KAJIAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN DALAM RANGKA MENDUKUNG AKSELERASI PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH __________ ___________________________________________________________ Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan profil beberapa jenis industri dengan menggunakan pendekatan pendekatan klaster, antara antara lain industri rotan di Kabupaten Kabupaten Cirebon, industri logam di Kabupaten Tegal, dan industri batik di Kota Pekalongan. Ketiga industri ini dipilih karena merupakan sektor unggulan di daerahnya masing-masing dan merupakan industri skala kecil yang banyak menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu kajian ini mengidentifikasikan pula kekuatan, kendala, peluang, dan ancaman yang terjadi di tiap industri sebagai dasar penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana tindak pengembangan kawasan dalam rangka peningkatan daya saing. Data-data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui forum diskusi stakeholder, kuesioner, dan wawancara dengan pelaku pelaku terkait, yaitu pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga keuangan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga bantuan pengembangan pengembangan bisnis (BDS), asosiasi asosiasi usaha, serta unit-unit usaha yang yang ada termasuk tenaga kerja yang bekerja di dalamnya. Observasi langsung ke unit usaha juga dilakukan untuk mengetahui proses produksi dan kondisi usaha tersebut, terutama dalam menjaring informasi mengenai kendala yang dihadapi. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen kebijakan di tigkatpusat dan daerah, data statistik daerah, dan literaturliteratur yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan menggunakan pendekatan faktor-faktor penentu terbentuknya klaster dinamis menurut Rosenfeld (1997) yang meliputi (i) spesialisasi, (ii) kapasitas penelitian dan pengembangan, (iii) pengetahuan dan keterampilan, (iv) pengembangan pengembangan sumber daya manusia, (v) jaringan kerjasama dan modal sosial, (vi) jiwa kewirausahaan, serta (vii) kepemimpinan dan visi bersama. Dilakukan pula pembahasan mengenai kondisi eksternal untuk menjelaskan mengenai kondisi pasar dan kompetitor, serta iklim usaha yang mempengaruhi kinerja klaster. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif dan dibahas secara deskriptif. Berdasarkan Berdasarkan hasil analisis, secara umum ketiga industri di wilayah studi kasus memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan sebagai klaster. Hal ini terutama didukung oleh tingginya iklim kewirausahaan serta keberadaan sumberdaya lokal yang melimpah, terutama SDM dengan keahlian tradisional yang dilestarikan secara turuntemuurn dalam masyarakat. Industri logam di Kabupaten Tegal berpotensi untuk dikembangkan sebagai klaster yang berspesialisasi kepada produksi produk komponen dan suku cadang. Industri mebel di Kabupaten Cirebon dapat dikembangkan sebagai klaster mebel yang berspesialisasi berspesialisasi kepada produksi mebel rotan bergaya bergaya Eropa. Sedangkan industri batik di Kota Pekalongan dapat dikembangkan menjadi klaster batik bergaya tradisional maupun modern. Meski demikian, masih terdapat beberapa permasalahan umum untuk mengembangkan mengembangkan ketiga industri tersebut tersebut sebagai klaster yang yang berdaya saing, saing, seperti belum adanya visi bersama dari seluruh pihak yang terkait, belum adanya jaminan ketersediaan bahan baku, rendahnya tingkat teknologi yang digunakan, rendahnya keterampilan dan manajemen usaha, belum optimalnya peranan lembaga pendukung baik riset, pendidikan, maupun perbankan, perbankan, belum optimalnya kerjasama kerjasama dengan industri lain, rendahnya rendahnya modal sosial di dalam industri, serta belum adanya iklim usaha yang baik.
1
Untuk memecahkan permasalahan tersebut, dirumuskan 14 kebijakan pengembangan pengembangan klaster berdasarkan 4 kondisi penentu klaster dinamis yang diuraikan oleh Porter (1997), yaitu kondisi pasar/permintaan; pasar/permintaan; faktor produksi; strategi, struktur, dan persaingan, serta institusi pendukung dan industri terkait. Kebijakan yang direkomendasikan adalah : (1) perluasan akses pasar UKM, (2) peningkatan kualitas produk, (3) peningkatan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja, (4) Peningkatan teknologi produksi, (5) Peningkatan ketersediaan modal, (6) menjamin ketersediaan bahan baku, (7) Penyediaan prasarana dan sarana, (8) Peningkatan kerjasama dan jaringan antar usaha. (9) penciptaan iklim kompetisi antar usaha yang sehat, (10) mendorong kepemimpinan dalam klaster, (11) meningkatkan peranan institusi pendukung, (12) meningkatan keterkaitan antara usaha dengan industri hulu dan hilir, (13) menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan (14) menciptakan kelembagaan pemerintah yang proaktif, efektif dan efisien. 1.
Latar Belakang Adanya globalisasi dan otonomi daerah membawa sebuah konsekuensi logis bahwa tingkat persaingan semakin tajam, baik di tingkat regional, nasional, dan internasional. Setiap daerah dituntut untuk lebih meningkatkan potensi-potensi yang dimilikinya dalam rangka peningkatan perekonomian dan daya saing daerah tersebut. Saat ini, strategi klaster menjadi salah satu alternatif untuk pengembangan daya saing daerah. Pengalaman di beberapa negara membuktikan bahwa klaster dinilai cukup efektif karena bersifat lokalitas, mampu mendorong terciptanya inovasi, serta sinergitas diantara pelaku-pelaku terkait. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kajian mengenai strategi pengembangan kawasan berbasis klaster guna mendukung akselerasi peningkatan daya saing daerah. Kajian ini mengambil studi kasus di tiga daerah dengan fokus pengembangan industri-industri yang menjadi unggulan di daerah tersebut. Industri yang menjadi studi kasus adalah industri rotan di Kabupaten Cirebon, industri logam di Kabupaten Tegal, dan industri batik di Kota Pekalongan. Adapun pemilihan industri didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu merupakan industri unggulan di daerah masing-masing dan merupakan industri yang sebagian besar usahanya merupakan skala kecil yang banyak menyerap tenaga kerja lokal. Di Kabupaten Cirebon, 87,92 persen usaha mebel dan rotan merupakan usaha kecil. Sedangkan di Kabupaten Tegal dan Kota Pekalongan hampir seluruh usaha perlogaman dan perbatikan (lebih dari 90 persen) merupakan usaha skala kecil. 2.
Tujuan dan Sasaran Adapun tujuan dilakukan kajian ini adalah mengidentifikasi profil dan karakter industri studi kasus di tiga daerah yaitu Kabupaten Tegal, Kaupaten Cirebon, dan Kota Pekalongan. Selain profil dan karakteristik industri diidentifikasi juga potensi kekuatan, kendala, peluang, dan ancaman yang dimiliki sebagai bahan untuk menyusun strategi umum dan rencana tindak pengembangan kawasan. Sedangkan sasaran dari kajian ini adalah tersebarluaskannya kebijakan dan strategi pengembangan kawasan berbasis klaster kepada pihak-pihak terkait. 3. Metodologi 3.1. Kerangka Analisis 3.1.1. Pembangunan Ekonomi Nasional dan Daerah Pada dasarnya pembangunan ekonomi daerah dalam beberapa hal berbeda dengan pengembangan pengembangan ekonomi ekonomi nasional, nasional, yaitu (Meyer-Stamer, 2003) : (i) terdapat sejumlah instrumen yang digunakan untuk pembangunan ekonomi, berada di luar jangkauan inisiatif lokal, (ii) pembangunan ekonomi nasional dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah; sebaliknya, pada pembangunan ekonomi daerah yang paling ekstrim, didesain dan dan
2
dilaksanakan oleh pelaku swasta tanpa partisipasi dari pemerintah, serta (iii) program pembangunan ekonomi nasional mencakup pengertian yang jelas mengenai pembagian tugas antara badan legislatif dan eksekutif dari pemerintah; sebaliknya inisiatif pembangunan daerah biasanya mencakup definisi-definis peran yang samar. Menurut Lincoln Arsyad (1999:122), tujuan pembangunan ekonomi daerah menciptakan lapangan pekerjaan, mencapai stabilitas ekonomi daerah, serta mengembangkan basis ekonomi daerah yang beragam. Lebih lanjut, Arsyad menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut, maka strategi yang perlu dilakukan adalah pengembangan fisik/lokalitas, pengembangan pengembangan dunia usaha, pengembangan SDM, dan pengembangan masyarakat. 3.1.2. Definisi Daya Saing Daya saing dapat dibedakan dalam berbagai tingkatan. Daya saing nasinal mengacu kepada kemampuan suatu negara untuk memasarkan produk yang dihasilkan negara itu r elatif terhadap kemampuan negara lain. Sedangkan daya saing daerah mempunyai arti yang sama dengan daya saing nasional, namun pada skala daerah. Suatu daerah yang mampu bersaing dengan daerah lain dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasanya disebut mempunyai daya saing tinggi. Adapula daya saing perusahaan, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan suatu produk yang diminati konsumen relatif terhadap perusahaan lain. Bedanya diantara ketiga daya saing tersebut, daya saing nasional ditentukan oleh daya saing di daerah-daerah yang ada di negara tersebut, daya saing daerah ditentukan oleh daya saing perusahaan-perusahaan yang ada di daerah tersebut, sedangkan daya saing perusahaan ditentukan oleh tingkat produktivitas perusahaan itu. Ada dua alasan mengapa daya saing daerah itu penting. Pertama, untuk menyadarkan bahwa keunggulan kompetitif suatu perusahaan tidak sepenuhnya tergantung pada masingmasing internal. Kedua, ada dua tipe keunggulan kompetitif yang harus dikenali, yaitu keunggulan kompetitif statis dan keunggulan kompetitif dinamis.
