Analisis Kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh

ANALISIS KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN ACEH (Study Kasus kebijakan jaminan kesehatan Aceh)  Di susun guna memenuhi tugas tug as mata kuliah Analisis Kebijakan Kebij akan dan Pembangunan

 Dosen pengampu : BUDI SETIOYONO, Ph.D

Disusun oleh :

HASAN BASRI 14010111400022

JURUSAN ILMU POLITIK MAGISTER ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2012 1|Page

A.

PENDAHULUAN 1. Diskripsi jaminan kesehatan Aceh (JKA) Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sejak tahun 2008 pemerintah telah mengupayakan untuk mengatasi kendala masyarakat miskin dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan melalui pelaksanaan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 (Jamkesmas). Fakta tentang masih banyaknya masyarakat Aceh yang tidak terserap dan terdata untuk merasakan program Jamkesmas tersebut juga terdapat di Pelosok-pelosok Aceh. Saat ini masih ada puluhan ribu rakyat miskin di luar kuota Jamkesmas yang belum mendapatkan kepastian jaminan kesehatan. Maka untuk menanggulanginya, berdasarkan Qanun Aceh No 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik pemerintah daerah Aceh mengeluarkan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin seluruh Aceh yang tidak mendapatkan program Jamkesmas. JKA sebagai program yang memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin diterapkan di seluruh puskesmas yang ada di Aceh serta beberapa rumah sakit milik  pemerintah. Dan harapan yang ada pada program ini semoga masyarakat Aceh yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan pada akhirnya mendapatkan pelayanan kesehatan sama seperti masyarakat yang lain. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Aceh tidak hanya cukup dengan jaminan kesehatan gratis yang bersifat menyembuhkan atau mengobati masyarakat yang sakit. Tetapi  juga harus meliputi aspek-aspek yang mampu mencegah masyarakat terjangkit penyakit. Pendekatan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang bersifat mengobati (kuratif) hanya solusi jangka pendek yang tidak akan menyelesaikan masalah dalam jangka panjang. Untuk jangka panjang Pemerintah Aceh perlu mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan bahan pokok yang murah sehingga meningkatkan gizi masyarakat, yang pada akhirnya akan membuat masyarakat lebih sehat dan kebal terhadap penyakit. Untuk itu perlu dilakukan alokasi dana yang cukup juga dalam APBA untuk sektorsektor penyediaan infrastruktur di bidang kesehatan dan upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan (daya beli) masyarakat. Sehingga semakin sedikit masyarakat yang sakit, busung lapar atau cebol. Kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh salah satu bagian yang terpenting untuk  menciptakan masyarakat Aceh yang terlepas dari belenggunya ketidakberdayaan, dimana akses kesehatan yang sangat sulit terkadang membuat masayarakat rela dalam kesakitan, kesehatan telah menjadikan masalah tersendiri dalam masayarakat yang telah lama berusaha untuk dihilangkan. Menurut E. Anderson “ A purposive course of action followed by an actor  or set of actors in deadling with a problem or a matter of concern”(serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). kebijakan JKA merupakan “Kebijakan yang terwujud dari implementasi kebijakan publik di Aceh yang telah melibatkan berbagai macam potensi-potensi dengan model-model

