PERMASALAHAN DAN UPAYA PENGEMBANGAN UMKM
TUGAS KOMPILASI
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Kerakyatan Dosen Pengampu: Dr. Sukidjo, M.Pd
Disusun Oleh:
Akhmad Makhbubi
(15719251002) (15719251002 )
PENDIDIKAN EKONOMI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2015
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, setiap negara pasti mempunyai permasalahan, tak terkecuali permasalahan ekono mi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang biasa di singkat UMKM memiliki posisi penting dalam membangun perekonomian negara, bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat daerah, tetapi juga dapat menstabilkan masalah kesenjangan sosial. Contoh dari UMKM adalah pedagang kaki lima, keberadaan PKL dapat memberikan sumbangan besar bagi perekonomian negara kita, karna dengan adanya PKL dapat membantu mengurangi kemiskinan, keberdaan PKL sendiri adalah wujud kemandirian masyarakat dimana mayarakat hendak bangkit dari keterbelitan ekonomi dan mencoba berwirausaha, namun pada kenyataanya keberadaan PKL seringkali di jadikan sumber masalah, seperti biang kemcetan jalan, atau simbol semrautan kota, pemerintah seharusnya menyediakan lahan yang layak bagi para pedagang kaki lima agar pedagang kaki lima tersebut mendaptkan legalitas formalnya, maka untuk itu pemerintah di harapkan tidak hanya meprioritaskan pengembangan UMKM, tapi juga pengoptimalannya, agar tidak ada kerugian yang di tanggung oleh satu pihak saja. Berbagai peran strategis dimiliki sektor UMKM, namun sektor ini juga dihadapkan berbagai permasalahan. Kendala dan permasalahan antara lain dari aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha, dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya. Kendala dan permasalahan usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan sumberdaya produktif seperti modal dan teknologi, yang terkait menjadi terbatasnyakemampuan usaha kecil untuk berkembang. Pengembangan UMKM perlu optimalkan karna keberadaan UMKM memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi negara kita, UMKM juga dapat mengurangi angka pengangguran
yang ada
di
indonesia. Maka
dari
itu, pemerintah dalam upaya
mengembangkan UMKM harus di jalankan dengan benar, agar tidak ada ketimpangan atau kerugian yang di alami oleh pihak tertentu, pemerintah juga harus mempertimbangkan petahanan bagi usaha kecil, mikro dan menengah, pemerintah harus mengoptimlkan UMKM pemerintah tidak hanya menyediakan kredit usaha rakyat atau yang biasa di singkat KUR,
tapi juga mempertimbangkan kelangsungan dan keamanan usaha, selama ini pertimbangan dan keamana usaha yang di lakukan pemerintah terbilang lemah, contohnya sulitnya pkl mendapatkan legalitas formalnya. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah keseluruhan dengan cara memberi dukungan positif dan nyata terhadap pengembangan sumber daya manusia seperti pelatihan kewirausahaan, teknologi, informasi, akses pendanaan serta pemasaran, Perluasan pasar ekspor, hal ini semua merupakan indikator keberhasilan membangun iklim usaha yang berbasis kerakyatan. Pengembangan UMKM perlu optimalkan karna keberadaan UMKM memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi negara kita, UMKM juga dapat mengurangi angka pengangguran
yang ada
di
indonesia. Maka
dari
itu, pemerintah dalam upaya
mengembangkan UMKM harus di jalankan dengan benar, agar tidak ada ketimpangan atau kerugian yang di alami oleh pihak tertentu, pemerintah juga harus mempertimbangkan petahanan bagi usaha kecil, mikro dan menengah, pemerintah harus mengoptimlkan UMKM pemerintah tidak hanya menyediakan kredit usaha rakyat atau yang biasa di singkat KUR, tapi juga mempertimbangkan kelangsungan dan keamanan usaha, selama ini pertimbangan dan keamana usaha yang di lakukan pemerintah terbilang lemah, contohnya sulitnya pkl mendapatkan legalitas formalnya. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah keseluruhan
yakni
dengan
cara
memberi
dukungan
positif
dan
nyata
terhadap pengembangan sumber daya manusia seperti pelatihan kewirausahaan, teknologi, informasi, akses pendanaan serta pemasaran, Perluasan pasar ekspor, hal ini semua merupakan indikator keberhasilan membangun iklim usaha yang berbasis kerakyatan.
