Akuntansi Akuntansi Sektor Publik
I. PENDA ENDAHU HUL LUAN UAN
A. Lata Latarr Bela Belaka kang ng Peru Perub bahan ahan
siste istem m
pemeri merin ntaha tahan n
dari dari
sentr entral alis isti tik k
menj menja adi
desentralisasi di mulai pada era reformasi tahun 1998. Perubahan yang sang sangat at sign signif ifik ikan an ters terseb ebut ut juga juga memb member erii damp dampak ak pada pada peru peruba baha han n manajemen manajemen pengelola pengelolaan an keuangan keuangan pemerintah pemerintah,, baik pemerinta pemerintah h pusat pusat maupun pemerintah daerah. Untu Untuk k mela melaks ksan anak akan an jala jalann nny ya peme pemeri rint ntah ahan an dan dan peng pengel elol olaa aan n keuangan pada pemerintahan daerah, maka pemerintah menerbitkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan aerah dan UU Nomor 2! Tahun 1999 tentang tentang Perimbang Perimbangan an "euangan "euangan antara antara Pemerintah Pemerintah Pusat Pusat dan Pemeri Pemerinta ntah h aerah aerah,, sebaga sebagaii landas landasan an hukum hukum.. "emud "emudian ian untuk untuk menduk mendukung ung teknis teknis pelaks pelaksana anaan, an, pemeri pemerinta ntah h menind menindakl aklanj anjuti uti dengan dengan menerbitkan beberapa peraturan, yaitu antara lain # $1% PP Nomor 1&' Tahun 2&&& tentang ana Perimbangan, $2% PP Nomor 1&! Tahun 2&&& tentang Pengelolaan dan Pertanggungja(aban "euangan aerah, $)% PP Nomor 1&* Tahun 2&&& tentang Pinjaman aerah, $'% PP Nomor 1&8 Tahun 2&&& tentang Tata +ara Pertanggungja(aban "epala aerah, $!% urat urat -end endagri gri
dan dan
toda toda tan tanggal gal
1*
Nopemb pembe er
2&&& &&&
Nomo Nomor r
9&)/2* 9&)/2*)!/ )!/0 0 tentan tentang g Pedoma Pedoman n Umum Umum Penyu Penyusun sunan an dan Pelak Pelaksa sanaa naan n P Tahu Tahun n nggaran nggaran 2&&1, dan $3% "epmendagri Nomor 29 Tahun Tahun 2&&2 tentang tentang Pedoman Pedoman Pengurusa Pengurusan n Pertanggu Pertanggungja( ngja(aban aban dan penga(as penga(asan an "euangan aerah, serta Tata +ara Penyusunan P, Pelaksanaan Tata +ara Penyusunan P, Pelaksanaan Tata Usaha "euangan aerah, serta Penyusunan Perhitungan P. ari ari bebera beberapa pa perat peratura uran n di atas, atas, peratu peraturan ran yang yang mengak mengakiba ibatka tkan n perubahan mendasar dalam pengelolaan P adalah PP Nomor 1&! Tahun 2&&& dan "epmendagri Nomor 29 Tahun 2&&2. Perubahan tersebut berupa berupa tuntut tuntutan an akan akan akunt akuntab abilit ilitas as dan transp transpara aransi nsi yang yang lebih lebih besar besar
Accounting in Local Government Government Entities ) Akuntansi di Pemda ( Accounting
Akuntansi Akuntansi Sektor Publik
dalam pengelolaan anggaran. alah satu yang menonjol adalah timbulnya perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintah. alam alam perjalana perjalanannya nnya,, pemerinta pemerintah h menerbitk menerbitkan an paket paket UU tentang tentang "euangan Negara, yaitu UU Nomor 1* Tahun 2&&) tentang "euangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2&&' tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomo Nomorr 1! Tahun hun 2&&' 2&&' tent tentan ang g Peme Pemeri riks ksaa aan n Peng Pengel elol olaa aan n dan dan Tanggung 0a(ab "euangan Negara. "onsekuensinya terjadi perubahan penyesuaian dan amandemen atas peraturan sebelumnya. Terkait Terkait dengan peme pemeri rint ntah ahan an
