Apa Perbedaan Orde Lama

Apa perbedaan orde lama,orde baru & reformasi? Orde Lama telah dikenal prestasinya dalam memberi identitas, kebanggaan nasional dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun demikian, Orde Lama pula yang yang memb member erik ikan an pelu peluan ang g bagi bagi kemun kemungk gkin inan an kabu kaburn rnya ya iden identi tita tas s ters terseb ebut ut (Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945). Beberapa peristiwa pada Orde Lama yang mengaburkan identitas nasional kita adalah; Pemberontakan PKI pada tahun 1948, 1948, Demokr Demokrasi asi Terpim Terpimpin pin,, Pelaks Pelaksana anaan an UUD UUD Sement Sementara ara 1950, 1950, Nasako Nasakom m dan Pemberontakan PKI 1965. Namu Namun n seja sejara rah h juga juga menu menunj njuk ukka kan n rezi rezim m Orde Orde Baru Baru yang yang diang iangga gap p memberikan perbaikan dan menyelamatkan keadaan bangsa saat itu selama masa pemerintahannya melakukan pemasungan terhadap hak-hak politik warga negara, pemb pemban angu guna nan n mema memang ng dapa dapatt berj berjal alan an deng dengan an cuku cukup p baik baik dima dimana na ting tingka katt pert pertum umbu buha han n ekon ekonom omii bahk bahkan an pern pernah ah menc mencap apai ai 7 % (tuj (tujuh uh pers persen en)) namu namun n keberhasilan itu hanya bersifat semu karena semua pembangunan dibiayai dari hutang luar negeri yang berakibat timbulnya krisis moneter dan tumbuh sehatnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Soeharto dan Orde Baru tidak bisa dipisahkan. Sebab, Soeharto melahirkan Orde Orde Baru Baru dan dan Orde Orde Baru Baru meru merupa paka kan n sist sistem em keku kekuas asaa aan n yang yang menop enopan ang g pemerintahan Soeharto selama lebih dari tiga dekade. Betulkah Orde Baru telah berakhir berakhir? ? Kita masih menyaksika menyaksikan n praktik-pr praktik-praktik aktik nilai Orde Baru hari ini masih masih menjadi karakter dan tabiat politik di negeri ini. Kita masih menyaksikan aktor-aktor utama utama yang yang melaku melakukan kan "opera "operasi si wajah wajah plasti plastik" k" masih masih berco bercokol kol di negeri negeri ini. ini. Perbedaan Orde Baru dan Orde Reformasi secara kultural dan substansi semakin kabur. Mengapa semua ini terjadi? Salah satu jawabannya, bangsa ini tidak pernah membuat garis demarkasi yang jelas terhadap Orde Baru. Tonggak awal reformasi 11 tahun lalu yang diharapkan bisa menarik garis demarkasi kekuatan lama yang korup dan otoriter dengan kekuatan baru yang ingin melakukan perubahan justru "terbelenggu" oleh faktor kekuasaan dan "operasi plastik" para elite lama."

Perbedaan penerapan presidensiil masa orde baru dan orde lama? sebelumnya saya berikan gambaran singkat sejarah Indonesia menganut sistem presidentil (UUD 1945) namun UUD tersebut dalam sejarahnya tidak sepenuhnya dijalankan. 1. Periode UUD 1945 pertama (18 Agustus 1945 s.d 27 Desember 1949) Sistem presidentil belum dilaksanakan sepenuhnya karna situasi mempertahankan kemerdekaan. Presiden dan Wakil Presiden diangkat oleh PPKI, bukan oleh MPR. Ada penyimpangan konstitusional yaitu berubahnya sistem presidentil menjadi kabinet parlementer melalui maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. 2. Periode Republik Indonesia Serikat (RIS) 28 Desember 1949 s.d 17 Agustus 1950 Indonesia menjadi negara Federal Republik Indonesia Serikat. 3. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959) Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, namun kabinet adalah k abinet parlementer (bukan presidentil) 4. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Indonesia kembali ke UUD 1945 (ini disebut sebagai Orde Lama) kesalahan dari penerapan presidentil ini adalah MPRS mengangkat presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup 5. Supersemar 11 Maret 1966 (dimulainya Orde Baru) Indonesia mengadakan pemilu untuk mengangkat anggota DPR dan MPR, presiden dipilih oleh MPR (teoritis UUD 1945 namun kenyataannya lain) 6. Periode Mei 1998 s.d 22 Oktober 1999 disebut masa Pasca Orde Baru (Reformasi) 7. 22 Oktober 1999 sd sekarang (adanya perubahan atau amandemen thd UUD 1945, terakhir amandemen ke empat) Presiden dipilih langsung, kedaulatan di tangan rakyat (pemilihan langsung) bukan melalui MPR lagi. MPR menjadi lembaga tinggi (bukan lembaga tertinggi) batasan jabatan presiden, dll