S.E, Finer.The Man On Horseback: The Role of the Military in Politics. (New York, N.Y.: Frederick. A. Praeger, 1962), hal. 7.
Yahya A. Muhaimin. Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1965.(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), Hal. 2.
John P. Lovell dan C.I Eugene Kim.The Military and Political Change in Asia.(Pacific Affairs: University of British Columbia, 1967).
Ibid.
Ibid.
Samuel P. Huntington. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1967).
Yahya A. Muhaimin, op. cit., hal. 22-23.
Salim Said, Genesis of Power, General Sudirman and The Indonesian Military in Politics: 1945-1949, Singapura dan Jakarta: ISEAS dan Pustaka Sinar Harapan, 1991, hal. 5.
Harold Crouch, op. cit,.hal. 22.
Harold Crouch. Militer dan Politik di Indonesia.(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hal. 21.
Angkatan Darat, 1965: Buku Induk, bab 3.
Yahya A. Muhaimin, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966, Penerbit Gadjah Mada Press, 1982, hal 73.
Lihat Herbert Feith, The Wilopo Cabinet…., hal 108.
Yahya A. Muhaimin, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966, Penerbit Gadjah Mada Press, 1982, hal 72.
Sejarah Tentara Nasional Indonesia, Mabes TNI, Jilid Kedua, 2000, hal. 17
Dinas Sejarah Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, op. cit., hal. 580.
Drs. Saleh As'ad Djamhari, Ikhtisar Sejarah Perjuangan ABRI 1945-sekarang, Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia-Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1995, hal. 83.
Lihat hasil wawancara dengan A.H. Nasution, Juni 1985, dalam Buku Kedua Sejarah Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar TNI, 2000, hal. 24.
Eric A. Nordlinger, Soldiers in Politics: Military Coups and Government, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1977, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: Militer dalam Politik, Penerbit Rineka Cipta, 1990, hal 103.
Lihat pembahasan peristiwa "17 Oktober" secara lengkap pada karangan Herbert Feith, The Wilopo Cabinet…, hal 107-126. Louis Fischer pernah menanyakan juga peristiwa ini kepada Mayor Jenderal A.H. Nasution pada tanggal 18 Mei 1958, dan Nasution dalam interview mengatakan, bahwa peristiwa tersebut adalah sebagai half a coup, Lihat Louis Fischer, op. cit., hal 216 dan 289.
Lihat dokumen Piagam keutuhan Angkatan Darat Republik Indonesia dalam buku Sejarah Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, Mabes TNI, Buku Kedua, 1999.
Yahya A. Muhaimin, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966, Penerbit Gadjah Mada Press, 1982, hal 81.
Pada saat itu Presiden Sukarno mengadakan perjalanan ke luar negeri, meninggalkan negara dalam krisis politik yang hebat, dan Mohammad hatta selaku Wakil Presiden menjadi Pejabat Presiden.
Sampai di sini, tindakan Presiden Sukarno dengan tidak hanya mengundang partai politik, namun juga mengundang pihak militer, menunjukkan kepada kita bahwa militer telah memiliki kekuatan politik dikalangan pimpinan nasional lainnya, walaupun belum memiliki apa yang dinamakan S.E. Finer Authority
Kabinet ini diusulkan bernama Kabinet Gotong Royong, dan badan penasehat yang dimaksud oleh Sukarno, diusulkan bernama Dewan Nasional. Lihat "Konsepsi Bung Karno", Penjuluh Agama: "Disekitar Konsepsi Bung Karno", Djakarta, 1957, hal 5-7.
Panglima Komando Daerah Militer VII, Letnan Kolonel Ventje Sumual yang membawahi wilyah Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku menyatakan tindakan menetapkan wilayahnya dalam darurat perang adalah suatu gerakan yang dinamakannya "Perjuangan Semesta" (Permesta) , yang tuntutannya hampir sama dengan gerakan para Panglima Militer di Sumatera, yaitu secara tersirat mengharapkan agar Wakil Presiden Hatta dikembalikan pada fungsi pemerintahan yang dominan.
Keadaan Darurat Perang didasarkan pada statuta jaman Hindia Belanda yaitu Regeling op den Staat van Oorlog en beleg atau berarti "Peraturan Negara dalam Bahaya dan Perang, yang lazimnya disingkat SOB. Pasal 37 dari SOB itu antara lain memberikan kekuasaan kepada Militer untuk menyimpang dari perundang-undngan yang ada guna mengambil suatu tindakan dalam suatu keadaan darurat yang memaksa, apapun dan bagaimanapun macamnya itu; lihat Daniel S. Lev, The transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959, Monograph Series, Cornell Modern Indonesia Project, Ithaca, New York, 1966,hal 15-16.
Lihat George McT. Kahin, "Indonesia," dalam, George McT. Kahin (ed), Major Government of Asia, Cornell University Press, N.Y., 1967, second edition, hal 644.
Yahya A. Muhaimin, Perkembangan dalam Politik di Indonesia 1945-1966, Penerbit Gadjah Mada University Press, 1982, hal 99.
Yahya A. Muhaimin, Perkembangan dalam Politik di Indonesia 1945-1966, Penerbit Gadjah Mada University Press, 1982, hal 108.
Pidato "Jalan Tengah" Nasution pada intinya menyatakan bahwa TNI-AD tidak bisa mengikuti tingkah laku kaum militer di Amerika Latin yang memainkan peranan politik secara langsung, tetapi tidak pula akan merupakan suatu institusi yang pasif dalam politik sebagaimana militer di Eropa barat, maka TNI-AD akan mencari "jalan tengah" diantara kedua jalan yang ekstrim tersebut. Nasution menyatakan bahwa TNI harus diberi kesempatan untuk melakukan partisipasinya di dalam pemerintahan, menentukan politik negara di berbagai bidang, sehingga TNI harus diberi juga tempat di segala lembaga kenegaraan, tidak hanya dalam kabinet dan Dewan Nasional, seperti yang pada waktu itu telah dilaksanakan, tetapi juga dalam Dewan Perancang Nasional, korps diplomatik, parlemen, dan lain-lain badan pemerintahan. Apabila ini tidak dilaksanakan, Nasution mengancam, bahwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kemungkinan dilakukannya kekerasan oleh TNI guna menghindari "diskriminasi" TNI oleh orang sipil.
Namun perlu diingat, bahwa sebenarnya sejak tahun 1945 pada saat konsep tentang golongan fungsional untuk pertama kalinya diperkenalkan dalam UUD 1945, maka kaum militer Indonesia sekali-kali tidaklah dimaksudkan dan tidak termasuk sebagai golongan fungsional. Golongan militer sudah selayaknya berada di luar arena politik sebagaimana idealisme pemerintahan sipil.
