UPAYA PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 9, No 2, September 2014

Upaya Penanggulangan ...(Louise Theresia) 84-103

UPAYA PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Oleh: Louise Theresia Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya e-mail: [email protected] Abstrak: Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan yang rutin terjadi di Indonesia setiap musim kemarau. Di masyarakat masih timbul persepsi bahwa timbulnya asap di berbagai wilayah di Indonesia seluruhnya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Bencana yang diakibatkan oleh praktik pembakaran hutan dan lahan adalah timbulnya polusi asap yang mengganggu berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, baik nasional maupun global, serta menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Gambut dan hutan di satu sisi merupakan anugerah bagi Kabupaten Katingan, dan oleh karenanya keberadaannya perlu untuk dijaga melalui komitmen bersama dan memanfaatkannya dengan bijak utamanya menghindarkan kerusakan yang lebih parah dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Katingan hampir setiap tahunnya adalah terjadinya kebakaran hutan yang pada umumnya perubahan kualitas udara mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kesehatan masyarakat. Kebakaran hutan yang cukup besar menimbulkan dampak yang sangat luas disamping kerugian material kayu, non kayu dan hewan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Katingan terjadi hampir tiap tahun pada musim kemarau dan telah mengakibatkan bencana kabut asap yang menimbulkan kerugiaan ekonomi, kerusakan ekosistem maupun pencemaran lingkungan. Dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan perlu dibentuk Tim Koordinasi Terpadu Lintas Instansi di Kabupaten Katingan. Kata Kunci: Penanggulangan, Kebakaran, Hutan dan Lahan, Kabupaten Katingan.

LATAR BELAKANG MASALAH Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta ISSN : 2085-4757

mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara. Gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia akhir-akhir ini telah melintasi batas negara. Kebakaran hutan merupakan ancaman tersendiri bagi kabupaten Katingan dan masyarakat secara khusus. Hutan memegang peranan yang penting bagi keseimbangan hidup di bumi. Keberlangsungan dan keberlanjutan akan hutan bukanlah sebuah pilihan tapi merupakan keharusan. Namun, pada kenyataannya beberapa tahun belakangan 84



ini kerusakan dan pencemaran akibat dari kebakaran hutan di Kabupaten Katingan semakin meningkat. Angka statistik menunjukkan fakta semakin berkurangnya areal hutan hari demi hari. Salah satu penyebabnya adalah kebakaran, baik itu terjadi secara alamiah maupun karena campur tangan manusia. Kabupaten Katingan sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki kawasan gambut terluas 536.312,844 Hektar dan 1.315.241,367 Hektar hutan yang merupakan suatu anugerah sekaligus juga menuntut komitmen untuk menjaga dan memanfaatkan hutan serta sumber dayanya dengan bijak. Utamanya menghindarkan kerusakan yang lebih parah dari bencana kebakaran hutan dan lahan.1

bentuk gangguan yang makin sering terjadi di Kabupaten Katingan. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi Hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara.

Di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam hal melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana. Pernyataan ini menguatkan bahwa rasa aman dan terlindungi dari bencana adalah hak warga negara. Kebakaran Hutan merupakan salah satu

Penjelasan Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945 tersebut di atas bahwa yang termasuk kekayaan alam mempunyai arti yang sangat penting di dalam kehidupan makhluk hidup sehinga hutan merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi dan mempunyai manfaat yang besar bagi seluruh kehidupan makhluk hidup di bumi khususnya bagi manusia, karena manusia pun tidak dapat hidup tanpa hutan mempunyai fungsi dan manfaat untuk kehidupan manusia. Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan yang bijaksana harus dilandasi wawasan lingkungan, sebagai sarana mencapai kesinambungan

Menurut Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945 menyatakan bahwa : ” Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat ”.

1

Sambutan Bupati Katingan, 2014, Pada Workshop Inter-Stakeholder Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan serta Lahan, Menuju Zero Fires. ISSN : 2085-4757

85


dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.2 Pada prinsipnya pengelolaan hutan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini bersifat sentralistik, walaupun terdapat penyerahan kewenangan operasional kepada Daerah. Disamping bersifat sentralistik, implementasi pengelolaan kehutanan dalam Undang-Undang ini juga dilakukan secara sektoral oleh Departemen Kehutanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa penguasaan hutan oleh negara itu dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehutanan (sektoral). Pengurusan hutan mulai dari perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, sampai kepada pengawasan, semuanya dilaksanakan oleh Menteri Kehutanan.3 Pada dasarnya penanggulangan kebakaran hutan telah diatur dengan jelas di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Kabupaten Katingan Melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 660/87/KPTS/III/2012 juga telah menunjuk Sususnan Keanggotaan Pos Simpul Komando Terpadu Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan di Kabupaten Katingan.


Mengingat pencemaran udara akibat kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Katingan cukup meningkat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan mengeluarkan pernyataan Bupati Katingan Nomor : 050/383/EKSDA Tahun 2014 tentang Siaga Tanggap Darurat Api dan Asap di Wilayah Kabupaten Katingan. Dimana sebaran titik api berdasarkan pantauan satelit NOAA18 pada tanggal 17 September 2014 terdapat titik Hot Spot di wilayah Kabupaten Katingan sebanyak 342 titik, Data kasus ISPA semakin meningkat setiap bulannya, terakhir untuk bulan Agustus 2014 berjumlah 1.205 kasus dan untuk bulan September 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 berjumlah 690 kasus yang terdata.4 Berbagai upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan yaitu salah satunya mengefektifkan perangkat hukum dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Katingan Nomor 660/105/KPTS/III/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi terpadu Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan Kabupaten Katingan, Surat Pernyataan Bupati Katingan Nomor 050/383/EKSDA tentang Siaga Tanggap Darurat Api dan Asap Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan di wilayah Kabupaten Katingan, dan Instruksi Bupati Katingan Nomor 050/397/EKSDA tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Katingan Tahun 2014 yang bertugas untuk

2

Otto Soemarwoto. Atur Diri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta), hlm. 85. 3 Maria SW Sumardjono. April 2009. Makalah Pengaturan Sumberdaya Alam di Indonesia: Sistem atau Subsistem, Disampaikan Di Depan Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hal. 14-16. ISSN : 2085-4757

4

Tim Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan, dan Pekarangan Kabupaten Katingan, 2014, Laporan Evaluasi Tim Satuan Tugas Penanggulangan Kebakatan Hutan, Lahan dan Pekarangan di Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2014.

