sejarah pemda

 Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem  pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. ilayah ilayah Indonesia terdiri dari banyak pulau! banyak daerah"daerah. #leh karena itu! dalam men$alankan  pemerintahan di daerah dibutuhkan pemerintah daerah. %erdasarkan Pasal 1& UUD  NRI 1945! N'RI dibagi atas daerah"daerah pro(insi dan daerah daerah pro(insi itu dibagi atas kabupaten! dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah! yang diatur dengan undang"undang. A. Sebelum Sebelum Kemerdeka Kemerdekaan an Indonesia Indonesia BELANDA )ebelum tahun 19*+! pemerintahan di Indonesia dilaksanakan secara sentralistis. )egala urusan pemerintahan diserahkan kepada ,ubernur -enderal yang berpusat di %ogor. 'arena merasa kesusahan untuk mengatur urusan di daerah yang letaknya $auh dari %ogor! maka dilakukanlah pembagian tugas. Pada tahun 19*+! dibentuklah Decentralisatieet 19*+! terdapat Dean Daerah yang diberi eenang untuk mempunyai keuangan sendiri dalam membiayai pemerintahan daerah. /india %elanda dibagi men$adi beberapa daerah administrati(e. 0asing" masing daerah dipimpin oleh Pegaai Pamong Pra$a %elanda. 'arena Decentralisatieet 19*+ dirasa kurang memuaskan! maka dibentuklah )tb 19213 yang mengadakan pembentukan badan"badan pemerintahan baru dengan menyertakan penduduk asli . Dalam ketentuan ini dibentuklah  pro(incie! regentschap! stadsgemeente! dan groepmeneenschap. Pada daerah yang tidak langsung dikuasai oleh Pemerintah /india %elanda! terdapat daerah otonom yang terdiri dari kera$aan"kera$aan asli Indonesia. 'era$aan"kera$aan ini diikat oleh Pemerintah 'olonial dengan kontrak politik! yaitu kontrak $angka pan$ang dan kontrak $angka pendek.

JEPANG Pada masa pendudukan -epang! ter$adi perubahan"perubahan atas nama"nama daerah dan pe$abat"pe$abat men$adi bahasa -epang. ilayah $a$ahan -epang ini terbagi men$adi + komando! yaitu  − − −

)umatera di baah 'omando Panglima ngkatan Darat 667 -aa dan 0adura di baah 'omando Panglima ngkatan Darat 67I Daerah lainnya di baah 'omando Panglima ngkatan ngkatan 8aut

Pada 194+! kekuasaan tersebut semuanya berada di baah kekuasaan )aikosikikan 2 ,ubernur -enderal. )aikosikikan mengeluarkan peraturan  perundang"undangan yang disebut disebut #samuseirei. Dengan dikeluarkannya #samuseirei No. 1 dan 3! dikatakan baha baha Pro(insi ditiadakan.

Pada masa ini! semua $abatan diduduki oleh -epang! sedangkan rakyat Indonesia hanya diberi kesempatan sekecil mungkin. Pemerintah daerah hampir tidak mempunyai keenangan pada saat itu. B. Undang-Undang No. 1 a!un 1"#$ Dalam Pasal I turan Peralihan UUD 1945 dikatakan baha Panitia Persiapan 'emerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.: )etelah Indonesia merdeka! tepatnya pada tanggal 19 gustus 1945! PP'I menetapkan beberapa ketentuan! yaitu membentuk Pemerintahan Daerah. Indonesia dibagi men$adi & pro(insi dengan  daerah istimea! yaitu •

•

)umatera! -aa %arat! -aa ;engah! -aa ;imur! )unda 'ecil! 0aluku! )ulaesi! dan %orneo. ;iap"tiap pro(insi dipimpin oleh seorang ,ubernur. Dua daerah istimea yaitu!
•

Residen. ,ubernur dan Residen dalam men$alankan tugasnya dibantu oleh

'omite Nasional Daerah ='ND> 'omite Nasional Daerah ='ND>! yaitu komite nasional yang berkedudukan di daerah. 'omite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan pusatnya berada di -akarta. Untuk mempertegas kedudukan 'ND! maka dibentuklah Undang" Undang Nomor 1 ;ahun1945 tentang 'edudukan 'omite Nasional Daerah. 'edudukan 'ND pada saat itu adalah sebagai Dean Perakilan Rakyat Daerah. 'ND bersama"sama dengan dan dipimpin oleh 'epala Daerah men$alankan peker$aan mengatur rumah tangga daerah. UU No.1 ;ahun 1945 hanya mengatur hal"hal yang bersi?at darurat dan segera sa$a.