3.1.3. Definisi Klaster Klaster adalah konsentrasi geografis berbagai kegiatan di kawasan tertentu yang satu sama lain saling melengkapi, saling bergantung, dan saling bersaing dalam melakukan aktivitas bisnis. Perusahaan atau industri yang terdapat dalam klaster memiliki persamaan kebutuhan akan tenaga kerja, teknologi, dan infrastruktur. Sedangkan klaster industri adalah klaster yang dikembangkan berbasis industri. Pengertian industri di sini adalah industri dalam pengertian luas, seperti industri berbasis pertanian, industri kerajinan, industri pengolahan, industri teknologi dan informasi, dan lain-lain. Klaster industri bersifat dinamis yang dapat berubah seiring perubahan industriindustri yang ada di dalamnya atau karena perubahan kondisi eksternal. Dalam perkembangannya, suatu klaster harus terdapat kerjasama dan peran dari pemerintah, LSM, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga riset dan pengembangan, lembaga keuangan, serta asosiasi usaha. 3.1.4. Pendekatan Klaster dalam Peningkatan Daya Saing Daerah Peningkatan daya saing pada intinya adalah pengembangan klaster secara terencana. Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, pendekatan klaster secara signifikan mampu meningkatkan ekonomi daerah. Klaster dapat berfungsi sebagai inkubator inovasi, karena klaster mengandung unsur-unsur yang dapat mewujudkan suatu ide dan gagasan menjadi sebuah produk baru. Pengembangan klaster menawarkan cara yang lebih efektif dan efisien dalam membangun ekonomi daerah secara lebih mantap, dan mempercepat pembangunan
3
ekonomi nasional secara keseluruhan. Klaster industri meningkatkan hubungan antar berbagai industri dan lembaga yang terlibat di dalam klaster tersebut. Menurut Rosenfeld (1997), keberhasilan suatu klaster ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu (1) spesialisasi, (2) kapasitas penelitian dan pengembangan, pengembangan, (3) pengetahuan dan keterampilan, (4) pengembangan sumber daya manusia, (5) jaringan kerjasama dan modal sosial, (6) kedekatan dengan pemasok, (7) ketersediaan modal, (8) jiwa kewirausahaan, serta (9) kepemimpinan dan visi bersama. Mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh Michael Porter, terdapat faktor-faktor yang memicu inovasi dan perkembangan klaster yang kemudian dikenal dengan ”Diamond Porter”, yaitu : (i) Faktor kondisi yang terdiri dari tenaga kerja yang terspesialisasi, infrastruktur, bahan baku, dan modal; (ii) Permintaan yang meliputi karakteristik, segmen, ukuran, dan jumlah permintaan; (iii) Industri pendukung dan terkait yang meliputi industri pemasok dan komplementer; serta (iv) Struktur, strategi, dan persaingan perusahaan. Selain itu, Porter juga menambahkan pemerintah yang juga berperan penting dalam pengambangan klaster. 3.1.5. Studi yang Pernah Dilakukan Kajian tentang daya saing daerah di Indonesia dilakukan secara komprehensif oleh Abdullah, etal (2002) pada Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia. Studi ini menentukan 9 kelompok indikator daya saing daerah, yaitu perekonomian daerah, keterbukaan, sistem keuangan, infrastruktur dan sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan, kepemerintahan, dan terakhir manajemen dan ekonomi mikro. Pengamatan daya saing secara lebih mikro dilakukan oleh Direktorat Kawasan Khusus dan Tertinggal di tahun 2003 mengenai model pengelolaan dan pengembangan pengembangan keterkaitan dalam pengembangan ekonomi daerah berbasis kawasan andalan. Kajian ini mencoba melihat keterkaitan program-program yang dilakukan oleh berbagai sektor, mulai dari sektor pertanian secara luas hingga pariwisata. Contoh kasus di beberapa daerah yang telah berjalan menghasilkan model-model pengembangan ekonomi daerah berbasis pengembangan kawasan dan pendekatan klaster menjadi salah satu acuan dalam menyusun strategi pengembangan kawasan. Kajian lain mengenai klaster j uga dilakukan oleh Kuncoro dan Sumarno (2003) yang meneliti mengenai klaster industri rokok kretek dengan mengambil sejumlah klaster kecil industri rokok kretek sebagai sampel. Begitu pula dengan JICA yang telah melakukan penelitian secara mendalam pada 3 klaster industri sejak tahun 2001, yaitu industri komponen mesin di Sidoarjo, industri mebel kayu di Klaten, dan industri genteng di Kebumen. Kajian ini iharapkan dapat melengkapi khazanah literatur pengembangan klaster di Indonesia mengenai studi kasus pengembangan klaster industri di beberapa daerah disamping referensi-referensi lain yang telah ada.
3.2.
Metode Pelaksanaan Kajian Kajian ini dilaksanakan pada tanggal 18-27 agustus 2004 di tiga daerah yaitu Kabupaten Tegal, Tegal, Kabupaten Cirebon, dan Kota Kota Pekalongan. Pekalongan. Data-data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui focus group discussion (FGD), kuesioner, dan wawancara semi terstruktur t erstruktur dengan responden kunci di setiap pelaku industri, yaitu pemerintah daerah, unit usaha, asosiasi usaha, serta lembagalembaga pendukung (lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga keuangan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga bantuan pengembangan bisnis). Observasi langsung ke unit usaha juga perlu dilakukan untuk mengetahui proses produksi dan kondisi usaha tersebut, terutama dalam menjaring informasi mengenai kendala yang dihadapi. Data sekunder yang digunakan antara lain dokumen-dokumen kebijakan, data statistik BPS,
4
literatur-literatur penelitian, serta berbagai artikel dari surat kabar dan internet yang relevan sebagai bahan referensi. Data-data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membahas kondisi internal dan kondisi eksternal industri studi kasus. Pembahasan internal dilakukan untuk menjelaskan sejauh mana faktor-faktor penentu kekuatan klaster bekerja di dalam industri studi kasus. Faktor-faktor tersebut meliputi : (i) spesialisasi, (ii) kapasitas penelitian dan pengembangan, (iii) pengetahuan dan keterampilan, (iv) pengembangan sumber daya manusia, (v) jaringan kerjasama dan modal sosial, (vi) jiwa kewirausahaan, serta (vii) kepemimpinan dan visi bersama. Sedangkan pembahasan mengenai kondisi eksternal menjelaskan mengenai kondisi pasar dan kompetitor, serta iklim usaha yang mempengaruhi kinerja klaster.
3.3.
Data dan Responden Data-data yang diperlukan dan jumlah responden telah direncanakan terlebih dahulu sebelum penelitian lapangan dilaksanakan dilaksanakan (Tabel 1 dan Tabel 2). Tabel 1. Data yang Diperlukan No 1
• • • •
2
• •
3
• • • • • • •
4
• • • •
5
• • • •
6
• • •
7
• • • •
8
•
•
• • •
9
•
Data yang Diperlukan Kebijakan penataan ruang Kebijakan perencanaan dan pengembangan ekonomi wilayah Prioritas pengembangan ekonomi wilayah Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan klaster Profil daerah (sosial, ekonomi, pemerintahan, dsb) Profil industri (jumlah, skala industri, ekspor-impor, dsb) Data industri (jumlah, skala, ekspor-impor, dsb) Kebijakan dan program investasi usaha Kebijakan dan program perijinan usaha Kebijakan dan program ekspor dan impor Kebijakan dan program perlindungan produk usaha Kebijakan dan program pajak dan retribusi Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan klaster Jumlah UKM Kebijakan dan program permodalan usaha Kebijakan dan program pemberdayaan koperasi usaha Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan klaster Jumlah pekerja yang terkait dengan usaha Kebijakan dan program pengembangan SDM usaha Kebijakan kesejahteraan pekerja (UMR, jaminan sosial, dll) Kendala yang dihadapi dalam pengembangan klaster Kebijakan pajak dan retribusi usaha Kebijakan prosedur perijinan usaha Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan klaster Jumlah pengusaha dalam asosiasi Peran asosiasi terhadap pengembangan usaha anggota Program dan kegiatan asosiasi Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan klaster Profil perusahaan (jenis produk, lokasi, jumlah tenaga kerja, volume produksi) Data input perusahaan (bahan baku, tenaga kerja, modal/keuangan, sarana produksi, teknologi informasi) Data penjualan dan pemasaran Kegiatan kerjasama, kemitraan, dan jaringan Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan klaster Profil koperasi
Sifat Data Primer dan Sekunder
Sekunder
Primer dan Sekunder
Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pusat Statistik Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Primer dan Sekunder
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Primer dan Sekunder
Dinas Tenaga Kerja
Primer dan Sekunder
Dinas Pendapatan Daerah
Primer dan Sekunder
Asosiasi Pengusaha
Primer dan Sekunder
Perusahaan/UKM
Primer dan
Koperasi Usaha
5
No
Data yang Diperlukan • • • •
10
• • •
11
• • • •
12
• • • •
Sifat Data Sekunder
Jumlah anggota Peran koperasi dalam pengembangan usaha Program dan kegiatan koperasi Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan klaster Profil lembaga keuangan Kebijakan pemberian layanan kepada usaha Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan klaster Profil lembaga R&D Profil peliti Bentuk kegiatan penelitian dan pengembangan Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan klaster Profil lembaga pendidikan Profil pendidik, pelatih, dan penyuluh Bentuk kegiatan pendidikan Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan klaster
Instansi
Primer dan Sekunder
Lembaga Keuangan
Primer dan Sekunder
Lembaga R&D
Primer dan Sekunder
Lembaga Pendidikan
Tabel 2. Jumlah Responden yang Diwawancarai Objek Penelitian Penelitia n Pemerintah Daerah Pemilik Usaha Asosiasi Usaha Lembaga Pendukung
Cirebon 10 15 1 5
Jumlah Responden Tegal 10 15 1 5
Pekalongan 10 15 1 5
4.