86


melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan di wilayah Kabupaten Katingan dimana melibatkan dari Unsur TNI, POLRI dan Instansi yang terkait. untuk membantu pelaksanaan serta menginventarisasi keadaan dan kondisi bisa teratasi secara baik. Dengan diefektifkannya beberapa perangkat peraturan yang dikeluarkan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tersebut dapat dilakukan secara responsif dan termanajemen sehingga kebakaran hutan dan lahan tidak meluas ke daerah-daerah yang rawan kebakaran dan dapat ditangani oleh pihak-pihak yang terkait dengan baik dan cepat. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan ini dengan judul “ Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah “ RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ? 2. Bagaimana kendala-kendala penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ?


dalamnya terdapat lahan gambut yang menjadi Taman Nasional, yaitu Taman Nasional Sebangau yang ditunjuk sebagai taman nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 423/KptsII/2004 tanggal 19 Oktober 2004 dengan luasan 568.700 Hektar dan hampir seluruh kawasannya adalah kawasan ekosistem gambut yang terletak di antara Sungai Sebangau dan Sungai Katingan. 5 Didalam kawasan Taman Nasional Sebagau terdapat ribuan kanal yang bisa mengganggu keseimbangan air di dalam gambut pada saat musim kemarau karena sebagian gambut akan mudah terbakar bila kandungan air di dalamnya terus menurun. Kebakaran hutan dan lahan gambut selama musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah dan kegiatan atau kecerobohan manusia. Kejadian alamiah seperti terbakarnya ranting dan daun kering secara serta-merta (spontan) akibat panas yang ditimbulkan oleh batu dan benda lainnya yang dapat menyimpan dan menghantar panas, dan pelepasan gas metana (CH4) telah diketahui dapat memicu terjadinya kebakaran.6 Perubahan tata guna lahan kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah, walaupun telah tercatat dalam hutan konversi yang telah menjadi kegunaan lain seperti Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan besar telah menghasilkan suatu sistem vegetasi homogen yang sangat rawan 5

PEMBAHASAN Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Katingan sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki kawasan konservasi gambut terluas di Indonesia di ISSN : 2085-4757

WWF, Prosiding Workshop Inter-Stakeholder Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan serta Lahan, Menuju Zero Fires. Kasongan 2 Desember 2013. 6 Abdullah, M.J.,M.R. Ibrahim dan A.R. Abdul Rahim. 2002. The Influenceof Forest Fire in Peninsular Malaysia: History, Root Causes, Prevention, and Control. Makalah disajikan pada Workshop on Prevention and Control of Fire in Peatlands, Tanggal 19-21 Maret 2002, Kuala Lumpur, Malaysia.

87


terhadap kebakaran. Hal ini diperparah lagi karena metode pembersihan lahan hutan (land clearing), dalam rangka konversi tersebut, dilakukan dengan cara pembakaran secara sengaja yang seakan memperoleh legitimasi secara ekonomis dan formal. Faktor-faktor ketidakjelasan hak dan kepemilikan (property rights) serta jaminan kepastian (tenurial security) atas sumber daya alam juga menjadi salah satu pemicu pembukaan lahan dengan cara pembakaran sengaja dalam skala besar.7 Kebakaran hutan di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan permasalahan yang rutin terjadi pada setiap musim kemarau yang pada umumnya disebabkan oleh faktor manusia, baik disengaja maupun karena kelalaian. Dimana dampak dari kebakaran hutan tersebut akan menimbulkan asap yang merupakan kerugian bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Hal ini salah satu penyebab pencemaran udara, degradasi hutan dan terganggunya fungsi hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Kerugian yang ditimbulkan dari kebakaran hutan, lahan dan pekarangan di wilayah Kabupaten Katingan pada musim kering cukup besar yang mengakibatkan degradasi hutan dan mengakibat perekonomian masyarakat terganggu oleh kabut asap yang pekat. Dampak Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan di wilayah Kabupaten Katingan menimbulkan dampak yang sangat luas disamping kerugian material kayu, non kayu dan hewan. Dampak negatif yang sampai saat ini dirasakan adalah kabut asap dari sisa pembakaran selain menimbulkan kabut juga mencemari udara dan meningkatkan gas rumah kaca. Dampak lain dari 7

Bustanul Arifin. 2001. Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia: Perspektif Ekonomi, Etika, dan Praksis Kebijakan, Erlangga, Jakarta, Hal. 92. ISSN : 2085-4757


kerusakan hutan setelah terjadi kebakaran dan hilangnya margasatwa, hutan yang terbakar berat akan sulit dipulihkan karena struktur tanahnya mengalami kerusakan, hilangnya tumbuh-tumbuhan menyebabkan lahan terbuka, sehingga mudah tererosi dan tidak dapat menahan banjir.8 Kebakaran hutan dan lahan gambut dapat berakibat langsung dan tidak langsung atas lingkungan di dalam tapak kejadian (on site effect) atau di luar tapak kejadian (off site effect). Akibat kebakaran hutan dan lahan gambut antara lain adalah kehilangan lapisan serasah dan lapisan gambut, stabilitas lingkungan, gangguan atas dinamika flora dan fauna, gangguan atas kualitas udara dan kesehatan manusia, kehilangan potensi ekonomi, dan gangguan atas sistem transportasi dan komunikasi. Dampak utama kebakaran hutan dan lahan gambut adalah asap yang mempengaruhi jarak pandang dan kualitas udara. Upaya yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan seperti yang diatur di dalam Pasal 51, 77 dan Pasal 80 yang selanjutnya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 dan dalam rangka pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah tersebut khususnya Pasal 22 s/d Pasal 25, maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian 8

Tim Satgas Penanggulangan Hutan, Lahan dan Pekarangan Kabupaten Katingan, 2014, Laporan Evaluasi Tim Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan di Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2014.

