profil singkat pasar modal syariah IndonesiaDeskripsi lengkap
PASAR MODAL
teori akunFull description
pasar modalDeskripsi lengkap
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Latar Bela Belakan kang g Masal Masalah ah
Salah satu prasyarat dari pencapaian Visi Indonesia 2030 adalah harus adanya penegakan etika bisnis yang konsisten. Hal ini dirasa penting karena penyebab terpuruknya ekonomi Indonesia salah satunya karena para konglomerat di Indonesia yang dalam menjalankan bisnisnya tidak mengabdi pada kepentingan nasional dan mengabaikan mengabaik an etika bisnis. Reform Reformasi asi yang yang tiba di Indonesi Indonesiaa seiring seiring dengan dengan datangny datangnyaa badai badai krisis memang memang berhasil memaksa memaksa sang dictator turun 32 tahun Soeharto turun keprabon tapi tak semua masalah langsung bisa dibereskan. Sebagian besar maslah! maslah!mas masalah alah yang yang bersifa bersifatt fundame fundamental ntal justru justru tak tersentu tersentuh h reforma reformasi. si. Sala Salah h satu satu sebabn sebabnya ya adala adalah h hilan hilangny gnyaa kesem kesempat patan an mere merefor forma masi si sist sistem em #
ekonomi dengan kreati"itas sendiri . Sehingga konsep perekonomian hanya tergantung tergantung pada beberapa kekuatan kekuatan besar dan karena kekuatannya kekuatannya yang besar itu banyak nilai!nilai etika yang tidak diabaikan karena selain mempunyai kekuatan ekonomi dia juga memiliki kekuatan politik. $an pada akhirnya negara yang dirugikan. %onsep etika bisnis yang didalamnya mengandung prinsip otonomi prinsip kejujuran prinsip tidak berbuat jahat prinsip keadilan dan hormat kepada diri sendiri jelas merupakan suatu konsep yang sifatnya uni"ersal bagi manus manusia ia yang yang berad beradab ab dan sud sudah ah sehar seharusn usnya ya kon konse sep p terse tersebut but dijad dijadika ikan n pemandu didalam pergaulan perg aulan bisnis sehari!hari. sehari!h ari. &ntuk mendukung penegakan etika bisnis 'ajelis (ermusya)aratan Rakyat telah mengeluarkan %etetapan '(R *o. VI+'(R+200# tentang ,tika %ehidupan -erbangsa didalamnya juga mengatur tentang etika ekonomi dan bisnis. Hal ini dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi baik oleh perseorangan institusi maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi yang
ber berciri irikan
per persai sainga ngan
yang
juju ujur
berke rkeadi adilan
mendo endorrong ong
#
Ishak Rafick Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia &fuk (ublishing House akarta 200/ hlm. "ii
#
berkembangnya etos kerja ekonomi daya tahan ekonomi dan kemampuan saing dan terciptanya suasan kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan keb ijakan secara berkesinambungan berkes inambungan2. $engan pedoman etika ini diharapkan mampu mencegah terjadinya parktik!praktik monopoli oligopoli kebijakan ekonomi yang mengarah kepa kepada da perb perbua uata tan n koru korups psi i kolu kolusi si dan dan nepo nepoti tism sme e disk diskri rimi mina nasi si yang yang berdampak negatif terhadap efisiensi persaingan sehat dan keadilan serta mengh menghind indark arkan an peril perilak aku u mengh menghala alalka lkan n segal segalaa cara cara dalam dalam memp mempero erole leh h keun keuntu tung ngan an.. *amu *amun n saya sayang ngny nya a pedo pedoma man n yang ang baik baik ters terseb ebut ut belu belum m tersosialisasi pada masyarakat sehingga sampai saat ini masalah etika bisnis belum penting oleh organisasi o rganisasi pengusaha pengusah a dan pelaku bisnis Indonesia. I ndonesia. 3 Sejak terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia pada akhir tahun tahun #110 an masalah masalah corporate governance mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat dan pemerintah. Hal ini karena adanya anggapan bah)a masalah!masalah yang dihadapi oleh perusahaan yang ada di Indonesia yang secara lansung juga menyebabkan terjadinya krisis moneter tersebut tersebut adalah adalah karena karena kurang kurang diterapk diterapkanny annyaa prinsip prinsip!pri !prinsip nsip pengelo pengelolaan laan perusahaan yang baik good didala lam m bany banyak ak good corporate governance dida perusahaan di Indonesia. Ind onesia. Selain Selain itu tuntutan tuntutan atas atas adanya adanya penerapa penerapan n good governance itu juga telah merupakan salah satu isu untuk menarik minat masuknya modal asing kedalam pasar modal suatu negara. Sehingga makin baik penerapan prinsip! prinsip good goo d go"ernance juga merupakan indikasi adanya adan ya perlakuan yang baik terhadap terhadap pemodal. pemodal. Salah satu tema tema utama utama good governance adalah masalah kete keterb rbuk ukaa aan. n.
