Kebijakan Kesehatan
I
Jargon : • Actor (pelaku): istilah sementara yang digunakan untuk merujuk ke individu, organisasi atau bahkan negara, beserta tindakan mereka yang mempengaruhi kebijakan. • Content (isi): subtansi dari suatu kebijakan yang memperinci bagianbagian dalam kebijakan. • Context (konteks): faktor-faktor sistematis – politik, ekonomi, sosial atau budaya, baik nasional maupun internasional – yang dapat mempengaruhi kebijakan kesehatan • Policy (kebijakan): pernyataan yang luas tentang maksud, tujuan dan cara yang membentuk kerangka kegiatan. • Policy Elites (elit kebijakan): kelompok khusus yang terdiri dari penyusun kebijakan yang menduduki posisi tinggi dalam suatu organisasi, dan memiliki akses khusus kepada sesama anggota terhormat dari organisasi yang sama atau berbeda. • Policy makers (penyusun kebijakan): mereka yang menyusun kebijakan dalam organisasi seperti pemerintah pusat atau daerah, perusahaan multi-nasional atau lokal, lembaga pendidikan atau rumah sakit. • Policy process (proses kebijakan): cara mengawali kebijakan, mengembang atau menyusun kebijakan, bernegosiasi, mengkomunikasikan , melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan.
Apa kebijakan kesehatan itu? •Kebijakan (Policy): Sejumlah keputusan yang dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang kebijakan tertentu •Kebijakan Publik (Public Policy): kebijakan –kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau negara •Kebijakan Kesehatan (Health Policy): Segala sesuatu untuk mempengaruhi faktor –faktor penentu di sektor kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; dan bagi seorang dokter kebijakan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan kesehatan (Walt, 1994)
Analisis kebijakan kesehatan : pengunaan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah kebijakan kesehatan
Mengapa kebijakan kesehatan penting? • sektor kesehatan merupakan bagian penting perekonomian di berbagai negara. • sektor kesehatan seperti spons, menyerap banyak sumber daya nasional untuk membiayai banyak tenaga kesehatan. • sektor kesehatan seperti pembangkit perekonomian, melalui inovasi dan investasi dibidang teknologi bio-medis atau produksi dan penjualan obat-obatan, atau dengan menjamin adanya populasi yang sehat yang produktif secara ekonomi.
pengambilan keputusan kesehatan juga berkaitan dengan hal kematian dan keselamatan, kesehatan diletakkan dalam kedudukan yang lebih istimewa dibanding dengan masalah sosial yang lainnya. Kesehatan juga dipengaruhi oleh sejumlah keputusan yang tidak ada kaitannya dengan layanan kesehatan: kemiskinan mempengaruhi kesehatan masyarakat, sama halnya dengan polusi, air kotor atau sanitasi yang buruk
Polusi udara
Kebijakan ekonomi, seperti pajak merokok, atau alkohol dapat pula mempengaruhi perilaku masyarakat
Penyebab mutakhir meningkatnya obesitas ditengah masyarakat mencakup kesediaan makanan cepat saji yang murah namun tinggi kalori, penjualan soft drinks disekolah, juga menurunnya kebiasaan berolah raga.
obesitas
Stop junk food. Be healty life style
Kebijakan kesehatan memberi arahan dalam pemilihan teknologi kesehatan yang akan dikembangkan dan digunakan, mengelola dan membiayai layanan kesehatan, atau jenis obat yang dapat dibeli bebas. Untuk memahami hal tersebut, perlu mengartikan apa yang dimaksud dengan kebijakan kesehatan.
Kebijakan : • keseluruhan aktivitas pemerintah, yang dilakukan oleh badan/kantor pemerintah, secara langsung ataupun tidak langsung, dan berpengaruh pada masyarakat/ind/kelompok. • sejumlah keputusan yang dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang kebijakan tertentu : kes, lingk, pendidikan atau perdagangan.
Kebijakan dapat disusun di semua tingkatan pemerintah pusat atau daerah, perusahan multinasional atau daerah, sekolah atau rumah sakit. Orang-orang ini kadang disebut pula sebagai elit Kebijakan – satu kelompok khusus dari para pmbuat kebijakan yang berkedudukan tinggi dalam suatu organisasi dan sering memiliki hubungan istimewa dengan para petinggi dari organisasi yang sama atau berbeda.
Misal: elit kebijakan di pemerintahan dapat beranggotakan para menteri dalam kabinet, yang semuanya dapat berhubungan dan bertemu dengan para petinggi perusahaan multi nasional atau badan internasional, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
• kebijakan adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak. • kegagalan untuk membuat keputusan atau bertindak atas suatu permasalahan juga merupakan suatu kebijakan (Thomas Dye (2001)
Kebijakan kesehatan dapat meliputi kebijakan publik dan swasta tentang kesehatan. kebijakan kesehatan dimaksudkan untuk merangkum segala arah tindakan (dan dilaksanakan) yang mempengaruhi tatanan kelembagaan, organisasi, layanan dan aturan pembiayaan dalam sistem kesehatan. Kebijakan ini mencakup sektor publik (pemerintah) dan sektor swasta.
Contoh : Kebijakan pembiayaan layanan kesehatan, • Kebijakan mana yang lebih baik – menetapkan tarif bagi pengguna atau sistem asuransi sosial? • Layanan kesehatan umum yang mana yang seharusnya dikontrakkan kepada sektor swasta? Layanan kebersihan di rumah sakit? Bank darah? • Alat kebijakan apa yang diperlukan untuk menghadapi perubahan besar sperti itu? Legislatif? Regulasi? Insentif?
Karakteristik masalah kebijakan, adalah: 1. Interdepensi (saling tergantung), yaitu kebijakan suatu bidang (energi) seringkali mempengaruhi masalah kebijakan lainnya (pelayanan kesehatan). Kondisi ini menunjukkan adanya sistem masalah. Sistem masalah ini membutuhkan pendekatan Holistik, satu masalah dengan yang lain tidak dapat di piahkan dan diukur sendirian.
2. Subjektif, yaitu kondisi eksternal yang menimbulkan masalah diindentifikasi, diklasifikasi dan dievaluasi secara selektif. Contoh: Populasi udara secara objektif dapat diukur (data). Data ini menimbulkan penafsiran yang beragam (a.l. gang-guan kesehatan, lingkungan, iklim, dll). Muncul situasi problematis, bukan problem itu sendiri.
3. Artifisial, yaitu pada saat diperlukan perubahan situasi problematis, sehingga dapat menimbulkan masalah kebijakan. 4. Dinamis, yaitu masalah dan pemecahannya berada pada suasana perubahan yang terus menerus. Pemecahan masalah justru dapat memunculkan masalah baru, yang membutuhkan pemecahan masalah lanjutan.