88


Kebakaran Hutan. Pada hakekatnya penanggulangan kebakan hutan telah diatur dengan jelas di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan, sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup kebijakan ini meliputi (1) Pencegahan; (2) Pemadaman; (3) Penanganan Pasca yang dilakukan di : (1) Tingkat Nasional; (2) Provinsi; (3) Kabupaten/Kota; (4) Unit/KPH; dan (5) Tingkat Pemegang Izin. Dalam hal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan yaitu dengan melakukan Pemadaman yang terdiri dari (1) Pemadaman Awal; (2) Pemadaman Lanjutan; (3) Pemadaman Mandiri; (4) Pemadaman Gabungan; (5) Pemadaman dari Udara. Upaya penanggulangan kebakaran hutan ini tentunya harus sinkron dengan upaya pencegahan. Sebab walau bagaimanapun, pencegahan jauh lebih baik dari menanggulangi. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam rangka mencegah kebakaran hutan khususnya yang disebabkan oleh perbuatan manusia, yaitu : a. Memberdayakan sejumlah posko yang bertugas menanggulangi kebakaran hutan di semua tingkatan. Pemberdayaan ini juga harus disertai dengan langkah pembinaan terkait tindakan apa saja yang harus dilakukan jika kawasan hutan telah memasuki status siaga I dan siaga II; Mengoptimalkan segala macam ISSN : 2085-4757


sumber daya baik itu manusia, perlengkapan serta dana pada semua tingkatan mulai dari jajaran Kementerian Kehutanan hingga instansi lain bahkan juga pihak swasta; b. Memantapkan koordinasi antara sesame instansi yang saling terkait.9 Melalui Instruksi Bupati Katingan Pemerintah Nomor 050/397/EKSDA tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Katingan Tahun 2014, dengan instruksi Bupati Katingan tersebut merupakan dasar pembentukan Tim Siaga Darurat Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan di wilayah Kabupaten Katingan. Ada beberapa hal yang dipersyaratkan menjadi pertimbangan untuk menentukan prinsip pencegahan dini, antara lain:10 a. Ancaman kerusakan lingkungan yang sangat serius dan bersifat tidak dapat dipulihkan; b. Ketidakpastian pembuktian ilmiah; c. Upaya pencegahan kerusakan lingkungan; Upaya pencegahan dan penanggulangan yang telah dilakukan selama ini ternyata belum memberikan hasil yang optimal dan kebakaran hutan masih terus terjadi pada setiap musim kemarau. Kondisi ini menurut penulis disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: 9

Sambutan Bupati Katingan Pada Pembukaan Workshop Inter-Stakeholders Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Serta Lahan, Menuju Zero Fires, Kasongan 2 Desember 2013. 10 Mas Ahmad Santosa, 1996, Aktualisasi Prinsipprinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem dan Praktik Hukum Nasional, Artikel Jurnal Hukum Lingkungan, ICEL , Jakarta, Hal. 11.

89


(a) Kemiskinan dan ketidakadilan bagi masyarakat pinggiran atau dalam kawasan hutan; (b) Kesadaran semua lapisan masyarakat terhadap bahaya kebakaran masih rendah; (c) Kemampuan aparatur pemerintah khususnya untuk koordinasi, memberikan penyuluhan untuk kesadaran masyarakat, dan melakukan upaya pemadaman kebakaran semak belukar dan hutan masih rendah; (d) Upaya pendidikan baik formal maupun informal untuk penanggulangan kebakaran hutan belum memadai. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperlukan upaya diperlukan diantaranya dengan cara pelestarian fungsi atmosfir melalu upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Untuk efektifitas upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau lahan. Sejak tahun 1980-an agenda politik lingkungan mulai dipusatkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development). Mulai pertama, istilah ini muncul dalam World Conservation Strategy dari the International Union for the Conservatioan of Nature, lalu dipakai oleh Lester R. Brown dalam buku Building a Sustainable Society (1981). Istilah tersebut kemudian

ISSN : 2085-4757


menjadi sangat populer melalui Laporan Brundtland, “Our Common Future.”11 Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/MenhutII/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, peraturan Menteri Kehutanan ini terbilang peraturan yang terbilang lengkap secara vertikal termasuk menyangkut masalah kelembagaan yang khas/spesifik dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya telah mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, pada Tanggal 20 Desember 2006 semua pimpinan daerah juga telah menandatangani “Deklasi Palangka Raya” tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Penindakan terhadap Pelaku Pembakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 5 menyebutkan, bahwa : “ Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik sebelum pada saat maupun sesudah terjadinya kebakaran hutan dan lahan “. Berdasarkan pasal tersebut, maka terbitnya Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 660/105/Kpts/III/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu Pencegahan Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan Kabupaten Katingan yang merupakan bentuk dan langkah dari pemerintah daerah dalam memberikan 11 A.Sonny Keraf. Etika Lingkungan: Teori-Teori Etika, Etika Lingkungan, Politik Lingkungan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kembali ke Kearifan Lokal, (Kompas, Jakarta, 2006), hlm. 166.