daer daerah ah
dan dan
peng pengel elol olaa aan n
keua keuang ngan an
daer daerah ah,,
maka maka
diterbitkan UU Nomor )2 Tahun 2&&' sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999, dan UU Nomor )) Tahun 2&&' sebagai pengganti UU Nomor 2! Tahun 1999. elanjutnya, aturan turunan juga mengalami perubahan atau re4isi, yaitu PP Nomor 1&! Tahun 2&&& diganti dengan PP Nomor !8 Tahun 2&&! tentang tentang Pengelol Pengelolaan aan "euangan "euangan aerah aerah dan "epmendag "epmendagri ri Nomor 29 Tahun 2&&2 diganti dengan Permendagri Nomor 1) Tahun 2&&3 tentang Pedoman Pengelolaan "euangan aerah. kemudian dikeluarkan Permen Permendag dagri ri Nomor Nomor !9 Tahun 2&&* 2&&* sebaga sebagaii peruba perubahan han pertam pertama a dan Permen Permendag dagri ri Nomor Nomor 21 Tahun 2&11 2&11 sebaga sebagaii perub perubaha ahan n kedua kedua atas atas Permendagri Nomor 1) Tahun 2&&3. es esuai uai
amana manatt
UU
Nomo Nomorr
1
Tahun hun
2&& 2&&', yang ang
meng menga atur tur
penggunaan basis akrual dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah, maka pemerintah menerbitkan PP Nomor *1 Tahun 2&1& tentang tandar kuntansi Pemerintahan $P% sebagai pengganti PP Nomor 2' Tahun 2&&! tentang P yang menggunakan basis kas menuju akrual. Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor *1 Tahun 2&1&, maka pemerintah mengeluark mengeluarkan an P-" Nomor Nomor 2)8 Tahun 2&11 2&11 tentang tentang Pedoman Pedoman Umum istem kuntansi kuntansi Pemerintah Pusat $PUP% dan Permendagri Nomor 3' Tahun 2&1) tentang Penerapan P erbasis krual pada Pemerintah ae aerah. rah.
"are arena
pengg enggun unaa aan n
basis asis
akru akrua al
diam diaman anat atk kan
untuk ntuk
dilaks dilaksana anakan kan paling paling lambat lambat tahun tahun 2&1!, 2&1!, maka maka pada pada makal makalah ah ini akan akan
Accounting in Local Government Government Entities ) Akuntansi di Pemda ( Accounting
Akuntansi Sektor Publik
men5oba membahas lebih jauh tentang kuntansi di Pemerintahan aerah yang berbasis akrual.
B. Rumusan Masalah erdasarkan
latar
belakang,
maka
yang
menjadi
fokus
permasalahan dalam makalah ini adalah mengenai sistem akuntansi yang berbasis akrual. alam tulisan ini akan dijelaskan mengenai bagaimana standar
akuntansi
pemerintahan6
pemerintahan6
pa
prinsip
pa
akuntansi
konsep dan
dasar
pelaporan
akuntansi keuangan6
agaimana jenis dan bentuk laporan keuangan6 an bagaimana iklus akuntansi keuangan daerah6
C. Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut # 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntasi sektor publik 2. Untuk
mengetahui
pemerintahan,
lebih
konsep
mendalam
dasar
terkait
akuntansi
standar
akuntansi
pemerintahan,
prinsip
akuntansi dan pelaporan keuangan, jenis dan bentuk laporan keuangan, dan siklus akuntansi keuangan daerah.
D. Metoe Penulisan -etode penulisan yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode pustaka, yaitu dengan menelusuri berbagai data yang dibutuhkan melalui beberapa sumber berupa buku dan blog yang ada di internet serta peraturan perundang7undangan yang membahas tentang sistem akuntansi di pemerintahan daerah. ata yang ada kemudian didiskusikan dengan anggota kelompok, kemudian setelah ditemukan kesepakatan dituangkan dalam bentuk tulisan.
