kesehatan adalah merupakan hak asasi manusia. Pada pasal 28 H dijelas dijelaska kan n bahwa bahwa setiap setiap rang rang berhak berhak hidup hidup sejaht sejahtera era lahir lahir dan batin! bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan jidup "ang baik dan sehat serta berhak memperleh pela"anan kesehatan. Pelaksanaan
pela"anan
kesehatan
dalam
rangka
mempertahankan mempertahankan kesehatan "ang ptimal harus dilakukan dilakukan bersamasama! sama! leh leh semua semua tenaga tenaga ke keseh sehata atan n sebaga sebagaii knsek nsekuen uensi si dari dari kebijakan. Pela"anan kesehatan di rumah sakit sebagai salah satu sara sarana na keseh esehat atan an "ang "ang dise disele leng ngga gara rak kan baik baik leh leh peme pemeri rint ntah ah maupun maupun mas"arak mas"arakat at menempatk menempatkan an tenaga tenaga ke keperaw perawatan atan sebagai sebagai tenag tenaga a kesehat esehatan an ma"r ma"rita itas s "ang "ang sering sering berhub berhubung ungan an dengan dengan pasien sebagai pengguna jasa pela"anan rumah sakit. Perawat hadir 24 jam bersama pasien dan memiliki hubungan "ang lebih dekat dengan dengan pasien pasien diband dibanding ingka kan n tenaga tenaga kesehat esehatan an lain. lain. Pela"an ela"anan an keper eperaw awat atan an beru berupa pa bant bantua uan n
"ang "ang dibe diberi rik kan karen arena a
adan adan"a "a
kelemahan #sik dan$atau mental! keterbatasan pengetahuan serta kuran kurangn" gn"a a kemauan emauan melaks melaksana anaka kan n kegiata egiatan n sehari sehari-ha -hari ri se%ara se%ara mandiri. &eperawatan merupakan salah satu pr'esi tenaga kesehatan menu menuru rutt Perat eratur uran an Pemer emerin inta tah h (. (. )2 *ahun ahun 199+ 199+.. Peraw erawat at dipsisikan sebagai salah satu dari pr'esi tenaga kesehatan "ang mene menemp mpat atii pera peran n "ang "ang seta setara ra deng dengan an tena tenaga ga keseh esehat atan an lain lain.. Perjalana Perjalanan n awaln"a awaln"a perawat perawat han"a dianggap dianggap ku,asi ku,asi pekerjaa pekerjaan n saja saja "ang "ang tidak tidak membut membutuhk uhkan an pr'e pr'esi sinali nalism sme. e. /ejala /ejalan n dengan dengan perkembangan perkembangan ilmu dan praktek keperawatan! perawat sudah diakui sebagai
suatu
pr'esi!
sehingga
pela"anan
atau
asuhan
1
keperawatan "ang diberikan harus didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Dalam memberikan pela"anan kesehatan! perawat harus terlebih
dahulu
Persetujuan
memberikan informed
tindakan
medik
consent kepada
atau informed
pasien.
consent adalah
persetujuan "ang diberikan leh pasien atau keluargan"a atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik "ang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Persetujuan dapat diberikan se%ara tertulis maupun lisan! tetapi setiap tindakan medik "ang mengandung resik tinggi harus dengan persetujuan tertulis "ang ditandatangani leh "ang hendak memberikan persetujuan. Informed consent berasal dari hak legal dan etis indi,idu
untuk memutuskan apa "ang akan dilakukan terhadap tubuhn"a! dan kewajiban etik dkter dan tenaga kesehatan lainn"a untuk me"akinkan indi,idu "ang bersangkutan untuk membuat keputusan tentang pela"anan kesehatan terhadap diri mereka sendiri. Dalam
permenkes
585$0en.&es$Per$
$1989
tentang
persetujuan medik pasal + a"at 1 sampai ) disebutkan bahwa "ang memberikan in'rmasi dalam hal tindakan bedah adalah dkter "ang akan melakukan perasi! atau bila tidak ada! dkter lain dengan pengetahuan atau petunjuk dkter "ang bertanggung jawab. Dalam hal tindakan "ang bukan bedah perasi dan tindakan in,asi' lainn"a! in'rmasi dapat diberikan leh dkter lain atau perawat! dengan pengetahuan atau petunjuk dkter "ang bertanggung jawab. Dalam peraturan pemerintah 3epublik ndnesia nmr )2 tahun 199+ tentang *enaga &esehatan pasal 22 a"at 1 disebutkan bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas pr'esin"a berkewajiban untuk diantaran"a adalah kewajiban untuk menghrmati hak pasien! memberikan in'rmasi "ang berkaitan
2
dengan kndisi dan tindakan "ang akan dilakukan! dan kewajiban untuk meminta persetujuan terhadap tindakan "ang akan dilakukan. *enaga kesehatan "ang tidak menunaikan hak pasien untuk memberikan informed
consent "ang
jelas!
