PERBEDAAN PELAKSANAAN DEMOKRASI ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMASI
Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama Pada masa orde lama ada dua pelaksanaan yaitu 1. Masa demokrasi leberal 2. Masa demokrasi terpimpin 1. Masa demokrasi liberal Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Demokrasi pada masa itu telah dinilai gagal gagal dalam menjamin stabilitas stabilitas politik. Ketegangan politik demokrasi liberal atau parlementer disebabkan hal-hal sebagai berikut: 1. Dominanya politik aliran maksudnya partai politik yang sangat mementingkan kelompok atau alirannya sendiri dari pada mengutamakan kepentingan k epentingan bangsa 2. Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah 3. idak mempunyai para anggota konstituante bersidang dalam menentukan dasar negara. Presiden sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden ! "uli 1#!# yang berisi 3 keputusan yaitu: 1$ Menetapkan pembubaran konstituante 2$ Menetapkan %%D 1#&! berlaku kembali sebagai konstitusi negara dan tidak berlakunya %%D' 1#!( 3$ Pembentukan MP)' dan DP)' Dengan turunnya dekrit presiden berakhirlan masa demokrasi parlementer atau d emokrasi liberal Pada massa ini kekuatan demokrasi belum tampak karena demokrasi dan pemerintahan masih berpusat pada bangsa*an bangsa*an dan kaum terpelajar+sehingga terpelajar+sehingga rakyat kebanyakan tidak mengerti apa itu demokrasi+mengingat de mokrasi+mengingat usia kemerdekaan ,ndonesia yang masih muda saat itu dan keadaan sosial politik yang belum stabil setelah penggantian p enggantian konstitusi+maka tak ayal banyak rakyat ,ndonesia yang terutama berada di ba*ah garis kemiskinan lebih memikirkan kelangsungan hidupnya daaripada harus memikirkan tentang demokrasi dan pemerintahan.
1. 2. 3. &. !.
2 Masa demokrasi !erpimpin Menurut Ketepan MP)' no. ,,,/MP)' /1#0! demokrasi trepimpin adalah kerakyatan yang dipimpn oleh hikmat kebijaksamaan dalam permusya*aratan/per*akilan. Demokrasi terpimpin merupakan kebalikan dari demokrasi liberal dalam kenyataanya demokrasi yang dijalankan Presiden 'oekarno menyimpang dari prinsip-prinsip negara demokrasi. Penyimpanyan tersebut antara lain: Kaburnya sistem kepartaian dan lemahnya peranan partai politik Peranan parlemen yang lemah "aminan hak-hak dasar *arga negara masih lemah erjadinya erjadinya sentralisasi kekuasaan pada hubungan antara p usat dan daerah erbatasnya erbatasnya kebebasan pers sehingga banyak media masa yang tidak dijinkan terbit. ahkan pada masa ini untuk para pemain politik. Demokrasi hanyalah sebuah kendaraan. Layaknya mobil+ demokrasi merupakan sarana mereka untuk maju sebagai pemimpin politik. 'arana untuk mengeksploitasi mengeksploitasi simpati rakyat untuk untuk memperoleh suara
sebanyak-banyaknya. Kita hidup di negara dimana untuk menjadi politikus+ bukanlah otak dan hati yang diperlukan+ namun uang dan darah. Kita hidup di negara dimana kampanye politik bukanlah sebuah sarana debat namun sebuah konser dangdut. Kita hidup di demokrasi dimana per*akilan kita hanya dapat meluluskan tujuh dari target lima-puluh pekerjaan mereka. Demokrasi+ pada akhirnya+ menjadi sebuah sarana baik yang dimanaatkan oleh pemain politik. ,ni bukan salah mereka. ,ni juga bukan salah sistem demokrasi ini. amun+ ini adalah 4elah demokrasi+ karena kebanyakan pemilih di ,ndonesia bukanlah dari kaum yang berpendidikan tinggi. ,ni adalah akta yang kita harus akui. Dan ini adalah 4elah yang dimanaatkan dengan baik oleh pemain politik. 