2.
Penerapan Akuntansi Akrual di Australia
Latar Belakang Basis akrual pada mulanya adalah basis yang dikenal pada sektor privat saja. Pada basis ini, transaksi yang terjadi diakui pada saat terjadinya ( subtance over form ) yang kemudian dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan. Hal ini berbeda pada basis kas yang mengakui transaksi pada saat diterima dan dikeluarkan pada periode bersangkutan. Dampak dalam basis akrual ini akan menghasilkan informasi yang lebih pada laporan keuangan apabila dibandingkan dengan basis kas, misalnya piutang, utang, depresiasi, yang kemudian lebih berguna dalam pengambilan keputusan. Tren penerapan basis akrual untuk akuntansi ( pelaporan keuangan ) dan penganggaran berkembang diawali oleh negara-negara anggota OECD, salah satunya adalah Australia. Banyak hal yang melatarbelakangi perkembangan penerapan basis akrual ini. Penggunaan basis akrual yang sedang menjadi tren di negara-negara OECD dan negara-negara berkembang tidak terlepas dari manfaat yang diperoleh negara yang menerapkannya. Negara-negara OECD, termasuk Australia tentunya, menilai bahwa penggunaan basis akrual akan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi laporan keuangan yang kemudian berguna dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas publik. Dengan semakin berkualitas informasi yang didapat, maka pemerintah akan dapat mengambil keputusan yang efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan negara. Strategi Penerapan Basis Akrual Australia sudah sejak belasan tahun lalu menerapkan basis akuntansi akrual di negaranya. Akuntansi akrual untuk individual departemen/lembaga diimplementasikan sejak tahun 1995. Laporan konsolidasian akrual diterapkan sejak tahun 1997, dan penganggaran akrual dilaksanakan sejak tahun 2000. Pengaruh Inggris terlihat pada struktur akuntansi Australia. Australia merupakan negara persemakmuran dan tumbuh sebagai hasil dari migrasi warga inggris pada tahun 1800-an. Oleh karena itu, praktik akuntansi Australia lebih fokus pada informasi yang diperlukan oleh investor dibandingkan dengan keperluan pajak negara tersebut. Pada tahun 1991, The Australian Securities & Invesment Commission dibentuk untuk membantu peraturan dan menyelenggarakan hukum perusahaan untuk melindungi konsumen, investor dan kreditor. Standar akuntansi dibuat oleh Australian Accounting Standards Board (AASB). Aslinya, ASSB bekerja sama dengan Public Sector Accounting Standards Board untuk membuat standar Australia. Urgent Issues Group (UIG) didirikan pada tahun 1994 untuk membantu menunjuk isu mendesak dalam bidang akuntansi kebanyakan seperti Emergency Issues Task Force (EITF) di Amerika Serikat.
Pada tahun 1999, pengaturan standar Australia mereorganisasi ulang melalui The Corporate Law Economic Reform Program Act. Reorganisasi ini membuat Financial Reporting Council (FRC) mengatur tindakan AASB. FRC dapat memberikan AASB pengarahan tapi tidak akan bisa mempengaruhi isi dari standar akuntansi. AASB sekarang mempunyai tanggung jawab untuk membuat standar baik sektor publik maupun sektor pribadi dan bebas untuk mencari tim dan staf. Di samping itu, UIG terus memberikan panduan mengenai isu akuntansi yang mendesak. Australia mengadopsi IFRS pada tahun 2005. Seperti halnya dengan Selandia Baru, adopsi akuntansi akrual di Australia untuk sektor publik terjadi selama periode reformasi ekonomi luas, meskipun reformasi Australia barangkali lebih sederhana dibandingkan dengan Selandia Baru. Meskipun pertumbuhan ekonomi Australia lebih konsisten dari Selandia Baru, tekanan muncul pada awal 1990-an untuk meningkatkan efisiensi pemerintah dan meningkatkan kinerja. Reformasi komprehensif pada akhirnya dilakukan dengan cara melaksanakan dua inisiatif yaitu Financial Management Improvement Program dan Program Management and Budgeting. Perjalanan proses transisi akuntansi berbasis akrual di Australia dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar 1. Perjalanan Transisi Akuntansi Akrual di Australia Accrual Budgeting Accrual Reporting 1. Periode sebelum 1989 Sebelum tahun 1989, Australia menggunakan basis kas untuk pelaporan akuntansi sektor pemerintah. Hal-hal yang terjadi masa ini seperti : 1. B uku besar kas yang tersent ralisasi 2. A gency menca
tat transaksi penerimaan dan pembayaran dalam buku besar pusat 3. Department of Finance and Deregulation Australia menyiapkan Laporan Penerimaan dan Pembayaran (Anggaran versus Realisasi) oleh Agency untuk setiap item apropriasi. Laporan ini diaudit penuh 4. Agency tidak disyaratkan untuk menghasilkan laporan keuangan berbasis kas sendiri sampai 1989-1990. Laporan kas telah dimasukkan dalam laporan tahunan agency dan telah diaudit 2.
Periode tahun 1989 s.d. 1992
Dalam periode ini, pemerintah Australia mulai menerapkan akuntansi modifikasi kas. Hal-hal yang terjadi masa ini seperti: 1. Setiap agency disyaratkan untuk mempersiapkan satu set laporan keuangan basis modifikasi kas untuk pertama kalinya 2. Sebagai bagian dari laporan keuangan tahunan masing-masing agency, Pernyataan informasi tambahan keuangan meliputi debitur, kreditur, aktiva tetap dan kewajiban tertentu diperlukan 3. Tidak semua aset dan kewajiban, seperti long service leave, annual leave dan dana pensiun, diminta untuk diungkapkan 4. Dampak transaksi atau peristiwa non tunai terus diabaikan, termasuk penyusutan 3.
