KERANGKA ACUAN KERJA ORIENTASI PENGELOLA PROGRAM DALAM PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI TERPADU DAN KESEHATAN REPRODUKSI BAGI CALON PENGANTIN
Kementerian Kementeria n Negara/Lembaga Unit Eselon I/II
: :
Program Hasil (Outcome)
: :
Kegiatan
:
Indikator Kinerja Kegiatan
:
Jenis Keluaran ( Output )
:
Volume Keluaran ( Output ) Satuan Ukur Keluaran ( Output )
: :
Kementerian Kementeria n Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak/Direktorat Bina Kesehatan Ibu Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 1. Teridentifikasinya Teridentifikasinya pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu (PKRT) di Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota terpilih 2. Teridentifikasinya Teridentifikasinya hambatan atau permasalahan dalam implementasi pelayanan kesehatan reproduksi terpadu (PKRT) 3. Tersosialisasinya Tersosialisasinya buku saku dan lembar balik balik kesehatan reproduksi bagi calon pengantin bagi Kabupaten/Kota terpilih 4. Adanya kesepakatan k esepakatan dan rencana tindak lanjut dalam akselerasi pencapaian indikator akses universal kesehatan reproduksi melalui implementasi pelayanan kesehatan reproduksi terpadu dankesehatan reproduksi bagi calon pengantin Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Kabupaten Kota yang mempunyai minimal 4 puskesmas dengan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu SDM yang ditingkatkan ditingkatk an Kapasitas Teknis dan atau Manajemen 1 (satu) Laporan 62 orang
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum ICPD, Kairo, Tahun 1994, tentang Kependudukan dan Pembangunan. Pembangunan . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Kesehatan Reproduksi. Reproduksi. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/I/2010, tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1874/MENKES/SK/IX/2011, tentang Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Reproduksi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1981/Menkes/SK/IX/2011, tentang Tim Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan.
1
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014, tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Bersalin dan Masa Sesudah Melahirkan. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 615/MENKES/E/IV/2004, tentang Implementasikan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK).
2. Gambaran Umum Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 telah mencantumkan Kesehatan Reproduksi pada pasal 71 ayat 1. Selanjutnya untuk menjamin setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, aman dan dapat dipertanggung jawabkan pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Hal ini menunjukkan komitmen Kementerian Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi. Lokakarya Nasional Kesehatan Reproduksi Tahun 1996 dan 2003 dilakukan sebagai upaya untuk menindaklanjuti Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan tahun 1994 di Kairo. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa fokus utama pelayanan kesehatan reproduksi ditujukan pada pelayanan yang mengutamakan kesehatan untuk pemenuhan hak-hak reproduksi individu, baik bagi laki-laki maupun perempuan sepanjang siklus hidupnya. Sebagai kelanjutan dari kesepakatan tersebut, telah disepakati pula perlunya keterpaduan pelayanan kesehatan reproduksi agar klien dapat memperoleh pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan klien dalam satu kali kunjungan. Hal ini akan dapat dicapai dengan mengintegrasikan antar komponen pelayanan kesehatan reproduksi dalam suatu pelayanan kesehatan reproduksi terpadu. Berbagai upaya telah dilakukan Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan pelayanan kesehatan reproduksi yang terpadu tersebut, diantaranya dengan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT), termasuk Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan (PP-KtP), dan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan (PUG-BK). Selain itu, pengelola puskesmas juga telah dilatih agar dapat mengimplementasikan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu, termasuk pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan di lapangan. Namun berdasarkan hasil monitoring, dukungan kegiatan dan anggaran dalam pengembangan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu dirasakan masih sangat kurang dan terbatas pada sosialisasi. Kementerian Kesehatan telah melakukan sosialisasi dan fasilitasi ke berbagai daerah, termasuk melatih puskesmas untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu. Pengembangan PKRT dilakukan antara lain di provinsi dengan capaian persalinan nakes yang sudah cukup baik (Pn>80%), sehingga provinsi tersebut diharapkan dapat memfokuskan diri dalam peningkatan kualitas pelayanan melalui keterpaduan pelayanan serta memfasilitasi beberapa kab/kota yang mempunyai puskesmas PKRT kurang dari 4 puskesmas. Seiring dengan berjalannya waktu, permasalahan terkait isu-isu kesehatan reproduksi juga semakin meningkat. Rendahnya pemenuhan hak-hak reproduksi tercermin dari masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). AKI dan AKB di Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN 2
