ANALISIS MASA ORDE BARU DAN ORDE LAMA
=> Kondisi Ekonomi Indonesia Pada Awal Masa Orde Baru Di awal Orde Baru, Soeharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. Kondisi Kondisi ekonomi Indonesia ketika ketika Pak Harto pertama memerintah memerintah adalah keadaan ekonomi ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun,” kata Emil Salim, mantan menteri pada pemerintahan Soeharto. Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Soeharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Soekarno, pendahhulunya. Hal ini beliau lakukan dengan menertibkan menertibkan anggaran, menertibkan menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal. Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1996 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti : a. Rendahnya penerimaan Negara b. Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara Negara c. Terlalu banyak dan tidak tidak produktifnya ekspansi kredit kredit bank d. Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana. 2. Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian. 3. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil. Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara : 1. Mengadakan operasi pajak. 2. Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perseorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang. Menurut Emile Salim, Suharto menerapkan cara militer dalam menangani masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, yaitu dengan mencanangkan sasaran yang tegas. Pemerintah lalu melakukan Pola Pembangungan Jangka Panjang (25-30 tahun) yang dilakukan secara periodik Lima Tahunan yang disebut dengan Pelita (Pembangunan Lima Tahun) yang dengan melinatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia, dia memperoleh pinjaman dari Negara-negara Barat dan Lembaga Keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebarnya. Inilah yang sejak awal dipertanyakan oleh Kwik Kian Gie, yang menilai kebijakan ekonomi Suharto membuat Indonesia terikat pada kekuatan modal asing. => Krisis Moneter dan Faktor – faktor faktor Penyebabnya Penyebab dari krisis ini bukanlah fundamental ekonomi Indonesia yang selama ini lemah, terutama karena utang swasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang besar. Yang jebol bukanlah sektor rupiah dalam negeri, melainkan sektor luar negeri, khususnya nilai tukar dollar AS yang mengalami overshooting yang sangat jauh dari nilai nyatanya. Krisis yang berkepanjangan ini adalah krisis merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam, akibat dari serbuan yang mendadak dan secara bertubi-tubi terhadap dollar AS (spekulasi) dan jatuh temponya utang swasta luar negeri dalam jumlah besar. Seandainya tidak ada serbuan terhadap dollar AS ini, meskipun terdapat banyak distorsi pada tingkat ekonomi mikro, ekonomi Indonesia tidak akan mengalami krisis. Dengan kata lain, walaupun distorsi pada tingkat ekonomi mikro ini diperbaiki, tetapi bila tetap ada gempuran terhadap mata uang rupiah, maka krisis akan terjadi juga, karena cadangan devisa yang ada tidak cukup kuat untuk menahan gempuran ini. Krisis ini diperparah lagi dengan akumulasi dari berbagai faktor penyebab lainnya yang datangnya saling bersusulan. Analisis dari faktor faktor penyebab ini penting, karena penyembuhannya tentu tergantung dari ketepatan diagnosa. Bank dunia melihat adanya empat sebab utama yang bersama sama membuat krisis menuju ke arah kebangkrutan (World Bank, 1998,pp.17-1.11). Yang pertama adalah akumulasi utang swasta luar negeri yang cepat dari tahun 1992 hingga Juli 1997. Sebab yang kedua adalah kelemahan pada sistem perbankan. Ketiga adalah masalah governance, termasuk kemampuan pemerintah menangani dan me ngatasi