5khirnya dari demokrasi terpimpin memun4ak dengan adanya pemberontakan 6 3( ' / PK, pada tanggal 3( 'eptember 1#0!. Demokrasi terpimpin berakhir karena kegagalan presiden 'oekarno dalam mempertahankan keseimbangan antara kekuatan yang ada yaitu PK, dan militer yang sama-sama berpengaruh. PK, ingin membentuk angkatan kelima sedangkan militer tidak menyetujuinya.7ntah terjadi konspirasi atau memeng begini adanya+5khir dari demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1#00 dari Presiden 'oekarno kepada "enderal 'oeharto untuk mengatasi keadaan.11 Maret 1#00 5dalah hari bersejarah dikeluarkanya 'upersemar+*alaupun sampai saat ini kita tidaak tahu menahu tentang kenyataan dimana bukti tertulis itu berada saat ini+negara hanya menyatakan 8raib9 atas keadaan ini. Pada era orde lama 1#!!-1#01$+ situasi negara ,ndonesia di*arnai oleh berbagai ma4am kemelut ditngkat elit pemerintahan sendiri. 'ituasi ka4au 4haos$ dan persaingan diantara elit politik dan militer akhirnya memun4ak pada p eristi*a pembenuhan 0 jenderal pada 1 ;ktober 1#0! yang kemudian diikuti dengan dengan krisi politik dan keka4auan sosial.Peristi*a yang sangat memilukan bangsa ini+Pada ahirnya rakyat menjadi tidak per4aya dengan pemerintahan+*alaupun sesungguhnya bukan rakyat yang meminta ,r.'oekarno mundur dari jabatanya sebagai presiden. Pada massa ini persoalan hak asasi manusia tidak memperoleh perhatian berarti+ bahkan 4enderung semakin jauh dari harapan.dengan adanya peristi*a 1#0! yang menimbulkan banyak korban nya*a yang tak bersalah dari berbagai kalangan sampai pada peristi*a 1#00 yang mengukir sejarah baru ,ndonesia dengan diterbitkanya 'upersemar.erikut adalah unsur-unsur yang diperlukan dalam penegakan demokrasi :
1. 2. 3. &. 1. 2. 3.
Uns"r#"ns"r Pene$akan Demokrasi egara hukum Masyarakat madani ,nrastruktur politik parpol+ kelompok gerakan+ kelompok kepentingan+ kelompok penekan$ Pers yang bebas dan bertanggung ja*ab %iri#&iri sis!em pemerin!a'an parlemen!er Kekuasaan legislati lebih kuat dari pada kekuatan eksekuti Meteri-menteri kabinet$ harus mempertanggung ja*abkan tindakan kepada DP) Program kebijaksanaan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian anggota parlemen.Dengan sistem parlementer terutama pada point ketiga tentu saja demokrasi hanya lah sebuah impian rakyat karena jelas pemerintahan berada di tangan penguasa politik terutama yang memiliki kekuatan mayoritas dalam kabinet.
Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Bar" Pemerintahan ;rde Lama berakhir setelah keluar 'urat Perintah 'ebelas Maret 1#00 yang dikuatkan dengan Ketetapan MP)' o. ,/MP)'/1#00. 'ebagai pengganti masa ;rde Lama+ maka mun4ul pemerintahan ;rde aru dengan dukungan kekuatan ,-5D sebagai kekuatan utama. Pelaksanaan demokrasi masa ;rde aru ditandai perbedaan+ yaitu dilaksanakan pemilihan umum dengan asas langsung+ umum+ bebas+ dan rahasia lebih dari lima kali untuk memilih anggota DP)D tingkat ,+ DP)D tingkat ,,+ dan DP)D. Pemilihan tersebut kemudian membentuk MP) yang bertugas menetapkan 6< dan memilih Presiden dan =akil Presiden.Ka4ung maridjan+2(1(:0&$ Dari hasil pemilu 1#>1 sampai pemilu 1##>+ pu4uk pemerintahan tidak pernah mengalami pergantian+ hanya pejabat setingkat menteri yang silih berganti.Pu4uk kekuasaan tidak pernah digantikan orang lain+'oeharto menjabat 32 tahun karena pada massa itu belum dikenal adanya pembatasan kekuasaan presiden tentang p eriode jabatan. amun terjadi kemajuan pesat di bidang pembangun se4ara isik dengan bantuan dari negara asing yang memberikan pinjaman lunak. ;leh karena besarnya pinjaman yang menjadi beban pemerintah+ bersamaan dengan krisis ekonomi maka pemerintahan menjadi goyah.Kita melepaskan P.?reeport dengan sisitem pembagian saham+dan lebih parahnya lagi mayoritas atau hampir bisa dikatakan seluruh keuntungan P.?repoort mengalir ke de@isa 5merika sebagai negara kreditur kita. 