KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TANGERANG SELATAN
ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK DENGAN LAPORAN HASIL AUDIT KAP
IVAN DAVID EFRAIM NPM 153060021084
Kelas 6-D Program Studi Diploma III Akuntansi Alih Program Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun Akademik 2016/2017
ANALISIS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2012
1. Judul Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan (LK) diberikan judul “Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan”. Pada LHP BPK atas LK Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak Tahun 2012, telah diberikan judul sesuai ketentuan.
2. Dasar Hukum Pemeriksaan Dasar hukum pemeriksaan pengelolaan keuangan negara mengisyaratkan bahwa standar pemeriksaan keuangan negara merupakan patokan yang wajib dipedomani dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada paragraf pertama LHP ini, dituliskan dasar hukum pemeriksaan yaitu “Berdasarkan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya,..” 3. Pernyataan Bahwa Pemeriksa Telah Melakukan Pemeriksaan Masih pada paragraf pertama LHP atas LK Pemkab Demak, terdapat pernyataan yaitu “…BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Demak tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. ” 4. Unsur Laporan Keuangan Yang Diperiksa Pemeriksa harus menyatakan unsur-unsur laporan keuangan yang diperiksa. Menyambung pernyataan bahwa Pemeriksa telah melakukan Pemeriksaan, terdapat unsur-unsur LK yang diperiksa, pada paragraf pertama LHP ini dijelaskan dengan pernyataan “…Neraca Pemerintah Kabupaten Demak tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal tersebut.”
5. Pernyataan Bahwa Laporan Keuangan Adalah Tanggung Jawab Manajemen Dan Tanggung Jawab Pemeriksa Terbatas Pada Opini Pemeriksa Atas Laporan Keuangan Pemeriksa harus memperoleh tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan dari pihak yang bertanggung jawab. Namun demikian, terkait dengan kerahasiaan informasi, dalam PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif, pemeriksa tidak meminta tanggapan. Pemeriksa harus memuat tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa pada LHP. Pada paragraf pertama LHP ini dibuktikan dengan pernyataan “Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Demak. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.” 6. Pernyataan Bahwa Pemeriksaan Dilakukan Berdasarkan SPKN Pemeriksa harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan SPKN. Dalam hal pemeriksa tidak dapat melaksanakan standar pemeriksaan karena pembatasan lingkup yang material, hal tersebut harus dinyatakan dalam laporan. Pada paragraf kedua LHP ini terdapat pernyataan, “Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf -paragraf berikut ini, BPK melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksa an Keuangan Negara.” 7. Pernyataan Bahwa SPKN Mengharuskan Pemeriksa Merencanakan Dan Melaksanakan Pemeriksaan Agar Memperoleh Keyakinan Yang Memadai Tentang Kewajaran Informasi Keuangan Yang Disajikan Dalam Laporan Keuangan Pemeriksa harus merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar dapat memperoleh keyakinan memadai sehingga pemeriksa mampu memberikan opini. Masih dalam paragraf kedua LHP ini, terdapat kalimat “ BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencankan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. ” 8. Pernyataan Bahwa Suatu Pemeriksaan Laporan Keuangan Meliputi Pengujian BuktiBukti Yang Mendukung Jumlah dan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan Pemeriksa harus merancang prosedur yang memadai untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang layak atas risiko kecurangan yang telah teridentifkasi. Pemeriksa dapat memperoleh data dan informasi dengan melakukan antara lain pengamatan, wawancara, survei, dan pengukuran.
