samping Pulau Kumala
27
Dinas Perhubungan
Pengadaan Tanah untuk jembatan timbang
28
Dinas Peternakan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
29
Dinas Peternakan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
30
Dinas Peternakan
Pengadaan Meubelair
31
DINAS PERKEBUNAN
Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor
32
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
47
No
Satker
33
BADAN PENGAWAS DAERAH
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
34
BADAN PENGAWAS DAERAH
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
35
SEKRETARIAT DPRD
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
36
SEKRETARIAT DPRD
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
37
SEKRETARIAT DPRD
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
38
SEKRETARIAT DPRD
Pengadaan Meubelair
39
KECAMATAN TENGGARONG
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
40
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
Pengadaan Meubelair
41
KECAMATAN MARANG KAYU
Pengadaan Peralatan Kantor
42
Kecamatan Kota Bangun
Pengadaan Meubelair
43
Kecamatan Samboja
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
44
Kecamatan Kembang Janggut
Pengadaan Mebeluer
45
Kecamatan Tabang
Pengadaan Mebeluer
46
47
48
Kantor Kebersihan, Pertamanan Dan pemakaman Kantor Kebersihan, Pertamanan Dan pemakaman Kantor Kebersihan, Pertamanan Dan pemakaman
Kegiatan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor
Penyediaan Prasarana Dan Sarana pengelolaan
48
No
49
50
Satker Kantor Kebersihan, Pertamanan Dan pemakaman Kantor Kebersihan, Pertamanan Dan pemakaman
Kegiatan
Sarana & Prasarana Kebersihan Di Kecamatan
Pembuatan & Renovasi Papan Himbauan & Pengadaan Kontainer TPS
51
RSU AM Parikesit
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
52
RSU AM Parikesit
Biaya Operasional dan Pemeliharaan RSUD AM Parikesit
53
RSU AM Parikesit
Pengadaan Fasilitas Rawat Inap RSU AM Parikesit (Subprop)
54
RSU AM Parikesit
Pengadaan Alat Medis RSU AM Parikesit
55
RSU AM Parikesit
Alat Kantor RSUD AM Parikesit
56
Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pembuatan dan Pemasangan PBU/PBA untuk Penataan Batas Wilayah antar Kecamatan
57
Sekretariat Daerah
Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit
58
Sekretariat Daerah
Penataan Tapal Batas Desa /Kelurahan dalam Wilayah Kec Tenggarong
59
Sekretariat Daerah
Penyelesaian dan Penataan Tapal Batas Wilayah Desa Kab Kukar
60 61 62
63
64 65
Sekretariat Daerah Dinas Pendidikan dan kebudayaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Penataan Tapal Batas Kelurahan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan Mebelair Pengadaan Perangkat Lunak Komputer Aplikasi TUKD & Sistem Akuntansi Pengadaan Mebelair TK Pengadaan Mebeluer SD
49
No
66 67 68 69 70
71
72
73
Satker Dinas Pendidikan dan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)
Kegiatan
Pengadaan Perlengkapan Laboratorium Bahasa SD Pengadaan Peraga/Media Pendidikan Siswa SLTA Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Pengadaan Meubelair SMP Penyediaan Mobilitas TK,SDLB,SLTP,SLTA(Sekolah Negeri)
Kendaraan Dinas/Operasional
Pembuatan Outlet Promosi dan Pameran Dagang
Pengembangan IKM Briket Batubara
74
Sekretariat Daerah
Pengadaan Sarana Pengolaan dan Penyimpanan Arsip
75
Sekretariat Daerah
Pengadaan Peralatan Kamera Shooting Profesional & Editing
76
Sekretariat Daerah
Pemasangan dan Pemindahan LPJU di Jl. Pahlawan, Jl. Aw. Sabran, Jl. Mawar, Jl. Am. Sangaji, dan Jl. Tembus Jl. Naga ke Jl. Jelawat, serta Pemindahan LPJU di Jl. Sudirman, Akh. Muksin
77
Sekretariat Daerah
Pemasangan Jaringan Distribusi SUTM/SUTR di Desa Tanah Datar, Badak Mekar, Suka Damai, Perangat Baru Tahap I
78
79
80
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Meubelair
Pemeliharaan System Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