'elain itu+ dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara pada reAim orde baru kurang kosekuen dalam pelaksanaan Pan4asila dan %%D 1#&!. anggal 21 Mei 1##B presiden resmi mengundurkan diri. Kekuasaan ;rde aru sampai tahun 1##B dalam ketatanegaraan ,ndonesia tidak mengamalkan nilai-nilai demokrasi. Praktik kenegaraan ;rde aru dijangkiti korupsi+ kolusi+ dan nepotisme. Dengan demikian dapaat dikatakan bah*a demokrasi pada masa orde baru hanya sekedar ormalitas belaka+toh pada ahirnya reAim yang berkuasa akan tetap menekan kita untuk memilihnya kembali menjadi penguasa di negeri ini+
Demokrasi di Indonesia Era Re(ormasi 6erakan reormasi memba*a perubahan-perubahan dalam bidang politik dan usaha penegakkan kedaulatan rakyat+ serta meningkatkan peran serta masyarakat dan mengurangi dominasi pemerintah dalam kehidupan politik.Dengan pengangkatan "
Sumber: http://yusila94.blogspot.co.id/2013/01/pelaksanaandemokrasi-di-indonesia.html
PERBANDIN)AN PELAKSANAAN PEMILU ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMASI
PEMILU ORDE LAMA
Pada masa sesudah kemerdekaan+ ,ndonesia menganut sistem multi partai yang ditandai dengan hadirnya 2! partai politik. ahun 1#!# dan Perpres o. 13 ahun 1#0( yang mengatur tentang pengakuan+ penga*asan dan pembubaran partai-partai. Kemudian pada tanggal 1& 5pril 1#01 diumumkan hanya 1( partai yang mendapat pengakuan dari pemerintah+ antara lain adalah sebagai berikut: P,+ %+ PK,+ P',,+ P5)K,D;+ Partai Katholik+ P7), M%)5 dan P5),D;. amun+ setahun sebelumnya pada tanggal 1> 5gustus 1#0(+ P', dan Masyumi dibubarkan. Dengan berkurangnya jumlah parpol dari 2# parpol menjadi 1( parpol tersebut+ hal ini tidak berarti bah*a konlik ideologi dalam masyarakat umum dan dalam kehidupan politik dapat terkurangi. %ntuk mengatasi hal ini maka diselenggarakan pertemuan parpol di ogor pada tanggal 12 Desember 1#0& yang menghasilkan 8Deklarasi ogor.9 Pemilu 1#!!
hanya mampu meraup sepertiga dari suara yang diperoleh P,+ dan di "a*a imur setengahnya. Kondisi ini menyebabkan hegemoni penguasaan Masyumi se4ara nasional tak terjadi.
PEMILU ORDE BARU Pemilu era orde baru diselenggarakan antara lain pada tahun 1#>1+ 1#>>+ 1#B2+ 1#B>+ 1##2+ dan 1##>. Pemilu pada era ini dia*ali dengan masa-masa transisi kepemimpinan Presiden 'oekarno. Diangkatnya "enderal 'oeharto menjadi pejabat Presiden menggantikan ung Karno dalam 'idang ,stime*a MP)' 1#0>+ tidak membuatnya melegitimasi kekuasaannya pada masa transisi. ahkan ketetapan MP)' , ahun 1#00 mengamanatkan agar pemilu baru diselenggarakan dalam tahun 1#0B+ dan kemudian diubah lagi pada ', M P) 1#0> oleh "enderal 'oeharto bah*a Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1#>1. 'ebagai pejabat presiden+ Pak 1+ yang berarti setelah empat tahun 'oeharto berada di kursi kepresidenan. Pada masa tersebut ketentuan tentang kepartaian tanpa %%$ kurang lebih sama dengan yang diterapkan era 'oekarno+ di mana %% yang diadakan adalah %% tentang pemilu dan susunan dan kedudukan MP)+ DP)+ dan DP)D. Menjelang pemilu 1#>1+ pemerintah bersama DP)-6) menyelesaikan %% o. 1! ahun 1#0# tentang Pemilu dan %% o. 10 tentang 'usunan dan Kedudukan MP)+ DP) dan DP)D. Penyelesaian %% itu sendiri memakan *aktu hampir tiga tahun. Dalam %% itu pejabat negara pada Pemilu 1#>1 diharuskan bersikap netral+ tidak seperti Pemilu 1#!! yang memperbolehkan pejabat negara+ termasuk