5. Tidak terduga, yaitu masalah yang muncul di luar jangkauan kebijakan dan sistem masalah kebijakan
Model Segitiga Kebijakan (Walt and Gilson,1994)
Model Segitiga Kebijakan Gill Walt Content
Actors/stakeholders
Contex
Proses
Segitiga kebijakan kesehatan • merupakan suatu pendekatan yang sudah sangat disederhanakan untuk suatu tatanan hubungan yang kompleks antara Content, Contex, Process dan Actors. Content : Objective and aims Assumption Valus Distributional impact
Context : Situational factors Structural factors Cultural factors Global factors
• • • • •
Process : Why do issues reach the agenda Who formulate policy How is policy implemented What makes polician changes
• • • •
Actors : The state Market Civil society
Content : • sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. • respon berbagai masalah publik yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Standar content : • Pernyataan tujuan, mengapa kebijakan tsb dibuat dan apa dampak yang diharapkan • Ruang lingkup; menerangkan siapa saja yang tercakup dalam kebijakan dan tindakan-tindakan apa yang dipengaruhi oleh kebijakan • Durasi waktu yang efektif, mengindikasikan kapan kebijakan mulai diberlakukan
• Bagian pertanggungjawaban, mengindikasikan dimana individu/organisasi bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan • Pernyataan kebijakan, mengindikasikan aturanaturan khusus atau modifikasi aturan terhadap perilaku organisasi yang membuat kebijakan tsb. • Latar belakang, mengindikasikan alasan dan sejarah pembuatan kebijakan tsb, • Definisi, menjelaskan secara jelas dan tidak ambigu istilah dan konsep dalam kebijakan.
Context • Lingkungan atau situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian • Serangkaian keadaan yang berkaiatan dengan proses dan isi, yang mengacu pada faktor-faktor sistemik; • Faktor situasional : bersifat sementara atau tidak permanen namun memiliki dampak terhadap kebijakan, • Faktor global yang menyebabkan ketergantungan dan transfer kebjakan antar negara, contoh : pertemuan internasioanal bidang kesehatan
Process • Mengacu pada cara-cara memprakarsai, mengembangkan atau memformulasikan, menegosiasikan, mengkomunikasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan
actors • Individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tsb • Para stakeholders : sekelompok warga, organisasi buruh, pkl, komunitas wartawan, parpol, lsm. • Para stakehaolders memberi respon yang berbeda terhadap suatu kebijakan • Merupakan kunci dalam kerangka analisis kebijakan. • Pembuatan kebijakan tidak murni proses yang rasional tp merupakan proses yang berulang-ulang dan dipengaruhi oleh kepentingan dari para aktor kebijakan.
Manfaat Analisis Kebijakan •Kaya penjelasan mengenai apa dan bagaimana hasil (outcome) kebijakan akan dicapai •Piranti untuk membuat model kebijakan di masa depan dan mengimplementasikan dengan lebih efektif
Analisis kebijakan retrospektif dan prospektif
analysis of policy : retrospektif (berhubungan dengan waktu lampau) dan deksriptif • lebih melihat ke belakang dan merenungkan kembali mengapa dan bagaimana kebijakan menemukan bentuknya sehingga agenda dan muatannya bisa mencapai tujuan‐tujuan tertentu (evaluasi sumatif)
analysis for policy: cenderung prospektif (diharapkan terjadi di masa mendatang) • memberikan informasi rinci tentang formulasi kebijakan (evaluasi formatif) atau mengantisipasi bagaimana kebijakan akan berjalan bila diterapkan
Contoh Analisa Kebijakan dengan Model Segitiga Kebijakan
Kasus: Tarif untuk meningkatkan efisiensi di pelayanan kesehatan Konteks: kondisi ekonomi, ideologi, dan budaya Konten/ Isi: •Apa tujuan yang ingin dicapai •Apakah ada pengecualian? Aktor/ Pelaku •Siapa yang mendukung dan menolak kebijakan tarif?
Proses • •Pendekatan Top-Down? • •Bagaimana kebijakan ini akan dikomunikasikan
Kebijakan Pengendalian Tembakau Isi Kebijakan (content) • Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan hingga saat ini masih menimbulkan pro dan kontra.
Konteks (context) Kebijakan ini dikhawatirkan dapat mematikan industri tembakau yang merupakan penyumbang devisa besar bagi negara. Disisi lain merokok menimbulkan beban biaya kesehatan yang tinggi. Ironisnya, merokok justru sudah membudaya bagi masyarakat terutama pada kalangan miskin.
Masalah Kebijakan • Pemerintah bersifat mendua dalam menghadapi RPP Tembakau karena adanya tekanan politik yang kuat dari industri rokok. Hal ini dikhawatirkan akan membuat RPP Tembakau dapat terhambat dalam proses pengesahan dan implementasinya. Sementara dampak merokok akan menjadi beban biaya kesehatan dalam jangka panjang. • Apakah devisa yang diterima dari indutri tembakau sebanding dengan beban biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah??
Aktor Kebijakan Kebijakan ini menyangkut berbagai pelaku seperti pemerintah baik pusat maupun daerah, pelayanan kesehatan, lembaga asuransi, petani tembakau, industry rokok serta masyarakat, LSM sampai ke profesi kesehatan. Berbagai aktor ini perlu dipertimbangkan perannya dalam proses pengesahan RPP ini.
Usulan Solusi (Rekomendasi Kebijakan) • Berbagai kendala yang dihadapi di tingkat pusat memungkinkan keputusan RPP ini berjalan lambat. Dengan adanya desentralisasi, masing-masing pemerintah daerah dapat membuat kebijakan pengendalian tembakau pada tingkat daerah. Beberapa daerah yang telah membuat perda terkait dengan pengendalian tembakau adalah DKI Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta.
PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN KESEHATAN
Kebijakan publik dapat dilihat dari dua sudut pandang :
• Pra : melihat dari proses pembentukan • Pasca : memandang dari setelah menjadi produk kebijakan, berupa perundangan dan atau peraturan publik
PRA • identifikasi terhadap problematika yang muncul di ranah publik, • pihak tertentu yang berpekentingan kemudian mengupayakan permasalahan tersebut dikemukakan ke hadapan publik sehingga diketahui dan disadari bahwa persoalan yang muncul terkait dengan kepentingan publik (public issues).
• Ketika semakin banyak yang menaruh perhatian (concerned), maka isu publik beranjak menjadi agenda publik, • Biasanya ditindak-lanjuti dengan berbagai aksireaksi antara pemangku kepentingan dengan lembaga publik yang berwenang menerbitkan kebijakan. Pada tahap ini acap timbul pro dan kontra, adu argumentasi, saling mempengaruhi, pengerahan dukungan dsb.
PASCA • Jika tercapai konklusi, hasil akhir produk kebijakan publik berupa perundangan dan atau peraturan publik.
