Pemanfaatan Dan Pengelolaan Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH

I. PENDAHULUAN  1.1. Latar Belakang

Keberadaan lahan gambut dunia semakin dirasakan peran pentingnya terutama dalam menyimpan lebih dari 30% karbon terrestrial, memainkan peran penting dalam siklus hidrologi, serta memelihara keanekaragaman hayati. Luas lahan gambut dunia yang berkisar 38 juta ha terdapat lebih 50% berada di  Indonesia. Lahan gambut di Indonesia diperkirakan seluas 25.6 juta ha, tersebar di Pulau Sumatera 8.9 juta ha (34.8%), Pulau Kalimantan 5.8 juta ha (22.7%) dan Pulau Irian 10.9 juta ha (42.6%). Di wilayah Sumatera, sebagian besar gambut berada di pantai Timur, sedangkan di Kalimantan ada di Provinsi Kalimantan Barat, Tengah dan Selatan (Driessen et al, 1974, dalam Setiadi, 1995). Hasil studi Puslitanak (2005), bahwa luas lahan gambut di Kalimantan Tengah mencapai 3.0 1 juta ha atau 52.2% dari seluruh luasan gambut di Kalimantan. Gambut di Kalimantan Tengah tersebut  1/ 3 nya merupakan gambut tebal (ketebalan 3 m eter). Berdasarkan tipe kedalaman, estimas i distribusi distribusi lahan gambut   / sangat  / tipis di Kalimantan Tengah meliputi: sangat dangkal  /  sangat tipis mencapai 75,990 ha (3%); sedangkal  /  tipis mencapai 958,486 ha (32%); sedang mencapai 462,399 ha ( 15%); dalam / tebal tebal mencapai 574,978 ha ( 19%); sangat dalam / sangat sangat tebal mencapai 66 1,093 ha (22%) dan dalam sekali  / tebal tebal sekali mencapai 277,694 ha (9%). Deposit karbon (C) yang terkandung dalam lahan gambut di Kalimantan Tengah diperkirakan sebesar  6.35 giga ton (GT) atau setara karbon hasil pembakaran bahan bakar minyak di Amerika Serikat selama satu tahun. Jumlah ini merupakan deposit deposit terbesar di Pulau Kalimantan, yaitu sekitar 5 6.34% dari deposit karbon di lahan gambut Kalimantan. Dari deposit karbon tersebut, diperkirakan defosit terbesarterdapat di  Kabupaten Pulang Pisau (2.7 giga t on), Kabupaten Kabupaten Katingan ( 1.5 giga ton), Kabupaten Kapuas ( 1.1 giga ton), dan selebihnya di kabupaten k abupaten-ka -kabupaten bupaten lainnya. lainnya. Mengingat pentingnya lahan gambut di Kalimantan Tengah secara ekonomis maupun secara ekologis, maka pengelolaan dan pemnafaatannya harus dilakukan secara hati-hati dengan berupaya mendapatkan manfaat secara optimal namun dengan tetap mempertahankan fungsi ekologisnya. Hal ini karena  pengelolaan lahan gambut berkelanjutan akan menentukan banyak hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah dan kepentingan nasional maupun dunia dunia internasional akan pembangunan berkelanjutan. Tujuan Penulisan Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut di  Kalimantan Tengah, serta melihat aspek-aspek yang terkait dengan hal ters ebut. Metode Penulisan Penulisan Penul isan kertas kerta s kerja / makalah makalah ini secara diskripti diskriptiff dengan sumber dari pustaka dan s umber-sumber  lain yang berkaitan dengan t opik yang ditulis. II. MASALAH PENGELOLAAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH  2.1. Gambaran Umum Kawasan Kawas an Bergambut di Kalimantan Tengah Kawasan bergambut di Kalimantan Tengah melingkupi hamparan areal yang cukup luas, yakni  diperkirakan mencakup areal seluas 3,472 Juta Ha, atau sekitar 2 1,98 % dari total luas wilayah Provinsi  Kalimantan Tengah yang mencapai 15,798 Juta Ha.

