TUGAS RESUME
PENGANTAR ILMU POLITIK
OLEH KELOMPOK I
ADE KURNIAWAN
AGUS PRASETYO
EKKY RADIANSYAH
FEBRIANSYAH
LENA AMBARSARI
RATNA SARI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMPUNG
2013
BAB 1
SIFAT, ARTI DAN HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU PENGETAHUAN ILMU LAINNYA
Perkembangn dan Definisi ilmu politik
Apabila ilmu politik dipandang semata mata sebagai salah satu cabang dari ilmu ilmu sosial yang memiliki dasar,rangka,fokus dan ruang lingkup yang jelasmaka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karna baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabanng ilmu sosial lainnya,seperti sosiologi, antropologi,ekonomi dan psikologi dan dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi.
Di yunani kuno misalnya,pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 S.M., seperti terbukti karya-karya ahli sejarah Herodotus, atau filsuf filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Di asia ada beberapa pusat kebudayaan, antara lain india dan china, yang telah mewariskan berbagai tulisan politik yang bermutu. Tulisan-tulisan dari india terkumpul antara lain dalam kesusastraan Dharmasastra dan Arthasastra yang berasal dari masa kira-kira 500 S.M. di antara filsuf china yang terkenal ialah Confucius ( 350 S.M), Mencius ( 350 S.M.), dan mazhab Legalis, antara lain sang yang ( 350 S.M).
Di indonesia kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya Negarakertagama yamg ditulis pada masa majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi dan Babat Tanah Jawi. Sayangnya di negara asia tersebut kesusastraan yang mencakup bahasan politik mulai abad ke-19 telah mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Inggris, Jerman,Amerika Serikat, dan belanda dalam rangka imperialisme. Pada abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum dan karna itu foks perhatiaannya adalah negara semata mata.
Ilmu Politik Sebagai Ilmu Pengetahuan ( Science)
Karakteristik ilmu pengetahuan (Sciance) adalah tantangan untuk menguji hipotsis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol (controlled circumstances). Berdasarkan eksperimen-eksperimen itu ilmu-ilmu eksakta dapat menemukan hukum-hukum yang dapat diuji kebenarannya.
Oleh karna itu pada awalnya para sarjana ilmu sosial cenderung untuk merumuskan definisi yang umum sifatnya,seperti yang terlihat pada pertemuan para sarjana ilmu plitik yang diadakan diparis pada tahun 1948. Mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu ( the sum of coordinated knowledge relatif to a determined subject ).
Akan tetapi pada tahun 1950-an ternyata banyak sarjana ilmu politik sendiri tidak puas oleh perumusan yang luas ini,karena tidak mendorong para ahli untuk mengembangkan metode ilmiah. Munculnya pendekatan perilaku (behavioral approach) dalam dekade 1950-an,merupakan gerakan pembaharuan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik dan mencari suatu new scienceof politics.
Konsep-konsep para behavioralis dapat disimpulkan sebagai berikut:
Perilaku politik melihatkan keteraturan (regularities) yang dapat dirumuskan dalam generalisasi-generalisasi.
Generalisasi-generalisasi pada asasnya harus dapat dibuktikan kebenarannya (verification) dan menunjuk pada perilaku yang relevan.
Untuk mengumoulkan dan menafsirkan dat diperlukan teknik-teknik dan penelitian yang cermat.
Untuk mencapai kecermatan dan penelitian diprlukan pengukuran dan kuantifikasi melalui ilmu statistik dan metematika.
Dalam membuat analisa politik nili-nilai pribadi si peneliti sedapat mungkin tidak main peranan (value free).
Peneliti politik mempunyai sifat terbuka trhadap konsep-konsep,teori-teori, dan ilmu sosial lainnya.
Defini Ilmu Politik
Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah uasah menggapai kehidupan yang baik. Di indonesia kita teringat pepatah gemah ripah lo jenawi. Orang yunani kuno terutama plato dan Aristotelesmenamakannya sebagai an dam onia atau the good life.
Di bawah ini ada dua sarjana yang menguraikan definisi politik yang berkaitan dengan masalah konflik dan konsensus.
Menurut Rod Hague etal: politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantaa anggota-anggotanya.
Menurut Andrew Heywood: politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dab mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berati tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.
Unsur ini diperlukan sebagai konsep pokok yang akan dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lain. Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa konsep-konsep pokok itu adalah:
Negara
Negara adalah suatu organisasi dalam wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.
Kekuasaan
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku.
Pengambilan Keputusan
Keputusan adalah hasil membuat pilihan diantara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan kekuasaan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai.
Kebijakan Umum
Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik,atau usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya,pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.
Pembagian atau Alokasi
Pembagian dan alokasi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat
Bidang-bidang Ilmu Politik
Ilmu politik dibagi dalam empat bidang.
Teori politik:
Teori politik
Sejarah perkembangan ide-ide politik
Lembaga-lembaga Politik
Undang-undang dasar
Pemerintah Nasional
Pemerintah Daerah atau Lokal
Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah
Perbandingan lembaga-lembaga politik.