Periode tahun 1992 s.d. 1994
Periode ini adalah periode dimana pemerintah melakukan transisi menuju akuntansi akrual penuh. Hal-hal yang terjadi pada periode ini yaitu : 1. Tahun 1992, Menteri Keuangan mengumumkan tiap departemen untuk melaporkan dengan basis akuntansi akrual penuh pada tahun yang berakhir pada 30 Juni 1995 2. Tahun 1993, Menteri Keuangan mengeluarkan pedoman baru untuk laporan berbasis akrual, yang diterapkan secara progresif mulai 1993. Tiga laporan keuangan yang dipersyaratkan adalah : 1.
Laporan Penerimaan dan Pembayaran (Kas)
2.
Laporan Aset dan Kewajiban Tertentu (Akrual)
3.
Laporan Apropriasi (Diterima dan Digunakan)
4.
Catatan Penjelas
3. Permasalahan yang diidentifikasi dalam menyiapkan laporan keuangan berbasis akrual adalah : 1.
Aset terdaftar tidak lengkap dan tidak up-to-date
2.
Menetapkan penilaian untuk aset
3.
Memperoleh informasi akrual dari sistem IT keuangan berbasis kas
4.
Staff tidak familiar dengan persyaratan laporan keuangan
5.
Kekurangan dalam akuntansi/sistem IT managemen keuangan, dan
6.
Kurangnya definisi atau definisi tidak dipahami
4.
Periode tahun 1995 dan setelahnya
Proses memindahkan agency Pemerintah Australia dari akuntansi kas ke akuntansi akrual berlangsung stabil dan terukur. Implementasi akuntansi akrual penuh ditetapkan untuk tahun berakhir 30 Juni 1995. Sebuah program pilot terhadap sepuluh agency menyiapkan laporan berbasis akrual untuk tahun 1992 hingga 1993. Sepuluh agency berikutnya pindah ke format akrual untuk 1993-1994, dan sisanya melaporkan untuk pertama kalinya di 1994 dan 1995. Laporan Akrual Penuh Agency dimasukkan dalam laporan tahunan mereka dan diaudit. Tahun 1995 Laporan Akrual Konsolidasi Percobaan dibuat oleh Department of Finance and Deregulation ( DOFAD ). Tahun 1996 dan 1997, Laporan Akrual Konsolidasi dipublikasikan dan diaudit. Pada Tahun 1998 – 1999, audit penuh atas Laporan Akrual Konsolidasi. Devolusi tanggung jawab, baik dari badan koordinator pusat dan instansi lini, adalah kerangka kerja manajemen keuangan yang mendasar di Australia. Oleh karena itu DOFAD telah menetapkan kendali yang terdefinisi dan terbatas dalam proses migrasi akrual. DOFAD menetapkan kerangka kebijakan dan kerangka waktu, tetapi agency memtuskan tentang bagaimana menerapkan pelaporan akrual dalam kerangka kerja itu, termasuk :
Bagan Akun
Pengenalan sistem akrual
Pelatihan
Identifikasi aset dan kewajiban
Strategi manajemen risiko -
Penilaian kebutuhan informasi keuangan / keterampilan
DOFAD mensyaratkan agency untuk menggunakan akuntansi akrual penuh untuk laporan tahun 1995. Dalam penerapan akuntansi akrual tersebut, agency dibantu dengan peraturan-peraturan sebagai berikut: 1. Australian Accounting Standard (AAS) 29 "Financial Reporting by Government Departments". 2. Guidelines for Accrual Based Statements yang dikeluarkan oleh DOFAD pada tahun 1993. A Guide to the Use of Accrual Accounting and Reporting by agencies dikeluarkan oleh Finance pada 1994 yang mencangkup: konsep dasar akuntansi dan pelaporan keuangan, bagaimana informasi keuangan dapat menjadi relevan
dalam pengambilan keputusan, mengapa laporan agency berbeda dengan sektor privat, dan interpretasi laporan keuangan. Permasalahan-permasalahan yang Timbul Diperlukan waktu belasan tahun untuk menjadikan accrual budgeting and accounting di Australia dapat dikatakan baik. Proses adopsi penerapan basis akrual ini memakan waktu yang sangat lama dan meminta adanya dukungan yang kuat dari sistem informasi manajemen, sumber daya manusia, komitmen kepemimpinan, kapasitas parlemen dan eksekutif, serta diperlukannya implementasi yang bertahap. Hal-hal inilah yang menjadi prasyarat kesuksesan implementasi accrual budgeting and accounting. Dalam proses transisi menuju akuntansi berbasis akrual penuh, pemerintah Australia mendapati persoalan-persoalan dan kendala selama implementasi. Berikut ini adalah persoalan-persoalan yang dihadapi : 1.