90


perlindungan kehidupan dan penghidupan bagi segenap masyarakat yang ada di dalamnya termasuk perlindungan atas dampak-dampak dari kebakaran hutan dan lahan sebagaimana yang diharapkan di dalam konstitusional yaitu UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat pencemaran udara akibat kebakaran hutan, lahan dan pekarangan di wilayah Kabupaten Katingan cukup meningkat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan mengeluarkan pernyataan Bupati Katingan Nomor : 050/383/EKSDA tentang siaga tanggap Darurat Api dan Asap di Wilayah Kabupaten Katingan. Dimana sebaran titik api berdasarkan pantauan satelit NOAA18 pada tanggal 17 September 2014 terdapat titik Hot Spot di wilayah Kabupaten Katingan sebanyak 342 titik, Data kasus ISPA semakin meningkat setiap bulannya, terakhir untuk bulan Agustus 2014 berjumlah 1.205 kasus dan untuk bulan September 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 berjumlah 690 kasus yang terdata. Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 360/454/KPTS/X/2014 Tanggal, 08 Oktober 2014 tentang Pembentukan tim dan sekretariat satuan tugas penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan di Kabupaten Katingan Tahun 2014 agar Tim Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan di Wilayah Kabupaten Katingan di perpanjang terhitung dari tanggal 08 Oktober 2014 s/d 20 Oktober 2014. Dengan melibatkan dari Unsur TNI, POLRI dan Dinas, Badan yang terkait. untuk membantu Pelaksanaan serta menginfentarisasi keadaan dan kondisi bisa teratasi secara baik dan efektif. Personil Gabungan dan Penempatan Pasukan untuk Tim Penanggulangan ISSN : 2085-4757


Kebakaran Hutan dan Kabupaten Katingan.

Lahan

di

Mengerahkan pasukan Gabungan yang berjumlah 210 orang dari unsur TNI, POLRI, Satuan Polisi Pamong Praja, Anggota Pemadam Kebakaran, Polisi Kehutanan dan TAGANA untuk membantu Kecamatan yang intensitas kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi. Melakukan patroli 1 x 24 jam bersama memantau ke lokasi rawan kebakaran, melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dan menindak pelaku yang dengan sengaja membakar lahan. Adapun Personil gabungan untuk Tim Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan untuk wilayah Kabupaten Katingan yang berjumlah 210 orang terdiri dari TNI, POLRI, Badan Kesbang, Pol dan Linmas kabupaten Katingan, Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan, Dinsoskestran Kabupaten Katingan dan dibantu Satgas Kecamatan yang terdiri dari : Tabel 1. Personil gabungan untuk Tim Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan untuk wilayah Kabupaten Katingan. NO UNSUR JUMLAH 1.

POLRI - Kecamatan Katingan Hilir - Polres

5 orang

- Polsek

6 orang

- Kecamatan Tewang Sangalang

91



- Kecamatan Tewang Sangalang Garing

Garing - Polres

4 orang

- Polsek

2 orang

- Kecamatan Pulau Malan - Polres

5 orang

- Polsek

3 orang

5 orang

- Polsek

6 orang

- Kecamatan Kamipang

- Koramil

2 orang

- Antang

5 orang

- Koramil dibantu dari Kec. Twg. S. Garing

1 orang

- Polres

2 orang

- Kecamatan Katingan Tengah

- Pospol

1 orang

- Antang

5 orang

- Koramil

2 orang

- Kecamatan Tasik Payawan - Polres

4 orang

- Polsek

2 orang

Jumlah Personil 2.

5 orang

- Kecamatan Pulau Malan

- Kecamatan Katingan tengah - Polres

- Antang


45 Personil

2 orang

- Koramil

1 orang

- Kecamatan Tasik Payawan

TNI - Kecamatan Katingan Hilir

- Antang

- Antang

1 orang

- Anggota Pa Bung 1015/Sam pit

4 orang

- Koramil

4 orang

ISSN : 2085-4757

- Antang

Jumlah Personil 3.

2 orang 34 Personil

Badan Kesbang, Pol Dan Linmas Kab. Katingan - Kecamatan Katingan

92



Hilir

Samba

- Anggota Satpol PP Kab. Katingan

33 orang

- Anggota Damkar Kasongan

29 orang

- Anggota Pemadam Kereng Pangi

3 orang

- Kecamatan Kamipang - Anggota Satpol PP Kab. Katingan - Kecamatan Tasik Payawan - Anggota Satpol PP Kab. Katingan


Jumlah personil

- Anggota Satpol PP Kab. Katingan

5 orang

- Anggota Damkar Pendahara

5 orang

4.

- Kecamatan Pulau Malan - Anggota Satpol PP Kab. Katingan

4 orang

- Kecamatan Katingan Tengah - Anggota Satpol PP Kab. Katingan

3 orang

- Anggota Damkar Tumbang

10 orang

ISSN : 2085-4757

5 orang

101 Personil

Tim Tagana - Kecamatan Katingan Hilir

6 orang


2 orang


2 orang


2 orang


Nihil


1 orang

Jumlah personil 5.

4 orang

13 Personil

Dinas Kehutanan 93


Kab. Katingan

18 Orang

6

Dinas Kesehatan Kab. Katingan

18 Personil

4 orang

- Kecamatan Katingan Hilir Jumlah personil 7.