Partai-partai,golongan-golongan dan pendapat umum
Partai-partai politik
Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi
Partisipasi warga negara dalam pemerintah administrasi
Pendapat umum
Hubungan internasional
Politik internasional
Organisasi-organisasi dan administrasi internasional
Hukum internasionl
Hubungan ilmu politik dan ilmu pengetahuan lain
Sejarah
Filsafat
Hubungan ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya
Sosiologi
Antropologi
Ilmu ekonomi
Psikologi sosial
Geografi
Ilmu hukum.
BAB VII
HAK-HAK AZASI MANUSIA
Sejarah Perkembangan
Hak azasi adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak itu dimiliknya tanpa perbedaan atas dasar bangsa ras, agama atau kelamin, dan karna itu bersifat azassi atau universil. Dalam proses ini telah hadir beberapa naskah yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia karna itu bersifat universil dan azasi:
Magna charta ( Piagam Agung, 1215),
Bill of rights (undang-undang hak, 1689)
Declaration des droits de i'lhomme et du citoyen (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789)
Bill of rights (undang-undang hak)
Hak-hak yang dirumuskan dalam abad ke 17 dan 18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam (natural law), yang dirumuskan oleh Jhon Locke (1632-1714) dan Jean Jaques reusseau (1712-1778).
Dalam abad ke 20 hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna, dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang laingkupnya. Pada permulaan dunia ke 2 waktu berhadapan dengan agresi Nazi- Jerman yang menginjak-injak hak manusia. Hak-hak yang disebut oleh presiden Roosevelt terkenal dengan istilah the four freedoms (empat kebebasan) yaitu :
Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speach)
Kebebasan beragama (freedom of religion)
Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear)
Kebebasan dari kemelaratan (freedom from want)
Hak yang keempat yaitu kebebasan dari kemelaratan, khususnya mencerminkan perubahan dalam alam pikiran umat manusia yang menganggap bahwa hak-hak politik pada dirinya tidak cukup untuk menciptakan kebahagiaan baginya.
Dalam pernyataan, tidak terlalu sukar untuk mencapai kesepakatan mengenai pernyataan hak-hak azasi, yang memang dari semula dianggap sebagai langkah pertama saja. Pada akhir tahun 1966 sidang perserikatan bangsa-bangsa menyetujui secara aklamasi perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (covenant on economic, social and cultural right).
Perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mulai berlaku bulan januari 1976 sesudah diratifikasikan oleh 35 negara, sedangkan perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik sedang menunggu ratifikasi yang ke 35.
Hak-hak sipil dan politik agak mudah dirumuskan. Sebaliknya, hak-hak ekonomi jauh lebih sukar di perinci. Hak-hak politik pada hakekatnya mempunyai sifat melindungi individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Jadi, untuk melaksanakan hak-hak politik itu sebenarnya cukup dengan mengatur peranan pemerintah melalui perundang-udangan, agar campur tangannya dalam kehidupan warga masyarakat tidak melampaui batas-batas tertentu. Untuk melaksanakannya tidak cukup hanya membuat udang-undang, akan tetapi pemerintah harus secara aktif menggali semua sumber kekayaan masyarakat dan mengatur kegiatan ekonomi sedemikian rupa sehingga tercipta iklim dimana hak-hak ekonomi.
Perbedaan juga dapat dilihat pada mekanisme pengawasan. Dalam perjanjian tentang hak-hak ekonomi ditentukan bahwa setiap negara yang mengikat diri cukup memeberi laporan kepada perserikatan bangsa-bangsa mengenai kemajuan yang telah dicapai.
Sebaliknya dianggap bahwa hak-hak politik harus dapat dilaksanakan secara efektif, pemikiran ini tercermin dalam ketentuan yang termuat dalam perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik. Bahwa didirikan suatu panitia hak-hak azasi (human right commitee) yang berhak menerima serta menyelidiki pengaduan dari suatu negara terhadap negara lain. Hanya berfungsi sebagai pedoman. Maka diputuskan bahwa tugas komisi hak-hak azasi akan diselenggarakan dalam dua tahap. Pada tahap pertama akan diusahakan untuk merumuskan secara singkat hak-hak azasi serta kebebasan-kebebasan manusia yang menurut pasal 55 piagam perserikatan bangsa-bangsa, wajib di perkembangkan oleh perserikatan bangsa-bangsa. Dalam tahap kedua akan disusun "sesuatu yang lebih mengikat dari pada pernyataan belaka" (somethin more legally binding than a mere declaration) dan bahwa naskah itu akan berbentuk perjanjian (covenant). Ditentukan pula bahwa pada tahap kedua ini prosedur serta aparatur pelaksanaan dan pengawasan akan diperinci.
Dengan demikian pernyataan pada umumnya dianggap tidak mengikat secara yuridis dan karena itu sering dinamakan suatu pernyataan keinginan-keinginan manusia (declaration of human desires). Pengaruh moril dan politik ini terbukti dari sering disebut dalam keputusan-keputusan hakim, undang-undang ataupun undang-undang dasar beberapa negara, apalagi oleh perserikatan bangsa-bangsa sendiri.