bisa
dikategrikan
melanggar case law merupakan si'at hukum medik dan dapat menimbulkan gugatan dugaan mal praktek. elakangan ini masalah malpraktek medik medical malpractice "ang %enderung merugikan pasien semakin mendapatkan perhatian dari mas"arakat dan srtan media massa. embaga antuan Hukum H &esehatan Pusat di 6akarta men%atat sekitar 157 kasus malpraktik telah terjadi di ndnesia. 0eskipun data tentang malpraktek "ang diakibatkan leh informed consent "ang kurang jelas belum bisa dikalkulasikan! tetapi
kasus-kasus
malpraktek
baru
mulai
bermun%ulan.
1.2. Rumusan Masalah
1. pa itu n'rmed nsent 2. /ejarah n'rmed nsent ). :ungsi n'rmed nsent 4. *ujuan n'rmed nsent 5. Dasar Hukum n'rmed nsent +. entuk n'rmed nsent ;. Peran Perawat dalam Pemberian Informed Consent 8. Hal < hal "ang dapat di in'rmasikan 9. spek Hukum Informed Consent
)
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Infrme! "nsent
n'rmed pelaksanaan
%nsent suatu
adalah
tindakan!
persetujuan seperti
indi,idu
perasi
atau
terhadap prsedur
diagnstik in,asi'! berdasarkan pemberitahuan lengkap tentang risik! man'aat! alternati'! dan akibat penlakan. n'rmed %nsent merupakan kesehatan
kewajiban untuk
hukum
memberikan
bagi
pen"elengara
in'rmasi
dalam
pela"anan
istilah
"ang
dimengerti leh klien sehingga klien dapat membuat pilihan.
4
Persetujuan ini harus diperleh pada saat klien tidak berada dalam pengaruh bat seperti narktika. /e%ara har#ah in'rmed %nsent adalah persetujuan bebas "ang didasarkan atas in'rmasi "ang diperlukan untuk membuat persetujuan tersebut. Dilihat dari pihak-pihak "ang terlibat ! dalam praktek dan penelitian medis! pengertian =in'rmed %nsent> memuat dua unsur pkk! "akni? 1.
Hak pasien atau subjek manusiawi "ang akan dijadikan
kelin%i per%baanmedis untuk dimintai persetujuann"a bebasn"a leh dkter tenaga medis dalam melakukan kegiatan medis pada pasien
tersebut!
khususn"a
apabila
kegiiatan
ini
memuat
kemungkinan resik "ang akan ditanggung leh pasien. 2.
&ewajiban dkter tenaga riset medis untuk menghrmati
hak tersebut dan untuk memberikan in'rmasi seperlun"a! sehingga persetujuan bebas dan rasinal dapat diberikan kapada pasien. Dalam pengertian persetujuan bebas terkandung kemungkinan bagi pasien untuk menerima atau menlak apa "ang ditawarkan dengan disertai penjelasan atau pemberian in'rmasi seperlun"a leh tenaga medis. Dilihat dari hal-hal "ang perlu ada agar in'rmed %nsent dapat diberikan leh pasien maka! seperti "ang dikemukakan leh *m . eau%hamp dan 6ames :. hildress! dalam pengertian in'rmed %nsent terkandung empat unsur! dua men"angkut pengertian in'rmasi "ang perlu diberikan dan dua lainn"a men"angkut perngertian persetujuan "ang perlu diminta. @mpat unsur itu adalah? pembeberan in'rmasi! pemahaman in'rmasi! persetujuan bebas! dan kmpetensi untuk membuat perjanjian. 0engenai unsur pertama! pertan"aan pkk "ang biasan"a mun%ul adalah seberapa jauh pembeberan in'rmasi itu perlu dilakukan. Dengan kata lain! seberapa jauh serang dkter atau tenaga kesehata lainn"a memberikan in'rmasi "ang diperlukan agar persetujuan "ang diberikan leh pasien atau sub"ek riset medis dapat disebut suatu
5
persetujuan informed. Dalam
menjawab
pertan"aan
ini
dikemukakan beberapa standar pembeberan! "akni? a.
