Modul 1 Ilmu poltik Ruang Lingkup dan Konsep Kegiatan belajar 1 PERKEMBANGAN ILMU POLITIK Di yunani kuno pemikiran politik ttg negara dan pemerintahan dimulai sekitar 450. SM. Tercermin dalam filsafat Plato dan Aristoteles Seperti tercermin dlm karya filsafat plato dan ariestoteles, mengemukakan gagasan bahwa dengan menerapkan asas-asas penalaran thd masalah kemanusiaan. di cina dan india juga mewariskan tulisan ttg negara dan pemerintahan dalam bentuk filsafat dan kesusastraan spt dharmasastra dan arthasastra di india, maupun karya confucius dan mencius di cina Di indonesia kita dapat menemukan pemikiran mengenai negara dan pemerintahan dlm kitab Pararaton, Nagarakertagama, dan babad tanah jawi Ilmu politik dilihat dari kerangka yg lebih luas - sebagai pembahasan mengenai berbagai aspek kehidupan termasuk , kepercayaan, pemerintahan, kenegaraan/kemasyarakatan sering disebut sering disebut sbg ilmu tertua diantara ilmu sosial lainya. Ilmu politik dilihat sbg bagian dari ilmu sosial yg memiliki dasar ,kerangka, pusat perhatian dan cakupan yg terinci lahir pada abad ke – 19 Perkembangan ilmu plitik dipengaruhi oleh ilmu hukum : pusat kajian adalah negara yg dikenal dgn tradisi yuridis formal berkemabang di jerman,austria dan prancis. Sedangkan di inggris banyak dipengaruhi oleh filsafat moral. Inggris dan prancis kemudian menjadi ujung tombak dlm perkembangan ilmu politik sebagai disiplin tersendiri setelah dibentuk Ecole Libere des sciences... (1870) diprancis dan london school of economics and....(1895) di inggris Tradisi yuridis formal yg dipengaruhi oleh ilmu hukum juga mempengaruhi kajian ilmu politik diindonesia Perkembangan ilmu plitik di amerika berpijak pada : ide rasionalitas, yunani ; ide yuridis Romawi ; ide kenegaraan jerman : ide-ide persamaan, kebebasan dan kekuasaan yg berasal dari inggris dan prancis. Ketidakpuasan sarjana-sarjana amerika terhadap pendekatan yuridis menyebabkan mereka berpaling pada pengumpulan fakta-fakta empirik.kemudian didukung oleh perkembangan ilmu-ilmu sosial spt; psikologi dan sosiologi. APSA (asosiasi ilmu politik amerika ) didirikan th 1904 sbg wadah untuk mengumpulkan fakta empirik. Bersamaan berdirinya APSA dua filsuf ; wiliam james dan john dewey memberikan sumbangan psikologi ilmu politik dan dikenal sebagai pendekatan perilaku. Bidang kajian ilmu politik Menurut Andrew Heywood (1997) dlm bukunya politics ,,ilmu politik di 4 bidang kajian utama - Teori politik meliputi Definisi politik, pemerintahan, sistem dan rezim, ideologi politik, demokrasi dan negara - Bangsa-bangsa dan globalisasi meliputi Bangsa dan nasionalisme, politik subnasional dan politik global - Interaksi politik meliputi Ekonomi dan masyarakat, budaya politik dan legitimasi, perwakilan, pemilu partai politik, kelompok, kepentingan gerakan - Mesin pemerintahan meliputi Konstutusi, Hukum dan yudikatif, lembaga legislatif, eksekutif, birokrasi, militer dan polisi - Kebijakan dan kinerja meliputi Proses kebijakan dan kinerja sistem Dalam Contemporary political science yg diterbitkan UNESCO ; ilmu politik dibagi 4 bidang kajian utama : - Teori politik meliputi kajian undang undang dasar, konstitusionalisme dan sejarah perkembangan pemikiran politik - Lembaga politik meliputi studi undang-undang dasar, pemerintahan nasional, fungsi sosial ekonomi dari pemerintah, perbandingan perkembangan ilmu politik - Partai, golongan dan pendapat umum meliputi kajian atas partai politik, golongan dan asosiasi, partisipasi warga, pendapat warga - Hubungan international meliputi studi bidang politik international, organisasi dan administrasi international serta hukum international
Jika kita bandingkan kedua rumusan ruang lingkup politik diatas dapat disimpulkan 1. Bidang pertama...teori politik merupakan bahasan sistematika dan generalisasi-2 dari gejala politik ...kajiannya bersifat spekulatif ( merenung – renung ), deskriptif/ menggambarkan, dan komparatif / membandingkan 2. Bidang kedua ...lembaga – lembaga politik, mempelajari kinerja pemerintah... bidang ini erat kaitanya dgn teori politik 3. Bidang ketiga ..lebih banyak mengunakan konsep –konsep sosiologi dan psikologi dan sering menampilkan aspek dinamika dan sering menonjolkan aspek dinamika politik massa. Perkembangan lain dari politik ialah : munculnya studi tentang pemabangunan politik (political development ).....> mengakaji dampak pembangunan sosial ekonomi terhadap susunan masyarakat khususnya bagaimana pengaruh lembaga politik terhadap perubahan yg terjadi dalam masyarakat Definisi – definisi ilmu politik Secara umum politik adalah : berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yg menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuanya. o Heywood ....merumuskan politik scr luas sbg keseluruhan aktivitas di mana masyarakat membuat, mempertahankan, dan membuat amandemen aturan2 umum dimana mereka hidup Pembuat Keputusan (decision Making ) Kebijakan umum ( public policies ) Wewenag ( authority ) Perumusan definisi ilmu politik melibatkan beberapa aspek a. Negara/ state Merupakan suatu organisasi dlm suatu wilayah yg memiliki kekuasaan tertinggi yg sah dan di taati oleh rakyatnyaRoger F Soultau ; dlm bukunya introduction to politics mengatakan Bahwa ; ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga yg akan melaksankan tujuan itu. b. Kekuasaan Adalah : kemampuan seseorang/ kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang/kelompok lain sesuai keinginan pelaku *Harold D . laswell dan A. Kaplan : ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan *W.A Robson : ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat...yaitu bersifat hakiki, dasar, proses-proses ruang lingkup dam hasil- hasil. *Ossip K. Flectheiem : ilmu politik adalah ilmu sosial yg mempelajarii sifat dan tujuan dari negara sejauh negara mrp organisasi kekuasaan c. Pengambil keputusan dan kebijakan publik Sebagai konsep ilmu politik, melibatkan keputusan yg diambil scr kolektif dan mengikat warga masyarakat * Harold D . laswell : who gets what, when and how ( siapa mengambil keputusan dan untuk siapa keputusan itu dibuat ) *Joice Mitchell >>politik adalah pengambilan keputusan kolektif/pembuat kebijakan umum untuk masyarakat seutuhnya *Hoogerweff : kebijakan umum ditafsirkan sebagai kebijakan untuk membangun masyarakat scr terarah melalui pemakaian kekuasaan *Easton : kehidupan politik mencakup bermacam macam kegiatan yg mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu d. Kompromi dan konsensus *Bernard Crick : karena konflik tdk bisa dihindari maka saat kelompok-2 sosial dlm masyarakat yg bertentangan sama-sama memiliki kekuasaan maka mereka tidak bisa dihancurkan begitu saja tetapi dpt dipecahkan melalui kompromi. Politik dalam hal ini dianggap sbg kekuatan penuntun menuju keberadaban yg menjauhakan masyarakat dari pertumpahan darah
e. Pembagian/alokasi Pembagian/distribusi dan Alokasi yg dimaksudkan adalah : pembagian dan penjatahan nilai nilai dlm masyarakat Politik adalah pemabgian dan pengalokasian nilai secara mengikat Nilai dlm ilmu-ilmu politik diartikan sbg sesuatu yg dianggap baik dan benar, sesuatu yg diinginkan/ sesuatu yg memiliki harga
Kegiatan belajar 2 Konsep – Konsep Politik Konsep adalah : unsur penelitian yang terpenting dan merupakan sesuatau yg digunakan para peneliti untuk lebih mengert dunia sekelilingnya. Dalam ilmu politik kita juga mengenal beberapa konsep, yang dinamakan konsep politik. Para filsuf politik misalnya mencaribesensi dari konsep politik seperti kebenaran, hukum/keadilan. Sedangkan para sarjana politik modern lebih cenderung ke konsep-konsep seperti : masyarakat, negara/sistem politik, pemerintah, legitimasi. A. Masyarakat Pengertian masyarakat *Robert Mc iver : masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yg ditata. *Harold J Laski : masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. B. Negara *Robert Mc, Iver negara : asosiasi yg menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dlm suatu wilayah, dengan berdasarkan pd sistem hukum yg diselengarakan oleh suatu pemerintah yg untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan untuk memaksa *Max Weber negara merupakan masyarakat yg mempunyai monopoli untuk menggunakan kekerasan fisik scr sah dalam suatu wilayah tertentu *Robert H. Soltau : negaralah yg mengatur/mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat *Andrew Heywood : 5 ciri negara 1. memiliki kedaulatan 2. Pengakuan sbg institusi publik 3. memiliki kekuasaan yg sah 4. dominasi yg didukung oleh penggunaan kohensif 5. mrp suatu asosiasi teritorial dgn batas-batas geografis yg scr yuridis diakui domestik/global C. Wilayah Merupakan batas geografis di dalam mana negara masih dapat memaksa kekuasaanya baik mengunakan kekerasan yg sah, monopoli, maupun memberlakukan ketentuan perundang-undangan yg berlaku * menurut hukum international 1982 batas wilayah laut indonesia 12 mil dari pantai dan 200 mil merupakan zona ekonomi eksklusif D. Penduduk Merupakan seseorang/sekelompok org yg karena keberadaanya dlm wilayah tertentu, diwajibkan mematuhi segenap ketentuan perundangan yg berlaku dlm wilayah tsb. E. Pemerintah Merupakan organisasi yg berwenang untuk memutuskan dan melaksanakan keputusankeputusan yg mengikat bagi seluruh penduduknya. Perbedaan konsep negara dan pemerintahan menurut Heywood: 1. Ruang lingkup negara lebih luas (extensive) Pemerintah : bagian dari negara yg terdiri dari semua institusi pada ruang publik
2. Negara adalah : entitas yg kontinu bahkan sering kali permanen sedangkan pemerintah bersifat sementara karena terus menerus berganti 3. Pemerintah adalah ; pelaksana otoritas negara sbg otak negara 4. Negara menjalankan otoritasnya yg impersonal dimana staf birokrasi direkrut dan dilaih untuk bisa bersikap netral 5. Secara teoritis negara wemakili kepentingan masyarakat dan pemerintah mewakili sebagian kelompok yg pada saat itu sedang berkuasa F. Kedaulatan Merupakan kekuasaan tertinggi untuk membuat dan melaksanakan undang2 dgn semua cara *Roger H soultau tujuan Negara : memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya cipta sebebas mungkin *Harold J. laski : menciptakan keadaan dimana rakyat dpt mencapai keinginannya scr maksimal Setiap negara, terlepas dari ideologi yg dianut memiliki beberapa fungsi minimum yaitu : 1. Menyelenggarakan penertiban/law and order 2. Mengusahakan kesejahteraan rakyatnya 3. Menyelengarakan pertahanan 4. Melaksanakan keadilan G. Kekuasaan Secara umum kekuasaan diartikan : sbg kemampuan seseorang/sekelompok org dgn menggunakan sumber daya tertentu untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang/sekelompok org sesuai dgn keinginan Kekuasaan ,sbg kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, menurut keith Boulding memiliki beberapa bentuk perwujudan yaitu : 1. Pengaruh/influence berupa loyalitas dan komitmen 2. Pertukaran dengan keuntungan mutual/deal atau kesepakatan 3. Kekuasaan sbg kekuasaan dlm bentuk keras berupa paksaan/intimidasi Sumber-sumber daya kekuasaan politik terdiri dari : a. Fisik dalam penguasaan senjata b. Ekonomi c. Normatif ; tradisi, moralitas religius, legitimasi, dan wewenang d. Personal ; karisma, daya tarik, dan popularitas e. Keahlian ; informasi, pengetahuan, teknologi, dan intelegensi *kekuasaan Politik adalah : kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah), baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan sendiri *Ossip K. Flectheim Kekuasaan sosial adalah : keseluruhan dari kemampuan hubungan2 dan proses-proses yg menghasilakan ketaatan dari pihak lain, untuk tujuan yg telah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Dari pengertian diatas terlihat bahwa kekuasaan politik hanya merupakan bagian dari kekuasaan sosial. Kekuasaan politik dibedakan menjadi 2 macam ; 1. Bagian dari kekuasaan sosial yg terwujud dlm negara : presiden, MA, DPR 2. Bagian dari kekuasaan sosial yg ditunjukkan kepada negara ; organisasi politik, organisasi agama, organisasi minoritas H. Legitimasi Terkait sangat erat dengan penerapan kekuasaan sah/legitimate atau tidak sah/illegitimate *Max Weber terdapat 3 model legitimasi : 1. model Tradisional .... diberikan oleh masyarakat berdasarkan tradisi yg sudah mengakar 2. model kharismatik..... didasarkan kualitas personal seorang pemimipin 3. legal – rasional ....didasarkan pada peraturan legal formal yg mendasari kekuasaan seorg pemimpin
*Leslie Holmes (1993) mengembangkan legitimasi menjadi 10 model Teori
1. Traditional klasik/old traditional
Sama dgn model Max Weber
2. Karismatik 3. Tujuan rasional/goal rational 4. Eudemonic
Mendapatkan legitimasi jika penguasa memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan
mampu
5. Nasionalis/official nationalist
Penguasa mendapatkan legitimasi masyarakat saat saat penguasa dapat membela kepentingan nasional
6. Traditional baru/new traditional
Penguasa baru mendapatkan legitimasi dgn mengacu kembali dasar-dasar tradisi lama yg masih dipegang oleh masyarakat luas
7. Legal rasional 8. Pengakuan formal
Pengakuan yg diberikan dunia international
9. Dukungan formal 10. Keberadaan panutan eksternal Kegiatan Belajar 3 Sistem politik Sistem politik menyangkut proses-proses dan kegiatan politik. Sistem politik terdiri dari bagian-bagian yg saling bergantung satu sama lainnya/interpendenment. Untuk itu perlu diperhatikan “: 1. Bahwa setiap perubahan dlm suatu bagian dlm sistem akan berpengaruh terhadap keseluruhan sistem 2. Sistem itu bekerja dlm suatu lingkungan tertentu yg lebih luas dan ada perbatasan antara masing-masing sistem Sistem politik disebut juga sistem terbuka, sehingga terbuka pula bagi pengaruh yg berasal dari lingkungannya Aristoteles membuat sistem klasifikasi politik klasik yg didasarkan pada 2 dimensi : siapa yang mendapat manfaat dan siapa yg memerintah. Dalam konsep politik selalu akan ditemukan ,,,proses, struktur, dan fungsi. : *Proses politik : pola-pola ( Sosial dan Politik) yg dibuat manusia dlm mengatur hubungan-2 antara satu sama yg lain. *Struktur politik : mencakup lembaga formal spt ; parlemen dan informal spt ;jaringan komunikasi *Fungsi politik: membuat keputusan yg mengikat seluruh masyarakat spt kebijakan umum dan pengalokasian nilai-nilai dlm masyarakat. Disebut juga OUTPUT sistem politik
1. 2. 3. 4.
Variabel penting dalam sistem politik : Pengertian Kekuasaan Cara untuk mencapai hasil yg diinginkan dlm alokasi sumber daya dlm kelompok masyarakat Kepentingan Tujuan yg ingin dikejar oleh pelaku politik Kebijakan Hasil interaksi antara kekuasaan dan kepentingan ,,,,bentuk perundangundangan Budaya politik Orientasi subjektif individu thd sistem politik
A. Pendekatan – pendekatan sistem politik
*David Apter dan Charles F andrian (1968) menguraikan 3 kelompok pendekatan pada awal 1980-an 1. pendekatan Fokus kajian nilai yg diinginkan dlm masyarakat, pendekatan ini normatif mempelajari norma-norma dlm bentuk aturan, hak dan kewajiban, menggunakan seluruh masyarakat sbg unit analisinya 2. Pendekatan Mempunyai 5 penekanan “ struktural a. Legal formal : mempelajari administratif dan institusi negara kolonial sbelum perang dunia ke 2 b. Struktur2 international : partai politik, pegawai negri, konstitusi c. Kelompok baik formal maupun informal d. Struktur dan fungsi yg membentuk sistem yg saling terkait e. Struktur dlm bentuk kelas menurut analisis ekonomi marxis 3. Pendekatan perilaku Problema yg terkait dgn proses pembelajaran, sosialisasi, motivasi, persepsi sikap terhadap otoritas dan pertimbangan sikap lain B. Berbagai pendekatan dalam ilmu politik 1. Pendekatan legal/institusional o Berkembang diakhir abad 19 o Pokok bahasan mencakup unsur-unsur legal dan institutional mis : sifat undang2, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal dan yuridis o Fokus kajian : a. Pendekatan tradisional menggambarkan struktur politik formal tanpa berusaha membandingkan b. Tidak menaruh perhatian pada organisasi2 informal c. Tidak hendak menguji kesesuaian antara apa yg tertulis dlm dokumen formal dgn kenyataan praktik d. Cenderung mempelajari evolusi institusi2 formal e. Cenderung mengkaji negara secara individual satu persatu tdk membandingkan dgn negara lain Pedekatan ini juga sering dikritik karena : a. Pendekatan terlalu normatif ( norma – norma barat sebagai standart ) b. Analisis dalam pendekatan ini tdk membedakan antara fakta dan norma c. Label parokhialisme/etnosentrisme d. Sifat nya statis Pertengahan abad 1930 diamerika muncul mazhab chicago dgn tokoh : charles meriam dan Harold laswell : mempelopori pandangan bahwa esensi politik adalah kekuasaan, terutama kekuasaan untuk menentukan kebijakan. 2. Pendekatan perilaku dan pasca perilaku Merupakan reaksi terhadap teori yg dikembang dgn menggunakan pendekatan legal/institusional. Muncul setelah perang dunia kedua Tujuanya menurut eulau : untuk menjelaskan mengapa orang melakukan tingkah laku politik tertentu bagaimana dampaknya terhadap proses dan sistem politik Tidak Memperlakukan lembaga formal sbg titik central Tidak hanya mengamati perilaku perorangan tetapi juga organisasi Cenderung bersifat kuatitatif, interdisipliner membandingkan beberapa negara Mempelajari faktor pribadi, budaya, sosiologi dan psikologi Pendekatan ini dapat diidentifikasikan sbb: o Menampilkan keteraturan/regularitas o Menbedakan scr jelas antara norma dan fakta o Analisisnya bebas nilai tdk boleh dipengaruhi nilai-nilai pribadi o Penelitianya bersifat sistematis dan cenderung dan cenderung theory building o Harus bersifat murni ,kajian terapan yaitu : mencari penyelesaian masalah dan penyusunan rencana perbaikan Kritik terhadap pendekatan ini :
o Permasalahan diskriminasi ras, perlombaan persenjataan dan keterlibatan amerika terhadap perang vietnam o Tokoh tokoh pasca perilaku yang dipengaruhi tokoh – tokoh marxis : hebert marcuse, dan jean paul sartre 3. Pendekatan Neo marxis Kelompok neo marxis sangat kritis terhadap komunisme maupun sejumplah aspek dlm masyarakat kapitalis. o Dikembangkan dlm kerangka holistik : keseluruhan gejala sosial mrp suatu kesatuan yg tdk terpisahkan satu dgn yg lain. o Fokus analisis : kekuasaan serta konflik yg terjadi dalam negara Kelompok neo marxis : o Frankfurter schule yg berkembang di prancis berdiri : Mengutamakan analisis interdisipliner diantara bidang2 ilmu , sosiologi, filsafat, ekonomi dan sejarah TOKOH : jean P santre, Louis althuser, ralph milliband, steven lukacs, nicolas poulaantazs dan JJ Oconnor o Mazhab frankruft didirikan di jerman 1923 ; Marx horkheimer ( 1895 – 1973 ), Theodor adorno ( 1903 – 1969 ), herbert marcuse ( 1898-1979 ) dan jurgen habemas Kritik terhadap pandangan kelompok ini : o Lebih cenderung mengecam sarjana BORJUIS bukan membentuk teori baru o Kurang melakukan penelitian empirik yg tdk nampak o Neo marxis kontemporer mrp ciptaan teoritis sosial yg berasal dari kampus 4. Pendekatan pilihan rasional Pendekatan ini dikenal sbg pilihan rasional o Ekonomi politik mrp bentuk perkembangan variasi analisis rational choice, public choice dan colective choice o Pandangan ini memperlihatkan keterkaitan erat antara politik dan ekonomi o Optimalisasi kepentingan dan efisiensi mrp inti dari teori rational choice Kritik terhadap pandangan ini : o Manusia tidaklah selalu rasional dan sering tdk mempunyai skala preferensi o Pemikiran ttg sifat individualistik dan materialistik manusia terlalu berlebihan Ada dua reaksi atas munculnya pendekatan ini : 1. Munculnya perhatian pada persoalan keadilan, persamaan hak dan moralitas ( John Rawls ) 2. Meningkatnya perhatian pada dan keinginan negara untuk meningkatkan peran negara di masa modern. 5. Pendekatan institusional baru o Muncul sbg reaksi terhadap pendekatan sebelumnya o Perhatian utama adalah pada negara dan institusi-institusinya. o Pendekatan ini menolak pandangan yg melihat negara sbg aktor politik pilihan mereka o Bagi pendekatan ini negara sebagai instirusi merupakan aktor tersendiri yg independen dari dan tdk merepresentasikan kelas/kelompok yg berada dlm masyarakat
MODUL 2 DEMOKRASI Kegiatan belajar 1 A. Pengertian demokrasi o Berasal dari kata yunani kuno demos : rakyat dan kratos atau Kratein : kekuasaan o Menurut asal katanya demokrasi : rakyat berkuasa o Demokrasi dikelompokkan dalam 2 aliran a. Demokrasi konstitusional : mencita citakan suatu pemerintahan yg terbatas kekuasaanya.