John Hughes, Indonesia Upheaval.(New York: David Mc-Kay Company, Inc., 1967), hal. 27-56.
Pusat Kehakiman AD (AHM-PTHM). G-30-S di Hadapan Mahmillub: Perkara Untung.(Jakarta, 1996).Hal. 4-6.
John Hughes, op. cit,.hal. 168-172.
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji dan syukur kehadirat Allah Swt untuk rahmat, bimbingan dan hidayah-Nya, makalah ini akhirnya dapat diselesaikan dalam tepat waktu dan tidak lupa penyusunmengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.
Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi, acuan maupun pedoman bagi pembaca dalam mempelajari tentang peran militer dalam politik di masa orde lama dan orde baru.
Harapan penyusun, semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca.Penyususn mengakui bahwa makalah ini belum sempurna. Oleh karena itu, tim penyusun berharap kepada pembaca supaya dapat memeberi masukkan serta komentar yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan makalah ini, sehingga penyusun dapat memperbaiki susunan maupun isi dari makalah ini menjadi lebih baik untuk ke depannya.
Pekanbaru, 2 April 2016
Penulis
DAFTAR ISI
Contents
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 2
1.3. Tujuan Penulisan 2
1.4. Manfaat Penulisan 3
1.5. Metodologi Penulisan 3
BAB II 4
PEMBAHASAN 4
2.1. Lahirnya Tentara Nasional Indonesia 4
2.1. Asal-mula Peranan Politik Tentara 4
2.2. Tentara sebagai Kekuatan Politik 1945-1965 5
2.2.1. Masa Demokrasi Parlementer 5
2.2.2. TNI-AD dan Jatuhnya Kabinet Ali 9
2.2.3. Munculnya Militer sebagai Kekuatan Politik pada Masa Transisi 1957-1959 10
2.2.4. Politik setelah RI Kembali ke Undang Undang Dasar 1945 13
2.3. Krisis Nasional 1965-1966 dan Benih Dominasi Politik Oleh Militer 15
2.3.1. Kudeta Berdarah dan PKI 15
2.3.2. Tampilnya Jenderal Soeharto sebagai Figure-Head TNI-AD 16
2.3.3. Gerakan 30 September Digagalkan 16
2.4. Surat Perintah 11 Maret 16
2.5. Pengebirian Partai-Partai Politik 18
BAB III 20
PENUTUP 20
3.1. Kesimpulan 20
DAFTAR PUSTAKA 21
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Salah satu organ yang perlu dimiliki pemerintah suatu Negara adalah militer, yang merupakan suatu kelompok orang-orang yang diorganisir dengan disiplin untuk melakukan pertempuran, yang diperbedakan dari orang-orang sipil. Finer mengemukakan tujuan pokok adanya militer dalam suatu Negara yaitu: untuk bertempur dan memenangkan peperangan guna mempertahankan dan memelihara eksistensi Negara.Fungsi militer di dalam Negara adalah melakukan tugas dibidang pertahanan dan keamanan, yang disebut "fungsi militer".Sedangkan tugas tugas di luar bidang pertahanan dan keamanan negara menjadi tugas golongan sipil.
Akan tetapi, kaum militer di Negara berkembang dalam kadar yang berbeda-beda dan dengan variasi yang bermacam-macam melakukan fungsi sosial dan politik, memikul tugas-tugas sipil, bahkan memegang peranan politik yang dominan melebihi kaum sipil. Ada beberapa sebab yang mendorong militer secara aktif memasuki arena politik dan memainkan peranan politik.Factor-faktor ini lebih terletak pada kehidupan politik atau system politik, bukan pada militer, dan dikelompokkan menjadi tiga.Pertama, rangkaian-sebab yang menyangkut adanya ketidakstabilan system politik. Keadaan seperti ini akan menyebabkan terbukanya kesempatan dan peluang yang besar untuk menggunakan kekerasan di dalam kehidupan politik. System politik yang peka ini pula yang paling sering mengakibatkan timbulnya hal-hal yang mendikreditkan pemerintahan sipil.
Kedua, rangkaian-sebab yang bertalian dengan kemampuan golongan militer untuk mempengaruhi atmosfir kehidupan politik, bahkan untuk memperoleh peranan-peranan politik yang menentukan.Dalam beberapa hal, dominasi militer di dalam politik justru "diundang" atau dipermudah oleh golongan sipil.Hal ini dilakukan karena militer diperlukan untuk menghadapi musuh dari luar atau guna mengatasi pergolakan di dalam negeri.Kapasitas militer dalam mempengaruhi kehidupan politik bergantung pada kecakapan, perlengkapan dan persenjataan yang dimilikinya.Namun tidak dapat dipastikan adanya hubungan langsung antara kemampuan berpolitik kaum militer dengan tingkah-laku politik militer.
Ketiga, rangkaian-sebab yang berhubungan dengan political perspectiveskaum militer.Yang paling menonjol dari perspektif politik mereka adalah peranan dan status mereka di masyarakat, dan juga persepsi mereka terhadap kepemimpinan kaum sipil dan terhadap system politik secara keseluruhan. Dalam suatu keadaan di mana kepemimpinan politik sipil dianggap oleh mereka itu tidak beres, korup, lemah dan tidak mampu melaksanakan tugas-tugas pokok pemerintahan maka drongan untuk melakukan intervensi ke dalam politik oleh golongan militer akan besar.
Pada Negara di mana lembaga militer relative telah berkembang mantap dan sudah memiliki pola perkembangan tersendiri, para perwiranya tidak mau mengambil tindakan politik yang berarti, atau tidak mau mengambil-alih kekuasaan pemerintahan. Alasan mereka biasanya adalah partispasi mereka secara intensif di dalam politik akan mengancam profesionalisme kemiliteran mereka.
Terdapat alasan subyektif yang mendorong militer memasuki dunia politik, hal ini disebut mood.Ada dua elemen dalam hal ini. Satu, kaum militer menyadari dirinya memiliki kekuatan tidak terkalahkan di dalam masyarakatnya sehingga mereka merasa tidak akan ada yang mampu mencegah tindakannya. Dua, berkaitan dengan yang pertama, yaitu adanya perasaan dendam atau rasa kecewa pada kalangan militer terhadap rakyat sipil karena harga-dirinya yang tinggi tadi merasa tersinggung oleh kelompok masyarakat lainnya atau pemerintaha sipil.Jadi hal ini sepenuhnya menyangkut hal pikologis.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut: "Bagaimana Peran serta Militer dalam Politik di Masa Orde Lama dan Orde Baru ?"