krisis, yang kemudian menjelma krisis kepercayaan dan keengganan donor untuk menawarkan bantuan finansial dengan cepat. Yang keempat adalah ketidak pastian politik menghadapi pemilu yang lalu dan pertanyaan mengenai kesehatan Presiden Soeharto pada waktu itu. Penyebab utama dari terjadinya krisis yang berkepanjangan ini adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadapa dollar AS yang sangat tajam, meskipun ini bukan faktor satu-satunya, tetapi ada banyak faktor lainnya yang b erbeda menurut sisi pandang masing-masing pengamat. Berikut ini diberikan rangkuman dari berbagai faktor tersebut menurut urutan kejadiannya : 1. Dianutnya sistem devisa yang terlalu bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai, memungkinkan arus modal dan valas dapat mengalir keluar masuk secara bebas berapapun jumlahnya. Kondisi di atas dimungkinkan, karena Indonesia menganut rezim devisa bebas dengan rupiah yang konvertibel, sehingga membuka peluang yang sebesar besarnya untuk orang bermain di pasar valas. Masyarakat bebas membuka membuka rekening valas didalam negeri negeri atau diluar negeri. Valas bebas diperdagangkan didalam negeri, sementara rupiah juga bebas diperdagangkan di pusat pusat keuangan di luar negeri. 2. Tingkat depresiasi rupiah yang relatif rendah, berkisar berkisar antara antara 2,4% (1993) hingga hingga 5,8% (1991) antara antara tahun 1998 hingga 1996, yang berada dibawah nilai tukar nyatanya, menyebabkan nilai rupiah secara kumulatif sangat overvalued. Ditambah dengan kenaikan pendapatan penduduk dalam nilai US dollar yang naiknya relatif lebih cepat dari kenaikan pendapatan nyata dalam Rupiah, dan produk dalam negeri yang makin lama makin kalah bersaing dengan produk impor. Nilai rupiah, yang overvalued berarti juga proteksi industri yang negatif. Akibatnya
harga barang impor menjadi relatif murah dan produk dalam negeri relatif mahal, sehingga masyarakat memilih barang impor yang kualitasnya lebih baik. Akibatnya produksi dalam negeri tidak berkembang, ekspor menjadi kurang kompetetif dan impor meningkat. Nilai rupiah yang sangat overvalued ini sangat rentan terhadap serangan dan permainan spekulan, karena tidak mencerminkan nilai tukar yang nyata. 3. Akar dari segala permasalahan adalah utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya (bandingkan juga wessel et al.:22), ditambah sistem perbankan nasional yang lemah. Akumulasi utang swasta luar negeri yang sejak awal tahun 1990-an telah mencapai jumlah yang sangat besar, bahkan sudah jauh melampaui utang resmi pemerintah yang beberapa tahun terakhir malah sedikit berkurang (oustanding official debt). Ada tiga pihak yang bersalah disini, pemerintah, kreditur dan debitur. Kesalahan pemerintah adalah, karena telah memberi signal yang salah kepada pelaku ekonomi dengan membuat nilai rupiah terus menerus overvalued dan suku bunga rupiah yang tinggi, sehingga pinjaman dalam rupiah menjadi relatif mahal dan pinjaman dalam mata uang asing menjadi relatif murah. Sebaliknya, tingkat bunga di dalam negeri dibiarkan tinggi untuk menahan pelarian dana keluar negeri dan agar masyarakat mau mendepositokan dananya dalam rupiah. Jadi disini pemerintah dihadapi dengan buah simalakama. Keadaan ini menguntungkan pengusaha selama tidak terjadi devaluasi dan ini terjadi selama bertahun tahun sehingga memberi rasa aman dan orang terus meminjam dari luar negeri dalam jumlah yang semakin besar. Dengan demikian pengusaha hanya bereaksi atas signal yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu pemerintah sama sekali tidak melakukan pengawasan terhadap utang-utang swasta luar negeri ini, kecuali yang berkaitan dengan proyek pemerintah dengan dibentuknya tim PKLN. Bagi debitur dalam