%. Undang-Undang No. && a!un 1"#' )eiring ber$alannya aktu! UU No. 1 ;ahun 1945 dinilai kurang lengkap dalam mengatur pemerintahan daerah. %aik pemerintah maupun %adan Peker$a 'omite Nasional Indonesia Pusat merasa akan pentingnya untuk segera memperbaiki pemerintah daerah yang dapat memenuhi harapan rakyat! ialah pemerintah daerah yang kolegial  berdasarkan kedaulatan rakyat =Demokrasi> dengan ditentukan batas"batas kekuasaannya. 'arena kesederhanaan Undang"undang No. 1 tersebut! kea$iban dan  peker$aan pemerintah daerah yang berhak mengatur dan mengatur rumah tangganya sendiri tidak dapat diatur oleh pemerintah pusat dengan baik. 'arena itu DPRD tidak mengetahui batas"batas kea$ibannya dan beker$a ke arah yang tidak tentu. Dean itu lebih memperhatikan soal"soal politik mengenai beleid pemerintah pusat daripada kepentingan daerahnya.

#leh karena itu! dibentuklah UU No.  ;ahun 194&. Dalam UU ini! terdapat  $enis daerah yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri! yaitu daerah otonom dan daerah istimea. ;erdapat + tingkatan dalam daerah otonom! yaitu pro(insi! kabupaten 2 kota besar! dan desa. Dalam Pasal ! disebutkan baha Pemerintah Daerah terdiri dari Dean Perakilan Rakyat Daerah =DPRD> dan Dean Pemerintah Daerah =DPD>. DPRD memiliki eenang untuk mengatur dan mengurus r umah tangga daerahnya. Dalam hal ini! DPRD $uga membuat peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi. DPD dipilih oleh dan dari DPRD. ;ugas DPD sebagai akil daerah! antara lain  0en$alankan pemerintahan sehari"hari • 0emberi keterangan"keterangan yang diminta DPRD • %ertanggung $aab kepada DPRD • Dalam men$alankan keenangannya! DPRD mengeluarkan Pedoman! Usul! 0enun$uk! 0engatur dan 0engurus! 0engatur atau Peraturan! Peraturan" Peraturan! atau Peraturan Daerah! 'eberatan dan Pembelaan. 'epala Daerah men$abat 'etua dan anggota DPD. 'epala daerah memiliki tugas yaitu mengaasi peker$aan yang dilakukan DPRD dan DPD. Dalam men$abat sebagai 'etua dan anggota DPD! berarti 'epala Daerah men$alankan ?ungsi sebagai akil Pemerintah Pusat. )edangkan dalam mengaasi  peker$aan DPRD dan DPD! 'epala Daerah men$alankan ?ungsii sebagai organ Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah menurut UU No  ;ahun 194& berdasarkan pada otonomi daerah dan hak medebeind2tugas pembantuan. /ak 0edebeind ini  berarti daerah men$alankan peraturan"peraturan yang diperintahkan oleh pihak  atasan! atau lebih sering disebut dengan ;ugas Pembantuan.

