Permasalahan PETI Di Kabupaten Katingan

Makalah Problem Lingkungan Hidup Penambangan Penambangan Emas Tanpa T anpa Izin di Kabupaten Katingan

Mata Kuliah :

EKOLOGI MANUSIA

Oleh : NOGA YETRA NIM CFA 216042

Dosen : Dr. Ir. Kembarawati, M.Si

PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN (PSAL) UNIVERSITAS PALANGKA RAYA TAHUN 2017

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.









BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini, ini, pencemaran terhadap lingkungan lingkungan berlangsung berlangsung di mana-mana mana-mana dengan laju yang sangat cepat dan beban pencemaran dalam lingkungan sudah semakin berat dengan masuknya limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat. logam berat. Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2009, 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “ pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan” , (Sekretariat Negara RI, 2009). Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri

dan

aktivitas

manusia,

maka

diperlukan

pengendalian

terhadap

pencemaran lingkungan lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. lingkungan. Menurut UU No. 32 tahun 2009, “ baku mutu lingkungan adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan atau benda lainnya”, lainnya”, (Sekretariat Negara RI, 2009). Secara historis dan masih berlaku hingga saat ini sungai merupakan urat nadi kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah, khususnya di Katingan sungai berfungsi sebagai penopang aktivitas rutin sehari-hari, seperti : mandi, mencuci, BAB, sarana transportasi, budidaya ikan, sebagai air baku untuk minum dan memasak. Aktivitas masyarakat yang berpotensi menyebabkan pencemaran di sungai Katingan dan Anak Sungai Katingan adalah kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) dan membuang sampah ke sungai yang berpotensi menghasilkan limbah B3 dan menyebabkan kerusakan ekosistem lingkungan, sedangkan industri umumnya memanfaatkan sungai sebagai tempat akhir pembuangan limbah industri, (BLH Kabupaten Katingan, 2010) PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, atau









keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan

pihak

lain

yang

bertindak

sebagai

cukong

dan

backing ,

ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat serta krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti oleh penafsiran keliru tentang reformasi. Di sisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang menganaktirikan pertambangan (o leh) rakyat, juga ikut mendorong maraknya PETI, (Eriyati dan Rita, 2011).

1.2.

Perumusan Masalah

Kegiatan PETI yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, telah mengakibatkan mengakibatkan kerusakan lingkungan, lingkungan, pemborosan sumber daya mineral dan kecelakaan tambang. Disamping itu, PETI bukan saja menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga Negara/Pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. lingkungan.

1.3.

Tujuan

Penulisan makalah ini bertujuan membahas tentang konsep dan strategi penanganan kegiatan PETI dan menekan seminimal mungkin dampak negative yang ditimbulkan.

1.4.

Manfaat

Konsep dan strategi pengelolaan penanganan kegiatan PETI dapat dijadikan sebagai bagian kebijakan serta dapat diimplementasikan oleh pemimpin daerah dan pihak lainnya yang berkepentingan untuk menjaga kualitas kualitas lingkungan lingkungan terutama perairan sungai dan danau serta memberikan kontribusi ko ntribusi yang bernilai positif bagi masyarakat dan generasi mendatang.









BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Penambaangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Dalam perjalanannya dari masa 350 tahun pendudukan Pemerintah Kolonial Belanda hingga setelah kemerdekaan Indonesia, usaha pertambangan berskala besar dilakukan secara terbatas terutama untuk bahan galian emas, batubara

dan

timah;