4 orang

Satgas Kecamatan - Kecamatan Katingan Hilir

31 orang


4 orang


2 orang


4 orang


4 orangl


4 orang

Jumlah

ISSN : 2085-4757

personil Jumlah Personil keseluruhan

- Kecamatan Katingan Hilir Jumlah personil


49 orang

264 personil

Sumber Laporan Evaluasi Tim Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan, dan Pekarangan di Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2014. Dengan penempatan pasukan disetiap Posko Tim Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan sebagai Berikut : 1. Kecamatan Katingan Hilir dengan jumlah pasukan 144 orang yang ditempatkan di Pos Pemadam Kebakaran Kasongan, terdiri dari : a. Polres (6 orang). b. Polsek (5 orang). c. Antang (1 orang). d. Anggota Perwira Penghubung Katingan (4 orang). e. Koramil (4 orang) f. Satuan Polisi Pamong Praja (33 orang). g. Anggota Pemadam Kabakaran (29 orang). h. Anggota Pemadam Kebakaran Kereng Pangi (3 orang). i. Polisi Kehutanan (18 orang). j. Taganan (6 orang). k. Kesehatan (4 orang). l. Satgas Kecamatan (31 orang). 2.

Kecamatan Tewang Sangalang Garing jumlah Pasukan 29 orang yang ditempatkan di Rumah Jabatan Camat, terdiri dari : a. Polres, 4 orang. b. Polsek, 2 orang. c. Antang, 5 orang. 94


d. e. f. g. h.

Koramil, 2 orang. Satuan Polisi Pamong Praja, 5 orang. Anggota Pemadam Kabakaran, 5 orang. Taganan, 2 orang. Satgas Kecamatan, 4 orang.

3. Kecamatan Pulau Malan Jumlah Pasukan 24 orang yang ditempatkan di Rumah Jabatan Camat Pulau Malan, terdiri dari ; a. Polres, 5 orang. b. Polsek, 3 orang. c. Antang, 5 orang. d. Koramil Pendahara, 1 orang. e. Satuan Polisi Pamong Praja, 4 orang. f. Taganan, 2 orang. g. Satgas Kecamatan, 2 orang. 4. Kecamatan Katingan Tengah jumlah Pasukan 37 orang yang ditempatkan di Pos pemadam Tumbang Samba dan Rumah Dinas UPTD Kehutanan, terdiri dari : a. Polres, 5 orang. b. Polsek, 6 orang. c. Antang, 5 orang. d. Koramil, 2 orang. e. Satuan Polisi Pamong Praja, 3 orang. f. Anggota Pemadam Kebakaran, 10 orang. g. Taganan, 2 orang. h. Satgas Kecamatan, 4 orang.

ISSN : 2085-4757


5. Kecamatan Kamipang jumlah Pasukan 15 orang yang ditempatkan di Penginapan “CIKIA’ Baun Bango, terdiri dari : a. Polres, 2 orang. b. Pospol, 1 orang. c. Antang, 2 orang. d. Koramil, 1 orang. e. Satuan Polisi Pamong Praja, 5 orang. f. Taganan, Nihil. g. Satgas Kecamatan, 4 orang. Untuk Pasukan dari Kecematan Tasik Payawan Pasukan yang berjumlah 11 orang telah ditarik ke Kabupaten untuk membantu Pasukan yang ada di Kasongan, dikarenakan intensitas kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Tasik Payawan sudah berkurang. 6. Kecamatan Tasik Payawan jumlah Pasukan 17 orang yang ditempatkan di Aula Kecamatan Tasik payawan, terdiri dari : a. Polres , 4 orang. b. Pospol, 2 orang. c. Antang, 2 orang. d. Satuan Polisi Pamong Praja, 4 orang. e. Taganan, 1 orang. f. Satgas Kecamatan, 4 orang. Jumlah titik api yang ada di Kabupaten Katingan dari bulan Juli sampai dengan September 2014. Adapun titik api berdasarkan pantauan Hot Spot di Kabupaten Katingan berjumlah 378 titik api yang terdiri dari : 1. Untuk Bulan Juli 2014 jumlah titik Api terpantau di Kabupaten Katingan ada 12 titik api yang terpantau yang diantaranya ; 95


a. Kec. Sanaman Mantikei ada 4 titik api b. Kec. Katingan Tengah ada 3 titik api c. Kec. Pulau Malan ada 2 titi api d. Kec. Tasik Payawan ada 3 titik api 2. Untuk Bulan Agustus 2014 dengan jumlah titik api yang terpantau di Kabupaten Katingan ada 61 titik api yang terdiri dari : a. Kec. Katingan Hulu ada 3 titik api b. Kec. Marikit ada 3 titik api c. Kec. Sanaman Mantikei 3 titik api d. Kec. Katingan Tengah 5 titik api e. Kec. Pulau Malan ada 7 titik api f. Kec.Tewang Sangalang Garing ada 3 titik api g. Kec. Katingan Hilir ada 7 titik api h. Kec. Tasik Payawan ada 13 titik api i. Kec. Kamipang ada 10 titik api j. Kec. Mendawai ada 1 titik api k. Kec. Katingan Kuala 6 titik api 3. Untuk Bulan September 2014 dengan jumlah titik api yang terpantau di Kabupaten Katingan ada 305 titi api yang terdiri dari : a. Kec. Katingan Hulu ada 3 titik api b. Kec. Marikit ada 7 titik api c. Kec. Sanaman Mantikei 6 titik api d. Kec. Katingan Tengah 30 titik api e. Kec. Pulau Malan ada 66 titik api f. Kec.Tewang Sangalang Garing ada 15 titik api g. Kec. Katingan Hilir ada 31 titik api h. Kec. Tasik Payawan ada 49 titik api i. Kec. Kamipang ada 63 titik api j. Kec. Mendawai ada 10 titik api k. Kec. Katingan Kuala 25 titik api

ISSN : 2085-4757


Hasil pantauan di lapangan luasan Hutan dan lahan yang terbakar di wilayah Kabupaten Katingan dengan intensitas kebakaran hutan dan lahan paling tinggi di beberapa Kecamatan mencakup Kec. Katingan Hilir, Kec. Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Kamipang dan Kecamatan Tasik Payawan ± 950 Hektar. Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Tim Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Katingan. Adapun sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Tim Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan diwilayah Kabupaten Katingan yang tersebar di beberapa Kecamatan, terdiri dari : 1.