lainnya. Menurut data SDKI 2012, AKI di Indonesia sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup sementara AKB sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup. Kematian Ibu merupakan hasil dari interaksi berbagai aspek, aspek sistem pelayanan kesehatan, maupun faktor-faktor non kesehatan yang mempengaruhi pemberian pelayanan klinis dan terselenggaranya sistem pelayanan kesehatan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi dan pengertian dari semua pihak mengenai pentingnya dan peran berbagai aspek tersebut dalam penanganan masalah kematian ibu sehingga strategi untuk mengatasinya harus merupakan integrasi menyeluruh dari berbagai aspek tersebut. Upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu di Indonesia harus dilaksanakan secara komprehensif. Intervensi tersebut tidak bisa hanya dilakukan di bagian hilir, namun juga harus ditarik ke hulu, dengan memastikan setiap anak dan remaja dapat tumbuh dan berkembang secara sehat. Disamping itu, perlu pemberian bekal pengetahuan tentang kesehatan reproduksi secara komprehensif bagi usia dewasa muda/calon pengantin yang akan memasuki gerbang pernikahan. Dengan demikian kelak mereka akan siap menjadi orang tua yang dapat menjalani masa kehamilan, persalinan, dan nifas secara sehat serta melahirkan generasi yang berkualitas. Dalam rangka pemberian pengetahuan dan informasi kesehatan reproduksi bagi usia dewasa muda/calon pengantin, Kementerian Kesehatan telah menyusun Lembar Balik Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin dan Buku Saku pada tahun 2009, serta pedoman pelaksanaannya dalam proses penyusunan tahun 2014. Berdasarkan hasil monitoring, pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin belum dilaksanakan secara optimal. Untuk memudahkan implementasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bagi calon pengantin di lapangan, maka dibutuhkan sosialisasi media KIE kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, yang meliputi lembar balik, buku saku, dan petunjuk pelaksanaannya. Dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi melalui keterpaduan pelayanan, maka diperlukan kegiatan peningkatan kapasitas pengelola program dalam pelayanan kesehatan reproduksi terpadu, sekaligus mensosialisasikan lembar balik dan buku saku tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Kegiatan ini dilaksanakan bagi bagi 16 Provinsi dan 16 Kabupaten/Kota dengan cakupan puskesmas PKRT rendah (< 4). Dari hasil kegiatan tersebut diharapkan implementasi PKRT dan orientasi KIE kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dapat berjalan optimal. Selain itu, diharapkan pula adanya rekomendasi yang dapat mendukung upaya untuk akselerasi pencapaian indikator akses universal kesehatan reproduksi melalui pelayanan kesehatan reproduksi terpadu dan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin Kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan pelaksanaaan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu dalam mendukung akselerasi pencapaian indikator akses universal kesehatan reproduksi. Sedangkan tujuan khusus kegiatan ini adalah teridentifikasinya pelayanan kesehatan reproduksi terpadu di Kabupaten/Kota terpilih;tersosialisasinya buku saku dan lembar balik kesehatan reproduksi bagi calon pengantin; teridentifikasinya hambatan atau permasalahan dalam implementasi pelayanan kesehatan reproduksi terpadu; tersusunnya kesepakatan dan rencana tindak lanjut akselerasi pencapaian indikator akses universal kesehatan reproduksi melalui implementasi pelayanan kesehatan reproduksi terpadu dan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.
3
B. Penerima Manfaat Penerima manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan adalah 63 (enam puluh tiga) orang yang berasal dari 16 Provinsi dan 16 kabupaten terpilih, dengan rincian: 1. Provinsi sebanyak 32 (tigapuluh dua) orang terdiri dari : 1 (satu) orang penanggung jawab/pengelola program kesehatan reproduksi (KIA/KB/Kesehatan Reproduksi Remaja)di Dinas Kesehatan Provinsi. 1 (satu) orang penanggung jawab/pengelola program P2 (penyakit menular (IMS/HIV AIDS/Kanker) di Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kabupaten/Kota sebanyak 16 (enam belas) orang terdiri dari : 1 (satu) orang penanggung jawab/pengelola program kesehatan reproduksi di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 1 (satu) orang Kepala Puskesmas/Bidan Koordinator dari puskesmas terpilih yang akan dijadikan puskesmas mampu PKRT.
3. Pusat sebanyak 14 (empat belas) orang, terdiri dari: (peserta, panitia, dan narsum) Direktorat Bina Kesehatan Ibu: Direktur Bina Kesehatan Ibu, Kasubdit Bina Perlindungan Kespro, Kasi Standardisasi Subdit Bina Perlindungan Kespro, Kasi Bimbingan dan Evaluasi Subdit Bina Perlindungan Kespro, Staf Subdit Bina Perlindungan Kespro Direktorat Bina Kesehatan Ibu: Subdit Bina Keluarga Berencana Direktorat Bina Kesehatan Anak: Subdit Bina Kualitas hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung: Subdit AIDS dan PMS Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular: Subdit Pengendalian Penyakit Kanker.
C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan ini berupa pertemuan selama 4 hari dengan peserta sebagai berikut: Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Kegiatan dilaksanakan dengan : a. Presentasi tingkat Pusat b. Best Practise Daerah c. Diskusi dan Tanya Jawab d. Kesepakatan dan RTL 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Pelaksanaan kegiatan terdiri dari: 1) Persiapan : a. Pemesanan tempat pertemuan b. Pembuatan dan pengiriman surat ke Kadinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota, undangan peserta dan undangan narasumber c. Penyusunan laporan panitia dan sambutan d. Penggandaan materi e. Penyiapan paket pertemuan, alat tulis kantor, alat pengolah data dan kelengkapan pertemuan lainnya.
4
2) Pelaksanaan Kegiatan 3) Penyusunan Laporan Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 11 – 14 Agustus 2015 di Provinsi Yogyakarta. D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Keluaran kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) laporan kegiatan untuk dicapai sampai dengan Desember tahun 2015. E.
Biaya Yang Diperlukan Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Bina Kesehatan Ibu tahun 2015 sebesar Rp 429.755.000,- (RAB terlampir)
5
LAMPIRAN ORIENTASI PENGELOLA PROGRAM DALAM PELAYANAN KESEHA TAN REPRODUKSI TERPADU DAN KESEHATAN REPRODUKSI BAGI CALON PENGANTIN NO
ATK
1
Toner
PENGGANDAAN Foto copy paparan (untuk seluruh peserta)
2
Kertas HVS A4
Fotocopy materi (untuk seluruh peserta)
3
Kertas HVS F4
4
CDR (untuk peserta)
5
Block Note (untuk seluruh peserta)
6
Ballpoint 9untuk seluruh peserta)
7
Amplop putih
8
Map
seluruh
6