Hasil Kajian dan Analisis Analisis kondisi internal dan eksternal dilakukan terhadap setiap industri studi kasus, yaitu industri rotan di Kabupaten Cirebon, industri logam di Kabupaten Tegal, dan industri batik di Kota Pekalongan. Analisis dilaukan berdasarkan sudut pandang klaster. Hasil analisis menunjukkan bahwa banyak kendala yang dihadapi dalam mengembangkan klaster yang berdaya saing 4.1. Industri Rotan di Kabupaten Cirebon 4.1.1. Kondisi Internal A. Spesialisasi Industri rotan di Kabupaten Kabupaten Cirebon Cirebon telah memiliki spesialisasi spesialisasi dalam industri kerajinan dan mebel rotan. Namun dari sisi produk, industri ini belum memiliki satu jenis produk khusus karena kondisi permintaan yang beragam. Namun jika ditinjau prospeknya ke depan, industri ini mempunyai kecenderungan akan spesialisasi terhadap produk mebel bergaya Eropa. Hal ini disebabkan karena minat negara-negara di Eropa yang besar terhadap[ produk mebel di cirebon sehingga jenis mebel ini cukupbanyak diproduksi oleh pengusaha. B.
Kapasitas R&D dan Inovasi Industri rotan di Kabupaten Cirebon masih sangat terbatas dalam melakukan kegiatan riset dan pengembangan dalam rangka penciptaan temuan-temuan baru Dalam rangka pengembangan desain produk, sejak tahun 2002, terdapat institusi yang membantu desain produk, yaitu DDO, atas prakarsa JICA bekerjasama dengan Pusat Desain Nasional dan Matsusitha Gobel. Sedangkan untuk pengembangan teknologi dan permesinan, belum ada satu institusi pun yang membantu. Tanpa adanya inovasi, industri rotan di Kabupaten Cirebon menjadi sulit berkembang menjadi suatu klaster yang berhasil dan berdaya saing.
6
C.
Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan Tenaga kerja yang ada telah memiliki keahlian yang tinggi dalam bidang produksi namun terbatas dalam pengetahuan manajemen usaha dan pemasaran produk. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya sumber-sumber pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan produksi diperoleh masyaraat secara turun-temurun, sedangkahn kterampilan di dibidang lain masih perlu dikembangkan lebih jauh lagi. Saat ini hanya ada satu insitusi pendidikan dan pelatihan, yaitu DDO, yang memberikan bantuan dalam desain produk, sedangkan pendidikan dan pelatihan di bidang lain masih terbatas diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini pada umumnya terjadi pada usaha skala kecil dan menengah. Namun bagi usaha skala besar, kebutuhan SDM yang berkualitas telah dapat dipenuhi melalui perekrutan dari daerah bahkan negara lain terutama untuk posisi manajerial dan teknisi permesinan. Selain itu kegiatan pendidikan dan pelatihan secara internal telah dilakukan. D.
Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri rotan di Kabupaten Cirebon masih terbatas dalam mengembangkan kapasitas SDM lokal. Industri skala kecil dan menengah memiliki manajemen usaha yang masih sederhana dan belum menawarkan spesifikasi pekerjaan yang beragam dan juga upah yang baik. Cukup bermodalkan keahlian dalam membuat rangka rotan dan menganyam, seseorang dapat masuk ke industi tersebut, sehingga tidak mendorong masyarakat sekitar untuk mengembangkan diri. Sebaliknya pada industri menengah dan besar yang telah memiliki manajemen perusahaan yang lebih baik, telah menawarkan beragam tingkat pekerjaan dengan spesifikasi tinggi. Dengan struktur industri rotan yang sebagian besar (87,92%) adalah industri skala kecil, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi industri rotan di Kabupaten Cirebon belum mampu mengembangan sumber daya manusia lokal yang ada.
E.
Jaringan Kerjasama dan Modal Sosial Kerjasama antara industri rotan di Kabupaten Cirebon terjadi dalam pola subkontrak industrial, yaitu industri skala kecil dan menengah menghasilkan mebel setengah jadi untuk kemudian dilakukan finishing pada industri dengan skala yang lebih besar. Terjadi persaingan yang kurang sehat antar industri skala kecil, yaitu persaingan harga, dalam mendapatkan pesanan dari industri besar. Kerjasama antar industri rotan juga telah dilakukan dalam asosiasi usaha, yaitu Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO). Namun pengusaha skala kecil masih sangat terbatas dalam menjadi anggota di asosiasi tersebut, sehingga perannya belum dirasakan dalam mengembangkan industri kecil. Kerjasama antara industri rotan dengan industri hulu dinilai cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah penghasil rotan. Sebaliknya kerjasama dengan industri pemasaran belum dirasakan maksimal. Trading house ataupun outlet penjualan di sekitar Kabupaten Cirebon masih terbatas. Kerjasama antara industri rotan dengan lembaga pendukung telah dilakukan pula dalam hal kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, yaitu dengan DDO dan pemerintah. Kerjasama juga terjadi dalam memperoleh modal usaha. Namun lembaga perbankan yang ada masih sulit diakses oleh industri skala kecil, sehingga untuk industri skala ini koperasi, dalam hal ini i ni Koperasi Rukun Warga, lebih berperan membantu. Pemerintah daerah dinilai berperan cukup baik dalam mengembangkan industri rotan di Kabupaten Cirebon. Pemerintah, dalam hal ini adalah dinas terkait, telah memberikan pemenuhan bahan baku rotan, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, dan pemasaran produk kepada industri rotan.
7
F.
Semangat Kewirausahaan Industri mebel rotan di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 1997 sekitar 850 industri dan pada tahun 2003 menjadi 1.019 industri. Pertuuhan jumlah industri ini terjadi akibat adanya jiwa kewirusahaan diantara para tenaga kerja yang ada untuk membuat sebuah industri baru, baik sebagai komplementer maupun kompetitor. Dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa industri rotan di Kabupaten Cirebon semangat kewirausahaan yang ada dapat mendorong industri Rotan menjadi klaster yang dinamis. G.
Kepemimpinan dan Visi Bersama Pembentukan visi bersama dalam industri rotan di Kabupaten Cirebon masih belum terlihat. Asosiasi usaha sebagai wadah bersama belum berperan dalam pembentukan visi bersama. Adanya persaingan harga antar industri skala kecil dalam mendapatkan order juag menunjukkan hal ini. Selain itu, industri ini belum mempunyai pemimpin industri yang mampu berperan sebagai menjadi inovator dan motivator. Dengan kondisi-kondisi seperti ini, industri rotan di Kabupaten Cirebon saat ini belum memiliki iklim sinergi yang baik. Gambar 1. Keterkaitan dan Peran Institusi dan Industri Pendukung pada Industri Rotan Industri Hulu Industri Hilir
Bahan Baku
Pemerintah
BDS
Asosiasi
Rotan Kayu Pemasaran
Industri Rotan Kaca Tenaga Kerja
Modal
Manajemen
Perdagangan
Busa Kain
Perkakas Lembaga Pendidikan
Lembaga Keuangan
Mesin
Keterangan : Aliran proses produksi Cukup berperan Kuran b er er eran
4.1.2. Kondisi Eksternal A. Pasar dan Kompetitor Secara umum terdapat tiga tujuan pasar bagi produk mebel dan kerajinan rotan di Kabupaten Cirebon, yaitu pasar lokal, pasar antara daerah, dan pasar ekspor. Jika dilihat dari perkembangannya dari tahun 1997-2003, pemasaran lokal dan regional mengalami peningkatan. Sebailiknya, perkembangan ekspor rotan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh kondisi persaingan yang sangat ketat, terutama setelah pasar-pasar ekspor dibanjiri oleh produk mebel dari negara lain, seperti Cina dan Vietnam. Dengan efisiensi yang tinggi, Cina dapat memproduksi mebel rotan dengan harga yang lebih murah, selain itu mutunya juga terjamin karena saat in Cina telah berhasil membudidayakan rotan dengan berbagai ukuran. Kendala pemasaran internasional lainnya adalah kurangnya pesanan dari Eropa dan Amerika pada musim dingin, sehingga pada saat itu, industri terpaksa
8
merumahkan sebagian pekerjanya. Sedangkan kendala pemasaran dalam negeri adalah minat yang kurang akibat persepsi yang kurang menghargai produk rotan serta daya beli masyarakat yang rendah. Ditinjau dari segmentasi pasar, sebagian besar pasar industri rotan adalah luar negeri yang mempunyai daya beli dan taste yang tinggi sehingga diversifikasi produk menjadi berkembang untuk memenuhi keinginan konsumen luar negeri. B.