B. Rumusan Masalah Dari adanya latar belakang tersebut diatas, maka dapat diambil sebuah rumuasan masalah sebagai berikut : a. Pengertian UMKM ( Usaha Mikro, Kecil ) b. Criteria dan klasifikasi UMKM c. Permasalahan dan kendala dalam mengembangkan UMKM d. Upaya mengembangkan UMKM
C. Tujuan Tujuan dari pembuatan makalah ini sesuai dengan rumusan masalah yang terjadi diantaranya : a. Mengetahui pengertian UMKM b. Mengetahui kriteria dan klasifikasi UMKM c. Mengetahui permasalahan dan kendala dalam mengembangkan UMKM d. Mengetahu proses upaya mengembangkan UMKM
D. Manfaat Manfaat dari pembuatan makalah ini diharapkan akan lebih mengetahui dan memahami usaha
mikro
dalam
mengembangkan
mengoptimalkan pengembangan UMKM
UMKM
serta
mampu
ikut
berperan
serta
BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian UMKM
Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk UMKM telah diatur dalam paying hukum. UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM di atur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berikut ini adalakah pengertian UMKM berdasarkan UU 20/2008 a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik peroranganyang memenuhi kriteria Usaha mikro sebagaimana di atur dalam UndangUndang. b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang di lakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, di kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria Usaha Kecil sebagaimana di maksud dalam undang-undang. c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang di lakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di atur dalam undang-undang. Sedangkan menurut M. Tohar dalam bukunya Membuka Usaha Kecil (1992;2) definisi usaha kecil dari berbagai segi tersebut adalah sebagai berikut : a. Berdasarkan asset Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat membuka usaha b. Berdasarkan total penjualan bersih pertahun Usaha kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil total penjualan bersih pertahun Rp 1.000.000.000,- paling banyak
c. Berdasarkan status kepemilikan Usaha kecil adalah usaha berbentuk perorangan, bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, yang didalamnya termasuk koperasi
B. Kriteria dan klasifikasi UMKM
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut undang undang Nomor 20 tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah asset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha. Kriteria NO
Usaha Asset
Omzet
Usaha Mikro
Maks 50juta
Maks 300 juta
Usaha Kecil
>50Juta – 500 Juta
>300Juta – 2,5Miliar
Usaha Menengah
>500 Juta – 10 Miliar
>2,5Miliar – 50Miliar
Sumber : Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dari tabel di atas disebutkan bahwa untuk usaha mikro assetnya mencapai maksimal 50juta dan omsetnya mencapai maksimal 300 juta, sedangkan untuk usaha kecil assetnya mencapai lebih dari 50 juta – 500 juta, sedangkan omsetnya mencapai lebih dari 300 juta – 2,5 miliar. Sedangkan untuk usaha menengah baik asset maupun omsetnya lebih besar dari usaha mikro dan kecil yakni assetnya mencapai lebih dari 500 juta-10 miliar dan omsettnya mencapai lebih dari 2,5 miliar – 50 miliar. Klasifikasi UMKM adalah : a. Livelihood Activities Merupakan UMK yang di gunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih umum di kenal sebagai sektor informal. Contohnya seperti PKL atau pedagang kaki lima. b. Micro Enterprise Merupakan UMK yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat-sifat dalam wirausaha atau kewirausahaan c. Small Dynamic Enterprise Merupakan UMK yang telah memiliki sifat-sifat jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
d. Fast Moving Enterprise Merupakan UMK yang telah memiliki sifat-sifat jiwa kewirausahaan dan akan mampu melakukan tranformasi menjadi Usaha Besar.