sementara

pertambangan berskala

kecil

mengalami

perkembangan signifikan sejalan dengan peningkatan kebutuhan ekonomi masyarakat, (Herman, 2017) Usaha pertambangan skala kecil (terutama untuk bahan galian emas) menjadi tidak terkendali hingga tahun 1996, dikenal sebagai pertambangan emas tanpa izin atau PETI yang cenderung terutama menimbulkan kerusakan lingkungan. PETI dapat diartikan sebagai usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan/ketentuan hukum pertambangan resmi Pemerintah Pusat atau Daerah, (Herman, 2017). Perkembangan PETI mencapai tingkat yang menghawatirkan ketika terjadi krisis ekonomi global pada tahun 1997, ditunjukkan oleh beragamnya bahan galian yang diusahakan terutama dari jenis-jenis yang relatif mudah dipasarkan dan karena alas an utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada tahun 1998 terjadi pergantian pemerintahan yang membawa Indonesia ke nuansa demokratisasi. Hal ini berpengaruh kepada upaya penanggulangan PETI melalui penentuan kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan skala kecil yang berorientasi kepada ekonomi kerakyatan. kerakyatan. Kemudian Pemerintah berupaya berupaya untuk merealisasikannya dengan membuat peraturan tentang pertambangan resmi berskala kecil melalui penetapan Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pengusaha Kecil dan Menengah; Nomor

2002.K/20/MPE/1998 2002.K/20/MPE/1998 – Nomor

151A

Tahun

1998 – Nomor

23/SKB/M/XII/1998. Kegiatan PETI di Kabupaten Katingan telah dilakukan oleh masyarakat









secara historis masyarakat masih menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidup dan ekonomi pada sector perikanan, kehutanan dan pertanian. Namun seiring dengan perubahan regulasi dan menipisnya sumberdaya sector perikanan, kehutanan dan pertanian serta peningkatan kebutuhan ekonomi terutama pada tahun 2000 maka kegiatan masyarakat beralih pada PETI yang ditunjang dengan penerapan teknologi penggunaan penggunaan mesin dompeng atau Mesin Sedot dalam istilah lokal. Kegiatan PETI umunya dilakukan di sepanjang jalur sungai Katingan dan Sub Das Katingan sudah sangat marak bahkan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat lokal saja, melainkan pendatang dari Kalimantan Tengah maupun luar Kalimantan Tengah, (Bappeda Kabupaten Katingan, 2012) Akibat semakin maraknya PETI dan dampak buruk yang ditimbulkan bagi lingkungan dan manusia, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan melakukan upaya pencegahan agar dampak yang ditimbulkan tidak menjadi lebih besar

yaitu yaitu

dengan

menerbitkan

Keputusan

Bupati

Katingan

Nomor

:

545/60/KPTS/II/2014 tentang Tim Terpadu Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Katingan. Hal ini bertujuan untuk menyusun dan merumuskan program, kegiatan pendataan, sosialisasi, pencegahan dan penertiban serta pengawasan kegiatan PETI di Kabupaten Katingan dalam skala prioritas yang sama. Gambar 1. Salah Satu Kegiatan PETI di Das Katingan menggunakan me nggunakan Dompeng atau Mesin Sedot









2.2. Dampak Penambaangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Keberadaan PETI dapat menciptakan dampak positif seperti : menciptakan lapangan kerja yang mendukung usaha pertambangan dan peningkatan ekonomi khususnya di sekitar wilayah pertambangan seperti tumbuhnya usaha penunjang kegiatan pertambangan seperti : usaha warung makan, pabrikisasi alat-alat pertambangan pengganti; meskipun berkonotasi tidak resmi/illegal dan tidak menjamin kesinambungan keberadaannya. Sementara perkembangan PETI yang tidak terkendali akan menimbulkan dampak negatif, (bakhry-assydiq.blogspot.co.id ( bakhry-assydiq.blogspot.co.id , 2017) diantaranya : 1.

Kerusakan

lingkungan

sebagai

akibat

lemahnya

penguasaan

teknik

penambangan dan pengolahan pengolahan bahan galian, keterbatasan penguasaan penguasaan metoda penanganan limbah tambang, lemahnya pemahaman tentang reklamasi dan perlindungan terhadap lingkungan lingkungan wilayah pertambangan. pertambangan. 2.

Praktek monopoli perdagangan gelap, sebagai akibat penerapan sistem penanaman modal perorangan yang berorientasi kepada cara agunan/jaminan produk pertambangan pertambangan sebagai alat pembayaran pinjaman modal usaha.

3.

Pelanggaran terhadap sistem perpajakan resmi sebagai akibat penghindaran pajak penjualan produk pertambangan. pertambangan.

4.