Kesukaran terbesar yang dijumpai ialah bahwa pelaksanaan hak-hak azasi harus disesuaikan dengan keadaan dalam negara masing-masing. Dalam perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik dinyatakan terbatas oleh undang-undang yang berlaku yang "perlu untuk menghormati hak dan nama baik orang lain serta untuk menjaga keamanan nasional atau ketertiban unum atau kesehatan atau moral umum" (pasal 19).
Kalau jalannya ratifikasi dua perjanjian mengambil waktu yang lama tetapi ditingkat regional. Kemajuan juga dapat dicatat dalam perumusan beberapa bidang khusus. Telah diterima bermacam-macam convention (perjanjian).
Akhirnya, sebagai ilustrasi, ada baiknya dibawah ini disajikan perumusan beberapa hak azasi yang dimuat dalam perjanjian hak-hak sipil dan politik dan perjanjian hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
hak-hak azasi di Indonesia
Indonesia telah mencantumkan beberapa hak azasi di dalam undang-undang dasarnya, baik dalam undang-undang dasar 1945 maupun dalam undang-undang dasar yag berikutnya. Hak-hak azasi yang dimuat terbatas jumlahnya dan dirumuskan secara singkat. Selain dari itu diantara tokoh-tokoh masyarakat terdapat perbedaan pendapat mengenai peranan hak-hak azasi di dalam negara demokarasi.
Diterimanya pernyataan serta dua perjanjian oleh mayoritas perserikatan bangsa-bangsa sekaligus menujukkan dengan jelas bahwa gagasan mengenai perlunya hak-hak azasi dijamin, benar-benar didukung oleh seluruh umat manusia dan tidak merupakan gagasan liberal belaka. Undang-undanga dasar 1949 merupakan undang-undang dasar yang paling lengkap perumusannya dibanding dengan dua undang-undang lainnya.
Dalam masa demokrasi terpimpin telah dialami betapa gampangnya suatu undang-undang dasar dapat diselewengkan untuk kepentingan penguasa yang ambitious. Usaha ini secara formil di jadikan tugas dari suatu panitia MPRS yang kemudian menyusun suatu rancangan piagam hak-hak azasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara yang diperbincangkan dalam sidang MPRS V tahun 1968. Rancangan piagam ini disamping hak-hak azasi juga memperinci kewajiban manusia terutama terhadap negara.
Hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat
Declaration of human rights, pasal 19 :
Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.
Covenant on civil and political tight, pasal 19:
Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan.
Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat.
Declaration of human rights, pasal 7
Sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan .
Covent on civil and political right, pasal 26 :
Semua orang adalah sama terhadap hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Undang-undang pokok kehakiman nomor 14 tahun 1970 pasal 5:
Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang
Dalam perkataan perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-keras nya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan.
Hak dan kebebasan berkumpul
Undang-undang dasar 1945,pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,mengeluarkan pikran dengan lisan dan tulisan dan sebagai nya di tetpkan dengan undang-undang.
Declaration of Human Rieghts,pasal 20 :
a.setiap orang mempunyai hak atas berkumpul dan berapat
b.tiada seorang jua pun dapat dipaksa memasuki salah suatu perkumpulan.
Covenant on civil and political Rigth, pasal 21 :
Hak berkumpul secara bebas diakui. Tiada satu pembatasan pun
Dapat di kenakan terhadap pelaksanaan hak ini,kecuali yang ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan dalam masalah demokratis.
Hak atas kebebasan beragama
Undang-undang dasar 1945 pasal 29 :
Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaan itu.
Declaration of human rights, pasal 18:
Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama
Covenant on civil and political rights, pasal 18:
Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama. Hak ini mencakup kebebasan untuk memeluk atau menerima agamaatau kepercayaan lainnya.
Hak atas penghidupan yang layak
Undang –undang dasar 1945 pasal 27 ,
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Declaration of human rights, pasal 25 :
Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan baik untuk dirinya dan keluargannya termasuk soal makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta usaha-usaha sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan diwaktu mengalami pengangguran, janda, lanjut usia, atau mengalami kekuarangan nafkah lain-lain karena keadaan yang diluar kekuasaannya.
Ibu dan anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa.
Covenent on ecnomic, social and cultural rights, pasal 11 :
mengakui hak setiap orang atas hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya termasuk sandang, pangan, dan perumahan lingkungan hidupnya.
Negara-negara peserta dalam perjanjian ini mengakui hak-hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas kekuatan sendiri atau melalui kerjasama internasional, termasuk rencana-rencana khusus, untuk memperbaiki cara-cara produksi.
Hak atas kebebasan berserikat
Hak setiap orang untuk membentuk serikat sekerja dan menjadi anggota serikat sekerja pilihannya sesuai dengan peratuaran organisasi yang bersangkutan guna meningkatkan serta melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi dan sosialnya.
Hak bagi serikat sekerja untuk mendirikan federasi atau konfederasi nasional.
Hak bagi serikat sekerja untuk bertindak bebas dan hanya dibatasi ketentuan-ketentuan hukum.
Hak untuk melancarkan pemogokan asalkan ketentuan-ketentuan negara yang bersangkutan.
