BAB I PENDAHULUAN A. Latar Latar Bela Belakan kang g Bumi, Bumi, air dan kekaya kekayaan an alam alam yang terkandun terkandung g di dalamny dalamnyaa begitu begitu pula ruang ruang angkasa merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu sudah semestinya pemanfaatan fungsi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta ruang angkasa haruslah ditujukan untukmencapai sebesar besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. !ebagaimana tercantum dalam pasal "" ayat #"$ %ndang %ndang &asar '()* yang memberikan landasan konstitusional, bah+a Bumi dan air air sert sertaa kekay kekayaan aan alam alam yang yang terk terkand andun ung g dida didala lamn mnya ya diku dikuas asai ai oleh oleh ega egara ra dan dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Menurut ketentuan pasal - ayat #)$ %%/, 0ak menguasai dari egara, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah daerah !+atantra dan masyarakatmasyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuanketentuan eraturan emerintah. T. 1ereta /pi Indonesia #E2!E2O$ adalah salah satu perusahaan Milik egara yang yang memili memiliki ki 0ak engel engelola olaan. an. &alam &alam pelaks pelaksanaa anaanny nnyaa atas atas hak pengelo pengelolaa laan n yang yang dikuasainya, T. 1ereta /pi Indonesia #E2!E2O$ untuk memanfaatkan tanah dengan baik dan pada akhirnya membuat T. 1ereta /pi Indonesia #E2!E2O$ menye+akan tana tanah hta tana nah h ters terseb ebut ut pada pada piha pihak k keti ketiga ga,, baik baik itu itu kepa kepada da bada badan n huku hukum m maup maupun un perseorangan. T. 1ereta /pi Indonesia #E2!E2O$ adalah salah satu perusahaan Milik egara
1
yang memiliki 0ak engelolaan. &alam pelaksanaannya atas hak pengelolaan yang dikuasainya, T. 1ereta /pi Indonesia #E2!E2O$ untuk memanfaatkan tanah dengan baik dan pada akhirnya membuat T. 1ereta /pi Indonesia #E2!E2O$ menye+akan tanahtanah tersebut pada pihak ketiga, baik itu kepada badan hukum maupun perseorangan.0ak atas tanah yang diberikan terhadap tanah yang diperuntukkan untuk lalu lintas kereta api tersebut, berdasarkan eraturan emerintah 2epublik Indonesia omor 3( Tahun '((4 tentang rasarana &an !arana 1ereta /pi #5embaran egara 2epublik Indonesia Tahun '((4 omor '"".
B. Rumusan Masalah '. 0ak penguasaan apa yang di pakai 1/I untuk lahan stasiun dan perkantoran6 -. 0ak penguasaan apa yang di pakai 1/I untuk lahan 2el di setiap daerah
BAB II 2
PEMBAHASAN
A. Tanah Aset PT KAI (Persero /set perusahaan kereta api negara #!taats !poor+egen disingkat !!$ sejak tanggal '4 /gustus '()* otomatis menjadi aset &1/. !emua tanah yang diuraikan dalam grondkaart !! sudah menjadi aset &1/ sekarang T. 1ereta /pi Indonesia #ersero$. /set perusahaan kereta api s+asta #7erenigde !poor+egbedrijf disingkat 7!$ berdasarkan %ndang%ndang omor 43 Tahun '(*4 sdah dinasionalisasi dan berdasarkan eraturan emerintah 2epublik Indonesia omor )8 dan )' Tahun '(*( sudah menjadi aset &1/ sekarang T. 1ereta /pi Indonesia #ersero$. Tanah
aset T. 1ereta /pi Indonesia #ersero$ baik
yang berasal dari