o o o o o
b. Komunisme : mencita-citakan pemerintahn yg cenderung totaliter demi menuju kesejahteraan yg merata untuk seluruh masyarakatnya. Kedua kelompok aliran ini berkembang bermula di eropa yg kemudian menyebar ke beberapa negara di asia, amerika latin dan afrika selatan setelah PD II. Kelompok demokrasi konstitutional : india, filipina, indonesia Kelompok pendukung komunisme : eropa timur, korea utara, RRC, vietnam Indonesia dianggap sbg contoh negara pendukung konstitutional karena : 1. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum tdk berdasarkan kekuasaan semata 2. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi tdk bersifat absolut Ciri khas demokrasi konstitutional : a. Gagasan pemerintah yg demokratis b. Pemerintah kekuasaanya terbatas dan tdk boleh sewenang wenang thd warganya c. Pembatasan kekuasaan pemerintah tercantum dlm konstitusi Gagasan vanguard democracy merupakan istilah dari perkembangan demokrasi di negara totaliter, artinya Partisipasi politik ditandai dengan mobilisasi massa
B. Sejarah awal perkembangan demokrasi o Warisan yunani kuno pada abad ke 6 sampai ke 3 SM.---- digunakan di negara kuno ( city-state )--- sistem yg digunakan adalah demokrasi langsung/direct democracy. o Gagasan demokrasi yunani hilang kemudian di dunia barat dan eropa memasuki abad pertengahan ( 600 – 1400 ) . karena berkembangnya struktur sosial yg feodal yaitu : hubungan antara vassal dan lord. Karena adanya penyebaran agama kristen yg sangat kuat di eropa. Terjadi kekuasaan dualisme antara negara dan gereja dimana agama kristen mengenal sistem hirarki kependetaan dgn sistem monarki. Dan pada abad ini disebut dgn abad kegelapan ,,karena sering terjadi pertikaian dan penindasan antara kepala negara dan kepala agama. o Pada abad pertengahan telah terjadi peristiwa penting yaitu awal mulanya pengakuan hak dan perlakuan khusus dari raja john dari inggris thd para bangsawan yg terwujud dlm sebuah dokumen magna charta ( piagam besar ) th 1215 o Menjelang beralkhirnya abad pertengahan di eropa telah terjadi serangkaian perubahan sosial dan kultural yg menghantarkan eropa menuju masa yg lebih modern dgn pemikiran yg lebih rasional dan memunculkan negara negara nasional modern. o Ada 2 kelompok aliran yg perlu di catat 1. Renaissance 1350- 1600 : eropa selatan , italia 2. Reformasi 1500- 1650 : eropa utara : jerman. Swiss, o Aliran renaissance : membangkitkan kembali kejayaan yunani kuno tidak hanya dlm bidang kebudayaan tetapi juga ajaran sosial politik seperti mengembangkan demokrasi o Reformasi : suatu aliran pembaharuan dlm bidang agama kristen yg bertujuan membersihkan agama dari pengaruh lain yg menyebabkan kekuasaan gereja begitu korup dlm kehidupan masyarakat. o Kedua aliran ini telah mempersiapkan masyarakat hak-hak asasi manusia eropa barat pada masa 1650-1800 untuk memasuki masa pencerahan /aufklarung Pada hakikat teori – teori kontrak sosial tsb merupakan upaya untuk mendobrak dasar pemerintahan absolut melalui penetapan hak-hak politik rakyat. Filsuf-filsuf pencetus gagasan ini antara lain ; o John Locke ( 1632 – 1704 ) : hak politik mencakup atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan ( life, liberty and property ) Badan legislatif (badan pembuat undang undang) Badan Eksekutif (badan pelaksana) Badan Federatif ( yang berhubungan dengan masalah perang dan damai, pembuatan perjanjian dan persekutuan) o Montesquieeu dari prancis ( 1689 – 1755 ) : mencoba memperbaiki pemikiran Locke dgn menyusun suatu sistem yg disebut trias political . sistem ini memisahkan kekuasaan
menjadi kekuasaan legislatif/ pembentuk undang-undang. Excekutif : pelaksana undangundang. Yudikatif : kekuasaan mengadili. o Jean Jacques Rousseau : sistem ini didasarkan atas check and balance sehingga setiap lembaga memiliki posisi yang saling mengimbangi ( mengilhami revolusi prancis 1789 ) Kegiatan belajar 2 Sejarah dan perkembangan demokrasi abad ke - 19 dan ke - 20 Demokrasi dalam wujud konkret sbg program dan sistem politik pada akhir abad 19 merupakan perwujudab dari pemikiran keberadaan hak –hak politik rakyat. Melalui konstitusi baik tertulis/ written constitution maupun unwritten constitution, gagasan ini disebut konstitualisme sedangkan negara yg menganut dinamakan negara konstitusional/constituonal/rechstaat Pada abad ke 19 dan permulaan abad ke 20 . gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapatkan perumusan yuridis o Ahli hukum eropa barat kontinental immanuel kant ( 1742 – 1804 ) dan friendrich julius stahl mengunakan istilah rechsstaat ada 4 unsur klasik yaitu : 1. Hak – hak manusia 2. Pemisahan/pembagian kekuasaan untuk menjamin hak tsb. 3. Pemerintah berdasarkan hukum 4. Peradilan administrasi o Ahli anglo saxon : A.V dicey memakai istilah rule of law unsur unsurnya : 1. Kedudukan yg sama dihadapan hukum. 2. Terjamin hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan keputusan pengadilan. Dari perumusan diatas tampak bahwa perumusan hanya bersifat yuridis dan hanya menyakut bidang-bidang hukum saja. Hal ini menyebabkan perumusan yg dibuat sangat dipengaruhi oleh gagasan bahwa negara dan pemerintah hendaknya tidak turut campur tangan dlm kepentingan negaranya kecuali : bencana alam , hubungan luar negri dan pertahan negara Aliran pemikiran ini disebut liberalisme dgn Dalil ( the least govermen is the best goverment artinya pemerintahan yang paling sedikit campur tangan adalah yg paling baik ) atau dgn bahasa belanda staatsonthouding. Negara dalam pandangan ini dianggap hanya sbg negara penjaga malam/nachtwachtrestaat. Laissez aller berarti kalau manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing masing maka dengan sendirinya ekonomi negara akan sehat. (negara hukum klasik) Dampak praktik demokrasi konstitusional abad 19 merubah pemikiran para ahli politik untuk memberikan peranan yg lebih besar pada pemerintah yg menandai wajah baru dari demokrasi konstitusional abad ke 20 , terjadi perubahan besar besaran dlm bidang sosial ekonomi Pada masa ini peranan pemerintah diprluas tidak lagi sekedar menjadi negara penjaga malam tetapi ikut berperan aktif untuk mengatur perekonomian masyarakat. Dan disebut sebagai negara welfare state/ negara kesejahteraan. Pemikiran abad 20 diikuti oleh peninjauan kembali mengenai negara klasik yg diajukan oleh A.V Dicey dan Imanuel kant pada abad 19 yg disesuaikan dgn tuntutan abad 20 , perubahan ini telah dicoba rumuskan oleh international commision of jurisst. Badan ilmu hukum international ,,dlam konferensi di bangkok 1965 badan ini merumuskan Rule of law ( disamping hak hak politik hak ekonomi harus diperhatikan ) Syarat – syarat dasar sebagai batasan minimal bagi terselenggaranya pemerintahan yg demokratis yg di bawah Rule of law : 1. Perlindungan konstitusional 2. Badan kehakiman yg bebas dan tidak memihak 3. Pemilu yang bebas 4. Kebebasan menyatakan pendapat 5. Kebebasab berserikat/berorganisasi dan beroposisi 6. Pendidikan kewarganegaraan Disamping merumuskan rule of law dalam rangka perkembangan baru international commision of jurisst. Perumusan yg paling umum mengenai sistem demokarasi adalah : suatu
bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan melalui wakil wakil yg dipilih oleh meraka dan yg bertabggung jawab kepada mereka dipilih melalui proses pemilihan yg bebas. *Pemikiran Henry B. Mayo : sistem politik yang demokratis adalah :dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi scr efektif oleh rakyat melalui pemilihan-pemilihan berkala berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dlm suasana terjamin kebebasan politik. Nilai-nilai yg mendasari sistem politik yg demokratis menurut B Mayo : 1. Penyelesaian masalah dgn damai melalui dialog/mufakat 2. Penyelengaraan perubahan-perubahan sosial scr damai dlm suatu masyarakat yg sedang berubah 3. Penyelenggaraan pergantian pemimipin sesuai ketentuan yg berlaku 4. Pembatasan pemakaian kekerasan sampai batas minimum 5. Pengakuan adanya keanekaragaman dgn mengakomodasi penciptaan masyarakat yg terbuka/fleksibel 6. Penegakan keadilan bagi semua orang 1. 2. 3. 4. 5.
Untuk melaksanakan nilai-nilai diatas perlu diselenggarakan beberapa 6 lembaga : Pemerintah yg bertanggung jawab dlm menyediakan hal-hak rakyat Suatu dewan perwakilan rakyat yg mewakili golongan-golongan yg dipilih melalui pemilu Suatu sistem organisasi politik yg mencakup lebih dari satu partai Pers dan media massa yg bebas untuk menyatakan pendapat Sistem peradilan yg bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan
*Pendapat Samuel Huntington : perkembangan demokrasi dunia terjadi dlm beberapa gelombang perkembangan besar . gelombang- gelombang itu antara lain : 1. permulaan abad 19 sampai tahin 1930-an dimana jumlah pemerintahan demokratis bertambah scr bertahap ,gelombang balik terjadi pd sekitar 1926 sampai 1942 karena perkembangan pemerintah Fasis dibenua eropa 2. gelombang kedua : terjadi lebih pendek setelah negara Fasis mengalami kekalahan di PD II : pada periode ini terjadi peningkatan jumlah negara demokratis yg sebelumnya mrp negara koloni negara eropa yg kemudian merdeka . memasuki th 1960-an dan 1970-an ,,perkembangan demokrasi di negara baru ini mengalami hambatan krn perkembangan kediktatoran partai/militer terutama di amerika latin, afrika dan juga beberapa negara asia dan eropa selatan ( portugal, yunani dan spanyol ) 3. gelombang ketiga 3 muncul kepermukaan pada tahun 1974 diawali tumbangnya pemerintahan rezim militer di portugal dan di ikuti th 1980-an di negara amerika latin, th 1989-an dinegara eropa timur dan tengah , bekas uni soviet dan sebagian negara afrika ygmasih berlangsung hingga sekarang Demokrasi radikal (ernesto laclau dan chantal mouffe) berusaha mengembalikan pentingnya peran langsung setiap unit masyarakat dalam proses demokrasi melalui mekanisme demokrasi langsung. Demokrasi pluralis dan deliberatif (will kymlicka dan anne phillips dan iris marion young yang mengedepankan konsep demokrasi kontemporer yang penting karena kemunculannya bersamaan dengan maraknya gerakan sosial baru yang berhasil mengemukakan identitas kelompok. Mekanisme ini dirasakan perlu untuk diterapkan agar tirani mayoritas yang selama ini identik dengan praktik demokrasi bisa dikikis. kegiatan belajar 3 demokrasi di negara - negara non- demokrasi begitu populernya demokrasi konsep ini banyak diadopsi oleh rezim negara yg sebenarnya tidak demokratis untuk mendapatkan dukungan massa. Hal ini terjadi pada pemerintahan Bolshevik th 1917. Dan memunculkan konsep vanguards democracy (sejenis demokrasi terpimpin yg dilaksanakan partai komunis.) Dan pada abad ke 18 saat pemerintahan Napoleon Bonaparte saat itu menggunakan plebisit/referendum untuk menggalang dukungan massa atas pemerintahan diktatorial militernya dan mengangkatnya sbg seorang kaisar
contoh paling mengena dari bentuk diktatorial partai politik ini adalah peran partai komunis uni soviet ( PKUS ) . penyebaran pemerintahan memuncak pada tahun 1960-1970 tidak hanya di afrika tetapi juga di asia dan amerika latin , baru pada th 1980-1900-an demokrasi berhasil mencapai puncaknya. *study tentang pemerintahan no demokratis dimulai oleh karya Hannah Arent dalam bukunya The original of totalitarianism (1951) * Arent berpendapat : bahwa rezim totaliter dapat muncul dari sebuah gerakan totaliter sekumpulan besar org yg terorganisasi yaitu mereka yg mengalamo atomasi sosial dan individualisme secara extrim. Rezm totaliter bisa berada dibawah dominasi pemerintahan sebuah partai tunggal ataupun militer *arent berpendapat : mengangap penting peran ideologi khas totaliter dalam menyuburkan fondasi pemerintahan totaliter bertujuan : untuk membetuk dan mengubah tujuan hidup masyarakat untuk mengabdi sepenuhnya. * 6 karakteristik pemerintahan totaliter menurut Friedrich dan Brzezinski : 1. adanya sebuah ideologi totaliter yg mencakup teori tentang perkembangan sejarah, ekonomi, sosial dan masa depan negara menurut pandangan rezim berkuasa yg berguna sbg dasar pengambilan keputusan. 2. Sebuah partai tunggal yang membentuk kultus individu untuk mendukung kepemimpinannya 3. Kesatuan polisi teroistik baik dgn metode fisik maupun psikologis untuk menjamin kepatuhan total masyarakat 4. Monopoli komunikasi oleh rezim sbg sarana indoktrinasi ideologi resmi negara 5. Monopoli senjata oleh rezim untuk menghapus perlawanan bersenjata 6. Pengaturan ekonomi sentralistik A. Perkembangan marxisme – leninnisme di uni soviet Marxisme-leninnisme atau komunisme adalah : penafsiran lenin terhadap marx tentang historis materialistik, pertentangan kelas dabn pengisapan nilai lebih. *tujuan komunisme : penyelamat umat manusia dari belenggu kemiskinan dan dicapai melalui revolusi proletar dibawah pimpinan partai komunis yg tergantung pada kediktatoran politbiro Sosialisme adalah gagasan yang pertama kali digunakan oleh vladimir lenin *pemikiran Stalin : bahwa sosialisme dpt dimulai di satu negara lebih dahulu sehingga pandangan marxis yg semula global menjadi nasionalis. B. Marxisme – leninisme diluar uni soviet dan transisi menuju demokrasi Faktor penting yg diduga mengembangkan ajaran marxisme-leninisme adalah interprestasiinterprestasi baru yang dilakukan oleh pemimpin2 marxis-leninisme yg sering dibungkus dgn istilah demokrasi *beberapa istilah yg digunakan seperti : demokrasi rakyat, demokrasi nasional dan demokrasi revolusioner yg digunakan pemerintah komunis pasca STALIN *demokrasi yg tumbuh di eropa timur seperti : ceko, polandia, hongaria, bulgaria, rumania dan yugoslavia menyepakati bahwa demokrasi rakyat adalah : bentuk khusus demokrasi yg berfungsi sbg kediktatoran proletariat dan mrp negara pada masa peralihan yg bertugas mengendalikan perkembangan ke arah nasionalis *negara-negara ke 3 memiliki pola yg berbeda dgn pola EURO komunisme . th 1960 (moskaw) khruschev menawarkan rumusan baru yg disebut demokrasi nasional *khruscev berpendapat : demokrasi nasional merupakan tahap peralihan dari demokrasi borjuis ke demokrasi rakyat. Dimana masyarakat agraris itu kaum buruh yg sangat sedikit dan belum mrp lapisan dominan dlm struktur sosial. *tugas partai komunis adalah : mengendalikan front nasional yg dibentuk bersam dgn kaum petani, intelektual, dab borjuis *ada 2 hal yg dpt ditimba dari pergeseran konsepsi demokrasi menurut terminologi komunis yaitu 1. Semakin tajamnya persaingan ideologis timur – barat khususnya soviet amerika
Kegiatan belajar 4 Demokrasi di indonesia Pemilu orde baru : 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. 9 parpol + 1 golkar pada pemilu 1971 2 parpol + 1 golkar pada pemilu 1977, 1982, 1989, 1992, 1997 1. Demokrasi parlementer
2. Demokrasi terpimpin 3. Demokrasi pancasila
4. Masa reformasi
Th 1945 – *Ditandai menonjolnya parlementer dan partai politik, 1959 landasan yg digunakan UUD 1945 dari (th 1945-1949), UUD RIS th 1949-1950 dan UUDS 1950 dari (th 19501959) *sistem parlementer ini tanggung jawab politik terletak pada perdana mentri dan para menteri pembantunya ,dan presiden sbg kepala negara sng simbolis *pemilu pertama kalinya dilaksanakan th 1955 Th 1959 *ciri2 ; membesarnya peranan presiden sukarno -1965 *melemahnya peranan partai politik kecuali PKI *meningkatnya kekuasaan politik dan militer * akhir periode ini dengan adanya G30s th 1965 Th 1965 *landasan UUD 45 dgn menggunakan sistem presidensial -1998 - Praktek-praktek demokrasi ditandai dengan ciri-ciri tertentu, di antaranya adalah ‘demi kestabilan politik maka mensahkan keseragaman dalam pelaksanaan pemilu akitivitas massa dan parlemen * ciri yag menonjol : besarnya peranan militer sbg akibat perjalanan sejarah di bidang politik di bantu kaum teknokrat dan birokrat * pelaksanaan pemilu pada th 1971, 1977, 192, 1987 *9 parpol + golkar pemilu 1971 * 2 parpol + golkar dipemilu berikutnya UUNo3 th 1985 ttg parpol + golkar serta UU No.8 th 1985 ttg ormas 1998 - Adanya penyeimbangan antara legislatif dan excekutif sekarang dan pengaktifan check and balance
DEMOKRASI PARLEMENTER / LIBERAL (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959) Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Demokrasi pada masa itu telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik. Ketegangan politik demokrasi liberal atau parlementer disebabkan hal-hal sebagai berikut: 1.
