ASB,Anggaran Belanja, Dan Standar Pelayanan Minimal

ASB, ASB, Angga Anggaran ran Belan Belanja ja,, dan Standar Standar Pelayana Pelayanan n Minimal Minimal Untuk Memenuhi Nilai Tugas Matakuliah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sektor Publik Dosen : Dr. Dr. Lilik Purwanti, Purwanti, M.Si., Ak., CA

Oleh: Gomg Gomgom omDa Darw rwinA inA

(11 (115020 502030 3001 011 1108 1088)

Yahdi Furqon B

(115020307111060)

AloysiusAd sAdi S

(125020300111101)

JURUSAN JURUSAN AKUNTANSI AKUNTANSI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2015

Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sektor Publik

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

ASB muncul karena di dalam sektor publik tidak akan lepas dari penganggaran dan dalam penganggaran pemerintah ASB sangat dibutuhkan untuk menentukan standar biaya yang dapat dianggarkan. Digunakannya ASB ini bertujuan untuk menekan anggaran yang dikeluarkan pemerintah agar anggaran tersebut memenuhi prinsip 3E (efektif, efisien dan ekonomis). Selain itu ASB juga berfungsi sebagai kendali bagi pemerintah agar tujuan organisasi dapat tercapai. Pada pertemuan pertama mengenai ASB telah dibahas pengertian dari ASB. Dimana Analisis Standar Belanja (ASB) muncul dalam ranah perundangan Pemerintah Daerah pada tahun 2004 ketika terbit Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan ini merupakan pengganti dari peraturan lama yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU no.32 tersebut ASB dijelaskan sebagai penilaian atas kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dalam penentuannya ASB sering dikaitkan dengan Belanja Modal, Belanja Langsung dan Tidak Langsung serta Standar Pelayanan Minimal(SPM). Untuk itu makalah kelompok kami akan mencoba menjelaskan keterkaitan antara ketiga hal tersebut dengan ASB itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang di atas, kami merumuskan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah, yaitu : 1. Apa yang dimaksud dengan belanja modal? 2. Bagaimana hubungan ASB dan belanja modal? 3. Apa yang dimaksud dengan belanja langsung dan tidak langsung? 4. Bagaimana hubungan ASB dan belanja langsung dan tidak langsung? 5. Apa yang dimaksud dengan SPM? 6. Bagaimana hubungan ASB dan SPM?

ASB, Anggaran Belanja, dan Standar Pelayanan Minimal | 1


BABII PEMBAHASAN

2.1 ASBdanAnalisis Penganggaran BelanjaModal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Aset tetap mempunyai ciri-ciri berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dan nilainya relatif materianl. Sedangkan ciri-ciri aset lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)tahun, dannilainyarelatifmaterial. Belanja modalmeliputiantara lain : a.

Belanja modal tanah, adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisisiappakai.

b.

Belanja modal peralatan dan mesin, adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampaiperalatandanmesintersebut siapdigunakan.

c.

Belanja modal gedung dan bangunan, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dangedungdimaksuddalam kondisisiapdigunakan.

d.

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisisiapdigunakan.

e.

Belanja modal fisik lainnya, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam belanja modal diatas.



Termasuk dalam belanja ini adalah belanja yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasidanjaringan dimaksuddalam kondisisiap digunakan. Suatubelanjadikategorikansebagaibelanjamodal apabila : 1.

Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambahmasaumur,manfaat,damkapasitas;

2.

Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yangtelah ditetapkanolehpemerintah;

3.

Perolehanaset tetaptersebutdiniatkan bukanuntukdijualatau dibagikan.

PengeluaransetelahPerolehanAset

Belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya yaitu belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi dapat dimasukkan sebagai belanja modal jika memenuhipersyaratansebagaiberikut: a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volumeasetyangdimiliki; b.Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasiaset tetap atau aset lainnya; Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada, misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun, pada tahun ke-7 dilakukan renovasi dengan harapan gedungtersebutmasih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari10menjadi 15tahun. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada, misalnya sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 kw dilakukan renovasisehingga kapasitasnyameningkatmenjadi300kw. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada misalnya,jalan yangmasih berupatanah ditingkatkanolehpemerintah menjadijalan aspal. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau

satuan ukuran aset yang

sudahada,misalnyapenambahan luas bangunan suatugedung dari 400m2menjadi500m2.