D. Undang-Undang No. ## a!un 1"$( )etelah Indonesia merdeka! rakyat Indonesia masih harus ber$uang mempertahankan kemerdekaan dari gangguan %elanda. %elanda melakukan  beberapa upaya untuk merebut Indonesia! hingga akhirnya terbentuklah  Negara Republik Indonesia )erikat pada @ Desember 1949. ;erdapat perubahan dari UU sebelumnya! yaitu  1. )usunan penamaan daerah. . )ebutan resmi untuk DPD adalah Dean Pemerintah dan keanggotaannya diambil dari bukan anggota DPRD. +. -umlah anggota DPRD tidak semata"mata berdasarkan $umlah penduduk!  $uga mempertimbangkan luasnya otonomi! kekuatan keuangan! dan suasana  politik. 4. Penolakan pengesahan terhadap putusan DPRD bagian dan anak bagian! keberatan dapat dia$ukan kepada Pemerintah gung! sedangkan Undang" undang No.  tahun 194& dia$ukan kepada DPD setingkat lebih atas dari DPD yang menolak.

5. Undang"undang NI; No. 44 tahun 195* tidak mengatur tentang )ekretaris Daerah dan pegaai daerah! siapa meakili daerahnya didalam dan diluar  pengadilan! pa$ak dan keuangan daerah! sedangkan anggaran pendapatan dan  belan$a hanya diulas sekilas dalam pen$elasan.  Negara Republik Indonesia )erikat meliputi   Negara Indonesia ;imur  •  Negara )umatera ;imur  •  Negara Pasundan •  Negara )umatera )elatan •  Negara -aa ;imur  •  Negara 0adura • Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia )erikat ini! maka Negara Republik Indonesia hanya berstatus sebagai Negara %agian. Pada masa ini! mengenai pemerintahan daerah diserahkan kepada Negara"negara %agian dan akan dibentuk Undang"Undang pada masing"masing negara bagian. Pada  bagian Negara Indonesia ;imur! dibentuklah Undang"Undang No. 44 ;ahun 195*. Dalam Undang"Undang ini! dikatakan baha Negara Indonesia ;imur terdiri atas + tingkatan daerah otonom! yaitu  • • •

Daerah Daerah bagian Daerah anak bagian

Daerah merupakan tingkat teratas! kemudian terdapat daerah bagian yang terdiri atas daerah anak bagian. Pemerintah daerah terdiri dari DPR dan Dean Pemerintah. DPR memiliki eenang untuk mengatur rumah tangga daerahnya dan membuat peraturan daerah yang nantinya dapat dilaksanakan. Dean Pemerintah memiliki eenang untuk men$alankan pemerintahan sehari"hari. Dean Pemerintah  bertanggung $aab kepada DPR.  Namun! berdirinya Negara Republik Indonesia )erikat ini tidak bertahan lama. Rakyat Indonesia ingin kembali dan memper$uangkan pada bentuk Negara 'esatuan Republik Indonesia! sehingga UU No. 44 ;ahun 195* ini kurang dapat di$alankan dengan maksimal. )alah satu bentuk per$uangan bangsa Indonesia adalah dengan bergabungnya beberapa negara"negara bagian hingga men$adi + negara bagian! yaitu Negara Republik Indonesia! Negara Indonesia ;imur! dan Negara )umatera ;imur. Daerah"daerah bagian Republik Indonesia )erikat yang telah menggabungkan diri disebut sebagai Daerah Pulihan. ;erhadap Daerah Pulihan ini diberlakukan UU No.  ;ahun 194&. /ingga akhirnya pada 1@ gustus 195*! ter$adi perubahan bentuk men$adi Negara 'esatuan Republik Indonesia. 0enurut UUD) RI! daerah Indonesia terbagi men$adi daerah"daerah otonom. Daerah"daerah ini diberi otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. %erdasarkan UUD) RI! haruslah dibentuk Undang"Undang tertentu untuk mengatur mengenai  pemerintahan daerah. Namun ternyata pembentukan UU mengenai  pemerintahan membutuhkan aktu yang cukup lama. #leh karena itu!