/tandar praktek pr'esinal (the professional practice
standard)
/tandar pertimbangan akal sehat (the reasonable person
b. standard) c.
/tandar sub"ekti' atau rang perrang (the subjective
standard)
0unurut Permenkes (.585$0enkes$Per$$1989! P*0 berarti >persetujuan "ang diberikan pasien atau keluargan"a atas d as ar
p en je la sa n
m en ge na i
t in da ka nm ed ik
" an g
a ka n
dilakukan terhadap pasien tersebut>. Dari pengertian diatas P*0 adalah persetujuan "ang diperleh sebelum melakukan pe me riks aa n! pengbatan atau tindakan medik apapun "ang akan dilakukan. Persetujuan
tersebut
disebut
dengan
n'rmed
nsent
n'rmed. nsent hakikatn"a adalah hukum perikatan! ketentuan perdata akan berlaku dan ini sangat berhubungan dengan tanggung jawab pr'esinal men"angkut perjanjian perawatan dan perjanjian terapeutik. spek perdata n'rmed nsent bila dikaitkan dengan Hukum Perikatan "ang di dalam &UH Perdata A Pasal 1)27 memuat 4 s"arat sahn"a suatu perjanjjian "aitu? a.
dan"a
kesepakatan
antar
pihak!
bebas
dari
paksaan!
kekeliruan dan penipuan. b.
Para pihak %akap untuk membuat perikatan
%.
dan"a suatu sebab "ang halal! "ang dibenarkan! dan tidak dilarang
leh
peraturan
perundang
undangan
serta
merupakan sebab "ang masuk akal untuk dipenuhi. 2.2. Se#arah Infrme! "nsent.
&nsep in'rmed %nsent dapat dikatakan merupakan suatu knsep "ang relati' masih baru dalam sejarah etika medis. /e%ara histri knsep ini mun%ul sebagai suati prinsip "ang se%ara 'rmal +
ditegaskan han"a setelah Perang dunia ke ! "akni sebagai reaksi dan tindakan lanjut dari apa "ang disebut pengadilan (uremberg! "akni pengadilan terhadap para penjahat perang Baman (aBi. Prinsip in'rmed %nsent merupakan reaksi terhadap kisah-kisah "ang mengerikann tentang pemakaian manusia se%ara paksa sebagai kelin%i per%baan medis di kamp-kamp knsentrasi. /ejak pengadilan (uremberg! prinsip in'rned %nsent %ukup mendapat perhatian besar dalma etika bimedis. Dalam
hukum nggris-merika!
akjaran
tentang
in'rmed
%nsent juga berkaitan dengan kasus-kasus malpraktek "ang melibatkan perbuatan tertentu pada tubuh pasien "ang kmpeten tanpa persetujuann"a dalam kasus tersebut dipandang tidak dapat diterima lepas dari pertimbangan kualitas pela"anan. 0engingat pentingn"a in'rmed %nsent dalam pela"anan medis! maka dalam salah satu butir panduan "akni butir (. 11 dan butir-butir panduan etis untuk embaga-lembaga Pela"anan 0edis &atlik di merika terdapat pern"ataan sebagai berikut. Pasien adalah pembuat keputusan utama dalam semua pilihan yang berhubungan dengan kesehatan dan perawatannya, ini berarti ia adalah pembuat keputusan pertama, orang yang diandaikan memprakarsai keputusan berdasarkan keyakinan hidup dan nilai nilainya. !edangkan pembuat keputusan sekunder lainnya juga mempunyai tanggung jawab. "ika secara hukum pasien tidak mampu membuat keputusan atau mengambil inisiatif, seorang pelaku yang lain yang menggantikan pasien. #iasanya keluarga pasien, kecuali kalau sebelumnya pasien telah menunjuk orang lain yang bertanggung jawab untuk berusaha menentukan apa yang kiranya akan dipilih oleh pasien, atau jika itu tidak mungkin, berusaha dipilih apa yang paling menguntungkan bagi pasien.