Dominanya politik aliran maksudnya partai politik yang sangat mementingkan kelompok atau alirannya
sendiri dari pada mengutamakan kepentingan bangsa 2.
Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah
3.
Tidka mampunya para anggota konstituante bersidang dalam mennetukan dasar negara.
DEMOKRASI TERPIMPIN (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966) Pada sistem ini berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juni 1959 yang berbunyi sebagai berikut. 1) Pembubaran Konstituante, 2) Berlakunya kembali UUD 1945. 3) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pada masa ini, pemerintahan dominan lebih bisa mengatur rakyat karena adanya sentralisasi, namun rakyat tak bisa berbuat apa-apa karena semua keputusan ada di tangan presiden. Tidak adanya kebebasan pers
dan juga anggota partai yang dipenjara menunjukkan pada masa ini jaminan HAM lemah. Terbatasnya peran partai politik dan berkembangnya pengaruh PKI semakin membuat demokrasi ini runtuh. DEMOKRASI PANCASILA ORDE BARU (Maret 1966 – 21 Mei 1998) Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berKetuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa Demokrasi Pancasila, terlihat bahwa pemerintahan berlangsung lebih aman tanpa adanya kudeta (kecuali ketika masa keruntuhan di tahun 1998). Namun, rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada, inflasi yang merebak, rekrutmen politik yang tertutup, pemilu yang jauh dari semangat demokratis, pengakuan HAM yang terbatas, serta tumbuhnya KKN yang merajalela membuat demokrasi ini disebut demokrasi yang tipis akan arti demokrasi yang sesungguhnya. DEMOKRASI REFORMASI (21 Mei 1998 - Sekarang) Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan penyempurnaan. Meningkatkan peran lembagalembaga tinggi dan tertinggi Negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada era reformasi ini, rakyat akhirnya bsia aktif dalam mengutarakan aspirasinya. Demokrasi yang sesungguhnya pun akhirnya terjadi di Indonesia. Rakyat mulai menggunakan reformasi total di semua sektor kehidupan. Berantas KKN pun mulai dicanangkan. Artinya, era inilah era yang “benar-benar demokrasi”
MODUL 3 HAK ASASI MANUSIA Kegiatan belajar 1 Sejarah hak asasi manusia Banyak orang mengacu pada pengalaman inggris th 1215 sbg tonggak sejarah hak asasi manusia. Pada th 1215 bangsawan inggris telah berhasil membuahkan magna charta ( piagam agung) yang membatasi kekuasaan raja JOHN atas hak-hak bangsawan. Melalui pergolakan dan perlindungan yang lama akhirnya bill of rights ( undang-undang hak ) diterima parlemen inggris th 1689. Bill of rights (undang undang hak) mrp suatu naskah perundangan yg dihasilkan melalui revolusi tak berdarah ( the glorious revolution of 1688 ) terhadap raja JAMES Di prancis terjadi pada dinasti bourbon ( louis XVI ) dikenal dgn revolusi prancis 1789 yang menghasilkan declaration des droits de l’homme et du citoyen Tahun 1789 perjuangan rakyat amerika yg terinsiprasi dari revolusi prancis mengasilkan biil of right yg mencakup 10 rumusan hak asasi manusia. Pd th 1791 biil of right menjadi bagian dari undang-undang dasar amerika serikat Timbulnya gagasan hak ini dasarnya merupakan akibat dari berkembangnya pendekatan rasionalisme yg tercermin dalam karya karya thomas hobbes ( 1588-1679), john locke ( 16321704) dari inggris dan montesquieu (1689-1755), Jean-jacques rousseau ( 1712-1778) dari prancis Locke yang menjadi penganjur utama konsep pemerintahan terbatas, perlindungan hak atas hidup, kebebasan dan kepemilikan. Pada abad 20 mulai menapilkan dimensi baru yakni hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya . *tahun 1941 presiden Roosevelt merumuskan the four freedoms 4 kebebasan yang terdiri dari kebebasan untuk berbicara/ freedom of speech kebebasan beragama/religion kebebasan dari ketakutan/from fear kebebasan dari kemlaratan/from want tahun 1966 sidang PBB menyetujui 2 perjanjian : 1. covent on economic social and cultur right /bidang ekonomi,sosial dan budaya 2. covenant on civil and political rights/ bidang politik dan hak sipil o pada th 1950 beberapa negara eropa barat membentuk council of europe dan telah menandatangani convention of the protection of human right and fundamental freedom di
o
o o o
o
o
roma, sbg tindak lanjut perjanjian tsb , uastria, belgia, denmark,irlandia, islandia, luxembrug, belanda, norwegia dan jerman barat .berhasil membentuk makamah eropa untuk hak asasi manusai yg mulai aktih tahun 1959 perpaduan antara kesepakatan dan lembaga yg mendukung kesepakatan itulah yang membuahkan beberapa tonggak lain misalnya : perjanjian genocide/1948, kerja paksa/1957, dikriminasi berdasakan kelamin/1951 dan 1962, diskriminasi berdasarkan ras 1965. Tahun 1981 negara- negara berkembang menelurkan African Charter on human and people’s right di banjul ( dikenal dgn banjul charter ) Di asia 1993 terbentuknya bangkok declaration Deklarasi wina juni 1993 menjadi sebuah hasil kompromi atas perbedaan visi tentang universilitas HAM . indonesia memberikan sumbangan yg berharga dlm deklarasi wina dengan menekankan perlunya hak asasi dlm konteks kerjasama internatinal yg didasari oleh penghormatan kedaulatan yg sederajat dari semua negara .....( tertuang dlm pasal 5) Diakhir abad 20 telah terjadi 2 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Kasus genocide selama perang saudara di rwanda dan negara bekas yugoslavia menorekan tinta gelap pada perkembangan hak asasi. Untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yg sistem matis PBB membentuk badan ad hoc di rwanda dan yugoslavia ...yg disebut international criminal tribunal ditanzania dan den hag Abad 21 PBB berdasarkan statuta roma 1998 membentuk badan international criminal court (ICC) yang kewenangannya melampaui batas batas nasional negaranya, ironis nya america dan indonesia belum meratifikasi pembentukan ICC yg resmi berdiri th 2002
A. Perjanjian hak sipil dan politik Pasal 6: hak atas hidup, kebebasan dan keamanan pribadi Pasal 9 : hak atas kebebasan dan keamanan diri Pasal 14 : hak atas persamaan hak dimuka badan peradilan Pasal 18 : hak atas kebebasan berpikir, mempunyai suara hati dan agama Pasal 19 : hak untuk menyatakan pendapat tanpa mengalami gangguan Pasal 21 : hak atas kebebasan berkumpul scr damai Pasal 22 : hak untuk berserikat
B. Perjanjian hak ekonomi, sosial dan budaya Pasal 6 : hak atas pekerjaan Pasal 8 : hak untuk membentuk serikat sekerja Pasal 9 : hak atas pensiun Pasal 11 : hak atas tingkat kehidupan yg layak Pasal 13 : hak atas pendidikan
HAK ASASI PEREMPUAN o 1979 CEDAW ( convention on the elimination of all forms of discrimination against women) disah kan oleh PBB. Ini tak lepas dari gerakan kaum perempuan untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan politik, ekonomi dan sosial o Terjadi 3 gelombang besar sbg reaksi ketidakadilan yg dialami kaum perempuan : 1. Abad 18 .....Zaman victorian terpusat di negara barat ; inggris, prancis dan amerika ( salah satu tokoh nya bernama Mary woolstnecraft ) 2. Tahun 1840 – 1850an era gelombang feminisme pertama *mulai mendapatkan hak memilih dlm pemilu pertama kali dibelakukan th 1920 3. 1960-an muncul feminisme gelombang kedua ( new social movement ) *salah satu tokohnya Betty Friedan yg berpendapat bahwa subordinasi perempuan lebih disebabkan karena distribusi hak dan kesempatan yg tidak adil dlm masyarakat. o Konvensi CEDAW th 1952 memuat 3 pasal penting “: 1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dlm pemilu tanpa diskriminasi 2. Perempuan dapat dipilih untuk semua badan efektif yg diatur hukum nasional 3. Perempuan berhak menduduki jabatan resmi dan penyelengaraan sesuai fungsi
Sebelum kemunculan CEDAW, international convention of human rights sudah meletakan dasar untuk hak hak perempuan agar diperlakukan setara dengan laki laki. Sidang umum PBB juga sebenarnya sudah menghasilkan Convension on the Political Rights of women tahun 1952. HAK ASASI DALAM ISLAM 1. Hak untuk hidup ( 17:33 dan 5:32 ) 7. Hak untuk menyatakan kebenaran ( 4:135) 2. Hak untuk memperoleh keadilan ( 5:8 ) 8. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penindasan karena perbedaan agama ( 6:108, 5:48 ) 3. Hak persamaan ( 49:13 ) 9. Hak mendapatkan kehormatan dan nama baik ( 33:60-61, 49:1, 19:12 ) 4. Kewajiban untuk memenuhi apa yg sesuai 10. Hak ekonomi ( 51, 19, 76 :8, 2:188, 46 :19, dgn hukum serta hak untuk tidak patuh 39:70, 7:32 dan 53:59 ) kepada apa yg tidak sesuai dgn hukum ( 5:8) 5. Hak kebebasan ( 3:76 ) 11. Hak untuk memiliki (62 : 10 ) 6. Hak kebebasab kepercayaan( 2:256 ) Kegiatan belajar 2 Hak asasi manusia di indonesia Prof Soepomo mendukung gagasan negara integral, sistem pemerintahan yang paling sesuai bagi Indonesia adalah sistem demokrasi yang telah hidup di pedesaan. Soepomo tidak mengakui dualisme negara dengan individu. Soekarno : jika betul betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong menolong, enyahkan pikiran liberalisme. Dr. Mohammad Hatta :Hak hak warga negara perlu dimasukan dalam UUD 1945 meskipun negara yang akan dibentuk adalah negara kekeluargaan Muhammad Yamin : Dengan gigih memperjuangkan jaminan atas hak hak warga negara “ segala konstitusi lama dan baru di dunia ini berisi perlindungan dasar. Aturan dasar tidaklah harus berhubungan dengan liberalisme” o Dalam UUD 45 belum tertuang scr rinci jaminan terhadap hak asasi manusia o Dari 37 pasal batang tubuh UUD 45 hanya 4 pasal yang scr langsung berkaitan dgn hak asasi manusia yaitu pasal 27 : kedudukan dimuka hukum, 28 : kebebasan berserikat, 29 : kebebasan beragama dan 31 : memperoleh pendidikan o Alasan mengapa UUD 45 hanya relatif sedikit mencantumkan hak asasi manusia : 1. UUD 45 disusun dlm waktu yg sangat mendesak menjelang akhir pendudukan jepang 2. UUD 45 dibuat sebelum pernyataan hak asasi manusia diterima PBB th 1948, oleh karena konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 semakin banyak pasal yg mengatur ttg hak asasi manusi. Menurut Mr. Muh yamin : UUDS 1950 lah satu-satunya konstitusi yg banyak memasukkanhak asasi seperti yg telah diputuskan oleh PBB 3. Menurut kelompok kebangsaan UUD 45 dibuat berdasarkan pada rasa gotong-royong dan kekeluargaan tidak mengakui adanya individualisme dan liberalisme Hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat UUD 1945 Bab X, warga negara dan penduduk pasal 28 Kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran..... Bab XA, hak asasi manusia, Pasal 28E Ayat 2 : setiap org berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan..... Ayat 3 : setiap org berhak atas kebebasan berserikat......mengeluarkan pendapat Pasal 28F setiap org berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi....serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah dan menyampaikan informasi dgn menggunakan segala jenis saluran yg tersedia *pernyataan sedunia ttg hak asasi manusia, pasal 19 setiap org berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat..... *perjanjian hak-hak sipil dan politik , pasal 19 1. Setiap org berhak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan
2. Setiap org berhak untuk mengeluarkan pendapat ; dlm hal ini termasuk kebebasan untuk mencari dan menerima...... Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum UUD 1945, bab X warga negara dan penduduk , pasal 27 Ayat 1 : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum...... Bab XA hak asasi manusia , pasal 28D Ayat 1 : setiap org berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum...... *pernyataan sedunia ttg hak asasi manusia, pasal 7 Sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum..... *perjanjian hak-hak sipil dan politik , pasal 26 Semua orang adalah sama terhadap hukum dan berhak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi........ Hak atas kebebasan berkumpul UUD 45, bab X warga negara dan penduduk pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran.... Bab XA hak asasi manusia , pasal 28E Ayat 3 : setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, ...... *pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia, pasal 20 1. setiap org mempunyai hak atas kebebasan berkumpul 2. tiada seorangpun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan *perjanjian hak sipil dan politik, pasal 21 Hak berkumpul secara bebas diakui, tiada satu pembatas pun dpt dikenakan thp pelaksanaan hak ini....... Hak atas kebebasan beragama UUD 45 bab XI pasal 29 Ayat 1 : setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,..... *pernyataan sedunia ttg hak asasi manusia , pasal 18 1. Setiap org behak atas kebebasan pikiran , keinsyafan batin dan agama.... 2. Tak seorang pun dapt dipaksakan... 3. Kebebasan untuk menyatakan agama/kepercayaan hanya dpt dikenakan pembatasan menurut ketentuan hukum..... 4. Negara negara peserta dlm perjanjian ini mengikat diri untuk menghormati kebebasan orang tua ....... Hak atas penghidupan yang layak UUD 45 bab X warga negara dan penduduk pasal 27 Ayat 2 : tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan......... Bab XA, hak asasi manusia , pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup........ Pasal 28D Ayat 2 : setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan.......... Pasal 28H Ayat 1 : setiap org berhak hidup sejahtera lahir dan batin..... Ayat 2 : setiap org berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus......guna mencapai persamaan dan keadilan Ayat 3 : setiap org berhak atas jaminan sosial........... Ayat 4 : setiap org berhak mempunyai hak milik.......... *pernyataan sedunia atas hak asasi manusia pasal 25 1. setiap org berhak atas tingkat hidup yg menjamin kesehatan dan keadaan baik untuk dirinya dan...... 2. ibu dan anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa *perjanjian hak-hak ekonomi, sosial dan budaya pasal 6 1. negara peserta perjanjian ini mengakui hak atas pekerjaan....
2. langkah-langkah yg diambil oleh negara ini untuk mencapai pelaksanaan sepenuhnya atas hak ini meliputi tatanan teknis dan vokasional serta pelatihan program.......... pasal 7 ....negara mengakui hak setiap orang atas kenyaman kerja yg adil dan pantas terutama : a. remunerasi / upah bagi semua pekerja yg dlm batasan minimumnya meliputi 1) upah yg pantas dan adil 2) sebuah penghidupan yg layak.... b. kondisi kerja yang aman dan sehat c. kesempatan yg sama bagi setiap org untuk dipromosikan dlm pekerjaan...... d. istirahat, hiburan dan batasan yg masuk akal pasal 9 negara peserta perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan sosial termasuk asuransi sosial. Pasal 11 1. negara peserta dlm perjanjian ini mengakui hak setiap orang atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarga termasuk sandang, pangan dan perumahan yg layak... 2. negara peserta dlm perjanjian ini Yng mengakui hak dasar setiap org untuk bebas dari kelaparan.... termasuk rencana khusus untuk : a. memperbaiki cara produksi, pengawetan dan distribusi pangan... b. dengan memperhitungkan masalah yg dihadapi oleh negara yg mengimpor/ mengekspor bahan makanan Hak atas kebebasan berserikat UUD 45 bab X warga negara dan penduduk pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dgn lisan dan tulisan dsb ditetapkan oleh negara. Bab XA, hak atas manusia pasal 28E Ayat 2 : setiap org berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan sikap sesuai hati nuraninya Ayat 3 : setiap org berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat *pernyataan sedunia atas hak asasi manusia pasal 23 ayat 4 Setiap org berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat sekerja untuk melindungi kepentingannya *perjanjian hak-hak ekonomi, sosial dan budaya pasal 8 1. Negara peserta perjanjian ini mengikat diri untuk menjamin a. Hak setiap org untuk membentuk serikat sekerja dan menjadi anggota serikat sekerja pilihannya...... b. Hak bagi serikat sekerja untuk mendirikan federasi/konfednderasi nasional..... c. Hak serikat pekerja untuk bertindak scr bebas dan hanya dibatasi oleh ketentuan hukum dan diperlakukan dlm masyarakat demokratis demi kepentingan umum.... d. Hak untuk melancarkan pemogokan, asalkan dijalankan menurut ketentuan negara bersangkutan 2. Pasal ini tidak menghalangi diadakannya pembatasan yg sah atas pelaksanaan hak ini oleh anggota perang/ kepolisian/pemerintah 3. Tiada satu pasal pun dalam pasal ini dpt memberi wewenang kepada negara-negara peserta dlm perjanjian organisasi buruh international 1948, mengenai kebebasan berserikat dan perlindungan berorganisasi untuk mengambil langkah-langkah legislatif yg dpt membahayakan/melaksanakan ketentuan hukum...... *perjanjian hak-hak sipil dan politik pasal 22 1. Setiap org berhak atas kebebasan untuk berserikat termasuk hak untuk membentuk.... 2. Tiada satu pembatasan pun dapat dikenakan thp hak ini , kecuali yg ditentukan oleh hukum yg diperlakukan dlm masyarakat 3. Tiada satu pasal pun dalam pasal ini dpt memberi wewenang kepada negara-negara peserta dlm perjanjian organisasi buruh international 1948, mengenai kebebasan berserikat dan perlindungan berorganisasi untuk mengambil langkah-langkah legislatif yg dpt membahayakan/melaksanakan ketentuan hukum...... Hak atas pengajaran UUD 45 amandemen ke-4 bab XIII pendidikan dan kebudayaan pasal 31
Ayat 1 : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan Ayat 2 : Setiap warga negara berhak mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai Ayat 3 : Pemerintah mengusahakan dan menyelengarakan suatu sistem pengajaran.... Ayat 4 : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% Ayat 5 : pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dgn menjunjung tinggi nilai agama dan perstuan bangsa..... Bab XA hak asasi manusiapasal28E Ayat 1 : setiap org bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal......serta berhak kembali Pasal 28B Ayat 2 : setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh ......serta berhak atas perlindungan dari kekerasn dan diskriminasi Pasal 28C Ayat 1 : setiap org berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan .... Ayat 2 : setiap org berhak untuk memajukan dirinya dlm perjuangan haknya scr kolektif untuk mengembangkan masyarakat bangsa dan negaranya. *pernyataan sedunia atas hak asasi manusia pasal 26 1. Setiap org berhak mendapat pengajaran, pengajaran harus dgn Cuma-Cuma, setidaktidaknya dlm sekolah tingkat rendah dan tingkat dasar.... 2. Pengajaran harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yg seluas-luasnya.... 3. Orangtua memp hak utama untuk memilih macam pengajaran yg akan diberikan kepada anak mereka *perjanjian hak-hak ekonomi, sosial dan budaya pasal 13 1. Negara peserta dlm perjanjian ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan dan sepakat bahwa pendidikan akan mengarah pada pengembangan penuh dari kepribadian org serta kesadaran akan harga dirinya 2. Negara peserta dlm perjanjian ini mengakui bahwa dlm usaha melaksanakan hak ini scr penuh maka: a. Pendidikan dasr diwajibkan ini terbuka bagi semua orang. b. Pendidikan menengah dlm segala bentuk...akan diselenggarakan dan terbuka bagi semua melalui cara-cara yg layak c. Pendidikan tinggi akan diusahakan terbuka bagi semua berdasarkan kesanggupan d. Pendidikan masyarakat dianjurkan/ditingkatkan sejauh mungkin bagi mereka yg belum pernah /belum menyelesaikan pendidikan dasar scr penuh e. Pengembangan sistem sekolah pada setiap tingkat digiatkan secara kuat..... 3. Negara peserta dlm perjanjian ini bertekad untuk menghormati kebebasan orang tua diman berlaku, wali hukum,..... 4. Tiada sesuatu pasal pun dlm pasal ini dpt membenarkan campur tangan dlm masalah kebebasan perorangan..... untuk mendirikan dan membimbing lembaga pendidikan kecuali dgn mengikat pada ketentuan ayat 1..... Hak berkeluarga UUD 45 bab XA hak asasi manusia pasal 28C Ayat 1 : setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yg sah Ayat 2 : setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan......