pengambilalihan aset !!, nasionalisasi aset 7! maupun yang diperoleh sendiri karena pengadaan tanah, dalam penerbitan administrasinya ada yang sudah mempunyai sertipikat, namun juga masih ada yang belum bersertipikat. !emua tanah aset T. 1ereta /pi Indonesia #ersero$ berkapasitas sebagai kekayaan negara yang dipisahkan dan tunduk kepada %ndang%ndang erbendaharaan egara #I9:$, Instruksi residen 2I omor ( Tahun '(;8, 1eputusan residen 2I omor '3 Tahun '(() dan peraturan perundangan lainnya mengenai kekayaan negara. Menurut ketentuan hukum perbendaharaan negara, tanah aset T. 1ereta /pi Indonesia #ersero$ baik yang sudah bersertipikat maupun yang belum, tidak boleh dilepaskan kepada pihak ketiga jika tidak ada i
3
:alaupun tanah aset T. 1ereta /pi Indonesia #ersero$ belum bersertipikat atau masih berstatus tanah negara, namun tidak boleh diberikan dengan suatu hak atas tanah tersebut kepada pihak ketiga, jika tidak ada i
B. Pengaturan Lahan !ang "#gunakan PT KAI Menurut %ndang%ndang omor * Tahun '(38 tentang eraturan &asar okok okok /graria yang selanjutnya disebut %ndang%ndang okok /graria # %%/ $ tanah merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi merupakan elemen yang sangat =ital bagi bangsa Indonesia dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional untuk me+ujudkan kemakmuran rakyat. &alam %ndang%ndang okokokok /graria banyak mengatur tentang pertanahan Indonesia bahkan %ndang%ndang okookok /graria dijadikan patokan pengaturan tanah secara nasional dengan berbagai macam peraturannya termasuk mengenai hak atas tanah itu sendiri. asal '3 %ndang%ndang okok /graria menyatakan bah+a hakhak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal ) ayat #'$ adalah> '. hak milik? -. hak gunausaha? ". hak gunabangunan? ). hak pakai? *. hak se+a? 3. hak membuka tanah? ;. hak memunguthasil hutan? hakhak lain yang tidak termasuk dalam hakhak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan %ndangundang serta hahak lain yang tidak termasuk dalam hakhak
4
tersebut akan ditetapkan dengan %ndangundang. &engan adanya %%/ #%ndang%ndang okok /graria$ dan peraturan perundangan lainnya yang mengatur tentang pertanahan di Indonesia dibuat untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya konflikkonflik yang berhubungan dengan pengelolaan tanah. 1onflikkonflik tersebut dapat terjadi antar perseorangan ataupun antara peresorangan dengan kelompok termasuk didalamnya pihak s+asta atau pemerintah. !alah satu faktor yang mempengaruhi konflik tersebut antara lain terkait dengan persebaran penduduk yang tidak merata. !ehingga terjadi ketidak seimbangan persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah. Oleh karena itu, timbul beberapa persoalan tentang penguasaan tanah. !ebagaimana disebutkan dalam asal ' butir ' %ndang%ndang omor -" Tahun -88; tentang erkeretaapian bah+a erkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. asal ' butir '' @asilitas penunjang kereta api adalah segala sesuatu yang melengkapi penyelenggaraan angkutan kereta api yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi pengguna jasa kereta api. enyelenggaraan erkeretaapian diatur dalam pasal asal ' /yat #'8$ %ndang %ndang omor -" Tahun -88;, bah+a erkeretaapian diselenggarakan oleh suatu Badan, meliputi Badan %saha Milik egara, Badan %saha Milik &aerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian. Menurut 0artono, penyelenggaran perkeretaapian pada saat ini dikelola oleh T.1ereta /pi Indonesia #ersero$ berdasarkan eraturan emerintah o. '( tahun '((4, sehingga pengelolaan aset perkeretaapian berada dalam penguasaan T.1ereta /pi Indonesia #ersero$ yang berada di ba+ah kementerian
5