negeri, terjadinya utang swasta luar negeri dalam jumlah besar ini, disamping lebih menguntungkan, juga disebabkan suatu gejala yang dalam teori ekonomi dikenal sebagai fallay of thinking 2, dimana pengusaha beramai ramai melakukan investasi di bidang yang sama meskipun bidangnya sudah jenuh, karena masing masing pengusaha hanya melihat dirinya sendiri saja dan tidak memperhitungkan gerakan pengusaha lainnya. Pihak kreditur luar negeri juga ikut bersalah, karena kurang hati hati dalam memberi pinjaman dan salah mengantisipasi keadaan (bandingkan IMF, 1998:5). Jadi sudah sewajarnya, jika kreditur luar negeri juga ikut menanggung sebagian dari kerugian yang diderita oleh debitur. 4. Permainan yang dilakukan oleh spekulan asing yang dikenal sebagai hedge funds tidak mungkin dapat dibendung dengan melepas cadangan devisa yang dimiliki Indonesia pada saat itu, karena praktek margin trading, yang memungkinkan dengan modal relatif kecil bermain dalam jumlah besar. Dewasa ini mata uang sendiri sudah menjadi komoditi perdagangan, lepas dari sektor riil. Para spekulan ini juga meminjam dari sistem perbankan untuk memperbesar pertaruhan mereka. Itu sebabnya mengapa Bank Indonesia memutuskan untuk tidak invertensi dipasar valas karena tidak akan ada gunanya. 5. Kebijakan fiskal dan moneter tidak konsisten dalam suatu sistem nilai tukar dengan pita batas intervensi. Sistem ini meyebabkan apresiasi nyata dari nilai tukar rupiah dan mengundang tindakan spekulasi ketika sistem batas intervensi ini dihapus pada tanggal 14 Agustus 1997 (Nasution : 2). Terkesan tidak adanya kebijakan pemerintah yang jelas dan terperinci tentang bagaimana mengatasi krisisi (Nasution:1) dan keadaan ini masih berlangsung hingga saat ini. Ketidakmampuan pemerintah menangani krisis menimbulkan krisis kepercayaan dan mengurangi kesediaan investor asing untuk memberi bantuan finansial dengan cepat (Wrold Bank, 1998:1.10). 6. Defisit neraca berjalan yang semakin membesar (IMF Research Department Staff 10;IDE), yang disebabkan karena laju peningkatan impor barang dan jasa lebih besar daripada ekspor dan melonjaknya pembayaran bunga pinjaman. Sebab utama adalah nilai tukar rupiah yang sangat overvalued, yang membuat harga barang-barang impor menjadi relatif murah dibandingkan dengan produk dalam negeri. 7. Penanaman modal asing portpolio yang pada awalnya membeli saham besar-besaran diimingimingi keuntungan yang besar yang ditunjang oleh perkembangan moneter yang relatif stabil kemudian mulai menarik dananya keluar dalam jumlah besar (Worl Bank, 1998, hal. 1.3,1.4; Greenwood). Selisih tingkat suku bunga dalam negeri dengan luar negeri yang besar dan kemungkinan memperoleh keuntungan yang relatif besar dengan cara bermain di bursa efek, ditopang oleh tingkat devaluasi yang relatif stabil sekitar 4% pertahun sejak 1986 meyebabkan banyak modal luar negeri yang mengalir masuk. Setelah nilai tukar rupiah tambah melemah dan terjadi krisis kepercayaan, dana modal asing terus mengalir ke luar negeri meskipun di coba ditahan dengan tingkat bunga yang tinggi atas suratsurat berharga Indonesia (Nasution: 1, 11). Kesalahan juga terletak pada investor luar negeri yang kurrang waspada dan meremehkan resiko (IMF, 1998: 5). Krisis ini adalah krisis kepercayaan terhadap rupiah (World Bank, 1998, p.2.1). 8. IMF tidak membantu sepenuh hati dan terus menunda pengucuran ddana bantuan yang dijanjikan dengan alasan pemerintah tidak melaksanakan 50 butir kesepakatan dengan baik. 9. Spekulan domestik ikut bermain (Wessel et al., hal 22). Para spekulan ini pun tidak semata-mata menggunakan dananya sendiri, tetapi juga meminjam dana dari sistem perbankan untuk ber main. 10. Terjadi krisis kepercayaan dan kepanikan yang menyebabkan masyarakat luas menyerbu membeli dollar AS agar nilai kekayaan tidak merosot dan bisa menarik keuntungan dari merosotnya nilai tukar rupiah. Terjadilah snowball effect, dimana serbuan terhadap dollar AS makin lama makin besar. 