Siklus kebijakan
Siklus kebijakan (Dunn, 1994) 1) 2) 3) 4) 5)
Perumusan masalah Formulasi atau penyusunan kebijakan Adopsi kebijakan Implementasi Evaluasi
Etika dan nilai-nilai perlu mendapat perhatian
Nilai-nilai dalam kebijakan publik 1) Transparansi 2) Akuntabilitas 3) Partisipasi
Siklus Kebijakan (James & Stewart) 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Agenda setting Formulasi kebijakan Implementasi kebijakan Evaluasi kebijakan Perubahan kebijakan Penghentian kebijakan
Tahapan-Tahapan dalam Pembentukan Kebijakan Publik
Problem Identification (Identifikasi Masalah)
Problem Identification (Identifikasi Masalah) A. Tahap Identifikasi : 1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan: • Tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpul-kan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (unmet needs).
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan: • Tahap berikutnya adalah mengolah, memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. Informasi yang perlu diketahui antara lain: • apa penyebab masalah dan apa kebutuhan masyarakat? • Dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi? • Siapa dan kelompok mana yang terkena masalah?
3. Penginformasian Rencana Kebijakan: • Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai sub-sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui.
4. Perumusan Tujuan Kebijakan: • Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatifalternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan
5. Pemilihan Model Kebijakan: • Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metoda dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Penentuan Indikator Sosial: • Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai.
7. Membangun Dukungan dan Legitimasi Publik: • Tugas pada tahap ini adalah menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi dan koalisi dengan berbagai kelompokkelompok masyarakat agar tercapai konsensus dan kesepakatan mengenai kebijakan sosial yang akan diterapkan.
B. Agenda Setting
• Agenda : catatan yang berisi berbagai hal /kegiatan yang dianggap penting dan layak mendapat prioritas oleh si pemilik agenda • Agenda setting : proses dimana si pemilik agenda tersebut menyusun berbagai hal dan kegiatan dalam skala prioritas yang didasarkan pada kepentingan si pemilik agenda. Agenda setting : Proses mengedepankan masalah untuk ditangani pemerintah Proses seleksi permasalahan untuk ditangani pemerintah Pencarian dan penyaringan isu
agenda setting merupakan suatu tahapan yang amat sulit dalam proses kebijakan publik. Karena banyaknya aktor yang saling berinteraksi, dan
memiliki kepentingan yang bervariasi. isu-isu yang ada utk dijadikan agenda pemerintah
membutuhkan waktu lama. Perlu dipahami bahwa tidak semua masalah masuk dalam
Agenda Kebijakan
hanya masalah-masalah tertentu saja yang akan menang dan masuk ke dalam agenda kebijakan.
BENTUK AGENDA SETTING Systemic Agenda isu-isu yang dipandang pantas
pendapat perhatian pemerintah. Ada tiga prasyarat : (a) memperoleh perhatian yang luas. (b) perlu dilakukan beberapa tindakan. (c) kewajiban dan tanggungjawab pemerintah. Governmental Agenda masalah yang secara eksplisit perlu pertimbangan yang aktif & serius dari policy maker.
The Agenda Setting Process Private Problem
Public Problem
Institutional Agenda
Source: Anderson, 1990: 83
Issue
Systemic Agenda
Isu akan mendapat perhatian bila memenuhi beberapa kriteria, yakni : • Bila suatu isu telah melampaui proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama didiamkan. Misalnya, kebakaran hutan. • Suatu isu akan mendapat perhatian bial isu tersebut memiliki sifat partikularitas, dimana isu tersebut menunjukkan dan mendramatisir isu yang lebih besar. Misalnya, isu mengenai kebocoran lapisan ozon dan pemanasan global. • Mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor human interest. • Mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan dan legitimasi, dan masyarakat. • Isu tersebut sedang menjadi trend atau sedang diminati oleh banyak orang.
Isu akan diabaikan : • Isu dianggap sebagai bagian dari rutinitas • Isu tidak dianggap sebagai masalahnya pemerinta • Ditumpuk oleh isu lain yang lebih besar.
MASALAH PUBLIK Masalah adalah suatu kondisi atau keadaan yang
tidak diinginkan atau menimbulkan ketidakpuasan baik pada individu, kelompok atau keseluruhan masyarakat. Masalah publik adalah masalah-masalah yang memiliki dampak sangat luas bagi masyarakat dan mencakup konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat dengan masalah tersebut.
Beberapa Karakteristik Masalah Kebijakan (Muhadjir Darwin, 1993)
Menyangkut masyarakat luas Serius Potensial menjadi serius Ada peluang untuk memperbaiki
Contoh masalah kebijakan :
AIDS Epidemic Update di Dunia Desember 2007 1. Jumlah Pengidap HIV : Total 33.2 juta Dewasa 30.8 juta Wanita 15.4 juta Anak < 15 tahun 2.5 juta 2. Jumlah Infeksi HIV Terbaru : Total 2.5 juta Dewasa 2.1 juta Anak < 15 tahun 420.000 3. Jumlah Meninggal Dunia Akibat AIDS : Total 2.1 juta Dewasa 1.7 juta Anak < 15 tahun 330.000 Sumber : www.unaids.com, Desember 2007
HIV/AIDs …..…..(1)
HIV/AIDs …..…..(2)
PENGANGGUR MENURUT PENDIDIKAN (KOMPAS, 22 Agustus 2008, hal. 1) (dalam ribu) 2005 EDUC. (1)
2003
2006
2007
2008
2004 Feb
Nov
Feb
Agt
Feb
Agt
Feb
(9)
(10)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
• Tidak/belum pernah sekolah
352,5
336,0
342,7
264,5
234,5
170,7
145,8
94,3
79,8
• Belum/tidak tamat sekolah
710,4
668,3
670,1
673,5
615,0
611,3
520,3
438,58
448,4
• SD
2.495,9
2.275,3
2.541,0
2.729,9
2.675,5
2.589,7
2.753,5
2.179,8
2.216,7
• SLTP
2.458,9
2.690,9
2.680,8
3.151,2
2.860,0
2.730,0
2.643,1
2.264,2
2.166,6
• SLTA Umum
2.435,8
2.441,2
2.680,8
3.069,3
2.842,9
2.851,5
2.630,4
2.532,2
2.204,4
• SLTA Kejuruan
1.037,1
1.254,3
1.230,8
2.037,6
1.204,1
1.305,2
1.114,7
1.538,3
1.165,6
• Diploma I, II, III /Akademi
202,8
237,3
332,8
308,5
297,2
278,1
330,3
397,2
519,9
• Universitas
245,9
348,1
384,4
395,5
375,6
395,6
409,9
566,6
626,2
9.939,3
10.251,4
10.854,3
11.899,3
11.104,7
10.932,0
10.547,9
10.011,1
9.427,6
Jumlah Sumber : BPS, 2008
pekerja anak (anjal)……
slum area (shanty town)…..(1)
slum area (shanty town)…..(2)
poor family
…………
POVERTY
…………wajah perempuan???
POVERTY
…………juga wajah anak-anak???
POVERTY
………….sampai kapankah..???!!!
POVERTY
…………egoisme!!!!!!!