Para pemegang pr'esi pela"anan kesehatan juga merupakan pembuat keputusan kedua! dengan tanggung jawab men"ediakan pertngan dan perawatan untuk pasien sejauh itu sesuai dengan ke"akinan hidup dan nilai-nilai mereka. &ebijakan dan praktek ;
rumah sakit harus mengakui serangkai tanggung jawab ini. Para pemegang pr'esi pela"anan kesehatan bertanggung jawab untuk memberikan in'rmasi "ang men%ukupi dan untuk memberikan dukungan "ang memadai kepada si pasien! sehingga ia mampu memberikan keputusan "ang dilandasi pengetahuan mengenai perawatan "ang mestin"a dijalani. Perlu disadari bahwa bantuan dalam pr'esi pengambilan keputusan merupakan bagian penting dalam perawatan kesehatan. &ebijakan dan dkumen mengenai in'rmed %nsent haruslah diupa"akan untuk meningkatkan dan melindungi tanmi pasien! bukan pertama-tama melindungi rumah sakit dan petugas pela"anan medis dari perkara pengaduan hukum. 2.$. %ungsi Infrme! "nsent •
Penghrmatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku
•
manusia Penghrmatan terhadap hak tnmi perrangan "aitu hak
•
untuk menentukan nasibn"a sendiri Prteksi terhadap pasien sebagai subjek penerima pela"anan
•
kesehatan health care receiver C H3 Untuk mendrng dkter melakukan kehati-hatian dalam
•
mengbati pasien 0enghindari penipuan dan misleading leh dkter 0endrng diambil keputusan "ang lebih rasinal 0endrng keterlibatan publik dalam masalah kedkteran dan
•
kesehatan /ebagai suatu prses edukasi mas"arakat dalam bidang
•
kedkteran dan kesehatan 0enimbulkan rangsangan
• •
kepada
pr'esi
medis
untuk
melakukan intrspeksi terhadap diri sendiri. 0enurut &atB apran! 'ungsi in'rmed nsent ? • • • • •
prmsi tnmi indi,idu. Prteksi terhadap pasien dan subjek. 0enghindari ke%urangan! penipuan dan paksaan. 0endrng adan"a penelitian "ang %ermat. Prmsi keputusan "ang rasinal 8
•
0en"ertakan
publik
"ang akan dilakukan
/emua
tindakan
terhadap
pasien
medik$keperawatan harus
mendapat
persetujuan baik lisan maupun tulisan. 2.&. 'u#uan Infrme! "nsent( •
0emberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dkter "ang sebenarn"a tidak diperlukan dan se%ara medik tidak
•
ada dasar pembenarann"a
"ang dilakukan tanpa
sepengetahuan pasienn"a. 0emberi perlindungan hukum kepada dkter terhadap suatu kegagalan dan bersi'at negati'! karena prsedur medik mdern bukan tanpa resik! dan pada setiap tindakan medik ada
melekat
suatu
resik
Permenkes
(.
297$0enkes$Per$$2778 Pasal ) . 2.). Dasar Hukum Infrme! "nsent.
.