B%M #Badan %saha Milik egara$. #0artono, -8'-> '$ ada dasarnya lahan tanah aset T.1ereta /pi Indonesia #ersero$ harus dipelihara baik fisik maupun segi yuridisnya. &alam artian dipelihara fisiknya yaitu tentang pengelolaan atas tanah aset T.1ereta /pi Indonesia #persero$ berkaitan dengan pemeliharaanya sebagai +ujud bah+a tanah tersebut berada dalam penguasaan T.1ereta /pi Indonesia #ersero$. emeliharaan dari segi yuridis yaitu terjamin kepastian hukum baik subjek maupun objeknya #0artono, -8'-> *$. amun, tanah aset T.1ereta /pi Indonesia #ersero$ pada saat ini banyak yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan sei 0ak Auna Bangunan, 0ak pakai dengan jangka +aktu tertentu atau 0ak engelolaan. Tata cara dalam pemberiannya mengacu pada eraturan Menteri /graria 1epala Badan ertanahan asional omor ( Tahun '((( tentang Tata 9ara emberian dan embatalan 0ak /tas Tanah egara dan 0ak engelolaan. !ebagai Badan %saha Milik egara #B%M$ yang bergerak dalam bidang transportasi maka T. 1ereta /pi Indonesia #E2!E2O$ mendapatkan hak pengelolaan sebagai hak atas tanah yang dikuasainya. 0al ini berdasarkan ketentuan pasal ' dan pasal eraturan Menteri /graria omor ( Tahun '(3* tentang elaksanaan 1on=ersi 0ak enguasaan /tas Tanah egara dan 1etentuan C ketentuan Tentang 1ebijaksanaan, egara
6
memberikan suatu hak pengelolaan kepada T. 1ereta /pi Indonesia #E2!E2O$ untuk mengelola tanah tersebut. ejabat yang ber+enang memberikan hak pengelolaan diatur sesuai dengan eraturan Menteri &alam egeri omor 3 tahun '(;-, tertanggal "8 Duni '(;- #khususnya pasal '-$ dan 1eputusan residen 2epublik Indonesia omor -3 Tahun '(44, tertanggal '( Duli '(44 tentang Badan ertanahaan asional, maka 1epala Badan ertanahan asional ber+enang memberikan keputusan mengenai permohonan pemberian, perpanjanganpembaharuan, menerima pelepasan, i
7
badan penguasa. !elanjutnya 0ak engelolaan ditegaskan dalam eraturan Menteri /graria omor ( tahun '(3* yang mengatur tentang kon=ersi hak penguasaan atas tanah negara yang dikuasai oleh intansi, dalam peraturan tersebut mengatur mengenai tentang tanah yang dipergunakan untuk kepentingan intansi itu sendiri maka dikon=ersi menjadi hak pakai yang berlangsung selama dipergunakan, sedangkan tanah yang selain dipergunakan untuk kepentingan intansi tersebut juga dimaksudkan untuk dapat diberikan suatu hak kepada pihak ketiga, maka hak tersebut dikon=ersi menjadi hak pengelolaan. Berdasarkan peraturan tersebut maka tanahtanah yang dikuasai T. 1ereta /pi Indonesia #ersero$ telah di kon=ersi menjadi 0ak akai selama dipergunakan atau 0ak engelolaan ketika dipergunakan kepada pihak ketiga.
$. Hak Penguasaan Tanah "#gunakan %leh PT KAI T. 1ereta /pi Indonesia #E2!E2O$ sebagai Badan %saha Milik egara, berdasar ketentuan asal ) %ndang undang omor * Tahun '(38 tentang peraturan &asar okok /graria memperoleh pelimpahan +e+enang yang terkandung dalam 0ak Menguasai dari egara #mengenai 0ak Menguasai dari egara lihat asal - %%/$. Macammacam 0ak /tas Tanah yang dapat diberikan kepada instansi emerintah dn yang boleh mempunyainya adalah sebagai berikut > a. 0ak Milik > hak Milik dapat diberikan kepada bank milik pemerintah. Dadi, 0ak Milik dapat dipunyai oleh Badan %saha Milik egara di bidang erbankan? b. 0ak Auna %saha > 0ak Auna %saha dapat diberikan kepada Badan %saha Milik egara dan badan %saha Milik &aerah untuk perusahaan perkebunan, perikanan, dan
8