Untuk Kecamatan Katingan Hilir peralatan yang digunakan, sebagai berikut : a. 1 Unit Mobil Pemadam Kebakaran Tipe HINO PS 190 dengan Kapasitas 5000 Liter b. 1 Unit Mobil Pemadam Kebakaran Tipe Izusu Ps 120 dengan Kapasitas 3000 Liter c. 1 Unit Mobil Pemadam Kebakaran Tipe Mitsubishi Ps 120 dengan Kapasitas 4000 Liter d. 1 unit Mobil Ranger e. 2 unit Mesin Fortibel Penyuplai air f. 2 unit mesin Sedot tipe ROBIN g. 28 Rol selang tembak h. 3 buah Cabang penyambung selang kondisi tidak dapat melekat dengan baik (bocor)

96


2.

4.

i. 3 buah stik/Nozzle kondisi tidak dapat melekat dengan baik (bocor) j. 3 buah mesin apung kerusakan di bagian mesin Untuk Kecamatan Tewang Sangalang Garing peralatan yang digunakan, sebagai berikut : a. 1 unit mobil Pemadam Kebakaran Tipe HINO dengan 120 dengan kapasitas 3000 Liter b. 2 buah Mesin Sedot jenis Robin 1 Unit mesin Robin tidak berfungsi dengan baik diakibatkan klip bocor c. 3 rol selang tembak jenis gabang d. Selang spiral 2 in, panjang 20 m e. 1 lembar terpal sebagai penampung air f. 1 buah slang penghisap 3. Untuk Kecamatan Pulau Malan peralatan yang digunakan, sebagai berikut : a. 1 unit mobil truk Box milik Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi b. 2. Unit mesin Robin kondisi 1 unit mesin tidak berfungsi dengan baik dikarenakan tali stater putus c. 1 buah tong dengan kapasitas 1200 liter d. 2 rol Slang pompa air 3 in e. 2 rol slang pompa air 1 ½ in f. 3 unit stik pompa air g. 2 buah slang spiral ukuran 3 in h. 1 buah saringan spiral i. 1 buah terpal


a. 2 unit mobil Pemadam Kebakaran merk Hino Ps. 120 dengan kapasitas masing-masing 3000 liter b. 2 Unit mesin sedot Robin c. 6 rol slang tembak jenis Gambang d. 2 rol selang plastic ukuran 50 meter 5.

6.

Untuk Kecamatan Kamipang peralatan yang digunakan, sebagai berikut : a. 2. Unit mesin Robin b. 2 rol Slang pompa air 3 in c. 2 rol slang pompa air 1 ½ in d. 3 unit stik pompa air e. 2 buah slang spiral ukuran 3 in f. 1 buah saringan spiral g. 1 buah terpal Untuk Kecamatan Tasik Payawan peralatan yang digunakan, sebagai berikut ; a. 2. Unit mesin Robin b. 2 rol Slang pompa air 3 in c. 2 rol slang pompa air 1 ½ in d. 3 unit stik pompa air e. 2 buah slang spiral ukuran 3 in f. 1 buah saringan spiral g. 1 buah terpal

Jumlah titik api yang ada di Kabupaten Katingan dari tanggal 01 Oktober 2014 s/d 20 Oktober 2014. Tabel 2. Titik api berdasarkan pantauan Hot Spot di Kabupaten Katingan berjumlah ± 500 (lima ratus) titik api.

Untuk Kecamatan Katingan Tengah peralatan yang digunakan, sebagai berikut :

ISSN : 2085-4757

97


No

Kecamatan

1 1 Kec. Katingan Hulu 2 Kec. Marikit 3 Kec. Sanaman Mantikei 1 4 Kec. Katingan Tengah 3 5 Kec. Pulau Malan 6 Kec. Twg. S Garing 1 7 Kec. Katingan Hilir 3 8 Kec. Tasik Payawan 6 9 Kec. Kamipang 9 10 Kec. Mendawai 2 11 Kec. Katingan Kuala 9 12 Kec. Petak Malai 13 Kec. Bukit Raya Jumlah Titik Hot Spot Perhari 34

2 6 6 6 2 5 6 9 2 11 53

3 4 5 6 7 8 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 4 4 - - - 5 12 1 - - 13 2 - - - - - 5 - - - 1 2 - - - - - - - - - - 24 1 0 0 23 4 Jumlah Titik Hot Spot

Tanggal 9 10 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 7 1 - - - - 7 7 1

12 3 1 2 6

13 0

14 0

15 0

16 2 2

17 -

18 -

19 -

0

0

0

-

Jumlah 0 0 7 10 8 3 12 21 51 5 45 0 0 162

Sumber : Laporan Evaluasi tim satuan tugas penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan di wilayah Kabupaten Katingan tahun 2014. Hasil data dan pantauan di lapangan luasan hutan, lahan dan pekarangan yang terbakar di wilayah Kabupaten Katingan kususnya di wilayah Kecamatan Katingan Hilir ± 500 (lima ratus) Hektar. Pendanaan Tim Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan, lahan dan Pekarangan di Kabupaten Katingan. Harus disadari bahwa ongkos sosial kerusakan lingkungan menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan memperoleh keuntungan ekonominya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.12 Berkaitan dengan Penganggaran atau pendanaan, dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan diatur sebagai berikut : 1. Biaya untuk melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dibebankan pada APBN, APBD dan 12


sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan; 2. Kementerian Kehutanan wajib mengalokasikan dana dari APBN dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundangan untuk pengendalian kebakaran hutan yang dilakukan oleh Brigdalkarhut Manggala Agni; 3. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang wilayah administrasinya rawan kebakaran hutan wajib mengalokasikan dana dari APBD dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundangan untuk pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah, pihak terkait dan masyarakat di wilayahnya. Pendanaan untuk Tim Satuan Tugas penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan di Kabupaten Katingan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Katingan Tanggap Darurat Siaga Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan pekarangan Kabupaten Katingan Tahun 2014. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 660/105/Kpts/III/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu Pencegahan Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan Kabupaten Katingan Koordinator Penanggulangan dan Pemadaman Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan mempunyai tugas :

Ibid.