Iklim Usaha Kondisi nasional, terutama selama beberapa tahun terakhir, belum menciptakan iklim yang kondusif bagi semua sektor usaha, termasuk mebel. Masalah pembalakan liar dan ijin ekspor rotan mentah berakibat industri kekurangan bahan baku. Namun sejak tahun 2001, ekspor rotan mentah kembali dilarang. Pada skala daerah, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada tahun 2003 mengenai daerah yang paling memiliki daya tarik investasi, dari 156 kabupaten yang diteliti, Kabupaten Cirebon menduduki peringkat ke-108. Ini berarti bahwa Kabupaten Cirebon belum memiliki iklim yang kondusif untuk pengembangan pengembangan usaha. 4.1.3. Strategi dan Rencana Tindak Berdasarkan pengamatan pengamatan yang dilakukan, industri rotan di Kabupaten Cirebon saat ini banyak menghadapi ancaman yang datang dari luar sementara kondisi klaster industri itu sendiri masih banyak mempunyai kelemahan. Strategi yang diambil dalam menghadapi kondisi seperti ini adalah dengan memperbaiki dan meningkatkan kondisi internal guna mempersiapkan diri menghadapi ancaman dari luar. Beberapa strategi prioritas diambil yang mempunyai keterkaitan dengan banyak hal, yaitu : 1. Penguatan kerjasama Penguatan kerjasama perlu dilakukan karena klaster industri rotan tidak akan berhasil berkembang jika tidak terjadi kerjasama yang baik stakeholder . Untuk itu, pemerintah perlu memfasilitasi pembentukan Unit Kerjasama Klaster, suatu institusi yang khusus mengelola klaster industri rotan di Kabupaten Cirebon yang terdiri dari perwakilan dari indsutri rotan skala kecil, menengah, dan besar, dan industri terkait dengan rotan di bagian hulu dengan hilir, serta perwakilan dari pemerintah, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga keuangan, serta lembaga bantuan pengembangan bisnis. 2. Spesialisasi produk Spesialisasi produk diperlukan agar tercapai efektifitas, efisiensi, serta mempunyai ciri khas dibandingkan dengan produk rotan di daerah lain. Spesialisasi diarahkan pada mebel rotan bergaya Eropa yang telah mempunyai pasar yang jelas serta didukung oleh keahlian tenaga kerja yang ada. 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting karena manusia merupakan penggerak, pemberi keputusan, serta pelaku dari setiap kegiatan yang ada dalam klaster. 4. Penciptaan iklim usaha yang kondusif Iklim usaha yang kondusif dapat mempercepat pengembangan pengembangan usaha serta menarik pelaku usaha dari daerah atau negara lain untuk berinvestasi sehingga dapat membantu masalah permodalan usaha.
9
Adapun rencana tindak dari strategi di atas dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. Rencana Tindak Pengembangan Klaster Industri Rotan di Kabupaten Cirebon No. 1
Rencana Tindak Penguatan Kerjasama a. Pembentukan ’Unit Bersama Klaster’ diantara stekaholder klaster b. Penyusunan visi bersama guna pengembangan klaster industri rotan c. Penyusunan kebijakan dan program
Sasaran Terjadinya kerjasama yang kuat antara pelaku-pelaku yang terkait dengan klaster, sehingga terwujud sinergitas guna mencapai satu visi bersama.
Pelaku Terkait •
•
•
• •
•
2
Pembentukan Spesialisasi Produk a. Mengadakan penelitian pasar
•
a.
b.
Fasilitasi pameran dan kontak dagang di dalam dan luar negeri
b. c.
c.
Fasilitasi outlet-outlet pemasaran di kotakota besar di dalam negeri
d.
Sosialisasi dan fasilitasi proses hak paten produk
e.
d.
f. e.
f. 3
4
Penyediaan prasarana dan sarana telekomunikasi, termasuk teknologi informasi Bantuan penyediaan kredit ekspor
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia a. Membangun pusat/balai pendidikan dan pelatihan khusus untuk industri rotan di setiap sentra industri rotan. b. Memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan di semua bidang, mulai dari peningkatan keahlian dan keterampilan, desain produk, pengenalan teknologi, manajemen usaha termasuk pembukuan, pemasaran, hingga pemahaman akan HaKI. c. Memfasilitasi kerjasama antara industri rotan dengan institusi pendidikan dan pelatihan yang terkait. d. Memfasilitasi kerjasama antara industri rotan skala besar dengan skala kecil dan menengah dalam hal pengenalan teknologi, manajemen usaha, dan pemasaran. Penciptaan iklim usaha yang kondusif guna kelancaran pelaksanaan dan pengembangan usaha, terutama dalam menarik investor untuk berinvestasi di industri rotan a. Pembentukan regulasi yang mendukung perkembangan usaha terutama dalam hal penyediaan bahan baku rotan.
Teridentifikasinya pasar produk terspesiliasai Terbukanya peluang pasar baru Terwujudnya pemasaran produk dengan baik di dalam negeri Terciptanya iklim persaiangan yang sehat, serta mendorong terwujudnya inovasi Tersedianya prasarana dan sarana telokomunikasi guna menunjang efisiensi pemasaran Tersedianya modal yang membantu industri untuk melakukan ekspor produk
•
•
•
• •
•
•
a.
b.
c.
d.
Tersedianya sarana pendidikan dan pelatihan khusus industri rotan Terwujudnya sumber daya manusia yang memenuhi kebutuhan pengembangan klaster
•
•
•
Industri rotan di semua struktur Industri pendukung (pembeli, pemasok, dll) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM Lembaga keuangan Lembaga pendidikan dan pelatihan Lembaga R&D
Industri rotan di semua struktur Dinas Perindustri dan Perdagangan Dinas Tenaga Kerja Lembaga pendidikan dan pelatihan
Terwujudnya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi kebutuhan industri Terwujudnya kerjasama antara industri skala besar dengan industri skala kecil menengah dalam alih pengetahuan •
• •
a.
Industri rotan di semua struktur Industri pendukung (pembeli, pemasok, dll) Pemerintah (Bappeda, Dinas) Lembaga keuangan Lembaga pendidikan dan pelatihan Lembaga R&D
Terwujudnya regulasi yang mendukung pengembangan usaha, serta hilangnya regulasi yang menghambat pengembangan usaha
•
•
Industri rotan di semua struktur Bappeda Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Pendapatan Daerah Badan Penanaman Modal Daerah
10
No.
Rencana Tindak
Sasaran
b.
Pembentukan rencana bisnis industri rotan
b.
c.
Peningkatan pelayanan aparatur terhadap dunia usaha
c.
d.
Peningkatan keamanan wilayah
d.
Pelaku Terkait
Tersedianya arah dan kebijakan pengembangan bisnis rotan yang jelas bagi para investor Terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam membuat perijinan usaha Terwujudnya rasa aman bagi pelaku usaha dalam melaksanakan dan mengembangkan usaha
4.2. Industri Logam di Kabupaten Tegal 4.2.1. Kondisi Internal A. Spesialisasi Industri logam di Kabupaten Tegal yang sebagian besar merupakan skala kecil, memiliki produk yang cenderung terdiversifikasi. Persaingan harga membuat industri skala kecil menerima semua permintaan dengan kualitas rendah. Sementara skala menengah sudah mengarah pada produk yang lebih berkualitas dan terspesialisasi, misalnya produksi komponen mesin atau komponen otomotif. B.
Kapasitas R&D dan Inovasi Tingkat inovasi pada industri logam di Kabupaten Tegal sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari beragam produk yang dihasilkan. Pelaku industri sangat kreatif dalam melakukan imitasi terhadap berbagai jenis produk logam yang didukung oleh keahlian, peralatan, serta institusi pendukung, yaitu Pusat Pengembangan Inovasi dan Teknologi (PPIT) yang terdiri dari Laboratorium Uji Material, Klinik HaKI, show room, market center , dan Klinik Konsultasi Bisnis (KKB).
C.
Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan Pengetahuan akan pengecoran dan pengolahan besi bekas di Kabupaten Tegal bersumber dari transfer pengetahuan secara turun temurun, serta transfer pengetahuan yang terjadi melalui subkontrak. Perusahaan besar, seperti PT Komatsu, PT Sanwa, dan PT Kubota, seringkali melakukan kegiatan pelatihan kepada mitra binaan yang umumnya usaha skala menengah. Terdapat pula institusi yang membantu peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja, yaitu pemerintah, perguruan tinggi, dan konsultan bisnis. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh industri skala kecil masih sederhana, berbeda dengan skala menengah yang telah didukung oleh tenaga kerja yang berpengetahuan formal, berkeahlian dalam manajemen usaha, serta teknologi yang memadai. Dengan kondisi seperti ini, maka tidak heran bahwa industri besar cenderung memilih industri menengah dalam melakukan subkontrak.