C. Permasalahan dan kendala dalam mengembangkan UMKM
Pengembangan UMKM yang terbilang baik dari segi kuantitas belum di imbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM. Permasalahan yang dihadapi memiliki dua faktor internal dan factor eksterna. 1. Faktor Internal Faktor-faktor yang menghambat dalam pengembangan UMKM yang berada dalam industry UMKM adalah a. Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan. Terkait dengan hal ini, UKM juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana disyaratkan adanya agunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu. Dari sisi investasi sendiri, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila memang gerbang investasi hendak dibuka untuk UKM, antara lain kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan, perlakuan, hak atas tanah, infrastruktur, dan iklim usaha.
b. Kualitas Sumber daya manusia Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. a. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda denganusaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat m,enjangkau internasional dan promosi yang baik. b. Mentalitas Pengusaha UKM Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UKM, yaitu semangat entrepreneurship para pengusaha UKM itu sendiri. Semangat yang dimaksud disini, antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta semangat ingin mengambil risiko.[18] Suasana pedesaan yang menjadi latar belakang dari UKM seringkali memiliki andil juga dalam membentuk kinerja. Sebagai contoh, ritme kerja UKM di daerah berjalan dengan santai dan kurang aktif sehingga seringkali menjadi penyebab hilangnya kesempatan-kesempatan yang ada. c. Kurangnya Transparansi Kurangnya transparansi antara generasi awal pembangun UKM tersebut terhadap generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya.
2. Faktor Eksterenal Bebrapa kendala penghambat Usaha UMKM yang berasal dari luar diantaranya : a. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif Upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik brutto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap brutto (investasi). Keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-p engusaha besar. Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar. b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis c. Pungutan Liar
Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala juga bagi UKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap minggu atau setiap bulan. d. Implikasi Otonomi Daerah Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UKM. Disamping itu, semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut. e. Implikasi Perdagangan Bebas Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu, UKM perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. f.
Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk produk dan kerajinan-kerajian dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama.
g. Terbatasnya Akses Pasar
Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. h. Terbatasnya Akses Informasi Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mampunya produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensial untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik. Sedangkan tantangan yang harus di hadapi oleh UMKM adalah pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi. Adanya globalisasi yang semakin meliberalkan perdagangan, menjadi tantangan berat bagi UMKM dimana harus mampu bersaing dengan usaha-usaha besar dari luar, cohtohnya saja home industri batik, batik kini mulai banyak di produksi oleh Negara asing seperti China, Thailand dan Malaysia, batik Indonesia di harapkan mampu bersaing dengan industri pembuat batik dari Negara lain dengan tetap menunjukkan ciri khas keindonesiaannya. UMKM harus mampu bertahan di tengah maraknya liberalisasi ekonomi, karna UMKM dapat memberikan kontribusi besar bagi perekonomian bangsa kita, maka untuk itu UMKM di harapkan untuk tetap bisa bertahan, selain itu UMKM dapat menjadi tameng di tengah krisis ekonomi yang melanda Negara kita.