 pengaturan sementara mengenai pemerintahan daerah diutamakan menganut UU No.  ;ahun 194&. E. Undang-Undang No. 1 a!un 1"$) )etelah bentuk negara Indonesia yang semula berbentuk ?ederasi berubah men$adi negara kesatuan! maka dibentuklah UU No. 1 ;ahun 195@ tentang Pokok"Pokok Pemerintah Daerah sehingga terdapat kesa tuan pengaturan mengenai Pemerintahan Daerah. Dengan berlakunya UU ini! maka dicabutlah UU No.  ;ahun 194& dan UU NI; No. 44 ;ahun 195*. Undang"undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 1+1 UUD) 195* yang  berbunyi  1. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang erhak mengurus rumah tangganya sendiri! dengan bentuk s usunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang"undang! dengan memandang dan mengingat dasar  permusyaaratan dan dasar perakilan dalam sistem pemerintahan negara. . 'epada daerah"daerah diberikan otonomi seluas"luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri +. Dengan undang"undang dapat diserahkan penyelenggaraan tugas"tugas kepada daerah"daerah yang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganya. ilayah Republik Indonesia terbagi dalam daerah besar kecil! dan terdapat + tingkatan yang dera$atnya dari atas ke baah! yaitu  Daerah tingkat ke I! termasuk 'otapra$a -akarta Raya • Daerah tingkat ke II! termasuk 'otapra$a • Daerah tingkat ke III •

Dalam UU ini dianut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. UU ini menganut system otonomi riil dan seluas"luasnya. 0aksud otonomi riil adalah  pemberian otonomi kepada daerah didasarkan pada ?aktor"?aktor dan kebi$akan"kebi$akan yang dapat men$amin daerah secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. 0aksud seluas"luasnya adalah daerah diserahi urusan sebanyak mungkin untuk men$adikan urusan rumah tangganya sendiri. /al ini sesuai dengan Pasal 1+1 ayat => UUD) 195*. Pemerintah Daerah terdiri dari DPRD dan DPD. DPRD dan DPD adalah alat kelengkapan daerah yang bertugas mengatur urusan rumah tangganya sendiri. 'eenangan DPD 2 'epala Daerah terletak dalam ilayah kekuasaan eksekuti? yang merupakan pelaksanaan dari keputusan"keputusan yang telah ditetapkan oleh DPRD. Untuk men$alankan keenangan ters ebut DPD dapat  $uga diserahi beberapa keenangan dibidang perundang"undangan dalam rangka men$alankan peraturan daerah! misalnya diberikan pula keenangan di  bidang legislati?! meskipun hanya terbatas pada pembuatan peraturan. *. Undang-Undang No. 1' a!un 1"+$ ilayah Indonesia dibagi men$adi + tingkat! yaitu  Pro(insi dan2atau 'otaraya sebagai Daerah tingkat I • 'abupaten dan2atau 'otamadya sebagai Daerah tingkat II • 'ecamatan dan2atau 'otapra$a sebagai Daerah tingkat III •