1.3. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah adalah sebagai berikut:
Makalah ini ditulis dengan tujuan untuk pengumpulan tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia.
Untuk mengetahui peran militer dalam politik di masa orde lama dan orde baru.
1.4. Manfaat Penulisan
Penulisan makalah ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:
Bahan informasi dan kajian bagi akademisi terkait peran militer dalam politik di masa orde lama dan orde baru, khususnya mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia.
Manfaat praktis: di mana dalam manfaat praktisnya penulisan makalah ini diharapkan untuk mengajukan penelitian selanjutnya seperti: penulisan tugas-tugas selanjutnya, proposal dan skripsi.
1.5. Metodologi Penulisan
Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode kepustakaan. Cara-cara yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah studi pustaka: dalam metode penulisan ini penulis membaca buku-buku yang berkaitan dengan penulisan makalah ini seperti: majalah berita, buku referensi, artikel, jurnal dan berbagai jenis buku lainnya, serta berbagai sumber dari internet yang berhubungan dengan militer dan politik di masa orde lama dan orde baru serta sesuai dengan tema makalah ini.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Lahirnya Tentara Nasional Indonesia
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, adalah sumber daripada seluruh tatanan dan kehidupan politik bagi Indonesia sebagai Negara baru.Sehari setelah pernyataan kemerdekaan itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mulai mengadakan tiga kali sidang untuk membicarakan hal-hal yang urgen sehubungan dengan telah berdirinya Reublik Indonesia.
Kalangan pemuda dan pejuang bersenjata mempunyai anggapan yang kuat, bahwa adalah suatu kelambatan dan kesalahan besar yang dilakukan pimpinan kemerdekaan, bahwa Proklamasi Kemerdekaan itu tidak serta merta juga disertai dengan pernyataan atau dekrit oleh pimpinan Negara dan revolusi untuk menjadikan bekas-bekas Heiho dan PETA menjadi tentara nasional sebagai Angkatan Perang Negara yang merupakan aparat vital yang menentukan tegak rubuhnya serta timbul tenggelamnya Negara.
TNI adalah tentara yang menciptakan diri sendiri (self created army), artinya bahwa mereka tidak diciptakan oleh pemerintah, juga tidak oleh suatu partai politik sebagaimana layaknya terjadi pada negara demokratis lainnya. Tentara Indonesia terbentuk, mempersenjatai diri dan mengorganisasi dirinya sendiri. Hal ini terjadi akibat adanya keengganan pemerintah sipil pada waktu itu untuk menciptakan tentara. Pemerintah pusat yang didominasi oleh generasi tua dibawah pimpinan Soekarno, berharap bisa mencapai kemerdekaan secara damai. Namun, Tentara Indonesia yang pada saat itu dimotori oleh para pemuda berpendapat lain dengan Sukarno, mereka kemudian berinisiatif untuk mempersenjatai diri dan mendirikan organisasi tentara sendiri, dengan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan tersebut.
2.1. Asal-mula Peranan Politik Tentara
Persepi tentara mengenai dirinya sebagai kekuatan politik berasal dari perbedaan yang kabur tentang fungsi militer dan fungsi politik dalam masa perang kemerdekaan melawan Belanda.Sifat perjuangan itu bersifat politik sekaligus militer.Para pemuda yang waktu itu mngangkat senjata melawan Belanda tidak didorong oleh keinginan untuk membina karir dalam kehidupan militer, tetapi oleh semangat patriotic yang dinyatakan terhadap republik yang telah diproklamasikan oleh para politisi dari kalangan nasionalis.Watak perjuangan tersebut selanjutnya telah memperkuat kecondongan golongan militer ke soal-soal politik.Tiadanya tradisi yang apolitis di kalangan tentara lebih memudahkan para pemimpin tentara memainkan peran-peran mereka semacam revolusi.
Para akademisi lulusan Belanda yang bertolak dari paham Barat mengindoktrinasi agar tentara bersikap netral dalam politik, para pemimpin tentara nonprofessional yang dilatih Jepang menganggap tidak perlu merasa enggan untuk terlibat dalam dunia politik, sementara para pemuda yang memasuki kesatuan-keatuan laskar sering pula menjadi anggota-anggota salah satu organisasi politik atau organisasi yang lain. Dengan demikian, terdapat pemimipin-pemimpin korps termasuk beberapa komandan yang berpandangan bahwa angkatan bersenjata adalah alat Negara yang bersifat non-politik, sementara banyak pula yang merasa siap memasuki gelanggang perpolitikan.
Hingga pada akhirnya, kejadian-kejadian antara tahun 1956 dan 1958 telah memberikan pengaruh amat luas, baik terhadap system politik Indonesia secara keseluruhan maupun peranan Angkatan Darat di dalamnya. Keadaan darurat perang telah membuka jalan bagi perluasan yang cepat dari peranan tentara bukan saja di bidang politik tetapi juga di bidang-bidang administrasi umum dan pengelolaan ekonomi. Setelah membuktikan bahwa tentara adalah kekuatan yang tak mungkin terelakkan dalam menghadapi krisis yang ditimbulkan oleh pemberontakkan, pimpinan tentara telah menegaskan pula tuntutannya akan peran yang lebih kuat dalam pemerintahan.
2.2. Tentara sebagai Kekuatan Politik 1945-1965
Tentara Indonesia tidak pernah membatasi dirinya hanya sebagai kekuatan militer.Para perwira beranggapan bahwa peranan mereka di bidang politik sesewaktu diperlukan, tetapi mereka tidak pernah muncul sebagai kekuatan politik yang utama di tengah-tengah arena. Namun, sepadan dengan kelemahan kehidupan politik yang disebabkan oleh system parlementer yang makin lama makin nyata, telah memperkuat keyakinan di kalangan perwira-perwira militer bahwa mereka juga memiliki beban tanggung jawab untuk campur tangan agar Negara dapat diselamatkan.
Dalam seminar pertama yang diselenggarakan pada bulan April 1965, tentara mencetuskan sebuah doktrin yang menyatakan bahwa angkatan bersenjata memiliki peranan rangkap yaitu sebagai "kekuatan militer" dan "kekuatan sosial politik". Sebagai "kekuatan sosial politik", kegiatan-kegiatan tentara meliputi bidang-bidang "ideology, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan".