Ditinjau dari letak geografis wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, kawasan bergambut tersebut terletak  di bagian selatan dari Garis Equator (0 o Garis Lintang), atau dengan kata lain terletak pada Garis Lintang Selatan hingga ke gugusan pantai di tepi laut Jawa di bagian selatan Pulau Kalimantan, yang merupakan Batas Selatan dari Propinsi Kalimantan Tengah. Sebagaimana diketahui bahwa Propinsi Kalimantan Tengah dibagi dua oleh Garis Lintang atau Garis Equator menjadi 2 (dua) bagian, yakni Lintang Utara dan Lintang Selatan. Disamping kekhususan tersebut, Kalimantan Tengah secara geografis juga memiliki ciri tersendiri  lainnya yang khas, yakni perubahan ketinggian (dpl) secara simultan dari arah selatan, yang berbatasan dengan Laut Jawa, hingga ke bagian utara di Gugusan Bukit Raya  / Bukit Baka yang merupakan Kawasan Lindung. Kondisi alamiah-geografis tersebut merupakan faktor penentu yang mempengaruhi letak dan sebaran kawasan bergambut di Kalimantan Tengah, yang juga memiliki pola perubahan yang sama, yakni  dari selatan ke utara. Gambut hanya mungkin terbentuk apabila terdapat limpahan biomass atau vegetasi pada suatu kawasan yang mengalami hambatan dalam proses dekomposisinya. Faktor penghambat utama tersebut  adalah genangan air sepanjang tahun atau kondisi rawa. Dalam konteks yang demikian, hutan sebagai   penghasil limpahan biomass, yang mendominasi wilayah Kalimantan Tengah (sekitar 65,05 % dari total luas wilayah), khususnya pada areal-areal yang selalu tergenang air adalah merupakan kawasan potensial  terbentuknya gambut. Tetapi sebaliknya, tidak semua areal hutan dapat m embentuk lahan-lahan bergambut. Berdasarkan kondisi obyektif sampai saat ini, kawasa n bergambut di Kalimantan Tengah dapat  dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok utama, ya kni : a. Kawasan Bergambut yang Belum Digarap Kawasan bergambut pada kelompok ini umumnya masih berhutan atau merupakan Kawasan Hutan, terdiri dari Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi lainnya. Mengingat  arealnya masih berhutan, maka cukup mudah membedakan ciri-ciri penyusun vegetasi di kawasan ini, yang umumnya didominasi oleh jenis-jenis Meranti Rawa, Ramin, Jelutung, Agathis, Nibung dan Rengas. Sebagian besar dari kawasan bergambut yang termasuk pada kelompok ini dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH) mengingat vegetasi penyusun arealnya ya ng masih potensial untuk dimanfaatkan. Kawasan bergambut pada kelompok ini terletak pada tiga kawasan utama yakni : - Kawasan hutan yang terletak diantara Areal Eks PLG di sebelah Timur (dibatasi oleh sungai Sebangau) hingga areal Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) di sebelah Barat, dengan batas Utara adalah Jalan Trans Kalimantan dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Ja wa. - Kawasan hutan yang terletak pada Blok E di se belah Utara areal Eks PLG. - Kawasan hutan yang terletak diantara kawasan TNTP hingga ke batas propinsi dengan Propinsi  Kalimantan Barat. b. Kawasan Bergambut Areal Eks PLG  Sebagaimana diketahui bahwa Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar adalah merupakan mega proyek nasional yang bermasalah karena tanpa didahului oleh kajian-kajian secara matang dan mendalam serta perencanaan yang tepat, mantap dan tidak terintegrasi secara lintas sektoral. Terlebih lagi areal PLG yang sedemikian luas tersebut merupakan kawasan hutan bergambut  dengan berbagai karakteristik khusus dan khas, yang tentu saja semestinya memerlukan penanganan secara khusus pula.

Total luasan areal Eks PLG adalah seluas 1.119.493 Ha, yang terdiri atas 4 (empat) Blok, masing-masing Blok A seluas 227.100 Ha, Blok B seluas 16 1.480 Ha, Blok C seluas 568.635 Ha dan Blok D s eluas 162.278  Ha. c. Kawasan Bergambut TNTP  Kelompok ketiga kawasan bergambut di Kalimantan Tengah adalah pada Kawasan Taman Nasional  Tanjung Puting (TNTP) dengan luas areal mencapai 4 15.040 Ha, yang secara khusus diperuntukkan sebagai habitat bagi satwa langka yang dilindungi yakni orangutan (Pongo pygmaeus). d. Kawasan Bergambut Terlantar  Kawasan bergambut yang diklasifikasikan sebagai kawasan yang terlantar umumnya merupakan salah satu dampak dari kegiatan pembangunan akses jalan yang menghubungkan daerah- daerah di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, sebaran dari kawasan bergambut pada kelompok ini terletak di sepanjang kiri  kanan Jalan Negara, seperti Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Palangka Raya ± Kuala Kapuas ± Banjarmasin, Jalan Negara yang menghubungkan Sampit ± Ujung Pandaran, Sampit ± Kuala Pembuang, Palangka Raya ± Tumbang Talaken ± Tumbang Jutuh, Kotawaringin ± Sukamara, dan lainlain. Menjadi terlantar karena pada umumnya kawasan bergambut pada kelompok ini berdasarkan sistem Tata Ruang Propinsi Kalimantan Tengah (RTRWP) sudah tidak lagi merupakan Kawasan Hutan Tetap di satu sisi, sedangkan di sisi lain di claim oleh masyarakat sebagai areal tanah milik mereka, tetapi tidak  digarap atau diolah sebagaimana mestinya. Kelompok ini lebih tepat disebut sebagai lahan gambut terlantar atau lahan tidur yang bergambut. e. Kawasan Bergambut Yang Diolah Masyarakat  Kelompok terakhir dari kawasan bergam but yang terdapat di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah adalah kawasan bergambut yang telah diolah oleh masyarakat, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai  lahan gambut produktif. Kawasan bergambut pada kelompok ini (lahan gambut produktif) umumnya terdiri dari : - Kawasan bergambut yang dijadikan sebagai kawasan pemukiman melalui program transmigrasi, dan - Kawasan bergambut yang dikelola menjadi lahan-lahan perkebunan besar swasta (kelapa sawit), serta - Kawasan bergambut yang dikelola masyarakat setempat baik sebagai lahan perkebunan maupun hasil  hutan ikutan lainnya (seperti kebun kelapa, kebun karet, budidaya jelutung, kebun rotan, dan lainlain). Dari ke-5 kelompok tersebut di atas, ditinjau dari perspektif pengelolaan berkelanjutan lahan gambut, maka 4 (empat) kelompok yang pertama adalah merupakan kawasan bergambut yang perlu mendapat prioritas  penanganannya, yang tentu saja dengan memperhatikan berbagai kondisi obyektifnya masing-masing. 2.2. Degradasi Lahan Gambut dan PLG Sejuta Hektar  Potensi lahan gambut di Kalimantan Tengah sudah mengalami degradasi yang cukup parah. CIMTROP  (2002) dalam WWF (2003) mengindentifikasi setidaknya terdapat 3 (tiga) hal mendasar yang merupakan ancaman bagi keberadaan hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah, yaitu: ( 1 ) konversi lahan gambut secara besar-besaran untuk dijadikan areal pertanian ketika ilaksanakannya Proyek PLG  1 juta ha tahun 1995; (2) meluasnya eksploitasi sumberdaya hutan r awa gambut melalui perizinan HPH  / HTI dan illegal logging; dan (3) kebakaran hutan dan lahan oleh perubahan ekosistem dalam hutan rawa gambut.