Akuntansi di Pemda ( Accounting in Local Government Entities )
Akuntansi Sektor Publik
II.
PEMBAHA!AN
A. !TANDAR A"UNTA!I PEMERINTAHAN erdasarkan PP Nomor *1 Tahun 2&1& tentang tandar kuntansi Pemerintahan $P%, maka P yang dilaksanakan adalah yang berbasis akrual. kuntansi berbasis akrual dipilih karena se5ara konseptual akuntansi berbasis akrual diper5aya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. al ini sejalan dengan tujuan penerapan P yaitu dalam rangka meningkatkan informasi
laporan
keuangan
pemerintah
dan
untuk
menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. i dalam PP Nomor *1 Tahun 2&1& tentang P terdapat ) lampiran yaitu # lampiran tentang P erbasis krual yang akan dilaksanakan selambat7lambatnya mulai tahun 2&1!: lampiran tentang P erbasis "as -enuju krual yang hanya berlaku hingga tahun 2&1': dan lampiran tentang Proses Penyusunan P erbasis krual. P dkembangkan oleh "omite tandar kuntansi Pemerintahan $"P%. "erangka "onseptual kuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan P dan merupakan a5uan bagi "P, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam men5ari peme5ahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan tandar kuntasi Pemerintahan. ebagai turunan atas PP Nomor *1 Tahun 2&1& tentang P, maka diterbitkan P-" Nomor 2)8/P-".&!/ Tahun 2&11 tentang Pedoman Umum istem kuntasi Pemerintahan $PUP%. Tujuannya adalah memberikan pedoman bagi pemerintah dalam penyusunan istem kuntansi Pemerintahan yang menga5u pada P berbasis akrual. edangkan untuk pemerintah daerah, istem kuntansi Pemerintahan aerah harus diatur dengan peraturan gubernur/bupati/(alikota yang menga5u
pada
PUP.
Untuk
memudahkan
pemerintah
Akuntansi di Pemda ( Accounting in Local Government Entities )
daerah,
Akuntansi Sektor Publik
pemerintah mengeluarkan aturan teknis berupa Permendagri Nomor 3' Tahun 2&1) sebagai pedoman dalam rangka penerapan P berbasis akrual. B. PRIN!IP A"UNTAN!I DAN PELAP#RAN "EUAN$AN Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan PP No. *1 Tahun 2&1& dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melaksanakan kegiatan, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. elapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu # 1. asis kuntansi asis
akuntansi
yang
digunakan
dalam
laporan
keuangan
pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan7;, beban, aset, ke(ajiban, dan ekuitas. asis akrual untuk ; berarti bah(a
pendapatan diakui pada saat hak
untuk
memperoleh
pendapatan telah terpenuhi (alaupun kas belum diterima di
Umum Negara/aerah
atau entitas
pelaporan.
Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentukjasa disajikan pula pada ;. alam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka ;< disusun berdasar basis kas, berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui saat kas diterima di
dan
pengeluaran
pembiayaan
diakui
pada saat
kas
dikeluarkan dari
Akuntansi di Pemda ( Accounting in Local Government Entities )
Akuntansi Sektor Publik
anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis akrual, maka ;< disusun berdasarkan basis akrual. asis akrual untuk Nera5a berarti bah(a aset, ke(ajiban, dan ekuitas diakui dan di5atat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. 2. Prinsip Nilai istoris set di5atat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai (ajar untuk memperoleh aset tersebut. "e(ajiban di5atat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi ke(ajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan dibanding penilaian lain karena lebih obyektif dan dapat di4erifikasi. alam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai (ajar aset atau ke(ajiban terkait. ). Prinsip
$matching-cost
with
revenue
principle%
dalam
akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana akuntansi komersial. '. Prinsip ubstansi -engungguli entuk =ormal $Sustance Over Form% nfomasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan (ajar transaksi serta peristi(a lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristi(a lain tersebut perlu di5atat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas. pabila substansi transaksi atau peristi(a lain tidak konsisten/berbeda
Akuntansi di Pemda ( Accounting in Local Government Entities )