4ood 4ood corp corpor orat atee
go"e go"ern rnan ance ce merup erupak akan an kons konsep ep yang yang
menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan dengan benar benar akurat akurat dan tepat tepat )aktu )aktu serta serta ke)ajiba ke)ajiban n perusaha perusahaan an untuk untuk mengung mengungkapa kapan n disclosure seca secara ra akur akurat at tepa tepatt )akt )aktu u dan dan tran transp spar aran an mengenai semua informasi kinerja perusahaan kepemilikan dan stakeholder. stakeholder. (rinsip corporate go"ernance diharapkan dapat meningkatkan meningkatkan kualitas laporan 2
5di Sulistiyono dan 'uhammad Rustamaji , , Hukum Ekonomi Sebagai Panglima (6. 'asmedia -uana (ustaka Surakarta 2001 hlm. 78
3 Ibid
2
keuangan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pemakai laporan keuangan termasuk in"estor (eristi)a jatuhnya harga saham (erusahaan diba)ah naungan -akri 4roup telah membuka mata para in"estor pasar modal dan memberikan pelajaran berharga bah)a penerapan ,tika -isnis sangatlah penting untuk menghindari terjadinya skandal dan berbagai bentuk pelanggaran pada perusahaan. %ejadian tersebut tidak saja berdampak pada perusahaan melainkan turut menimbulkan ketidak percayaan publik terhadap para profesional yang turut menyusun laporan keuangan yang menyesatkan publik tersebut. Sekali pencipta pasar seperti (6. -umi Resouces 6bk. %ehilangan kredibilitasnya dimata pembeli dan penjual potensialnya maka pembeli dan penjual tersebut akan secara cepat memindahkan bisnis mereka kepihak lain yang bisa diandalkan. 'enurut $irektorat (ajak tiga perusahaan milik grup -akrie diduga menggelapkan pajak sebesar Rp 2# triliun. Rinciannya (6 -umi Resources sebesar Rp 398 miliar (6 %altim (rima :oal sebesar Rp #; triliun dan (6 5rutmin Indonesia sebesar &S< 31 juta7. Sebagai sebuah perusahaan (ublik ketiga perusahaan tersebut haruslah menjalankan prinsip!prinsip good corporate governance
agar
tudingan!tudingan miring seperti adanya dugaan penggelapan pajak bisa teratasi yakni dengan melakukan tranparasi dan keterbukaan informasi. -agi perusahaan yang telah berstatus sebagai perusahaan yang akan dan telah go! public di pasar modal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan merupakan keharusan mutlak yang telah diatur dalam berbagai regulasi untuk perlindungan bagi in"estor di pasar modal di samping untuk menunjang keberlangsungan sustainability perusahan itu sendiri. =aporan keuangan yang berkualitas dan disajikan secara tepat )aktu adalah salah satu pilar dari prinsip transparansi.6ercapainya laporan keuangan yang transparan dan akuntable di (asar 'odal Indonesia merupakan tanggung ja)ab semua pihak terkait dan bukanlah semata tugas dan tanggungja)ab akuntan publik.
4
$ikutip dari http://www.tempointeraktif.om dengan judul posting > Mahasiswa Tuntut Skandal Paak !akrie "iusut Tuntas? yang diakses pada tanggal #0 februari 20#
3
(ihak!pihak yang memiliki kemampuan untuk mendorong terciptanya laporan keuangan yang transparan dan akuntable harus bekerja sama secara sinergis. (ihak!pihak tersebut antara lain@ #. Regulator yang secara persisten mendorong pengungkapan informasi keuangan yang handal. 2. $e)an Standar 5kuntansi yang menentukan standar yang rele"an dan dapat diandalkan untuk industri khususnya yang berkaitan dengan transaksi!transaksi keuangan yang kian kompleks. 3. $ireksi dan manajemen perusahaan yang memiliki pemahaman yang memadai terhadap Standar 5kuntansi %euangan dan secara konsisten menerapkan standar tersebut. 7. Argan penga)as perusahaan yang secara efektif menerapan asas check and balance sehingga tercapai mekanisme penga)asan internal yang efektif ;. 5kuntan publik yang profesional dalam melakukan audit sesuai dengan standar audit yang memenuhi kualifikasi global 8. %omitmen semua pihak untuk dapat menjalankan fungsi masing!masing ;
secara jujur . %ejahatan penggelapan pajak sangat merugikan masyarakat karena pembiayaan 5(-* Indonesia sangat bergantung pada pemasukan dari sektor pajak . pembiayaan 5(-* yang menentukan penghidupan rakyat Indonesia /0 persennya diperoleh dari pemasukan pajak bukan dari minyak atau hasil hutan sehingga kejahatan penggelapan atau manipulasi pajak sangat merugikan kepentingan rakyat luas. Setiap pelaku penggelapan pajak yang dijatuhi putusan penjara tidak serta!merta bebas dari ke)ajibannya membayar pajak. $ikatakan bah)a setelah putusan dijatuhkan $itjen (ajak akan mengeluarkan surat penagihan. ika ke)ajiban tidak dipenuhi pelaku akan dikeluarkan surat penagihan paksa. &paya penegakan hukum yang adil dan beriba)a mutlak diperlukan dalam menyelesaikan kasus dugaan penggelapan pajak ini karena nantinya ;
$ikutip dari ))). akuntanpublikindonesia.com dengan judul posting Mewuudkan Laporan #euangan Emiten $ang !erkualitas yang diakses pada tanggal ## Bebruari 20#0
7
public akan mengetahui bagaimana kisah yang sebenarnya dari kasus ini dan public juga mengetahui bagaimana proses penegakan hukum dibidang pasar modal itu sendiri. (enyelesaian kasus ini harus dijauhkan dari ketegangan politik yang ada. 'engutip kata teori dari =a)rence '. freidman ada tiga faktor penegakan hukum yakni@ #. Subtansi hukum terkait dan bersangkut paut dengan peraturan per undang! undangan. 2. Struktur hukum terkait dengan bersangkut!paut dengan aparat penegak hukum 8
3. -udaya hukum terkait dengan kesadaran hukum masyarakat .