PLG (Pengembangan Lahan Gambut) satu juta hektar di Kalimantan Tengah merupakan suatu bentuk  eksploitasi terbesar terhadap hutan dan lahan gambut. Proyek PLG yang dilaksanakan berdasarkan KEPPRES RI Nomor 82 Tahun 1995, bertujuan untuk mengkonversi hutan rawa gambut (weatland) yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sawah guna mempertahankan swasembada beras yang telah dicapai Indonesia pada tahun 1984. PLG tersebut telah mengeksploitasi sekitar ½ luas lahan gambut di  Kalimantan Tengah. Lahan dan hutan yang terdapat pada lapisan bagian atas lahan gambut di sekitar lokasi   proyek terdegradasi dan ekosistemnya dikonversikan menjadi lahan pertanian. Eksploitasi lahan gambut sekitar  1.7 juta hektar dan pembangunan jaringan tata air (Saluran Primer  Induk sepanjang 187 km yang menghubungkan Sungai Kahayan dan Sungai Barito, Saluran Primer Utama sepanjang 958.18 km, ribuan kilometer saluran sekunder dan tersier) yang memotong kubah gambut, telah menimbulkan masalah lingkungan yang sangat s erius, yaitu: banjir besar pada m usim penghujan, kekeringan   pada musim kemarau yang diikuti dengan kebakaran hutan lahan, maraknya illegal logging, kemerosotan keanakaragaman hayati. Di sisi lain, puluh ribu transmigran yang telah didatangkan (hingga dihentikan pada tahun 1999 / 2000 sebanyak  15,600 KK) juga memunculkan persoalan sosial dan ekonomi dari proyek PLG  tersebut. Secara ekologi, pembakaran lahan gambut mempercepat rusaknya lingkungan yang unik dan jasa-jasa ekologi yang dihasilkannya (misalnya pengaturan air dan pencegahan banjir). Pemadaman kebakaran di areal  gambut sangat sulit, mahal dan dapat menyebabkan kerusakan ekologi dalam jangka-panjang. Meski    pemerintah melalui Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung memberikan   perlindungan terhadap lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter, namun hal ini tak otomatis menyelesaikan persoalan gambut. Kian menyempitnya ketersediaan lahan mineral rupanya telah mendorong berbagai praktik pemanfaatan lahan gambut dengan ketebalan di bawah 3 meter oleh para pengusaha (tentu dengan izin pemda). Jarang para pengusaha itu memikirkan pengaruh praktik-praktik tersebut terhadap lahan gambut  dengan kedalaman lebih dari 3 meter yang nota bene dilindungi. Padahal keduanya tak bisa berdiri sendirisendiri. Pada kenyataannya lahan gambut dengan perbedaan kedalaman tersebut bisa jadi merupakan satu ekosistem atau dalam satu landscape. Kebijakan pemerintah dalam membolehkan pemanfaatan lahan gambut kurang dari 3 meter akan mempengaruhi lahan gambut yang dilindungi (3 meter lebih itu). Cara terbaik untuk mencegah kebakaran di lahan-lahan gambut adalah dengan mengkonservasi mereka dalam keadaan alaminya. Yakni dengan memberikan perhatian khusus terhadap aspek-aspek pengelolaan air yang baik, pemanfaatan lahan yang sesuai, dan pengelolaan hutan yang lestari. Artinya, drainase /  pengeringan dan konversi kawasan lahan gambut harus dicegah. Perlindungan terhadap kawasan gambut dengan sendirinya akan mengendalikan hidrologi wilayah yang berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir. Dalam kondisi alami yang tidak t erganggu, lahanlahan gambut mempunyai fungsi-fungsi ekologi yang penting: mengatur air di dalam dan di permukaan tanah. Dengan sifatnya yang seperti spon, gambut dapat menyerap air yang berlebihan, yang kemudian secara kontinye dilepas perlahan-lahan. Hal ini menyebabkan air akan tetap mengalir secara konsisten dan karena itu menghindari terjadinya banjir juga kekeringan. Tak hanya itu, perlindungan kawasan gambut akan menjaga keanekaragaman hayati dengan banyak je nis yang unik dan hanya dijumpai di daerah lahan gambut  (Darajat Salman, 2006). Munculnya permasalahan terhadap lingkungan, ekonomi, dan kehidupan sosial tersebut, akibat tidak  memperhatikan aspek ekologis dan karakteristik ekosistem lahan gambut di Kalimantan Tengah,

menyebabkan proyek PLG dinilai tidak berhasil dan dihentikan. Untuk menangani kawas an eks PLG tersebut, maka dikeluarkan KEPPRES RI Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Point penting dalam KEPPRES RI Nomor 80 Tahun 1999 disebutkan bahwa lahan bergambut tipis dengan ketebalan gambut kurang dari 3 meter dapat dimanfaatkan untuk budidaya kehutanan, pertanian,   perikanan dan perkebunan. Sedangkan pada lahan bergambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter dan kawasan yang berfungsi lindung dimanfaatkan untuk konservasi. KEPPRES RI Nomor 80 Tahun 1999 tersebut tidak dapat berfungsi, karena tidak adanya petunjuk pelaksanaan lebih lanjut. Sejak dihentikannya PLG pada tahun 1999 hingga 2006, kegiatan penangan an kawasan hanya dilakukan secara sporadis, berdasarkan kasus yang dihadapi oleh masyarakat di daerah tersebut. Sementara itu, permasalahan lingkungan, ekonomi, dan