peternakan? c. 0ak Auna Bangunan > 0ak guna Bangunan dapat diberikan kepada Badan %saha Milik egara dan Badan %saha Milik &aerah untuk mendirikan bangunan gedung? d. 0ak akai, 0ak untuk instansi emerintah ada - macam yaitu 0ak akai yang berlaku terus menerus selama dipergunakan, dapat diberikan kepada &epartemen5embaga egara dan emerintahan &aerah Otonom jika tanahnya dipakai sendiri, dan 0ak akai selama jangka +aktu -* tahun, dapat diberikan kepada Badan %saha Milik egara dan Badan %saha Milik &aerah, jika tanahnya dipakai sendiri untuk penggunaan non pertanian dan tidak digunakan untuk mendirikan gedung? e. 0ak engelolaan dapat diberikan kepada &epartemen5embaga egara Badan %saha Milik egara, emerintah &aerah Otonom dan Badan %saha Milik &aerah, jika tanah assetnya itu dimasukkan selain untuk dipergunakan sendiri, juga akan diberikan kepada pihak ketiga melalui pemanfaatan asset dengan i
9
Tanah daerah lingkungan kerja stasiun kereta api dan tanah lain yang terletak diluar batas daerah milik jalan kereta api, sesuai dengan peraturan perundangundangan agrariapertanahan yang berlaku diberikan dengan 0ak Auna Bangunan atau 0ak engelolaan atas nama T. 1ereta /pi Indonesia #E2!E2O$, dinyatakan sebagai aset pemerintah, sesuai dengan peraturan perundangundangan agrarianpertanahan yang berlaku diberikan dengan 0ak akai atas nama &epartemen erhubungan. &irektorat Dendral erhubungan &arat berlaku selama tanah tersebut dipergunakan untuk jalan kereta api.
BAB III KESIMPULAN
0ak atas tanah yang diberikan terhadap tanah yang diperuntukkan untuk lalu lintas kereta api tersebut, berdasarkan eraturan emerintah 2epublik Indonesia omor 3( Tahun
10
'((4 tentang rasarana &an !arana 1ereta /pi #5embaran egara 2epublik Indonesia Tahun '((4 omor '"", Tambahan 5embaran egara 2epublik Indonesia omor ";;;, ada dua kriteria yaitu > Tanah daerah manfaat jalan kereta api dan daerah milik jalan kereta api dinyatakan sebagai asset pemerintah, sesuai dengan peraturan perundangundangan agrariapertanahan yang berlaku diberikan dengan 0ak akai atas nama &epartemen erhubungan. &irektorat Dendral erhubungan &arat berlaku selama tanah tersebut dipergunakan untuk jalan kereta api, Tanah daerah lingkungan kerja stasiun kereta api dan tanah lain yang terletak diluar batas daerah milik jalan kereta api, sesuai dengan peraturan perundangundangan agrariapertanahan yang berlaku diberikan dengan 0ak Auna Bangunan atau 0ak engelolaan atas nama T. 1ereta /pi Indonesia #E2!E2O$.
Tanah yang menjadi asset T. 1ereta /pi Indonesia #E2!E2O$ saat ini merupakan tanah negara yang pengelolaannya diserahkan kepada T. 1ereta /pi Indonesia #E2!E2O$ sesuai dengan ketentuan asal ' butir ' %ndangundang omor '" Tahun '((- tentang perkeretaapian. !elanjutnya dalam pengeloaanya dapat didasarkan pada 1eputusan Menteri 1euangan omor ;)81M1.88'(4(, yaitu T. 1ereta /pi Indonesia #E2!E2O$ boleh melakukan di=eri=ikasi usaha dengan jalan memanfaatkan tanahnya secara bekerjasama dengan pihak ketiga guna menunjang usaha pokoknya. Tanah tersebut oleh T. 1ereta /pi Indonesia #E2!E2O$ dapat dise+akan kepada pihak ketiga atau melalui 1erjasama Operasi #1!O$. Bentuk hubungan hukum antara T. 1ereta /pi Indonesia #E2!E2O$ &/O IG Dember dengan ihak 1etiga pengelola tanah emplasemen stasiun Dember berdasarkan asal )) %ndangundang omor * tahun '(38 tentang eraturan &asar okokpokok /graria yaitu dengan erjanjian se+a menye+a
11
untuk bangunan.
12