B. Masalah Pokok
#. -agaimana penerapan %ood Corporate %overnance dalam menyampaikan keterbukaan informasi yang akurat dalam hal pajak di perusahaan -akri 4roupC 2. -agaimana penegakan hukum terhadap masalah penggelapan (ajak yang terjadi di (erusahaan -akri 4roupC
A. Penerapan Prinsip Pen"ampaian Informasi "ang Ak#rat
4lobalisasi ekonomi dan perdagangan bebas merupakan trend dan perkembangan terpenting saat ini. -agi negara!negara tertentu memasuki era perdagangan bebas memerlukan persiapan misalnya mengefektifkan dan mengefisienkan perekonomian adalah suatu prasyarat kondisional. -elajar dari krisis keuangan dan ekonomi di 5sia lembaga!lembaga keuangan internasional seperti 'orld !ank, (sian "evelopment !ank 5$- International Monetar& )und I'B Consultative %roup on Indnesia :4I
berkesimpulan bah)a penerapan 4:4 adalah hal yang cukup mendesak untuk segera di implementasikan oleh kalangan pelaku usaha dan solusi bagi krisis. Secara historis :orporate 4o"ernance :4 adalah suatu konsep yang telah lama dirintis dan dijalankan oleh kalangan pakar hukum bisnis dan pelaku 9
bisnis di negara!negara (nglo*Sa+on dan beberapa negara!negara eropa . %eterbukaan atau transparasi merupakan prinsip dari %ood Corporate %overnance yang diakomodasikan kedalam peraturan perundang!undangan
dibidang pasar modal. (edoman 4:4 ref. 7.0 memasukkan prinsip keterbukaan yang mensyaratkan ketepatan )aktu dan akurasi informasi. (erseroan mempunyai ke)ajiban mengungkapkan informasi penting dalam laporan berkala dan laporan peristi)a penting perseroan kepada pemegang saham dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang!undangan yang berlaku secara tepat )aktu akurat jelas dan secara obyektif. (rinsip )ajib mengungkapkan informasi penting terakomodasi dalam@ #. %eharusan melakukan transaksi secara jujurbenar dan demi kepentingan semua pemegang saham dan larangan melakukan transaksi yang menguntungkan pihak!pihak tertentu (eraturan -apepam *o. IF .,.#. tentang benturan %epentingan 6ransaksi 6ertentu 9
'.Irsan *asarudin dkk. (spek Hukum Pasar Modal Indonesia %encana (renada 'edia 4roup akarta 2003 hlm. 1;
8
2. %e)ajiban untuk menyampaikan penggunaan dana yang diperoleh dari pena)aran umum kepada public (eraturan -apepam *o. F.%.7. 6entang =aporan Realisasi (enggunaan $ana Hasil (ena)aran &mum 3. %eharusan menyampaikan informasi kepada otoritas pasar modal bursa dan publik yang berkaitan dengan proses pengambilalihan oleh pihak pengambil alih (eraturan -apepam *o. IF.H.#. tentang (engambilalihan (erusahaan 6erbuka 7. %e)ajiban pihak pena)ar untuk menyampaikan informasi kepada otoritas pasar modal bursa dan publik sehubungan dengan upaya pembelian saham perusahaan terbuka (eraturan -apepam *o. IF.B.#. tentang pen)aran umum ;. (rinsip kecepatan penyampaian informasi atau fakta material atau peristi)a yang mungkin berpengaruh kepada harga efek kepada publik (eraturan -apepam *o. F. %.#. 6entang %eterbukaan Informasi yang Harus Segera di &mumkan kepada (ublik 8. Surat %eputusan %etua -apepam *o. S!7;8+('+#11# perihal (embelian Saham atau (enyertaan pada perusahaan lain. 9. (rinsip ketepatan )aktu dan akurasi termaktub dalam peraturan -apepam *o. VIII.4.9. 6entang (edoman (enyajian =aporan keuangan. /. %e)ajiban
menyampaikan laporan
keuangan (eraturan -apepam
*o.F.%.2. tentang %e)ajiban (enyampaian =aporan -erkala. 1. Surat %eputusan %etua -apepam *o. S!21/+('+#113 perihal ke)ajiban 'enyampaikan =aporan %euangan %onsolidasi. #0. (rinsip keseragaman informasi untuk rencana R&(S (eraturan -apepam *o. IF.#.#. tentang rencana dan pelaksanaan rapat umum (emegang Saham. (eraturan -apepam *o.IF.:.3. tentang (edoman mengenai bentuk dan isi propektus dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu H'6,$. ##. Surat ,daran -apepam *o. S,!0;+('+#118/
/ Ibid hlm.239
9
Aperasional dari prinsip ull disclosure dapat dikategorikan kedalam dua fase yaitu masa pra*listing dan masa pasca*listing . Base pra*listing dimulai pada saat perusahaan ingin melakukan go public . (roses go publik itu sendiri sudah mengharuskan emiten terbuka dan siap untuk diacak!acak oleh yang berkepentingan. %eterbukaan pada masa pra listingumumnya terefleksi dari prospektusnya. Sedangkan keterbukaan setelah listing tercermin dalam laporan berkala yang )ajib disampaikan oleh perusahaan publik kepada -apepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat vide (asal /8 ayat # sub a &ndang!&ndang (asar 'odal *omor / 6ahun #11;. $isamping itu perusahaan public juga )ajib menyampaikan laporan secara insedentil case b& case kepada -apepam dan mengumumkannya kepada masyarakat tentang
adanya peristi)a material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat! lambatnya pada hari akhir kerja kedua setelah terjadinya peristi)a tersebut. adi setiap perusahaan public memang harus membuat laporannya dan ini telah merupakan aturan yang berlaku dimana!mana. -eberapa karakteristik dari doktrin transparasi adalah@ a.
(rinsip ketinggian derajat akurasi informasi
b.
(rinsip kelengkapan informasi
c.
(rinsip keseimbangan antara faktor positif dan faktor negatif. ArganiGation
for
,conomic
:ooporation
and
$e"elpoment
merumuskan paling sedikit empat unsur penting dalam prinsip!prinsip pengelolaan perusahaan yang baik good corporate governance yang semuanya bermuara pada prinsip keterbukaan disclosure. %eempat prinsip tersebut adalah@ #.
airness keadilan. 'enjamin perlindungan hak!hak para
pemegang saham. 6ermasuk hak!hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para in"estor. 2.
Tranparenc& transparasi. 'e)ajibkan adanya suatu informasi
yang terbuka tepat )aktu serta jelas dan dapat diperbandingkan yang
/
menyangkut keadaan keuangan pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. 3.
(ccountabilit& akuntabilitas. 'enjelaskan peran dan tanggung
ja)ab
serta
mendukung
usaha
untuk
menjamin
penyeimbangan
kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana yang dia)asi oleh $e)an %omisaris. 7.
peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai! 1
nilai sosial.
$engan adanya dugaan skandal penggelapan pajak yang cukup besar maka dari sini kita bisa melihat bah)a emiten tidak memberikan informasi yang benar mengenai berapa besar yang belum dibayarkan kepada negara. 6erlihat dengan jelas bah)a prinsip tersebut belum mendapatkan komitmen yang tegas dari -apepam sehingga muncul peluang untuk disele)engkan oleh emiten. 'isalnya upaya merekayasa laporan financial melalui akuntan publik khususnya masalah pajak. &ntuk yaitu perlu dibuat aturan yang tegas mengenai aturan main dalam pembuatan laporan keuangan oleh akuntan dalam bidang go public. Sehingga ketiga prinsip dari doktrin transparasi tersebut dapat ter)ujud. 5danya perbedaan data!data mengenai pajak didalam propektus perusahaan!perusahaan diba)ah naungan bakri group dengan $itjen (ajak merupakan bukan rahasia umum lagi. (ropektus bukan lagi merupakan sarana transparasi tetapi lebih merupakan ajang promosi yang memoles lipstick di bibir. $itambah lagi seperti yang termuat didalam &ndang!&ndang (asar 'odal *omor / 6ahun #11; dalam mengatur isi prospectus tampaknya pemerintah lebih berkepentingan dengan klausula cuci tangan -apepam berbunyi > -apepam tidak memberikan pernyataan
menyetujui dan
#0
seterusnya? .