Pengakuan aset dan kewajiban
Pencatatan aset dan kewajiban pada harga pembelian adalah metode paling mudah, namun permasalahan yang ditemui adalah : 1. Aset similar dinilai pada jumlah yang berbeda hanya karena mereka mempunyai tanggal pembelian yang berbeda 2. Nilai aset dan kewajiban dapat naik dan turun di pasar seperti hutang dan bangunan. Penilain yang paling baik menggunakan metode current valuation, namun pendekatan ini juga menemui masalah yaitu :
Nilai berubah-ubah
Saran profesional dibutuhkan untuk menentukan nilai
Beberapa aset seperti warisan budaya, pertahanan dan infrastuktur sulit untuk dinilai Pengakuan aset dan kewajiban – Warisan Warisan ( heritage assets ) meliputi bangunan bersejarah, monumen, situs purbakala, museum, galeri dan kumpulan koleksi. Pengakuan dan penilaian warisan tesebut menemui kesulitan karena : 1. Menekankan pada nilai pasar untuk sesuatu yang mempunyai nilai budaya dan bukan nilai moneter 2. Warisan memilik siklus hidup yang lama, kadang-kadang ratusan tahun. Nilainya tidak jatuh dari waktu ke waktu sehingga konsep depresiasi tidak relevan. 3. Aset ini secara umum tidak diperjualbelikan karena dilindungi undangundang dan aset ini tidak mempunyai nilai pengganti ( replacement value )
Pemerintah Australia dalam pengakuan aset warisan ini dengan menerapkan hal-hal berikut : 1. Agency diperlukan untuk mengelola aset-aset warisan sehingga aset warisan tidak jatuh nilainya. 2. Tidak semua warisan atau item budaya akan memenuhi definisi akuntansi aset walaupun walaupun mempunyai nilai warisan. Apabila suatu aset warisan dan budaya 3. Tak tergantikan dan tidak memiliki harga pasar, tidak mungkin nilainya dapat diukur secara andal dan dicatat sebagai aset. 4. Aset warisan dinilai pada nilai wajar, yaitu dimana harga pasar tidak dapat digunakan, metode penilaian lain digunakan seperti pendekatan pendapatan atau nilai pengganti yang didepresiasi. Pengakuan aset dan kewajiban – Senjata Pertahanan Australia baru-baru ini mengadopsi metode kapitalisasi untuk akuntansi senjata pertahanan setelah sebelumnya memperlakukannya sebagai biaya. Amerika Serikat mengadopsi pendekatan serupa. Aset militer seperti rumah sakit dasar, sekolah militer dan perguruan tinggi dikapitalisasi. Namun demikian, masih ada masalah yang tidak terselesaikan :
Sulit untuk mengkapitalisasi penelitian, terutama bila dilakukan in-house
Sulit untuk menilai kelebihan aset yang dihentikan, penggunaan eksklusif militer atas spektrum untuk komunikasi dan penggunaan wilayah udara eksklusif. Pengakuan aset dan kewajiban – Aset Infrastruktur Aset infrastruktur terutama terdiri dari jalan raya dan aset jaringan lainnya. Isu-isu yang terjadi meliputi:
Aset ini memiliki masa manfaat yang panjang. Oleh karena itu muncul pertanyaan apakah mereka harus disusutkan
Beberapa negara tidak melakukan depresiasi aset tersebut atas dasar bahwa pengeluaran pemeliharaan mempertahankan nilai mereka
Pemerintah Australia menilai aset infrastruktur pada nilai wajar sebagai contoh bila harga pasar di mana tidak dapat digunakan, metode penilaian lain seperti pendapatan atau pendekatan biaya pengganti terdepresiasi akan digunakan Pengakuan aset dan kewajiban – Komitmen Sosial Komitmen sosial dari pemerintah meliputi skema asuransi sosial, kesehatan dan program pendidikan. Haruskah komitmen seperti dicatat sebagai kewajiban? Skema pensiun untuk pegawai pemerintah jelas merupakan kewajiban pemerintah dan
harus dicatat. Salah satu manfaat besar Australia pindah ke akuntansi akrual adalah identifikasi skema kewajiban pensiun tidak didanai. Namun, komitmen lain untuk masyarakat luas umumnya tidak dicatat sebagai kewajiban karena jika pemerintah mengurangi tingkat tunjangan yang dibayarkan di masa depan, hal ini akan berakibat tidak adanya tidak lain untuk pengadilan mencari kerusakan untuk kehilangan manfaat. Perlakuan pemerintah Australia pada komitmen sosial adalah:
Kewajiban manfaat karyawan, seperti untuk gaji atau pensiun yang belum dibayar, akan diakui sebelum : 1.
Bila pelayanan disediakan oleh karyawan, atau
2.
Waktu kewajiban yang ditentukan dalam kesepakatan pekerjaan tersebut
Manfaat Karyawan yang diperlukan untuk diukur dan diungkapkan sesuai dengan AASB 119 Employee Benefits, yaitu kewajiban upah dicatat sebesar nilai yang tidak didiskontokan dan penentuan aktuaria untuk pensiun dan hak lainnya. 2.
Perubahan Budaya
Perubahan budaya diperlukan untuk menerima akuntansi akrual dan reformasi yang terkait untuk meningkatkan pengambilan keputusan pemerintah. Di Australia model sektor swasta diterapkan dan tema-tema kunci seperti : 1. Pengenalan bisnis yang lebih seperti pemerintah menggunakan informasi akrual 2. Agency harus memenuhi tuntutan pemerintah sebagai pembeli dan pemilik 3.
Finance sebagai Chief Finance Officer
Budaya yang diterapkan di pemerintah yang menyerupai bisnis seperti: 1.
Pembagian tanggung jawab dan akuntanbilitas kepada manager
2.
Budaya kinerja
3.
Peningkatan akuntabilitas eksternal
4. Informasi akrual yang lebih komprehensif untuk pengambilan keputusan dan reformasi terkait Operation Sunlight pada tahun 2005 bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran dengan cara : 1.
Meningkatkan definisi outcomes dan informasi apropriasi untuk parlemen
2. Meningkatkan definisi output atas pelaporan khususnya oleh badan-badan dan untuk pengambilan keputusan oleh pemerintah
3. Melengkapi outocmes dan output dengan fokus program untuk respon terhadap tekanan politik dan masyarakat 4. Meningkatkan presentasi dalam makalah anggaran melalui satu set laporan menurut AASB1049 yang sejalan dengan Australian Accounting Standards and Government Finance Statistics (GFS) 5. Apropriasi kas bersih sehingga lembaga hanya mendapatkan uang tunai yang dibutuhkan. Hal ini mencegah terjadinya gunggungan kas di instansi dan penciptaan inefisiensi uang tunai. 6. Biaya bersih layanan yang menggeser fokus dari keuntungan dan kerugian (hal tidak masuk akal dalam pemerintahan) menjadi dana apa yang dibutuhkan oleh pemerintah. 3.
Keahlian (skills)
DOFAD dan lembaga lainnya tidak memiliki keterampilan akuntansi yang memadai sehingga DOFAD melakukan kemitraan jangka panjang dengan sektor swasta.
Pengaturan ini tidak melibatkan konsultan tetapi pengaturan kontrak ongoing untuk memastikan ketentuan layanan berkualitas tinggi
Kemitraan ini memberikan on-the-job training untuk staf dan pelatihan internal tambahan untuk membangun kapasitas dalam DOFAD
Pegawai pemerintah bertanggung jawab untuk produk final
DOFAD memiliki program pascasarjana sangat diakui hingga menarik lulusan yang terampil dan mengurangi ketergantungan pada kontraktor Strategi pelatihan DOFAD dalam memberikan dukungan untuk pengenalan untuk pelaporan akrual penuh adalah sebagai berikut : 1. Program dasar akuntansi akrual disampaikan kepada semua lembaga termasuk staf di wilayah regional. 2. Pengembangan serangkaian seminar pelatihanberfokus pada peran akuntansi akrual dalam akuntabilitas dan manajemen. 3.