D.
Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri logam di Kabupaten Tegal merupakan industri yang padat karya. Untuk skala kecil membutuhkan 4 – 19 orang, sedangkan skala menengah berkisar 60 orang. Industri logam skala kecil memiliki proses produksi yang terfokus dan tidak memiliki jenjang karir yang jelas. Setiap proses produksi yang dilakukan tidak memerlukan keahlian yang khusus, sehingga kegiatan peningkatan keahlian bagi tenaga kerja dirasakan bukan kebutuhan yang penting. Sebaliknya pada usaha menengah, membuka kesempatan yang lebih beragam dan membutuhkan keahlian yang lebih tinggi. Kegiatan pendidikan dan pelatihan diberikan oleh industri besar pemberi subkontrak dan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pesanan. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat menjadi tertarik untuk bekerja di industri
11
logam skala menengah. Namun, dengan struktur industri logam yang sebagian besar didominasi oleh skala kecil, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa industri logam di Kabupaten Tegal belum mampu mendorong masyarakat untung mengembangkan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. E.
Jaringan Kerjasama dan Modal Sosial Kerjasama yang baik terjadi antar perusahaan secara vertikal melalui sistem subkontrak, namun secara horizontal, terjadi persaingan harga yang kurang sehat dalam mendapatkan subkontrak. Kerjasama yang baik juga terjadi antara industri dengan pemerintah, lembaga pendukung, dan industri terkait, dalam hal pengembangan usaha, penguatan modal usaha, peningkatan kualitas SDM, dan pemasaran.
F.
Semangat Kewirausahaan Industri logam di Kabupaten Tegal memiliki tingkat pertumbuhan jumlah usaha yang cukup baik. Begitu pula dengan tingkat inovasi akan lahirnya jenis produk baru. Adanya jiwa wirusaha yang cukup baik ini akan menghasilkan suatu klaster yang dinamis. Sayangnya, semangat ini belum diimbangi oleh manajemen usaha serta kerjasama yang baik diantara usaha-usaha yang ada. G.
Kepemimpinan dan Visi Bersama Rendahnya modal sosial dan ketiadaan asosiasi usaha sebagai wadah pertukaran informasi dan komunikasi menyebabkan sulit menumbuhkan visi bersama serta brand dari industri logam. Akibatnya, industri logam di Kabupaten Tegal saat ini masih sulit menciptakan sinergi antara seluruh pelau terkait.
Gambar 2. Keterkaitan dan Peran Institusi dan Industri Pendukung pada Industri Logam Pemerintah Daerah Industri Elektronik
Industri Pemesan Bahan Baku
Industri Baja
Industri Mesin
Usaha Skala Kecil/Rumah Tanga
After Market
Pasar
Mesin Usaha Menengah
Industri Mesin dan Peralatan
Peralatan
ASPEP
Bank, BPR
Hubungan kerjasama
Industri Otomotif
KKB YDBA Astra
Lab Uji material, Klinik HAKI (PPIT)
BLK
Politeknik
Market Center (PPIT)
Cukup berperan Kurang berperan
Aliran proses produksi
12
4.2.2. Kondisi Eksternal A. Pasar dan Kompetitor Pasar bagi industri logam dan permesinan di Kabupaten Tegal adalah industri otomotif, peralatan, dan permesinan, juga dijual kepada after market . Peluang pasar domestik di bidang pengerjaan logam dan permesinan cukup besar, namun kenyataannya mengalami kesulitan karena keterbatasan teknologi dan kalah bersaing dengan produk impor yang mendapat keringanan bea masuk. Sebaliknya pada sektor komponen dan suku cadang berpeluang sangat besar di pasar domestik. B.
Iklim Usaha Menurut beberapa responden, iklim usaha di Kabupaten Tegal belum didukung oleh kebijakan yang konsisten dan kemudahan birokrasi. Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian KPPOD tahun 2000 mengenai daerah yang memiliki daya tarik investasi, bahwa Kabupaten Tegal menduduki peringkat ke-18, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tegal belum memiliki iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha.
4.2.3. Strategi dan Rencana Tindak Berdasarkan pengamatan pengamatan yang dilakukan, prospek pasar bagi klaster industri logam di Kabupaten Tegal sangat besar, terutama pasar domestik yang meliputi industri-industri besar di bidang mesin, komponen, dan peralatan. Oleh karena itu, strategi yang diambil adalah menjadikannya sebagai industri pendukung yang terspesialisasi dalam produk-produk komponen dan suku cadang. Hal ini penting dilakukan agar tercipta efisiensi dan efektifitas dalam sumber daya yang digunakan, termasuk dalam pelaksanaannya. Spesialisasi produk dapat dilakukan dalam jangka pendek pada pada beberapa industri yang berpotensi dan telah memenuhi persyaratan. Sementara itu, industri logam lainnya yang belum memenuhi persyaratan dapat mengambil pelajaran ( lesson learned ) yang ada bagi pembentukan spesialisasi pada jangka panjang. Adapun rencana tindak dari strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4. Rencana Tindak Pengembangan Klaster Industri Logam di Kabupaten Tegal No
Rencana Tindak
Sasaran
Pelaku Terkait
1
Penyusunan kebijakan pengembangan klaster industri logam dengan spesialisasi produk komponen dan suku cadang secara partisipatif dan melibatkan seluruh stakeholder terkait.
Tersusunnya kebijakan-kebijakan yang mendorong pengembangan klaster dan menghapus hambatan-hambatan pengembangan usaha
Bappeda, Departemen perindustrian, Disperindagnaker, DiskopUKM, lembaga keuangan, lembaga diklat, PPIT
2
Survei pasar untuk komponen produk dan suku cadang untuk menemukan tantangan pasar yang bermutu tinggi
a.
Penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja serta penguasaan teknologi yang terspesialisasi ke arah pengembangan produk-produk komponen dan suku cadang
a.
3
b.
b.
Terwujudnya peluang dan jaringan pasar baru bermutu tinggi yang lebih besar bagi pelaku usaha Tersedianya informasi akan orientasi dan sasaran pasar yang jelas, terutama berguna dalam mengembangkan pasar baru Terwujudnya tenaga kerja yang mampu mengusai dan mengembangkan teknologi, terutama teknologi permesinan untuk proses produksi Meningkatkan kemampuan teknis dan memperkenalkan budaya manufaktur terutama kepada para pelaku uaha kecil dan rumah tangga
Disperindagnaker, BDS, konsultan
Disperindagnaker, BDS, lembaga pendidikan, PPIT, BLK,
13
No
Rencana Tindak
Sasaran Terwujudnya tenaga kerja yang mampu mengelola usaha dengan baik, termasuk dalam pembukuan usaha sehingga mempermudah akses ke perbankan
Pelaku Terkait
4
Peningkatan kualitas manajemen usaha skala kecil dan menengah yang sesuai dengan proses produksi komponen dan suku cadang.
5
Peningkatan peran asosiasi usaha untuk Meningkatnya modal sosial dan kerjasama meningkatkan kerjasama antar usaha antar usaha serta dan melahirkan kepemimpinan di dalam industri.
Disperindagnaker, Asosiasi usaha, KADIN
6
Peningkatan kesadaran penggunaan HAKI
dan
Terwujudnya iklim kompetisi yangs ehat di anatar usaha dan perluasan akses pasar
Disperindagnaker, asosiasi usaha, BDS
7
Penguatan kerjasama dengan lembaga BDS dan lembaga pelatihan untuk meningkatkan spesialisasi usaha di dalam pengembangan produk-produk komponen dan suku cadang
Semakin besarnya jangkauan BDS dan layanannya terhadap usaha-usaha yang ada
Disperindagnaker, BDS, universitas, lembaga-lembaga pendidikan
8
a. Tersedianya modal yang diperlukan untuk pengembangan usaha b. Tersedianya lembaga keuangan nonperbankan di setiap desa, terutama koperasi, untuk membantu UKM dalam memperoleh modal usaha c. Terwujudnya kemudahan pelaku UKM dalam mengakses modal ke perbankan d. Terwujudnya pengetahuan pelaku UKM akan informasi dalam memperoleh modal ke lembaga keuangan a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas Peningkatan kerjasama dengan teknologi yang digunakan melalui lembaga-lembaga penelitian dan usaha pengembangan untuk meningkatkan b. Meningkatnya penelitian dan inovasi kapasitas teknologi dan inovasi dalam dalam klaster pengembangan produk-produk c. Semakin luasnya akses lembaga komponen dan suku cadang. peneilitian dan pengembangan bagi seluruh usaha Penguatan kerjasama dengan industri Terjaminnya ketersediaan bahan baku hulu penyedia bahan baku, teriutama untuk menghadapi kelangkaan bahan baku dan flukutasi harga.