1
Hamud '. -alfas Hukum Pasar Modal (6. 6atanusa akarta 2008 hlm. 232
#0
'unir Buady Hukum !isnis "alam Teori dan Praktek (6. :itra 5ditya -akti -andung 2002 hlm. /3
1
$. !ekilas %entang Penggelapan Pa&ak
(ajak adalah beban bagi perusahaan sehingga )ajar jika tidak satupun perusahaan )ajib pajak yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak. %arena pajak adalah iuran yang sifatnya dipaksakan maka negara juga tidak membutuhkan kerelaan )ajib pajak. Dang dibutuhkan oleh negara adalah ketaatan. Suka tidak suka rela tidak rela yang penting bagi negara adalah perusahaan tersebut telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. =ain halnya dengan sumbangan infak maupun Gakat kesadaran dan kerelaan pembayar diperlukan dalam hal ini. 'engingat pajak adalah beban Jyang akan mengurangi laba bersih perusahaan! maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. *amun demikian penghindaran pajak harus dilakukan dengan cara! cara yang legal agar tidak merugikan perusahaan di kemudian hari. (enghindaran pajak dengan cara illegal adalah penggelapan pajak. Hal ini perbuatan kriminal karena menyalahi aturan yang berlaku. :ontoh kasus penggelapan pajak @ a.
'elaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya omGet #0 milyar hanya dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan sebesar ; milyar misalnya.
b.
'enggelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktifK
c.
6ransaksi eport fiktif
d.
(emalsuan dokumen keuangan perusahaan
##
ika dianalogikan pajak dengan karcis tol ika mele)ati jalan tol namun tidak membayar karcis tol maka itulah penggelapan pajak. Sedangkan jika kita menghindari untuk membayar karcis tol dengan cara memilih le)at jalan biasa maka itulah penghindaran pajak. 'enghindari ##
$ikutip dari ))). triyani.)ordpress.com dengan judul (osting Penghindaran Paak .s Penggelapan Paak yang diakses pada tanggal ## Bebruari 20#0
#0
membayar tol pajak dengan cara tidak le)at jalan tol adalah cara yang legal. $alam ketentuan perpajakan masih terdapat berbagai celah J loophole! yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak
yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum secara keseluruhan. Aptimal disini diartikan sebagai perusahaan tidak membayar sesuatu pajak yang semestinya tidak harus dibayar membayar pajak dengan jumlah yang paling sedikit namun tetap dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Selain menghindari transaksi yang merupakan obyek pajak langkah!langkah
penghematan
pajak
yang
dapat
dilakukan
oleh
perusahaan antara lain @ a. 'emilih -entuk usaha yang memiliki tarif (ajak terendah b. 'emaksimalkan biaya yang telah dikeluarkan agar dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan c. 'emilih berbagai alternatif transaksi yang memberikan efek beban pajak terendah. #2
d. 'emaksimalkan kredit pajak yang telah dibayar
(ada dasarnya ke)ajiban pajak perusahaan dihitung berdasarkan laba bersih yang diperoleh selama satu periode satu tahun pajak. =aba bersih perusahaan dihitung berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. sebagai gambaran laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan @
#2 Ibid
##
&raian (enjualan Harga (okok (enjualan =aba -ruto -iaya Aperasional @ ! -iaya (emasaran (romosi sponsorship dll ! -iaya 4aji karya)an ! -iaya Aperasional lainnya Sub total -iaya Aperasional =aba -ersih ((h terutang J 30L =aba -ersih setelah (ajak
$alam contoh tersebut laba bersih perusahaan sebelum pajak sebesar Rp 800.000. ((h yang terutang sebesar Rp #/0.000 sehingga laba bersih setelah pajak Jyang dapat diin"estasikan kembali! atau dibagikan kepada pemilik sebagai di"iden sebesar Rp 720.000 $alam ilustrasi perhitungan ((h di atas diasumsikan bah)a seluruh biaya operasional perusahaan dapat dibebankan+ diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan. Sehingga pajak yang terutang dihitung berdasarkan laba bersih. Sayangnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku terdapat berbagai macam biaya yang Jmeskipun secara akuntansi komersial dan bisnis! memang dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan usahaK namun tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan dalam menghitung ((h terutang atau menjadi non deductable e+penses.
Secara umum pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan secara fiskal /deductable e+penses0 adalah pengeluaran
yang
berhubungan
langsung
dengan
kegiatan
usaha.
(engeluaran biaya tersebut dilakukan dalam rangka mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan serta didukung dengan bukti yang memadai "alid M reliable. 'eskipun pengeluaran yang dilakukan perusahaan benar!benar berhubungan langsung dengan kegiatan usaha secara internal!pun sudah diakui kebenaran transaksi tersebut sepanjang pengeluaran tersebut tidak didukung adanya bukti transaksi yang memadai bukti transaksi yang "alid
#2
dan reliable maka sesuai dengan ketentuan perpajakan pengeluaran tersebut menjadi non deductable e+penses1 -erbicara mengenai bukti kebenaran suatu transaksi akuntansi mencatat suatu transaki yang telah le)at kejadiannya historical data satu!satunya alat yang dapat membuktikan bah)a transaksi tersebut benar adanya yaitu dengan adanya dokumen yang "alid dan reliable. Selain dokumen tentu saja adanya internal kontrol yang kuat yang dapat mencegah terjadinya transaksi!transaksi yang tidak benar juga diperlukan. 'eskipun secara akuntansi komersial suatu transaksi telah dapat dibuktikan kebenarannya Jberdasarkan dokumen! yang ada ketentuan perpajakan belum tentu menerima hal tsb. $alam ilustrasi perhitungan ((h di atas diasumsikan bah)a semua biaya operasional dapat diakui sebagai pengurang penghasilan seluruhnya sehingga ((h terutang dihitung berdasarkan laba bersih. 5pabila atas biaya operasional perusahaan tidak dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal Jmenjadi non deductable epenses! maka perhitungan pajak dilakukan berdasarkan laba bersih setelah ditambah dengan pengeluaran yang merupakan kelompok non deductable epenses. ika dalam ilustrasi perhitungan di atas komponen biaya pemasaran tidak didukung bukti pengeluaran yang "alid misalnya selain itu juga terdapat biaya entertainment yang tidak didukung daftar nominatif sehingga seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya dikoreksi menjadi non deductable epenses maka ilustrasi perhitungan ((h!nya menjadi sebagai berikut @