Membantu dalam pengembangan pelatihan berbasis komputer.
4. Keterlibatan dalam seminar profil tinggi menggunakan pejabat di tingkat yang sesuai. 5.
Mensponsori serangkaian kelompok diskusi pada lembaga pilot
6.
Menpublikasikan bahan panduan dan teknikal.
4.
Sistem IT Informasi Keuangan
Sistem informasi perlu ditingkatkan untuk implementasi akrual. DOFAD telah menghentikan sistem kas dan membangun sistem akrual. Mungkin lebih baik untuk mempertahankan sistem kas dan modul baru untuk menghasilkan informasi akrual.
Dengan menghentikan sistem kas, DOFAD kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan informasi kas yang tepat waktu sebagaimana kas berasal dari data akrual. Pelajaran yang muncul jelas dari negara-negara berbasis akrual adalah untuk memilih perangkat lunak dan untuk menyesuaikan proses internal dalam pemerintahan untuk sistem mereka. Masalah muncul dengan sistem DOFAD yang telah dibangun dengan spesifikasinya dan tidak ada rasionalisasi proses. Terlalu banyak fungsi khusus dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, cara terbaik adalah menjaga sistem tetap sederhana dan menggunakan fungsi off the shelf. 5.
Komunikasi
Memastikan komunikasi yang memadai atas informasi akrual antara Pemerintah, Parlemen dan pengguna data keuangan.
Pengalaman di negara-negara yang telah pindah ke akrual telah mengungkapkan kesenjangan komunikasi dengan media, dan dengan ekstensi masyarakat umum, yang mengarah pada salah tafsir jumlah akrual.
Memastikan komunikasi yang memadai atas perubahan untuk membantu mencapai perubahan budaya yang diinginkan dalam pengambilan keputusan pemerintahan. 1. Hindari kesalahan bahwa model sektor swasta dapat dengan mudah diterapkan dalam pemerintahan 2. Menjaga sistem pembayaran kas terpusat untuk memastikan kas dikendalikan
Pelajaran yang Dapat Diambil untuk Penerapan di Indonesia Pada negara Selandia Baru, penerapan akuntansi berbasis akrual diikuti dengan penerapan anggaran berbasis akrual. Australia pun sempat melakukan hal tersebut, sebelum akhirnya mereka menyesal karena penerapan tersebut dianggap tidak worth. Pelajaran yang dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia dari kejadian tersebut adalah bahwasanya perlu diidentifikasi lebih lanjut, apakah penerapan anggaran berbasis akrual cukup tepat diterapkan di anggaran Pemerintah Indonesia. Selama ini, hanya dua negara yang menerapkan akuntansi berbasis akrual sekaligus anggaran berbasis akrual, yaitu Inggris dan Selandia Baru. Penerapan akuntansi berbasis akrual memang tidaklah harus selalu diikuti dengan penerapan anggaran berbasis akrual. Anggaran tersebut dianggap sulit dimengerti oleh para politisi anggota dewan dan stakeholders lainnya sehingga bisa menimbulkan permasalahan lain. Konsensus negara OECD pun menyatakan setuju dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, namun tidak untuk penerapan anggaran berbasis akrual. Adapun untuk mensukseskan penerapan basis akrual di Indonesia, beberapa langkah yang patut ditiru dari negara Australia yaitu:
1.
Menyiapkan sistem akuntansi dan IT based system yang andal
2.
Komitmen kuat dari pimpinan
3.
Menyediakan SDM yang kompeten
4.
Mengantisipasi resistensi terhadap perubahan
5.
Menyiapkan tahapan-tahapan implementasi dengan matang
6.
Melakukan perubahan budaya kerja yang menyerupai bisnis:
Pembagian tanggung jawab dan akuntanbilitas kepada manager
Budaya kinerja
Peningkatan akuntabilitas eksternal
Informasi akrual yang lebih komprehensif untuk pengambilan keputusan dan reformasi terkait 7. Memastikan adanya komunikasi yang memadai, baik di internal pemerintahan maupun dengan pihak eksternal 2. Strategi Transisi Menuju Basis Akrual yang Telah Diterapkan di Indonesia
Di Indonesia, sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh paling lambat tahun anggaran 2008. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, batas waktu penerapan akrual penuh diundur sampai tahun 2015 sesuai dengan kesepakatan pemerintah dan DPR. Implementasi basis akrual tersebut akan dilaksanakan secara bertahap. Secara yuridis, Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual penuh diatur dalam PP No 71 Tahun 2010 sebagai awal perubahan halauan dari basis Cash Toward Accrual yang diatur dalam PP No 24 Tahun 2005 menjadi basis Full Accrual. Untuk mengimplementasikan secara penuh pada tahun 2015 nanti, tentu pemerintah kita memerlukan strategi. Prasyarat pelaksanaan strategi terbagi atas dua kondisi dasar, yaitu : 1.
Necessary Condition ( Pra kondisi )
Necessary condition adalah prasyarat yang dibutuhan agar suatu kondisi dapat tercapai. Sebagai kondisi awal untuk menerapkan basis akrual penuh diperlukan komitmen, kapasitas SDM, dan dana pemeliharaan. Untuk dapat mengimplementasikan basis akrual yang notabene adalah “barang baru”,
dibutuhkan komitmen dari para pemimpin dan pejabat, termasuk dukungan politik dari Kepala Daerah dan DPRD. Di samping itu, SDM yang menguasai ilmu dan konsep akuntansi dalam jumlah yang memadai juga sangat dibutuhkan mengingat mereka adalah ujung tombak dari implementasi ini. Implementasi basis akrual juga membutuhkan pendanaan yang cukup. Tidak hanya untuk investasi awal, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pemeliharaan. Hal ini disebabkan penerapan basis akrual membutuhkan pembaruan yang terus menerus sehingga tersedianya dana pemeliharaan pun menjadi mutlak. 2.