*perjanjian hak ekonomi, sosial dan budaya pasal 10 1. Perlindungan dan bantuan yg sebesar-besarnya diberikan pada keluarga sbg unit kelolompok alami paling mendasar........pernkahan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak 2. Perlindungan khusus yg diberikan pada para ibu selama masa sebelum dan sesudah melahirkan.......
3. Tindakan perlindungan dan bantuan khusus harus diambil atas nama semua anak dan orang muda tanpa diskriminasi atas dasar asal usul..... *pasal 28G ( hak perlindungan dari rasa takut dan penyiksaan ) *pasal 281 (2) ( dilindungi dari diskriminasi ) (3) ( hak identitas budaya masyarakat ) Pendapat MAURICE CRANSTON : pengakuan suatu negara terhadap perlindungan terhadap hak asasi manusia terdiri atas 2 tingkat : 1. Negara mengakui hak-hak asasi manusia sbg hak-hak normal (moral rights) 2. Negara itu mulai mengakui perlindungan asasi sbg hak-hak positif (positive rights) Perkembangan HAM pada masa reformasi Amandemen UUD 45 mengenai perlindungan HAM tampaknya belum memadai dengan tiadanya peraturan pelaksanaan dan kesimpangsiuran perubahan peundang-undangan yg terus terjadi. Masih banyak kritik tentang amandemen UUD 45 terutama adanya aturan nonrectroactivity ( tidak berlaku surut ) yang mengandung ketakutan bahwa pelanggaran HAM dimasa lalu tidak dpt diajukan ke pengadilan UU HAM No. 39/1999 dan UU pengadilan HAM No. 26/1999 telah mencantumkan pengecualian terhadap dasar hukum nonretroaktif tersebut untuk “pelanggaran HAM berat yg digolongkan kejahatan terhadap kejahatan kemanusiaan” tetapi pengecualian ini tdk terdapat pada amandemen UUD 45 tahun 2002 Hak asasi perempuan di indonesia Perkembangan hak asasi perempuan diindonesia dikatakan berkembang lambat sejak kemerdekaan. Dgn diratifikasinya konvensi hak politik perempuan yg dikeluarkan PBB melalui UU no. 68/1958 hal ini meumbuhkan peran politik diindonesia tetapi masih di tingkat yg rendah. Demikian juga setelah meratifikasi CEDAW dgn mengeluarakan UU No. 7/1974 jumlah perempuan yg menduduki posisi penting dlm perpolitikan masih 15% Hak asasi perempuan mengalami perkembangan pesat di penghujung akhir abad ke-20. Pada 1993 KOMNASHAM perempuan dibentuk. Sejalan dgn reformasi sejumlah tokoh perempuan mengajukan usulan peberlakuan kuota 30 % perempuan seperti yg diputuskan pada deklarasi WINA dan konferensi perempuan di beijing Usulan kuota 30 % berhasil masuk UU pemilu yg secara efektif berlaku th 2003
MODUL 4 BUDAYA POLITIK, SOSIALISASI POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK Kb 1 Budaya politik o Tahun 1871 E.B. Taylor telah memperkenalkan konsep budaya dalam studi antropologi yang menurutnya : Keseluruhan yang kompleks termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat dan lain-lain kemampuan dan kebiasaan yg diperoleh seseorang sbg anggota masyarakat. o Ralph Linton : mengartikan kebudayaan dgn memberi tekanan pada ciri-ciri kesejarahan sebagai “pewaris sosial atau tradisi sosial” o CS ford : memaknai kebudayaan scr psikologis sebagai cara-cara untuk memuaskan kebutuhan dan pemecahan masalah o Talcott Parsons bersama kroeber : memberikan penafsiran sosiologis mengenai kebudayaan yaitu : “isi dan pola-pola nilai, gagasan dan sisitem-sistem simbol yg bermakna yg membentuk tingkah laku atau benda-benda yg diproduksi lewat tingkah laku manusia yg ditransmisikan dan diciptakan
A. Konsepsi budaya politik o konsep budaya politik yg nereflesikan pengaruh Parson dan bidang-bidang ilmu sosial yg lain tergambar jelas dlm buku Gabriel ALMond dan G bingham Powel th 1987 o budaya politik : seperangkat sikap sikap kepercayaan-kepercayaan dan perasaan-perasaan ttg politik yg terjadi dalam sebuah negara pada suatu waktu tertentu o Almond membedakan sikap individu terhadap objek politik atas 3 bagian : 1. Kognitif : meliputi pengetahuan dan kepercayaan yg diukur dgn menggunakan pengetahuan mengenai sistem politik 2. Afektif : diukur dgn melihat perasaan individu terhadap sistem politik 3. Evaluatif : melihat sistem dgn memperhatikan norma evaluatif individu terhadap sistem politik B. Tiga aspek budaya politik 1. Orientasi terhadap sistem : menentukan ( keabsahan/ legitimacy ) para otoritas politik 2. Orientasi terhadap proses politik Orientasi kognitif, afektif dan evaluatif mrp dasar pembentukan tipologi politik Ada 3 macam tipe politik berkaitan dgn proses politik menurut Almond dan Powell : a. parochial : warga negara masih kecil tingkat kesadaran tentang sistem politik. Individu tidak melihat bahwa dirinya atau partisipasinya berpengaruh terhadap sistem politik. Persepsi seperti ini sangat umum bagi masyarakat tradisional b. subjek adalah bila warga negara yang menjadi bagian dari sebuah sistem politik nasional memandang ada pengaruh atau potensi pengaruh dari sistem tersebut pada kehidupan mereka. c. Partisipan : budaya politik yg ideal dlm negara demokrasi). Warga negara dalam kelompok ini mempunyai kesadaran bahwa mereka dapat mempengaruhi sistem politik. dan tipologi ini dibedakan menjadi 2 menurut kegunaanya : 1. Untuk melihat pengaruh individu terhadap proses politik *2. Untuk melihat hubungan-hubungan diri dengan aktor lain. 3. Orientasi terhadap kebijakan publik : pada aspek ini masyarakat menilai bagaimana kondisi masyarakat saat ini. Apakah sudah baik atau belum/ apakah sudah sesuai harapan ttg kebijak publik yg di buat C. Bangunan budaya politik o Talcot parsons : membedakan 4 variabel-berpola yg membedakan antara budaya trditional dan budaya modern : 1. Budaya modern melihat sebuah objek secara spesifik tdk lagu dgn cara mencampubaur/difusse 2. Budaya modern melihat scr netral tdk scr emosional 3. Budaya modern mengakui standar-standar dan konsep-konsep universal tidak partikular 4. Budaya modern menekankan pencapaia , bukan pewarisan status dlm menilai dan merekrut individu untuk peran sosial o Budaya dgn pola tsb diatas disebut sebagai budaya yg berorientasi sekular, budaya sekular biasanya terbuka terhadap inforrmasi baru dan berupaya mencari baru, menerima perubahan dan berupaya menyesuaikan diri dgn perubahan o Almond dan Powel melihat pengaruh sikap/orientasi sekular dalam budaya politik pada tingkat : - .Sistem : berarti melemahnya penggunaan adat kebiasaan dan karisma sbg basis legitimasi - Proses : meningkatnya kesadaran akan kesempatan politik dan kesediaan menggunakan kesempatan bagi org banyak - Kebijakan : tampak pada kesempatan menghasilkan kebijakan untuk mengontrol lingkungan ekonomi dan sosial o Sekulerisasi tidak slalu membawa kebaikan; - sekulerisasi yg berlebihan justru akan menghambat kinerja - Perbedaan kondisi sosial ekonomi yg besar akan menimmbulkan konflik politik
D. Premis-premis konseptual budaya politik o Gagasan Almond yg melandasi konsepsi budaya politik antara lain : 1. Partisipasi dan proses politik yg demokrasi : peran serta warga negara scr aktif dan proses politik yg demokratis 2. Rasionalitas dan sekuleritas : mendukung cara berpikir yg rasional serta ditinggalkanya orientasi traditional 3. Kebaikan bersama dan tanggung jawab : sebuah sistem yg berjalan dgn baik yang bergantung pada kebaikan warga negara dan kinerja sistem scr keseluruhan. Kegiatan Belajar 2 Kewarganegaraan dan penyelenggaraan pemerintah yg baik A. Kewarganegaraan Meningkatnya perhatian ttg kewarganegaraan disebabkan : 1. Fenomena perubahan dlm politik international yg berdampak pd negara nasional Misal : runtuhnya kontrol komunis di eropa timur, pembentukan kembali batas wilayah nasional disejumlah negara yg mengalami perpecahan 2. Meningkatnya dominasi ideologi kanan baru sehingga menimbulkan ancaman terhadap hak sosial warga negara 3. Peningkatan migrasi antarnegara dan pengungsi yg mencari perlindungan Definisi kewarganegaraan : *menurut MARSHALL : status yg diperoleh mreka yg merupakan anggota penuh sebuah komunitas. Semua yg memiliki status tersebut memiliki hak dan kewajiban yg sama yg melekat pada status yg diperolehnya tsb. Ada 2 dimensi yang terkandung dalam definisi marshall 1. Seperangkat aturan hukum yg mengatur hubungan sosial diantara individu , serta hak dan kewajiban negara maupun warga negara 2. Seperangkat hubungan sosial di antara individu dan negara dan antar individu *menurut OLOF PETERSSON : kesempatan yg sama untuk berpartisipasi dlm peraturan masyarakat *THOMAS JANOWSKI : keanggota pasif dan aktif dlm sebuah negara nasiona dgn hak-hak universal *JONATHAN FRIEDMAN : keanggotaan dalam wilayah tertentu atau dalam masyarakat yg diatur sebuah pemerintah JONATHAN FRIEDMAN : keanggotaan dalam wilayah tertentu atau dalam masyarakat yang diatur oleh sebuah pemerintahan B. Tradisi kewarganegaraan Ada 2 tradisi : 1. Tradisi liberal/tradisi marshal : menekankan pada hak-hak individu o Gagasan kewarganegaraan yg dikembangkan T.H marshal bermula dari ide Alfred marshall o Ketidakadilan scr ekonomi tdk dapat dihapus tetapi kondisi ketidaksamaan kelas sosial akan lebih dapat diterima jika persamaan kewarganegaraan di akui o Marshal mengembangkan analisis konsepsi kewarga negaraan TRIPARITITE yg terdiri atas hak sipil, sosial, ekonomi o Kewajiban utama adalah membayar pajak sbg imbalan untuk proteksi yg diterima dari negara o Warga harus diberi kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan kegiatan mengejar kebahagianya sendiri 2. Tradisi republikan/komunitarian : lebih menekankan kewajiban-kewajiban sbg bagian dr kehidupan masyarakat o Tidak mempunyai tokoh penggagas sentral o Scr historis tradisi ini lebih tua yaitu pada masa yunani kuno dan romawi hingga rousseau pada zaman modern o Aristoteles ( zaman yunani ) : menyumbang pemikiran ttg pelayanan publik : warga negara tdk menginginkan kekayaan dan kekuasaan untuk dirinya sendiri, bertingkah laku sesuai dgn nilai dan norma o Cicero ( masa Romawi ) menyumbang gagasan ttg kebijakan warga negara
o Machiavelli ( 1459-1517) memberikan ide ttg patriotisme dan kewarganegaraan o Rousseau ( 1712-1778 ) memberikan sumbangan pikiran untuk menjawab pertanyaan ttg bagaimana caranya membuat org bersedia tunduk pada negaranya tetapi dpt mempertahankan kebebasan kemampuan manusia o Tujuan kewarganegaraan dapat disederhanakan ke dalam 2 hal 1. Dapat diciptakan dan dipertahankannya polity yg adil dan stabil 2. Individu dapat menikmati kebebasannya C. Penyelenggaraan yang baik ( good governance ) Good governance scr umum adalah : proses pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yg telah diambil/ o Dapat diartikan : sebuah proses pengambilan keputusan dgn cara pelaksanaan keputusan yg dilakukan dgn baik o Dilihat dari artinya yg penting dlm good governance : bagaimana proses pengambilan/pelaksanaan keputusan tsb berlangsung o Dalam analisis sistem politik konsep good governance dipakai untuk melihat keterlibatan berbagai pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan o Ada 8 karateristik good governance : 1. Partisipasi/participation 2. Peraturan hukum/rule of law 3. Transparansi/transparancy 4. Tanggap/responsiveveness 5. Berorientasi konsensus/consensus oriented 6. Berkeadilan dan inklusif 7. Efektif dan efisien 8. Akuntabel Kegiatan belajar 3 Sosialisasi dan komunikasi politik A. Sosialisasi politik Ada 2 Yang dipelajari 1. Sistem politik 2. Struktur yang melakukan sosialisasi politik/agen sosialisasi *sosialisasi politik menurut ALMOND dan POWELL : sebuah proses lewat mana budaya politik diinformasikan, dipertahankan dan diubah. *sosialisasi politik adalah : proses dimana nilai, norma, kepercayaan,sikap, perilaku yg diinformasikan, dipertahankan dan diubah. B. Agen dan gaya sosialisasi *Agen-agen sosialisasi Menurut Jenning dan Niemi : keluarga, kelompok peer, komunitas, lingkungan tetangga, sistem sekolah, organisasi formal C. Komunikasi politik Merupakan fungsi sosialisasi dan budaya politik Dibedakan menjadi 5 struktur 1. Tatap muka/face to face yg bersifat informal 2. Struktur non politis ...seperti : keluarga, kelopok ekonomi dan agama 3. Struktur input politik...seperti : partai politik, organisasi kepentingan atau masyarakat sipil 4. Struktur output politik seperti : lembaga eksekutif, legeslatif, birokrasi, 5. Media massa ...: surat kabar
Modul 5 Partisipasi dan partai politik Kegiatan belajar 1 Partisipasi politik A. Definisi dan alasan berpartisipasi Menurut :
1. Herbert Mcclosky : kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dlm proses pemilihan kekuasaan dan scr langsung dan tidak langsung, dlm proses pembentukan kebijakan umum 2. Norman H. Nie dan sidney verba : kegiatan pribadi warga yg legal yg sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat negara........ 3. Samuel P.Huntington dan joan M : kegiatan warga yg bertindak sebagai pribadi-pribadi, yg dimaksut untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, pertisipasi bisa bersifat individu atau kolektif , terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. B. Jenis-jenis partisipasi Dibedakan menurut intensitas dan frekuensinya o david F. Roth dan Frank L. Wilson mengambarkan dlm piramida partisipasi : 1. Pengamat 2. Partisipan 3. Aktivis. o Gabriel A. Almond mengaitkan partisipasi politik dgn latar belakang sosial ekonomi yaitu : 1. 22 % org amerika tdk aktif dlm politik .....ekonomi rendah dari kalangan kulit hitam 2. 21 % hanya aktif memberikan suara ....ekonomi rendah daerah perkotaan ( specialis pemilih ) 3. 15 % aktif memilih dan kegiatan politik ...ekonomi kuat gol atas (aktivis kampanye ) 4. 11 % aktivis penuh , pemimpin partai o Joan nelson membedakan partisipasi menjadi : bersifat otonom dan yg dimobilisasi o Kegiatan partisipasi dibedakan atas 2 macam : 1. Partisipasi yg melembaga ( routine political participation ) : partisipasi yg dianjurkan/ legal 2. Partisipasi yg tdk melembaga : kegiatan yg tdk diperbolehkan oleh penguasa mis ; pemogokan kerja buruh di pabrik, demonstrasi yg nerusak C. Politik kelompok dan hak-hak kelompok ( group rights ) o Politik kelompok merupakan bagian dari gerakan politik pengakuan yg bermula dari kemunculan politik identitas o Keanekaragaman identitas dan budaya dapat disebabkan beberapa faktor : 1. Proses pembentukan negara baru pasca PD II yg tdk mengikuti garis pembelahan scr alamiah 2. Konflik politik berdarah telah memaksa berpindahnya penduduk dari negara asal 3. Meningkatnya globalisasi yg menyebabkan banyak orang mencari kerja ke negara lain 4. Pengelompokan identitas dan budaya yg tdk ditimbulkan oleh perbedaab etnis, ras, ataupun nasionalitas o Menurut kymlicka ada beberapa macam hak minoritas yg mungkin akan dituntut oleh kelompok etnis atau nasionalis : 1. Hak untuk memerintah sendiri 2. Hak-hak polyetnis , bisa diberikan dlm bentuk dukungan finansial 3. Hak perwakilan khusus D. Gerakan sosial baru Faktor yg menyebabkan kemunculan gerakan ini seperti perubahan ekonomi, sosial, dan politik o Gerakan sosial baru adalah : bentuk aksi dan tingkah laku kolektif yg merefleksikan kritik fundamental terhadap moderenitas dan rasionalitas o Gerakan disebut “baru” karena : 1. Isu utamanya ttg inklusif ke dalam hak-hak dasar 2. Format pengorganisasian dari gerakan-gerakan ini tdk merefleksi gerakan massa dari partai politik serikat buruh/birokrasi yg berusaha mendapat kekuasaan lewat mobilisasi. o Ciri-ciri GSB menurut hank jonston, enrique larana dan joseph gusfield : 1. Latar belakang status sosial partisipasi dari gerakan sangat bervariasi 2. Tidak merepresentasikan ideologi tertentu 3. Tidak menggunakan isu ekonomi tetapi lebih pada isu-isu simbolik dan budaya 4. Keterkaitan diantara individu dan kolektivitas tdk jelas lebih menekankan identifikasi yg bersifat individual 5. Melibatkan aspek-aspek personal dan yg intim dari kehidupan manusia dan bergerak ke wilayah kehidupan sehari-hari 6. Menggunakan taktik mobilisasi tanpa kekerasan