! -iaya Aperasional lainnya Sub total -iaya Aperasional =aba -ersih J komersial $itambah @ -iaya pemasaran yang merupakan non deductable epenses =aba yang menjadi dasari perhitungan (ajak
$ari ilustrasi perhitungan ini dapat terlihat bah)a pengeluaran yang nyata!nyata sudah menjadi beban perusahaan untuk keperluan memasarkan produk Jbiaya promosi dan sponsorship! namun karena biaya tersebut tidak didukung bukti yang "alid perusahaan memiliki ke)ajiban pajak yang jauh lebih tinggi dibanding seharusnya. $alam contoh tersebut tarif efektif ((h mencapai /0L dari laba bersih. 'embayar 30L saja sudah menjadi beban apalagi harus membayar sampai /0L tentu menjadi beban yang sangat berat bagi perusahaan. Selain )ajib membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh perusahaan juga memiliki ke)ajiban untuk memotong pajak yang terutang atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lainnya baik kepada karya)an maupun kepada pihak ketiga. 5tas pembayaran gaji dan tunjangan kepada karya)an perusahaan )ajib memotong dan menyetor ((h 2# yang terutang. (embahasan mengenai ((h 2# akan dilanjutkan pada kesempatan lain. Sedangkan atas pembayaran kepada pihak ketiga atas imbalan jasa+ kegiatan perusahaan juga memiliki ke)ajiban memotong ((h 23 yang terutang dan menyetorkannya ke kas negara. $alam kondisi yang ideal ((h pasal 23 yang harus dipotong dari pembayaran kepada pihak ke! 3 "endor tidaklah menjadi pengurang penghasilan biaya bagi perusahaan karena perusahaan hanya mengurangi jumlah uang yang akan
#7
dibayarkan kepada "endor sebesar tarif ((h 23 yang berlaku dan menyetorkannya ke kas negara. Sayangnya dunia Japalagi dunia pajak! tidak selalu indah. 5da saat dimana perusahaan harus melakukan transaksi dengan "endor yang lebih superior dan tidak bersedia dipotong pajak atas fee yang akan diterimanya.
5da
saat
dimana
perusahaan
membutuhkan jasa pihak ketiga tersebut
dalam
posisi
sangat
karena otoritas yang
dimilikinya. $alam kondisi seperti ini perusahaan lagi!lagi akan memperhitungkan alternatif mana yang harus dipilih agar pajak tidak semakin menjadi beban bagi perusahaan. %adang perusahaan terpaksa memilih untuk melakukan gross up atas fee yang akan dibayarkan kepada "endor + pihak ketiga yang jasanya sangat dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 5dakalanya perusahaan memilih untuk menanggung pajak yang seharusnya menjadi beban pihak lain meskipun beban pajak tersebut pada akhirnya menjadi komponen non deductable item. Salah satu tujuan sebuah perusahaan didirikan adalah untuk tujuan ekonomi. salah satu tolok ukur keberhasilan sebuah perusahaan secara ekonomi adalah pencapaian laba bersih Jsetelah pajak! yang tinggi. =aba bersih yang tinggi tentu dia)ali dengan pencapaian target penjualan yang tinggi kemudian diikuti dengan pengeluaran biaya!biaya yang efisien dan pembayaran pajak yang optimal sehingga akan dicapai laba bersih setelah pajak yang maksimal. %etika penjualan mencapai target namun biaya yang dikeluarkan jauh lebih tinggi Jmisalnya! maka secara ekonomi hal tsb hanya akan menjadi sebuah pencapaian yang >sia!sia?. $emikian pula ketika laba bersih Jsecara komersial! sudah mencapai angka yang optimal karena didukung dengan pencapaian target penjualan yang maksimal dan pengeluaran yang minimal bisa jadi akan menjadi sia!sia ketika ternyata laba habis tergerus beban pajak yang tidak seharusnya. 'isalnya karena banyaknya biaya yang merupakan kriteria non deductable e+penses .
#;
'. D#gaan Penggelapan Pa&ak oleh Per#sahaan Bakri (ro#p
5da ungkapan big is beautiul1 6api sepertinya ungkapan itu tidak seluruhnya benar. Hal ini seperti yang dialami (6 -umi Resources 6bk. Salah satu produsen tambang batu bara terbesar di Indonesia ini sedang pusing lantaran dituding menggelapkan pajak sebesar Rp2# triliun. =S' Indonesian :orruption Eatch I:E menilai jumlah itu membengkak menjadi Rp##728 triliun setelah perusahaan diduga kurang membayar #3
royalti pada periode 2003!200/ . Seperti diketahui dugaan penggelapan pajak (6 -umi Resources 6bk termasuk anak usahanya (6 5rutmin Indonesia dan (6 %altim (rima :oal %(: sebesar Rp2# triliun pada tahun 2009 itu tengah diproses oleh (olda %alimantan 6imur dan %alimantan Selatan. -edanya untuk dugaan penggelapan pajak %(: tengah disidik (olda %altim. =alu (olda %alsel menyelidiki dugaan penggelapan pajak 5rutmin. %oordinator 'onitoring dan 5nalisa 5nggaran I:E Birdaus Ilyas mengatakan pembengkakan utang perusahaan tambang milik 5buriGal -akrie itu didapat setelah I:E menelaah data!data primer seperti laporan keuangan perusahaan prospektus laporan pada pemegang saham data produksi serta penjualan batu bara perseroan. $ata itu juga kami dapat dari hasil audit -(%. =alu setelah sejumlah dokumen tersebut diteliti ditemukan dua kenakalan yang dilakukan perseroan. (ertama ditemukan kekurangan setoran $ana Hasil (enjualan -atubara $H(- pada 2003!200/ mencapai 5S<#73#/1 juta. >6etapi angka itu belum disesuaikan dengan laporan keuangan persero 200/ yaitu 5S<80/#9/ juta.