Pengabaian terhadap perlindungan kesehatan, sebagai akibat lemahnya pengetahuan tentang penggunaan zat atau bahan kimia tertentu yang mengandung racun/pencemar untuk pengolahan bahan galian tertentu (terutama logam) dan antisipasi kemungkinan pengaruhnya bagi kesehatan.

5.

Kemungkinan

gangguan

keamanan,

sebagai

konsekwensi

logis

dari

perkembangan ekonomi ekonomi dan sosial di wilayah PETI. 6.

Potensi

ancaman

bagi

kehidupan

masyarakat

yang

mengandalkan

kehidupannya dari sektor perikanan, karena pengaruh penurunan kualitas air yang mengganggu kehidupan ikan akibatnya produktifitas hasil ikan petani keramba, petani kolam pembenihan rakyat maupu usaha perikanan tangkap menjadi turun. 7.

Dari sudut pandang ekonomi dengan status yang tanpa izin, maka PETI











8.

Dalam jangka waktu tertentu, logam Merkuri akan terakumulasi pada biotaperairan, baik tumbuhan maupun hewannya. Kondisi ini harus diwaspadai karena berpotensi menumbuklan dampak kasus pencemaran Merkuri dan dikenal dengan Penyakit Minamata. Penyakit Minamata adalah penyakit syaraf yang disebabkan o leh racun Met ilmerkuri gejala awal adalah mati rasa anggota badan dan daerah sekitar tumit, gangguan panca indera dan kesulitan dalam melakukan aktifitas sehari hari. Selain itu penderita juga mengalami

kurangnya

koordinasi

antar

syaraf,

lemah

dan

tremor,

kemampuan berbicara lemah dan lambat serta kemampuan pandangan dan pendengaran kurang. Penyakit tersebut memburuk dan menyebabkan kelumpuhan, pergerakan di luar kesadaran, kerusakan otak serta kematian. Pada tingkat ringan, penderita mengeluh mulutnya kebal sehingga tidak peka terhadap rasa dan suhu, hidung tidak peka bau, mudah lelah dan sering sakit kepala. Pada tingkat berat penderita terserang sarafnya, termasuk otak, sehingga tidak bisa mengendalikan gerakan tangan dan kakinya, telinga berdering sampai sa mpai tuli, t uli, daya pandang mata menyempit, menyempit, dan bicara susah. Hal yang mengerikan banyak bayi yang dilahirkan dengan cacat bawaan.sehingga berbahaya bagi wanita hamil.

2.3. Dampak PETI di Kabupaten Katingan.

Sungai Katingan merupakan sungai induk di Kabupaten Katingan dengan aliran air yang melimpah, tidak akan kering walau dimusim kemarau. Kondisi air berwarna coklat keruh, aroma air yang sedikit amis bercampur bau tanah dan terdeteksi kandungan mercuri mercuri karena aktifitas PETI banyak banyak dilakukan di Das Das









beralih profesi untuk menjadi penambang emas baik sebagai penyedia modal maupun sebagai penambang. Kegiatan PETI yang dulunya merupakan mata pencaharian

alternatif , saat ini telah menjadi mata pencaharian utama bagi

masyarakat

karena meningkatkan pendapatan sekaligus mengurangi angka

pengangguran. pengangguran. Masyarakat sudah terbiasa dengan pemandangan yang hadir dalam kesehariannya, perilaku yang memanfaatkan air sungai untuk pemenuhan dan kegiatan rutin dalam runah tangga mulai dari mandi, mencuci pakaian mencuci perkakas dapur, buang air besar, bahkan untuk dikonsumsi sehingga akibat perilaku tersebut maka masyarakat yang tinggal t inggal di bantaran sungai Katingan dari sudut pandang pandang kesehatan mempunyai mempunyai resiko tinggi terhadap munculnya munculnya berbagai jenis penyakit, (BLH Kabupaten Kabupaten Katingan, 2015) Kegiatan PETI dari sudut pandang lingkungan menimbulkan dampak negative, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan secara periodik mulai tahun 2010 sampai dengan 2016 menunjukan bahwa kondisi kekeruhan air sungai Katingan telah melewati ambang batas baku mutu yaitu kadar Total Suspended Solids Solids > 50 mg/L dan terdeteksi logam Merkuri diperairan sungai Katingan termasuk air tanah yang digunakan untuk keperluan konsumsi. Hal ini tentunya akan menurunkan kualitas air sungai sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, (BLH Kabupaten Katingan, 2015). Pendangkalan sungai berpotensi terjadi sebagai akibat bertambahnya massa padat yang berasal dari limbah pada kegiatan PETI yang langsung dibuang ke sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu, perubahan topografi lahan