50
No
Satker
Kegiatan
81
SEKRETARIAT DPRD
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
82
SEKRETARIAT DPRD
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
83
SEKRETARIAT DPRD
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
84
SEKRETARIAT DPRD
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
85
SEKRETARIAT DPRD
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
86
SEKRETARIAT DPRD
Pengadaan Meubelair
87
Kantor Arsip
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
88
Kantor Arsip
Pengadaan Mebeluier
89
Kantor Arsip
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
90
Kecamatan Muara Muntai
Pengadaan Meubelair
91
Kecamatan Muara Jawa
Pengadaan Meubelair
92
Kecamatan Anggana
Pengadaan Mebeluer
93
Kecamatan Sanga-Sanga
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
94
Kecamatan Sanga-Sanga
Pengadaan Mebeluer
95 96 97
RSU Aji Batara Agung Dewa Sakti RSU Aji Batara Agung Dewa Sakti RSU Aji Batara Agung Dewa Sakti
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair
98
RSU Aji Batara Agung Dewa Sakti
Pengadaan Alat Medis RSUD Aji Batara Dewa Sakti Samboja
99
Sekretariat Daerah
Pengadaan Kendaraan Truck
51
No
Satker
Kegiatan
100
Sekretariat Daerah
Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran & Simulator Fire Training
101
Sekretariat Daerah
Pengadaan Kendaraan Operasional
102
Sekretariat Daerah
Pengadaan Ambulance Kecamatan
103
Sekretariat Daerah
Pengadaan Kendaran Jenazah Kecamatan
104
Sekretariat Daerah
Pengadaan Speed Boat
105
Sekretariat Daerah
Pengadaan Kendaraan Alat Berat
106
Sekretariat Daerah
Pengadaan Bus Sekolah
107
Sekretariat Daerah
Pengadaan Kapal Wisata (Phinisi)
108
Sekretariat Daerah
Pengadaan Perlengkapan Asrama Pelajar di Yogyakarta dan Makasar
109
Sekretariat Daerah
Pengadaan Sound Sistem keperluan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
110
Sekretariat Daerah
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Camat Loa Janan
111
Sekretariat Daerah
Pengadaan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat
112
Sekretariat Daerah
Pengadaan Interactive Touchboard di Tenggarong
113
Sekretariat Daerah
Pengadaan Baring Inventaris Kantor kepeluan 18 Kecamatan se Kab. Kukar
114
Sekretariat Daerah
Pengadaan Peralatan Pecah Belah keperluan Pendopo dan Rumah Jabatan Bupati
115
Sekretariat Daerah
Pengadaan Baring Inventaris Keperluan Pendopo Odah Etam (5)
116
Sekretariat Daerah
Pengadaan Barang untuk Pemkab Kutai Kartanegara
117
Sekretariat Daerah
Pengadaan Alat Drum Band Pemkab Kutai Kartanegara
118
Sekretariat Daerah
Pengadaan Alat - alat Studio
119
Sekretariat Daerah
Pengadaan alat - alat Komunikasi
52
No
Satker
120
Sekretariat Daerah
Pengadaan Interior dan Furniture Gedung Peluasan Kantor Bupati A dan B
121
Sekretariat Daerah
Pengadaan Meubelair
122
Sekretariat Daerah
Pengadaan Meubelair Rumah Jabatan Bupati
123
Sekretariat Daerah
Pengadaan Meubelair Kantor Kec. Loa Janan
124
Sekretariat Daerah
Pengadaan Meubelair Kantor Kejaksaan di Tenggarong
125
Sekretariat Daerah
Pekerjaan Lanjutan Interior dan Furniture Pendopo Bupati
126
Sekretariat Daerah
Penataan Barang di Gudang Sekretariat Daerah Pendistribusiannya ke Bagian, Dinas dan Kecamatan
127
Sekretariat Daerah
Decission Suport System
128
Sekretariat Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagian Pemdes dan Kelurahan (P)
129
Sekretariat Daerah
Pengadaan Perangkat Lunak Komputer Aplikasi TUKD & Sistem Akuntasi
130
131
132
133
134
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)
Kegiatan
Pengembangan Sekolah Unggul SMAN 3 Tenggarong(APBN)
Pemantapan Usaha Koperasi
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan IKM
Pemantapan PKM
Pemantapan Organisasi dan Manajemen Koperasi
53