#7
%edua emiten berkode saham -&'I itu kurang membayar royalti periode 2003!200/ yang jumlahnya mencapai 5S<799211 juta. 5lhasil total ke)ajiban -umi pada negara mencapai 5S<#22/ miliar. 5pabila menggunakan kurs Rp1.300 maka ke)ajiban -&'I mencapai #3
$ikutip dari ))).hukumonline.com dengan judul posting Utang Pajak BUMI
Melangit yang diakses pada tanggal 10 Februari 2010 #7 Ibid
#8
Rp##728 triliun. 5tas dasar itu I:E mendesak $epartemen %euangan memanggil dan memeriksa kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan -&'I. Selain itu $epartemen %euangan juga harus memanggil $irektur enderal 'ineral -atu -ara dan (anas -umi $epartemen ,S$'. Soalnya dari $irektur enderal ini
bisa diketahui berbagai hal yang
mempengaruhi penerimaan -&'I seperti harga batu bara. $irektorat enderal $itjen (ajak sendiri tidak tinggal diam. Institusi yang bernaung di ba)ah $epartemen %euangan ini terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tunggakan pajak tiga perusahaan 4rup -akrie tersebut. $irjen (ajak 'ochamad 6jiptardjo menegaskan jika ingin penyidikan dihentikan maka 4rup -akrie harus membayar ke)ajiban lima kali lipat dari total tunggakan. >adi harus bayar denda 700 persen. %alau ditambah pokok tunggakan jadi ;00 persen? ujarnya. Selain harus melunasi ke)ajibannya ada prosedur lain yang harus ditempuh 4rup -akrie jika ingin penyidikan kasus ini dihentikan. >'ereka harus mengajukan permohonan ke 'enkeu kemudian dari 'enkeu ke %ejagung untuk minta penghentian penyidikan?. =angkah ini tertuang
dalam
(eraturan
'enteri
%euangan
('%
*o.
#30+('%.03+2001 tentang 6ata :ara (enghentian (enyidikan 6indak (idana $i -idang (erpajakan &ntuk %epentingan (enerimaan *egara. ('% yang berlaku sejak #/ 5gustus 2001 itu menyatakan proses penyidikan kasus tindak pidana bidang perpajakan dapat dihentikan melalui iGin dari 'enkeu setelah )ajib pajak E( melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayarkan atau yang seharusnya tidak dikembalikan serta setelah membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali dari pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan. %ejaksaan 5gung %ejagung dapat menghentikan penyidikan kasus pidana bidang perpajakan maksimal selama enam bulan sejak tanggal surat permintaan yang dibuat 'enkeu. Sebelumnya $irjen (ajak diminta
'enkeu meneliti dan memberi pendapat sebagai bahan
#9
pertimbangan. Surat yang diajukan E( kepada 'enkeu harus dilengkapi pernyataan berisi pengakuan bersalah dan kesanggupan pelunasan pembayaran pajak dan sanksi. $itjen (ajak yang mengetahui kasus ini mengatakan kemungkinan penambahan nilai kerugian negara terjadi karena dalam proses penyidikan yang dilaksanakan penyidik menemukan komponen biaya pada (6 -umi Resources 6bk -&'I yang tidak sesuai dengan seharusnya sehingga menyebabkan besaran pajak yang dibayarkan menjadi kecil. Itu salah satunya dari biaya bunga pinjaman. %ami sedang menelusuri nilainya bisa mencapai ratusan miliar rupiah.
%omponen biaya merupakan salah
satu komponen yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka penentuan penghasilan kena pajak (%(. *amun berdasarkan ketentuan perpajakan tidak semua komponen biaya bisa dikurangkan dari penghasilan bruto. Saat meminta penjelasan lebih lanjut mengenai komponen biaya apa saja yang dimaksud dia enggan menjelaskannya. (elaksana tugas (lt $irektur Intelijen dan (enyidikan $irektorat enderal (ajak (ontas (ane ketika dikonfirmasi enggan berkomentar banyak soal perkembangan penyidikan ketiga kasus tersebut. *amun menurut dia $itjen (ajak terus melaksanakan proses penyidikan meski terjadi resistensi dari pihak saksi maupun
tersangka.
>%ami
akan
jalan
terus?
katanya.
$irektorat enderal (ajak saat ini mengusut kasus dugaan pidana pajak oleh tiga perusahaan 4rup -akrie yakni (6 %altim (rima :oal %(:
-umi
dan
(6
5rutmin
Indonesia.
%etiganya
diduga
menyampaikan surat pemberitahuan S(6 tahunan tahun pajak 2009 secara tidak benar. &ntuk %(: dan -umi $itjen (ajak telah melakukan penyidikan sementara untuk 5rutmin masih dalam proses pemeriksaan bukti
permulaan.
mengungkapkan
tim
6erkait
pelaksanaan
penyidik
$itjen (ajak
penyidikan mengalami
tersebut kesulitan
memanggil saksi. 6idak tahu kenapa tapi memang informasi yang kami dapat menyebutkan di dalam mereka 4rup -akrie sudah ada tekanan.? 'enurut dia pemanggilan terhadap tersangka juga mengalami hambatan
#/
karena yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik pajak dengan alasan sedang sakit.
>%ami
sudah panggil sekali nanti tak lama lagi akan kami panggil kedua kali. %alau juga tak dipenuhi akan kami panggil paksa dibantu %epolisian? tegasnya. $engan adanya masalah ini kita bisa melihat bah)a sebagai perusahaan yang telah %o Publik masih adanya indikasi bah)a perusahaan!perusahaan tersebut masih belum menerapkan prinsip!prinsip good corporat go"ernance )alaupun masih sebatas dugaan tetapi asumsi! asumsi negati"e telah mengarah kesana. &ntuk bisa memastikannya lebih jauh maka harus dilakukan penyidikan lebih lanjut tetapi untuk dampak sementara akibat adanya dugaan ini in"estor sudah mulai ragu untuk menanamkan modalnya pada perusahaan!perusahaan tersebut. $idalam
konsep
good
go"ernance
setiap
informasi
yang
hendakkan disampaikan harus terbuka dan akurat jauh dari manipulasi dan hal!hal yang menyesatkan sebab dengan diterapkannya (rinsip corporate governance diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan
keuangan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pemakai laporan keuangan termasuk in"estor.