Sufficient Condition (Kondisi yang mencukupi)
Persyaratan tambahan untuk mengubah kondisi menjadi sufficient condition tersebut adalah kebijakan akuntansi, prosedur, dan teknologi. Pengembangan dokumen kebijakan akuntansi berbasis akrual dibutuhkan untuk mengakomodasi SAP. Idealnya, dokumen ini didesain sedemikian rupa sesuai dengan kondisi khas di daerah masing-masing. Kemudian, dibutuhkan pula sistem dan prosedur yang menjelaskan teknik-teknik pencatatan, penyiapan dokumen, sampai dengan penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual penuh. Yang tak kalah penting, pemerintah daerah juga memerlukan dukungan teknologi, khususnya aplikasi penatausahaan & akuntansi yang mengakomodasi basis akrual di dalamnya agar implementasi basis akrual ini dapat sesuai harapan. Setelah syarat-syarat implementasi dipenuhi, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melaksanakan langkah-langkah penerapan basis akrual di Pemerintah Daerah. Pada tingkat pusat/nasional, strategi penerapan basis akrual di pemerintah daerah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1.
Menyiapkan pedoman umum pada tingkat nasional tentang akuntansi akrual. Pedoman ini digunakan untuk menyamakan persepsi di semua daerah sekaligus sebagai jembatan teknis atas Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang akan diterapkan.
2.
Menyiapkan modul pada tingkat nasional yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam rangka pelatihan akuntansi berbasis akrual.
3.
Menentukan daerah percontohan di setiap regional sebagai upaya menciptakan benchmarking. Dengan cara ini, pemerintah dapat memfokuskan pada beberapa daerah dulu sebelum pada akhirnya dapat digunakan oleh seluruh daerah.
4.
Diseminasi/sosialisasi tingkat nasional. Selain sebagai usaha penyamaan persepsi dan sosialisasi, acara ini dapat digunakan untuk menyerap input berupa saran ataupun keluhan dari daerah terkait penerapan akuntansi basis akrual.
Sementara itu, pada tingkat daerah, strategi penerapan basis akrual dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini: 1. Sosialisasi dan Pelatihan yang berjenjang. Berjenjang yang dimaksud meliputi
pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis, dengan tujuan sosialisasi dan pelatihan sebagai berikut:
Meningkatkan skill pelaksana
Membangun awareness
Mengajak keterlibatan semua pihak
2. Menyiapkan dokumen legal yang bersifat lokal seperti Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Prosedur. 3. Melakukan uji coba sebagai tahapan sebelum melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh. Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi mereka serta adanya langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan basis akuntansi yang baru ini, diharapkan pemerintah kita siap mempraktikkan akuntansi berbasis akrual penuh secara benar dan profesional. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada Pemerintah Pusat akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada Pemerintah Daerah akan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Strategi Penerapan Basis Akuntansi Secara Bertahap oleh KSAP Strategi penerapan basis akuntansi secara bertahap yang ditargetkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) akan dicapai sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut: 2010
Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Mengembangkan Framework Akuntansi Berbasis Akrual dan BAS Sosialisasi SAP Berbasis Akrual
2011
Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan detail requirement) Pengembangan kapasitas SDM
2012
Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI (lanjutan) Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013
Piloting beberapa KL dan BUN Review, Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014
Parallel Run dan Konsolidasi seluruh LK Review, Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem
Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015
Implementasi penuh Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
Evaluasi Penerapan Strategi Berdasarkan Model Kebutuhan Dasar (Basic Requirement Model) Berikut ini adalah berbagai implementasi dari variable-variabel yang mempengaruhi sejauh mana implementasi basis akrual pada sektor publik (Accounting Changes) yang terjadi di Indonesia berdasarkan model kebutuhan dasar (Ouda, 2001) yang telah dibahas pada bab sebelumnya. AC (ps) = f (MC + PBS + PAS + CS + WC + CC + BAC + SAI + ITC)
1.
Management Change (MC)
Diterbitkannya SK MenPAN Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Peningkatan Pelayanan Publik, Rancangan Undang- Undang (RUU) mengenai Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan salah satu usaha pemerintah dalam melakukan perubahan manajemen (Management Change). SK MenPAN disusun sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pelayanan yang meliputi pelaksanaan prosedur, persyaratan terknis dan administratif, biaya, waktu, akta/janji, moto pelayanan, lokasi, standar pelayanan, informasi serta pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, SK MenPAN juga memberikan kejelasan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan publik agar berkualitas. Walaupun SK MenPAN berusaha untuk menyamakan birokrasi publik, efektifitas tidak tercapai karena
berbagai faktor, seperti otonomi daerah yang memberikan keleluasaan yang besar untuk mengelola birokrasi masing-masing daerah (Rasad, 2006). RUU Administrasi Pemerintah menempatkan masyarakat sebagai subyek, sehingga layak didengar pendapatnya sebelum suatu kebijakan diberlakukan. Undang-Undang Pelayanan Publik adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Ketiga peraturan tersebut menunjukan bahwa pemerintah, sebagai lembaga eksekutif, telah melakukan langkah awal reformasi yang signifikan dalam hal birokrasi dan administrasi publik. 2.
Policital and Beraucracy Support (PBS)
Variabel Political and Bureucracy Support (PBS) dalam pemerintah Indonesia dapat dilihat dengan pemberlakuan paket undang-undang dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan publik. Beberapa paket undang-undang yang telah dibahas adalah UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diubah oleh PP Nomor 71 Tahun 2010. Diberlakukannya undang-undang ini merupakan dukungan konkrit dari DPR, sebagai badan legislatif negara, dan penerapannya merupakan dukungan dari pemerintah, sebagai badan eksekutif. Seperti dikutip oleh Ouda, Ball (2000) berargumen bahwa undang-undang tentang Keuangan Publik, salah satunya, telah mengukuhkan konsep yang dikembangkan dalam tahap desain kebijakan. Dukungan politik harus didukung oleh komitmen para birokrat, yang dikembangkan dengan memberikan insentif tertentu untuk mendukung perubahan akuntansi. Sistem insentif ini belum terlihat pada proses peubahan, sehingga variabel ini digunakan dengan asumsi terdapat sistem insentif yang memadai. 3.