Contoh issues : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Angka penderita HIV/AIDs di Indonesia semakin tinggi. Angka pengangguran terbuka sarjana di Indonesia semakin tinggi Jumlah penduduk miskin yang semakin bertambah. Tingkat korupsi (birokrasi, legislatif, yudikatif) yang mengkhawatirkan. Human trafficking, ayla, PSK, dll… fatwa MUI : Merokok haram
Policy Formulation (Formulasi Kebijakan)
1. The stage of the policy process where pertinent and acceptable courses of action for dealing with some particular public problem are identified and enacted into a law (Lester and Stewart,2000). 2. Formulation is a derivative of formula and means simply to develop a plan, a method, a prescription, in this chase for alleviating some need, for acting on a problem (Jones, 1984).
Formulasi kebijakan mengisyaratkan diperlukannya tindakan yang lebih teknis dengan cara menerapkan metode penelitian guna mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan permasalahan kebijakan dan mencari berbagai alternatif solusi kebijakan.
Asumsi-asumsi tentang Formulasi • Sering tidak diawali dengan rumusan permasalahan yang jelas • Tidak dimonopoli oleh suatu institusi pemerintah • Formulasi dan reformulasi dapat terjadi secara terus menerus dalam jangka panjang • Karena bersifat kompetisi antar aktor maka formulasi menimbulkan situasi ada yang kalah dan menang • Tidak terbatas hanya dilakukan oleh satu actor
Metode Formulasi • Rasional • Inkremental/tambal sulam (berdasarkan kebijakan/keputusan yang sudah ada kemudian diperbaiki/disempurnakan untuk memecahkan masalah yang baru tersebut). • Model system
Langkah-langkah dalam model rasional • Pengambil kebijakan dihadapkan pada suatu masalah • Tujuan dan nilai2 yang ingin dicapai dapat dirangking • Alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah dirumuskan • Analisa biaya dan manfaat dilakukan untuk masingmasing alternatif • Membandingkan masing-masing alternatif • Memilih alternatif yang terbaik
Model incremental All resources needed for purerationally process Establishment of complete set of operational goals with weights
INPUT
Preparation of complete set of alternative policies
Preparation of complete set of predictions of benefits and costs for each alternatives
Calculation of net expectation of each alternative
Comparison of net expectations and identification of alternative (s) with highest net expectation OUTPUT Pure-rationality Policy (ies)
All data needed for pure-rationally process Establishment of complete inventory of other values and of resources with weight
Model system Envinronment Environment Demans
Inputs
Support
A Political System
Decisions Or policies
Outputs
Policy Legitimation
• Legitimasi adalah proses pengesahan suatu keputusan menjadi sebuah undang-undang dan hukum tertulis lainnya. • • • • • • •
Bentuk-bentuk legitimasi kebijakan publik UUD UU PP KEPRES KEPMEN PERDA
UNDANG-UNDANG • Undang-undang merupakan peraturan tinggi setelah undang-undang dasar yang diangkat sebagai konstitusi negara Indonesia. Undangundang mengatur urusan-urusan yang bersifat spesifik. Misalnya masalah pertanian, lalu lintas, pemasaran, dan lain sebagainya.
PERPU ( peraturan pemerintah pengganti Undang-undang) • Perpu baru bisa diputusan oleh presiden disaat yang genting. Misalnya dalam hal penanganan masalah bencana alam ataupun perang. Sebab harus dibahas DPR pada kesempatan pertama untuk dijadikan UU. Dalam konteks ini, DPR cuma punya dua pilihan: menolak atau menyetujui
Peraturan Pemerintah (PP) • adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.di dalam UU No.10 Tahun 2004 tentang teknik pembuatan undang-undang, bahwa Peraturan Pemrintah sebagai aturan organik daripada UndangUndang menururt hirarkinya tidak boleh tumpangtindih atau bertolak belakang.
• PP diterbitkan untuk memeberikan penjelasan terhadap undang-uandang agar tidak terjadi salah tafsir bagi masing-masaing penafsir kebijakan. • PERATURAN PRESIDEN • Peraturan presiden merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh presiden untuk menajalankan implementasi kebijakan kepada pemerintahan.
PERATURAN DAERAH • Peraturan Daerah adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan Pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Policy Implementation (Implementasi Kebijakan)
Apa itu implementasi ? • Jones (1987) ; those activities directed toward putting a program into effect (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya) • Van Horn dan Van meter (1975) : those actions by public and private individual (or groups) that are the achievement or objectives set forth in prior policy ( tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas kebijakan)
• Secara lebih konkrit Mazmanian & Sabatier menyatakan bahwa fokus perhatian dalam implementasi yaitu memahami apa yg senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku, diantaranya adalah : Kejadian dan kegiatan yg timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan yg mencakup usaha mengadministrasikan maupun usaha menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat.
Kesimpulan umum • Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan • Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan • Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, dan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. • Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi street level bureaucracy (Lipsky) untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group.
Mengapa implementasi penting ? • Implementasi merupakan proses yg penting dalam proses kebijakan, dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan (Jones, 1987) • Implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yg bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tak diimplementasikan (udoji, 1981)
• Tanpa implementasi kebijakan tak akan bisa mewujudkan hasilnya. • Implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit. • Benturan kepentingan antar aktor baik administrator, petugas lapangan, maupun sasaran sering terjadi • Selama implementasi sering terjadi beragam interprestasi atas tujuan, target maupun strateginya • Implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik variabel individual maupun organisasional
• Dalam prakteknya sering terjadi kegagalan dalam implementasi • Banyaknya kegagalan dalam implementasi kebijakan telah memunculkan kajian baru dalam studi kebijakan yaitu studi implementasi kebijakan • Guna menilai keberhasilan atau kinerja sebuah kebijakan maka dilakukan evaluasi kebijakan
Bagaimana melakukan intervensi dalam implementasi? Mazmanian dan Sabatier (1983); memberikan langkah-langkah sbb : 1. Mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi 2. Menegaskan tujuan yang hendak dicapai 3. Merancang struktur proses implementasi Dg demikian program harus disusun secara jelas dan harus dioperasionalkan dalam bentuk proyek.
Lineberry (1984) menyatakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi : 1. Pembentukan unit organisasi atau staf pelaksana 2. penjabaran tujuan dalam berbagai aturan pelaksana (Standard operating procedures/SOP) 3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran serta pembagian tugas diantara badan pelaksana 4. pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan
Faktor -faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan • komunikasi, yaitu bagaimana menginformasikan semudah mungkin dapat dipahami oleh masyarakat sasaran maksud dan tujuan dari kebijakan y ang diambil. • struktur birokrasi, yaitu didukung institusi pelaksana yang tidak berbelit -belit dan sederhana.
• sumber -sumber, yaitu tersedia sumber sumber dana, daya dan sarana yang cukup. • disposisi, yaitu kecenderungan dari implementor yakni pemerintah pelaksanan kebijakan dengan melihat kepentingannya mudah dilaksanakn atau sebaliknya.