Dasar hukum in'rmed %nsent •
UU (. )+ *ahun 2779 Pasal 5+ tentang &esehatan Peraturan Pemerintah (. )2 *ahun 1998 *entang tenaga
juni 1981*entang edah 0a"at &linik dan edah 0a"at natmis serta *ransplantasi lat dan$atau 6aringan *ubuh 0anusia
9
2.*. Bentuk Infrme! "nsent
da dua bentuk in'rmed %nsent •
mplied %nstru%ti,e nsent &eadaan iasa *indakan "ang biasa dilakukan ! telah diketahui! telah
dimengerti leh mas"arakat umum! sehingga tidak perlu lagi di buat tertulis misaln"a pengambilan darah untuk labratrium! suntikan! atau he%ting luka terbuka. •
mplied @mergen%" nsent keadaan Eawat Darurat /e%ara umum bentuk persetujuan "ang diberikan pengguna
jasa tindakan medis pasien kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis dkter untuk melakukan tindakan medis dapat dibedakan menjadi tiga bentuk! "aitu ? 1. Persetujuan *ertulis! biasan"a diperlukan untuk tindakan medis "ang mengandung resik besar! sebagaimana ditegaskan dalam Per0en&es (. 585$0en.&es$Per$$1989 Pasal ) a"at 1 dan /& P-D (. )19$P$.4$88 butir )! "aitu intin"a setiap tindakan
medis
"ang
mengandung
resik
%ukup
besar!
mengharuskan adan"a persetujuan tertulis! setelah sebelumn"a pihak pasien memperleh in'rmasi "ang adekuat tentang perlun"a tindakan medis serta resik "ang berkaitan dengann"a telah terjadi in'rmed %nsent 2. Persetujuan isan! biasan"a diperlukan untuk tindakan medis "ang bersi'at nn-in,asi' dan tidak mengandung resik tinggi! "ang diberikan leh pihak pasien ). Persetujuan dengan is"arat! dilakukan pasien melalui is"arat! misaln"a pasien "ang akan disuntik atau diperiksa tekanan darahn"a! langsung men"drkan lengann"a sebagai tanda men"etujui tindakan "ang akan dilakukan terhadap dirin"a. 2.+. Peran Pera,at !alam Pem-erian
Informed Consent
Peran merupakan sekumpulan harapan "ang dikaitkan dengan suatu psisi dalam mas"arakat. Peran adalah seperangkat tingkah
17
laku "ang diharapkan leh rang lain terhadap seserang! sesuai kedudukann"a dalam suatu sistem. erhubungan dengan pr'esi keperawatan! rang lain dalam de#nisi ini adalah rang-rang "ang berinteraksi dengan perawat baik interaksi langsung maupun tidak langsung terutama pasien sebagai
knsumen pengguna jasa
pela"anan kesehatan di rumah sakit. Peran
perawat
pemberian informed %nsent
pr'essinal adalah
dapat
dalam
sebagai
% lient
advocate dan educator. Client advocate "aitu perawat bertanggung
jawab
untuk
membantu
klien
dan
keluarga
dalam
menginterpretasikan in'rmasi dari berbagai pemberi pela"anan dan dalam memberikan in'rmasi lain "ang diperlukan untuk mengambil
persetujuan
informed
consent
atas
tindakan
keperawatan "ang diberikan kepadan"a. $ client advocate is an advocate
of
client%s
rights.
/edangkan educator "aitu
sebagai
pemberi pendidikan kesehatan bagi klien dan keluarga. 2.. Hal / hal 0ang !aat !i infrmasikan
1. Hasil Pemeriksaan Pasien memiliki hak untuk mengetahui hasil pemeriksaan "ang telah dilakukan. 0isaln"a perubahan keganasan pada hasil Pap smear.
pabila
in'masi
sudah
diberikan!
maka
keputusan
selanjutn"a berada di tangan pasien.
2. 3isik 3isik "ang mungkin terjadi dalam terapi harus diungkapkan disertai upa"a antisipasi "ang dilakukan dkter untuk terjadin"a hal tersebut. 3eaksi alergi idisinkratik dan kematian "ang tak terduga akibat pengbatan selama ini jarang diungkapkan dkter. /ebagian kalangan berpendapat bahwa kemungkinan tersebut juga harus diberitahu pada pasien. 11
6ika serang dkter mengetahui bahwa tindakan pengbatann"a berisik dan terdapat alternati' pengbatan lain "ang lebih aman! ia harus memberitahukann"a pada pasien. 6ika serang dkter tidak "akin pada kemampuann"a untuk melakukan suatu prsedur terapi dan terdapat dkter lain "ang dapat melakukann"a! ia wajib memberitahukan pada pasien. ). lternati' Dkter harus mengungkapkan beberapa alternati' dalam prses diagnsis dan terapi. a harus dapat menjelaskan prsedur! man'aat! kerugian dan baha"a "ang ditimbulkan dari beberapa pilihan tersebut. /ebagai %nth adalah terapi hipertiridisme. *erdapat tiga pilihan terapi "aitu bat! idium radiakti'! dan subttal
tiridektmi.