1

www.kompasonline.com 2|Page

tertertu, tentu kebijkan ini bagian dari kebijakan yang telah teproses dengan matang dan tepat untuk diterapkan didaerah yang masih membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif” Implementasi kebijakan JKA ini telah terproses lebih dinamis yang melibatkan masyarakat dan para ahli dalam bidangnya secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi JKA dapat mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan oleh masayarakat Aceh itu sendiri dengan model kebijakan tersendiri. Disisi lain  bahwa “Implementasi kebijakan JKA telah melalui model-model yang sudah jelas terhadap bentuk sasaran yang ingin dicapai dan ouput dari kebijakan JKA tersebut juga 2 sangat rill yaitu peningkatan kualitas kesehatan masayarakat khususnya masayarakat Aceh” Adapun model-model implemnetasi kebijakan Pertama,  Bureaucraitic structure (struktur birokrasi); Kedua,  Resouces (sumber daya); Ketiga,  Disposisition (sikap pelaksana) dan; Keempat, Communication (komunikasi). a. Strutur Birokrasi Dalam proses mewujudkan JKA yang lebih efektif tentu membutuhkan Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP) b. Sumberdaya Walaupun isi kebijakan JKA ini sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apa bila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan tidak mupuni, implementasi tidak akan berjalan efektif. c. Sikap Pelaksanan Sikap ini adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apa bila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan JKA dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan JKA. d. Komunikasi Dalam mengimplementasikan kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa bila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan 3 terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), yakni: 1. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) pasal 28H ayat 1 yang memberikan hak kepada penduduk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hak atas pelayanan kesehatan tersebut dirumuskan lebih lanjut dengan pasal 34 ayat 2 UUD 45 yang memerintahkan negara untuk mengembangkan Sistem Jaminan Sosial untuk seluruh rakyat. Amanat UUD 45 ini telah dijabarkan dengan lebih rinci dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang mewajibkan rakyat yang mampu untuk membayar iuran jaminan sosial, diantaranya  jaminan bantuan iuran, yang sifatnya sementara sampai rakyat mampu, guna mendapatkan jaminan kesehatan.

2

Subarsono, AG  Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005. Hlm. 3 M. Irfan Islamy , Prinsip-prinsip Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara, 2001. Hlm. 10 & 27 3|Page

2. Amanat Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang tertuang pada Pasal 224, Pasal 225, dan Pasal 226 yaitu kewajiban Pemerintah Aceh memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada penduduk Aceh terutama penduduk miskin, fakir miskin, anak yatim dan terlantar. 3. Upaya pemerintah menjamin penduduk miskin dan kurang mampu melalui program Jamkesmas yang mencapai 61% penduduk masih terbatas pada fasilitas kesehatan publik. Selain itu, terbatasnya obat-obatan dan layanan yang dijamin membuat penduduk miskin dan kurang mampu masih belum sepenuhnya terbebas dari pengeluaran biaya. 4. Terdapat sekitar 29% penduduk Aceh yang tidak memiliki jaminan sama sekali, meskipun sebagian dari mereka mampu membayar biaya berobat yang relatif murah terutama untuk rawat jalan, namun sebagian besar mereka tidak sanggup membayar biaya rawat inap yang dapat melampaui kemampuan bayarnya. 5. Berdasarkan kondisi di atas, maka Pemerintah Aceh merancang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) untuk mendorong terlaksananya sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan di Aceh. Tujuan umum dari diselenggarakannya JKA adalah mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Aceh yang berkeadilan, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, jenis kelamin dan usia dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan. Sementara tujuan khusus dari JKA adalah mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh penduduk Aceh, menjamin akses pelayanan bagi seluruh penduduk dengan mencegah terjadinya beban biaya kesehatan yang melebihi kemampuan bayar penduduk, menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dari pelayanan kesehatan primer/tingkat pertama sampai pelayanan rujukan yang memuaskan rakyat, tenaga kesehatan, dan Pemerintah Aceh dan mewujudkan reformasi sistem pembiayaan dan 4 pelayanan kesehatan di Aceh secara bertahap. 5 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh adalah : 1. Penduduk Aceh adalah masyarakat yang berdomisili di Aceh yang memiliki: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Aceh dan Kartu Keluarga (KK) Aceh, b. Kartu Keluarga bagi yang belum berhak mendapatkan KTP. 2. Peserta Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) adalah seluruh penduduk Aceh tidak  termasuk Peserta Askes Sosial, Pejabat Negara yang iurannya dibayar Pemerintah dan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek. a. Peserta Askes Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan TNI/Polri, Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan anggota keluarga, dokter PTT dan Bidan PTT. b. Peserta JPK Jamsostek adalah peserta yang mendapat jaminan kesehatan sesuai dengan Peraturan dan Per Undang-Undangan. 3. Peserta JKA digolongkan dua jenis kepesertaan yaitu: a. Peserta JKA Jamkesmas adalah peserta yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi penduduk miskin sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Jamkesmas. b. Peserta JKA Non Jamkesmas adalah peserta yang jaminan kesehatan bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) diperuntukkan bagi penduduk yang tidak terjamin melalui asuransi 4. kesehatan sosial PT. Askes dan JPK Jamsostek. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) yang memiliki KTP Aceh termasuk peserta JKA. 4 5

Dinkes Aceh. Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh.Pemerintah Aceh. 2010  Ibid, Dinkes Aceh 4|Page