2.2.1. Masa Demokrasi Parlementer
Peristiwa 17 Oktober 1952 serta kejadian yang mengawali dan mengakhirinya, mungkin dapat dilihat sebagai suatu peristiwa yang paling dapat menjelaskan awal keterlibatan kembali tentara dalam percaturan politik pada masa ini. Pada saat itu terjadi demonstrasi di gedung parlemen, demonstrasi dilakukan oleh sekitar 5000 orang dan kemudian bertambah sampai sekitar 30.000 orang[]. Demonstrasi ini kemudian bergerak ke istana presiden, dimana massa menuntut pembubaran parlemen dan menggantinya dengan parlemen baru, serta menuntut segera dilaksanakannya pemilihan umum.
Peristiwa ini dipicu oleh mosi Manai Sophiaan, Sekretaris Jenderal PNI, yang diawali oleh serangkaian kegiatan politik di parlemen yang menurut penilaian TNI telah mencampuri teknis militer. Mosi Manai Sophiaan bermula dari rencana TNI untuk me-reorganisasi TNI menjadi tentara Indonesia yang profesional dan "to transform the existing army into highly trained core army"[]. Rencana ini disetujui dan didukung oleh Menteri Hamengkubuwono, namun rencana demobilisasi ini ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno yang pada bulan Juli 1952 kemudian mendesak kepada Presiden Sukarno untuk mengganti Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A.H. Nasution. Akibat konflik intern Angkatan Darat ini, Kolonel Bambang Supeno kemudian dipecat. Sementara itu, persoalan ini ternyata telah menjadi sorotan parlemen Komisi Pertahanan sehingga akhirnya masalah ini menjadi political issue, yang memancing munculnya serangkaian mosi di parlemen. Tanggal 28 September 1952, Zainal Baharuddin (Ketua Komisi Pertahanan), yang didukung oleh Partai Murba, Partai Buruh, PRN dan PKI mengajukan mosi yang menyatakan "tidak percaya dan tidak menerima policy yang dijalankan Menteri Pertahanan dalam menyelesaikan konflik di dalam tubuh TNI dan meminta agar diadakan reformasi serta reorganisasi pimpinan Kementrian Pertahanan serta pimpinan Militer". Berikutnya pada tanggal 13 Oktober 1952, I.J. Kasimo dari partai Katholik mengajukan mosi yang merupakan counter motion dengan dukungan dari wakil-wakil partai Masyumi, Parkindo dan Parindra, yang intinya berisikan kemungkinan penyempurnaan struktur Kementrian Pertahanan dan struktur kemiliteran. Pada tanggal 14 Oktober 1952 muncul mosi ketiga yang dimotori oleh Sekjen PNI, Manai Sophiaan yang didukung oleh NU (Nahdlatul Ulama) dan PSII yang intinya agar Panitia Negara memberikan saran "kemungkinan penyempurnaan pimpinan dan organisasi Kementrian Pertahanan dan Kemiliteran". Mosi Manai Sophiaan ini memungkinkan dilakukannya pemecatan atau penggantian pimpinan-pimpinan militer yang tidak disetujuinya, dan ternyata mosi ini mendapat dukungan yang diam-diam dari Presiden Sukarno, yang melalui Mr. Ishaq dan Mr. Sunarjo mendesak agar pimpinan PNI (Ali Sastroamidjojo dan Sartono) mendukung mosi tersebut[].
Demonstrasi pagi tanggal 17 Oktober 1952 tersebut direncanakan oleh Markas Besar Angkatan Darat atas inisiatif Letnan Kolonel Soetoko dan
Letnan Kolonel S. Parman akibat perasaan tidak puas dikalangan militer karena urusannya dicampuri oleh orang non-militer. Pelaksanaannya saat itu diorganisir oleh Kolonel Dr. Mustopo, Kepala Kedokteran Gigi Angkatan Darat dan Perwira Penghubung Presiden, dan Mayor Kemal Idris, Komandan Garnisun Jakarta. Seksi Intel Divisi Siliwangi mengerahkan demonstran dari luar ibukota dengan menggunakan kendaraan truk militer.
Pada waktu itu pasukan tank muncul di Lapangan Merdeka dengan moncong meriam diarahkan ke Istana Presiden, dibawah pimpinan Letnan Kolonel Kemal Idris.[] Dalam gerakannya, para demonstran memasuki gedung parlemen sambil berteriak: "Ini peringatan! Ini peringatan!" dan mereka juga merusak alat-alat perlengkapan parlemen.[]
Pada hari itu juga, KSAD dan beberapa perwira senior TNI AD menghadap Presiden. Para perwira tersebut terdiri atas para panglima tentara dan teritorium, serta perwira di Mabes Angkatan Darat. Sebagai juru bicara saat itu adalah sang penggagas ide demonstrasi, Deputy KSAD Kolonel Soetoko. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Wakil Presiden, Perdana Menteri Wilopo dan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang didampingi KSAP Jenderal Mayor T.B. Simatupang.[] Dari pertemuan tersebut terungkap bahwa tentara (khususnya Angkatan Darat) menganggap bahwa mosi Manai Sophiaan yang berisi tentang upaya penyempurnaan organisasi kementrian pertahanan, dianggap telah melampaui batas kewenangan DPRS dan melakukan intervensi politik yang merupakan kewenangan teknis militer, sehingga delegasi mendesak Presiden untuk membubarkan parlemen dan secepatnya mengadakan pemilu. Hal-hal tersebut di atas juga dianggap oleh A.H. Nasution sebagai akibat dari terlalu jauhnya campur tangan kaum politisi terhadap masalah intern APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia)[].
Bentuk campur tangan politisi sipil dalam rumah tangga militer, yang dilakukan semasa demokrasi parlementer ini, telah menarik kembali tentara ke panggung politik. Suka atau tidak suka, fakta sejarah menyatakan bahwa saat otonomi tentara dalam mengatur dirinya sendiri diganggu serta diintervensi oleh elemen politik sipil, ada kecenderungan tentara untuk kembali masuk dalam ajang politik praktis untuk memperjuangkan hak-haknya mengatur rumah tangga sendiri. Lebih daripada itu, campur tangan pihak sipil selalu mempunyai pengaruh penting terhadap para perwira militer. Tindakan yang demikian biasanya dianggap sebagai penghinaan terhadap profesionalisme prajurit dan citra diri para perwira dengan cara menggantikan kriteria prestasi dengan kriteria politik, menimbulkan keraguan terhadap identitas militer sebagai pesona yang netral dan bebas serta dihormati, mengangkangi hierarki yang sudah baku, serta merusak kemampuan perwira didalam mempertahankan kepentingan mereka bersama. Campur tangan sipil terhadap urusan-urusan militer akan sangat menyakitkan bagi citra diri korps militer dan dapat menjadi sumber utama bagi terjadinya kudeta berdarah[]. Peristiwa 17 Oktober ini pada akhirnya adalah merupakan manuver politik TNI [] yang gagal, karena Presiden Sukarno sampai akhir pertemuan dengan pimpinan TNI menolak untuk melakukan tindakan diktator dengan membubarkan parlemen seperti yang diharapkan oleh TNI. Namun peristiwa ini tidaklah hanya sampai disitu saja, masalah ini berekor panjang dikemudian hari dan menjadi inspirasi bagi para pimpinan TNI untuk kembali ke dalam gelanggang politik.