ASB–018 PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH/PERATURAN BUPATI Deskripsi: Penyusunan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka menyusun peraturan daerah. Aktivitas ini terhitung sejak dipersiapkannya kegiatan sampai dengan terbentuknya atau tersusunnya peraturan daerah/peraturan Bupati final. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Perda/Perbub yang dibuat Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 54.695.900,00 per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 50.972.450,00 per Jumlah perda/perbup yang dibuat Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel x Jumlah = Rp. 54.695.900,00+ (Rp. 50.972.450,00 yangdibuat) = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan
perda/perbup
Alokasi Obyek Belanja ASB 018 : No
Objek Belanja
Rata-Rata
Batas Bawah
Batas Atas
(%)
(%)
(%)
1
Belanja Honorarium PNS
16,53%
4,31%
28,74%
2
Belanja Honorarium Non PNS
19,95%
0,00%
59,87%
3
Belanja bahan habis pakai
15,66%
0,00%
47,32%
4
Belanja cetak &penggandaan
11,96%
5,82%
18,10%
5
Belanja sewa
1,19%
0,00%
2,81%
6
Belanja Makan&minum
34,71%
0,00%
100,00%
Alokasi objek belanja pada ASB ini harus sesuai seperti tersebut diatas, dan hanya dapat ditambahkan objek belanja perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang dicapai serta sepengetahuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Contoh Kegiatan ASB 018 No
Satker
1
SEKRETARIAT DPRD
Kegiatan
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
54
No
Satker
2
SEKRETARIAT DPRD
Penyusunan dan Pemantapan Rancangan RKA/DPA DPRD dan Sekretariat DPRD TA 2007
3
Sekretariat Daerah
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
4
Sekretariat Daerah
Penetapan Jabfung LPD
5
Sekretariat Daerah
Penyusunan Perda Tapal Batas sesuai undang-undang No. 32 Tahun 2004
6
7
8
9
10
11
12
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan
Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 2007 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kutai Kartanegara Tahun 2007 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2007
Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Restitusi
Sosialisasi Pedoman Tata Cara Pelayanan Keberatan Pajak & Retribusi Daerah
Sosialisasi Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem & Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
13
SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
14
SEKRETARIAT DPRD
Penyusunan dan Pemantapan Rancangan RKA/DPA DPRD dan Sekretariat DPRD TA 2007
15
Sekretariat Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang
16
Sekretariat Daerah
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Barang
17
Sekretariat Daerah
Penyusunan Legal Drafting Kebijakan Alokasi Dana Desa
55
ASB–019 PENYUSUNAN STANDAR Deskripsi: Penyusunan standar merupakan suatu kegiatan dalam rangka menghasilkan standar atau patokan atas praktik yang telah berlaku selama ini. Standar yang dihasilkan menjadi acuan bagi lembaga yang terkait langsung dengan ketetapan standar tersebut. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Jenis Standar yang dibuatkan. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 46.321.300 per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp1.406.500 per Jumlah Jenis Standar yang dibuatkan x Jumlah Buku. Rumus Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 46.321.300 + (Rp 1.406.500 x Jumlah Jenis Standar yang dibuatkan) = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Nilai keseluruhan tersebut selain Nilai Sarana harus didistribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel berikut ini. Alokasi Obyek Belanja ASB 019 : No
Objek Belanja
Rata-Rata
Batas Bawah
Batas Atas
(%)
(%)
(%)
1
Belanja Honorarium PNS
12,59%
6,91%
18,27%
2
Belanja Honorarium Non PNS
16,02%
0,00%
44,40%
3
Belanja Bahan Habis Pakai
1,49%
0,81%
2,17%
4
Belanja Jasa Kantor
4,61%
0,00%
13,29%
5
Belanja Cetak & Penggandaan
4,95%
0,00%
13,13%
6
Belanja Sewa
1,62%