5. Peserta JKA Jamkesmas berhak mendapatkan jaminan kesehatan Aceh melalui integrasi pembiayaan kesehatan antara APBN dan APBA. B. PEMBAHASAN 1. Asal muasal kebijakan Jaminan kesehatan Aceh . Pemerintah Propinsi Aceh menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) pada 1 Juni 2010. Program ini menjangkau hingga seluruh penduduk Propinsi Aceh. Gubernur Propinsi Aceh, Irwandi Yusuf menempatkan Program JKA sebagai salah satu upaya meningkatkan sumber daya manusia Aceh. Program JKA bertujuan untuk  meningkatkan derajat kesehatan, mendorong kreatifitas, dan produktifitas masyarakat Aceh untuk menggapai visi Aceh 2015. Program JKA mendekatkan masyarakat Aceh kepada pelayanan kesehatan. JKA menghilangkan kendala biaya ketika masyarakat Aceh berobat. Fasilitas kesehatan pemerintah tidak lagi memungut biaya administrasi maupun biaya pelayanan kesehatan. Dengan JKA, masyarakat Aceh mampu mengakses pelayanan kesehatan berkualitas yang dibangun di Propinsi Aceh pasca-rehabilitasi dan rekonstruksi. Masyarakat Aceh mampu berobat di Puskesmas yang berkualitas setara dengan rumah sakit tipe D di daerah lain. Begitu pula dengan pelayanan kesehatan rujukan, sekarang masyarakat Aceh mampu berobat di RSU Kabupaten/Kota dan rumah sakit rujukan tertinggi di Propinsi Aceh, RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.  Penyelenggaraan JKA mengacu pada 9 prinsip yaitu:  Prinsip kegotong-royongan.  Prinsip keadilan dan jaminan yang sama.  Prinsip nirlaba.  Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas  Prinsip portabilitas.  Prinsip cakupan semesta.  Prinsip pelayanan yang menyeluruh (komprehensif).  Prinsip pelayanan berkualitas.  Prinsip pelayanan terstruktur dan berjenjang. Tujuan umum program JKA adalah mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Aceh yang berkeadilan, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, jenis kelamin dan usia dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan. Sedangkan tujuan khusus program JKA yaitu:  Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh penduduk Aceh;  Menjamin akses pelayanan bagi seluruh penduduk dengan mencegah terjadinya beban biaya kesehatan yang melebihi kemampuan bayar penduduk;  Menyediakan palayanan kesehatan yang berkualitas dari pelayanan kesehatan primer/tingkat pertama sampai pelayanan rujukan yang memuaskan rakyat, tenaga kesehatan, dan Pemerintah Aceh;dan  Mewujudkan reformasi sistem pembiayaan dan palayanan kesehatan di Aceh secara bertahap. Layanan rawat inap bagi peserta JKA terdiri dari : 1) pelayanan administrasi; 2) pemeriksaan oleh dokter; 3) perawatan di ruang perawatan; 4) pemeriksaan penunjang 6 diagnostik; dan 5) tindakan medis. 2. Dasar Hukum Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Qanun Aceh No. 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan  

6

 Ibid, hlm. 4

5|Page

Peraturan Gubernur Aceh No. 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh. Perjanjian Kerjasama antara Gubernur Aceh dengan PT. Askes (Persero) No. 05/PKS/2011 dan No. 100/KTR/0411 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Aceh. Yang terlibat dalam kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) 7 a. Tingkat Provinsi. 



3.

b. Tingkat Kabupaten

4.

Dampak/Permasalahan Jaminan Kesehatan Aceh  kesehatan saat ini antara lain adalah masih tingginya disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antara perkotaan dengan perdesaan.  timbulnya kecemburuan sosial di masyarakat Aceh, di mana keluarga dari anggota TNI selalu mengeluh harus membayar saat berobat. Sedangkan keluarga dari anggota TNA (eks GAM) selalu gratis dan mendapatkan 8 pelayanan prima.  pengelolaan JKA ini muncul di tengah pemberitaan pada beberapa waktu lalu, di mana kesehatan Aceh berada di peringkat 31 dari 33 propinsi di Indonesia atau berada di peringkat 3 terburuk di Indonesia. 7

 Ibid, hlm. 4

8

http://harian-aceh.com. mengkritisi-jaminan-kesehatan-aceh. 2012 6|Page

5.