11. Daya saing negara-negara Asia Timur meningkat terhadap Jepang, sehingga banyak pereusahaan Jepang melakuakn relokasi dan investasi dalam jumlah besar di negara Indonesia. Tahun 1995 kurs dollar AS berbalik menguat terhadap Yen Jepang, sementara nilai utang dari negara-negara ini dalam dollar AS meningkat karena meminjam dalam yen, sehingga menimbulkan krisis keuangan (Ehrke: 2). Di lain pihak harus diakui bahwa sektorr rill sudah lama menunggu pembenahan yang mendasar, namun kelemahan ini meskipun telah terakumulasi selama bertahun-tahun masih bisa ditampung oleh masyarakat dan tidak cukup kuat untuk menjungkir-balikkan perekonomian Indonesia seperti pada orde baru ini. Memang terjadi dislokasi sumber-sumber ekonomi dan kegiatan mengejar rente ekonomi oleh perorangan atau kelompok tertentu uang menguntungkan mereka dan merugikan rakyat banyak dan perusahaan-perusahaan yang efisien. Subsidi pangan oleh BULOG, monopoli dii berbagai bidang, penyaluran dana yang besar untuk proyek IPTN dan mobil
nasional. Timbulnya krisis berkaitan dengan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS secara tajam, yakni sektor ekonomi luar negeri, dan kurang dipengaruhi oleh sektor rill dalam negeri, meskipun kelemahan sektor rill dalam negeri mempunyai pengaruh terhadap melemahnya nilai tukar rupiah. Membenahi sektor rill saja, tidak memecahkan permasalahan. Krisis pecah karena terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan akan valas dalam jangka pendek dengan jumlah devisa yang tersedia, yang menyebabkan nilai dollar AS yang melambung dan tidak terbendung. Sebab itu tindakan yang harus segera di dahulukan untuk mengatasi krisis ekonomi ini adalah pemecahan masalah utang swasta luar negeri, membenahi kinerja perbankan nasional, mengembalikan kepercayaan masyarakat, dalam dan luar negeri terhadap kemampuan ekonomi Indonesia, menstabilkan nilai tukar rupiah pada tingkat yang nyata, dan tidak kalah penting adalah mengembalikan stabilitas sosial dan politik.
=> Dampak dari Krisis Dewasa ini semua permasalahan dalam krisis ekonomi berputar putar sekitar kurs nilai tukar valas, khususnya dollar AS, yang melambung tinggi jika dihadapkan dengan pendapatan masyarakat dalam rupiah yang tetap, bahkan dalam beberapa hal turun ditammbah PHK, padahal harga dari banyak barang naik cukup tinggi, kecuali sebagian sektor pertanian dan ekspor. Imbas dari kemerosotan nilai tukar rupiah yang tajam secara umum sudah kita ketahui: kesulitan menutup APBN, harga telur/ayam naik, utang luar negeri dalam rupiah melonjak, harga BBM/tarif listrik naik, tarif angkutan naik, perusahaan tutup atau mengurangi produksinya karena tidak bisa menjual barangnya dan beban utang yang tinggi, toko sepi, PHK dimana mana, investasi menurun karena impor barang modal mennjadi mahal, biaya sekolah di luar negeri melonjak. Dampak lain adalah laju inflasi yang tinggi selama beberapa bulan terakhir ini, yang bukan disebabkan karena imported inflation, tetapi lebih tepat jika dikatakan foreign exchange induced inflation. Masalah ini hanya bisa dipecahkan secara mendasar bila nilai tukar valas bisa diturunkan hingga tingkat yang wajar ata u nyata (riil). Dengan demikian roda perekonomian bisa berputar kembali dan harga harga bisa turun dari tingkat yang tinggi dan terjangkau oleh masyarakat, meskipun tidak kembali pada tingkat sebelum terjadinya kebijakan moneter. Namun, secara keseluruhan dampak negatifnya dari jatuhnya nilai tukar rupiah masih lebih besar dari dampak positifnya.