kehidupan sosial masih saja terus terjadi. Kini di tahun 2007, kawasan eks PLG kembali dikelola secara khusus dengan k eluarnya INPRES RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah. Ada 3 (tiga) program utama yang akan dilaksanakan dalam INPRES Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah selama tahun 2007-20 11, yaitu: ( 1 ) konservasi; (2) budidaya; dan (3) pemberdayaan masyarakat lokal  dan transmigran. Rencana pemerintah untuk melakukan percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan PLG di  Kalimantan Tengah mencakup luasan lahan 1,457,300 ha, meliputi: ( 1  ) blok A seluas 310,000 ha; (2) blok B seluas 158,600 ha; (3) blok C seluas 440,000 ha; (4) blok D seluas 139,000 ha; dan (5) blok E seluas 409,700  ha. Pada tahun 2007  / 2008, berbagai upaya persiapan pelaksanaan Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi  Kawasan PLG di Kalimantan Tengah sudah mulai dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah sendiri,Perguruan Tinggi, Swasta, LSM, dan lainnya. Universitas Palangka Raya melalui CKPP (Central Kalimantan Peatlands Project), bekerjasama dengan Institute for Environmental Studies (IVM), Vrije Universiteit, De Boelelaan 1087, 108 1 HV Amsterdam, The Netherlands pada tahun 2007  / 2008 melakukan kajian untuk menemukan persepsi  atau pengertian masyarakat yang tinggal di daerah lahan gambut berkaitan dengan rencana pemerintah tersebut. PERTANIAN BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT  3.1. Pertanian Berkelanjutan Definisi komprehensif bagi pertanian berkelanjutan meliputi komponen-komponen fisik, biologi dan sosioekonomi, yang direpresentasikan dengan sistem pertanian yang melaksanakan pengurangan input  bahan-bahan kimia dibandingkan pada sistem pertanian tradisional, erosi tanah terkendali, dan pengendalian gulma, memiliki efisiensi kegiatan pertanian (on-farm) dan bahan-bahan input maksimum, pemeliharaan kesuburan tanah dengan menambahkan nutrisi tanaman, dan penggunaan dasar-dasar biologi pada  pelaksanaan pertanian. Salah satu pendekatan pertanian berkelanjutan adalah input minimal (low input) secara khusus ditulis oleh Franklin H. King dalam bukunya Farmers of Forty Centuries. King membandingkan penggunaan input  minimal dan pendekatan berkelanjutan pada pertanian daratan Timur (oriental) dengan apa yang dia lihat  sebagai kesalahan metoda yang digunakan petani Amerika. Gagasan King adalah bahwa sistem pertanian memiliki kapasitas internal yang besar untuk melakukan regenerasi dengan menggunakan sumberdayasumberdaya internal.

Baru-baru ini, Undang-undang Produktivitas Pertanian Amerika, yang merupakan bagian dari  Undang-undang Keamanan Pangan 1985, menyediakan kewenangan untuk melaksanakan program riset dan  pendidikan pada sistem pertanian alternatif -yang kemudian dikenal sebagai pertanian berkelanjutan dengan input minimal (Low Input Sustainable Agriculture (LISA)). Pada bulan Desember  1987, Kongres Amerika menyetujui US $ 3,9 juta untuk memulai pekerjaan tersebut atas dasar undang-undang Keamanan Pangan. Undang-undang tersebut memberikan mandat untuk melakukan investigasi ilmiah pada a) peningkatan   produktivitas pertanian, b) produktivitas lahan sentra produksi, c) mengurangi erosi tanah, kehilangan air  dan nutrisi, dan d) melakukan konservasi sum berdaya natural dan energi. Petani Amerika saat ini sedang mencari sumberdaya yang efisien, biaya lebih rendah, dan sistemsistem produksi yang lebih menguntungkan. Siapapun yang bergerak di bidang pertanian seharusnya berbagi kepedulian yang lebih luas pada ma syarakat dalam mendukung lingkungan yang bersih dan nyaman. Selama sepuluh tahun terakhir, telah terjadi paradigma yang mengangkat masyarakat pertanian dari kondisi  yang mengharuskan produktivitas lebih tinggi menuju suatu kondisi masyarakat yang peduli pada keberlanjutan. Hal ini dirasakan sebagai suatu kesalahan bahwa produktivitas yang tinggi dari kegiatan   pertanian konvensional telah menimbulkan biaya kerusakan yang cukup siginifikan terhadap lingkungan alam dan disrupsi masalah sosial. Dalam usaha mengalihkan konsekuensi-konsekuensi negatif pertanian konvensional, beberapa format sistem pertanian berkelanjutan yang berbeda telah direkomendasikan sebagai alternatif-alternatif  untuk mencapai tujuan sistem produksi pertanian yang dapat menguntungkan secara ekonomi dan aman secara lingkungan. Kepentingan dalam sistem pertanian alternatif ini sering dimotivasi dengan suatu keinginan untuk menurunkan tingkat kesehatan lingkungan dan kerusakan lingkungan dan se buah komitmen terhadap manajemen sumberdaya alam yang berkeadilan. Tetapi kriteria yang paling penting untuk  kebanyakan petani dalam mempertimbangkan suatu perubahan usaha tani adalah keingingan memperoleh hasil yang layak secara ekonomi. Adopsi terhadap metode