9
10
Penguatan modal usaha melalui insentif dan bantuan serta peningkatan akses terhadap lembaga keuangan
11
Pameran-pameran, misi dagang keluar negeri, fasilitasi pertemuan-pertemuan (business matching) antara para pengusaha IKM dengan industri hilir, serta melakukan kunjungan ke pabrikpabrik dan melakukan penyesuaian dengan program pembeli
12
Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menyederhanakan peraturan dan birokrasi, serta menydiakan insentif-insentif bagi usaha.
13
Menyediakan sarana dan prasarana fisik pendukung pengembangan klaster.
Mempertemukan permintaan pasar dengan supply secara efektif
a. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam membuat perijinan usaha b. Terwujudnya rasa aman bagi pelaku usaha dalam melaksanakan dan mengembangkan usaha
Tersedianya prasarana dan sarana wilayah yang diperlukan dalam pengembangan usaha dalam klaster
Disperindagnaker, BDS
Disperindagnaker, DiskopUKM
Disperindagnaker, PPIT, lembagalembaga penelitian, asosiasi usaha
Departemen Perindustrian, Disperindagnaker, asosiasi usaha Departemen Perdagangan, Disperindagnaker, BDS
Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Disperindag-naker, DiskopUKM, Dispenda Departemen PU, Bappeda, PT. PLN, PT. Telkom.
14
4.3. Industri Batik di Kota Pekalongan 4.3.1. Kondisi Internal A. Spesialisasi Industri batik di Kota Pekalongan dikenal sebagai penghasil batik dan produk-produk bermotof batik. Industri batik pekalongan pekalongan tidak memiliki produk-produk produk-produk yang terspesialisasi terspesialisasi khusus dan cenderung terdiversifikasi karena memproduksi motif batik sesuai dengan pesanan konsumen konsumen dan pasar. Hal ini di satu sisi positif karena mampu meresp[on permintaan dengan cepat, namun di sisi lain hal ini dipandang negatif karena menghiulangkan ciri khas tradisional batik pekalongan. B.
Kapasitas R&D dan Inovasi Kegiatan inovasi penciptaan motif-motif baru sangat intensif. Sayangnya belum ada institusi yang membantu dan belum diikuti oleh pemberian hak paten sehingga sering terjadi kegiatan contek mencontek motif. Inovasi lainnya adalah dalam hal proses produksi, seperti membuat perpaduan batik dengan tenun serta penggunaan bahan pewarna alami. Sebaliknya dalah hal teknologi, dapat dikatakan bahwa industri batik merupakan industri kerajinan tangan sehingga tidak bisa alih teknologi.
C.
Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan Tenaga kerja di industri batik di Kota Pekalongan memiliki keahlian yang cukup tinggi dalam membatik, jumlahnya juga mencukupi, namun dari sisi manajemen usaha dan pemasaran masih terbatas. Saat ini, sumber pengetahuan yang utama adalah keterampilan yang diwariskan secara turun temurun dalam amsyarakat, selebihnya adalah pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Terdapat pula Politeknik Usmanu yang salah satu jurusannya adalah Teknik Batik, namun karena politeknik ini baru berdiri selama tiga tahun, sehingga belum banyak berperan. D.
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada usaha menengah yang mempunyai struktur usaha yang lebih baik, membutuhkan kualifikasi pendidikan yang lebih baik yang diiringi dengan upah yang lebih menarik dibandingkan dengan industri skala kecil yang hanya membutuhkan keahlian. Di samping itu, industri menengah juga mengadakan pendidikan dan pelatihan internal bagi tenaga kerjanya. Dengan struktur industri batik di Kota Pekalongan yang sebagian besar adalah industri skala kecil, maka dapat dikatakan bahwa industri batik di Kota Pekalongan belum mampu mendorong masyarakat lokal untuk mengembangkan kemampuan diri.
E.
Jaringan Kerjasama dan Modal Sosial Kerjasama antar perusahaan terjadi secara vertikal dalam hal subkontrak, namun intensitasnya masih terbatas, sedangkan secara horizontal, terutama di industri skala kecil, sering terjadi persaingan harga yang kurang sehat. Hal ini juga tercermin dalam asosiasi usaha yang kurang berjalan dengan aktif. Kerjasama antara industri batik dengan industri terkait dinilai cukup baik. Kerjasama dengan lembaga pendukung mengalami kendala dengan BDS yang kurang berperan aktif serta perbankan yang masih sulit diakses oleh industri batik skala kecil. Sementara itu, kerjasama pemerintah dinilai cukup baik, terutama dalam hal pemasaran
F.
Semangat Kewirausahaan Perkembangan Perkembangan jumlah industri batik skala menengah pada beberapa tahun belakangan ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya tingkat ekspor batik. Sebaliknya pada industri skala kecil, terjadi peningkatan jumlah usaha yang sebagian besar merupakan
15
industri informal. Pertumbuhan industri baru ini disebabkan oleh adanya jiwa wirausaha diantara tenaga kerja yang ada. Dengan kondisi seperti ini, industri batik di Kota Pekalongan berpotensi menjadi klaster yang dinamis. G.
Kepemimpinan dan Visi Bersama Industri batik di Kota Pekalongan belum memiliki visi bersama dan pemimpin industri yang menjadi pemersatu dan pengarah pengembangan usaha. Dengan kondisi seperti ini, maka industri batik belum mampu menciptakan klaster yang saling bersinergi antara satu sama lain.
Gambar 3. Keterkaitan dan Peran Institusi dan Industri Pendukung Industri Hulu Industri Hilir
Bahan Baku
Pemerintah
BDS
Asosiasi
Kain
Lilin Industri Batik
Pemasaran
Pewarna Tenaga Kerja
Modal
Manajemen
Perdagangan
Obat
Canting Cap Lembaga Pendidikan
Lembaga Keuangan
Sablon Wadah
Keterangan : Aliran proses produksi Cukup berperan Kurang berperan
4.3.2. Kondisi Eksternal A. Pasar dan Kompetitor Pada pasar internasional, industri batik di Kota Pekalongan mengalami banyak kendala, diantaranya bersaing dengan batik produksi negara lain, terutama dengan Malaysia dan Cina, permasalahan hak cipta, serta isu polusi air. Hal ini yang menyebabkan realisasi ekspor batik Pekalongan di tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Sebaliknya pada pasar nasional, industri batik di Pekalongan kurang menghadapi kendala yang berarti. Batik Pekalongan menguasai 70-80% pasar nasional. B.
Iklim Usaha Berdasarkan hasil laporan The Global Competitivenes Report tahun 2004 yang meneliti daya saing di 104 negara, Indonesia menduduki peringkat ke-69, meningkat dari peringkat ke -72 pada tahun sebelumnya, sangat jauh dengan Singapura di peringkat 7, Malaysia 31, dan Thailand 34. Ini menunjukkan bahwa Indonesia belum menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha. Begitu pula dengan Kota Pekalongan. Dari
16
hasil penelitian yang dilakukan oleh KPPOD tahun 2003 mengenai pemeringkatan daya tarik investasi di kabupaten dan kota di Indonesia. Dari 44 kota yang diteliti, Kota Pekalongan berada di urutan ke-43. ini menunjukkan bahwa Kota Pekalongan belum mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha. 4.3.3. Strategi dan Rencana Tindak Strategi pengembangan klaster indsutri batik di Kota Pekalongan diarahkan dengan memperbaiki kelemahan dan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi prioritas digunakan untuk efisiensi langkah yang ditempuh, dengan cara memperbaiki permasalahan yang terkait dengan banyak hal, yaitu : 1. Penguatan kerjasama Pengembangan klaster industri yang berhasil memerlukan sinergitas di semua pihak. Untuk itu, diperlukan kesepahaman dan visi bersama antar pelaku, salah satunya melalui pembentukan Unit Kerjasama Klaster, yaitu institusi yang khusus mengelola klaster industri batik Pekalongan. Anggotanya terdiri dari perwakilan dari industri batik skala kecil dan menengah dan industri terkait dengan industri batik di hulu dan hilir, serta perwakilan dari pemerintah, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga keuangan, asosiasi usaha, serta lembaga bantuan pengembangan bisnis. Fungsinya adalah sebagai koordinator, pengembil keputusan, wadah informasi, serta fasilitator. 2. Penguatan pasar Penanganan pemasaran pemasaran menjadi prioritas karena jika produk mempunyai pasar yang jelas, maka akan terjadi kontinuitas proses produksi. Dengan begitu, usaha akan berkembang, permasalahan keuangan dapat teratasi, dan kesejahteraan tenaga kerja dapat meningkat. 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat penting bagi pengembangan klaster karena manusia merupakan penggerak, pemberi keputusan dan pelaku dari setiap kegiatan. Usaha akan berkembang dengan baik jika pelaku tersebut memiliki motivasi, serta memiliki pendidikan dan pengetahuan akan manajemen usaha dan teknologi. 4. Penciptaan iklim usaha yang kondusif Penciptaan iklim usaha yang kondusif diperlukan untuk mewujudkan klaster yang efisien, dinamis, berdaya saing, serta dapat menarik investor yang dapat membantu masalah permodalan yang banyak dihadapi oleh industri batik skala kecil.