0,00%
4,89%
7
Belanja Makan & Minum
3,95%
0,49%
7,41%
8
Belanja Perjalanan Dinas
54,77%
0,00%
100,00%
Contoh Kegiatan ASB 019 : No
1
Satker BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan
Persiapan Data Gaji PNS Se-Kab. Kukar Tahun 2007
56
2
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pencetakan Data Gaji dan Rapel PNS Se-Kab. Kutai Kartanegara
3
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Penyusunan Anggaran Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara Th. 2007
4
Sekretariat Daerah
Penyusunan Analisa Standar Belanja
5
Sekretariat Daerah
Penyusunan Standar Satuan Harga
6
Sekretariat Daerah
Penyusunan Standar Pelayanan Prima
57
ASB–020 SOSIALISASI PROGRAM/PRODUK Deskripsi: Sosialisasi program atau produk merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program atau produk dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka dan penyuluhan tentang program atau produk tersebut secara langsung. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Peserta Sosialisasi Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 30.755.388,00 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 276.813,00 per Jumlah Peserta Sosialisasi Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 30.755.388,00 + (Rp. 276.813,00 x Jumlah Peserta Sosialisasi) = Total Belanja x 14,90 % = Total Belanja Keseluruhan Alokasi Obyek Belanja ASB 020 : No
Objek Belanja
Rata-Rata
Batas Bawah
Batas Atas
(%)
(%)
(%)
1
Belanja Honorarium PNS
25,44%
0,00%
50,90%
2
Belanja Honorarium Non PNS
3,32%
0,00%
6,94%
3
Belanja bahan material
0,15%
0,00%
0,53%
4
Belanja bahan habis pakai
8,94%
0,00%
19,09%
5
Belanja cetak &penggandaan
3,88%
0,00%
8,91%
6
Belanja sewa
1,52%
0,00%
3,14%
7
Belanja Makan&minum
14,93%
2,65%
27,21%
8
Belanja.Perjalanan dinas
41,82%
0,00%
100,00%
Contoh Kegiatan ASB 020 No
Satker
Kegiatan
1
Dinas Peternakan
Pembinaan Sumber Daya Pelaku Peternakan
2
Bapedalda
Sosialisasi Peraturan Per-UU-an Lingkungan Hidup
58
No
Satker
Kegiatan
3
Bappeda
Sosialisasi program pembangunan pedesaan (dalm rangka gerbang dayaku)
4
Dinas Tenaga Kerja
Sosialisasi Berbagai Peraturan Tentang Ketenagakerjaan (Pembinaan & Penyuluhan Syarat-Syarat Kerja)
5
Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
6
SEKRETARIAT DPRD
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
7
SEKRETARIAT DPRD
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
8
Sekretariat Daerah
Kadarkum di Kab Kukar
9
Sekretariat Daerah
Sosialisasi Produk Hukum Daerah
10
Sekretariat Daerah
Sosialisasi Peraturan Daerah yang Berhubungan dengan Kewenangan Bupati yang Diserahkan pada Camat
11
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)
Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah
12
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Prindagkop)
Identifikasi, Sosialisasi Perijinan IKM yang Belum Ada UKL / UPL Amdal
13
Sekretariat Daerah
Sosialisasi Undang-undang kekerasan dalam Rumah Tangga
14
Sekretariat Daerah
Sosialisasi Kesadaran Hukum dan Kesetaraan serta keadilan Gender
15
Sekretariat Daerah
Evaluasi Sosialisasi Bantuan Sosial
16
Sekretariat Daerah
Penunjang Kegiatan Pengembangan Seni Budaya
17
Sekretariat Daerah
Sosialisasi Analisis Beban Kerja
59
No
Satker
Kegiatan
18
Sekretariat Daerah
Subsidi Ongkos Angkut Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kab. KUKAR
19
Sekretariat Daerah
Sosialisasi Mutu Agribisnis Kab. Kutai Kartanegara
20
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah
21
SEKRETARIAT DPRD
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
22
SEKRETARIAT DPRD
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
23
Sekretariat Daerah
Sosialisasi Pengelolaan Barang Milk Daerah & Inventarisasi Asset Pemkab Kukar
24
Dinas Tenaga Kerja
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Sosialisasi Jabatan Tenaga Kerja
60