HubunganASBdanAnalisisPenganggaran BelanjaModal

Untuk kewajaran suatu anggaran belanja dinilai berdasarkan kesesuaian antara target kinerja pelayanan yang diusulkan dengan sumber dananya.Pendekatan ini merupakan suatu konsep Grant Related Expenditture Assesment (GREA)dalam analisis standar belanja. Jika suatu sumber dana



tertentu jumlahnya diestimasikan tidak mencukupi untuk membiayai anggaran belanja suatu program atau kegiatan dengan target tertentu,maka pemerintah daerah dapat : 1. Mendanai dari anggaran sumber pendapatan atau pembiayaan yang lain berdasarkan target pelayanan yang diharapkan atau 2. Menyesuaiakan targetpelayanandengantersedianya sumberdana Kewajaranbiayayangdianggarkan dengandemikianberkaitandengantiga aspek,yaitu: 1. Kaitanantara biaya yang dianggarkandengan target pencapaian kinerja. 2. Kaitanantara anggaran biayadengan hargastandaryang berlaku. 3. Kaitanantara biaya yang dianggarkandengan sumber dananya.

2.2 ASB dan Analisis Biaya Langsung Pengertian Biaya Langsung

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 yang kemudian

dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006,

belanja diklasifikasikan

berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung

dan belanja langsung.

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan

dianggarkan tidak kegiatan. Kelompok

belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait

secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : 1. belanja pegawai; 2. belanja bunga; 3. belanja subsidi; 4. belanja hibah; 5. belanja bantuan sosial; 6. belanja bagi basil; 7. bantuan keuangan; dan 8. belanja tidak terduga Sedangkan berdasaran Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja langsung dibagi menjadi 3, yaitu:



1. belanja pegawai; 2. belanja barang dan jasa; dan 3. belanja modal. Untuk jenis belanja langsung yang pertama adalah belanja pegawai. Belanja pegawai tersebut dimaksudkan

untuk pengeluaran honorarium/upah dalam

melaksanakan program dan kegiatan

pemerintahan daerah. Belanja jenis ini

antara lain untuk menampung honorarium

panitia pengadaan dan administrasi

pembelian/pembangunan untuk memperoleh

setiap aset yang dianggarkan pada

belanja modal sebagaimana dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa. Selanjutnya ada belanja barang dan jasa. Jenis belanja ini digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan

pemerintahan daerah.

Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai

habis,

bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana

mobilitas,

sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari- hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai. Dan untuk jenis belanja langsung yang terakhir ada belanja modal. Belanja modal

digunakan

untuk

pengeluaran

yang

dilakukan

dalam

rangka

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

jalan,

irigasi

dan

jaringan

dan

aset

tetap

lainnya.

Nilai

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

ANALISIS BELANJA LANGSUNG

Analisis Belanja Langsung terdapat 3 macam analisis, yaitu : 1. Varians Belanja Langsung



Varians Belanja Langsung Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentase. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu: 1) Selisih wajar (favourable variance) dan 2) selisih tidak wajar (unfavourable variance) Mahmudi (2010:157).Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut favourable variance, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan unfavourable variance. Manfaat varians anggaran belanja yaitu: 1. Untuk menyelidiki varians antara hasil sesungguhnya pada periode berjalan dan sebelumnya. 2. Untuk menyelidiki varians antara hasil sesungguhnya dan biaya standar. 3.Untuk menyelidiki varians hasil sesungguhnya dengan tujuan yang direncanakan. Analisis varians belanja dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :, Mahmudi, (2010:166).

Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja 2. Pertumbuhan Belanja Langsung

Analisis pertumbuhan belanja langsung dilakukan untuk mengetahui kecendrungan baik berupa kenaikan atau penurunan belanja selama kurun waktu tertentu. Mahmudi, (2010:160) Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pertumbuhan belanja dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: Realisasi Thn t - Realisasi Thn t-1 Pertumbuhan belanja thn t = Realisasi Belanja Thn t-1

3. Efisiensi Belanja Langsung

Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumberdaya (input) yang digunakan. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila



mampuh menghasilkan output tertentu dengan input serendahnya, atau dengan input tertentu mampuh menghasilkan output sebesar-besarnya Deddi dan Ayuningtyas (2010:161). Mahmudi, (2010:160) Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Karena pada umumnya belanja memiliki kecendrungan untuk selalu naik,

adapun

alasan

kenaikan

belanja

biasanya

dikaitkan

dengan

penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan

layanan dan

penyesuaian

dengan faktor ekonomi

makro

ekonomi.Efisiensi bertujuan untuk menentukan (1) apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor) secara ekonomi dan efisiensi, (2) terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi prosedur administrasi, dan struktur organisasi. Berikut ini ialah rumus dari analisis efisiensi belanja : Realisasi belanja Rasio Efisiensi Belanja =

x 100% Anggaran belanja

Hubungan ASB dan Belanja Langsung

Menurut Kementrian Keuangan, salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan belanja daerah adalah Analisa Standar Biaya (ASB). Alokasi belanja ke dalam aktivitas untuk menghasilkan output seringkali tanpa disertai alasan dan justifikasi yang kuat. ASB mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong

dicapainya

efisiensi

secara

terus-menerus

karena

adanya

pembandingan (benchmarking ) biaya per unit setiap output dan diperoleh praktek-praktek terbaik (best practices) dalam desain aktivitas. Untuk melakukan perhitungan ASB, unit kerja terkait perlu terlebih dahulu mengidentifikasi belanja yang terdiri dari : o

Belanja Langsung

o

Belanja Tidak Langsung Alasan mengapa perlu mengidentifikasi belanja langsung dan tidak langsung



tersebut dikarenakan formula dari ASB itu sendiri. Formula ASB ialah menghitung total biaya (biaya langsung + biaya tidak langsung) Dimana ASB itu sendiri merupakan bahan pembanding pemerintah dalam membuat anggaran untuk tahun selanjutnya. Maka dalam penyusunan ASB tersebut perlu ada perhitungan mengenai total biaya langsung dan tidak langsung. Dengan kata lain ASB merupakan hasil penjumlahan belanja langsung setiap program atau kegiatan dengan belanja tidak langsung yang dialokasikan pada program atau kegiatan yang bersangkutan. Perhitungan ASB tidak dapat distandarisasi antara propinsi/kabupaten/kota dengan propinsi/kabupaten/kota lainnya karena standarisasi harga antara suatu tempat dengan tempat lainnya dapat berbeda. Misalnya harga obat di Jawa Barat dengan Papua sangat berbeda. Demikian juga, tarif perjalanan dinas, honor-honor dll dapat berbeda antara Jawa Barat dan Papua.

3.3ASBdanStandarPelayananMinimal

Standar Pelayanan Minimal menurut Undang - Undang 32 Tahun 2004 pasal 11 ayat (4), menyatakan bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Bersifat Wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Di lain pihak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan pencapaian jenis dan mutu pelayanandasar yangmerupakan urusan wajib daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal, dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa: “ penyusunan rencana lima tahunan pencapaian SPM di tingkat Pemerintah Daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)”. Selanjutnya rencana lima tahunan pencapaian target SPM ini dituangkan menjadi rencana tahunan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Dalam proses penganggaran, dengan menggunakan instrumen pendukung anggaran yang lain seperti standar satuan harga dan Analisa Standar Belanja



(ASB) selanjutnya target tahunan pencapaian SPM yang telah dimuat dalam dokumen RKPD dan Renja SKPD dituangkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Tingkat pencapaian target SPM di daerah ditetapkan dengan mempertimbangkan batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri dan kemampuan keuangan di masing-masing daerah. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Pusat adalah cara untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan urusan wajib oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

dan

sekaligus

merupakan

akuntabilitas

daerah

kepada

Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Disamping itu, SPM juga dapat dipakai sebagai alat pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pengertian SPM dapat dijumpai pada beberapa sumber, antara lain: a. Undang-Undang 32 Tahun 2004 penjelasan pasal 167 (3), menyatakan bahwa SPM adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja memuat standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan; Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan Analisa Standar Belanja (ASB), Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya. c.