Dkter
harus
menjelaskan
prsedur!
keberhasilan dan kerugian serta kmplikasi "ang mungkin timbul. 4. 3ujukan atau knsultasi Dkter berkewajiban melakukan rujukan apabila ia men"adari bahwa kemampuan dan pengetahuan "ang ia miliki kurang untuk melaksanakan terapi pada pasien-pasien
tertentu.
Pengadilan
men"atakan bahwa dkter harus merujuk saat ia merasa tidak mampu melaksanakan terapi karena keterbatasan kemampuann"a dan ia mengetahui adan"a dkter lain "ang dapat menangani pasien tersebut lebih baik darin"a. 5. Prgnsis Pasien berhak mengetahui semua prgnsis! kmplikasi! sekuele! ketidakn"amanan! bia"a! kesulitan dan risik dari setiap pilihan termasuk tidak mendapat pengbatan atau tidak mendapat tindakan apapun. Pasien juga berhak mengetahui apa "ang diharapkan dari dan apa "ang terjadi dengan mereka. /emua ini berdasarkan atas kejadian-kejadian beralasan "ang dapat diduga
12
leh dkter. &ejadian "ang jarang atau tidak biasa bukan merupakan bagian dari informed consent . 2.. Asek Hukum
Informed Consent
Dalam hubungan hukum! pelaksana dan pengguna jasa tindakan medis dkter! dan pasien bertindak sebagai =sub"ek hukum > "akni rang "ang mempun"ai hak dan kewajiban! sedangkan =jasa tindakan medis> sebagai =b"ek hukum> "akni sesuatu "ang bernilai dan berman'aat bagi rang sebagai sub"ek hukum! dan akan terjadi perbuatan hukum "aitu perbuatan "ang akibatn"a diatur leh hukum! baik "ang dilakukan satu pihak saja maupun leh dua pihak. Dalam masalah =informed consent > dkter sebagai pelaksana jasa tindakan medis! disamping terikat leh &FD@& &de @tik &edkteran
ndnesia
bagi
dkter!
juga
tetap
tidak
dapat
melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan hukun perdata! hukum pidana maupun hukum administrasi! sepanjang hal itu dapat diterapkan. Pada pelaksanaan tindakan medis! masalah etik dan hukum perdata! tlk ukur "ang digunakan adalah =kesalahan ke%il> culpa levis! sehingga jika terjadi kesalahan ke%il dalam tindakan medis
"ang
merugikan
pasien!
