Mata Kuliah : Analisis Kebijakan Kesehatan
Dosen : Prof.DR. Amran Razak, SE, M.Sc
PEMBANGUNAN KESEHATAN BERBASIS GUGUS PULAU DAN ISU-ISU UTAMA BIDANG KESEHATAN
Oleh :
FAJRIAH ANGRAINI HASRI
P1802214023
ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2015
Latar Belakang
Kesehatan merupakan hak setiap orang, hal ini telah ditetapkan pada UU No. 36 tahun 2009 Pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan di Indonesia harus merata untuk semua wilayah dan setiap warga. Baik di kota sampai ke pelosok. Seperti yang kita ketahui bahwa Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan berdasar pada tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Negara harus menyusun strategi yang baik untuk pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dengan jangkauan yang luas, mudah dan berkualitas. Tidak hanya program yang baik, implementasi dan strategi yang baik harus diterapkan untuk memenuhi tujuan Pembangunan Nasional tersebut khususnya di bidang kesehatan sebagai hak dari semua warga.
Arah Pembangunan kesehatan RPJM ke III untuk tahun 2015-2019 yakni Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap menuju ke tahun 2020- 2025 yakni Kes masyarakat thp yankes yang berkualitas telah menjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tantangan di bidang kesehatan semakin tinggi untuk mewujudkan pemerataan yankes dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Daerah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, dengan jumlah penduduk yang besar. Ini merupakan tantangan dalam bidang kesehatan. seperti yang tercantum dalam rencana pembangunan nasional kesehatan oleh Menkes bahwa Upaya Layanan Kesehatan Primer : Model Intervensi Integratif yang terdiri dari 4 model, salah satunya adalah model yang menerapkan pada daerah Terpencil, Perbatasan, Kepulauan. Sasaran Pola Pelayanan Kesehatan Sistem Gugus Pulau adalah untuk mengatasi keterpencilan melalui prinsip kemandirian dengan jalan mendekatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan kemampuan dan mutu pelayanan, memperkuat jaringan pelayanan kesehatan termasuk upaya rujukan serta manajemen pelayanan kesehatan, meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dan meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam upaya kesehatan. Dalam manajemen kesehatan berbasis gugus pulau, Puskesmas Pusat Gugus berfungsi sebagai pusat rujukan kasus, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat logistik, pusat pemeliharaan, dan pusat informasi.
Konsep pelayanan kesehatan dengan pendekatan gugus pulau sangat tepat digunakan bagi daerah dengan kondisi geografis kepulauan, dimana konsep ini membagi atau mengelompokkan beberapa gugusan pulau untuk dijadikan sentral (pusat gugus) yang akan bertanggung jawab terhadap seluruh program kesehatan di wilayah gugusannya. Sentral gugus akan dijadikan sebagai pusat pelayanan rujukan antar fasilitas kesehatan dan pusat pendidikan skill dan upgrade keilmuan bagi seluruh tenaga kesehatan yang berada dalam wilayah gugusan. Konsekuensinya adalah bahwa pusat gugus harus dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang lainya yang akan mendukung perannya, demikian pula dengan distribusi tenaga kesehatan dengan kualifikasi lengkap yang mempunyai skill yang mumpuni harus terpenuhi
Isu-Isu Yang Berkembang dan Terjadi di Wilayah Gugus Pulau
Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan adalah tidak terpenuhinya tenaga kesehatan. Kondisi geografi merupakan alasan kuat bagi tenaga kesehatan untuk menolak ditempatkan terutama di pulau dan gugus pulau perbatasan, karena alasan kebutuhan sosial yang sulit dipenuhi. Kebutuhan pembiayaan kesehatan di pulau dan gugus pulau sangat tinggi satuan biayanya, yang memerlukan anggaran untuk ketenagaan yang tinggi dengan memperhitujgloamn kondisi geografis, kebutuhan finansial tenakes yang bersangkutan serta kebutuhan sosial terhadap pengembangan karir dan profesi. Sehubungan dengan hal tersebut telah diidentifikasi beberapa isu sebagai berikut:
Tidak Ada Standar Pelayanan Kesehatan Yang Spesifik di DTPK
Kebijakan yang ada saat ini adalah Kepmenkes tentang kebijakan standar pelayanan kesehatan secara umum. Kebijakan tersebut tidak secara jelas mengatur standar pelayanan kesehatan spesifik untuk DTPK khususnya untuk pulau dan gugus pulau, padahal permasalahan dan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah tersebut sangat berbeda. Variasi sarana kesehatan yang dibutuhkan pada daerah perbatasan, dan pulau-pulau atau gugus pulau mengharuskan tersedianya tenaga kesehatan dengan standar yang spesifik baik jenis maupun kompetensinya.
Dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan tentang pengelolaan tenaga strategis namun tidak ditegaskan tenaga kesehatan apa saja yang termasuk dalam kategori tenaga strategis, terlebih lagi jika dikaitkan dengan spesifikasi tenaga kesehatan strategis untuk DTPK.
Dalam PP tersebut juga tidak dijelaskan tentang kompetensi minimum, hak dan kewenangan khusus bagi tenaga kesehatan strategis di DTPK untuk boleh melakukan tindakan medik spesialistik tertentu yang didukung dengan aspek legal yang mempunyai kekuatan hukum.
Kompetensi Tenaga Kesehatan Tidak Dapat Memenuhi Pelayanan di DTPK.
Tenaga kesehatan yang baru lulus, kompetensinya tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk DTPK, karena kurikulum pendidikan tenaga kesehatan bersifat umum tidak ada muatan khusus untuk dapat memenuhi pelayanan kesehatan di DTPK. Kompetensi tenaga kesehatan yang sudah ditempatkan pun tidak disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan spesifik untuk DTPK.
Manajemen Tenaga Kesehatan DTPK Tidak Spesifik
Manajemen tenaga kesehatan untuk daerah perbatasan, dan kepulauan tidak didukung dengan kebijakan yang mengatur secara spesifik. Sebagaimana dipahami di dalam PP 38/2007 hanya mengatur secara umum tentang pengelolaan, penempatan dan pemanfaatan tenaga kesehatan strategis di tiap tingkatan pemerintahan.
Pola perencanaan tenaga kesehatan yang ada saat ini hanya untuk menghitung jumlah kebutuhan setiap jenis tenaga kesehatan, masih bersifat blanket berdasarkan ratio normatif masing-masing jenis tenaga kesehatan terhadap populasi. Sehingga daerah dengan ratio dan densitas tenaga kesehatan yang sudah tinggi merasa tidak berkewajiban menempatkan tenaga ke DTPK.
Pola penempatan tenaga kesehatan di DTPK saat ini tidak efektif dan tidak efisien karena durasi penempatannya relatif pendek sehingga pemahaman lapangan relatif kurang. Selain itu turn over tenaga kesehatan tinggi, periode tanpa tenaga lebih panjang dibanding periode dengan tenaga.
Daerah mulai mencari peluang pemanfaatan tenaga kesehatan asing dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerahnya, hal ini merupakan fenomena ketidakpuasan daerah terhadap cara penanganan tenaga kesehatan oleh Pusat. Padahal daerah tidak memiliki kewenangan memberikan izin kepada tenaga kesehatan asing untuk bekerja di DTPK.
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kesulitan memperoleh formasi tenaga kesehatan terutama untuk DTPK karena tidak jelas mekanisme pengusulannya, sementara itu kriteria prioritas ketenagaan/kepegawaian dan penetapannya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
Pengorbanan finansial dari tenaga kesehatan selama pendidikan merupakan hambatan untuk menerima penempatan di DTPK karena kompensasi dan insentif yang disediakan dianggap tidak memadai dan tidak atraktif/menarik. Disamping itu juga tidak cukup menjamin tenaga kesehatan mau dan mampu memberikan pelayanan berkualitas di DTPK.