Dalam
menentukan
metode
perolehan
data,
pemeriksa
menggunakan
pertimbangan
profesional. Apabila diperlukan, pemeriksa dapat menggunakan tenaga ahli untuk membantu perancangan metodologi pemerolehan data dan informasi. Kecukupan bukti didasarkan pada keyakinan pemeriksa bahwa bukti tersebut menghasilkan kesimpulan yang ada. pada LHP ini, terdapat kalimat “Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan ….” 9. Pernyataan Bahwa Pemeriksa Telah Melakukan Pengujian Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dan Penilaian Atas Keandalan SPI Yang Berdampak Material Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Hal pokok adalah hal-hal yang diperiksa dan/atau hal-hal yang menjadi perhatian dalam suatu penugasan pemeriksaan, yang dapat berupa informasi, kondisi, atau aktivitas yang dapat diukur/dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu. Informasi pokok adalah hasil evaluasi atau hasil pengukuran hal pokok terhadap kriteria. Hal pokok dan informasi hal pokok memiliki bentuk yang beragam dan karakteristik yang berbeda tergantung tujuan pemeriksaannya. Hal pokok dan informasi hal pokok salah satunya adalah sistem dan proses (sebagai contoh: pengendalian internal atau sistem teknologi informasi atau entitas), dalam hal ini informasi hal pokok dapat berupa asersi tentang efektivitas. Dalam LHP ini tertulis, “Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Demak, penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penilaian atas kendala sistem pengendalian internal yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan.”
10. Keyakinan Pemeriksa Bahwa Pemeriksaan Yang Dilakukan Memberikan Dasar Memadai Untuk Menyatakan Opini Tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan memadai sehingga pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua
hal
yang
material,
atas
pengungkapan, kepatuhan terhadap
kesesuaian
dengan
standar
akuntansi,
kecukupan
peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem
pengendalian intern. Pada bagian terakhir paragraf kedua, terdapat pernyataan “BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.”
11. Pernyataan Opini Pemeriksa Atas Laporan Keuangan Jenis pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Tujuan suatu pemeriksaan menentukan jenis pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Pada paragraf kelima, terdapat pernyataan opini WDP pada LHP BPK atas LK Pemkab Demak tahun 2013 yang tertulis, “Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika dilaksanakan pemeriksaan aset tetap, laporan keuangan yang disebut dalam paragraf di atas meyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Demak tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, serta realisasi anggaran, arus kas serta catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.” 12. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas SPI Dimuat Dalam Laporan Terpisah, Namun Merupakan Satu Kesatuan Dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Apabila Terdapat Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangundangan Dan Kelemahan SPI Yang Dianggap Sebagai Kondisi Yang Dapat Dilaporkan Pada paragraf terakhir terdapat kali mat, “Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 07B/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2014 dan Nomor 07C/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2014 tanggal 11 April 2014, yang merupakan bagian tidak te rpisahkan dari laporan ini.” 13. Tempat Dan Tanggal LHP Atas Laporan Keuangan Dalam tahap akhir pemeriksaan lapangan, temuan pemeriksaan dimuat dalam Laporan Temuan Pemeriksaan (LTP). LTP bukan merupakan laporan pemeriksaan, melainkan kumpulan
indikasi
permasalahan
yang
ditemukan
selama
pelaksanaan
pemeriksaan.
Pemeriksa tidak dibebani tanggung jawab atas suatu kondisi yang terjadi setelah tanggal
pekerjaan lapangan. Oleh karena itu, tanggal penyampaian LTP tersebut merupakan tanggal LHP.
14. Identitas Penanda Tangan Dan Tanda Tangan (Identitas Kantor, Jabatan/Peran, Dan Nama) LHP ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota BPK. Wewenang penandatanganan LHP dapat didelegasikan kepada penanggung jawab Pemeriksaan yang memiliki kompetensi. Dalam hal ini, LHP Pemkab Demak ditandatangani oleh Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
TAMBAHAN 1. Pada paragraf tiga terdapat pernyataan opini tahun sebelumnya dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti; “Dalam LHP yang menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian ini tertulis, “Dalam LHP BPK Nomor 03A/LHP/XVIII.SMG/04/2013 tanggal 18 April 2013, BPK
menyatakan
opini
Wajar
Dengan Pengecualian atas Neraca pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2012, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 karena pembatasan lingkup Pemeriksaan untuk meyakini kewajaran penyajian saldo Aset Tetap. Pemerintah Kabupaten Demak telah melaksanakan sebagian rekomendasi BPK dalam LHP tersebut.”