=> Prospek Ekonomi Indonesia Prospek ekonomi untuk beberapa tahun mendatang adalah kurang cerah dan akan ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang negatif. Menurut perkiraan IMF pada bulan Maret 1999 lalu, pertumbuhan GDP nyata Indonesia pada tahun 1998/9 diperkirakan akan negatif sebesar 16%, d an tingkat inflasi sekitar 66%. Keadaan ekonomi yang sangat parah ini diperkirakan pada bulan-bulan mendatang masih akan berlangsung terus, karena krisis belum juga menyentuh dasar jurang. Berapa lama krisis ekonomi ini masih akan berlangsung, sulit untuk diramalkan karena tergantung pada banyak faktor. Faktor-faktor tersebut adalah bantuan IMF dan donor-donor lainnya yang segera, menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada tingkat yang wajar, pulihnya kepercayaan investor dalam dan luar negeri, keamanan yang mantap, suasana politik dan sosial yang stabil. Akan tetapi sekali krisis berakhir dan ekonomi berbalik bangkit kembali, maka perbaikan ini diperkirakan akan berlangsung relatif cepat. Karena prasarana dasar untuk pembangunan sudah tersedia, tenaga terlatih, pabrik, mesin-mesin sudah ada, sehingga yang diperlukan adalah pulihnya kepercayaan dan masuknya modal baru. *
M ASA ORDE BARU
Peran Resimen Mahasiswa terus berlanjut dalam bidang Hankamneg, sekalipun tantangan juga semakin besar , pada masa awal Orde Baru, keterlibatan Menwa cukup besar dalam penumpasan sisa - sisa G30S, dilanjutkan dengan menjadi bagian dari Pasukan Garuda ke Timur Tengah, operasi teritorial di Timor Timur dan sebagainya. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan dasar kemiliteran untuk menciptakan kader dan generasi baru bagi Menwa juga terus dilaksanakan. Di lain pihak, di lingkungan perguruan tinggi pada tahun 1968, dikeluarkan keputusan untuk wajib latih bagi mahasiswa (WALAWA) dan wajib militer bagi mahasiswa (WAMIL) berdasarkan Keputusan Menhankam No. Kep/B/32/1968, tanggal 14 Februari 1968, tentang pengesahan Naskah Rencana Realisasi Program Sistem Wajib Latih dan Wajib Militer bagi Mahasiswa. Dilanjutkan operasionalisasinya dengan Keputusan Bersama Dirjen Pendidikan Tinggi dan Kepala Staf Komando Pendidikan Wajib Latih Mahasiswa (Kas Kodik Walawa) No. 2 tahun 1968. Program ini kemudian diganti dengan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan (PACAD) pada tahun 1973 (Keputusan Bersama Menhankam /Pangab dan Menteri P dan K no. Kep/21/B/1973 dan 0228/U/1973 tanggal 31 Desember 1973. Program Walawa diikuti oleh seluruh mahasiswa dan berbeda dengan Menwa keberadaannya. Program Walawa pada tahun 1974 dibubarkan. Dan pada tahun 1975 sejalan dengan p erkembangan dan kemajuan penyempurnaan organisasi Menwa terus diupayakan. Setelah dikeluarka n KB Menhankam /Pangab, Menteri P dan K, dan Mendagri No. Kep/39/X/1975, No 0246A/V/1975 dan No. 247 tahun 1975 tentang Pembinaan Organisasi Menwa dalam Mengikutsertakan Rakyat dalam Pembelaan Negara, Disebutkan bahwa Resimen Mahasiswa dibentuk menurut pembagian wilayah propinsi sehingga berjumlah 27 Resimen Mahasiswa di Indonesia. Sedangkan keanggotaan Menwa adalah mereka yang lulus pendidikan Menwa (Latsar Kemiliteran) dan Alumni Walawa. Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, dikeluarkan KB 3 Menteri yang sama No. Kep/02/I/1978, No. 05/S/U/1978 dan No 17A tahun 1978 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembinaan Organisasi Menwa hingga dilakukan penyempurnaan lagi pada tahun 1994. Pada tanggal 28 Desember 1994 Organisasi Menwa mengalami penyempurnaan melalui KB 3 Menteri No. Kep/11/XII/1994, No. 0342/U/1994, No. 149 Tahun 1994 tentang Pembinaan dan Penggunaan Resimen Mahasiswa dalam Bela Negara. Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut dikeluarkan serangkaian keputusan para Direktur Jenderal terkait dari tiga Departemen Pembina, yang terdiri atas Keputusan Dirjen Personil, Tenaga Manusia dan Veteran (Persmanvet) Dephankam No. Kep./03/III/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pendidikan dan
Latihan Resimen Mahasiswa, No. Kep./04/III/1996 tentang Juklak Pakaian Seragam dan Tunggul Menwa dan Pemakaiannya, No. Kep./05/III/1996 tentang Peraturan Disiplin Menwa, serta Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdikbud No. 522/Dikti/1996 tentang Juklak Pembinaan Satuan Resimen Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi.