Ketidakjelasan Jaminan Pengembangan Karir dan Profesi Pasca Penugasan di DTPK.
Selama menjalankan tugas di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan, tenaga kesehatan telah kehilangan kesempatan mengumpulkan dana untuk biaya melanjutkan pendidikan. Selain itu tenaga kesehatan tersebut juga kehilangan akses untuk mendapatkan peningkatan keilmuan baik melalui internet, mengikuti seminar, ataupun memperoleh literatur/referensi serta ketertinggalan informasi tentang perijinan kemandirian penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Demikian juga hal yang terkait dengan kepastian pengembangan karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kebijakan
Pemerintah daerah memiliki peranan dan tanggung jawab besar untuk melindungi kesehatan seluruh masyarakat. Termasuk menjaga kondisi lingkungan yang sehat bagi warganya. Pemerintah daerah dengan kemampuan yang dimiliki harus membuat kebijakan yang pro rakyat dibidang pelayanan kesehatan. Peraturan Daerah adalah salah satu sarana pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat. Berbagai upaya tersebut harus dilakukan kearah kesatuan pembangunan kesehatan untuk seluruh masyarakat yang menyeluruh terpadu dan berkesinambungan mencakup upaya peningkatan (promotif), upaya pencegahan (preventif), upaya penyembuhan (kuratif) dan upaya pemulihan (rehabilitatif).
Dasar hukum Penentuan Gugus Pulau :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Ratifikasi Unclos 1982 Tentang Konvensi Hukum Laut Internasional
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Pp 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Nasional Tentang Rtrwn Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Rtrw Provinsi Maluku
Sebagai salah satu contoh permasalahan tentang kebijakan Kesehatan gugus Pulau, saya akan membahas tentang politik hukum daerah tentang kebijakan pembangunan bidang kesehatan di kepulauan Maluku.
Kebijakan pemberlakuan suatu regulasi daerah dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar daerah Maluku, misalnya kebijakan pembangunan bidang kesehatan dari pemerintah pusat secara nasional yang terlalu berorientasi kedaerah daratan (kontinental), seperti misalnya program bantuan pengadaan mobil untuk difungsikan sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) keliling. Mereka mungkin lupa atau sengaja tidak tahu bahwa pada provinsi yang berkarakteristik kepulauan tentu yang lebih diperlukan adalah kapal yang difungsikan sebagai Puskesmas Keliling. Mencermati hal tersebut, Agus Purwadianto mengingatkan agar penanganan pelayanan kesehatan masyarakat harus memperhatikan kondisi keragaman masing-masing daerah. Perbedaan karakteristik suatu daerah dengan daerah lain perlu diperlakukan berbeda dalam pelayanan kesehatan dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan
Demikian juga, pengaturan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dalam UU No. 33 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, selalu menguntungkan daerah dengan karakteristik kontinental, terutama terkait dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang menyangkut indikator luas wilayah yang hanya memperhitungkan luas wilayah darat. Setelah Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dimana di dalamnya bergabung 7 (tujuh) Provinsi Kepulauan memperjuangkannya barulah Pemerintah memperhatikannya, akan tetapi formula perhitungan DAU masih tetap mengabdi pada PP Nomor 55 Tahun 2005 tersebut. Dalam konteks ini cara menghitung luas wilayah yang hanya wilayah darat. Hal ini dapat merugikan masyarakat pada daerah-daerah kepulauan. Perhitungan DAU seperti ini dapat dinilai sebagai suatu kebijakan yang diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 25A, Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Seharusnya, cara menghitung DAU harus dilakukan dengan rumus "daerah kontinental (wilayah kecil dan penduduk banyak) sama dengan daerah kepulauan (wilayah besar dan penduduk sedikit tapi tersebar)". Hal ini penting karena, perhitungan luas wilayah laut masih mengacuh pada Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004, dimana cara menghitung luas wilayah lautnya masih berorientasi pada daerah kontinental. Demikian juga halnya dalam pembagian dana bagi hasil perikanan masih dirasa tidak adil bagi Maluku. Jumlah DAU dan dana bagi hasil yang kecil dan tidak adil bagi Provinsi Maluku sangat berdampak pada ketersediaan anggaran yang memadai bagi pembiayaan pembangunan termasuk bidang kesehatan di Kepulauan Maluku. Akibatnya pembangunan infrastruktur kesehatanpun menjadi lambat.
Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam daerah Maluku seperti keinginan individu, atau kelompok yang memegang kekuasaan membentuk regulasi daerah, keinginan partai politik, keinginan lembaga swadaya masyarakat, serta keinginan masyarakat di daerah Maluku. Kebijakan pemberlakuan memiliki muatan politis karena kebijakan pemberlakuan pada dasarnya bergantung pada kehendak pembuat regulasi didaerah. Ini berbeda dengan kebijakan dasar yang lebih bersifat netral dan bergantung pada nilai obyektif.
Regulasi daerah salah satunya adalah peraturan daerah (Perda). Perda adalah aturan daerah dalam arti materiil (in materieele zin). Perda mengikat (legally binding) terhadap warga dan penduduk daerah otonom. Regulasi Perda merupakan bagian dari kegiatan legislasi lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kedudukan Perda pada era otonomi luas dewasa ini sangat penting dan menjadi lebih kuat.
Kebijakan pemberlakuan atas sebuah Perda dapat diketahui dengan menganalisa substansi perda tersebut yang secara eksplisit terdapat dalam konsideran menimbang atau penjelasan umum. Sayangnya Perda menyangkut bidang kesehatan di Maluku sangatlah sedikit sehingga sangat sedikit pula yang dapat dianalisa. Hasil analisa terhadap Perda yang ada, ditemukan bahwa kebijakan pemberlakukannya masih jauh dari alasan dasar atau kebijakan dasar (basic policy) sebagai tujuan dari politik hukum daerah dalam pembangunan kesehatan di kepulauan Maluku. Pada umumnya Perda tentang kesehatan di Maluku hanya mengatur tentang retribusi daerah bidang kesehatan yang orientasinya hanya pada upaya bagaimana menggali potensi daerah dalam bidang kesehatan guna dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah untuk membantu meringankan pembiayaan pengeluran daerah. Seperti Perda Provinsi Maluku No. 16 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol. Perda Kabupaten Maluku Tenggara No. 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Perda Kabupaten Maluku Tenggara No. 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan Perda Kabupaten Buru No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Selebihnya masih berkutat pada pengaturan internal organisasi seperti Perda Kabupaten Buru No. 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, Perda Kabupaten Maluku Tenggara No. 05 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara.
Contoh lain, Pemerintah Kalimantan Timur mengarahkan lembaga-lembaga kesehatan yang ada di Kaltim untuk menempatkan tenaga medisnya di daerah perbatasan, pedalaman dan daerah terluar Kaltim sehingga menyentuh ke masyarakat yang terisolasi. Dalam hal ini, pemerintah menyediakan anggaran pemberian insentif kepada para tenaga medis, dan juga anggaran subsidi obat-obatan, perbaikan atau melengkapi fasilitas seperti puskesmas dengan layanan rawat inap yang perlu ditingkatkan.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan, kebijakan umum pembangunan kesehatan diarahkan pada :
Peningkatan kualitas, keterjangkauan, dan pemerataan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama bagi keluarga miskin, kelompok rentan dan penduduk di daerah terpencil, perbatasan, rawan bencana dan konflik;
Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan terutama untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan;
Penjaminan mutu, keamanan dan khasiat produk obat, kosmetik, produk komplemen, dan produk pangan yang beredar, serta mencegah masyarakat dari penyalahgunaan obat keras, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya; dan
Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat
Peningkatan upaya pemeliharaan, pelindungan, dan peningkatan derajat kesehatan dan status gizi terutama bagi penduduk miskin dan kelompok rentan;
Peningkatan upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit baik menular maupun tidak menular.