Dalam Undang"Undang ini! Daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri! sesuai dengan asas desentralisasi. 'eseluruhan urusan yang diselenggarakan oleh daerah otonomi pada dasarnya  bersumber dari penyerahan urusan dari Pusat.-adi inisiati? daerah dalam mengurus urusan"urusan tertentu hampir dapat dikatakan tidak ada./al ini antara lain disebabkan  1. #tonomi merupakan sesuatu yang baru bagi rakyat Indonesia. . 'urangnya tenaga terampil dalam penyelenggaraan otonomi +. 'euangan daerah tetap bergantung kepada pusat. Pemerintah Daerah terdiri dari 'epala Daerah dan DPRD. 'epala Daerah dapat sebagai alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Pusat. )ebagai alat Pemerintah Daerah! 'epala Daerah memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekuti? pemerintahan daerah di bidang urusan rumah tangga daerah dan di  bidang pembantuan. )ebagai alat Pemerintah Pusat! misalnya 'epala daerah men$alankan tugas"tugas yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat! mengaasi  $alannya pemerintahan daerah. Dalam men$alankan tugasnya! 'epala Daerah dibantu oleh akil 'epala Daerah dan %adan Pemerintah /arian =%P/>. -uga terdapat )ekretariat Daerah. akil 'epala Daerah membantu 'epala Daerah dalam men$alankan  pemerintahan sehari"hari. DPRD bertugas membentuk peraturan"peraturan daerah! menetapkan anggaran  pendapatan dan belan$a daerah! mengaasi $alannya penyelenggaraan  pemerintahan daerah. ;ugas %P/ ini memberikan pertimbangan kepada kepala daerah baik diminta atau tidak! dan men$alankan tugas yang diberikan oleh kepala daerah! sehingga institusi %P/ ini hanya bersi?at penasehat belaka. #leh karena itu sebagai alat  pemerintah daerah! kepala daerah memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekuti?   pemerintah daerah baik dibidang urusan rumah tangga daerah maupun dibidang pembantuan. G. Undang-Undang No. $ a!un 1")# )eiring dengan perkembangan Aaman! UU No. 1& ;ahun 1935 dinilai kurang dapat mengikuti perkembangan keadaan. #leh karena itu dibuatlah UU No. 5 ;ahun 19@4. Penamaan $udul tentang BPokok"pokok Pemerintahan Di DaerahB. Penamaan yang terdapat dalam UU pemerintah daerah yang pernah berlaku se$ak tahun 194& bernama UU tentang Pokok Pemerintah Daerah! tanpa imbuhan BDiB untuk menun$ukkan baha UU ini tidak semata"mata mengatur mengenai desentralisasi! dengan kata lain tidak hanya mengatur tentang pemerintahan otonom dan medebeind $uga mengatur tentang pemerintahan dekonsentrasi. Dalam Undang"Undang ini dianut asas desentralisasi! asas dekonsentrasi! dan tugas pembantuan. sas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari Pemerintah Pusat atau Daerah #tonom diatasnye kepada Pemerintah Daerah men$adi urusan rumah tangganya. sas dekonsentrasi merupakan  pelimpahan eenang dari Pemerintah Pusat2'epala Instansi 7ertikal tingkat

atasnya kepada pe$abat"pe$abat di daerah. )edangkan ;ugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat2Pemerintah Daerah tingkat atasnya kepada Pemerintah Daerah dengan kea$iban mempertanggung$aabkan kepada yang menugaskannya. ilayah Indonesia dibagi ke dalam daerah"daerah otonom dan ilayah administrati?. ;erdapat  macam pemerintahan! yaitu Pemerintahan Daerah yang bersi?at otonom dan Pemerintah Daerah yang bersi?at administrati?. Pemerintahan Daerah yang bersi?at otonom sebagai konsekuensi atas asas desentralisasi. UU  No. 5 ;ahun 19@4 menganut prinsip nyata dan bertanggung $aab. Nyata  berarti pemberian otonom kepada daerah harus berdasarkan ?aktor"?aktor yang dapat men$amin daerah secara nyata mampu mengurus rumah tangga sendiri. %ertanggung $aab artinya pemberian otonom benar"benar se$alan dengan tu$uannya. Pemerintah Daerah yang bersi?at administrati? sebagai konsekuensi atas asas dekonsentrasi. Dalam pemerintahan daerah yang bersi?at administrati?! Indonesia dibagi men$adi ilayah Pro(insi dan Ibu 'ota Negara. ilayah Pro(insi dibagi men$adi ilayah 'abupaten dan 'otamadya. ilayah 'abupaten dan 'otamadya dibagi ke dalam ila yah 'ecamatan. )etiap ilayah dipimpin oleh 'epala ilayah! yaitu  Pro(insi dan Ibukota negara dipimpin ,ubernur  − 'abupaten dipimpin %upati − 'otamadya dipimpin alikotamadya − 'ota dministrati? dipimpin alikota − 'ecamatan dipimpin Camat − Dalam pemerintahan daerah yang bersi?at otonom! dibagi men$adi Daerah #tonom ;ingkat I dan Daerah #tonom ;ingkat II. Pemerintah Daerah terdiri dari 'epala Daerah dan DPRD. 'epala Daerah dapat berperan sebagai lat Pemerintah Daerah dan lat Pemerintah Pusat. )ebagai lat Pemerintah Daerah berarti memimpin dan bertanggung $aab atas $alannya pemerintahan daerah otonom. )edangkan sebagai lat Pemerintah Pusat berarti memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah umum yang men$adi tugas Pemerintah Pusat di daerah. Dalam men$alankan tugasnya! 'epala Daerah dibantu oleh akil 'epala Daerah. akil 'epala Daerah $uga membantu dalam men$alankan eenang sehari"hari. -uga terdapat )ekretariat Daerah dan Dinas"Dinas Daerah. )ecretariat Daerah adalah unsur sta? yang membantu 'epala Daerah dalam menyelenggarakan  pemerintahan daerah. DPRD memiliki beberapa kea$iban! antara lain bersama"sama dengan 'epala Daerah menyusun nggaran Pendapatan dan %elan$a Daerah dari  peraturan"peraturan daerah. -uga! mema$ukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan pemerintah.