Gambar 2. (Ilustrasi) Kondisi Perairan Sebelum Kegiatan PETI

Gambar 3. (Ilustrasi) Kondisi Perairan Setelah Kegiatan PETI









Gambar 4. (Ilustrasi) Kondisi Lahan Hutan DAS Sebelum Kegiatan PETI

Gambar 5. (Ilustrasi) Kondisi Lahan Hutan DAS Setelah Kegiatan PETI









BAB III KONSEP DAN STRATEGI PENANGGULANGAN PENANGGULANGAN KEGIATAN PETI

Penanggulangan masalah PETI selau saja dihadapkan kepada persoalan dilematis. Hal ini disebabkan PETI identik dengan kehidupan masyarakat bawah (rakyat kecil) yang tidak memiliki akses kepada sumber daya ekonomi lain karena keterbatasan pendidikan, keahlian, dan ketrampilan yang dimilikinya. Penutupan kegiatan usaha berarti menambah panjang daftar angka pengangguran dan kemiskinan, sementara apabila membiarkan tetap beroperasi berarti menginjak-injak peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski memberikan dampak yang berbeda, keduanya membawa resiko bagi Pemerintah.

3.1. Faktor Pendorong Kegiatan Kegiat an PETI

Di sisi lain upaya untuk mewadahi masyarakat melalui pola Pertambangan Rakyat dan Pertambangan Skala Kecil belum memberikan hasil optimal disamping dihadapkan masalah internal, kekurang berhasilan kedua pola ini juga diakibatkan oleh keberadaan cukong di tengah-tengah masyarakat penambang yang terus meracuni kehidupan mereka. Para cukong tersebut, mampu berperan sebagai dewa penyelamat dengan iming-iming iming-iming uang, meski dalam prakteknya menerapkan siste sistem m ijon, sehingga masyarakat miskin terjerat dan tidak dapat lagi melepaskan diri dari cengkeraman cukong. Faktor

pendorong

kehadiran

(ariagusti.wordpress.com ariagusti.wordpress.com,, 2010) : 1. Faktor Sosial , yaitu yaitu :

PETI

dapat

dikelompokkan

menjadi,











Faktor Hukum a. Ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku dibidang pertambangan. b. Kelemahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, yang antara lain tercermin dalam kekurang berpihakan kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak adanya teguran terhadap pertambangan resmi/berizin yang tidak memanfaatkan wi layah usahanya (lahan tidur). c. Kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan.

2. Faktor Ekonomi a. Keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian/ ketrampilan masyarakat. b. Kemiskinan dalam berbagai hal, miskin secara ekonomi, pengetahuan, dan ketrampilan. c. Keberadaan pihak ketiga yang memanfaatkan kemiskinan untuk tujuan tertentu, yaitu penyandang dana (cukong), backing (oknum aparat) dan LSM.









dan hukum, maka penanggulangan masalah PETI ini menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan seiring dengan ditegakkannya hukum. Artinya, bagaimana kepentingan masyarakat dapat diakomodasikan secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip praktek pertambangan yang baik dan benar, dengan prioritas yang diarahkan kepada, (ariagusti.wordpress.com (ariagusti.wordpress.com,, 2010): 1. Transfornnasi struktural, agar kegiatan ekonomi masyarakat setempat dapat diarahkan kepada kegiatan usaha disektor lainnya yang lebih menarik daripada sebagai penambang tanpa izin, atau pada kegiatan usaha penunjang di sektor pertambangan. pertambangan. 2. Bagi masyarakat yang ingin menekuni usaha di sektor pertambangan, diakomodasikan