ISSN : 2085-4757

98


a.

Menyusun rencana dan strategi penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan berdasarkan permintaan Ketua Tim Koordinasi;

b.

Mempersiapkan dan mengecek seluruh sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan melalui koordinasi dengan Camat dan Kepala Desa;

c.

Melaksanakan Pemadaman kebakaran di lapangan;

d.

Membuat laporan hasil pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan;

e.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Koordinasi.

Kendala yang dihadapi oleh Tim Penanggulangan Kabakaran Hutan dan lahan dilapangan jarak dari lahan terbakar ke sumber air tidak terjangkau mengingat sekarang musim kemarau, sehingga Tim harus bekerja lebih extra. Adapun kendala yang dihadapi dibeberapa Kecamatan sebagai berikut : 1. Untuk Kecamatan Katingan Hilir kendala yang dihadapi keterbatasan peralatan Pemadam Kebakaran serta jauhnya lokasi hutan dan lahan yang terbakar sehingga menyulitkan tim bekerja untuk memadamkan secara efektif; 2. Untuk Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Tewang Sangalang Garing sulitnya mendapatkan sumber air, mengingat sekarang musim kemarau membuat sumber air yang terdekat mengering dan melalui Dinas PU Kabupaten Katingan membantu menurunkan 1 unit mobil tangki

ISSN : 2085-4757


3.

4.

5.

6.

penyuplai air dengan kapasitas 8000 liter untuk memudahkan dalam pemadaman dan jauhnya jarak yang ditempuh mengingat keterbatasan peralatan yang di gunakan saat ini; Untuk Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Kecamatan Pulau Malan yang dihadapi sama halnya dengan Kecamatan Tewang Sangalang Garing sulitnya menjangkau sumber air dari lokasi lahan yang terbakar cukup jauh dan dari Tim mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Katingan 1 unit mobi truck box untuk mengangkut tong air dengan kapasitas 1200 liter yang dibantu dari salah Perusahaan yang berada diwilayah Kecamatan Pulau Malan untuk memudahkan Tim melakukan Pemadaman; Untuk Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Katingan Tengah kendala yang dihadapi cukup jauhnya lokasi titik api sehingga tidak terjangkau dengan peralatan pemadam Kebakaran; Untuk Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Kamipang kendala yang dihadapi cukup jauhnya lokasi titik api, sehingga tidak terjangkau dengan peralatan pemadam kebakaran yang digunakan; Untuk Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Tasik Payawan kendala yang dihadapi adalah jauhnya lokasi titik api mengingat keterbatasan peralatan pemadam serta jauhnya lokasi titk api dengan sumber air cukup jauh.

Di dalam alenia ke-IV Pembukaan UUD 1945 diamanatkan bahwa Negara 99


Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bahwa amanat UndangUndang Dasar 1945 sebagaimana tersebut diatas, khususnya untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, dala hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana. Ini menguatkan bahwa rasa aman dan terlindungi dari bencana adalah hak warga negara. Pada Tahun 2007 telah diundangkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang cenderung mengatur tentang bencana yang sifatnya mendadak (bencana geologi). Beberapa pertimbangan diundangkannya kebijakan ini antara lain : 1. Kewajiban Negara melindungi bangsa Indonesian dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, dan 2. Wilayah Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis serta klimatologi yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan ISSN : 2085-4757


untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu dengan melaksanakan semangat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diantaranya adalah : 1. Dengan mencegah kejadiannya, yaitu dengan sama sekali menghilangkan atau secara signifikan mengurangi kemungkinan dan peluang terjadinya fenomena yang berpotensi merugikan tersebut; 2. Kalau tidak dapat dicapai, maka strategi kedua adalah dengan melakukan berbagai cara untuk mengurangi besarnya dan keganasan kejadian tersebut dengan merubah berbagai karakteristik ancamannya, meramalkan atau mendeteksi potensi kejadian, atau mengubah sesuai unsurunsur structural dan non-struktural dari masyarakat; 3. Kalau keniscayaan kejadian memang tidak dapat dihindarkan atau dikurangi, maka strategi ketiga adalah dengan mempersiapkan pemerintah dan masyarakat untuk menghindari atau merespon kejadian tersebut secara efektif sehingga kerugian dapat dikurangi; 4. Strategi yang terakhir adalah dengan secepatnya memulihkan masyarakat korban bencana dan membangun kembali sembari menguatkan mereka untuk menghadapi kemungkinan bencana masa depan. Jadi strategi

100


penanggulangan bencana bukan dan tidak terbatas pada respon kedaruratan saja. Untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dinyatakan bahwa setiap Provinsi dibentuk BPBD Provinsi dan disetiap Kabupaten/Kota dapat dibentuk BPBD. Artinya pembentukan BPBD di Provinsi adalah wajib sementera di Kabupaten/Kota merupakan pilihan (tidak wajib). Dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa pembentukan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah telah membentuk BPBD dengan mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk operasionalisasi lebih lanjut telah diterbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam Peraturan Kepala BPBD disebutkan, bahwa dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD Kabupaten/Kota, maka tugas fungsi penanggulangan bencana diwadahi dengan organisasi yang ISSN : 2085-4757