7. Pengorganisasian dan penyebaran organisasi2 gerakan sosial baru berkaitan dgn krisis kredibilitas saluran partisipasi traditional 8. Organisasi gerakan sosial baru biasanya terdesentralisir, segmented, dan diffused dan bersifat otonom lokal E. Civil society o Mulai ramai diperbincangkan sejak terjadinya transformasi politik dibekas negara uni soviet dan negara-negara eropa timur. o Konsep ini digunakan untuk mengambarkan pusat perpolitikan diluar negra yg bebas menentukan o Definisi menurut Cohen dan arato : wilayah interaksi sosial diantara wilayah ekonomi dan negara yg didalamnya mencakup semua kelompok sosial yg paling intim, asosiasi yg bersifat sukarela, gerakan sosial dan berbagai wadah komunikasi publik, yg diciptakan melalui bentuk –bentuk pengaturan mobilisasi diri sendiri yg independen dlm kelembagaan maupun kegiatan. o Menurut Cohen dan Arato ada dua hal utama yang mempengaruhi perkembangan kajian civil society, diantaranya adalah fokus utama partisipasi politik dilakukan tidak oleh negara tetapi oleh masyarakat o Civil society merupakan istilah yg dipergunakan bagi kelompok atau unsur otonom yg bergerak di wilayah publik diluar masyarakat politik dan ekonomi. o Ada 2 keuntungan civil society menurut Ryaas rasyid : 1. Dapat menghindari munculnya kekuasaan yg otoritarian akibat terlalu lemahnya masyarakat 2. Mencegah kemungkinan meledaknya revolusi sosial akibat terlalu kuatnya masyarakat Kegiatan belajar 2 Latar belakang kaitan dengan masalah perwakilan dan partisipasi politik o Studi tentang partai politik dimulai awal abad ke 20 yang dipelopori moisei ostrogrorksy/1902, robert michels/1911, maurice duverger/1951 dan sigmund neumann/1956 A. Latar belakang sejarah o Partai politik pertama lahir di eropa barat dgn gagasan bahwa rakyat mrp faktor yg menentukan dalam proses politik o Permulaan abad ke 18 peranan partai politik di negara barat bersifat elitis dan arsitokrasi ( mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja) o Cikal bakal partai politik berawal dari dalam parlemen inggris yaitu kelompok the tories ( tuan tanah dan bangsawan ) dan the wings ( pengusaha dan pedagang ) B. Kaitan dengan perwakilan politik Ada 2 macam perwakilan : 1. Perwakilan politik/political representation......diwakili partai politik dan organisasi politik o Dasar perwakilan politik : partai politik bertujuan merebut/mempertahankan kekuasaan politik o Sebagai penyalur aspirasi politik 2. Perwakilan fungsional/function representation/non politik.....lebih menekankan pada perwakilan golongan / profesi C. Kaitan dengan partisipasi politik Ada 2 macam partisipasi politik : 1. Partisipasi politik yg melembaga/rountine political participation Adalah : partisipasi yg dianjurkan dan scr formal diperbolehkan oleh penguasa C/: ikut dalam pemilu, kegiatan seminar, diskusi serta kegiatan yg diperbolehkan oleh penguasa 2. Partisipasi politik yg tidak melembaga /nonroutine political participaion Adalah : kegiatan yg tidak dianjurkan / dilarang oleh penguasa C/: demonstrasi, mogok, protes o Partisipasi politik juga bisa dibedakan menurut penerimaan dari masyarakat o Nelson membedakan partisipasi politik menjadi :
a. Partisipasi yg bersifat otonom ...... partisipasi bersifat sukarela dan atas inisiatif masyarakat b. Partisipasi yg dimobilisasi..... diarahkan oleh pemerintah Kegiatan belajar 3 Pengertian, definisi, dan fungsi partai politik Unsur-unsur yang melekat pada partai politik 1. Kelompok orang yg membentuk suatu organisasi formal dgn keanggotaan yg jelas 2. Kelompok org tsb mempunyai nilai-nilai dan tujuan yg sama, nilai disini bisa ideologi, agama dll 3. Kelompok ini mempunyai tujuan politik yaitu : merebut/mempertahankan kekuasaan politik A. Definisi partai politik o Carl j . friedrich partai politik adalah sekelompok manusia yg terorganisasi scr stabil dgn tujuan merebut/mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal dan materiil o R.H soltau : partai politik adalah sekelompok warga negara yg sedikit banyak terorganisasi, yg bertindak sbg kesatuan politik dan yg dengan memanfaatkan kekuasaanya untuk memilih........ o Sigmund neumann : partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yg berusaha untuk menguasai pemerintah serta merebut dukungan rakyat..... o Alan Ware : sebuah institusi yang (a) mendapatkan pengaruh dalam suatu negara, sering kali dgn berusaha untuk menempati posisi penting dlm pemerintahan (b) biasanya mewakili lebih dari sebuah kepentingan dlm masyarakat B. Partai politik, gerakan politik dan kelompok kepentingan o Gerakan politik : suatu kelompok/golongan yg ingin mengadakan perubahan pada lembaga politik Tujuan : menitik beratkan pada adanya suatu perubahan baik yg bersifat lembaga maupun perubahan tata masyarakat scr keseluruhan o Kelompok kepentingan : Tujuan : memperjuangkan sesuatu kepentingan tertentu, kepentingan yg menjadi dasar bisa berupa kepentingan gol, kelompok atau terbatas pada kepentingan anggotanya sendiri Kepentingan kelompok mempunyai orientasi yg lebih sempit dibandingkan partai politik o Kelompok penekan Hampir sama dgn kelopok kepentingan yang membedakan adalah aspek tujuan dan cara Tujuan lebih luas daripada kelompok kepentingan Cara : melalukan dgn cara yg lebih keras /memaksa C. Beberapa fungsi partai politik 1. Sebagai sarana komunikasi politik o Menjembatani antara pemerintah dan masyarakat... untuk mendengar, mengumpulkan, menggabungkan serta merumuskan aspirasi 2. Sebagai sarana sosialisasi dan mobilisasi politik o Menjelaskan hak dan kewajiban warga negara, pentingnya berpatisipasi dlm pemilu, menyelenggarakan kursus-kursus kader dan latihan berorganisasi 3. Sebagai sarana rekrutmen politik dan pembentukan pemerintahan o Fungsi rekrutme mempunyai manfaat antara lain ; mengurangi alienasi dikalangan generasi muda 4. Sebagai sarana pengatur konflik dalam masyarakat o Cara partai politik mengatur konflik dlm masyarakat adalah membuat aturan permainan /mendukung aturan permainan yg telah ada dlm masyarakat D. Partai politik di negara totaliter
o Fungsi partai politik dinegara totaliter mengatur dan membina hampir seluruh kehidupan masyarakat dan negara o Negara totaliter basis ideologi partai adalah komunis Kegiatan belajar 4 Sistem dan klasifikasi partai politik Ada 3 sistem partai politik : partai tunggal, dua partai, multipartai A. Sistem satu partai atau partai tunggal o Dalam sistem ini terdapat 2 variasi : 1. Dinegara tsb hanya terdapat satu partai yg boleh hidup dan berkembang C/; partai komunis di uni soviet 2. Partai tunggal mendominasi kehidupan kepartaian, tdk ada suasana bersaing karena parta lainya yg ada harus menerima kepemimpinan dari partai tsb B. Sistem dua partai Pengertian : 1. Memang hanya ada 2 partai besar yg mendominasi, sementara partai lain terlalu kecil 2. Adanya 2 partai dimana salah satu berperan sbg partai berkuasa yg lain menjadi oposisi scr bergantian 3. Adanya satu partai dominan yg biasanya memerintah sendiri dgn sebuah partai lain yg selalu menjadi kekuatan oposan o Negara yg terkenal dgn sistem ini : inggris ( partai konservatif dan buruh), amerika ( P.republik dan demokrat ) o Kekuatan sistem ini : memudahkan terbentuknya integrasi nasional adanya pengawasan yg terus-menurus oleh partai oposisi o kelemahan sistem ini : memudahkan timbulnya polarisasi antara partai yg berkuasa dan partai oposisi C. Sistem multipartai o Kelemahan sistem ini : banyak partai yg mrp wakil kelompok dan gol menyulitkan terbentuknya konsensus nasional D. Kalsifikasi partai politik o Dapat didasarkan atas beberapa hal Al : segi komposisi, fungsi keanggotaan dan dasar ideologi. o Berdasarkan komposisi dan fungsi keanggotaan dibedakan menjadi 2 : 1. Partai kader... lebih mementingkan keketatan, disiplin dan kualitas anggota - Lebih mementingkan kualitas dari pada kuantitas - Kelemahan : biasanya mereka kalah dlm mengumpulkan jumlah dukungan masyarakat 2. Partai massa...kebalikan dari partai kader - Kelemahan : disiplin anggota lemah - Terkadang tidak saling kenal - Sistem rekrutmen tdk ketat 3. Pada tahun 1966 Otto von Kircheimer menambahkan lagi sebuah jenis partai berdasarkan keanggotaanya yaitu : cath-all (partai yang perkembangan lebih lanjut dari partai massa, setelah menyesuaikan diri dengan pertambahan jumlah pemilih dalam jumlah besar, kemudian partai ini cenderung menyesuaikan diri dengan pertumbuhan jumlah pemilih dalam jumlah besar . teori ini nampak jelas dlm perkembangan partai politik eropa barat seperti : CDU dijerman dan New labour di inggris 4. Th 1980-an Richard S. Katz dan Peter Mair Menambahkan lagi yaitu : partai Cartel. - Partai ini cenderung berorientasi mempertahankan posisinya dlm pemerintah o Kalsifikasi berdasarkan sifat dan orientasinya : 1. Partai lindungan - Memiliki organisasi nasional yg kendor, meskipun pada tingkat lokal sering kali cukup ketat - Tujuan utama : biasanya dikaitkan dgn pencarian dukungan untuk memenangkan calon partai mereka dlm pemilu C/ : P demokrat dan P republik di amerika
o
o
E. o o o
o o o o o o o o o
o o o o o o
2. Partai ideologi atau partai asas - Adalah partai yg mengikat dirinya pada ideologi atau asas tertentu dlm menyusun program kerja partainya. Klaus von beyme mengklasifikasikan partai berdasarkan ideologi menjadi 9 : 1. Partai liberal dan radikal 2. Partai konservatif 3. Partai sosialis dan sosial demokrat 4. Partai kristen demokrat 5. Partai komunis 6. Partai agraris 7. Partai regional dan etnis 8. Partai ektrim kanan 9. Gerakan ekologi/lingkungan Dilihat dari pendekatan sosiologis Lipset dan rokkan mengelompokkan menjadi 4 klasifikasi 1. Pusat-daerah ( centre-periphery) 2. Negara-gereja (state-church) 3. Ladang-industri (land-industry) 4. Pemilik modal-pekerja (owner-worker) Partai politik diindonesia 1. Masa penjajahan belanda Periode kelahiran partai politik indonesia ( hindia-belanda) Pada masa itu semua organisasi baik yg bertujuan sosial spt : budi utomo dan muhammadiyah ataupun yg berasas politik, agamadan sekuler spt : serikat islam, PNI, dan partai katolik ikut berperan dlm pergerakan nasional untuk indonesia merdeka Th 1939 didewan rakyat terdapat beberapa fraksi didlm dewan rakyat yaitu : fraksi nasional (M husni thamrin) PPBB/perhimpunan pegawai bestuur bumi putera ( prawoto). Dan indonesische national groep ( muh yamin ) Th 1939 diluar dewan rakyat ada usaha untuk mengandakan gabungan partai politik - KRI ( komite rakyat indonesia ) terdiri dari GAPI + MIAI + MRI 2. Masa pendudukan jepang ( 1942-1945) Semua kegiatan partai politik dilarang , hanya gol islam diberikan kebebasan untuk membentuk partai MASYUMI... yg sebenarnya lebih banyak bergerak dibidang sosial 3. Masa merdeka Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar sbg peraih suara terbanyak : masyumi, PNI, NU, PKI pada masa 1950-1959 disebut sbg masa kejayaan partai politik Masa demokrasi parlementer diakhiri dgn dekrit presiden 5 juli 1959 dan mengawali masa demokrasi terpimpin Masa demokrasi terpimpin peranan partai politik dikurangi sedangkan dipihak lain peranan presiden sangat kuat Partai pada masa demokrasi terpimpin : NASAKOM, NU, PNI, PKI Masa ini PKI memainkan peranan dan tambah kuat Memasuki Orde baru partai dpt bergerak lebih leluasa. Masa ini muncul organisasi kekuatan politik baru yaitu golkar dan menjadi pemenang pada pemilu 1971 mengalahkan NU, Parmusi dan PNI 1973 terjadi penyederhanaan melalui fusi partai politik - 4 partai islam NU, Parmusi, partai syarikat islam dan Perti bergabung menjadi PPP - PNI, partai kristen indonesia , P katolik, P murba dan IPKI bergabung menjadi PDI Sejak pemilu 1977 di domonasi oleh Golkar 4. Masa reformasi 48 partai yg mengikuti pemilu 1999 UU pemilu mengunakan sistem proporsional dgn elektoral therhold 2 % UU pemilu 2003 mrp reformasi termutakhir implementasinya th 2004 UU pemilu 2003 mengunakan sisten simple majority untuk angota DPR, DPR Prov, DPR kab. Untuk DPD mengunakan sisten proporsional
o Memperkenalkan penerapan kuota 30 % calon perempuan o Elekthorial threshold 3 %
Modul 6 Undang-undang dasar dan pembagian kekuasaan Kegiatan belajar 1 Undang-undang dasar A. o o o o
o
o
B. o
Arti dan fungsi undang-undang dasar Bahasa belanda ; grondwet ..: grond = dasar dan wet = undang-undang Jerman ; grundgezetz .. istilah keduanya ini merujuk pada bentuk naskah yang tertulis Diindonesia UUD 45 mengunakan istilah undang-undang untuk menyebut bagian tertulis dari hukum dasar negara, disamping itu uud berlaku juga hukum dasar yg tdk tertulis Pendapat sarjana ttg pentingnya konstitusi : *N. Jayapalan : konstitusi mrp hal yg sangat penting bagi setiap warga negara untuk menjalankan administrasi pemerintah oleh pejabat politiknya (A constitution is very essential......) *C F strong : konstitusi mrp kumpulan prinsip-prinsip yg mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak bagi yang diperintah, dan hubungan diantara keduanya(A constitution is a principle.....) *Carl J. Friedrich : menyatakan bahwa pemerintah mrp kumpulan aktivitas yg diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yg tunduk kepada pembatasan yg dimaksut untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yg diberikan untuk pemerintah itu tdk disalah gunakan Pendapat tentang UUD *E.C.S wade , UUD adalah : suatu naskah yg memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tsb. *herman finer : riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan ,, Sejarah perkembangan UUD - Dimulai dari eropa pd abad pertengahan yg kemudian membuahkan magna charta (piagam agung ) th 1215 berisi ttg pengakuan raja john inggris terhadap hak dari para bangsawan - Th 1679 muncul habeas corpus act yg mrp perluasan dr magna charta,,,berisi larangan untuk menahan org tanpa alasan yg jelas - Th 1689 muncul bill of right,,,, menetapkan beberapa hak rakyat ,, hak untuk mengajukan petisi kepada raja, hak berbicara Undang-undang dasar dan konvensi Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintah inggris tertuang dalam konstitusi sbb: 1. Ketentuan tertulis antara lain : a. Magna charta (1215) ditandatangani raja john atas desakan kaum bangsawan b. Biil of right/1689 dan act of settlement/1701 : keduanya mrp kemenangan parlemen thd raja dari dinasti stuart, yaitu adanya pemindahan kekuasaan dari tangan raja ke parlemen c. Parliament act ( 1911 dan 1949 )...undang-undang ini mengatur dan membatasi kekuasaan majelis tinggi dan sekaligus memberikan supremasi kekuasaan kpd majelis rendah 2. Beberapa keputusan hakim, terutama yg mrp penafsiran thd uu parlemen 3. Tradisi atau kebiasaan Menurut edward M sait diantara kebiasaan yg penting :
o
o o
C. 1. 2. 3. D. o o o
E. o
a. Kabinet harus mengundurkan diri apabila kehilangan dukungan mayoritas majelis rendah b. Bila kabinet mengundurkan diri, raja hrs terlebih dulu memberikan kesempatan kepada pimpinan partai oposisi untuk membentuk kabinet baru c. Sebelum berakhirnya masa jabatan majelis rendah perdana mentri dpt mengajukan permohonan kepada raja untuk membubarkan parlemen dan kemudian mengadakan pemilu d. Perdana mentri juga merangkap sbg anggota majelis rendah Kodifikasi adalah proses menuangkan konvensi pada undang undang Menurut ivor jennings kodifikasi perlu dilakukan karena : 1. UU lebih berwibawa dibandingkan konvensi 2. Pelanggaran UU lebih mudah diketahui dgn demikian tindakan bisa diambil dgn cepat karena hakim lebih mudah menafsirkan daripada konvensi tdk tertulis 3. UU mulai berlaku pada waktu yg jelas sedangkan konvensi kadang-kadang sukar ditetapkan kapan ia mulai berlaku Undang-undang amerika menganut konstitusi tertulis disusun tahun 1787 dan diresmikan 1789 merupakan konstitusi tertulis tertua didunia Praktik penyelenggaraan pemerintahan di amerika : - UUD bukan satu-satunya landasan konstitusional , ada beberapa ketentuan landasan konstitusional lain mis : - UU dan keputusan Makamah agung Ciri undang-undang dasar Pernyataan mengenai cita-cita dan asas ideologi negara c/: dalam preambul UUD amerika :” kami rakyat amerika dalam keinginan ...... Organisasi negara Menjelaskan struktur pemerintahan dan pembagian kekuasaan Hak-hak asasi manusia (jikaberbentuk naskah tersendiri disebut bill of right) Pengubahan undang-undang dasar C.F strong “ UUD diklasifikasikan sbg konstitusi tertulis yang fleksibel ia dapat diubah dengan prosedur yang sama dengan pembuatan UU C.F strong : prosedur perubahan undang-undang sama dengan prosedur pembuatan undang undang Beberapa prosedur untuk mengubah UU sbb : 1. Sidang lembaga legislatif harus memenuhi quorum, diterapkan di belgia 2. Referendum atau plebisit Perubahan UU harus disetujui masyarakat, seperti diterapkan di : australia, denmark, irlandia dan switzerland 3. Melalui negara-negara bagian dari suatu sistem federasi 4. Dalam suatu negara berbentuk federasi ada dua tahap untuk mengubahnya - Amerika perubahan hanya mungkin dilakukan apabila usul perubahan disetujui 2/3 dikedua majelis kongres - Australia dan switzerland : perubahan diusulkan lembaga legislatif di tingkat pusat dan hrs diratifikasi oleh mayoritas pemilih dlm pemungutan suara 5. Melalui musyawarah khusus , seperti di beberapa negara amerika latin Kedudukan undang-undang dasar Perbedaan UUD dan UU 1. Sebagian besar UUD dibentuk melalui prosedur yg sulit dibandingkan UU, dan lembaga pembentuknya pun berbeda C/: indonesia UUD dibuat MPR , UU dibuat oleh Presiden bersama DPR 2. Karena dibuat istimewa UUD dapat dianggap sbg sesuatu yang luhur, UUD bahkan sering dianggap sbg kerangka suatu bangsa 3. UUD memuat garis-garis besar mengenai dasar dan tujuan negara, setiap ketentuan UUD akan dilaksanakan oleh UU.