SEJARAH DIPLOMASI INDONESIA ERA ORDE LAMA (1945-1966) SEJARAH DIPLOMASI INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA (1945-1966)
Sejarah diplomasi negara Indonesia sebenarnya telah berlangsung lama. Tonggak penting munculnya diplomasi di Indonesia berawal dari diikrarkanya perasaan satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air, yang merupakan dasar dari pembentukan identitas nasional oleh para pemuda-pemudi Indonesia melalui sumpah pemuda, yang diikrarkan dalam Konggres Pemuda II di Jakarta pada tanggal 28 oktober 1928. Setelah munculnya peristiwa sumpah pemuda, yang merupakan to nggak terpenting dalam mempersatukan rasa nasionalisme bangsa Indonesia, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya, setelah sehari sebelumnya Soekarno dan Hatta berunding dengan para pemuda d i Rengasdengklok mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, memanfaatkan momentum menyerahnya Jepang kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Dan pada tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan menteri-menteri yang memimpin kabinet, beserta kementrian yang menaunginya. Salah satu kementrian yang kelak akan berpengaruh di bidang diplomasi adalah Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, yang saat itu dipimpin oleh Ahmad Subardjo. Meskipun Republik Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, namun Belanda belum mengakui secara sah berdirinya Republik Indonesia, dan mencoba kembali menguasai Indonesia dengan menggunakan bantuan Inggris. Karena hal tersebut, pada periode 1945 hingga 1949 di Indonesia muncul berbagai perlawanan fisik menentang agresi militer Belanda. Selain perlawanan fisik yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, dilakukan pula berbagai usaha diplomasi dan berbagai perundingan yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan atas berbagai wilayah di Indonesia dan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) sebagai organisasi internasional yang bertujuan menjaga kedamaian dan ketertiban dunia tidak tinggal diam dengan hal ini. Dewan Keamanan PBB mengirimkan misi perdamaian ke Indonesia, dan mengeluarkan resolusi agar Belanda dan Indonesia segera menghentikan segala aktivitas militer. PBB meminta agar Belanda membebaskan semua tahanan politik, pembentukan suatu pemerintahan sementara dan pengakuan kedaulatan atas Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 diselenggarakan Konferensi Meja Bundar ( KMB ) di Den Haag, yang menjadi jalur pembuka munculnya pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia pada 27 Desember 1949. Setelah resmi diakui kedaulatanya sebagai negara merdeka, Republik Indonesia mulai menyusun kembali pemerintahan yang selama kurang lebih empat tahun, dari tahun 1945 hingga 1949 berjuang mempertahankan kemerdekaan yang akan direbut kembali oleh Belanda. Dan pada bulan Januari 1950 Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno melakukan kunjungan internasionalnya yang pertama sebagai Presiden Republik Indonesia, yaitu mengadakan kunjungan ke India, Pakistan, dan Birma. Sebagai salah satu negara yang telah mendapatkan kedaulatan secara penuh, Indonesia bergabung ke dalam keanggotaan PBB pada tahun 1950 . Tepatnya pada tanggal 27 September 1950, Majelis Umum PBB menerima Indonesia sebagai anggota PBB. Pada tahun 1955, Indonesia kembali menunjukan eksistensinya di dunia internasional dengan memprakarsai lahirnya Konferensi Asia Afrika (KAA), bersama Burma, India, Pakistan dan Sri Lanka. Selain sebagai pemrakarsa Indonesia juga berlaku sebagai tuan rumah Konferensi Asia Afrika yang dilangsungkan di Bandung pada tanggal 18 sampai 25 April 1955. Indonesia yang tidak ingin mengidentikan negaranya dengan blok barat maupun blok timur, turut serta sebagai salah satu negara penggagas Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Non Blok (KTT Non Blok). Dan pada tahun 1961 diselenggarakan KTT Non Blok yang pertama di kota Beograd, Yugoslavia.KTT tersebut dihadiri oleh beberapa negara berkembang