,. Undang-Undang No. && a!un 1""" Pada masa Re?ormasi! dibentuklah Undang"Undang No.  ;ahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini! pelaksanaan otonomi daerah haruslah memperhatikan aspek demokrasi! keadilan! pemerataan! dan keberagaman daerah. Undang"Undang ini menganut prinsip otonomi luas! nyata! dan bertanggung $aab. 'eenangan pemerintah! kecuali dalam hal  politik luar negeri! pertahanan dan keamanan negara! moneter! system  peradilan! dan agama diberikan kepada daerah secara utuh dan menyeluruh. Daerah otonom memiliki keenangan untuk memmbuat peraturan dan kebi$akannya sendiri. #tonomi nyata! artinya daerah berenang menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan tumbuh berkembang di daerah. Dalam Undang"undang No. tahun 1999 menghapus hierarki antara  pemerintah kabupaten 2 kota dengan propinsi. Pemerintah kabupaten 2 kota  bukanlah daerah baahan dari propinsi. Penghapusan hierarki ini sekaligus mengikis birokratisasi pelaksanaan pemerintahan yang pada akhirnya akan menciptakan e?isiensi pelayanan kepada masyarakat. /ubungan antara  pro(insi dengan kabupaten2'ota masing"masing berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan hirarki =tidak bertingkat>. Pemerintahan Daerah terdiri dari DPRD dan Pemerintah Daerah. DPRP merupakan %adan 8egislati?. Pemerintah Daerah merupakan %adan ksekuti? Daerah. Pemerintah Daerah terdiri atas 'epala daerah dan perangkat daerah lainnya. − − − −

'epala Daerah Pro(insi adalah ,ubernur  'epala Daerah 'abupaten adalah %upati 'epala Daerah 'ota adalah alikota 'epala Daerah Pro(insi karena $abatannya adalah $uga 'epala Daerah

dministrasi sebagai akil Pemerintah. DPRD memiliki ?ungsi pengaasan! anggaran! dan legislasi daerah. 'epala Daerah dipilih dan bertanggung $aab kepada DPRD. ilayah Indonesia terbagi dalam Daerah Pro(insi! Daerah 'abupaten! dan Daerah 'ota yang bersi?at otonom. Daerah Pro(insi merupakan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Daerah Pro(insi $uga sebagai ilayah administrati?. Daerah 'abupaten dan Daerah 'ota adalah daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Daerah Propinsi! Daerah 'abupaten! dan Daerah 'ota memiliki eenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. I. Undang-Undang No. & a!un &((# #tonomi daerah adalah hak! eenang! dan kea$iban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyrakat sesuai dengan peraturan perundang"undangan. )ama halnya dengan UU No.

 ;ahun 1999! UU ini $uga menganut system otonomi daerah yang luas! nyata! dan bertanggung $aab. Dalam menyelenggarakan pemerintahan! Pemerintah Daerah men$alankan otonomi seluas"luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas  pembantuan. )eluas"luasnya berarti daerah diberi eenang untuk mengatur semua urusan pemerintahan kecuali yang men$adi urusan Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang"Undang. Nyata artinya urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas dan eenang yang senyatanya telah ada dan  berpotensi untuk berkembang sesuai dengan potensi daerah tersebut. %ertanggung $aab berarti penyelenggaraan otonomi harus benar"benar se$alan dengan tu$uannya. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Pemerintah Daearah adalah 'epala Daerah dan dibantu oleh akil 'epala Daerah. Pemerintah Daerah dengan DPRD mempunyai hubungan ker$a yang sama dan bersi?at kemitraan. %erarti! harus saling mendukung dalam men$alankan pemerintahan daerah. Dalam men$alankan pemerintahan! 'epala Daerah $uga dibantu oleh  Unsur sta? yang membantu menyusun kebi$akan dan koordinasi! yaitu − −