Professional and Academic Support (PAS)
Variabel Professional and Academic Support (PAS) dapat dilihat pada Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2006). Pembahasan dilakukan dengan menampung pendapat-pendapat dari profesional dan akademisi akuntansi pemerintahan terkait dengan masalah komponen laporan keuangan dan berbagai permasalahan konseptual dan teknis sehubungan dengan pengakuan, pencatatan, dan pengungkapan/pelaporan.
4.
Communication Strategy (CS)
Strategi komunikasi (CS) di pemerintah pusat dapat dilihat dengan adanya buletin khusus yang membahas tentang penerapan akuntansi akrual seperti Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat. Kolom “Klinik Akuntansi Pemerintah Pusat” memiliki format tanya-jawab atas masalah-masalah teknis yang muncul pada penerapan basis akrual. Selain itu, perlu adanya Sosialisasi dan Pelatihan yang berjenjang hingga pada tingkat daerah. 5.
Willingness to Change (WC)
Keinginan untuk berubah menuju akuntansi akrual telah secara jelas ditulis dalam Undang-undang Reformasi Keuangan. Menurut UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004, Laporan Keuangan Pemerintah (Pusat dan Daerah) tahun anggaran 2008 sudah harus disusun dan dilaporkan dengan menggunakan basis akrual (akrual penuh), baik untuk laporan realisasi anggaran maupun neraca. Hal ini tercermin dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 36 ayat 1 yang menyatakan, “ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual ... dilaksanakan selambatlambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.” Sementara itu, UU Nomor 1 Tahun 2004 pasal 70 ayat 2 menyatakan “ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 Undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.” UU Nomor 1 Tahun 2004 telah mengisyaratkan penggunaan anggaran akrual (accrual budgeting). Hal ini tercermin dalam pasal 12 dan 13 ayat 1 UU tersebut yang menyatakan “APBN/APBD dalam satu tahun anggaran meliputi: hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;..., baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.” 6.
Consultation and Co-ordination (CC)
Koordinasi dapat dilihat dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Konsultasi teknis terkait penerapan SAP Berbasis Akrual juga telah difasilitasi oleh KSAP. 7.
Budgeting Adoption Cost (BAC)
Indonesia tetap menerapkan penganggaran berbasis kas meskipun akuntansi berbasis akrual melandasi pelaporan keuangan instansi pemerintah.
8.
Spesific Accounting Issue (BAC)
Specific Accounting Issue (SAI) telah dipaparkan terinci dalam PP nomor 71 tahun 2010. Salah satu hal penting, yaitu identifikasi dan evaluasi aset tetap, terdapat dalam Lembar Tambahan Negara PP 71/2010, PSAP No. 7 tentang Aset Tetap dan No. 8 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan. Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Kepmendagri 29/2002 dikelompokkan pada pos Aset Lain-Lain, dan diakui pada harga perolehan serta dihitung depresiasinya. Pada dasarnya, pencatatan dan pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada PP 71/2010 adalah sama, namun jika depresiasi belum dapat dilakukan, hal tersebut harus diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. 9.
Information Technology Capacity (ITC)
Teknologi informasi untuk mendukung penerapan basis akrual di Indonesia dapat dibuktikan dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Landasan hukum SIMDA adalah PP nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Untuk tahun anggaran 2005, daerah yang menerapkan SIMDA ini adalah pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten Gorontalo. Beberapa daerah yang belum menerapkan SIMDA disebabkan oleh struktur kode rekening dan mekanisme pengeluaran kas masih menggunakan peraturan Kepmendagri no 29 tahun 2002. 10.
International Financial Support (IFS)
International Financial Support (IFS) dapat dilihat dengan dana bantuan Bank Dunia pada saat BAKUN mengembangkan PPSAPA, serta bantuan IMF pada periode 1997-1998 bagi pemerintah Indonesia, yang mensyaratkan tata kelola yang lebih baik, khususnya reformasi manajemen keuangan, terutama reformasi akuntansi keuangan pemerintah (Soegijanto, et al). Bantuan ini terkait dengan pemulihan ekonomi Indonesia karena krisis ekonomi dan multidimensi yang terjadi.
Permasalahan Dalam Penerapan Akuntansi Akrual Di Indonesia Permasalahan yang mungkin timbul dari penerapan basis akuntansi pada akuntansi pemerintah Indonesia dapat mencakup antara lain sebagai berikut: 1.