D. Upaya mengembangkan UMKM
Pengembangan UMKM semenjak terjadinya krisis ekonomi, sector UMKM seperti naik daun. Kemampuan sector ini menahan goncangan krisis dibandingkan perusahaan perusahaan besar, membuat ada keyakinan bahwa masa depan perekonomian Indonesia berada di sector ini. Usaha mengembangkan UMKM bukan juga merupakan barang baru. Pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia terbilang cukup baik, namun bukan berarti UMKM lepas dari masalah dan kendala. Pengoptimalan UMKM ini
menjadi penting ketika isu pasar mulai beredar, dimana keberadaan UMKM harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, namun pengoptimalan ini harus dilakukan secara efektif dan efesien dimana tidak ada kerugian yan di derita oleh pihak tertentu, pengoptimalan ini untuk mengecilkan angka permasalah yang ada di UMKM, maka dari itu pengoptimalan ini harus di lakukan dengan langkah yang sistematis dan serempak baik oleh pemerintah maupun oleh wirausaha nya sendiri, sehingga tidak ada kerugian yang di tanggung oleh satu pihak saja. Jika kita hanya mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah, maka hal ini menjadi chaos ketika permasalahan mulai muncul dalam proses pengenmbangan tersebut, sebut saja aspek perlindungan dan pertahanan bagi wirausaha nya, atau bisa di contohkan dengan pedagang kaki lima, perlindungan terhadap pedagang kaki lima ini terbilang lemah, pemerintah belum memberikan lahan yang layak bagi pedagang kaki lima, sehingga pedagang kaki lima seringkali di jadikan alasan kemacetan jalan, atau serabutan kota, pemerintah hanya memberikan peminjaman dana untuk modal usahanya, tanpa memperhitungkan aspek perlindungan dan pertahanan bagi si wirausaha. Padahal sebenarnya pedagang kaki lima merupakan cerminan dari masyarakat mandiri, yang mencoba mengangkat perekonomiannya ke arah yang lebih baik, namun tekad pedagang kaki lima ini harus berlawanan dengan ketakutannya ketika sewaktu-waktu mendapatkan gusuran dari pemerintah. Pemerintah harus mampu mengoptimalkan pengembangan usaha
mikro, kecil dan
menengah, agar angka permasalahan dalam proses pengembangan menjadi kecil dan mudah diatasi, serta tidak menimbulkan kerugian oleh salah satu pihak, sejatinya pengoptimalan untuk menjawab permasalahn yang ada di UMKM langkah pengoptimalan yang harus di lakukan pemerintah adalah: a. Memaksimalkan potensi yang ada dalam masyarakat, sehingga produktivtas dapat meningkat, hal ini bisa di lakukan pemerintah dengan memberikan pelatihan terhadap wirausahawannya. b. Memudahkan akses terhadap pasar, sehingga UMKM dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, Oleh karena itulah, mulai saat ini baik pemerintah maupun UMKM harus mulai berbenah guna menghadapi perilaku pasar yang semakin terbuka di masa mendatang.
c. Bekerjasama dengan bank baik negeri maupun swasta, hal ini dapat menjadi jalan keluar ketika biaya transaksi mulai tinggi. Peningkatan kontribusi pembiayaan perbankan kepada UMKM memerlukan sinergi yang terarah dengan mengoptimalkan sumberdaya dari masyarakat atau wirausaha nya. d. Kemudahan dalam mendapatkan legalitas formal, pemerintah di harapkan tidak hanya memberikan peminjaman modal begitu saja, tanpa memperhitungkan kelangsungan pertahanan wirausaha, namun juga memberikan legalitas terhadap usaha masyarakat, contoh PKL di berikan lahan untuk usahanya, karna ketika PKL berada di tempat yang layak barulah PKL tersebut dapat di katakana memperoleh legalitas formalnya. e. Penjaminan terhadap perlindungan dan kelangsungan usaha f.