Lampiran Surat Edaran Dirjen OTDA Nomor 100/757/OTDA tanggal 8 Juli 2002 menyatakan Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dari berbagai pengertian tersebut, secara umum dapat diikhtisarkan bahwa SPM merupakan standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Adanya SPM akan menjamin minimal pelayanan yang berhak diperoleh masyarakat dari Pemerintah Daerah. Dengan adanya SPM maka akan terjamin kuantitas dan atau kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan terjadi



pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah. Seperti telah diuraikan di atas, bahwa pelaksanaan urusan wajib merupakan pelayanan minimal sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa, SPM ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini departemen teknis, sedangkan pedoman penyusunan SPM ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 167 (3). 2. Manfaat Penerapan Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Penyusunan dan Penerapan SPM disebutkan bahwa SPM mempunyai beberapa manfaat, antara lain: a. Memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu pelayanan publik dari Pemerintah Daerah sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah setempat dengan mutu tertentu. b. Dengan ditetapkannya SPM akan dapat ditentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik, sehingga SPM dapat dijadikandasar untukpenentuankebutuhanpembiayaan daerah c. SPM dapat dipakai sebagai landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan d. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja. e. Dalam hal ini SPM dapat dijadikan dasar dalam menentukan alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur. Disamping itu SPM dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap masyarakat, sebaliknya masyarakat dapat mengukur sejauh mana Pemerintah Daerah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik. f. Sebagai alat ukur bagi kepala daerah dalam melakukan penilaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh unit kerja penyedia suatu pelayanan. g. Sebagai pembanding (benchmark ) untuk mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik . h. Menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh institusi pengawasan.

ASB, Anggaran Belanja, dan Standar Pelayanan Minimal |10


i.

SPM akan dapat memperjelas tugas pokok Pemerintah Daerah dan mendorong terwujudnya pengawasan dan keseimbangan (check and balances) yang lebih efektif .

j.

Mendorong

transparansi

dan

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dasar Hukum SPM •

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

•

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

•

Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

•

Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

•

Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.

•

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

•

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknik Penyusunan dan Penetapan SPM.

•

Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 79 tahun 2007 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Pencapaian SPM. •

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.05-76 tahun 2007 tentang Pembentukan Tim konsultasi penyusunan SPM.

Posisi SPM dalam Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintah dalah fungsi fungsi pemerintah yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi fungsi tersebut menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,

melanyani,

memberdayakan,

dan

mensejahterakan

masyarakat.Dalam pembagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis yaitu : 1. Urusan wajib, dan 2. Urusan pilihan. Posisi SPM dalam Perencanaan



•

Pemerintah daerah dalam membuat rancangan kerja pemerintah daerah (RKPD) harus berpedoman pada rencana kerja pemerintah (RKP) pusat.

•

Kebijakan pemerintah yang harus di jadikan pedoman oleh Pemda adalah kebijakan tentang perencanaan dan penganggaran Standar Pelayanan Minimum (SPM).

•

Pedoman serta rencana dan target pencapaian standar pelayanan minimum yang di laksanakan oleh pemda telah diatur dalam PP no.65 tahun 2005, Pasal 9 ayat 2 sampai ayat 5.

•

SPM merupakanbagian penting dalam proses perencanaan daerah.