Pendekatan perancangan akuntansi berbasis akrual
Salah satu titik kritis utama dari sebuah penerapan akuntansi berbasis akrual adalah mencakup pendekatan perancangan apakah dapat dilakukan secara bertahap atau langsung secara frontal atau sering disebut big bang. Para ahli hampir sepakat bahwa pendekatan bertahap sangat disarankan, terutama bagi pemerintah di negara yang sedang berkembang mengingat keterbatasan sumber
daya manusia dan komitmen politik dari pimpinan negara yang masih diragukan. Pendekatan ini dirasa paling masuk akal, mengingat konsep akuntansi berbasis akrual harus dipandang sebagai bagian dari sebuah reformasi sistem keuangan negara secara keseluruhan yang harus mencakup reformasi di bidang lain selain hanya masalah akuntansi. Pendekatan ini juga diharapkan dapat menghasilkan hasil optimal karena pelaporan akuntansi dan keuangan berbasis akrual dirancang secara bersamaan dengan pelaporan berbasis kas, kondisi yang saat ini berlaku. Namun demikian, untuk menghindari hilangnya momentum perubahan menuju basis akrual, langkah total juga disarankan jika kendala-kendala penerapan basis akrual dapat diatasi. Dari segi biaya, pendekatan big bang ini dirasa paling murah karena basis kas – meskipun perlu adanya pengungkapan secara khusus dalam laporan keuangan berbasis akrual, termasuk pengaruhpengaruhnya – segera dieliminasi dari sistem berbasis akrual, kecuali pada aspek-aspek khusus, misalnya anggaran. Permasalahannya adalah mana yang paling tepat untuk kondisi di pemerintah Indonesia. Menurut Bambang Widjajarso, pendekatan segera seperti ini paling pas untuk kondisi di Indonesia. Mengapa? Sekali lagi, momentum penerapan basis akuntansi akrual tidak boleh hilang tertelan waktu. Saat ini, KSAP secara proaktif telah dan sedang melakukan penyusunan konsep-konsep secara intensif untuk menghasilkan standar akuntansi berbasis akrual dan juga diikuti dengan berbagai hearing dan diskusi basis akrual, termasuk berinteraksi dengan Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dukungan politik dari semua lini tersebut tentunya harus merupakan dorongan tersendiri agar standar akuntansi berbasis akrual segera diimplementasikan. Ditambah dengan kondisi keanggotaan di KSAP yang sebagian – mungkin seluruhnya – merupakan profesional paruh waktu, penundaan penerapan basis akrual untuk akuntansi akan sangat memakan biaya yang tidak sedikit. Akhirnya, jika dilihat bahwa penerapan basis akuntansi akrual dipandang sebagai bagian reformasi manajemen keuangan dan birokrasi, reformasi seperti itu telah digalakkan oleh aparat pemerintah, khususnya Departemen Keuangan yang menjadi barisan paling depan dalam menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. Kementerian-kementerian lain dalam birokrasi penulis yakin akan segera mengikutinya, sepanjang perubahan tersebut akan menyebabkan ke arah budaya organisasi yang lebih akuntabel. Hal ini dapat terlihat dari minat mereka pada saat ikut serta dalam program pendidikan dan pelatihan di bidang akuntansi pemerintah pada saat Departemen Keuangan melaksanakan program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah yang dimulai sejak tahun 2007 untuk satuan kerja di kementerian keuangan dan mulai tahun 2008 untuk satuan kerja di kementerian lain diluar Depertemen Keuangan. 2.
Jenis laporan keuangan
Permasalahan lain adalah jenis-jenis laporan keuangan yang harus disusun oleh sebuah entitas akuntansi dan entitas laporan. Secara peraturan perundangan –
Undang Undang Keuangan Negara dan Undang Undang Perbendaharaan, memang hanya mensyaratkan adanya empat laporan keuangan yakni Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Cukupkah? Itulah yang harus dijawab oleh penyusun standar akuntansi pemerintah – Komite Standar Akuntansi Pemerintahan – dan pihak yang mengimplementasikan standar – Departemen Keuangan untuk pemerintah pusat dan Pengelola Keuangan Daerah untuk pemerintah daerah. Di satu pihak, KSAP saat ini telah mengantisipasi jenis laporan tambahan selain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan dengan menambahkan tiga jenis laporan baru yakni Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, seperti tercantum dalam Konsep Publikasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Di lain pihak, penyusun laporan – baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah – sepertinya masih menunggu hasil KSAP, meskipun sudah terlihat aktif dalam berbagai forum seperti limited hearing dan diskusi-diskusi basis akrual. Secara nyata, pihak inilah yang nantinya akan mengalami kerepotan luar biasa, mengingat kondisi sekarang saja, mereka masih menghadapi opini disclaimer dari auditor. Perubahan-perubahan semacam inilah yang dirasa sangat memberatkan para penyusun laporan keuangan pemerintah. Apakah tidak ada kemungkinan penyederhanaan dalam pelaporan keuangan pemerintah dan apakah dengan tambahan tersebut memang akan menambah nilai keputusan ekonomi yang diambil entitas akuntansi ataukah biayanya akan jauh lebih besar jika dibanding manfaatnya? Sungguh pertanyaan yang sangat sulit mencari jawabannya, kecuali hanya peningkatan transparansi dan keakuratan data, terutama dalam biaya pelayanan yang harus dikelola oleh entitas pelaporan. Namun demikian, jika melihat jenis pelaporan keuangan yang secara kuantitas seperti terlihat banyak tersebut, kalau diteliti lebih lanjut sebenarnya hanya pengembangan dari yang sudah ada. Seperti misalnya, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan pengembangan dari Laporan Realisasi Anggaran yang telah dapat disusun oleh sistem yang telah ada, Laporan Operasional merupakan pengembangan dari Laporan Realisasi Anggaran - yang kebetulan anggarannya tidak dipersyaratkan berbasis akrual menurut perundangan – sehingga, dengan demikian cakupan tambahan dariLaporan Operasional adalah materi pendapatan dan belanja yang non kas. Kemudian Laporan Perubahan Ekuitas dapat dikatakan pengembangan Laporan Neraca yang dipecah menjadi Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas. Kedua laporan tambahan yang diusulkan oleh KSAP – yakni LO dan Laporan Perubahan Ekuitas - tersebut nantinya justru akan menunjukkan artikulasi yang semakin jelas antar laporan keuangan, yakni Neraca. Jadi, tidak ada alasan jenis laporan akan menambah rumitnya pekerjaan penyusunan laporan keuangan jika saja siklus akuntansi yang diolah oleh sistem akuntansi keuangan pemerintah dipaparkan secara jelas. 3.