melalui

pola

Pertambangan

Rakyat/

Wilayah

Pertambangan Rakyat (WPR) dan Pertambangan Skala Kecil (PSK) yang mengalokasikan wilayahnya dikaitkan dengan kebijakan penciutan wilayah, dan mendapat bimbingan serta subsidi dari pemerintah. Disamping itu, pemerintah akan rnengalokasikan cadangan mineral dangkal dan atau sekunder (alluvial) yang terdapat di sungai-sungai atau bekas sungai untuk diusahakan oleh rakyat melalui pertambangan berskala kecil. Dalam kaitan ini diperlukan pembinaan dan pengawasan secara intensif, serta dalam









d. Mengupayakan adanya keterpaduan usaha kegiatan pertambangan tradisional, skala kecil, menengah, dan skala besar melalui kemitraan yang

saling

menguntungkan. menguntungkan. Akhirnya, Akhirnya,

bahwa

masalah

penanggulangan PETI adalah kunci bagi pembenahan sektor pertambangan guna mendorong terlaksananya good mining practice practice yang berwawasan lingkungan lingkungan dan terciptanya iklim yang kondusif. kondusif.

Konsep dan strategi tersebut di atas diyakini akan berkorelasi positif dengan perbaikan kondisi lingkungan hidup menjadi lebih le bih terkendali t erkendali dan berpotensi aka n menurunkan dampak negative dari sudut pandang lingkungan hidup sehingga meningkatkan kualitas perairan dan Das sungai menjadi lebih baik.

3.3. Penanggulangan PETI di Kabupaten K abupaten Katingan Katingan

Penerapan konsep dan strategi tersebut di atas di wilayah Kabupaten Katingan dinilai masih belum maksimal dilakukan bahkan hanya masih belum ada kebijakan strategis dari Pemerintah Daerah Kabupaten katingan. Keputusan Bupati Katingan Nomor : 545/60/KPTS/II/2014 yang diharapkan menjadi batu loncatan pertama dari kebijakan penanggulangan PETI masih belum maksimal dilakukan









ke wilayah daratan, termasuk di wilayah hutan lindung yang luput dari perhatian aparat. Gambar 6. Aktifitas PETI di wilayah Hutan Lindung Bukit Bukit Raya Ra ya dan Bakit Baka di Kabupaten Katingan









BAB IV PENUTUP

PETI memiliki dampak positif dan negatif dimana mengacu pada konsep dasar yaitu motivasi motivasi dari keinginan kemakmuran, memperbaiki dan meningkatkan meningkatkan taraf kehidupan, walaupun pada akhirnya masyarakat akan menyadari dampak sosial ekonomi yang dirasakan adalah lebih besar negatif daripada pos itifnya. Upaya pengalihan status PETI menjadi pertambangan skala kecil berizin resmi seyogyanya dilakukan secara bertahap dimulai dengan pemberian izin dari pemerintah pusat/daerah yang melibatkan prosedur birokrasi sederhana serta biaya terjangkau, penataan kembali kemitraan usaha yang juga perlu melibatkan unsur pemerintah pusat/daerah maupu swasta sebagai penyandang dana dan penyedia peralatan penambangan, pembinaan keterampilan pelaku penambangan hingga pengawasan pemasaran produk pertambangan. pertambangan. Dari analisis kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa penambangan emas di sepanjang Das sungai Katingan di Kabupaten Katingan dari sudut pandang hokum adalah illegal, karena tidak mengantongi izin dari instansi terkait. Kemudian akibat aktifitas pertambangan emas tersebut dari sudut pandang lingkungan menimbulkan











DAFTAR PUSTAKA

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan. 2011. Laporan Hasil Pemantauan Kualitas Air Tahun 2010, Kasongan. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan. 2015. Laporan Hasil Pemantauan Kualitas Air Tahun 2015, Kasongan. http : www. www. bakhry-assydiq.blogspot.co.id , akses tanggal 3 Maret 2017. Jam. 13.25 WIB. Eriyati, Y. I. Rita. 2011. Dampak Ekonomi dan Lingkungan Penambangan Emas Liar di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Ekonomi Volume 19. Jakarta.

Permasalahan PETI Di Kabupaten Katingan

Recommend Documents