−

)ekretariat Unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan  pelaksanaan kebi$akan daerah! yaitu 8embaga ;eknis Daerah Unsur pelaksana urusan daerah! yaitu Dinas Daerah

%erbeda dengan UU No.  ;ahun 1999! dalam UU ini pemilihan 'epala Daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pada UU No.  ;ahun 1999!  pemilihan 'epala Daerah dilakukan melalui perakilan! yaitu DPRD.  Negara Indonesia terbagi atas daerah"daerah Pro(insi! lalu 'abupaten! dan 'ota! yang masing"masing memiliki pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. J. Undang-Undang No. & a!un &(1# Dalam UU ini! urusan pemerintahan terbagi men$adi +! yaitu urusan  pemerintahan absolut! urusan pemerintahan konkuren! dan urusan  pemerintahan umum. ;erdapat tiga alasan utama mengenai perubahan 2 re(isi secara mendasar terhadap Undang"undang No.  tahun 1999 yaitu  1. lasan hukum berupa amandemen kedua! khusus terhadap Pasal 1& UU RI tahun 1945. . lasan administrati? berupa keadaan Bterlampau luasnya rentang kendali antara pemerintah pusat terhadap kabupaten 2 kota. +. lasan empiris berupa keadaan 2 ke$adian timblnya masalah aktual yang dapat mengganggu kegiatan berbangsa serta berpemerintahan dengan berbagai  problematika #tonomi Daerah. Urusan Pemerintahan bsolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya men$adi keenangan Pemerintah Pusat.

Urusan Pemerintahan 'onkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pro(insi dan Daerah 'abupaten2'ota. Urusan Pemerintahan 'onkuren kemudian dibagi men$adi Urusan Pemerintahan 'onkuren a$ib dan Pilihan. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang men$adi keenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 0engenai pembagian ilayah! Negara Indonesia terbagi atas Daerah Pro(insi. Daerah Pro(insi dibagi atas Daerah 'abupaten dan 'ota. Daerah 'abupaten dan 'ota terbagi men$adi 'ecamatan. 'ecamatan terbagi atas 'elurahan dan2atau Desa. Pemerintah Daerah terdiri atas 'epala Daerah dan DPRD. Dalam men$alankan tugasnya dibantu oleh Perangkat Daerah. 'epala Daerah masing"masing daerah adalah  Daerah Pro(insi adalah ,ubernur  − Daerah 'abupaten adalah %upati − Daerah 'ota adalah ali 'ota − akil 'epala Daerah bertugas membantu 'epala Daerah dalam melaksanakan  pemerintahan daerah. Dalam UU ini $uga mengatur mengenai daerah yang bercirikan kepulauan. Daerah pro(insi di laut dan daerah pro(insi yang berciri kepulauan diberi keenangan"keenangan untuk mengelola sumber daya alam.

Da/ar Pus/aka

'ansil C.).; dan Christine ).;. 'ansil. **1. Pemerintah Daerah  Di Indonesia. -akarta)inar ,ra?ika. 'aho -ose? Riu. **+. Prospek Otonomi Daerah di Negara  Republik Indonesia. -akartaRa$a,ra?indo Persada. )oehino. 19&*. Perkembangan Pemerintah di Daerah.
http://www.negarahukum.com/hukum/otonomi-daerah.html diakses 17 Oktober 2016 http://www.unisosdem.org/otonomi/uu22-prinsip.htm  diakses 17 Oktober 2016 http://www.tutorialut.web.id/2015/0/kewenanganpemerintah-dan-pemerintah.html diakses 1! Oktober 2016

SEJA0A, PEE0INA,AN DAE0A, DI IND2NESIA

#leh  I(ena ;andiyono 1 " *+14111+1*4+