pertanian alternatif yang lebih lebar ini  membutuhkan bahwa metode tersebut sedikitnya sama kualitasnya dalam memperoleh keuntungan dengan metode konvensional atau memiliki keuntungan-keuntungan non-keuangan yang signifikan, seperti sebagai  usaha menjaga penurunan kualitas sumberdaya air dan tanah secara cepat. Riset dan pendidikan bergerak terbatas diantara para peneliti atau mahasiswa. Sebagaimana seora ng mahasiswa menjadi lebih baik diberikan pendidikan mengenai pengetahuan praktis pertanian berkelanjutan, lebih memiliki minat dan dana akan ditingkatkan untuk mendukung riset selanjutnya. Jaminan peneliti dan ketersediaan dana penelitian ini akan lebih memberikan harapan untuk meningkatkan minat pada pendidikan yang memandu riset selanjutnya secara umum. Pooling pendapat yang dilakukan mahasiswa di sejumlah fakultas seluruh Amerika menunjukkan ketertarikan pada pertanian berkelanjutan. Kebanyakan mereka mempertanyakan masalah-masalah pertanian berkelanjutan sebagai sebuah pemikiran yang tidak dapat  diadopsi dalam program agroekologi. Mereka memberikan komentar bahwa penurunan dampak lingkungan akibat usaha pertanian berkelanjutan sebagai sebuah keuntungan yang besar dari meninggalkan usaha pertanian konvensional. Lebih banyak riset yang dilakukan pada pertanian berkelanjutan ini, program-program pendidikan yang lebih baik akan dapat dilaksanakan di wilayah ini.

Ketika perubahan dari kegiatan pertanian konvensional ke pertanian berkelanjutan dilaksanakan,  perubahan sosial dan struktur ekonomi juga akan terjadi. Pada saat input menurun, terdapat hubungan yang menurun pula pada hubungan kerja terhadap mereka yang selama ini terlibat dan mendapatkan manfaa t dari    pertanian konvensional. Hasilnya adalah terdapat banyak kemungkinan yang dapat ditemukan yaitu meningkatnya kualitas hidup, dan peningkatan kegiatan pertanian mereka. Dalam mengadopsi input minimal  (low input) sistem-sistem berkelanjutan dapat menunjukkan penurunan potensial fungsi-fungsi eksternal  atau konsekuensi-konsekuensi negatif dari jebakan sosial pada masyarakat. Petani sering terperangkap dalam perangkap sosial tersebut sebab insentif-insentif yang mereka terima dari kegiatan produksi saat ini. 3.2. Pengelolaan Kawasan Bergambut di Kalimantan Tengah Perkembangan pengelolaan kawasan bergambut di Kalimantan Tengah dapat dibedakan sebagai  berikut: 1. Pengelolaan Kawasan Bergambut melalui Program Pemerintah. Penetapan kawasan-kawasan bergambut tertentu untuk tujuan-tujuan konservasi berupa penetapan Kawasan Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Cagar Budaya, Taman Wisata, Hutan Lindung, termasuk Kawasan Konservasi Air Hitam. Masing-masing fungsi kawasan tersebut telah secara jelas diatur dan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah (RTRWP) hasil Paduserasi Tahun 1999 yang kemudian dirubah dalam dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah.RTRWP ini kemudian sejak tahun 2006 direvisi kembali dan sampai saat ini belum disyahkan karena belum mendapat persetujuan dari Pemerintah dan DPR RI. Untuk tujuan pembangunan wilayah, pengelolaan kawasan bergambut yang berskala besar dan sensasional adalah Proyek Pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar (PLG), mencakup areal  seluruhnya seluas 1.11 9.493 Ha. Namun karena mega proye k tersebut pelaksanaannya tidak didahului  dengan kajian-kajian teknis, ilmiah dan socio-ekonomis secara holistik dan tidak didukung dengan   perencanaan yang tepat, mantap dan terintegrasi secara lintas sektoral, dimana pelaksanaannya terhadap suatu hamparan kawasan hutan bergambut yang sangat luas dengan berbagai  karakterisitiknya yang khas, maka yang terjadi justru adalah mega masalah yang hingga sekarang belum kunjung selesai dan dapat teratasi secara paripurna. Pengelolaan kawasan gambut untuk kepentingan pembangunan wilayah (selain Proyek PLG) pada umumnya dalam bentuk-bentuk pembukaan lahan baru untuk dijadikan sebagai lokasi pemukiman   penduduk melalui program transmigrasi atau re-settlement. Disamping itu adalah berupa  pembangunan jaringan atau akses jalan yang menghubungkan daerah-daerah di Kalimantan Tengah. Penetapan kawasan bergambut seluas lebih kurang 40 Ha di Nyaru Menteng (28 Km dari Kota Palangka Raya) yang dikelola sebagai Areal Arboretum sekaligus sebagai tempat rekreasi masyara kat  kota Palangka Raya dan sekitarnya. Disamping itu, di dalam Areal Arboretum Nyaru Menteng ini juga terdapat Pusat Reintroduksi Orangutan yang dikelola oleh The Balikpapan Orangutan Survival  Foundation. 2. Pengelolaan Kawasan Bergambut oleh Pihak Swasta Pengelolaan kawasan bergambut yang masih berupa hutan (Kawasan Hutan) yang dilakukan oleh   para pemegang HPH dalam rangka memanfaatkan tegakan hutan yang bernilai ekonomis melalui  kegiatan-kegiatan eksploitasi dan silvikultur.