2.2.2. TNI-AD dan Jatuhnya Kabinet Ali
Pada tanggal 2 Mei 1955, seminggu setelah Konferensi Asia Afrika digelar, KSAD Bambang Sugeng mengundurkan diri dari jabatannya, didorong oleh ketidakmampuannya melaksanakan amanat Piagam Yogya sebagai buntut dari penyelesaian peristiwa 17 Oktober. Untuk menduduki jabatan tersebut, kabinet berketetapan akan mengangkat salah satu perwira dari "kelompok anti 17 Oktober" dan segera mengajukan calon-calonnya, namun pimpinan TNI AD menjelang akhir Mei menegaskan bahwa pengisian dan pengangkatan KSAD harus didasarkan pada senioritas dan kecakapan sejalan dengan kepentingan militer.Tetapi kemudian kabinet Ali memutuskan untuk mengangkat Kolonel Bambang Utojo menjadi KSAD yang baru, yang sebenarnya pada saat itu senioritasnya masih rendah. Pimpinan TNI menolak keputusan tersebut, dan menganacam akan melakukan boycott terhadap pengangkatan Bambang Utojo apabila tetap akan dilaksanakan. Pada hari pengangkatan Kolonel Bambang Utojo dengan suatu upacara pelantikan sebagai KSAD, dengan pangkat Mayor Jenderal, Pimpinan TNI dan para perwira yang diundang memboikotnya atas perintah Pejabat KSAD Zulkifli Lubis, dan Lubis menolak untuk menyerahkan otoritasnya kepada Bambang Utojo. Pemerintah kemudian melalui menteri pertahanan Mr. Iwa Kusuma Sumantri atas instruksi dari Presiden Sukarno bertindak dengan memecat Lubis dari segala jabatannya. Kolonel Lubis tidak menggubris pemecatan itu dengan menyatakan bahwa dia didukung oleh seluruh perwira Komandan Teritorium, serta seluruh pimpinan TNI. Akhirnya timbullah polemik dimana para pimpinan TNI disatu pihak dan Pemerintah di pihak yang lain tetap berkeras pada keputusan masing-masing. Sementara itu, ternyata keputusan politik pemerintah terhadap TNI AD itu ditentang oleh partai-partai, dan bahkan partai-partai pemerintah di Parlemen mengajukan mosi tidak percaya atas keputusan tersebut, serta menuntut agar menteri-menterinya ditarik dari kabinet. Hanya PNI dan PKI-lah yang tetap mendukung keputusan tersebut, dan menyuarakan dalam media massa tentang adanya bahaya diktator militer.
Karena masalah ini berlarut-larut, maka pada tanggal 13 Juli 1955, menteri Iwa Kusuma Sumantri mengundurkan diri, sehingga mengakibatkan krisis politik yang demikian hebat dan memaksa Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya kembali kepada Pejabat Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 24 Juli 1955.Walaupun apabila dilihat dari mekanisme sistem politik kabinet Ali jatuh karena partai-partai politik dan parlemen, namun pada hakikatnya momentum jatuhnya kabinet Ali adalah karena Angkatan Darat. Dan sejak saat itulah Angkatan Darat secara de facto merupakan suatu kekuatan politik yang mulai aktif memainkan peranannya.
2.2.3. Munculnya Militer sebagai Kekuatan Politik pada Masa Transisi 1957-1959
Profesor Finer berpendapat mengenai peranan politik yang mungkin dimiliki oleh Militer, bahwa sekalipun militer memiliki political strenght, namun Militer sebagai suatu institusi menderita political weakness yang lebih besar, yaitu bahwa walaupun militer pada suatu ketika telah merupakan suatu kekuatan politik de facto (political force), tetapi Militer dengan demikian saja masih selalu dalam keadaan "tidak mempunyai kewibawaan untuk memerintah" atau lack of legitimacy.Hal ini berarti, bahwa sekalipun Militer telah merupakan suatu kekuatan politik secara de facto, tetapi kaum sipil tidak mau mengakui keadaan itu, dan kewibawaannya tidak diakui kaum sipil.
Pada masa transisi di dalam kehidupan politik di Indonesia ini Tentara Nasional Indonesia melalui Mayor Jenderal A. H. Nasution sebagai KSAD, menitik beratkan tindakannya untuk mengurangi, dan bahkan untuk menghilangkan kerapuhan politis yang merupakan kelemahan paling fundamentil yang ada pada TNI. Dan Jenderal Nasution menitik beratkan usahanya untuk mendapatkan legitimacy atau "dasar hukum" bagi TNI untuk melakukan peranan-peranan non-militer dalam hal ini peranan politik yang selama ini belum dimiliki TNI.
Pada bulan Oktober 1956, Presiden Sukarno menawarkan alternatif sistem pemerintahan "Demokrasi Terpimpin", yang merupakan konsepsinya sendiri yang kemudian pada tanggal 21 Pebruari 1957, Sukarno mengemukakan konsepnya dihadapan pimpinan-pimpinan organisasi sipil dan militer di Istana Negara[]. Usulan-usulan Sukarno dalam rangka pelaksanaan ide Demokrasi Terpimpin adalah pertama, dibentuk kabinet baru yang mencakup semua partai besar – termasuk PKI, kedua, dibentuk suatu badan penasehat tertinggi yang anggotanya terdiri dari seluruh wakil golongan fungsionil di dalam masyarakat[]. Akibat konsepsi yang dilemparkan oleh Bung Karno tersebut, timbullah reaksi pro dan kontra yang luar biasa dikalangan masyarakat dan terutama di kalangan partai-partai politik, sehingga muncul polarisasi antara dua kekuatan yang pro Sukarno maupun yang kontra Sukarno. Bahkan daerah-daerah sudah banyak yang kemudian semakin keras menentang pemerintah pusat dan diantaranya menyatakan daerah kekuasaannya dalam keadaan darurat perang[]. Melihat pimpinan pusat TNI yang terus berdiam diri sehubungan dengan gagasan politik Sukarno, hal bagi Sukarno menunjukkan keinginan TNI secara tersirat untuk "mendapatkan lebih banyak porsi kekuasaan". Sehingga ketika Jenderal Nasution tidak berhasil mengkompromikan kaum daerah dengan pusat, dan lalu mendesak Presiden Sukarno agar menyatakan seluruh wilayah negara berlaku "keadaan darurat perang", Sukarno-pun lalu mendesak Perdana Menteri Ali, yang pada saat itu memng tidak mampu lagi menghadapi tantangan yang ada, untuk menyetujui peraturan negara dalam keadaan darurat perang. Sehingga pada tanggal 14 Maret 1957, sesaat sebelum Perdana Menteri Ali menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden, dia menandatangani sebuah dekrit yang menatakan "keadaan darurat perang" untuk seluruh negara. Pada hari itu juga Presiden Sukarno mengumumkan Negara dalam keadaan darurat/bahaya perang, atau S.O.B[].