Adapun rencana tindak dari strategi di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 5. Rencana Tindak Pengembangan Klaster Industri Batik di Kota Pekalongan No. 1
Rencana Tindak Penguatan Kerjasama a. Pembentukan ’Unit Bersama Klaster’ diantara stekaholder klaster b. Penyusunan visi bersama guna pengembangan klaster industri batik c. Penyusunan kebijakan dan program
Sasaran Terjadinya kerjasama yang kuat antara pelaku-pelaku yang terkait dengan klaster, sehingga terwujud sinergitas guna mencapai satu visi bersama.
Pelaku Terkait •
•
•
•
•
•
Industri rotan di semua struktur Industri pendukung (pembeli, pemasok, dll) Pemerintah (Bappeda, Dinas) Lembaga keuangan Lembaga pendidikan dan pelatihan Lembaga R&D
17
No. 2
Rencana Tindak Penguatan Pasar a. Mengadakan penelitian pasar b. c. d.
e.
3
4
Fasilitasi pameran dan kontak dagang di dalam dan luar negeri Fasilitasi outlet-outlet pemasaran di kotakota besar di dalam negeri Sosialisasi dan fasilitasi proses hak paten produk
Sasaran •
a. b. c. d.
Penyediaan prasarana dan sarana telekomunikasi, termasuk teknologi informasi
e.
f.
Bantuan penyediaan kredit ekspor
f.
g.
Mengembangkan produk-produk turunan batik
g.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia a. Membangun pusat/balai pendidikan dan pelatihan khusus untuk industri rotan di setiap sentra industri rotan. b. Memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan di semua bidang, mulai dari peningkatan keahlian dan keterampilan, desain produk, pengenalan teknologi, manajemen usaha termasuk pembukuan, pemasaran, hingga pemahaman akan HaKI. c. Memfasilitasi kerjasama antara industri rotan dengan institusi pendidikan dan pelatihan yang terkait. d. Memfasilitasi kerjasama antara industri rotan skala besar dengan skala kecil dan menengah dalam hal pengenalan teknologi, manajemen usaha, dan pemasaran.
Penciptaan iklim usaha yang kondusif guna kelancaran pelaksanaan dan pengembangan usaha, terutama dalam menarik investor untuk berinvestasi di industri rotan a. Pembentukan regulasi yang mendukung perkembangan usaha
Pembentukan rencana bisnis industri rotan
c.
Peningkatan pelayanan aparatur terhadap dunia usaha
d.
Peningkatan keamanan wilayah
Teridentifikasinya pasar produk terspesiliasai Terbukanya peluang pasar baru di skala internasional Terbukanya peluang pasar baru di skala nasional Terciptanya iklim persaiangan yang sehat, serta mendorong pengembangan inovasi Tersedianya prasarana dan sarana telokomunikasi guna menunjang efisiensi pemasaran Tersedianya modal yang membantu industri untuk melakukan ekspor produk Terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang mempunyai minat yang cukup tinggi terhadap produk batik
•
•
•
•
•
•
•
a. b.
Tersedianya sarana pendidikan dan pelatihan khusus industri rotan Terwujudnya sumber daya manusia yang memenuhi kebutuhan pengembangan klaster
•
•
•
c.
d.
• •
a.
c.
d.
Industri rotan di semua struktur Industri pendukung (pembeli, pemasok, dll) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM Lembaga keuangan Lembaga pendidikan dan pelatihan Lembaga R&D
Industri rotan di semua struktur Dinas Perindustri dan Perdagangan Dinas Tenaga Kerja Lembaga pendidikan dan pelatihan
Terwujudnya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi kebutuhan industri Terwujudnya kerjasama antara industri skala besar dengan industri skala kecil menengah dalam alih pengetahuan
•
b. b.
Pelaku Terkait
Terwujudnya regulasi yang mendukung pengembangan usaha, serta hilangnya regulasi yang menghambat pengembangan usaha Tersedianya arah dan kebijakan pengembangan bisnis rotan yang jelas bagi para investor Terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam membuat perijinan usaha Terwujudnya rasa aman bagi pelaku usaha dalam melaksanakan dan mengembangkan usaha
•
•
Industri rotan di semua struktur Bappeda Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Pendapatan Daerah Badan Penanaman Modal Daerah
18
5. 5.1.
Kesimpulan dan Rekomendasi Kesimpulan Ditinjau dari faktor-faktor penentu inovasi dan pertumbuhan klaster, ketiga industri studi kasus telah memiliki karakteristik sebagai suatu klaster industri, dimana klaster yang terbentuk pada awalnya tumbuh secara alamiah karena adanya keahlian yang dipelihara oleh masyarakat secara turun temurun. Dengan adanya keahlian ini masyarakat membentuk usahausaha skala kecil maupun menengah.. Secara perlahan usaha-usaha yang ada berkembang semakin banyak dan membentuk suatu konsentrasi geografis dalam satu kawasan. Kerjasama antara industri dan institusi terkait dilakukan juga dilakukan, begitu pula dengan inovasi dalam rangka memenangkan persaingan di dalam pasar.
Dengan beberapa potensi yang dimiliki dapat dikatakan bahwa ketiga industri studi kasus di tiga wilayah tersebut berpotensi untuk dikembangkan menjadi suatu klaster yang berdaya saing. Meski demikian, banyak kendala yang dihadapi oleh ketiga industri studi kasus untuk mewujudkannya. Tidak hanya dihadapi oleh kendala yang bersifat khas dan lokalitas yang membedakan antara industri yang satu dengan yang lain, namun juga dihadapi oleh kendala-kendala yang bersifat umum. Dintinjau dari sudut klaster yang berdaya saing, berdasarkan teori Porter (1997), adapun kendala umum yang dihadapi seluruh industri dalam mengembangkan mengembangkan klaster berdaya saing adalah sebagai berikut : a. Aspek Permintaan/Pasar : kualitas produk masih rendah dibandingkan kualitas produk impor; perilaku konsumen yang lebih menyenangi produk impor; tidak banyak tersedia outlet untuk pengembangan pasar di daerah-daerah; rantai pemasaran yang panjang yang mengakibatkan mahalnya harga; belum tersedianya informasi pasar yang memadai bagi produsen; serta terbatasnya jaringan kerjasama dan akses terhadap pasar. b. Faktor Produksi : tenaga kerja kurang terdidik serta berupah rendah; sumber-sumber pembiayaan usaha masih terbatas; teknologi produksi yang digunakan masih sederhana; pengetahuan dan ketrampilan termasuk penguasaan iptek pelaku usaha kecil masih terbatas; tingkat suku bunga kredit masih sangat tinggi dibanding dengan di negaranegara pesaing, sehingga akses UKM terhadap perbankan sangat rendah. c. Strategi, Struktur, dan Persaingan : iklim persaingan yang kurang sehat; manajemen usaha masih buruk; kolaborasi dan kerjasama antar perusahaan masih lemah; kepemimpinan dalam industri belum muncul; kepercayaan dan modal sosial antar usaha masih rendah. d. Institusi dan Industri Pendukung : layanan perbankan masih sulit diakses; terbatasnya akses lembaga peneitian peneitian dan pengembangan pengembangan yang ada untuk mendorong mendorong inovasi terutama pada usaha skala kecil; jangkauan layanan lembaga pendidikan dan pelatihan serta BDS masih terbatas; asosiasi usaha belum berperan optimal; belum adanya visi dan kesamaan agenda antara usaha yang ada; penelitian belum terpadu dan belum terarah; hasil-hasil penelitian kurang tersosialisasi dan belum memberikan peran yang cukup berarti bagi peningkatan daya saing produk e. Pemerintah dan Iklim Usaha : belum ada cetak biru (blue print ) pengembangan klaster yang jelas, inkonsistensi kebijakan pemerintah; belum adanya keterpaduan program untuk mengendalikan masalah impor; kebijakan tataniaga yang belum kondusif; sistem perpajakan khususnya pajak pertambahan nilai (PPN) menyebabkan kurangnya dukungan terhadap ketersediaan bahan baku industri yang berdaya saing tinggi di dalam negeri; situasi keamanan dan politik yang belum stabil; belum terlaksananya penegakan hukum yang baik, disamping sejumlah peraturan atau perundang-undangan masih tumpang tindih dan belum saling memperkuat; belum terlaksananya good governance ; lemahnya sistem pengawasan lalu lintas barang impor dan lemahnya upaya penegakan
19
hukum di dalam negeri, menyebabkan maraknya barang-barang impor illegal masuk ke pasar dalam negeri; kondisi aparatur pemerintah yang tidak efisien dalam menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan pengembangan usaha. Kendala-kendala di atas tidak hanya berdampak pada pengembangan klaster, namun juga pada perekonomian dan daya saing daerah. Untuk itu, seyogyanya kebijakan yang disusun diarahkan untuk penciptaan dan pengembangan klaster yang berdaya saing. 5.2. Rekomendasi 5.2.1. Rekomendasi Kebijakan Penyusunan kebijakan dan strategi umum ditujukan untuk penyelesaian permasalahan permasalahan umum melalui kerangka ”Diamond Porter” yang menjadi penentu daya saing sebuah klaster. 1. Aspek permintaan/pasar a. Memfasilitasi perluasan akses pasar UKM Strategi yang dapat dilakukan : ⋅