maka
sudah
dapat
dimintakan
pertanggungjawabann"a se%ara hukum. Hal ini disebabkan pada hukum perdata se%ara umum berlaku adagium =barang siapa merugikan rang lain harus memberikan ganti rugi>. /edangkan pada masalah hukum pidana! tlk ukur "ang dipergunakan adalah =kesalahan berat> %ulpa lata. Fleh karena itu adan"a kesalahan ke%il ringan pada pelaksanaan tindakan medis belum dapat dipakai sebagai tlk ukur untuk menjatuhkan sanksi pidana. spek Hukum Perdata! suatu tindakan medis "ang dilakukan leh pelaksana
jasa
tindakan medis dkter
tanpa
adan"a
persetujuan dari pihak pengguna jasa tindakan medis pasien! 1)
sedangkan pasien dalam keadaan sadar penuh dan mampu memberikan persetujuan! maka dkter sebagai pelaksana tindakan medis dapat dipersalahkan dan digugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum onrechtmatige daad berdasarkan Pasal 1)+5 &itab Undang-undang Hukum Perdata &UHPer. Hal ini karena pasien mempun"ai hak atas tubuhn"a! sehingga dkter dan harus menghrmatin"aG spek Hukum Pidana! =informed consent > mutlak harus dipenuhi dengan adan"a pasal )51 &itab Undang-Undang Hukum Pidana &UHP tentang pengania"aan. /uatu tindakan in,asi,e misaln"a pembedahan! tindakan radiology invasive "ang dilakukan pelaksana jasa tindakan medis tanpa adan"a iBin dari pihak pasien! maka
pelaksana
jasa
tindakan
medis
dapat
dituntut
telah
melakukan tindak pidana pengania"aan "aitu telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal )51 &UHP. /ebagai salah satu pelaksana jasa tindakan medis dkter harus men"adari bahwa = informed consent > benar-benar dapat menjamin terlaksanan"a hubungan hukum antara pihak pasien dengan dkter! atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing
pihak
"ang
seimbang
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. 0asih ban"ak seluk beluk dari in'rmed %nsent ini si'atn"a relati,e! misaln"a tidak mudah untuk menentukan apakah suatu in'ramsi sudah atau belum %ukup diberikan leh dkter. Hal tersebut sulit untuk ditetapkan se%ara pasti dan dasar teritis"uridisn"a juga belum mantap! sehingga diperlukan pengkajian "ang lebih mendalam lagi terhadap masalah hukum "ang berkenaan dengan in'rmed %nsent ini.
14
BAB III PENU'UP
&@/0PU( •
n'rmed
%nsent
adalah
persetujuan
indi,idu
terhadap
pelaksanaan suatu tindakan! seperti perasi atau prsedur diagnstik
in,asi'!
berdasarkan
pemberitahuan
lengkap
tentang risik! man'aat! alternati'! dan akibat penlakan. n'rmed
%nsent
pen"elengara
merupakan
pela"anan
kewajiban
kesehatan
untuk
hukum
bagi
memberikan
in'rmasi dalam istilah "ang dimengerti leh klien sehingga klien dapat membuat pilihan. Persetujuan ini harus diperleh pada saat klien tidak berada dalam pengaruh bat seperti narktika. /e%ara har#ah in'rmed %nsent adalah persetujuan bebas "ang didasarkan atas in'rmasi "ang diperlukan untuk membuat persetujuan tersebut. Dilihat dari pihak-pihak "ang terlibat ! dalam praktek dan penelitian medis! pengertian =in'rmed %nsent> memuat dua unsur pkk! "akni? 15
1.
Hak pasien atau subjek manusiawi "ang akan dijadikan
kelin%i
per%baanmedis
untuk
dimintai
persetujuann"a
bebasn"a leh dkter tenaga medis dalam melakukan kegiatan medis pada pasien tersebut! khususn"a apabila kegiiatan
ini
memuat
kemungkinan
resik
"ang
akan
ditanggung leh pasien. 2.
&ewajiban
dkter
tenaga
riset
medis
untuk
menghrmati hak tersebut dan untuk memberikan in'rmasi seperlun"a! sehingga persetujuan bebas dan rasinal dapat diberikan kapada pasien. ).
Peran
perawat
pr'essinal
pemberian informed %nsent adalah dapat
dalam
sebagai % lient
advocate dan educator
DA%'AR PUS'A3A •
• •
•
•
udi /ampurna! ulhasmar /"amsu! *jetjep Dwijdja /iswaja. 2775.#ioetik dan &ukum 'edokteran, Pengantar bagi ahasiswa 'edokteran dan &ukum. Penerbit Pustaka Dwipar. 6. Euwandi. n'rmed %nsent nsent. :&U. 6akarta. 2774. 0.jusu' H mri mir. @tika &edkteran Hukum &esehatan. @E. 6akarta. 1999. nnim. 2712. Persetujuan dan Penolakan terhadap indakan edis.http?$$in'rmed%nsentIa1.webs.%m$persetujuanpenla kan.htm. Diakses pada tanggal 11 Fktber 2714! pukul 12.)+ A nnim. 2712. engenal *Informed Consent+.http?$$www.s%ribd.%m$d%$ 2274744;$ll-butn'rmed-nsent. Diakses pada tanggal 11 Fktber! pukul 12.)8 A 1+