SOB inilah yang akhirnya memberikan dasar hukum legitimacy kepada militer, untuk melakukan tindakan-tindakan non-militer khususnya tindakan politik.
Setelah kabinet Ali kedua jatuh, Presiden menunjuk Suwirjo untuk membentuk kabinet, namun upaya inipun gagal sehingga akhirnya Sukarno menunjuk dirinya sendiri sebagai "warganegara Sukarno" menjadi formatir guna membentuk suatu kabinet darurat. Sukarno berhasil membentuk kabinet dengan Ir. Djuanda Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri merangkap sebagai Menteri Pertahanan, dan kabinet tersebut diberi nama Kabinet Kerja. Dalam proses pemilihan anggota Kabinet Kerja tersebut, terlihat dengan kentara bahwa militer telah dijadikan landasan utama oleh pemerintah, dengan mengurangi peranan partai-partai politik serta parlemen, dan sebaliknya selaras dengan naiknya peranan politik Presiden dan Angkatan Darat[]. Dengan dasar SOB ini pula Kabinet Djuanda membentuk suatu Dewan Nasional, yang keanggotaannya didasarkan pada golongan fungsionil, sehingga militer terutama TNI-AD yang juga termasuk dalam golongan ini sangat mendukung adanya Dewan Nasional. Sukarno beranggapan bahwa Dewan Nasional ini merefleksikan seluruh masyarakat Indonesia berkedudukan lebih tinggi dari kabinet yang hanya mewakili parlemen[].
Atas dasar SOB ini Angkatan Darat yang dimotori oleh Jenderal Nasution, lebih berkesempatan memasuki arena politik, dan berusaha merenggangkan hubungan partai politik dengan kalangan fungsional yang merupakan inti perjuangannya. Nasution mendirikan berbagai organisasi yang berlabelkan Badan Kerja Sama, seperti BKS-PM (Badan Kerja Sama – Pemuda Militer), BKS-Bumil dan BKS-Tamil (Tani Militer dan Buruh Militer), dll. Namun upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil karena pada akhirnya hanya organisasi Veteran di bawah TNI saja yang tetap eksis. Langkah selanjutnya TNI berhasil membentuk organisasi Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNIB) yang berbasiskan "Badan Kerja Sama Sipil-Militer" itu.
Pemberontakan PRRI-Permesta yang dimotori oleh militer di daerah merupakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijaksanaan politik pemerintah pusat, namun pada akhirnya pemberontakan tersebut dapat dikuasai oleh TNI. Bagi internal TNI sendiri hal tersebut membawa dua akibat yaitu pertama, tersingkirnya beberapa perwira yang menurut Ahmad Yani adalah "perwira kelompok radikal".Kedua, TNI memiliki dan mendapatkan posisi yang lebih kuat di dalam pemerintahan, ditambah dengan berlakunya SOB. Karena itu, setelah pemberontakan PRRI-Permesta lumpuh, Angkatan Darat mengeluarkan dua pokok tujuan sehubungan dengan peranan politik yang sedang diraihnya. Pertama, mengurangi peranan partai politik seminimum mungkin; dan kedua, menjadikan peranan politik yang telah dimiliki oleh TNI bersifat permanen, tidak bergantung pada SOB, yang justru sifatnya hanya sementara, sehingga menjadi peranan politik yang memuaskan baik misi dan ambisi kaum elite-TNI.
2.2.4. Politik setelah RI Kembali ke Undang Undang Dasar 1945
Selaras dengan dua tujuan yang telah ditetapkan pimpinan Angkatan Darat sebelumnya, Nasution mengusulkan kepada Presiden untuk mengusahakan mengurangi ketegangan diantara partai-partai politik, dan perlunya suatu peraturan yang membatasi jumlah partai. Kemudian kepada Dewan Nasional, Nasution juga mengusulkan agar seluruh pegawai negeri dilarang memasuki suatu partai politik, termasuk di dalamnya adalah anggota militer dan polisi. Sebagai implikasinya ia mengusulkan agar wakil-wakil militer harus ditunjuk untuk duduk di parlemen, serta badan-badan pemerintahan lainnya. Inilah yang merupakan hal kunci dari pemikiran Nasution untuk mengurangi ketidakstabilan peranan politik TNI dan kemudian memberikan kedudukan tetap dalam pemerintahan. Kunci pokok yang kedua, menurut Nasution, berdasarkan pengalaman revolusi, Indonesia selalu membutuhkan kepemimpinan yang secure dan stabil. Hal ini menurutnya hanya dicapai dengan UUD 1945. Kita dapat menganalisis tentang latar belakang pengusulan diberlakukannya kembali UUD 1945 bagi TNI baik secara konstitusional maupun secara politis. Pertama, dalam UUD 1945 ada pasal tertentu yang bisa ditafsirkan guna membentuk golongan fungsional. Kedua, guna membubarkan Konstituante yang dianggap suatu perang ideologi partai[]. Terhadap usul-usul Nasution di Dewan Nasional itu, sekalipun ada yang mendukung, namun sebagian besar menolak dan tidak mau menerimanya.