Pengelolaan kawasan bergambut yang sudah tidak berupa hutan (bukan merupakan Kawasan Hutan) oleh perusahaan perkebunan swasta besar (PSB) yang dikonversi menjadi kebun-kebun kelapa sawit  sekaligus sebagai sentra-sentra produksi crude palm oil (CPO) di Kalimantan Tengah. 3. Pengelolaan Kawasan B ergambut oleh Lembaga Perguruan Tinggi  a. Mengacu RTRWP Hasil Paduserasi Tahun 1999 yang berlaku saat ini, di Kalimantan Tengah telah dialokasikan kawasan hutan bergambut seluas lebih kurang 5.000 Ha y ang diperuntukkan sebagai  Hutan Pendidikan dan Penelitian yang terletak di Hampangen, Kabupaten Katingan.. Kawasan tersebut dikelola sepenuhnya oleh pihak Universitas Palangka Raya, dan selama ini menjadi  tempat kegiatan praktek lapangan maupun research mahasiswa. b. Laborarium Gambut di sungai Sebangau yang dikelola oleh pihak Universitas Palangka Raya bekerja sama dengan pihak Nottingham University, UK. 4. Pengelolaan Kawasan Bergambut oleh Masyarakat  Kegiatan pengelolaan kawasan bergambut yang dilakukan oleh masyarakat lebih merupakan  pemanfaatan lahan gambut untuk kepentingan pembangunan kebun-kebun rakyat dan pengolahan lahan gambut sebagai lahan pertanian tanaman pangan, dengan pola sebaran mengikuti  konsentrasi pemukiman penduduk di sepanjang kiri kanan Jalan N egara. Prospek Pengembangan Pertanian di Lahan Gambut  Potensi pengembangan pertanian pada lahan gambut, disamping faktor kes uburan alami gambut juga sangat ditentukan oleh manajeme n usaha tani yang akan diterapkan. Pengelolaan lahan gambut pada tingkat   petani, dengan pengelolaan usaha tani termasuk tingkat rendah (low inputs) sampa i sedang (medium inputs), akan berbeda dengan produktivitas lahan dengan manajemen tinggi yang dikerjakan oleh swasta atau  perusahaan besar (Subagyo et,al. dalam Chotimah, 2009). Dengan manajemen tingkat sedang y aitu perbaikan tanah dengan penggunaan input yang terjangkau oleh pertani seperti pengolahan tanah, tata air mikro, pemupukan, pengapuran, serta pemberantasan hama dan penyakit, maka potensi pengembangan lahan dititikberatkan pada pemilihan jenis tanaman dan teknis bertanam (Abdurachman dan Suriadikarta, 2000). Padi Sawah Budidaya padi sawah dibudidayakan oleh petani transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan pangannya.   Akan tetapi budidaya padi sawah di lahan gambut dihadapkan pada berbagai masalah terutama menyangkut kendala fisika, kesuburan tanah, serta pengelolaan tanah dan air. Khusus gambut tebal (> 1 meter) belum berhasil dimanfaatkan untuk budidaya padi sawah karena mengandung sejumlah kendala yang belum dapat diatasi. Kunci keberhasilan budidaya padi sawah pada lahan gambut terletak pada keberhasilan dalam pengelolaan dan pengendalian air, penanganan sejumlah kendala fisik yang merupakan faktor pembatas, penanganan substansi toksik, dan pemupukan unsir makro dan m ikro. Lahan gambut yang sesuai untuk padi sawah adalah gambut tipis (20-50 cm) dan gambut dangkal (50- 100  cm). Padi kurang sesuai pada gambut sedang ( 1-2 meter) dan tidak sesuai pada gambut tebal (2-3 meter) dan sangat tebal (lebih dari 3 meter). Pada gambut tebal dan sangat tebal, tanaman padi tidak bisa membentuk gabah karena kahat unsur hara mikro. Pada tanah sawah dengan kandungan organik tinggi, asam-asam organik menghambat pertumbuhan terutama akar, mengakibatkan rendahnya produktivitas bahkan kegagalan panen. Tingkat keasaman dan suplai Ca yang rendah serta kandungan abu yang rendah merupakan faktor pembatas utama  pertumbuhan padi sawah pada gambut tebal. Tanaman Perkebunan dan Industri 

Budidaya tanaman perkebunan berskala besar banyak dikembangkan di lahan gambut oleh perusahaan perusahaan swasta. Pengusahaan tanaman-tanaman ini kebanyakan dengan pemanfaatan gambut tebal  ( 1-2 meter). Sebelum penanaman dilakukan pemadatan tanah dengan menggunakan peralatan berat. Sistem draenase yang tepat sangat menentukan keberhasilan budidaya tanaman perkebunan di lahan tersebut. Pengelolaan kesuburan tanah yang utama adalah pemberian pupuk makro dan mikro. Diantara tanaman perkebunan yang lain seperti sawit, karet, dan kelapa, nanas (Ananas cumosus) merupakan tanaman yang menunjukkan adaptasi yang tinggi pada gambut berdraenase. Nanas bisa beradaptasi dengan baik pada keadaan asam yang tinggi dan tingkat kesuburan yang rendah. Tanaman nenas tumbuh dengan baik dan mulai berbuah 14 bulan setelah tanam. Tumpang sari nenas dengan kelapa memberikan prospek ya ng cerah untuk dikembangkan. Kelapa sawit merupakan