Kegiatan belajar 2 Pembagian kekuasaan menurut tingkat (otonomi) dan Fungsi (chek and balance) Pembagian kekuasaan dibagi 2 cara yaitu vertikal dan horisontal.
A. Pembagian kekuasaan menurut tingkat Bentuk negara 1. Konfederasi o L. Oppenheim : konfederasi terdiri dari beberapa negara yg berdaulat penuh untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern atas dasar perjanjian international 2. Negara kesatuan o C.F strong : bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan ada di pemerintah pusat. o Ada 2 ciri mutlak yang melekat : 1. Adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat 2. Tidak adanya badan-badan lain yg berdaulat o Merupakan bentuk negara dgn ikatan serta integrasi paling kokoh dibandingkan federasi dan konfederasi 3. Negara federal o C.F strong : salah satu ciri negara federal adalah : mencoba menyesuaikan dua konsep yg sebenarnya bertentangan yaitu ; kedaulatan negara federal dalm keseluruhanya dan kedaulatan negara bagian. o K.C wheare prinsip negara federal adalah : bahwa kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dlm bidang tertentu adalah bebas satu sama lain o Syarat membentuk negara federal menurut CF strong : 1. Adanya perasaan sebangsa diantara kesatuan-kesatuan politik 2. Adanya keinginan pada kesatuan-kesatuan politik yg hendak mengadakan negara federasi untuk mengadakan ikatan terbatas Perbedaan konfederasi dengan suatu federasi George Jellinek: kedaulatan terletak pada masing-masing negara anggota peserta konfederasi, sedangkan pada federasi letak kedaulatan terletak pada federasi itu sendiri dan bukan pada negara bagian. Edward M. Sait: negara-negara yang menjadi anggota suatu konfederasi tetap merdeka sepenuhnya atau berdaulat, sedangkan negara-negara yang tergabung dalam suatu federasi kehilangan kedaulatannya. R. Kranenburg: memiliki pendapat berbeda. Kedaulatan bersifat relatif. Perbedaan antara konfederasi dan federasi harus didasarkan atas hal apakah warga negara dari negara bagian itu langsung terikat atau tidak oleh peraturanperaturan organ pusat. Kalau jawabannya “ya” maka bentuk itu adalah federasi, sedangkan kalau peraturan organ pusat itu tidak dapat mengikat langsung penduduk wilayah anggotanya, maka gabungan kenegaraan itu adalah konfederasi. Hans kelsen : perbedaan negara federal dengan negara kesatuan yang didesentralisasi itu hanyalah dalam tingkat desentralisasi R. Kranenburg : perbedaan negara federasi dengan negara kesatuan a. negara bagian suatu federasi memilik pouvoir constituant yakni wewenang membentuk undang undang dasar sendiri serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka batas-batas konstitusi federal, sedangkan dalam negara kesatuan organisasi bagian bagian negara (yaitu pemerintah daerah) secara garis besarnya telah ditetapkan oleh undang undang pusat b. dalam negara federal, wewenang membentuk undang undang pusat untuk mengatur hal hal tertentu telah terperinci satu per satu dalam konstitusi federal , sedangkan dalam negara kesatuan wewenang pembentukan undang undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum pembentukan undang undang rendahan (lokal) tergantung pada badan pembentuk undang undang pusat itu. B. Pembagian kekuasaan menurut fungsi (checks and balance) o Pemikiran pertama kali oleh filsuf inggris Jhon Locke Melalui bukunya two trestise....th 1690 kemudia dikembangkan oleh montesquieu dlm bukunya l’espirit des louis...th 1748 o Pemikiran montesquieu yg menjadi dasar negara demokratis . o Montesquieu mengemukakan kekuasaan harus dibagi ke 3 organ dengan tugas yg berbedabeda dan terpisah :
1. Kekuasaan legislatif : untuk membuat undang-undang 2. Kekuasaan eksekutif : melaksanakan undang-undang 3. Kekuasaan yudikatif : mengadili pelanggaran UU Teori ini dinamakan trias politica Kegiatan belajar 3 UUD di indonesia A. Pelaksanaan UUD 45 di indonesia 1. UUD 45 : 18 agustus 1945 s/d 1949 2. UUD RIS : 1949 – 1950 3. UUD sementara : 1950 – 1959 4. UUD 45 (yang belum diamandemen) 1959 – 1999 5. UUD 45 yang diammandemen : yang dlm proses perubahan pertama – ke empat 19992002 Membandingkan antara aturan-autran konstitusional dengan praktek-praktek penyelenggaraan pemeintah : 1. UUD 45 yg belaku 18/8/45 o sistem pemerintahan presidensial, pembantu presiden adalah para mentri, o para mentri tidak bertanggung jawab kepada legislatif, o presiden disebut eksekutif tetap o pengumuman badan pekerja 11/11/45 dan maklumat pemerintah 14/11/45 tangung jawab politik ditangan mentri keadaan ini dipertahankan hingga digantinya UUD 45 dgn UUD RIS 2. terhadap kejadian diatas , beberapa pakar berpendapat sbg penyimpangan pertama atas UUD 45 3. UUD 45 tidak memuat ketentuan khusus yg mengatur partai politik. November 1945 diberi kebebasan partai politik untuk berdiri dan berkembang 4. Meskipun demikian di dalam menghadapi keadaan darurat kekuasaan pemerintah telah 3 kali diserahkan kepd presiden : 1. Melalui maklumat presiden untuk mengatasi penculikan beberapa anggota kabinet oleh persatuan perjuangan, pengambilan kekuasaan presiden dari tgl 22/6 s/d 2/10/1946 2. 27/6/ s/d 3/7/1947 mengatasi keadaan darurat sebagai akibat penandatanganan persetujuan linggarjati 3. 15/9/1948 selama 3 bulan mengatasi peristiwa pembrontakan PKI madiun 5. UUD RIS 49 dan UUDS 1950 menganut sistem parlementer 6. Pada masa penyelenggaraan pemerintahan sejak dekrit presiden sampai th 1965. Orde lama sering terjadi penyimpangan terhadap uud 45. Pemilu belum berhasil dilaksanakan Penyimpangan yang lain diantaranya 1. Presiden menggunakan kekuasaan eksekutif dan legislatif scr berlebihan 2. Keputusan MPRS untuk mengangkat presiden seumur hidup 3. Tidak diajukannya RAPBN untuk memperoleh persetujuan DPR 4. Presiden pernah membubarkan DPR (1960) karena tdk menyetujui RAPBN yg diajukan pemerintah 7. Praktik penyelenggaraan pemerintah setelah th 1966, orde baru. B. Amandemen undang-undang dasar 1945 o Menurut Ramlan surbakti : ada 3 pandangan mengenai kejadian perubahan UUD 45 : 1. Karena UUD 45 bersifat sementara sbg yg dikemukan pendiri bangsa 2. Pandangan yg menilai kegagalan sistem politik pada masa lalu bukan karena uud 45 melainkan kesalahan penyelenggara memanipulasi uud 45 demi kepentingan penguasa 3. Pandangan yg menilai uud 45 tidak dirubah tapi diamandemen o Amandemen uud menggunakan 4 patokan : a. Pembukaan uud 45 tdk dirubah b. Bentuk negara kesatuan dipertahankan c. Pemerintahan presidensil terus digunakan d. Perubahan pasal dan ayat y dilakukan harus merupakan penjabaran pembukaan uud 45 o Tahapan-tahapan proses amandemen : 1. MPR membentuk badan pekerja yg berasal dari semua fraksi MPR 2. Badan pekerja membentuk panitia ad-hoc / PAH
3. Sosialisasi dimana PAH mencari masukan berbagai pihak setelah itu membuat draf awal 4. Pembahasan yg dilakukan pada sidang tahunan 5. Hasil sidang dibawa kerapat pleno MPR o Menurut afan gaffar : dari proses amandemen sebanyak 4 kali tsb terdapat beberapa hal penting dalam ketatanegaraan yg mengalami perubahan diantaranya : 1. Pembatasan masa jabatan presiden 2. Pembatasan kekuasaan presiden bidang legislasi 3. Usaha membangun mekanisme checks and balance Ini tampak pada : a. Kedudukan DPR sbg pemegang kekuasaan membuat UU (pasal 20 perubahan pertama) b. Pembeda tugas dan wewenang MA dan MK (pasal 24 dan 24C perubahan kedua) c. Kewenangan daerah otonom mengatur,,,,(pasal 18, 18A dan 18C perubahan ke2) d. Kekuasaan presiden yg mandiri hanya kekuasaan eksekutif e. Kedudukan KPU bersifat nasional tetap dan mandiri (22E perubahan ke3) f. Penghapusan DPA ( perubahan ke4) 4. Perubahan pemahaman terhadap kedaulatan rakyat Sebelum amandemen “ kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR 5. Adopsi sistem bikameralisme yg terbatas Amandemen uud 45 berhasil merumuskan keberadaan DPD yg memiliki kewenangan legislasi yg terbatas 6. Pemilihan presiden scr langsung (pasal 6A perubahan ke-3 dan ke-4) 7. Makamah konstitusi Kewenangan utamanya adalah melakukan hak uji / judcal review terhadap produk hukum dan memberikan pertimbangan hukumsebelum impeachment yg dilakukan MPR terhadap presiden 8. Prosedur amandemen terhadap UUD Tidak dapat diubahnya bentuk NKRI (pasal 27 perubahan ke-4) Kegiatan belajar 4 Pembagian kekuasaan di indonesia (checks and balances dan otonomi daerah) Sebelum dilakukan amandemen uud 45 , scr eksplisit mengatakan bahwa doktrin pemisahan kekuasaan dianut, namun menganut sistem pembagian kekuasaan. o Bab III ttg kekuasaan pemerintah negara o Bab Vii ttg DPR o Bab IX ttg kekuasaan kehakiman o Kekuasaan legislatif dijalankan presiden dan Dpr o Kekuasaan eksekutif oleh presiden dibantu para mentri o Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan badan kehakiman lainya o Kesimpulan : Pembagian kekuasaan terlihat dlam sistem ketatanegaraan indonesia Masa demokrasi terpimpin : o Usaha meninggalkan pembagian kekuasaan tsb antara lain : o Upacara pelantikan menteri kehakiman 12/12/63 yang menyatakan bahwa setelah kita kembali ke uud 45 , trias political kita tinggalkan sebab asalnya dari sumber-sumber liberalisme o Uu no 19 th 1964 ttg ketentuan pokok kekuasaan kehakiman : penjelasan umum nya berbunyi “ trias politica tidak mempunyai tempat sama sekali dalam hukum nasional indonesia. Presiden/pemimpin besar revolusi harus dapat melakukan campur tangan dlm pengadilan yaitu dalam hal-hal tertentu. Ini bertentangan dgn uud 45 pasal 24 dan 25 Masa orde baru : o Meluruskan kepincangan-kepincangan diantaranya : Uu no 19 th 64 diganti dgn uu no 14 th 1970 ; prinsip kebebasan kehakiman telah diupayakan dihidupkan kembali o Masa orde baru checks and balance telah dijalankan o Terjadi dominannya lembaga eksekutif atas lembaga lain.
o DPR periode 1987-1992 tercatat dari 500 anggota DPR, 100 diantaranya menduduki kursi legislatif lewat pengangkatan presiden o Dominasi kekuasaan presiden akibat tidak adanya pembatasan scr tegas dlm uud 45 mengenai pembatasan masa jabatan presiden A. Checks and balances B. Otonom
Modul 7 Bentuk eksekutif dan bentuk-bentuk pemerintahan Kegiatan belajar 1 Badan eksekutif dan birokrasi A. Badan eksekutif Adalah badan yg melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif o Sistem presidensial badan eksekutif : presiden dibantu para mentri o Sistem parlementer : perdana mentri dibantu para mentri o Fungsi yang harus dijalankan badan eksekutif : 1. Melaksanakan ketertiban (wal and order) yaitu mencapai tujuan bersama mencegah bentrok/ sbg stabilitator, melaksanakan administrasi negara, membuat dan melaksanakan peraturan, menyiapkan uu 2. Mengusahakan kesejahteraan rakyat 3. Pertahanan 4. Menegakkan keadilan 5. Merencanakan rancangan UU (RUU) dan mengajukan ke legislatif menjadi suatu UU o Badan eksekutif dapat menghasilkan sejumlah keputusan yang mengikat dikenal dgn istilah output yaitu : PP, Kepres, Inpres, Kepmen, dll o Kewenangan eksekutif : grasi, abolisi dan amnesti B. Birokrasi Adalah : seluruh aparat pemerintahan yang membantu tugas pemerintah mengenai dan menerima gaji dari negara karena statusnya. o Birokrasi merupakan agen pelaksana kebijakan eksekutif o Almond dan powell birokrasi pemerintah adalah : sekumpulan jabatan tugas yg terorganisasi scr formal yg berkaitan dgn jenjang yg lebih komplek yang tunduk pada pembuat peran........ o Max weber : organisasi yg luas dan kompleks dgn wilayah kerja yg tetap ,memliki sistem yg heirarkis serta otoritas sentralitis....... o Rumusan ideal tipe organisasi menurut weber : 1. Mengarahkan tenaga scr teratur dan terus menerus untuk mencapai tujuan 2. Organsasi birokrasi menganut sistem heirarki 3. Keseragaman setiap pekerjaan tanpa memandang jumlah org yg ikut serta 4. Harus mengabdi pada jabatanya, tdk didasarkan pertimbangan individu, 5. Didasarkan pada kualifikasi teknis 6. Berusaha memelihara organisasi administrasi yg mampu mencapai tingkat efisiensi tertinggi o Rumusan weber birokrasi merupakan suatu organisasi, rasional, profesional, modern dan impersonal o Secara administrasi birokrasi memiliki 2 fungsi : a. Fungsi pelayanan : ditunjukan sbg lembaga memberi pelayanan langsung ke masyarakat
b. Fungsi regulasi : birokrasi diarahkan pada fungsi pengaturan operasionalisasi kegiatan yg ada dalam masyarakat. o 4 sumber kekuasaan penting menurut Guy peters : 1. Penguasaan informasi dan keahlian 2. Kewenangan yg berkaitan dgn pengambilan kebijakan 3. Adanya dukungan politik 4. Sifatnya yang permanen dan stabil o Fenomena besarnya peranan birokrasi dlm kehidupan politik dikemukakan oleh fred riggs sebagai bureaucratic polity ( masyrakat politik birokratik) : merupakan suatu bentuk sistem politik dimana kekuasaan dan partisipasi politik dlm membuat keputusan terbatas sepenuhnya pada para penguasa negara. o Ciri-ciri masyarakat politik birokratik : 1. Lembaga politik yang dominan adalah birokrasi 2. Lembaga politik lainya , spt : parlemen, partai politik dan semua kelompok kepentingan semua lemah tdk mampu melakukan kontrol terhadap birokrasi. 3. Masyarakat luas diluar birokrasi scr politik dan ekonomi pasif Kegiatan belajar 2 Bentuk pemerintahan A. Sistem parlementer o Sistem pemerintahan dimana badan eksekutif atau kabinet yg ada diharapkan mampu mencerminkan kekuatan-kekuatan sosial dan politik yg ada dlm parlemen. o Contoh republik perancis dan kerajaan inggris o Prancis th 1958 saat republik prancis V, sistem pemerintahanya parlementer , menghadirkan seorang presiden dan perdana metri yg bertindak sbg pimpinan badan eksekutif o Inggris , badan eksekutif dipimpin perdana mentri , bentuk negara kerajaan, yg mempunyai ratu yg kedudukannya sbg kepala negara yang simbolik. B. Bentuk presidensial o Badan eksekutif terlepas dari badan legislatif o Badan ekselutif dipimpin presiden dan dibantu beberapa mentri Contoh : amerika o Kebanyakan RUU berasal dari eksekutif o Kekuasaan legislatif terutama terlhat dari wewenangnya untuk memutuskan RUU yang menyangkut anggaran belanja o Preiden berhak memveto yg telah diterima oleh kongres, tetapi tahap pengesahan tetap harus tunduk pada keputusan kongres o Presiden dapat memilih mentrinya tanpa memikirkan konstelasi kekuatan politik di badan legislatif o Untuk jabatan penting spt : mentri , hakim agung, duta besar harus mendapat persetujuan dari senat. C. Bentuk semi presidensial o Menurut Maurice duverger : suatu negara dianggap menerapkan sistem semi presidensial jika konstitusinya diatur 3 hal berikut : 1. Presiden dipilih melalui hak pilih universal/umum 2. Presiden memiliki kekuasaan yg cukup besar 3. Presiden memiliki lawan politik , namun seorang perdana mentri yg memegang kekuasaan eksekutif dan pemerintah dpt tetap memegang jabatanya seandainya parlemen tdk menunjukkan oposisi kepada mereka. o Terdapat 3 macam praktik negara-negara yg menerapkan sistem semi preidensial : 1. Tiga negara dgn presiden sebagai boneka ; austria, irlandia, islandia 2. Perancis dimana kedudukan presiden sangat kuat, berbagai keputusan tanpa ditandatangani perdana mentri/ tanpa persetujuan pemerintah mayoritas parlemen 3. Kekuasaan presiden dan pemerintah seimbang seperti di : republik weimar, finlandia dan portugal, ketiga negara ini terdapat dualisme dimana ada seorang presiden yg dipilih
D.