Namun pada saat berikutnya, berawal dari pemberitaan pers yang berturut-turut tentang beberapa kudeta militer di luar negeri, kemudian hingga Nasution memberikan ceramahnya pada peringatan Hari Ulang Tahun Akademi Militer Nasional di Magelang pada tanggal 12 Nopember 1958, yang oleh disebut pidato "jalan tengah"[], issue tentang wakil golongan fungsional gagasan Nasution itu memperoleh kemajuan yang berarti.Namun pidato middle way Nasution, sungguh telah memberikan dampak psikologis yang menguntungkan bagi TNI, dimana memberikan pilihan yang sulit bagi Dewan Nasional: apakah TNI akan diberi kesempatan, atau TNI akan dipaksa untuk "merebut" kesempatan itu. Akhirnya pada sidang tanggal 21-23 Nopember 1958, Dewan Nasional menyetujui TNI diakui sebagai golongan fungsional Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dewan Nasional kemudian mengambil keputusan untuk kembali memakai UUD 1945 sebagai sistem pelaksanaan Demokrasi Terpimpin nantinya, dan keputusan ini lalu diajukan kepada Kabinet Djuanda. Dan pada tanggal 19 Februari 1959, kabinet dengan suara bulat menyetujui keputusan tersebut serta mengucapkan keputusan kembali ke UUD 1945 di depan sidang pleno DPR pada tanggal 2 Maret 1959. Ditambah dengan deadlock-nya Konstituante sejak bulan Februari 1959 dalam rangka merumuskan serta memutuskan dasar negara, akhirnya dengan dukungan dari TNI Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit yang antara lain menyatakan pembubaran Konstituante dan pemberlakuan kembali UUD 1945 (setelah UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi). Akhirnya, dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini dapat dikatakan bahwa tujuan yang terkandung dalam peristiwa "17 Oktober" tercapai di sini.
2.3. Krisis Nasional 1965-1966 dan Benih Dominasi Politik Oleh Militer
Meletusnya peristiwa "Gerakan 30 September" pada tanggal 1 September 1965, merupakan suatu turning point dalam perkembangan politik nasional Indonesia.Selama Republik Indonesia berdiri, kejadian ini adalah yang paling mengancam eksistensi dan keutuhan Negara.Yang paling penting dalam hubungan ini ialah bahwa krisis yang ditimbulkan oleh Gerakan 30 September telah menjadi momentum yang membuka pintu selebar-lebarnya kepada TNI-AD untuk kemudian memegang peranan politik dan pemerintahan.
2.3.1. Kudeta Berdarah dan PKI
Menjelang fajar tanggal 1 Oktober 1965, enam orang perwira tinggi dari Pimpinan TNI-AD diculik dan kemudian dibunuh dalam suatu suasana "pesta para harum bunga" di Lubang Buaya, di daerah dalam kompleks Pangkalan Udara AURI Halim Perdana Kusuma.
PASUKAN Bimassakti yang dipimpin Kapten Suradi telah menguasai pusat jaringan komunikasi dan siaran pusat (RRI) Radio Republik Indonesia, pada tanggal 1 Oktober pukul 7.20.RRI menyiarkan tentang telah dilaksanakannya suatu gerakan bernama "Gerakan 30 September" di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa, Pasukan Pengawal Pribadi Presiden Soekarno.
Pada pukul 14.00, RRI menyiarkan "Dekrit No. I" yang pokok isinya adalah: (1) telah dilakukan pembersihan di Jakarta oleh Gerakan 30 September terhadap anggota Dewan Jenderal yang merencanakan akan melakukan kudeta menjelang 5 Oktober, dan beberapa orang jenderal telah ditangkap oleh "Gerakan 30 September", serta kekuasaan sepenuhnya berada di dalam tangan gerakan; (2) GERAKAN 30 September adalah gerakan dalam tubuh angkatan darat; (3) oleh Pimpinan Gerakan 30 September segera akan dibentuk suatu Dewan Revolusi Indonesia yang merupakan sumber daripada segala kekuasaan di dalam Negara Republik Indonesia; (4) Kabinet Dwikora – yang dipimpin Presiden Soekarno – dinyatakan demisioner dengan sendirinya.
Tidak lama setelah Gerakan 30 September dilancarkan, Aidit kemudian tertangkap di Surakarta. Sebelum ditembak mati, D.N. Aidit menerangkan, bahwa pelaksanaan kudeta itu memang dipersiapkan PKI, namun sebenarnya baru akan dilancarkan pada tahun 1970. Menurut pengakuan Aidit, rencana PKI untuk melakukan kudeta itu dilakukan terlalu tergesa-gesa sebab rencan itu telah bocor dan sampai diketahui oleh Angkatan Darat.
2.3.2. Tampilnya Jenderal Soeharto sebagai Figure-Head TNI-AD
Pergolakan yang ditimbulkan oleh "Gerakan 30 September" etlah menampilkan seorang Jenderal yang sebelum meletusnya peristiwa itu kurang dikenal dalam percaturan politik di Indonesia, seorang Jenderal yang hampir sepenuhnya memainkan kecakapannya di bidang militer; Mayor Jenderal Soeharto.
2.3.3. Gerakan 30 September Digagalkan
Ada dua factor pokok yang menggagalkan kudeta "Gerakan 30 September".Pertama, anak buah Letnan Kolonel Untung tidak berhasil menculik dan membinasakan Jenderal A.H. Nasution.Nasution adalah seorang perwira senior yang masih bertugas aktif dalam bidang militer dan berpengalaman dalam memimpin strategi gerilya, yang justru telah pula memimpin TNI, Angkatan Darat khususnya dalam memasuki arena percaturan politk.
Factor kedua, para perencana dan pimpinan "Gerakan 30 September" mengabaikan Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD) untuk sekurang-kurangnya dinetralisasikan lebih dahulu sebelum kudeta dilancarkan. Soeharto adalah seorang nasionalis yang kuat serta setia kepada Jenderal Ahmad Yani serta Nasution yang anti-komunis.Soeharto memegang komando pasukan KOSTRAD yang memiliki pasukan tempur yang amat ampuh serta unit-unit pasukan lapis baja yang sangat kuat, yang kesemuanya dapat bergerak secara bebas dari Staf Umum Angkatan Darat.
2.4. Surat Perintah 11 Maret
Pengumuman Preisden Soekarno mengenai perubahan keanggotaan cabinet merupakan puncak dari serangkaian tindakan sejak dua bulan terakhir untuk menegakkan kembali kekuasaannya.Tindakannya memberhentikan Nasution dan beberapa menteri yang pro-Angkatan Darat, lalu mengangkat kembali Subandrio dan lain-lain yang merupakan lawan utama pimpinan Angkatan Darat.Hal ini menunjukkan bahwa Presiden tidak berniat untuk menerima tuntutan Angkatan Darat untuk peran dominan dalam pemerintahan. Pengangkatan menteri pertahanan dan keamanan member indikasi bahwa ia akan mengisolasi pimpinan Angkatan Darat dengan harapan baha Soeharto akan menerima kdudukan sebagai bawahan.