yang tidak turut serta menyertakan diri sebagai negara pendukung blok timur maupun blok barat. Beberapa tahun berlalu setelah Indonesia mengikrarkan diri sebagai negara yang memiliki pandangan politik luar negeri bebas aktif, Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia mulai memanfaatkan kekuasaanya dengan melakukan beberapa bentuk penyimpangan terhadap politik luar negeri bebas aktif yang ia ikrarkan sendiri. Dengan diawali oleh sistem demokrasi terpimpin ala Soekarno, politik luar negeri Indonesia yang semula bebas aktif perlahan mulai ia arahkan ke kiri, dan hal ini memunculkan kecemburuan dari pihak barat. Pada tahun 1961, Inggris mencoba menggabungkan wilayah koloninya di semenanjung Malaka, Singapura dan Kalimantan Utara menjadi satu dalam Federasi Malaysia. Rencana ini kemudian ditentang oleh Pemerintah Indonesia. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Federasi Malaysia merupakan Negara bentukan Inggris, dan hal ini memungkinkan bagi Inggris untuk melakukan kontrol atas Asia Tenggara khususnya Indonesia sebagai tetangga terdekat. Atas dasar tersebut Indonesia mengambil sikap tegas untuk mengadakan konfrontasi dengan Malaysia. Dan pada tanggal 3 Mei 1963, Presiden Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang menjadi legitimasi munculnya penyerangan terhadap Malaysia yang dilakukan oleh militer Indonesia. Ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia semakin ditegaskan oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 7 Januari 1965, Presiden Soekarno mengumumkan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Keluarnya Indonesia dari PBB merupakan reaksi atas ditetapkanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB berakibat pada tersisolasinya Indonesia dari pergaulan masyarakat internasional. Setelah menyatakan keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia tidak tinggal diam. Sikap tegas langsung diambil oleh Presiden Soekarno dengan membentuk kekuatan baru, yaitu The New Emerging Force (NEFO) sebagai representasi
negara-negara dunia ketiga sebagai kekuatan b aru untuk melawan kedigdayaan The Old Establsihed Force (OLDEFO) yang berisikan negara-negara maju. Jika kita urutkan pada beberapa era sebelumnya, sikap tegas Presiden Soekarno melawan intervensi negara-negara barat telah banyak dilakukan. Pada kisaran tahun 1960 saat Belanda mencoba menguasai Irian Barat, Republik Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda. Hal yang sama terjadi pada tahun 1963 saat Inggris menyatakan kemerdekaan Federasi Malaysia, hubungan diplomatik antara Republik Indonesia d an Kerajaan Inggris berakhir. Dan yang terakhir adalah pada saat dilangsungkanya Asian Games 1962 di Jakarta. Indonesia sebagai tuan rumah menolak keikutsertaan Israel dan Taiwan dalam ajang tersebut. Hal ini menimbulkan kemarahan dari pihak Komite Olimpiade Internasional (IOC), yang mengakibatkan tidak direstuinya penyelenggaraan Asian Games 1962 oleh IOC. Setahun kemudian Presiden Soekarno membalas dengan menyatakan bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan di IOC, dan membentuk olimpiade tandingan yang bernama GANEFO. Indonesia sendiri tercatat sebagai tuan rumah pertama sekaligus terakir kali dilangsungkanya GANEFO, yaitu di Jakarta pada tahun 1963. Memasuki penghujung tahun 1965 hubungan antara Indonesia semakin erat dengan Cina. Dan di masa ini pula kesehatan Presiden Soekarno mulai mengalami penurunan dan menjadi jalan pembuka bagi munculnya revolusi untuk menggantikan posisi Presiden Soekarno sebagai penguasa tunggal Indonesia. Akhirnya setelah memanfaatkan sebuah revolusi yang gagal dilaksanakan oleh beberapa petinggi PKI pada 30 September 1965, Mayor Jen dral Soeharto berhasil menerima mandat dari Presiden Soekarno untuk mengatasi kondisi negara yang sedang dilanda huru-hara melalui Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR). Melalui surat itu pula Soeharto mulai mengadakan serangkaian operasi militer untuk membersihkan negara dari bahaya gerakan komunis, dan menjadi