o o o o o o
melalui pemilu dan diberi kekuasaan pribadi bersam dgn perdana mentri serta pemerintah yg bersandar pd parlemen dan diberi kekuasaan eksekutif Dalam penerapan sistem pemerintahan semi presidensial, maka tujuan utamanya adalah meminimalkan kelemahan sistem presidensial dan parlementer Badan eksekutif di negara eks komunis Perbedaan badan eksekutif dgn negara demokratis : 1. DPR tidak dilihat sbg legislatif saja, tetapi sbg badan dimana semua kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif) dipusatkan , sistem ini disebut juga sistem assembly goverment (pemerintahan majelis) 2. Peranan yg dominan dari partai komunis yg menyelami semua aparatur kenegaraan Dinegara eks uni soviet fungsi eksekutif dibagi 2 badan yaitu : pimpinan DPR yakni presidium soviet tertinggi, dan Kabinet Presidium terdiri + 30 org anggota soviet tertinggi bertindak sbg steering committee dan menyelenggaakan tugas-tugasnya selama badan iu tdk bersidang, spt : menunjuk dan memberhentikan menteri, membubarkan soviet tertinggi Kedudukan Presidium soviet tertinggi boleh dikatakan unik sebab selain menyelenggarakan kekuasaan tertentu juga merupakan kepala negara kolektif (collegium president ) Wewenang prisidium : - Bidang eksekutif : mengeluarkan dekrit-dekrit - Yudikatif : membatalkan keputusan-keputusan dan aturan-aturan kabinet Anggota kabinet berkisar antara 25 dan 50 orang secara formal para mentri diangkat oleh soviet tertinggi Kekuasaan kabinet meliputi bidang legislatif : - Menyusun UU dan mengajukan ke soviet tertinggi - Mengeluarkan aturan-aturan dan keputusan (decision and order ) yg bersifat mengikat diseluruh wilayah uni soviet
Hambatan pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia di masa-masa lalu, karena sistem birokrasi terbukti dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa politik dengan diberlakukannya monoloyalitas Kegiatan belajar 3 Badan eksekutif dan birokrasi di indonesia A. o o o o o
Badan eksekutif Mulai bulan nov 1945 sampai 1959 sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer Presiden sbg kepala negara Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh seorang perdana mentri dibantu sejumlah mentri Dari th 1945 s/d 59 terdapat 18 kabinet Jumlah metri dalam suatu kabinet tidak menentu “ - Kabinet syahrir I : 16 orang - Amir syarifudin : 37 orang - Ali sastro amidjojo II ( hasil koalisi pemilu 1955 ) : 25 org - Ali sastro amidjojo II : 6 org, dari parkindo, PSII dan partai katolik masing masing 2 orang, sementara IPKI dan non partai masing-masing 1 orang B. Birokrasi diindonesia Modul 8 Badan legislatif dan Pemilihan Umum Kb.1 Jean Jacques Rousseau seorang pemikir Perancis (1712-1778) adalah pelopor dari gagasan kedaulatan rakyat, ia tidak menyetujui adanya badan perwakilan, akan tetapi mencita-citakan suatu bentuk demokrasi langsung dimana rakyat secara langsung merundingkan dan memutuskan soal soal kenegaraan dan politik. Demokrasi langsung yang masih dipertahankan dalam bentuk khusus adalah referendum atau plebisit
C.F Strong : demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana mayoritas anggota dewasa dan masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan kepada mayoritas itu” Perwakilan (representation) adalah konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar. Ada dua macam perwakilan yang kita kenal: - Perwakilan politik (politic representation) adalah perwakilan yang didasarkan suatu kepartaian, anggota DPR dipilih melalui pemilu melalui partai politik - Perwakilan fungsional adalah perwakilan yang didasarkan pada golongan fungsional Amerika Serikat: partai demokrat, dan partai republik Inggris : partai buruh dan partai konservatif Di negara federal, lembaga legistlatif memakai dua majelis (bikameralisme) karena satu diantaranya mewakili kepentingan negara bagian seperti india, amerika serikat, dan RIS. Sistem dua majelis ini dimaksudkan untuk mengimbangi atau membatasi kekuasaan dari majelis yang satu dengan majelis yang lain. Kedua majelis ini adalah majelis rendah (lower house) dan majelis tinggi (upper house) sedangkan badan legislatif yang hanya terdiri dari satu kamar disebut uni kameralisme. Keanggotaan majelis tinggi secara turun temurun contoh di Inggris (House of lords) Di Kanada majelis tinggi ditentukan atas jasa seseorang terhadap masyarakat, disebut senat Di India majelis tinggi disebut Rajya Sabba (council of state) Di Amerika disebut senat. Keanggotaan majelis rendah dipilih melalui pemilu, wewenang majelis rendah lebih besar dibanding majelis tinggi Di Inggris majelis rendah disebut house of commons dalam masa jabatan 5 tahun Di India majelis rendah disebut lok sabba dalam masa jabatan 5 tahun Di Amerika Serikat majelis rendah disebut house of representatives dalam masa jabatan 2 tahun Di Filipina majelis rendah disebut national assembly dalam masa jabatan 2 tahun Badan legislatif adalah badan perwakilan rakyat adalah suatu lembaga yang dibangun oleh para wakil rakyat Fungsi badan legislatif: - Menentukan kebijakan dan membuat undang undang - Mengontrol badan eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan Hak bertanya adalah hak anggota badan legistlatif untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai suatu hal. Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan di suatu bidang. Hak Angket adalah hak badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Hak mosi yaitu apabila badan memberikan mosi tidak percaya, maka kabinet harus mengundurkan diri. Kb2 Badan Legislatif di Indonesia Volksraad dibentuk pada tahun 1917 berjumlah 38 orang A. Komite Nasional Indonesia Pusat 1945-1949 Komite nasional ini pernah bersidang enam kali, yang pertama tanggal 29 agustus 1945 di Jakarta dan yang terakhir pada tanggal 15 desember 1949, jumlah anggota yang pertama adalah 103 orang dan pada sidang terakhir sebanyak 536 orang. Komite Nasional Indonesia dan Badan Pekerja merupakan lambang dukungan rakyat kepada perjuangan kemerdekaan. Komite Nasional Indonesia telah menyetujui 133 rancangan Undang Undang No. 11 tahun 1949 tentang pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, mengeluarkan 6 mosi dan 3 interpelasi.
B. Badan Legislatif Indonesia Serikat 1949-1950 Terdiri dari dua jenis majelis yaitu senat yang jumlah anggotanya 32 orang dan DPR dengan jumlah anggota 146, 49 diantaranya dari Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. DPR mempunyai wewenang membuat rancangan undang undang bersama pemerintah, juga mempunyai hak budget, hak inisiatif, hak bertanya, hak interpelasi dan hak angket. Badan ini hanya berumur satu tahun. Dalam masa itu telah diselesaikan 7 undang undang yaitu diantaranya UU No 7 tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara RIS menjadi UUDS RI, 16 mosi dan 1 interpelasi baik oleh senat maupun DPR. C. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) 1950-1956 Anggota : - Bekas senat RIS - Bekas DPR - Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia - Dewan Pertimbangan Agung Dewan ini telah membicarakan 237 rancangan undang undang dan menyetujui 167 rancangan undang undang D. Dewan Perwakilan Rakyat HASIL PEMILU (hasil pemilu 1955) : 1956-1959 Badan ini tahun 1956 beranggotakan 272 orang . 60 wakil masyumi 58 PNI 47 NU 32 PKI E. BADAN LEGISLATIF MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1966 Pada tahun 1959, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan menyatakan bahwa Indonesia kembali kepada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 2959. Jumlah anggota sebanyak 262 orang kembali aktif setelah mengangkat sumpah. Dalam DPR terdapat 19 fraksi, didominasi PNI, Masjumi, NU, dan PKI. Dengan Penpres No. 3 tahun 1960, presiden membubarkan DPR karena DPR hanya menyetujui 36 milyar rupiah APBN dari 44 milyar yang diajukan. Setelah membubarkan DPR, presiden mengeluarkan Penpres No. 4 tahun 1960 yang mengatur Susunan DPRGotong Royong (DPR-GR). DPR-GR beranggotakan 283 orang yang semuanya diangkat oleh presiden dengan Keppres No. 156 tahun 1960. Adapun salah satu kewajiban pimpinan DPR-GR adalah memberikan laporan kepada presiden pada waktu-waktu tertentu. Kewajiban ini merupakan penyimpangan dari Pasal 5, 20, dan 21 UUD 1945. Selama 1960-1965, DPR-GR menghasilkan 117 UU dan 26 usul pernyataan pendapat. F. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MASA DEMOKRASI PANCASILA 1966-1997 Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian dikukuhkan dalam UU No. 10/1966, DPR-GR masa “Orde Baru” memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari “Orde Lama” ke “Orde Baru.” Kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR 1966-1971 adalah sebagai berikut: 1. Bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. 2. Bersama-sama dengan pemerintah membentuk UU sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 UUD 1945 beserta penjelasannya. 3. Melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan penjelasannya, khususnya penjelasan bab 7. J. DPR Hasil Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997
Setelah mengalami pengunduran sebanyak dua kali, pemerintahan “Orde Baru” akhirnya berhasil menyelenggarakan Pemilu yang pertama dalam masa pemerintahannya pada tahun 1971. Seharusnya berdasarkan Ketetapan MPRS No. XI Tahun 1966 Pemilu diselenggarakan pada tahun 1968. Ketetapan ini diubah pada Sidang Umum MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto, yang menggantikan Presiden Soekarno, dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan pada tahun 1971. Menjelang Pemilu 1971, pemerintah bersama DPR-GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan (sistem proporsional). Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Sistem yang sama masih terus digunakan dalam enam kali Pemilu, yaitu Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Sejak Pemilu 1977, pemerintahan “Orde Baru” mulai menunjukkan penyelewengan demokrasi secara jelas. Jumlah peserta Pemilu dibatasi menjadi dua partai dari satu golongan karya (Golkar). Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai-partai yang ada dipaksa melakukan penggabungan (fusi) ke dalam dua partai tersebut. Sementara mesin-mesin politik “Orde Baru” tergabung dalam Golkar. Hal ini diakomodasi dalam UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Keadaan ini berlangsung terus dalam lima kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu tersebut, Golkar selalu keluar sebagai pemegang suara terbanyak. Dalam masa ini, DPR berada di bawah kontrol eksekutif. Kekuasaan presiden yang terlalu besar dianggap telah mematikan proses demokratisasi dalam bernegara. DPR sebagai lembaga legislatif yang diharapkan mampu menjalankan fungsi penyeimbang (checks and balances) dalam prakteknya hanya sebagai pelengkap dan penghias struktur ketatanegaraan yang ditujukan hanya untuk memperkuat posisi presiden yang saat itu dipegang oleh Soeharto. G. DPR MASA REFORMASI DPR periode 1999-2004 merupakan DPR pertama yang terpilih dalam masa “reformasi”. Setelah jatuhnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, masyarakat terus mendesak agar Pemilu segera dilaksanakan. Desakan untuk mempercepat Pemilu tersebut membuahkan hasil. Pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie, Pemilu untuk memilih anggota legislatif kemudian dilaksanakan. Pemilu ini dilaksanakan dengan terlebih dulu mengubah UU tentang Partai Politik (Parpol), UU Pemilihan Umum, dan UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU Susduk), dengan tujuan mengganti sistem Pemilu ke arah yang lebih demokratis. Hasilnya, terpilih anggota DPR baru. Meski UU Pemilu, Parpol, dan Susduk sudah diganti, sistem dan susunan pemerintahan yang digunakan masih sama sesuai dengan UUD yang berlaku yaitu UUD 1945. MPR kemudian memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Ada banyak kontroversi dan sejarah baru yang mengiringi kerja DPR hasil Pemilu 1999 ini. Pertama, untuk pertama kalinya proses pemberhentian kepala negara dilakukan oleh DPR. Dengan dasar dugaan kasus korupsi di Badan Urusan Logistik (oleh media massa populer sebagai “Buloggate”), presiden yang menjabat ketika itu, Abdurrahman Wahid, diberhentikan oleh MPR atas permintaan DPR. Dasarnya adalah Ketatapan MPR No. III
Tahun 1978. Abdurrahman Wahid kemudian digantikan oleh wakil presiden yang menjabat saat itu, Megawati Soekarnoputri. Kedua, DPR hasil Pemilu 1999, sebagai bagian dari MPR, telah berhasil melakukan amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1999, (pertama), 2000 (kedua), 2001 (ketiga), dan 2002 (keempat). Meskipun hasil dari amandemen tersebut masih dirasa belum ideal, namun ada beberapa perubahan penting yang terjadi. Dalam soal lembaga-lembaga negara, perubahan-perubahan penting tersebut di antaranya: lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lahirnya sistem pemilihan presiden langsung, dan lahirnya Mahkamah Konstitusi. Ketiga, dari sisi jumlah UU yang dihasilkan, DPR periode 1999-2004 paling produktif sepanjang sejarah DPR di Indonesia dengan mengesahkan 175 RUU menjadi UU. Meski perlu dicatat pula bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan PSHK tingginya kualitas ternyata tidak sebanding dengan kualitas (Susanti, dkk, 2004). L. DPR Hasil Pemilu 2004 (2004-2009) Amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002 membawa banyak implikasi ketatanegaraan yang kemudian diterapkan pada Pemilu tahun 2004. Beberapa perubahan tersebut yaitu perubahan sistem pemilihan lembaga legislatif (DPR dan DPD) dan adanya presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dalam Pemilu tahun 2004 ini, mulai dikenal secara resmi lembaga perwakilan rakyat baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR merupakan representasi dari jumlah penduduk sedangkan DPD merupakan representasi dari wilayah. Implikasi lanjutannya adalah terjadi perubahan dalam proses legislasi di negara ini. Idealnya, DPR dan DPD mampu bekerja bersama-sama dalam merumuskan sebuah UU. Hanya saja karena cacatnya amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945, relasi yang muncul menjadi timpang. DPR memegang kekuasaan legislatif yang lebih besar dan DPD hanya sebagai badan yang memberi pertimbangan kepada DPR dalam soal-soal tertentu.
Tugas dan Fungsi DPR: DPR mempunyai fungsi sebagaimana lembaga perwakilan rakyat pada umumnya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi ini kemudian dijabarkan dalam tugas dan wewenang DPR. Berdasarkan UU No.22 tahun 2003 mengenai Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk), DPR memiliki wewenang sebagai berikut: membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama; membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang; menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan; memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah; membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD; membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial; memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden; memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan; memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi; memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang; menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang. Tugas dan fungsi DPD: Adalah mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN. Anggota DPD juga memiliki hak menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.
Sistem Pemilihan Umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah atau mentransformasi suara ke kursi di parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah yang memilih ataupun yang hendak dipilih juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang sama. Terdapat bagian-bagian atau komponen-komponen yang merupakan sistem itu sendiri dalam melaksanakan pemilihan umum diantaranya:
Sistem hak pilih
Sistem pembagian daerah pemilihan.
Sistem pemilihan
Sistem pencalonan.
Bidang ilmu politik mengenal beberapa sistem pemilihan umum yang berbeda-beda dan memiliki cirikhas masing-masing akan tetapi, pada umumnya berpegang pada dua prinsip pokok, yaitu: a. Sistem Pemilihan Mekanis Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih masing-masing dalam mengeluarkan satu suara di tiap pemilihan umum untuk satu lembaga perwakilan.
b. Sistem pemilihan Organis Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai sekelompok individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka ragam persekutuan hidup. Jadi persekuuan-persekutuan inilah yang diutamakan menjadi pengendali hak pilih.
Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan. Semua pemilihan umum itu tidak diselenggarakan dalam kondisi yang vacuum, tetapi berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum tersebut. Dari pemilu yang telah diselenggarakan juga dapat diketahui adanya usaha untuk menemukan sistem pemilihan umum yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. 1. Zaman Demokrasi Parlementer (1945-1959) Pada masa ini pemilu diselenggarakan oleh kabinet BH-Baharuddin Harahap (tahun 1955). Pada pemilu ini pemungutan suara dilaksanakan 2 kali yaitu yang pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan September dan yang kedua untuk memilih anggota Konstituante pada bulan Desember. Sistem yang diterapkan pada pemilu ini adalahsistem pemilu proporsional. Sistem Pemilu Pelaksanaan pemilu pertama ini berlangsung dengan demokratis dan khidmat, Tidak ada pembatasan partai politik dan tidak ada upaya dari pemerintah mengadakan intervensi atau campur tangan terhadap partai politik dan kampanye berjalan menarik. Pemilu ini diikuti 27 partai dan satu perorangan. Akan tetapi stabilitas politik yang begitu diharapkan dari pemilu tidak tercapai. Kabinet Ali (I dan II) yang terdiri atas koalisi tiga besar: NU, PNI dan Masyumi terbukti tidak sejalan dalam menghadapi beberapa masalah terutama yang berkaitan dengan konsepsi Presiden Soekarno zaman Demokrasi Parlementer berakhir.
2. Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Setelah pencabutan Maklumat Pemerintah pada November 1945 tentang keleluasaan untuk mendirikan partai politik, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai politik menjadi 10 parpol. Pada periode Demokrasi Terpimpin tidak diselanggarakan pemilihan umum.
3. Zaman Demokrasi Pancasila (1965-1998)
Setelah turunnya era Demokrasi Terpimpin yang semi-otoriter, rakyat berharap bisa merasakan sebuah sistem politik yang demokratis & stabil. Upaya yang ditempuh untuk mencapai keinginan tersebut diantaranya melakukan berbagai forum diskusi yang membicarakan tentang sistem distrik yang terdengan baru di telinga bangsa Indonesia.
Pendapat yang dihasilkan dari forum diskusi ini menyatakan bahwa sistem distrik dapat menekan jumlah partai politik secara alamiah tanpa paksaan, dengan tujuan partai-partai kecil akan merasa berkepentingan untuk bekerjasama dalam upaya meraih kursi dalam sebuah distrik. Berkurangnya jumlah partai politik diharapkan akan menciptakan stabilitas politik dan pemerintah akan lebih kuat dalam melaksanakan program-programnya, terutama di bidang ekonomi. Karena gagal menyederhanakan jumlah partai politik lewat sistem pemilihan umum, Presiden Soeharto melakukan beberapa tindakan untuk menguasai kehidupan kepartaian. Tindakan pertama yang dijalankan adalah mengadakan fusi atau penggabungan diantara partai politik, mengelompokkan partaipartai menjadi tiga golongan yakni Golongan Karya (Golkar), Golongan Nasional (PDI), dan Golongan Spiritual (PPP). Pemilu tahun1977 diadakan dengan menyertakan tiga partai, dan hasilnya perolehan suara terbanyak selalu diraih Golkar.
4.
Zaman Reformasi (1998- Sekarang)
Pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberasasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol yang berdiri di era awal reformasi. Pada pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan era orba.
Pada tahun 2004 peserta pemilu berkurang dari 48 menjadi 24 parpol saja. Ini disebabkan telah diberlakukannya ambang batas(Electroral Threshold) sesuai UU no 3/1999 tentang PEMILU yang mengatur bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjtnya adalah parpol yang meraih sekurangkurangnya 2% dari jumlah kursi DPR. Partai politikyang tidak mencapai ambang batas boleh mengikuti pemilu selanjutnya dengan cara bergabung dengan partai lainnya dan mendirikan parpol baru.
tuk partai politik baru. Persentase threshold dapat dinaikkan jika dirasa perlu seperti persentasi Electroral Threshold 2009 menjadi 3% setelah sebelumnya pemilu 2004 hanya 2%. Begitu juga selanjutnya pemilu 2014 ambang batas bisa juga dinaikan lagi atau diturunkan.
Pentingnya Pemilu
Pemilu dianggap sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud paling konkret keiktsertaan(partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem & penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, sistem & kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan demokratis.