Kebijakan Yang Harus Dilakukan Dalam Jaminan Kesehatan Aceh Pelaksanaan JKA akan menjadi lebih efektif bila masalah dan hambatan yang dihadapi selama ini dapat diatasi melalui:  Penataan kembali kepesertaan JKA dengan mengedepankan klasifikasi demografi, ekonomi serta kesehatan dan kemudian mengelompokkan menjadi beberapa tipe yang dapat menciptakan konsep kepesertaan dengan fasilitas pelayanan yang disesuaikan dengan klasifikasi.  Mempercepat proses validasi, pencetakan dan distribusi kartu JKA  Konsep upaya pertanggungan bersama antara pemerintah dan masyarakat, dimana masyarakat dengan kemampuan ekonomi tertentu diwajibkan membayar premi sehingga dapat berkontribusi terhadap pelayanan kesehatan yang merata.  Mengedepankan konsep managed care, sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas pendanaan .9  Menyusun penyempurnaan manlak JKA  Menyusun standard an mekanisme pengawasan  Menyusun aturan rujukan dan konsultasi yang harus dipatuhi oleh tenaga kesehatan dan masyarakat.  Meningkatkan rujukan balik dari RS ke puskesmas  Melakukan evalusi secara berkala terhadap pelaksanaan JKA.  Sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan JKA baik untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan  Menguatkan konsep Asuransi tripartied, dimana pemerintah menjadi pengawas dan berhubungan dengan Asuransi tertentu dalam membayarkan premi, sementara pihak  asuransi bertanggungjawab terhadap Penyelenggara Pelayanan Kesehatan yang digunakan masyarakat. Dengan konsep ini diharapkan asuransi berperan aktif dalam mengendalikan utilisasi JKA. C. Kesimpulan Kebijakan JKA merupakan sebuah kebijakan yang terproses dari model kebijakan  Bureaucraitic structure (struktur birokrasi),  Resouces (sumber daya),  Disposisition (sikap pelaksana), Communication (komunikasi).Kebijakan ini juga terbentuk dari sikap pemerintah yang semakin terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat dan masyarakat telah terakat dengan konsep top donw button up, sehingga peran masyarakat pemerintah dalam mengelola kesehatan dapat terjamin dengan baik. D. DAFTAR PUSTAKA Djuhaeni, H. (2007).  Asuransi Kesehatan dan Managed Care. Bandung: Program Pascasarjana Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjajaran. Dinkes Aceh. Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh.Pemerintah Aceh. 2010 Islamy,M. Irfan, 2001, Prinsip -prinsip Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta. Subarsono, AG, 2005,  Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. www.kompasonline.com/ Akses 23 April 2012 http://harian-aceh.com. mengkritisi-jaminan-kesehatan-aceh. 2012/ Akses. 27 April 2012

9

H. Djuhaeni.  Asuransi Kesehatan dan Managed Care. Bandung: Program Pascasarjana Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjajaran. 2007

7|Page

E. BIBLIOGRAFI Djuhaeni, H. (2007).  Asuransi Kesehatan dan Managed Care. Bandung: Program Pascasarjana Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjajaran. Buku ini mengambarkan asuransi kesehatan yang ada di Indonesia. Dan bagaimana standarisasi kesehatan yang layak bagi masyarakat yang membutuhkannya, juga bagaimana pengontrolan Managed Care dalam pelayanan kesehatan. Dinkes Aceh. Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh.Pemerintah Aceh. 2010 Buku ini pedoman pembuatan kebijakan Jaminan Kesehatan (JKA) yang menceritakan landasan terbentuknya JKA dan juga asal mulanya terbentuknya JKA di Aceh. Islamy,M. Irfan, 2001, Prinsip -prinsip Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta. Buku ini mengambarkan bagaimana prinsip  –  prinsip kebijakankan itu di buat dalam memenuhi kebutuhan hidup orang banyak baik dalam standar kebijakan kesehatan yang layak baik masyarakat dan bangsa ini. Subarsono, AG, 2005,  Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Buku ini memaparkan bagaimana menganalisis sebuah kebijakan yang di buat pemerintah. Dan juga mengetahui konsep, teori dan aplikasinya kedepannya

8|Page