Memanfaatkan teknologi untuk pengembangan UMKM. Di era ini teknologi semakin berkembang pesat, pengembanngan UMKM dengan menggunakan teknologi di harapkan menguntungkan bagi UMKM karna bisa memperluas pasar
Adanya liberarisasi ekonomi menjadi tantangan serius bagi kelangsungan UMKM, dimana usaha mikro kecil dan menengah harus mampu bersaing dengan pelaku usaha dari luar negeri. Peranan pemerintah tentu menjadi penting terutama untuk mengantarkan mereka agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Beberapa upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk memperkuat daya saing UMKM menghadapi pasar global adalah: 1. Meningkatkan kualitas dan standar produk, Guna dapat memanfaatkan peluang dan potensi pasar di kawasan asia tenggara dan pasar global, maka produk yang dihasilkan UMKM haruslah memenuhi kualitas dan standar yang sesuai dengan kesepakatan asia tenggara dan negara tujuan. 2. Meningkatkan akses finansial; Seperti terhadap aspek formalitas, karena banyak UMKM yang tidak memiliki legal status, aspek skala usaha, dimana sering sekali skema kredit yang disiapkan perbankan tidak sejalan dengan skala usaha UMKM, dan aspek informasi, dimana perbankan tidak tahu UMKM mana yang harus dibiayai, sementara itu UMKM juga tidak tahu skema pembiayaan apa yang tersedia di perbankan. Oleh karena itu, maka ketiga aspek ini harus diatasi, diantaranya dengan peningkatan kemampuan bagi SDM yang dimiliki UMKM, perbankan, serta pendamping UMKM.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan UMKM; Secara umum kualitas SDM pelaku UKM di Indonesia masih rendah. Terlebih lagi spirit kewirausahaannya. Pemerintah harus melakukan langkah kongkrit dan tepat sasaran, seperti penyusunan grand strategy pengembangan kewirausahaan serta pelaksanaan dilapangan yang dilakukan dalam kaitannya dan bertanggung jawab. Hal penting yang juga perlu diperhatikan adalah perlunya dukungan modal awal terutama bagi wirausaha pemula. 4. Memfasilitasi UKM berkaitan akses informasi dan promosi di luar negeri; Bagian terpenting dari proses produksi adalah masalah pasar. Oleh karena itu maka pemberian
informasi
dan
promosi
produk-produk
UMKM,
khususnya
untuk
memperkenalkan di pasar asia tenggara harus ditingkatkan lagi. Promosi produk, bisa dilakukan melalui dunia maya atau mengikuti kegiatan-kegiatan pameran di luar negeri.
BAB III KESIMPULAN
UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM di atur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berikut ini adalakah pengertian UMKM berdasarkan UU 20/2008
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik peroranganyang memenuhi criteria Usaha mikro sebagaimana di atur dalam UndangUndang.
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang di lakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, di kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria Usaha Kecil sebagaimana di maksud dalam undang-undang.
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang di lakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di atur dalam undang-undang
Keberadaan UMKM dapat membantu ketahanan ekonomi bangsa kita maka dari itu, pemerintah harus mengoptimalkan pengembangan UMKM. Langkah pengoptimalan yang harus di lakukan pemerintah adalah: o
Memaksimalkan potensi yang ada dalam masyarakat.
o
Memudahkan akses terhadap pasar.
o
Bekerjasama dengan bank baik negeri maupun swasta.
o
Kemudahan dalam mendapatkan legalitas formal.
o
Penjaminan terhadap perlindungan dan kelangsungan usaha
o
Memanfaatkan teknologi untuk pengembangan UMKM.
Di era modern ini liberalisasi perdagangan mulai memasuki pasar Indonesia, tugas UMKM menadi lebih sulit, UMKM harus mampu bersaing dengan usaha luar negri. Beberapa
upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk memperkuat daya saing UMKM menghadapi pasar global adalah:
Meningkatkan kualitas dan standar produk
Meningkatkan akses financial
Meningkatkan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan UMKM
Memfasilitasi UKM berkaitan akses informasi dan promosi di luar negeri
DAFTAR PUSTAKA
Radhi, fahmi.2008. Kebijakan Ekonomi Pro rakyat .Jakarta.Republika Bappenas.2006. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan mengenah. Republik Indonesia, 2008. Undang Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta. Sekretariat Negara Tohar, M. 1999. Membuka Usaha Kecil. Yogyakarta, Kanisius Sriyana, Jaka. Jurnal Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah; Studi kasus di kabupaten bantul. FE UII. Yogyakarta http://usahamodalkecil31.blogspot.co.id/2012/08/kendala-usaha-kecil-menengah-dan-solusi.html diakses 14 Desember 2015
www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/8163/166 5 diakses 16 Desember 20 15