#1
B. Upa"a Penegakan H#k#m %erha)ap D#gaan Penggelapan Pa&ak
Hukum merupakan cermin yang memantulkan kepentingan masyaraat. %arena kepentingan masyarakat selalu berubah maka secara operasional hukum juga dituntut untuk selalu mengubah dirinya. $e)asa ini dunia hukum di Indonesia sedang dalam masa disintegrated. $isatu satu pihak tatanan hukum lama yang berasal dari hukum kolonial dan hukum adat bahkan hukum yang telah dibentuk setelah kemerdekaan banyak yang telah usang. $an dilain pihak tatanan alternatif dari hukum baru belum juga terbentuk. -ahkan platorm yang jelas belumpun diketahui ditambah dengan sector pengetahuan ekonomi yang semangatnya digenjot menggebu!gebu tercipalah distorsi kedalam sektor bisnis dan ekonomi itu sendiri#;. %onsekuensi logisnya tidak terlalu mengherankan jika de)asa ini sangat merajalela terjadinya praktek bisnis yang tidak fair. Seperti persaingan curang monopoli ologopoli kartel pemberian fasilitas dan akumulasi sumber daya ekonomi di tangan satu atau dua konglomerat bisnis dan periGinan yang dilandasi pada koneksi suap menyuap dan lobi yang kental birokrasi dan prosedur yang berbelit!belit dan termasuk juga adanya dugaan skandal penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan!perusahaan diba)ah naungan -akri 4roup. Hal ini menandakan hukum bisnis tidak berperan baik karena ke"akuman kebobrokan atau ketidak jelasan aturan main atau karena Law Enorcement nya yang kurang sigap kalaupun tidak dibilang lumpuh
total. -ila terdapat pelanggaran konsekuensinya akan berhadapan dengan sanksi hukum sesuai dengan jenis dan kualitas pelanggaran. &paya untuk melakukan penegakan hukum harus berlangsung secara konsisten dengan tetap memperhatikan kepentingan perkembangan (asar 'odal. -adan (enga)as (asar 'odal -apepam berdasarkan && *omor / 6ahun #11; tentang (asar 'odal memiliki ke)enangan yang sangat besar untuk melakukan pembinaan pengaturan dan penga)asan kepada industri pasar modal diharapkan mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan && tersebut. #;
2p Cit 'unir Buady hlm.7
20
$isamping itu untuk menjalankan penga)asan secara represif -apepam diberi ke)enangan melakukan pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan seperti diatur dalam (eraturan (emerintah *omor 78 6ahun #11; tentang tata cara pemeriksaan di (asar 'odal. $alam rangka itulah maka sesuai dengan amanah yang digariskan dalam &ndang!&ndang (asar 'odal bah)a dalam rangka menyempurnakan pengaturan pasar modal telah dikeluarkan serangkaian peraturan yang memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi para pelaku pasar modal. $ilihat dari format disclosure yang seharusnya dilarang secara tegas adalah@ a. keterangan yang salah b. keterangan setengah benar c. sama sekali diam terhadap fakta material#8
sedangkan didalam &ndang!&ndang (asar 'odal *omor / 6ahun #11; pada umumnya adalah pemalsuan dan penipuan pernyataan tidak benar atau menyembunyikan fakta manipulasi pasar insider trading dan larangan yang bersangkutan dengan Reksa dana. 'engenai tingkat
kesalahan
yang
disyaratkan
adalah berupa
>kesengajaan?mengetahui dan >kelalaian? kurang hati!hati. Ini berarti sebagai %eneral Law dapat dikatakan bah)a setiap pihak yang terlibat di pasar modal dapat dimintakan pertanggung ja)ab hukum apabila padanya terdapat unsur kesalahan. $alam hukum pidana kesalahan dapat ter)ujud kejahatan dan pelanggaran sedangkan dalam hukum perdata jika tanggung ja)ab tersebut berasal dari perbuatan mela)an hukum in casu (asal #38; -E atau malpraktek maka
)ujudnya
dapat
berupa perbuatan
dengan unsur
kesengajaan on purpose atau kurang hati!hati negligence. ika perbuatan tersebut bersumber dari suatu perjanjian "ide buku ke!III -E maka kesalahan tersebut akan ber)ujud ingkar janji on default. $isamping itu kesalahan dapat pula dalam bentuk kesalahan moral sehingga mereka harus
#8 Ibid hlm. /3
2#
tunduk pada masing!masing kode etik profesi ataupun kesalahan yang ancamannya hanya berupak sanksi administrasi. -ersalah tidaknya para pelaku di (erusahaan!perusahaan bakri 4roup juga dapat dikukur dengan kriteria dalam bidang apakah akibat dari kesalahan itu terjadi. %alau terjadi kekeliruan dalam bidang keuangan maka akuntan public ikut bertanggung ja)ab dan kalau dalam bidang hukum konsultan hukumnya dan layak diminta tanggung ja)ab. 6anggung ja)ab profesi penunjang juga terbatas mengingat mereka pada prinsipnya hanya mempunyai tanggung ja)ab >berasumsi? atau tanggung ja)ab >di atas kertas?. 5rtinya tanggung ja)ab mereka hanya beralaskan asumsi bah)a seluruh dokumen yag tersedia adalah benar. 'isalnya jika ada diantara dokumen tersebut yang tidak benar isinya atau palsu sehingga analisis mereka menjadi tidak akurat maka hal tersebut berada diluar tanggung ja)ab mereka. (ihak yang memalsukan dokumenlah yang lebih bertanggung ja)ab. (ihak penjamin emisi juga penyandang tanggung ja)ab yang berat mengingat dialah yang sangat jauh terlibat dalam proses emisi saham dan dia pulalah yang memegang komando dan menentukan policy. $isamping itu -apepam sebagai badan penga)as juga tidak bisa dilepaskan tanggung ja)ab hukumnya. $alam ilmu hukum dikenal prinsip siapa yang bersalah harus dihukum. %alau -apepam yang besalah yaitu adanya unsur kesengajaan atau keteledoran maka tidak reasonable jika -apepam dilepaskan dari tanggung ja)abnya sungguhpun ada ke)ajiban menempatkan kalimat dalam prospectus yang berbunyi -apepam tidak memberikan pernyataan menyetuju dan seterusnya. Pada saat ini upaya berkesinambungan dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat agar hukum dapat mengayomi dan menjadi landasan bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Adanya kepastian hukum merupakan wahana untuk timbulnya kepercayaan kepada pasar. Salah satu syarat agar pasar modal mampu mengembangkan perekonomian Indonesia adalah kejahatan di pasar modal khususnya penggelapan pajak harus dapat ditemukan dan diselesaikan
22
melalui hukum yang berlaku baik itu kebiasaan maupun karena telah diatur dalam aturan di pasar modal.