mempunyai fungsi yang bersesuaian dengan fungsi penaggulangan bencana. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Katingan maka perlu menyandingkan Surat Keputusan Bupati Nomor 660/105/KPTS/III/2014 dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 12/MenhutII/2009 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 agar mandat dari UUD 1945 dalam perlindungan warga dari bencana yang menjadi kewajiban pemerintah tidak ada yang terlewatkan. Kesimpulan a. Kebakaran hutan, lahan dan pekarangan di Indonesia terutama di pulau Kalimantan dan Sumatra sering terjadi sehingga menimbulkan dampak negatif berupa Kerusakan hutan yang menimbulkan kerugian tidak ternilai, menimbulkan awan asap, kerusakan keaneka-ragaman hayati (flora,fauna), musnahnya sejumlah species, hutan gundul, banjir, kekeringan, mengubah ekosistem, mempengaruh panas global. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 660/105/Kpts/III/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu Pencegahan Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan Kabupaten Katingan, yang merupakan bentuk dan langkah dari pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kehidupan dan penghidupan bagi segenap masyarakat yang ada di dalamnya termasuk perlindungan atas dampakdampak dari kebakaran hutan dan lahan sebagaimana yang diharapkan di 101


dalam konstitusional yaitu UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat pencemaran udara akibat kebakaran hutan, lahan dan pekarangan di wilayah Kabupaten Katingan cukup meningkat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan mengeluarkan pernyataan Bupati Katingan Nomor : 050/383/EKSDA tentang siaga tanggap Darurat Api dan Asap di Wilayah Kabupaten Katingan. Dimana sebaran titik api berdasarkan pantauan satelit NOAA18 pada tanggal 17 September 2014 terdapat titik Hot Spot di wilayah Kabupaten Katingan sebanyak 342 titik, Data kasus ISPA semakin meningkat setiap bulannya, terakhir untuk bulan Agustus 2014 berjumlah 1.205 kasus dan untuk bulan September 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 berjumlah 690 kasus yang terdata. Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 360/454/KPTS/X/2014 Tanggal, 08 Oktober 2014 tentang Pembentukan tim dan sekretariat satuan tugas penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan di Kabupaten Katingan Tahun 2014 agar Tim Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan di Wilayah Kabupaten Katingan di perpanjang terhitung dari tanggal 08 Oktober 2014 s/d 20 Oktober 2014. Dengan melibatkan dari Unsur TNI, POLRI dan Dinas, Badan yang terkait. untuk membantu Pelaksanaan serta menginfentarisasi keadaan dan kondisi bisa teratasi secara baik dan efektif. b. Kendala yang dihadapi oleh Tim Penanggulangan Kabakaran Hutan dan lahan dilapangan, Sulitnya sumber air dan jauhnya lahan yang terbakar. ISSN : 2085-4757


Sehingga Tim harus bekerja lebih extra. Adapun kendala lain yang dihadapi Tim Penggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dilapangan disamping keterbatasan peralatan pemadam kebakaran sehingga menyulitkan tim bekerja untuk memadamkan secara efektif. Tim Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan pekarangan di Wilayah Kabupaten Katingan sejak di perpanjang dari tanggal 06 Oktober 2014 s/d 20 Oktober 2014 sudah bekerja dengan semaksimal mungkin untuk pemadaman api, akan tetapi karena lahan yang terbakar cukup luas dan bergambut disamping keterbatasan peralatan pemadam kebakaran serta jauhnya lokasi hutan dan lahan yang terbakar sehingga menyulitkan tim untuk memadamkan api. DAFTAR PUSTAKA Abdullah, M.J.,M.R. Ibrahim dan A.R. Abdul Rahim. 2002. The Influenceof Forest Fire in Peninsular Malaysia: History, Root Causes, Prevention, and Control. Makalah disajikan pada Workshop on Prevention and Control of Fire in Peatlands, Tanggal 19-21 Maret 2002, Kuala Lumpur, Malaysia. Arifin Bustanul. 2001. Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia: Perspektif Ekonomi, Etika, dan Praksis Kebijakan, Erlangga, Jakarta. Santosa Ahmad Mas, 1996, Aktualisasi Prinsipprinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem dan Praktik Hukum Nasional, Artikel Jurnal Hukum Lingkungan, ICEL , Jakarta. Sumardjono. SW Maria. April 2009. Makalah Pengaturan Sumberdaya Alam di Indonesia: Sistem atau Subsistem, Disampaikan Di Depan Dosen dan

102

Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 9, No 2, September 2014 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Keraf Sonny. A. Etika Lingkungan: Teori-Teori Etika, Etika Lingkungan, Politik Lingkungan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kembali ke Kearifan Lokal, (Kompas, Jakarta, 2006), Sambutan Bupati Katingan Pada Pembukaan Workshop Inter-Stakeholders Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Serta Lahan, Menuju Zero Fires, Kasongan 2 Desember 2013. Tim Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan, dan Pekarangan Kabupaten Katingan, 2014, Laporan Evaluasi Tim Satuan Tugas Penanggulangan Kebakatan Hutan, Lahan dan Pekarangan di Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2014. Soemarwoto Otto. Atur Diri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta). WWF, Prosiding Workshop Inter-Stakeholder Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan serta Lahan, Menuju Zero Fires. Kasongan 2 Desember 2013. Peraturan Perundang-Undangan :

Upaya Penanggulangan ...(Louise Theresia) 84-103 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 660/105/Kpts/III/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu Pencegahan Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan Kabupaten Katingan; Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan mengeluarkan pernyataan Bupati Katingan Nomor : 050/383/EKSDA Tahun 2014 tentang tentang Siaga Tanggap Darurat Api dan Asap Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan di wilayah Kabupaten Katingan; Instruksi Bupati Katingan Nomor 050/397/EKSDA tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Katingan; Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 360/454/KPTS/X/2014 Tanggal, 08 Oktober 2014 tentang Pembentukan tim dan sekretariat satuan tugas penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan di Kabupaten Katingan Tahun 2014.

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan; Permendagri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan; Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

ISSN : 2085-4757

103

UPAYA PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Recommend Documents