Mendorong spesialisasi produk dalam industri
⋅
Penguatan kemitraan dan kerjasama pemasaran antara industri skala kecil dan menengah dengan industri besar
⋅
Memberikan insentif kepada usaha untuk berinovasi
⋅
Mendorong kegiatan-kegiatan penelitian pasar ( market research ) guna mencari orientasi dan sasaran pasar yang baru dan bermutu tinggi
⋅
Penyediaan fasilitas pemasaran ( trading house, market center , dan sebagainya) untuk menciptakan rantai pemasaran yang lebih efisien
Mendorong peran Business Development Service (BDS) dalam pemasaran produk b. Peningkatan kualitas produk Strategi yang dapat dilakukan : ⋅
⋅
Peningkatan keahlian dan teknologi untuk mendorong spesialisasi produk
⋅
Memfasilitasi pelaksanaan ber bagai kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk
⋅
Mendorong penggunaan bahan baku yang baik dan berkualita s
⋅
Mendorong peran BDS untuk m eningkatkan kualitas produk
2. Aspek faktor produksi Peningkatan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja • Strategi yang dapat dilakukan : ⋅
Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta latihan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil
Mendorong peran lembaga-lembaga pendidikan dan latihan dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan t enaga kerja Peningkatan teknologi produk si Strategi yang dapat dilakukan :
⋅
•
⋅
Memfasilitasi penguatan link age dengan perusahaan-perusahaan besar untuk mengupayakan mengupayakan alih teknologi
⋅
Memberikan insentif bagi modernisasi teknologi dan peralatan
⋅
Kerjasama pemanfaatan hasil-hasil penelitian dengan lemabga penelitian dan pengembangan pengembangan atau universitas untuk meningkatkan kapasitas teknologi prod uksi
⋅
Mendorong peran lemabaga litba ng untuk meningkatkan teknologi produksi 20
•
Peningkatan ketersediaan mod al Strategi yang dapat dilakukan : ⋅
Memberikan bantuan permodalan kepada UKM
⋅
Mendorong UKM untuk melakukan legalisasi usaha dan perbaikan manajemen usaha
Mendorong peran lembaga intermediasi keuangan dalam penyediaan layanan kredit dan modal Menjamin ketersediaan bahan baku Strategi yang dapat dilakukan :
⋅
•
⋅
Meninjau ulang kebijakan ekspor bahan baku da n menyusun kebijakan yang dapat menjamin pasokan bahan baku di dalam negeri
⋅
Mendorong penelitian dan pengembangan bahan baku alternatif
⋅
Mendorong penggunaan bahan baku yang berkualitas
Penggunaan bahan baku yang sesu ai dengan potensi setempat Penyediaan prasarana dan sar ana Strategi yang dapat dilakukan :
⋅ •
⋅
Memperluas akses kepada teknologi informasi untuk meningkatkan akses pasar
⋅
Meningkatkan prasarana dan sarana tran sportasi serta telekomunikasi pada lokasilokasi industri yang masih sulit diakses
e. Aspek strategi, struktur, dan persaingan usaha Peningkatan kerjasama dan ja ringan antar usaha • Strategi yang dapat dilakukan : ⋅
Mempromosikan kerjasama diantara UKM-UKM melalui pendekatan partisipatif
⋅
Mendorong peran asosiasi usaha sebagai basis kerjasama kolektif para pelaku usaha
Memfasilitasi asosiasi usaha untuk melakukan aktivitas-aktivitas berama (collective action) Penciptaan iklim kompetisi yang sehat Strategi yang dapat dilakukan :
⋅
•
⋅
Melakukan pembinaan serta memperkua t jaringan pasar UKM agar tidak terjadi persaingan harga yang kontra-produktif
⋅
Meningk atkan kesadaran pelaku usaha terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
⋅
Mendorong dan memfasilitasi pendaftaran paten, merek, dan hak cipta produkproduk yang dihasilkan oleh usaha
Memfasilitasi keberadaan lembaga penyed ia layanan HaKI Mendorong kepemimpinan da lam klaster Strategi yang dapat dilakukan :
⋅ •
f.
⋅
Memberikan insentif kepada UKM-UKM yang berpotensi di dalam klaster
⋅
Memfasilitasi UKM-UKM yang berpotensi untuk berperan dalam asosiasi usaha
Aspek institusi dan industri pendukung Meningkatkan peranan institusi pendukung dalam klaster • Strategi yang dapat dilakukan :
21
⋅
Menciptakan kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembagalembaga pendukung dalam memberikan layanan kepada usaha di dalam klaster
⋅
Memfasilitasi penyebaran informasi mengenai layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga pendukung kepada usaha
Memberikan insentif kepada usaha skala kecil dan rumah tangga a gar dapat mengakses layanan yang dib erikan oleh lembaga-lembaga lembaga-lembaga pendukung Meningkatan keterkaitan antara usaha dengan industri hulu dan hilir Strategi yang dapat dilakukan : ⋅
•
⋅
Memberikan insentif dan kemudahan usaha di dalam klaster untuk menarik industri-industri pendukung untuk melakukan investasi
⋅
Memfasilitasi forum kerjasama dan komunikasi antara usaha dengan industriindustri di sektor hulu dan hilir
g. Kelembagaan pemerintah Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan klaster • Strategi yang dapat dilakukan : ⋅
Menyederhanakan Menyederhanakan peraturan di sektor ketenagakerjaan, industri, dan perdagangan sehingga mendukung pengembangan klaster
⋅
Mengupayakan kebijaksanaan perpajakan selektif terhadap produk tertentu, dengan menghilangkan pajak berganda dan menetapkan paja k pada produk akhir (PPN), bukan pada bahan baku
⋅
Memberikan insentif, subsidi, dan kemudahan bagi investasi
⋅
Mengupayakan Mengupayakan keterpaduan program dan langkah implementa sinya yang terfokus pada peningkatan daya saing produk nasional terhadap produk impor
⋅
Menjaga kepastian hukum dan melakukan penegakan hukum
Memperbaiki mekanisme dan prasarana sarana tataniaga, sert a menghilangkan adanya monopoli perdaganga n, karte, ataupun monopsomi. Menciptakan kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien Strategi yang dapat dilakukan : ⋅
•
⋅
Mengupayakan peran efekti f sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator pengembangan iklim usaha yang kondusif serta memberantas tegas terhadap penyelundupan produk impor
⋅
Memperbaiki dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah di setiap level pemerintahan
⋅
Menyederhanakan prosedur administatif dan menghindari birok rasi yang berbelitbelit untuk mendorong kemudahan usaha dalam melakukan investasi
⋅
Menegakkan good-governance dalam praktek kepemerintahan kepemerintahan
⋅
Menghindari peraturan-peraturan daerah yang menghambat investasi
5.2.2. Rekomendasi Studi Lanjutan Guna penyempurnaan kajian ini, diperlukan beberapa studi lanjutan yang lebih mendalam mengenai : 1. Studi mengenai dampak pengembangan klaster terhadap per ekonomian daerah 2. Studi mengenai tipologi-tipologi klaster di Indonesia 3. Studi mengenai kelembagaan dalam pengembangan pengembangan klaster 4. Studi mengenai sistem pembiayaan dalam pengemba ngan klaster 5. Studi mengenai dampak regulasi dan iklim usaha terhadap pengembangan klaster
22
DAFTAR PUSTAKA Daerah, BPFE Yogyakarta. Abdullah Piter, Et.Al, 2002, Daya Saing Daerah BPPT, 2003, Panduan Pengembangan K laster Industri Unggulan Daerah, 2003. Bappenas, 2003, Pengembangan Daya Saing Industri Nasional, Background Study Pembangunan Jang ka Panjang. Dong-Sung Cho Dan Hwy-Chang Moon, 2003, From Adam Smith to Michael Porter, Evolusi Teori Daya Saing. JICA, 2003, The Study in Strengthening Capacity of SME Cluster in Indonesia , Tidak diterbitkan, KRI International Corp. Lincoln Arsyad, 1999, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE Yogyakarta. Mahmud Thoha (Penyunting), 2002, Globalisasi, Krisis Ekonom, dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan, Pustaka Quantum. Meyer Dan Stamer, 2003, The PACA Book of Concepts, www.mesopartner.com Kuncoro, Mudrajad dan Sumarno, Simon Bambangm, 2003, Indonesia’s Clove Cigarette th Industri : Scp and Cluster Analysis, 5 . IRSA Conference. Philip S. Purnama, 2003, Harapan Dunia Bisnis Indonesia untuk Memiliki Dya Saing Nasional, Diskusi Panel MMA-IPB. Porter, Michael E., 1993/1994, Keunggulan Bersaing, Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul, Harvard Business Review. Rustiani, Frida dan Maspiyati, 1996, Usaha Rakyat dalam Pola Desentralisasi Produksi Subkontrak , Yayasan Akatiga. Rosenfeld, Stuart A, 1997, Bringing Business Clusters Into The Mainstream of Economic Development, Eurepean Pl anning Studies, Vol. 5 Issus Pengembangan Wilayah Perdesaan dan Kawasan Tertentu, Sebuah Suhandoyo, Et. Al, 2002, Pengembangan Kajin Eksploratif , BPPT.
23