Ealaupun media sedang gencar!gencarnya memberitakan skandal penggelapan dana pajak yang paling besar dalam sejarah yang ada namun perla)anan dari pihak -akri 4roup terhadap hal tersebut tetap ada yakni upaya (6 %altim (rima :oal %(: untuk menghentikan penyidikan yang dilakukan $itjen (ajak harus kandas setelah (* akarta Selatan menyatakan permohonan praperadilan %(: tak dapat diterima. Hakim tunggal sidang praperadilan (rasetyo tersebut menyatakan permohonan praperadilan %(: tak masuk obyek praperadilan sebagaimana diatur dalam (asal 99 %&H5(. Seperti diketahui %(: mengajukan permohonan praperadilan untuk menghentikan penyidikan $itjen (ajak atas dugaan penggelapan pajak yang dilakukan %(: sebesar Rp#; trilyun. $alam putusannya hakim menyebutkan (asal 99 %&H5( telah mengatur tegas bah)a obyek praperadilan terbatas pada sah tidaknya penangkapan penahanan penghentian penyidikan penghentian penuntutan serta permintaan ganti kerugian atau #9
rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain . $irektorat enderal $itjen (ajak $epartemen %euangan ternyata telah meningkatkan status kasus pajak perusahaan -akrie menjadi penyidikan. $ugaannya adalah penggelapan pajak. %alau sudah masuk penyidikan berarti sudah pidana. (ihaknya belum memutuskan kapan akan mengirimkan berkas perkara ini ke #/
%epolisian atau %ejaksaan . $irjen (ajak dan $epartemen %euangan harus segera menyelesaikan kasus dugaan penggelapan pajak yang terjadi dalam kurun )aktu 2003!200/ oleh (6 -umi Resources 6bk. ika berlarut!larut justru menimbulkan kecurigaan proses penyelesaiannya telah disusupi oleh mafia hukum. Selain itu -,I -ursa ,fek Indonesia harus aktif melakukan penyelidikan dugaan penggelapan
pajak karena ini menyangkut perusahaan publik yang
#9
$ikutip dari ))).hukumonline.com dengan judul posting Penggelapan Paak di Perusahaan !akri %roup yang diakses pada #2 Bebruari 20#0 #/ Ibid
23
seharusnya semua
laporan
keuangannya
terbuka. %alau
benar
ada
penggelapan pajak berarti ada yang disembunyikan dari publik. BAB III PENU%UP
A. *esimp#lan
$engan adanya isu dugaan penggelapan dana pajak yang cukup besar pada sebuah perusahaan publik menjadi sebuah tanda bah)asanya )alaupun perusahaan besar tetapi masih lemah dalam menerapkan prinsip!prinsip good corporate governance terutama dalam hal menyampaikan berita yang akurat
serta prinsip responsibilit& berupa kurang dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku. Hal ini juga merupakan bukti bah)a kurangnya penga)asan dari pihak!pihak yang terkait di pasar modal sehingga menyebabkan kerugian negara yang cukup besar. Ealaupun hanya sebatas dugaan ini sudah menjadi bukti a)al bah)a dalam menjalankan bisnis itikad baik dalam menjalankan bisnis tidak ada. &paya penegakan hukum yang adil dan beriba)a mutlak diperlukan dalam menyelesaikan kasus dugaan penggelapan pajak ini karena nantinya public akan mengetahui bagaimana kisah yang sebenarnya dari kasus ini dan public juga mengetahui bagaimana proses penegakan hukum dibidang pasar modal itu sendiri. (enyelesaian kasus ini harus dijauhkan dari ketegangan politik yang ada. (asar modal merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat penting dalam era globalisasi ini dan oleh karena itu harus dipupuk terus. (asar modal harus menarik bagi emiten maupun in"estor. Aleh karena itu pemerintah penga)as pasar modal bursa dan para pialang mempunyai tugas masing!masing yang berkaitan guna menciptakan pasar modal yang sehat bersih dan memiliki daya saing yang tinggi. (asar modal yang demikian akan menjadi sumber pencarian dana yang menarik bagi perusahaan. (ada saat yang bersamaan menyediakan alternatif in"estasi yang menjanjikan bagi para in"estor .
27
-apepam yang merupakan penga)as pasar modal mempunyai peranan penting dalam menjaga keterbukaan informasi dalam rangka transparansi dan perlindungan in"estor minoritas. -apepam harus menjaga serta meningkatkan fungsi penga)asan secara efektif dan efisien. -ersama dengan pemerintah -apepam perlu mengembangkan instrumen pasar modal seperti opsi saham guna meningkatkan efisiensi pasar.
$i samping itu -apepam dapat
memberikan masukan guna mempercepat regulasi pajak yang berpihak pada perusahaan terbuka. Dang tidak kalah pentingnya adalah -apepam perlu mendukung kesinambungan pendidikan bagi in"estor ritel maupun institusi lokal. Serta lebih ketat dalam menga)asi perusahaan!perusahaan yang tidak menerapkan prinsip!prinsip good corporate governance.
2;
DA+%A, PU!%A*A B#k#-B#k#
5di Sulistiyono dan 'uhammad Rustamaji , Hukum Ekonomi Sebagai Panglima (6. 'asmedia -uana (ustaka Surakarta 2001 5ndi 5bu 5yyub Saleh Tamas&a Perenungan Hukum Darsif Eatampone akarta 2008 Hamud '. -alfas Hukum Pasar Modal (6. 6atanusa akarta 2008 H.R. $aeng *aja Pengantar Hukum !isnis Indonesia (ustaka Dusticia akarta 2001 Ishak Rafick Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia &fuk (ublishing House akarta 200/ 'unir Buady Hukum !isnis "alam Teori dan Praktek (6. :itra 5ditya -akti -andung 2002 '.Irsan *asarudin dkk. (spek Hukum Pasar Modal Indonesia %encana (renada 'edia 4roup akarta 2003 Satjipto Rahardjo Penegakan Hukum 4enta (ublishing Dogyakarta 2001
Internet
$ikutip dari http@++))).tempointeraktif.com dengan judul posting > Mahasiswa Tuntut Skandal Paak !akrie "iusut Tuntas ? yang diakses pada tanggal
#0 februari 20#0 $ikutip
dari
http://www.tempointeraktif.om
dengan
judul
posting
> Mahasiswa Tuntut Skandal Paak !akrie "iusut Tuntas ? yang diakses pada tanggal #0 februari 20#0 $ikutip
dari
))).
akuntanpublikindonesia.com
dengan
judul
posting
Mewuudkan Laporan #euangan Emiten $ang !erkualitas yang diakses
pada tanggal ## Bebruari 20#0 $ikutip dari ))). triyani.)ordpress.com dengan judul (osting Penghindaran Paak .s Penggelapan Paak yang diakses pada tanggal ## Bebruari