Soeharto menyadari semakn merenggangnya keterikatan para pendukung presiden dalam kalangan Angkatan Darat, dan merupakan obsesi baginya untuk menghindari tindakan terlalu awal yang dapat membalikkan situasi, menjadikan perwira-perwira pro-Soekarno merasa perlu untuk menyatakan berpihak kepada presiden melaan pimpinan Angkatan Darat. Jalan yang dipilih yakni member restu kepada sekelompok perwira yang sangat anti-Soekarno yang member dukungan kepada para mahasiswa untuk menciptakan suasan anarkis di ibu kota. Setelah situasi mulai tidak terkendali, presiden merasa perlumeminta bantuan Soeharto yang dianggap moderat untuk memulihkan keamanan daripada membiarkan sekelompok tentara yang ekstrim mendapatkan kemenangan.
Pada tanggal 11 Maret sidang cabinet lengkap berlangsung di Jakarta.Mahasiswa kembali turun ke jalan menghalangi lalu lintas, walaupun ada gangguan tersebut, semua menteri dapat hadir.Namun Soeharto tidak menghadiri pertemuan tersebut dikarenakan sakit tenggorokan ringan. Saat pertemuan berlangsung, sebuah nota yang bertuliskan bahwa sekelompk pasukan tak dikenal telah mengepung depan istana, telah diberikan kepada presiden melalui ajudannya. Mengetahui hal tersebut, presiden, Subandrio dan Chaerul Saleh pergi meninggalkan istana menggunakan helicopter.
Mengetahui hal tersebut, Soeharto memerintahkan Amir Machmud, Mayor Jenderal Mohamad Yusuf (Menteri Perindustrian Dasar) dan Mayor Jenderal Basuki Rachmat (Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi) untuk menemui Presiden Soekarno. Dari hasil pembicaraan tersebut, terdapat hasil berupa "Surat Perintah Sebelas Maret", dimana presiden mengintruksikan Soeharto untuk "mengambil segala tindakan yang dianggapnya pelu demi menjamin keamanan, ketenangan dan stabilitas pemerintahan dan revolusi, serta juga menjamin keselamatan pribadi serta kewibawaan Presiden/ Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS demi Kesatuan Republik Indonesiadan untuk meneruskan segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi". Dan hal itu kemudian dikenal dengan "Supersemar".
2.5. Pengebirian Partai-Partai Politik
Munculnya Angkatan Darat ke posisi dominan yang tak tertandingi dalam pemerintahan disambut hangat oleh sebagian kecil kalangan politik sipil, sebagian besar lainnya menerima hal itu sebagai hal yang tak terhindarkan.Pemerintahan Angkatan Darat bermaksud menjamin iklim politik yang lebih stabil.
Walaupun Angkatan Darat memperketat penguasaannya atas pemerintahan pada tahun 1966-1967, partai-partai politik tetap mewakili kekuatan-kekuatan yang sesungguhnya dalam masyarakat.terlepas dari peranan yang semakin kecil dari partai-partai non-komunis di dalam percaturan politik di Jakarta pada masa Demokrasi Terpimpin, massa di pedesaan tetap menganggap diri anggota salah satu partai politik.
Pemimpin-pemimpin Angkatan Darat kemudian memperbaiki strateginya terhadap partai-partai politik dalam pertengahan tahun 1967, yakni mereka tidak terlampau memperhatikan pembersihan parta-partai dari pendukung Orde Lama, tapi lebih sibuk menggalang basis kerja samadi mana partai-partai tidak akan menentang peranan utama Angkatan Darat.
Penasihat-penasihat presiden Soeharto agak ragu-ragu dan merasa tidak pastitentang diadakannya pemilihan umum pada tahun 1971 seperti yang direncanakan MPRS, dan presiden tidak menjelaskan kepada pemimpin-pemimpin partai apakah pemilihan akan benar-benar dilaksanakan, sampai bulan Oktober 1969.
Dalam memutuskan untuk melanjutkan pemilu, pemerintah menerima pandangan bahwa hasil pemilu hanya akan memperkuat status quo parlemen yang kira-kira 60 persen dari kursinya diduduki oleh wakil-wakil partai. Walaupun pemerintah merencanakan untuk mengembangkan Sekretariat Bersama Golongan Karya, pemerintah tidak telalu berharap dapat menciptakan mesin pemilihan yang benar-benar dapat menyusutkan art-arti pemerintahan yang telah mapan.
Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemrintah dan Angkatan Darat untuk memperkuat Golkarternyata lebih efektif dari perkiraan semula.Pada tanggal 5 Juli 1975, Golkar mencatat kemenangan yang meyakinkan, memenangkan 62,8% suara yaitu 236 dari kursiyang diperebutkan, sehingga memberikan mayoritas luar biasa dalam DPR bagi pemerintah. Kemenangan Golkar secara drastic telah mengurangi kemampuan beroposisidari organisasi-organisasi sipil terhadap regim tentara.
Terlepas dari keberhasilan dalam pemilu, Golkar pada dasarnya adalah hasil ciptaan para penguasa militer dan tidak dapat dipisahkan identitasnya dari mereka. Golkar yang tidak berlandaskan suatu organisasi partai dan tidak memiliki akar sama sekali di masyarakat, adalah sebuah federasi yang majemuk yang dimobilisasi pihak tentara secara temporer dengan maksud untuk melemahkan kedudukan partai-partai politik.
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Angkatan Darat Indonesia berbeda dengan Angkatan Darat pada umumnya yang telah merebut kekuasaan politik, karena tidak pernah sebelumnya menganggap diri sebagai suatu organisasi yang tidak berpolitik. Dari awal sejarahnya dalam tahun 1945 sebagai tentara gerilya yang memerangi kembalinya kekuasaan penjajah Belanda sampai konsolidasi kekuasaan politiknya di bawah Orde Baru, para perwira Angkatan Darat Indonesia senantiasa melibatkan dirinya ke dalam masalah-masalah politik dan hampir sepanjang masa itu dengan giat memainkan peran politik yang penting.
Walaupun kekuasaan militer terhadap pemerintahan nampaknya tak tertandingi, namun tampak adanya tanda-tanda bahwa posisi kelompok jenderal-jenderal "politik" dan "uang" semakin tidak mantap. Apabila jenderal-jenderal Angkatan 1945 yang telah berjuang telah mencapai usia pension, suatu generasi baru dari perwira-perwira dengan latar belakang pendidikan akademis telah tampil pada posisis-posisi tingkat menengah.
DAFTAR PUSTAKA
Finer, S. (1962). The Man On HorseBack: The Role of The Military in Politics. New York, N.Y: Frederick. A. Praeger.
Lovell, J. P., & Kim, C. E. (1967). The Military and Political Change in Asia. Pacific Affairs: University of British Columbia.
Muhaimin, Y. A. (2005). Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1965. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
19