perdana menteri dari partai untuk ikut menjadi 4alon partai se4ara ormal. etapi pada praktiknya Pemilu 1#>1 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu+ yaitu 6olkar. "adi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan 6olkar seperti menetapkan seluruh pega*ai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta pemilu itu. Dalam hubungannya dengan pembagian kursi+ 4ara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1#>1 berbeda juga dengan Pemilu 1#!!. Dalam Pemilu 1#>1+ yang menggunakan %% o. 1! ahun 1#0# sebagai dasar+ semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ampuh untuk mengurangi jumlah partai peraih kursi+ dibandingkan
penggunaan sistem kombinasi. etapi kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang per4uma. 'etelah tahun 1#>1+ pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. 7nam tahun berikutnya yakni tahun 1#>>+ pemilu ketiga dilaksanakan. 'etelahnya pemilu selalu berlangsung setiap lima tahun sekali. erbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya+ sejak Pemilu 1#>> pesertanya jauh lebih sedikit+ hanya terdiri atas dua parpol dan satu 6olkar. ! tentang Partai Politik dan 6olkar. Kedua partai adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi ,ndonesia atau PD, dan satu 6olongan Karya atau 6olkar. %% o. 3 itu diimplementasikan hingga pemilu tahun 1##>. 1. Keadaan ini se4ara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekuti dan legislati berada di ba*ah kontrol 6olkar mendapat dukungan birokrasi sipil dan militer. Pun4aknya 'oeharto dilengserkan rakyat pada 21 Mei 1##B karena ketidakadilan sistem pemerintahan yang diterapkan 'oeharto selama masa orde baru. $
PEMILU DI MASA REFORMASI
erakhirnya reAim ;rde aru+ telah membuka peluang guna menata kehidupan demokrasi. )eormasi politik+ ekonomi dan hukum merupakan agenda yang tidak bisa ditunda. Demokrasi menuntut lebih dari sekedar pemilu. Demokrasi yang mumpuni harus dibangun melalui struktur politik dan kelembagaan demokrasi yang sehat. amun nampaknya tuntutan reormasi politik+ telah menempatkan pelaksanan pemilu menjadi agenda pertama. Pemilu pertama di masa reormasi hampir sama dengan pemilu pertama tahun 1#!! di*arnai dengan kejutan dan keprihatinan. Pertama+ kegagalan partai-partai ,slam meraih suara siginiikan. Kedua+ menurunnya perolehan suara 6olkar. Ketiga+ kenaikan perolehan suara PD, P. Keempat+ kegagalan P5+ yang dianggap paling reormis+ ternyata hanya menduduki urutan kelima. Kekalahan P5+ mengingatkan pada kekalahan yang dialami Partai 'osialis+ pada pemilu 1#!!+ diprediksi akan memperoleh suara signiikan namun lain nyatanya. =alaupun pengesahan hasil Pemilu 1### sempat tertunda+ se4ara umum proses pemilu multi partai pertama di era reormasi jauh lebih Langsung+ %mum+ ebas dan )ahasia Luber$ serta adil dan jujur dibanding masa ;rde aru.
bah*a yang tidak mau menerima kekalahan+ hanyalah mereka yang tidak siap berdemokrasi+ dan ini hanya diungkapkan oleh sebagian elite politik+ bukan rakyat. Pemilu 2((&+ merupakan pemilu kedua dengan dua agenda+ pertama memilih anggota legislati dan kedua memilih presiden. %ntuk agenda pertama terjadi kejutan+ yakni naiknya kembali suara 6olkar+ turunan perolehan suara PD,-P+ tidak beranjaknya perolehan yang signiikan partai ,slam dan mun4ulnya Partai Demokrat yang mele*ati P5. Dalam pemilihan presiden yang diikuti lima kandidat 'usilo ambang Eudhoyono+ Mega*ati 'oekarno Putri+ =iranto+ 5min )ais dan
Sumber: https://akhyarnurhaeri.wordpress.com/2013/11/16/perbandingan-pelaksanaan-pemilu-ordelama-orde-baru-dan-reormasi!part-1/