Menurut Anderson 1979) ada 4 aspek dalam implementasi kebijakan : 1. Who is involved policy implementation ? 2. The nature of administrative process (hakekat dari proses administrasi) 3. Compliance with policy (kepatuhan pada kebijakan) 4. The effect of implementation (dampak dari pelaksanaan kebijakan)
Ada dua fokus dalam melakukan implementasi : 1. Compliance (kepatuhan) : apakah implementor patuh pada aturan, juklak, jadwal dsb ? 2. What happening ? : mempertanyakan bagimana kinerja implementasi, apa yang dicapai dsb. Dalam hal ini beberapa hal yang penting : a. Banyaknya aktor yang terlibat b. Kejelasan tujuan c. Partsipasi semua unit pemerintahan d. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi (Ripley & Franklin (1985)
Kesimpulan umum aktivitas implementasi meliputi : 1. Siapa pelaksananya 2. Berapa besar dana dan darimana diperoleh ? 3. Siapa sasarannya 4. Bagaimana manajemennya 5. Bagaimana kinerja dan keberhasilannya diukur
Faktor penentu keberhasilan implementasi 1. Logika kebijakan itu sendiri 2. Kemampuan pelaksana dan ketersediaan sumber 3. Manajemen yang baik 4. Lingkungan dimana kebijakan diimplementasikan
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variable 1. Idealized policy : yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya 2. Target groups : yaitu bagian dari policy stake holders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan polapola perilakukan dengan kebijakan yang telah dirumuskan 3. Implementing organization : yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. 4. Environmental factors : unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.
• Sering terjadi suatu program tidak mampu mewujudkan tujuannya( kegagalan implementasi) • Ketidakmampuan program mewujudkan tujuan disebut oleh Andrew Dunsire sebagai implementation gap yaitu suatu kondisi dimana dalam proses kebijakan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan pembuat kebijakan dengan apa yg senyatanya terjadi. • Implementation gap ini sangat dipengaruhi oleh implementation capacity dari orgs pelaksana (Goggin, 1990)
Persoalan dalam implementasi 1. Interprestasi : Kebijakan lebih bersifat strategis, sehingga Birokrat perlu menginterprestasikan atau mengoperasionalkan kebijakan tersebut 2. Pendayagunaan resources 3. Manajemen program
Prasarat keberhasilan implementasi : • • • • • • • •
1. Tiadanya hambatan eksternal 2. Tersedianya resources yg memadai 3. Good policy 4. Hubungan ketergantungan yg minimum 5. Pemahaman & kesepakatan thd tujuan 6. Tugas ditetapkan dengan urutan yg tepat 7. Komunikasi dan koordinasi lancar 8. Ada dukungan otoritas
Kegagalan implementasi A. Tak bisa diimplementasikan B. Unsucsessfull implementation Penyebab kegagalan sebuah kebijakan : 1. Bad policy : perumusannya asal-asalan, kondisi internal belum siap, kondisi eksternal tak memungkinkan dsb 2. Bad implementation : pelaksana tak memahami juklak, terjadi implementation gap dsb) 3. Bad Luck
Faktor lain penyebab publik tak mau melaksanakan kebijakan (Anderson, 1979) • Kebijakan bertentangan dg sistem nilai masyarakat • Adanya konsep ketidakpatuhan selektif thd hukum • Keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi/ kelompok • Tidak adanya kepastian hukum (terjadi pertentangan antara kebijakan satu dg lainnya)
Studi implementasi ; • Mrpk studi untuk mengetahui proses implementasi • Tujuan utamanya adalah untuk memberi umpan balik pada pelaksana kebijakan • Untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standard yg ditetapkan • Untuk mengetahui hambatan dan problem yg muncul dalam proses implementasi
• Beberapa pakar beranggapan bahwa studi implementasi perlu melihat output kebijakan, shg sering disebut juga evaluasi implementasi • Dalam evaluasi implementasi dilihat dampak jangka pendek akibat proses implementasi tersebut • Biasanya bersifat deskriptif kualitatif • Metode pengumpulan data = metode penelitian sosial lainnya • Karena bertujuan untuk memberikan umpan balik maka biasanya digunakan metode yg lain spt, FGD, rapat, brainstorming dsb. Juga catatan-catatan harian pribadi dapat dijadikan sumber data yang akurat (Bryan & White, 1987)
Perkembangan studi (penelitian) implementasi (Gogin dkk (1990) 1. Penelitian generasi pertama, fokus : a. Bagaimana suatu aturan diujudkan sebagai hukum dan bagaimana suatu hukum dijadikan program b. Upaya menunjuukkan sifat kekomplekan dan dinamika implementasi c. menekankan pentingnya subsistem kebijakan d. Mengidentifikasi faktor yg berhub dg hasil suatu program e. mendiagnosis bbrp penyakit yg sering mengganggu pelaksana
Penelitian generasi kedua, Fokus : 1. Jenis dan isi kebijakan 2. organisasi pelaksana dan sumberdaya 3. pelaksana kebijakan : sikap, motivasi, hub antar pribadi, komunikasi dsb 4. Hasil : pengakuan bahwa implementasi bisa berubah setiap saat, identifikasi faktor penentu keberhasilan, berbagai persoalan yg muncul dsb
Penelitian generasi ketiga, fokus : • 1. Komunikasi antar lembaga pemerintahan • 2. penyusunan desain penelitian • 3. Mengkaji variabel-variabel prediktor dalam implementasi
Pendekatan dalam studi implementasi 1. Pendekatan strukural (peran organisasi) 2. Pendekatan prosedural dan manajemen (Misal : Network planning and Controll/ NPC, Program Evaluation and Review Tehnique / PERT dsb) 3. Pendekatan Perilaku (komunikasi, informasi, sikap dsb) 4. Pendekatan politis (aspek-aspek antar departemental/ politik)
Beberapa model Implementasi (Parsons, 1997) • 1. Model analisis kegagalan (implementasi sbg proses interaksi antara tujuan dan tindakan( Pressman & Wildavsky, 1973), implementasi sebagai politik adaptasi saling menguntungkan ( Mc Laughin, 1975) • 2. model Top down (mengidentifikasi faktor yang menyebabkan keberhasilan implementasi (Van Meter van Hoirn (1975), Grindle (1980), Sabatier & Mazmanian (1979) dsb • 3. model Bottom up (mengidentifikasi faktor lain dan interaksi organisasi antara Pemerintah dg warga negara (lipsky, 1971), Implementasi sebagai proses yg disusun melalui konflik dan bergaining (Wetherly, 1977), Implementasi sebagai proses alur (Smith, 1973) • 4. model sintesis (Ripley & Franklin (1985), Nakamura & Smallwood (1986) dsb
Policy Evaluation (Evaluasi Kebijakan)
Evaluasi kebijakan • Kegiatan untuk menilai sejauhmana kefektifan sebuah kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan pada konstituennya dan sejauhmana tujuan tercapai • Kegiatan yang bertujuan menilai “manfaat” suatu kebijakan (Jones ,1984) • Kegiatan yang ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan meraih dampak yg diinginkan
Apa itu evaluasi ? • Anderson (1979) : Evaluasi adalah the appraisal of assesstment of policy including its content implementation and impact (penilaian atau pengukuran kebijakan termasuk isi, implementasi dan dampaknya) • Jones (1987) Evaluasi : an activity designed to judges the merits of government programs which varies significancy in the spesificationof objects, the techniques measurement and methods of analysis (suatu aktivitas yg dirancang untuk menilai keberhasilan program- program yg berbeda secara tajam dalam spesifikasi obyeknya, tehnik pengukurannya serta metode analisanya).