tanaman tahunan yang cukup sesuai pada lahan gambut dengan ketebalan sedang s ampai tipis dengan hasil sekitar  13 ton  per ha pada tahun ketiga penanaman. Untuk jenis buah seperti jambu air (Eugenia), Mangga (Mangosteen), dan Rambutan, banyak ditanam di  lahan gambut di Kalimantan Tengah. Sedangkan di daerah pantai ivory dengan lahan gambut termasuk  oligotropik, pisang dapat tumbuh dengan drainase 80- 100 cm dan menghasilkan 25-40 ton per ha walaupun dengan pengelolaan yang agak sulit. Tanaman lain yang potensial adalah tanaman keras seperti kelapa, kopi, dan tanaman obat. Palawija dan Tanaman Semusim Lainnya. Tanah gambut yang sesuai untuk tanaman semusim adalah gambut dangkal dan gambut sedang. Pengelolaan air pelu diperhatikan agar air tanah tidak turun terlalu dalam atau drastis untuk mencegah terjadinya gejala jering tidak balik. Tanaman pangan memerlukan kondisi draenase yang baik untuk mencegah penyakit busuk pada bagian bawah tanaman dan meminimalkan pemakaian pupuk. Ubikayu (Manihot esculenta) merupakan tanaman yang cukup produktif di lahan gambut oligotropik dengan drenase yang baik. Sementara untuk tanaman sayuran beberapa jenis sayuran seperti cabe, semangka, dan nenas mempunyai potensi ekonomi untuk  dikembangkan. Di daerah Kalampangan yang merupakan penghasil sayuran untuk Kota Palangkaraya, petani  mengembangkan sayuran sawi, kangkung, mentimun dan lain-lain dalam skala kecil (sekitar 0,25 ha) secara monokultur. Untuk menghindari penurunan permukaan tanah (subsidence) tanah gam but melalui oksidasi biokimia,   permukaan tanah harus dipertahankan agar tidak gundul. Beberapa vegetasi seperti rumput-rumputan ataupun leguminose dapat dibiarkan untuk tumbuh di sek eliling tanaman, kecuali pada lubang tanam pokok  seperti halnya pada perkebunan kelapa sawit dan kopi. Beberapa jenis leguminose menjalar seperti  Canavalia maritima dapat tumbuh dengan unsur hara minimum dan menunjukkan toleransi yang tinggi  terhadap keasaman. Pembakaran seperti yang dilakukan pada perkebunan nenas harus mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kebakaran lingkungan sekitarnya. Akan lebih baik jika penyiangan terhadap gulma dikembalikan lagi ke dalam tanah (dibenamkan) yang akan berfungsi sebagai kompos, sehingga selain memberikan tambahan hara, juga dapat membantu mengatasi penurunan permukaan ta nah melalui subsidence. Untuk tanaman hortikultura, pemabakaran seresah bisa dilakukan pada tempat yang khusus dengan ukuran 3 x 4 m. Dasar tempat pembakaran diberi lapisan tanah mineral  / tanah liat setebal 20 cm dan disekelilingnya dibuat saluran selebar 30 cm. Kedalaman saluran disesuaikan dengan kedalaman air tanah

dan ketinggian air dipertahankan 20 cm dari permukaan tanah agar gambut tetap cukup basah. Ini  dimaksudkan agar pada waktu pembakara n api tidak menyebar (Chotimah, 2009). 3.4. Kearifan Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat  Keterlibatan masyarakat untuk mengurangi tingkat ancaman dan kerusakan pada lahan gambut  menjadi sangat besar mengingat bahwa adanya interaksi dengan pola pemanfaatan dan laju kerusakan. Hal  yang sangat penting dan dapat dilakukan oleh masyarakat adalah bagaimana mengarahkan masyarakat  dalam mengelola lahan gambut untuk kepentingan pemanfaatan dengan pola budaya tradisionil (kearifan lokal) yang memadukan antara pengembangan teknologi budidaya dan nilai budaya bertani. Pemanfaatan lahan gambut secara bijaksana dan berkelanjutan merupakan upaya untuk tetap mempertahankan potensi kekayaan alami ekosistem, serta mem anfaatkanya secara berkelanjutan agar dapat  diperoleh manfaat tidak hanya untuk masa kini namun juga pada masa m endatang. Selama ini dan pasti akan terus berlangsung bahwa lahan gambut akan dimanfaatkan secara beragam oleh pemangku kepentingan, sehingga berakibat pada beberapa tem pat memicu rusaknya sumber daya ekosistem hayati. Pengalaman menunjukkan bahwa pengelolaan lahan gambut yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya masyarakat lokal akan lebih memberikan kepastian keberlanjutan pengelolaan dibandingkan dengan kegiatan serupa yang dilakukan tanpa peran masyarakat lokal. Melibatkan masyarakat  melalui pola program pemberdayaan harus juga disesuaikan dengan dengan kondisi masyarakat setempat  dan menghargai pemanfaatan s ecara tradisional. Dalam kasus terjadi kerusakan yang sangat drastis pada lahan gambut maka pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan dan memiliki peluang untuk dikembangkan adalah mengajak masyarakat  kembali kepada pola tradisionil yaitu melakukan usaha penanaman kembali jenis-jenis tanaman yang sudah sangat familiar bagi masyarakat Kalimantan Tengah dan disesuaikan dengan kondisi setempat serta arah kebijakan pembangunan khususnya pada bidang perkebunan dan atau pertanian. Untuk saat ini sektor    perkebunan menjadi salah satu program yang mendapat perhatian utama, ini dapat dilihat dengan begitu banyak dan luasnya pencadangan kawasan untuk kepentingan perkebunan dan komoditi andalan yang menjadi prioritas adalah pada jenis sawit dan k aret dan jelutung. Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola lahan gambut untuk pengembangan sektor perkebunan terutama untuk jenis tanaman karet dan jelutung pada lahan gambut sangat perlu untuk dicermati, karena disamping untuk melakukan upaya rehabilitasi kembali kawasan-kawasan yang telah rusak juga diharapkan akan berdampak pada penurunan terhadap ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan. Upaya-upaya pemberdayaan yang akan dilakukan tidak hanya berhenti pada upaya memfasilitasi petani  atau masyarakat dengan pemberian bibit, namun juga harus diiringi dengan peningkatan pemahaman dan kapasitas serta tanggung jawab bersama terutama masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari sebuah  program ( Metarius, 2005). KESIMPULAN  Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi lahan gambut yang harus dijaga keberadaanya. Hal ini dikarenakan Kalimantan Tengah memiliki luas lahan gambut 3,0 1 juta hektar atau 52,5% dari luasan gambut di Pulau Kalimantan. Potensi lahan gambut di Kalimantan Tengah tersebut sudah mengalami degradasi yang cukup parah. Setidaknya terdapat 3 (tiga) hal mendasar yang merupakan ancaman bagi keberadaan hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah, yaitu: ( 1  ) konversi lahan gambut secara besar-besaran untuk dijadikan areal pertanian ketika dilaksanakannya Proyek PLG satu juta hektar tahun 1995; (2) meluasnya eksploitasi sumberdaya hutan rawa gambut melalui perizinan HPH  / HTI dan illegal logging; dan (3) kebakaran hutan dan lahan oleh perubahan

ekosistem dalam hutan rawa gambut. PLG (Pengembangan Lahan Gambut) satu juta hektar di Kalimantan Tengah merupakan suatu bentuk eksploitasi terbesar terhadap hutan dan lahan gambut. PLG tersebut telah menimbulkan masalah lingkungan yang sangat serius. Sebagian lahan gambut telah dimanfaatkan untuk perluasan areal pertanian. Pengembangan lahan tersebut  didasarkan atas kebutuhan bahwa penyediaan tanah dengan kesuburan tinggi semakin langka. Dalam  pengelolaan lahan gambut masih dijumpai sejumlah kendala ya ng menghambat pencapaian produktivitas yang diharapkan, kendala tersebut meliputi kendala fisik, kimia, serta kendala yang berkaitan dengan penyediaan dan tata kelola air. Meskipun demikian beberapa jenis tanaman pangan / hortikulturan dan tanaman perkebunan menunjukkan adaptasi yang baik di lahan gam but. Perencanaan pengelolaan kawasan sebaiknya dilakukan studi secara mendalam terhadap semua aspek yang ada. Hal ini dimaksudkan agar ada sinkronisasi program yang berbasis perencanaan dari bawah, sehingga kebutuhan mendasar pada masyarakat sebagai pelaku utama dapat terpenuhi secara baik. Pentingnya  peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai program untuk menjaga dan melakukan pemulihan lahan gambut. Untuk itu perlu mengintensifkan sosialisasi dari semua program secara baik dan penglibatan masyarakat dalam setiap implementasi program. DAFTAR PUSTAKA   Abdurachman dan Suriadikarta, 2000. Pemanfaatan Lahan Rawa eks PLG Kalimantan Tengah untuk  Pengembangan Pertanian Berwawasan Lingkungan. Jurnal Litbang Departemen Pertanian 19 (3). Chotimah Hastin Ernawati Nur Chusnul, 2009. Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Tanaman Pertanian. http: // Formala.mulltiply.com /  journal  / item / 45. Download tanggal 07 Mei 2009. Darajat Salman, 2006. Konversi Lahan G ambut dan Perubahan Iklim. Harian Republika, Sabtu, 12 Agustus 2006. Metarius, 2005. Pengelolaan Lahan Gambut Kritis dengan Penanaman Karet dan Jelutung. Comunity  Enpowernment and Participatory Institute, CEPI. Pieter van Beukering; Marije Schaafsma; Olwen Joung Marion Davies dan Ieva Oskolokaite, 2007. Nilai Ekonomi  Lahan Gambut di Kalimantan Tengah:Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Rehabilitasi dan Revitalisasi eks PLG  kalimantan Tengah. Institute for Environmental Studies (IVM) Vrije Universiteit-The Netherlands