Rencana Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanaan dasar. Rencana pencapaian SPM memiliki 4 lingkup, yaitu: 1. Batas waktu pencapaian SPM nasional dan daerah, 2. Integrasi rencana pencapaian yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, 3. Integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran, dan 4. Sosialisasi rencana dan realisasi pencapaian target SPM. Rencana Pencapaian SPM

Dalam membentuk rencana pencapaian dan penerapan SPM, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan: 1. Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar. 2. Target pelayanan dasar yang akan dicapai. 3. Kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah, dan komitmen nasional. Pengintegrasian Rencana Pencapaian SPM dalam Dokumen Perencanaan

Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang dinyatakan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM.Mekanisme tahapan perencanaan SPM dalam RPJMD adalah sebagai berikut: 1. Menyelaraskan antara SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan Pernyataan Misi dan Tujuan Kepala Daerah.



2. Pemerintah Daerah menetapkan batas waktu pencapaian SPM untuk daerahnya. 3. Pemerintah Daerah menetapkan kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar yang sudah dicapai oleh daerah sampai saat RPJM tersebut dibuat. 4. Pemerintah daerah menetapkan target tahunan pencapaian SPM mengacu pada batas waktu yang sudah ditentukan oleh masing-masing daerah. Pengintegrasian Rencana Pencapaian SPM dalam Dokumen Penganggaran

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM setiap jenis pelayanan dasar dan nota tersebut menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD yang menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM. Selanjutnya RKA-SKPD yang sudah memuat berbagai program dan kegiatan terkait SPM menjadi bahan penyusunan Raperda APBD hingga penetapan Perda APBD. Pengintegrasian Rencana Pencapaian SPM dalam Dokumen Penganggaran

Mekanisme penganggaran kegiatan untuk tercapainya SPM adalah sebagai berikut: 1. Menyelaraskan antara capaian SPM yang terdapat di RPJMD dengan prgram-program urusan wajib pemerintah ke dalam KUA dan PPAS. 2. Pemda menyusun rincian kegiatan untuk masing-masing program dalam rangka pencapaian SPM dengan mengacu pada indikator kinerja. 3. Pemda menentukan urutan prioritas kegiatan-kegiatan untuk mencapai SPM. 4. Pemda menentukan besarnya plafon anggaran untuk masing-masing kegiatan dengan menggunakan ASB. Penganggaran SPM

Salah satu elemen penting dari implementasi SPM di daerah adalah melakukan

perhitungan

anggaran. Tanpa anggaran yang

memadai dan

mencukupi, Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan SPM sesuai dengan yang telah ditetapkan.Meskipun pendekatan pembiayaan dengan menggunakan pembiayaan berbasis kegiatan namun juga harus memperhatikan prinsip-prinsip perhitungan anggaran pada SPM, sebagai berikut : 1. Pembiayaan mengacu kepada program/langkah kegiatan. 2. Investasi fisik hanya untuk saran/prasarana yang terkait langsung dengan penerapan SPM.



3. Menghitung seluruh kebutuhan biaya untuk pencapaian SPM tanpa memandang sumber biaya. 4. Perhitungan

kebutuhan

biaya

dengan

memperhatikan

capaian

tahun

sebelumnya. 5. Tidak menghitung kebutuhan belanja per SKPD. Keterkaitan ASB dan SPM

SPM mempunyai indikator-indikator capaian, dilihat apakah indikator capaian dalam kegiatan tersebut sudah tercapai atau belum. Jika belum tercapai maka dicari apa saja hal yang kurang untuk mencapai

indikator capaian dalam

SPM, setelah sudah mengetahui apa-apa saja hal yang kurang kemudian hitung berapa biaya kekurangannya dan gunakan ASB untuk menghitung tambahan biaya yang diperlukan agar dapat memenuhi indikator capaian SPM.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Nordiawan Deddi dan Ayuningtyas Hertanti. 2010. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Penerbit Salemba Empat, Jakarta Mahmudi, 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta

Lampiran Surat Edaran Dirjen OTDA Nomor 100/757/OTDA tanggal 8 Juli 2002 Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2005. Tentang Pedoman dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal , Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21. Tentang Klasifikasi Belanja,Jakarta.


ASB,Anggaran Belanja, Dan Standar Pelayanan Minimal

Recommend Documents