Pemilu sangatlah penting bagi sebuah negara, dikarenakan:
Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.
Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.
Sistem Distrik dan Proporsional -Kelebihan dan Kekurangan Berikut penjabaran mengenai kelebihan dan kekurangan sistem distrik dan proporsional yang keduanya termasuk sistem pemilu mekanis seperti yang dijelaskan di atas. Sistem perwakilan distrik (satu dapil untuk satu wakil) Di dalam sistem distrik sebuah daerah kecil menentukan satu wakil tunggal berdasarkan suara terbanyak, sistem distrik memiliki karakteristik, antara lain :
first past the post : sistem yang menerapkan single memberdistrict dan pemilihan yang berpusat pada calon, pemenangnya adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak.
the two round system : sistem ini menggunakan putaran kedua sebagai dasar untuk menentukan pemenang pemilu. ini dijalankan untuk memperoleh pemenang yang mendapatkan suara mayoritas.
the alternative vote : sama dengan first past the post bedanya adalah para pemilih diberikan otoritas untuk menentukan preverensinya melalui penentuan ranking terhadap calon-calon yang ada.
block vote : para pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon-calon yang terdapat dalam daftar calon tanpa melihat afiliasi partai dari calon-calon yang ada.
Kelebihan Sistem Distrik
Sistem ini mendorong terjadinya integrasi antar partai, karena kursi kekuasaan yang diperebutkan hanya satu.
Perpecahan partai dan pembentukan partai baru dapat dihambat, bahkan dapat mendorong penyederhanaan partai secara alami.
Distrik merupakan daerah kecil, karena itu wakil terpilih dapat dikenali dengan baik oleh komunitasnya, dan hubungan dengan pemilihnya menjadi lebih akrab.
Bagi partai besar, lebih mudah untuk mendapatkan kedudukan mayoritas di parlemen.
Jumlah partai yang terbatas membuat stabilitas politik mudah diciptakan
Kelemahan Sistem Distrik
Ada kesenjangan persentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi di partai, hal ini menyebabkan partai besar lebih berkuasa.
Partai kecil dan minoritas merugi karena sistem ini membuat banyak suara terbuang.
Sistem ini kurang mewakili kepentingan masyarakat heterogen dan pluralis.
Wakil rakyat terpilih cenderung memerhatikan kepentingan daerahnya daripada kepentingan nasional.
Sistem Pemilu Sistem Proposional ( satu dapil memilih beberapa wakil ) Sistem yang melihat pada jumlah penduduk yang merupakan peserta pemilih. Berbeda dengan sistem distrik, wakil dengan pemilih kurang dekat karena wakil dipilih melalui tanda gambar kertas suara saja. Sistem proporsional banyak diterapkan oleh negara multipartai, seperti Italia, Indonesia, Swedia, dan Belanda. Sistem ini juga dinamakan perwakilan berimbang ataupun multi member constituenty. ada dua jenis sistem di dalam sistem proporsional, yaitu ;
list proportional representation : disini partai-partai peserta pemilu menunjukan daftar calon yang diajukan, para pemilih cukup memilih partai. alokasi kursi partai didasarkan pada daftar urut yang sudah ada.
the single transferable vote : para pemilih di beri otoritas untuk menentukan preferensinya. pemenangnya didasarkan atas penggunaan kota.
Kelebihan Sistem Proposional
Dipandang lebih mewakili suara rakyat sebab perolehan suara partai sama dengan persentase kursinya di parlemen.
Setiap suara dihitung & tidak ada yang terbuang, hingga partai kecil & minoritas memiliki kesempatan untuk mengirimkan wakilnya di parlemen. Hal ini sangat mewakili masyarakat majemuk(pluralis).
Kelemahan Sistem Proposional
Sistem proporsional tidak begitu mendukung integrasi partai politik. Jumlah partai yang terus bertambah menghalangi integrasi partai.
Wakil rakyat kurang dekat dengan pemilihnya, tapi lebih dekat dengan partainya. Hal ini memberikan kedudukan kuat pada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen.
Banyaknya partai yang bersaing menyebabkan kesulitan bagi suatu partai untuk menjadi partai mayoritas.
Perbedaan utama antara sistem proporsional & distrik adalah bahwa cara penghitungan suara dapat memunculkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik. Dieter Nohlen mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam 2 pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilihan umum adalah “….segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih." Lebih lanjut Nohlen menyebutkan pengertian sempit sistem pemilihan umum adalah “…cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik."
MODUL 9 BADAN YUDIKATIF Judical review adalah wewenang untuk menilai apakah undang undang sesuai dengan undang undang dasar, apabila tidak sesuai maka undang undang tersebut batal Badan Yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia, menurut konstitusi, berada di tangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tatausaha negara) serta sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung Mahkamah Agung – sesuai Pasal 24A UUD 1945 – memiliki kewenangan mengadili kasus hukum pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Sebagai sebuah lembaga yudikatif, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut adalah: Potret Indonesia Fungsi Peradilan. Pertama, membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Kedua, memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sengketa akibat perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RI. Ketiga, memegang hak uji materiil, yaitu menguji ataupun menilai peraturan perundangan di bawah undang-undang apakah bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Fungsi Pengawasan. Pertama, Mahkamah Agung adalah pengawas tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Kedua, Mahkamah Agung adalah pengawas pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Ketiga, Mahkamah Agung adalah pengawas Penasehat Hukum (Advokat) dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan, sesuai Pasal 36 Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Fungsi Mengatur. Dalam fungsi ini, Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung. Fungsi Nasehat. Pertama, Mahkamah Agung memberikan nasehat ataupun pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain. Kedua, Mahkamah Agung memberi nasehat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian/penolakan Grasi dan Rehabilitasi. Fungsi Administratif. Pertama, mengatur badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) sesuai pasal 11 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 1999. Kedua, mengatur tugas dan tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan. Saat ini, Mahkamah Agung memiliki sebuah sekretariat yang membawahi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara, Badan Pengawasan, Badan Penelitian dan Pelatihan dan Pendidikan, serta Badan Urusan Administrasi. Badan Peradilan Militer kini berada di bawah pengaturan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung memiliki sebelas orang pimpinan yang masing-masing memegang tugas tertentu. Daftar tugas pimpinan tersebut tergambar melalui jabatan yang diembannya yaitu: (1) Ketua; (2) wakil ketua bidang yudisial; (3) wakil ketua bidang non yudisial; (4) ketua muda urusan lingkungan
peradilan militer/TNI; (5) ketua muda urusan lingkungan peradilan tata usaha negara; (6) ketua muda pidana mahkamah agung RI; (7) ketua muda pembinaan mahkamah agung RI; (8) ketua muda perdata niaga mahkamah agung RI; (9) ketua muda pidana khusus mahkamah agung RI, dan; (10) ketua muda perdata mahkamah agung RI. Selain para pimpinan, kini Mahkamah Agung memiliki 37 orang Hakim Agung sementara menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 Mahkamah Agung diperkenankan untuk memiliki Hakim Agung sebanyak-banyaknya enam puluh (60) orang. Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (sifatnya final) atas pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden/Wapres diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela. Atau, seputar Presiden/Wapres tidak lagi memenuhi syarat untuk melanjutkan jabatannya. Mahkamah Konstitusi hanya dapat memproses permintaan DPR untuk memecat Presiden dan atau Wakil Presiden jika terdapat dukungan sekurang-kuranya dua per tiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota DPR. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dari 9 orang tersebut, 1 orang menjabat Ketua sekaligus anggota, dan 1 orang menjabat wakil ketua merangkap anggota. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masing-masing menjabat selama 3 tahun. Selama menjabat sebagai anggota Mahkamah Konstitusi, para hakim tidak diperkenankan merangkap profesi sebagai pejabat negara, anggota partai politik, pengusaha, advokat, ataupun pegawai negeri. Hakim Konstitusi diajukan 3 oleh Mahkamah Agung, 3 oleh DPR, dan 3 oleh Presiden. Seorang hakim konstitusi menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan lagi. Hingga kini, beberapa perkara telah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Perkara-perkara tersebut misalnya Pengujian Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pemohon Edy Cahyono, et.al. Perkara lainnya misalnya Pengujian Undangundang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Atau, yang bersangkutan dengan hasil pemilu seperti Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Belu Putaran II tahun 2008. Komisi Yudisial Komisi Yudisial tidak memiliki kekuasaan yudikatif. Kendati Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan pembahasan mengenai Komisi Yudisial pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi komisi ini tidak memiliki kekuasaan kehakiman, dalam arti menegakkan hukum dan keadilan serta memutus perkara. Komisi Yudisial, sesuai pasal 24B UUD 1945, bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan personalia hakim berupa pengajuan calon hakim agung kepada DPR sehubungan dengan pengangkatan hakim agung. Komisi ini juga mempunyai wewenang dalam menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan demikian, Komisi Yudisial lebih tepat dikategorikan sebagai Independent Body yang tugasnya mandiri dan hanya berkait dengan kekuasaan Yudikatif dalam penentuan personalia bukan fungsi yudikasi langsung. Peraturan mengenai Komisi Yudisial terdapat di dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melakukan tugasnya, Komisi Yudisial bekerja dengan cara: (1) melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; (2) melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; (3) menetapkan calon Hakim Agung, dan; (4) mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Pada pihak lain, Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat juga mengajukan calon Hakim Agung, tetapi harus melalui Komisi Yudisial.
Dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung, Komisi Yudisial dapat menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, dan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sebelum mengangkat, Presiden membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Yudisial yang terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Seorang anggota Komisi Yudisial yang terpilih, bertugas selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode. Selama melaksanakan tugasnya, anggota Komisi Yudisial tidak boleh merangkap pekerjaan sebagai pejabat negara lain, hakim, advokat, notaris/PPAT, pengusaha/pengurus/karyawan BUMN atau BUMS, pegawai negeri, ataupun pengurus partai politik. Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia Setelah Masa Reformasi Amandemen menyebutkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bertugas untuk menguji peraturan perundangan di bawah UU terhadap UU. Sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji UU terhadap UUD 45. Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk: Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk: Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (Judicial Review) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara Memutus pembubaran partai politik Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Memberikan keputusan pemakzulan (impeachment) presiden dan/atau wakil presiden atas permintaan DPR karena melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela. Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Komisi Yudisial (KY) adalah suatu lembaga baru yang bebas dan mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan berwenang dalam rangka menegakkan kehormatan dan perilaku hakim. Berbagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan modernisasi hukum, salah satunya adalah dengan dibentuknya lembaga-lembaga baru: Komisi Hukum Nasional (KHN): Tujuannya untuk mewujudkan sistem hukum nasional demi menegakkan supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia berdasarka keadilan dan kebenaran dengan melakukan pengkajian masalahmasalah hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komisi Ombudsman Nasional (KON): Tujuannya, melalui peran serta masyarakat, membantu menciptakan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik.
Sistem hukum Civil Law dan Common law Sistem hukum Anglo Saxon (Common Law) ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurispudensi. Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim/pengadilan. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem Civil law. Sistem Civil Law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial maksudnya, bahwa dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Hakim dalam civil law berusaha mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara penganut Civil Law menempatkan konsitusi tertulis pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundangan dan diikuti UU dan peraturan lain di bawahnya. Sedangkan kebiasaan-kebiasaan dijadikan sumber hukum kedua untuk memecahkan berbagai persoalan. Pada kenyataanya undang-undang tidak pernah lengkap karena kompleksnya kehidupan manusia. Dalam hal ini diperlukan hukum kebiasaan. Patut dicermati yang menjadi sumber hukum bukanlah kebiasaan, melainkan hukum kebiasaan. kebiasaan tidak mengikat, agar suatu kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan diperlukan 2 hal : 1. Tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang. 2. Adanya unsur psikologis mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang itu hukum. Unsur psikologis dalam bahasa latin adalah opinion necessitates yang berarti pendapat mengenai keharusan orang bertindak sesuai dengan norma yang berlaku akibat adanya kewajiban hukum. Berikut ini adalah perbedaan common law dan civil law: PERBEDAAN
COMMON LAW/ANGLO SAXON
CIVIL LAW/EROPA KONT
SISTEM PERATURAN
1. Didominasi oleh hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan melalui putusan hakim 2. Tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dan privat
1. Hukum tertulis (kodifikasi) 2. Ada pemisahan secara tegas dan jelas antara hukum publik dengan hukum privat
SISTEM PERADILAN
1. Menggunakan juri yang memeriksa fakta kasusnya menetapkan kesalahan dan hakim hanya menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan 2. Hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sejenis melalui asas The Binding of precedent* 3. Adversary system :pandangan bahwa
1. Tidak menggunakan juri sehingga tanggung jawab hakim adalah memeriksa kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan hukumnya sekaligus menjatuhkan putusan. 2. Hakim tidak terikat dan tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya. Asas Bebas ** 3. Hanya dalam perkara
didalam pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan baik perkara perdata atau pidana
perdata yang melihat adanya dua belah pihak yang bertentangan (penggugat dan tergugat)dan perkara pidana keberadaan terdakwa bukan sebagai pihak penentang
*Asas Stare decesis/The binding force of Precedent : azas ini hakim terikat kepada keputusankeputusan yang lebih dahulu dari hakim-hakim yang sederajat atau oleh hakim yang lebih tinggi. Azas ini dianut oleh Negara anglo saxon seperti Inggris, Amerika Serikat. zas ini berlaku berdasarkan 4 faktor yaitu : a.Bahwa penerapan pada peraturan-peraturan yang sama pada kasus-kasus yang sama menghasilkan perlakuan yang sama bagi siapa saja yang datang ke Pengadilan b.Bahwa mengikuti preceden secara konsisten dapat menyumbangkan pendapat untuk masalahmasalah di kemudian hari. c.Bahwa penggunaan kriteria yang mantap untuk menempatkan masalah-masalah baru dapat menghemat tenaga dan waktu d.Bahwa pemakaian putusan-putusan yang terdahulu menunjukkan adanya kewajiban untuk menghormati kebijaksanaan dan pengalaman Pengadilan generasi sebelumnya. **Asas bebas yaitu kebalikan dari azas precedent yaitu hakim tidak terikat kepada keputusankeputusan Hakim sebelumnya pada tingkat sejajar atau kepada Hakim yang lebih tinggi. Azas ini dianut dinegara Belanda dan Perancis. Dalam praktek seperti dinegeri Belanda azas ini tidak dilakukan secara konsekwen, banyak hakim-hakim masih menggunakan keputusan-keputusan hakim yang lebih tinggi dengan beberapa alasan antara lain : a.Mencegah terjadinya kesimpang siuran keputusan hakim sehingga mengaburkan atau tidak tercapainya tujuan kepastian hukum b.Mencegah terjadinya pengeluaran biaya yang tidak perlu karena pihak yang tidak puas akan naik banding. c.Mencegah pandangan yang kurang baik dari atasan. Negara Indonesia menggunakan ke 2 azas tersebut yaitu azas precedent untuk Peradilan Adat/kebiasaan dan azas bebas untuk Peradilan Barat. Pada konsep negara penjaga malam, negara tugasnya hanya menjaga keamanan. Negara tidak boleh mengurusi urusan pribadi/privaat rakyatnya, melainkan negara hanya boleh bertindak apabila ada serangan dari luar. Pada intinya negara hanya bersifat statis dalam wilayah kekuasaannya yakni hanya sebatas bagaimana menciptakan dan menjaga keamanan negara. Konkritnya contoh kecil yang dapat dikemukakan adalah siskamling, disini negara fungsinya sama dengan siskamling yakni menjaga keamanan lingkungannya dalam konteks negara yang dijaga adalah keamanan negara. Sampai kemudian terjadi revolusi inggris dan ditambah lagi konsep negara penjaga malam ini semakin banyak ditinggalkan yang kemudian memunculkan konsep welfarestate. Teori negara hukum dalam arti sempit adalah negara berkewajiban menjaga ketertiban umum dan pelindung kebebasan warga negara, dan negara diibaratkan sebagai “penjaga malam” atau sering disebut nachtwachterstaat (Satjipto Rahardjo, 2009: 18) . Hal ini merujuk pada tugas penjaga malam yang menjamin ketertiban dan keamanan warga dalam suatu wilayah (Diana Halim Koentjoro, 2004: 37). Emanuel Kant (1724 -1804) juga membatasi negara hanya sebatas penegak aturan hukum, dan tidak sama sekali berbicara mengenai kesejahteraan rakyat. C. PENEMU DAN CIRI-CIRI Negara Penjaga Malam (Nachtwachterstaat) pertama kali dicetuskan oleh Immanuel Kant, dan ciri-ciri teori Negara Penjaga Malam adalah sebagai berikut : 1. Asas Legalitas a. Sebagai landasan bertindak bagi penguasa: setiap tindakan penguasa harus didasarkan kepada hukum (konstitusi) : supremasi hukum (konstitusi). b. Sebagai sarana menguji (mengukur) keabsahan (konstitusionalitas) tindakan penguasa ; kekuasaan yang satu dibatasi oleh kekuasaan yang lain (power limits power). 2. Pembagian Kekuasan a. Kekuasaan didalam negara hukum harus didistribusikan (tidak boleh dipegang oleh satu orang atau satu lembaga secara absolut). b. Harus ada check and balance antar kekuasaan.
3. Perlindungan Hak Dasar a. Konstitusi harus menjamin adanya perlindungan hak-hak bagi rakyat oleh penguasa, termasuk menjamin bahwa undang-undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak bertentangan dengan hak-hak dalam konstitusi. b. Jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi.
4. Tanggung Jawab Kekuasaan a. Dalam sebuah negara hukum setiap kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan. b. Tanggung jawab moral, politik dan hukum. D. NEGARA YANG MENGANUT KONSEP NEGARA PENJAGA MALAM Pandangan negara hukum yang dikonsepkan pada abad ke-19 ini disebut sebagai konsep negara hukum kuno. Seorang filosof yang sangat terkenal dalam mengungkap konsep negara hukum kuno ini adalah Imanuel Kant. Ia seorang filosof yang berasal dari Jerman. Dalam pandangannya, konsep negara hukum kuno ini disebut negara penjaga malam (nachtwakersstaat/nachtwachtersstaat).. Teori ini mulai berkembang di Eropa Kontinental. Namun setelah munculnya atau lahirnya Negara Kesejahteraan (Walefarstate), negara di Eropa mulai berpindah menggunakan konsep ini. Di Indonesia sendiri menurut Soepomo, Indonesia menganut paham integralistik sehingga kepentingan umum yang diutamakan tetapi tidak mengesampingkan (atatu dengan kata lain “tetap dihargai”) kepentingan individu. Konsep inilah yang dinamakan oleh Soepomo dengan asas KEKELUARGAAN. E. DAMPAK DARI KONSEP NEGARA PENJAGA MALAM Dari konsep ini dampak positif yang diperoleh adalah : 1. Dapat melindungi hak-hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan/melalui undang-undang. 2. Menciptakan keamanan negara. Sedangkan dampak negatif yang diperoleh adalah : 1. Negara tidak boleh mengurusi urusan pribadi rakyatnya, negara hanya boleh bertindak apabila ada serangan dari luar. 2. Negara sangat dibatasi ruang geraknya oleh UU yang disetujui oleh rakyat. Jadi Negara tidak dapat melakukan sesuatu/tindakan tanpa terlebih dahulu ditentukan dalam UU.