Mengapa evaluasi diperlukan ? • 1. Merupakan satu tahapan dalam siklusKebijakan • 2. mengetahui keberhasilan/ kegagalan atau kebijakan • 3. mengetahui penyebab kegagalan • 4. mengetahui apakah dampak kebijakan publik sesuai dg yang diharapkan • 5. menilai manfaat suatu kebijakan
Manfaat Evaluasi kebijakan : • 1. Memperoleh informasi tentang kinerja kebijakan • 2. Mendorong seseorang untuk lebih memahami maksud, kualitas dan dampak kebijakan • 3. Umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan/ penyempurnaan implementasi • 4. Memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan
Fungsi Evaluasi (Dunn; Ripley) • Eksplanasi : Menjelaskan realitas pelaksanaan program • Kepatuhan : Melihat apakah pelaksanaan sesuai standar dan prosedur) • Auditing: Melihat apakah output sampai ke sasaran. Adakah kebocoran dan penyimpangan • Akunting : Apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan. Misal seberapa jauh mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, adakah dampak yang ditimbulkan
Tujuan evaluasi kebijakan : • 1. Mengukur efek suatu program • 2. Bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program di masa datang • 3. Menilai kesesuaian dan perubahan program • 4. Alasan memenuhi akuntabilitas
Implikasi dari tujuan evaluasi tsb : • Mengukur efek: hal ini menunjuk pada perlunya metodologi penelitian • Membandingakan efek dgn tujuan: menunjuk pada penggunaan kriteria untuk mengukur keberhasilan • Memberikan sumbangan pada pembuatan kebijakan berikutnya • Terjadi peningkatan program dimasa datang
Keputusan yg dapat diambil dari hasil evaluasi (Weis dalam Shafritz and Hyde, 1987) • 1. Meneruskan atau mengakhiri program • 2. Memperbaiki praktek & prosedur adm • 3. Menambah atau mengurangi strategi dan tehnik implementasi • 4. Melembagakan program ke tempat lain • 5. Mengalokasikan sumber daya ke program lain • 6. Menolak atau menerima pendekatan/ teori yg digunakan sbg asumsi
Persoalan yg ingin dijawab dalam evaluasi (Ripley, 1985) • 1. Kelompok dan kepetingan mana yg memiliki akses dalam pembuatan kebijakan? • 2. Apakah pembuatan cukup rinci, terbuka dan memnuhi prosedur? • 3. Apakah program didesain secara logis ? • 4. Apakah sumber daya yg menjadiinput program telah memadai untuk menc tuj ? • 5. Apa standar implementai yg baik bagi kebijakan tsb ? • 6.Apakah program dilaks sesuai standar efisiensi ekonomi? Apakah uang digunakan dg tepat dan jujur? • 7. Apakah kel sasaran memeproleh pelayanan seperti yg didesain dalam program ? • 8. Apakah program memberikandampak pada kelompok non sasaran? Apa jenis dampaknya ? • 9. Apa dampak yg diharapkan dan tak diharapakan pada masyarakat ? • 10. Kapan tindakan program dilaksanakan dan dampaknya diterima oleh masyarakat ? • 11. Apakah tindakan dan dampak sesuai yg diharapkan ?
Kasley dan Kumar (1987) 3 pertanyaan yg perlu dijawab dalam evaluasi : 1. Siapa yg memperoleh akses dari input dan output program ? 2. Bagaimana mereka bereaksi thd program tersebut ? 3. Bagaimana program tsb mempengaruhi perilaku sasaran kebijakan ?
Aspek kajian evaluasi kebijakan • • • •
1. Proses pembuatan kebijakan 2. Proses implementasi kebijakan 3. Konsekwensi kebijakan 4. Efektivitas dampak kebijakan
• Evaluasi dapat dilakukan sebelum (evaluasi sumatif), pada saat (evaluasi implementasi) dan sesudah kebijakan diimplementasikan (evaluasi formatif)
Pengelompokkan evaluasi yg lain: • 1. Evaluasi administratif : Biasanya dilakukan dg aspek finansial dan prosedur (dilakukan dalam lingkup pemerintahan) • 2. Evaluasi Yudisial : Evaluasi yang berkaitan dengan obyek-obyek hukum • 3. Evaluasi Politik: Evaluasi yg dilakukan oleh lembaga-lembaga politik
Evaluasi Administratif terdiri atas : • Effort evaluation: Mengevaluasi input program • Performance evaluation: Mengkaji output dibandingkan dengan input program • Effectiveness evaluation: Mengkaji apakah pelaksanaanya sesuai dg sasaran & tujuan • Effeciency evaluaiton: Membandingkan biaya dengan output yang dicapai • Process evaluation: Mengkaji metode pelaksanaan, aturan dan prosedur dalam pelaksanaan
Evaluasi jika dikaitkan dg tujuan : • Evaluasi kecocokan : Apakah kebijakan tb diteruskan dan bagaimana prospek kebijakan • Evaluasi efektifitas: Apakah dampaknya sesuai dgn yang diinginkan, serta biaya dan manfaatnya sebanding? • Evaluasi efisiensi: Apakah sumber daya yang digunakan efisien dan mampu menc. hasil yang optimal • Meta evaluasi: Menguji dan menilai proses evaluasi itu sendiri, apakah telah dilakukan dgn benar, profesional dan obyektif?