legitimasi bagi Soeharto untuk mendapatkan kekuasaan sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah munculnya ketegangan antara Indonesia dan Malaysia sekitar tahun 1963 hingga 1964 yang memunculkan politik konfrontasi. Pada tanggal 11 Agustus 1965 disepakati normalisasi hubungan IndonesiaMalaysia, dengan ditandatanganinya sebuah persetujuan normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia oleh masing-masing Menteri Luar Negeri di Jakarta. Dan pada tanggal 28 September 1965 Indonesia melalaui Menteri Luar Negeri Adam Malik menyatakan untuk aktif kembali dalam keanggotaan PBB. Dengan kembalinya Indonesia dalam keanggotaan PBB, b erarti mengembalikan pula misi Indonesia untuk turut serta menjalin kerja sama antar negara dan turut serta dalam usaha mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.Hingga saat ini pun keterlibatan Indonesia dalam PBB masih terlihat. Selain aktif dalam mengirimkan Pasukan Perdamaian Garuda, Indonesia pun sering mendapa tkan bantuan internasional dari PBB berkait dengan pendidikan, perekonomian, kebudayaan maupun bencana alam yang sering melanda Indonesia. Dengan demikian maka bisa dikatakan bahwa keterlibatan hubungan natara Indonesia dan PBB memiliki hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dalam mewujudkan tujuan masing-masing lembaga, b aik bagi Indonesia sebagai sebuah negara maupun bagi PBB sebagai organisasi internasiona * MASA ORDE LAMA a. Aktif Kembali Setahun setelah pemerintahan Belanda mengakui kedaulatan RI, tepatnya pada tahun 1950, obligasi Republik Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah. Peristiwa ini menandai mulai aktifnya kembali Pasar Modal Indonesia Didahului dengan diterbitkannya Undang-undang Darurat No. 13 tanggal 1 September 1951, yang kelak ditetapkankan sebagai Undang-undang No. 15 tahun 1952 tentang Bursa, pemerintah RI membuka kembali Bursa Efek di Jakarta pada tanggal 31 Juni 1952, setelah terhenti selama 12 tahun. Adapun penyelenggaraannya diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE) yang terdiri dari 3 bank negara dan beberapa makelar Efek lainnya dengan Bank Indonesia sebagai penasihat. Sejak itu Bursa Efek berkembang dengan pesat, meskipun Efek yang diperdagangkan adalah Efek yang dikeluarkan sebelum Perang Dunia II. Aktivitas ini semakin meningkat sejak Bank Industri Negara mengeluarkan pinjaman obligasi berturut-turut pada tahun 1954, 1955, dan 1956. Para pembeli obligasi banyak warga negara Belanda, baik perorangan maupun badan hukum. Semua anggota diperbolehkan melakukan transaksi abitrase dengan luar negeri terutama dengan Amsterdam. b.Masa Konfrontasi Namun keadaan ini hanya berlangsung sampai pada tahun 1958, karena mulai saat itu terlihat kelesuan dan kemunduran perdagangan di Bursa. Hal ini diakibatkan politik konfrontasi yang dilancarkan pemerintah RI terhadap Belanda sehingga mengganggu hubungan ekonomi kedua negara dan mengakibatkan banyak warga negara Belanda meninggalkan Indonesia.Perkembangan tersebut makin parah sejalan dengan memburuknya hubungan Republik Indonesia dengan Belanda mengenai sengketa Irian Jaya dan memuncaknya aksi pengambil-alihan semua perusahaan Belanda di Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958.Kemudian disusul dengan instruksi dari Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) pada tahun 1960, yaitu larangan bagi Bursa Efek Indonesia untuk memperdagangkan semua Efek dari perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia, termasuk semua Efek yang bernominasi mata uang Belanda, makin memperparah perdagangan Efek di Indonesia. Tingkat inflasi pada waktu itu yang cukup tinggi ketika itu, makin menggoncang dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pasar uang dan pasar modal, juga terhadap mata uang rupiah yang mencapai puncaknya pada tahun 1966. Penurunan ini mengakibatkan nilai nominal saham dan obligasi menjadi rendah, sehingga tidak menarik lagi bagi investor. Hal ini merupakan pasang surut Pasar Modal Indonesia pada zaman Orde Lama.