2. Pada paragraf empat terdapat temuan BPK atas hasil Pemeriksaan laporan keuangan “….Pengendalian intern atas pencatatan dan pelaporan Aset Tetap kuran g memadai sehingga masih ditemukan: (i) Pencatatan Aset Tetap tidak menunjukkan rincian aset/jenis barang, lokasi aset/alamat dan luas aset (ii) Klasifikasi Aset Tetap tidak sesuai SAP (iii) Aset Tetap tidak dicatat sebesar nilai perolehannya (iv) Kapitalisasi Aset Tetap tidak konsisten (v) Penerapan penyajian aset extracomptable tidak konsisten (vi) Terdapat selisih mutasi Aset Tetap antar SKPD (vii) Kebijakan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap belum diterapkan….”
ANALISIS LAPORAN HASIL AUDIT KANTOR AKUNTAN PUBLIK ATAS LAPORAN KEUANGAN PT ZEBRA NUSANTARA TBK SEMESTER I TAHUN 2014
1. Suatu Judul Yang Memuat Kata Independen Standar audit mewajibkan setiap laporan hasil audit diberi judul laporan serta tercantum kata “independen”. Laporan Hasil Audit (LHA) perusahaan yang digunakan sudah sesuai dengan standar audit yaitu “Laporan Audit Independen”. 2. Suatu Pernyataan Bahwa Laporan Keuangan Yang Disebutkan Dalam Laporan Auditor Telah Diaudit Oleh Auditor Pernyataan bahwa kantor akuntan publik telah melaksanakan audit atas laporan keuangan, misalnya Pada paragraf pertama LHA tertulis, “Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Zebra Nusantara Tbk dan entitas anaknya terlampir….” 3. Suatu Pernyataan Bahwa Laporan Keuangan Adalah Tanggung Jawab Manajemen Perusahaan dan Tanggung Jawab Auditor Terletak Pada Pernyataan Pendapat Atas Laporan Keuangan Berdasarkan Atas Auditnya Pernyataan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pelaksanaan audit. Pada paragraf kedua LHA ini tertulis “Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”. Kemudian tertulis, “Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit” 4. Suatu Pernyataan Bahwa Audit Dilaksanakan Berdasarkan Standar Auditing Yang Ditetapkan Ikatan Akuntan Pada paragraf ketiga LHA ini, Auditor bertanggung jawab menyatakan opini atas laporan keuangan berdasarkan audit berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. pada LHA tertulis “……Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan
audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material” 5.
Suatu
Pernyataan
Bahwa
Standar
Auditing
Tersebut
Mengharuskan
Auditor
Merencanakan dan Melaksanakan Auditnya Agar Memperoleh Keyakinan Memadai Bahwa Laporan Keuangan Bebas Dari Salah Saji Material Auditor harus merancang prosedur yang memadai untuk memperoleh bukti audit yang memadai dan layak atas risiko kecurangan yang telah teridentifkasi. Pada paragraf keempat LHA tertulis, “….auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya.” 6. Suatu Pernyataan Bahwa Audit Meliputi Pemeriksaan ( E xamination ), Atas Dasar Pengujian, Bukti-Bukti Yang Mendukung Jumlah-Jumlah Dan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan Dalam paragraf keempat LHA dibuktikan dengan pernyataan “Suatu Audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan ”. Dalam melakukan penilaian risiko audit, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat. 7. Suatu Pernyataan Bahwa Auditor Yakin Bahwa Audit Yang Dilaksanakan Memberikan Dasar Memadai Untuk Memberikan Pendapat Paragraf ini berisi pernyataan faktual tentang apa yang dilakukan auditor selama proses audit PT Zebra Nusantara Tbk. Paragraf ini menyatakan bahwa audit PT Zebra Nusantara Tbk dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material serta membahas tentang pengumpulan bukti audit serta menyatakan bahwa auditor yakin bahwa bukti audit yang dikumpulkan telah memberikan dasar yang memadai bagi pernyataan pendapat. Dalam paragraf kelima LHA ini terdapat kata- kata, “Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.”