Model-model evaluasi • Dari sisi kualitas hasilnya : 1. Single program after only 2. Single program before after 3. Comparative program after only 4. Comparative program before after
Bagaimana melakukan evaluasi ? • Berbagai hal yg harus diperhatikan sebelum melakukan evaluasi : 1. Mengamati, memahami tujuan evaluasi 2. Mengamati, melilih kriteria 3. Mengamati senitivitas metode 4. memperhatikan efektivitas biaya 5. memperhatikan kendala yg berhub dg anggaran, yakni SDM dan juga data
• Kegiatan evaluasi mencakup 3 macam kegiatan : 1. Specification : menyangkut obyek yg dinilai 2. Measurement : memilih tehnik pengukuran yang tepat untuk menilai 3. Analysis : Melakukan analisa informasi yg disajikan
Kriteria yg harus dipenuhi dalam melakukan evaluasi : • 1. Relevansi : mampu memberikan inf yg tepat pada pembuat dan pelaku kebijakan, menjawab scr benar pertanyaan dalam waktu yg tepat • 2. Signifikan : mampu memberikan inf yg baru dan penting melebih yg sudah ada • 3. Validitas : mampu memberikan pertimbangan yg persuasif & seimbang tentang hasil nyata kebijakan • 4. Reliabilitas : dapat membuktikan bahwa hasilnya diperoleh dengan penelitian yg teliti • 5. Obyektif : tidak memihak /bias • 6. Tepat waktu • 7. Daya guna : bisa dimengerti & dimanfaatkan oleh pelaku dan pembuat kebijakan
Kecenderungan evaluasi saat ini: • 1. Sering tidak sungguh-sungguh karena evaluatornya dari Pemerintah • 2. Hasil evaluasi tak konklusif, membahas banyak persoalan tetapi tanpa arah yang jelas, shg tak ada rekomendasi yg argumentatif • 3. Karena dilakukan secara rutin maka hailnya kurang tajam. Hanya formalitas, membaca data dan memasukkannya dalam form-form tertentu
Evaluasi Implementasi : • Evaluasi atas pelaksanaan sebuah program • Merupakan evaluasi terhadap proses • Menilai tingkat kepatuhan pelaksana atas standard aturan • Menggunakan model-model dalam implementasi • Biasanya bersifat kualitiatif • Melihat dampak jangka pendek dari pelaksanaan kebijakan/ program
Evaluasi Dampak Memberikan perhatian besar pada output & dampak kebijakan Evaluasi dilakukan untuk melihat berbagai hal: 1. Menentukan apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga dan lembaga 2. Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program 3. Mengeksplore akibat yg tidak diperkirakan baik positif maupun negatifnya 4. Permasalahan yang disoroti pd bgmn program mempengaruhi peserta program dan apakah perbaikan kondisi peserta program betul- betul disebabkan oleh program ataukah faktor lain Evaluasi dampak bisa dilakukan sebelum diimplementasikan (sering disebut analisis, asessment, estimasi, prediksi atau perkiraan) atau sesudah diimplementasikan
Apa itu Dampak ? • Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan • Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran ( baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan), dan akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (impact) • Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yg sesuai dg yg diharapkan atau tidak dan akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (effects)
Dampak kebijakan publik dapat berupa (dimensi dampak), Dye: • 1. Dampak pada masalah publik (pada kelompok sasaran) yg diharapakan atau tidak • 2. Dampak pada kelompok diluar sasaran sering disebut eksternalitas / dampak melimpah(spillover effects) • 3. Dampak sekarang dan yg akan datang • 4. Dampak biaya langsung dikeluarkan untuk membiayai program dan tak langsung (yg dikeluarkan publik akibat suatu kebijakan.
Hal-hal yg perlu diperhatikan dalam melaks Evaluasi Dampak : • • • • •
1. Dimensi- dimensi dampak 2. persoalan yg berkaitan dengan program 3. unit-unit pendampak 4. Karakteristik evaluasi 5. memahami Metodologi penelitian evaluasi
Dimensi dampak (Langbein, 1980): • 1. Waktu Dimensi ini penting karena : - Kebij dpt memberikan dampak sekarang dan yang akan datang - Semakiin lama periode waktu semakin sulit mengukur dampak. Ini disebabkan : (a) hub kausalitas semakin kabur, (b)faktor lain yg akan dijelaskan semakin banyak, (c)jika efek thd individu dipelajari terlalu lama maka akan kesulitan menjaga track record individu dalam waktu yg sama - Semakin terlambat sebuah evaluasi dilakukan akan semakin sulit mencari data dan menganalisis pengaruh program yg diamati.
Dimensi dampak (lanjutan) • 2. Selisih antara dampak aktual dengan yang diharapkan. Evaluator selain memperhatikan efektivitas tujuan perlu pula memperhatikan (a) berbagai dampak yang tak diinginkan, (b) dampak yang hanya sebagian saja dari yg diharapkan dan (c) juga dampak yang bertentangan dari yg diharapkan • 3. Tingkat agregasi dampak Dampak juga bersifat agregatif artinya bahwa dampak yg dirasakan secara individual akan dapat merembes pada perubahan di masyarakat secara keseluruhan
Dimensi dampak (lanjutan) •
4. Tipe dampak
Ada 4 tipe utama dampak program : 1. Dampak pada kehidupan ekonomi : penghasilan, nilai tambah dsb 2. Dampak pada proses pembuatan kebijakan: apa yg akan dilakukan pada kebijakan berikutnya 3. Dampak pada sikap publik : dukungan pada pemerintah, pada program dsb 4. Dampak pada kualitas kehidupan individu, kelompok dan masyarakt yg bersifat non ekonomis
Persoalan yg berkaitan dg program: Weiss (1972) menyatakan adanya beberapa persoalan yaitu : • 1. Wilayah (scope) program: Nasional, provinsi, lokal dsb • 2. ukuran program : Berapa individu yang dilayani untuk setiap satuan wilayah program • 3. Kebaruan program : apakah dampak yang diharapkan merupakan sesuatu yg baru
Unit-unit pendampak : • Unit sosial yg dapat terkena dampak kebijakan : • 1. Dampak individual : biologis (penyakit, cacat fisik dsb), fisiologis (stress, depresi, cinta, emosi dsb), lingkungan hidup (tergusur, pindah rumah dsb), ekonomis (naik turunnya penghasilan, harga, keuntungan dsb), sosial serta personal • 2. Dampak organisasional : langsung (terganggu atau terbantunya penc tujuan organisasi), tak langsung (peningkatan semangat kerja, disiplin) • 3. Dampak pada masyarakat • 4. Dampak pada lembaga dan sistem sosial
Karakteristik Evaluasi kebijakan : • 1. Evaluasi harus empirik tdk spekulatif hipotetik atau asumtif teoritik • 2. Tidak bias pada satu alternatif atau dampak tertentu • 3. Rasional, harus sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan pakar • 4. Kajian harus dilakukan dari berbagai aspek • 5. Handal dan sahih baik dalam analisis, ketersediaan data dan reliabilitas datanya
Respon/ reaksi thd dampak : • • • •
1. Skeptis (tak yakin akan apa yg dicapai oleh kebijakan tersebut) 2. Kritis (mempertanyakan dukungandan hambatan pelaksanaannya) 3. Analitis (memberikan sumbangsaran agar pelaksanaan lebih baik) 4. Reaktif konfrontatif. Ini dikelompokkan kedalam beberapa jenis : (a) Apatis (tak mau tahu dan menolak kebijakan. Ini bisa menyebabkan upaya memobilisasi massa dan mengarah pada perilaku anarkhis (b) Melakukan lobbidan membentuk opini publik melalui media massa untuk menyalurkan responnya (c) Demonstrasi dan propaganda (d) Melakuakn tindakan politik yang kasar spt teror, kudeta dsb 5. Adaptif kopromistis, dapat berupa (a) Perilaku meneliti scr kritis (b) Merubah pola perilaku (c) Melakukan kegiatan baru (d) Meminta pelayanan baru (e) melakukan penyesuaian psikologis