Anggaran Berbasis Akrual
Pembahasan akuntansi berbasis akrual hampir selalu diiringi dengan penganggaran berbasis akrual. Pertanyaannya adalah apakah international best practices dalam basis akuntansi akrual juga selalu diikuti oleh sistem penganggaran berbasis akrual? Ternyata tidak! Mungkin hanya negara Selandia Baru dan Inggris yang menerapkan anggaran berbasis akrual yang merupakan bagian yang melekat pada basis akuntansi akrual. Amerika Serikat dan Perancis adalah contoh negara yang menerapkan basis akuntansi akrual tanpa diikuti dengan penerapan anggaran berbasis akrual. Bahkan Australia merasa menyesal mengimplementasikan anggaran berbasis akrual.8 Bagaimana dengan Indonesia? Bambang Widjajarso berpendapat bahwa penerapan basis akrual tidak harus diikuti dengan penerapan anggaran berbasis akrual. Alasan utamanya adalah bahwa anggaran berbasis akrual sangat sulit dimengerti oleh para politisi – yang fungsinya menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah – dan juga para stakeholders lainnya. Dalam administrasinya, anggaran semacam itu akan sulit diterapkan jika kementerian teknis yang berfungsi sebagai Chief Operating Officers tidak diberikan kewenangan yang mandiri untuk melaksanakan anggarannya dan tidak terdesentralisasinya pelaksanaan administrasi anggaran, karena dokumen anggaran masih merupakan dokumen yang kaku untuk diikuti bahkan sampai ke unit input paling kecil. Barangkali kalau kementerian yang mengurusi anggaran sudah memberlakukan anggaran yang fleksibel dan dijadikan dasar penilaian kinerja – yang hanya mengukur outputs dan outcomes - untuk kementerian teknis (mengacu pada anggaran berbasis kinerja), anggaran berbasis akrual layak diterapkan. Meskipun anggaran berbasis akrual dapat diterapkan untuk aspek khusus, seperti misalnya hanya bunga pinjaman dan anggaran belanja pensiun, konsensus negara-negara dalam OECD mengatakan bahwa implementasi basis akrual untuk akuntansi – yang karena sifatnya merupakan transaksi ex post – layak diberlakukan kepada seluruh negara, namun implementasi basis akrual untuk anggaran – yang karena sifatnya merupakan transaksi ex ante – tidak layak diberlakukan pada saat ini, mengingat berbagai kendala penerapannya. 4.
Pengakuan Pendapatan
Dalam Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia yang dijadikan bahan bahasan limited hearing KSAP tahun 2006 yang lalu, masalah pengakuan pendapatan sudah diungkap. Jika basis akrual diterapkan, pendapatan diakui pada saat timbul hak dari pemerintah. Masalahnya adalah dalam hak pajak yang menganut self assessment dimana wajib pajak menghitung sendiri kewajiban pajaknya, hak tersebut menjadi belum final – karena masih dimungkinkan adanya restitusi - meskipun sudah ada SPT, sehingga dokumen yang dijadikan dasar penentuan hak tagih pajak menjadi masalah. Bambang Widjajarso menambahkan pembahasan pengakuan pendapatan dan belanja/beban untuk memperluas wawasan dari bahasan sebelumnya. Memang benar, pendapatan harus diakui jika telah muncul hak sehingga pencatatan pendapatan dilakukan setiap kali ada transaksi munculnya hak tersebut. Logikanya, standar akuntansi pemerintah nantinya harus menciptakan kriteria yang jelas atas
pengakuan pendapatan tersebut. Misalnya, seperti yang diterapkan oleh State and Local Governments di Amerika, pendapatan diakui jika terpenuhinya kriteria measurable dan available. Dengan demikian, pendapatan pajak yang harus diakui adalah jika dapat diukur dan tersedia untuk operasi entitas pelaporan. Contoh jenis pajak yang memenuhi kriteria seperti itu adalah pajak property, misalnya Pajak Bumi Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor dan sebagainya. Dalam kondisi itu, pajak property harus langsung diakui dan dicatat sebagai pendapatan. Bagaimana dengan pajak yang lain? Untuk jenis pajak yang lain, misalnya Pajak Penghasilan, menurut penulis, kriteria dapat diukur dan tersedia tetap harus diberlakukan. Jika kedua kriteria tersebut tidak secara bersamaan dapat terpenuhi, pendapatan pajak jenis itu tidak dapat diakui sebagai pendapatan. Alternatifnya, karena pendapatan pajak mempunyai karakteristik non exchange revenues, peraturan perpajakan harus ditafsirkan oleh badan penyusun standar akuntansi pemerintahan kapan memenuhi kriteria measurable dan kapan memenuhi available. Suatu angsuran pajak, misalnya, yang belum secara definitif dapat dikatakan sebagai hak negara, tidak dapat diakui sebagai pendapatan pajak, kecuali pada jenis usaha tertentu, misalnya pada perbankan yang diwajibkan menyusun laporan keuangan triwulanan dan sekaligus menyampaikan kewajiban pajaknya melalui SPT Masa, dapat diakui sebagai pendapatan pajak oleh pemerintah. Jika SPT mempunyai dasar keterukuran pendapatan pajak dan jika batas restitusi bisa ditentukan, pajak penghasilan baru dapat diakui sebagai pendapatan. Untuk jenis pajak yang lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai, kriteria diatas juga tetap berlaku. Artinya, penyampaian SPT Masa dalam pajak jenis itu dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan PPN, karena pada saat SPT Masa telah disampaikan, kedua kriteria pendapatan telah terpenuhi, sehingga pendapatan yang berasal dari PPN dapat diakui. Untuk pajak lainnya, seyogyanya diberlakukan analogi bahasan pemenuhan kriteria seperti pada Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. 5.
Pengakuan beban atau belanja
Dalam makalah Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia yang sama, masalah pengakuan belanja/beban juga sudah diungkap. Jika basis akrual diterapkan, penggunaan istilah belanja menjadi tidak tepat, sehingga terminologi belanja seharusnya diganti dengan beban atau biaya. Bambang Widjajarso menambahkan bahasan dengan menghubungkan dengan aspek lain, yakni jenis-jenis laporan keuangan. Untuk Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, terminologi belanja sudah tepat dan hal ini juga sesuai dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan untuk laporan lain, yakni, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, terminologi beban atau biaya harus menggantikan terminologi belanja. Bahasan ini akan konsisten
dengan bahasan tentang jenis laporan keuangan diatas. Dan, dengan demikian, biaya non kas seperti biaya depresiasi akan tercantum dalam Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca, karena tidak tidak ada arus kas keluar seperti pada belanja.