8. Suatu Pendapat Mengenai Apakah Laporan Keuangan Menyajikan Secara Wajar, Dalam Semua Hal Yang Material, Posisi Keuangan Perusahaan Pada Tanggal Neraca dan Hasil Usaha Dan Arus Kas Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Sesuai Dengan Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum Di Indonesia Auditor harus menyusun kesimpulan atas hasil audit. Kesimpulan merupakan jawaban atas pencapaian tujuan Pemeriksaan. Dalam paragraf keenam LHA ini, terdapat dasar sebagai penentuan opini Wajar Dengan Pengeculian untuk Laporan Keuangan PT Zebra Nusantara Tbk, yaitu Instrumen Keuangan : Penyajian, Pengakuan dan Pengukuran serta pengungkapan sesuai PSAK 50, 55 dan 60 belum diterapkan oleh perusahaan tersebut. Dalam paragraf Basis Untuk Opini Wajar Dengan Pengecualian juga dijelaskan secara singkat performa perusahaan selama satu tahun terakhir yaitu mengalami kerugian bersih, nilai kewajiban yang melebihi aset serta arus kas negatif dari aktivitas operasi. Sedangkan opini WDP dinyatakan sebagai berikut “Menurut opini kami, kecuali dampak hal yang telah kami jelaskan pada paragraf basis opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan konsolidasian terlampir disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Zebra Nusantara Tbk dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.” 9. Tanda Tangan, Nama KAP, Nomor Izin Akuntan Publik, Nomor Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Nama KAP. Untuk Nama KAP yang mengidentifikasi PT Zebra Nusantara Tbk adalah Richard Risambessy & Rekan.
10. Tanggal Laporan Auditor Tanggal yang tepat untuk dicantumkan dalam laporan audit adalah tanggal pada saat auditor menyelesaikan prosedur audit lapangan. Dalam laporan audit PT Zebra Nusantara Tbk, tanggal laporan audit adalah 11 Agustus 2014. Maka tanggal yang dipakai adalah tanggal dimana audit itu telah selesai dikerjakan 11 Agustus 2014.
KETERANGAN Analisis LHA KAP menggunakan kata “audit” untuk istilah “pemeriksaan” dan “auditor” untuk istilah “pemeriksa” sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Standar A udit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK DENGAN LAPORAN HASIL AUDIT KAP
PERSAMAAN 1. Pernyataan Bahwa Pemeriksa Telah Melakukan Pemeriksaan LHP BPK dan LHA KAP sama-sama memberikan pernyataan bahwa Pemeriksa telah melakukan Pemeriksaan. Pada LHP BPK tertulis “…BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Demak tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal tersebut.” sedangkan pada LHA KAP tertulis, “Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Zebra Nusantara Tbk dan entitas anaknya terlampir….” 2. Terdapat Unsur Laporan Keuangan yang Diperiksa Pada LHP BPK tertulis “…BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Demak tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal- tanggal tersebut.” dan pada LHA KAP tertulis “Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Zebra Nusantara Tbk dan entitas anaknya, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian” 3. Pernyataan Bahwa Laporan Keuangan Adalah Tanggung Jawab Manajemen Dan Tanggung Jawab Pemeriksa Terbatas Pada Opini Pemeriksa Atas Laporan Keuangan Pada LHP BPK dibuktikan dengan pernyataan “Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Demak. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan Pemeriksa an yang dilakukan.” dan pada LHA KAP dituliskan “Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Auditor bertanggung jawab menyatakan opini atas laporan keuangan berdasarkan Pemeriksaan (audit) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. ” Walaupun berbeda bentuk entitas, keduanya memuat tanggapan yang sama mengenai pihak yang bertanggung jawab. Manajemen yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan
yang diperiksa serta Pemeriksa yang bertanggung jawab terhadap opini yang diberikan atas hasil Pemeriksaan laporan keuangan. 4. Pernyataan Bahwa Pemeriksaan Dilakukan Berdasarkan Standar Pemeriksaan Pada LHP BPK standar Pemeriksaan yang digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan pada LHA KAP standar Pemeriksaan yang digunakan adalah standar Pemeriksaan yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. 5. Pernyataan Bahwa Standar Pemeriksaan Yang Digunakan Mengharuskan Pemeriksa Merencanakan Dan Melaksanakan Pemeriksaan Agar Memperoleh Keyakinan Yang Memadai Keduanya mengharuskan Pemeriksa merencanakan dan melaksanakan Pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai tentang kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pada LHP BPK tertulis “BPK melaksanakan
Pemeriksaan
berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencankan dan melaksanakan Pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.” dan pada LHA KAP tertulis “Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalah an penyajian material” 6. Pernyataan Bahwa Suatu Pemeriksaan Laporan Keuangan Meliputi Pengujian BuktiBukti Yang Mendukung Jumlah Dan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan Pada LHP BPK tertulis “Suatu Pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah- jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.” dan pada LHA KAP tertulis “Suatu Audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan”
7. Keyakinan Pemerika Bahwa Pemeriksaan Yang Dilakukan Memberikan Dasar Memadai Untuk Menyatakan Opini Pada LHP BPK bagian terakhir paragraf kedua, terdapat pernyataan “BPK yakin bahwa Pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.” Pada LHA KAP terdapat pernyataan “Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.”