Faktor penyebab kebijakan tak memperoleh dampak yg diinginkan: • 1. Sumber daya tak memadai • 2. Cara implementasi tak tepat • 3. Masalah publik sering disebabkan banyak faktor ttp kebijakan yg dibuat hanya mengatasi atu faktor saja • 4. Cara menanggapi kebijakan yang justru dapat emngurangi dampak yg diinginkan • 5. Tujuan-tujuan kebijakan tak sebanding bahkan bertentangan satu sama lain • 6. Biaya yng dikeluarkan jauh lebih besar dari masalahnya • 7. Banyak masalah publik yng tak mungkin dapat diselesaikan • 8. Timbulnya maslaah baru shg mendorong pengalihan perhatian dan tindakan • 9. Sifat dari masalah yang akan dipecahkan (anderson, 1996)
Masalah yang timbul dalam evaluasi (anderson) • 1. Ketidakpastian dan ketidakjelasan tujuan kebijakan • 2. Menguji kausalitas bahwa dampak memang disebabkan oleh kebijakan tsb • 3. Dampak kebijakan biasanya menyebar diluar sasaran kebijakan • 4. Kesulitan dalam memperoleh data • 5. Resistensi pejabat • 6. Evaluasi cenderung kurang melihat dampak (kurang valid)
• Untuk melakukan evaluasi kebijakan agar sistematis maka diperlukan studi evaluasi atau penelitian evaluasi
Contoh : Kebijakan penggusuran • Ratusan warga Kampung Baru Cengkareng kehilangan tempat tinggal karena lahan yang dipakai diambil pemiliknya Perum Perumnas. • Penggusuran adalah teror bagi masyarakat korban karena sendi kehidupan mereka tercabut dari akarnya. Penggusuran adalah teror yang mencekam . Akses masyarakat korban untuk mendapatkan hakhak hidup mereka, tertutup. Mereka tidak bisa lagi memikirkan pekerjaan dan anak-anak tidak bisa lagi bersekolah (pemerhati masalh perkotaan).
Diskusi : • Benarkah penggusuran adalah sesuatu yang merugikan? • Bukankah tujuan penggusuran demi kepentingan orang banyak.
Kebijakan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat • Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) • Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan generasi muda • Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat
Kebijakan program lingkungan sehat • Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar • Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan • Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan • Pengembangan wilayah sehat
Kebijakan program upaya kesehatan • Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya • Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya • Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial • Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana
Kebijakan program pelayanan kesehatan • Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya • Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya • Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial • Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Kebijakan program upaya kesehatan perorangan • Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin kelas III RS • Pembangunan sarana dan parasarana RS di daerah tertinggal secara selektif • Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit • Pengadaan obat dan perbekalan RS • Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan • Pengembangan pelayanan kedokteran keluarga • Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Kebijakan program pencegahan dan pemberantasan penyakit • • • • •
Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko Peningkatan imunisasi Penemuan dan tatalaksana penderita Peningkatan surveilans epidemologi Peningkatan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit
Kebijakan program perbaikan gizi masyarakat • Peningkatan pendidikan gizi • Penangulangan KEP, anemia gizi besi, GAKI, kurang vitamin A, kekuarangan zat gizi mikro lainnya • Penanggulangan gizi lebih • Peningkatan surveilans gizi • Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Kebijakan program sumber daya kesehatan • Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan • Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin • Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
Kebijakan program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan • Pengkajian dan penyusunan kebijakan • Pengembangan sistem perencanaan dan pengangaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan, serta hukum kesehatan • Pengembangan sistem informasi kesehatan • Pengembangan sistem kesehatan daerah • Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan
Kebijakan program penelitian dan pengembagan kesehatan • Penelitian dan pengembangan • Pengembangan tenaga, sarana dan prasarana penelitian • Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan
ISU DALAM KEBIJAKAN PUBLIK :
1. Isu etika kebijakan • Semua proses dan tahapan dalam penentuan kebijakan harus memperhatikan etika • Herbert Simon mengatakan kecenderungan para analis kebijakan akan berusaha untuk mengoptimalkan hasil pilihannya yaitu memilih kebijakan yang menguntungkan secara ekonomis tetapi yang cenderung terjadi kebijakan dipilih hanya untuk memuaskan kelompok tertentu saja
ISU DALAM KEBIJAKAN PUBLIK : 2. Isu Paradigmatis • Isu ini terkait dengan muncul ajaran baru tentang Reiventing Government untuk itu kemudian berdampak pada kebijakankebijakan harus memperhatikan •
• • • •
Pemerintah hanya bertanggung jawab pada tersusunnya kebijakan saja yang melaksanakan tidak harus pemerintah Penyusunan kebijakan harus melibatkan masyrakat Penyusunan kebijakan harus mendorong tumbuhnya inovasi dan proses belajar dimasyrakat Kebijakan yang dirumuskan harus beroirientasi pada kepentingan pasar yaitu tidak lain kebutuhan masyrakat Kebijakan preventif perlu dilakukan dan hasil atau kinerja diutamakan
3. Isu Kualitas, Efektivitas, dan Kapasitas Kebijakan 4. Isu Kepalsuan Kebijakan • Isu ini kecenderungan akan terjadi bila perumus kebijakan punya motif khusus
Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik ?
Salah satu koreksi : Dalam pengambilan kebijakan selama ini gagasan yang ditawarkan atau pendekatan pengambilan kebijakan yang muncul cenderung elitis technokratis atau top down
DAMPAKNYA………………….
DAMPAKNYA………………….
• Proses kebijakan publik dapat didekati dengan pendekatan ilmiah, menggunakan model kebijakan yang didukung teori relevan yang telah teruji kesahihannya, dukungan basis data hasil riset yang komprehensif, serta kajian manfaat-biaya yang ditinjau dari berbagai aspek. • Produk kebijakan publik pada akhirnya merupakan muara dari proses politik.
• Para politisi, birokrat, dan penggiat publik sebaiknya memiliki kapasitas sebagai policy entrepreneur, yang memahami dengan benar proses dan karakter kebijakan publik. • Selain itu, mendahulukan publik lebih utama dari pada memrioritaskan kepentingan pribadi, golongan, partai
TUNTUTAN UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KETERLIBATAN MASYRAKAT SERTA AKOMODASI MASUKAN DARI WARGA NEGARA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN ATAU KEPUTUSAN
DIMANA PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN ADALAH SIFATNYA LEBIH PARTISIPATIF ATAU BERBASIS KOMUNITAS
DAMPAKNYA……………….
KAMI SELALU SIAP BERPARTISIPASI & MENDUKUNG PEMERINTAH YANG PRO TERHADAP RAKYAT