8. Pernyataan Tentang Opini Pada LHP BPK, opini Wajar Dengan Pengecualian dinyatakan dengan, “Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika dilaksanakan Pemeriksaan aset tetap, laporan keuangan yang disebut dalam paragraf di atas meyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Demak tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, serta realisasi anggaran, arus kas serta catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.” pada LHA KAP opini Wajar Dengan Pengecualian dinyatakan dengan, “ Menurut opini kami, kecuali dampak hal yang telah kami jelaskan pada paragraf basis opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan konsolidasian terlampir disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Zebra Nusantara Tbk dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.” 9. Identitas Penanda Tangan, Tempat Dan Tanggal LHP Atas Laporan Keuangan Dan Identitas Penanda Tangan Dan Tanda Tangan (Identitas Kantor, Jabatan/Peran, Dan Nama) Dalam LHP BPK, LHP Pemkab Demak ditandatangani oleh Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Tempat berlokasi diadakannya Pemeriksaan dan tanggal LHP merupakan tanggal penyampaian LTP. Sedangkan LHA KAP, penanda tangan adalah Ketua Tim Audit.
PERBEDAAN 1. Judul Laporan Audit Pada LHP BPK memiliki judul “Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan”, sedangkan LHA KAP memiliki judul “Laporan Audit Independen” 2. Dasar Hukum Pemeriksaan LHP BPK memiliki dasar hukum Pemeriksaan keuangan Negara yaitu berdasarkan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pada LHA tidak terdapat dasar hukum Pemeriksaan. Sedangkan pada LHA KAP tidak terdapat dasar hukum pemeriksaan. 3. Pengujian Terhadap Sistem Pengendalian Internal
Pada LHP BPK terdapat pernyataan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian kepatuhan terdahap peraturan perundang-undangan dan efektifitas Sistem Pengendalian Internal: “Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Demak, penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penilaian atas kendala sistem pengendalian internal yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secar a keseluruhan.” Sedangkan dalam LHA KAP hanya menyatakan bahwa pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dipilih bergantung atas penilaian risiko setelah mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan terhadap penyusunan dan penyajian informasi keuangan, tetapi tidak memberikan opini atas efektifitas SPI perusahaan.
4. Pernyataan Tentang Laporan Hasil Pengujian Sistem Pengendalian Internal Dan Kepatuhan Perundang-Undangan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan secara terpisah, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP. KAP tidak membuat laporan tersebut dalam lampiran LHA nya.
KESIMPULAN Secara garis besar, terdapat kemiripan antara LHP BPK maupun LHA KAP terutama dalam Pernyataan tentang Standar Pemeriksaan (PSP). Keduanya memiliki PSP masing-masing sesuai dengan standar audit yang digunakan, LHP BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan LHA KAP berpedoman pada standar Pemeriksaan yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Perbedaan yang mencolok hanya terdapat pada perbedaan perlakuan terhadap Sistem Pengendalian Internal entitas yang diperiksa dan pengujian
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-undangan.
KAP
hanya
mempertimbangkan SPI yang relevan terhadap penyajian dan pengungkapan informasi keuangan untuk menilai risiko dan merancang prosedur audit yang sesuai, sedangkan BPK juga memberikan opini atas efektifitas terhadap SPI. BPK melakukan pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan KAP tidak melakukannya.
