BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Bencana merupakan merupakan kejadian yang tiba-tiba atau
musibah yang yang besar
yang menganggu susunan dasar dan fungsi normal dari suatu masyarakat (atau komunitas). Satu kejadian atau serangkaian kejadian yang menimbulkan korban dan atau kerusakan atau kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan-pelayanan yang penting atau sarana kehidupan pada satu skala yang brada diluar kapasitas normal dari komunitas-komunitas yang terlanda untuk mengatasinya. Bencana bisa terjadi dimana dan kapan saja termasuk di Indonesia yang merupakan
Negara
dengan
bencana
yang
cukup
besar.Bencana
dapat
menyebabkan kerusakan yang merugikan bahkan yang lebih fatal yaitu kematian sehingga diperlukan upaya untuk membatasi kerugian dan upaya penyelamatan korban bencana yang biasa dikenal dengan mitigasi bencana. Upaya ini perlu dukungan dari pemerintah setempat sehingga dapat terlaksana dan distribusinya merata.Dukungan pemerintah dapat berupa bantuan secara fisik maupun non fisik yang akan menjadi seni tersendiri dalam menghadirkan bantuan untuk korban bencana baik itu berupa pencegahan maupun perbaikan. Menginggat hal tersebut t ersebut sehingga penting bagi kami untuk membahas seni tersendiri bagi pemerintah dalam mitigasi bencana yang biasa di sebut State Of Art Disaster Mitigation di Indonesia untuk mengetahui sejauh ini usaha apa saja yang telah di kembangkan pemerintah untuk mengatasi bencana di indonesia.
1.2 Rumusan Masalah 1. Apakah yang dimaksud dengan Bencana? 2. Apakah yang dimaksud dengan Mitigasi Bencana? 3. Bagaimana State Of Art Mitigasi Bencana?
1
4. Bagaimana Contoh Kasus Bencana dan State Of Art Mitigasi Bencana di indonesia?
1.2 Tujuan
1.Mengetahui Definisi Bencana 2.Mengetahui Mitigasi Bencana di Indonesia 3. Mengetahui State Of Art Mitigasi Bencana 4. Menngetahui Beberapa State Of the Art Untuk Penanganan Berbagai Bencana di Indonesia 1.3 Manfaat 1. Mengetahui Definisi Bencana 2. Mengetahui Mitigasi Bencana di Indonesia 3. Mengetahui State Of Art Mitigasi Bencana 4. Menngetahui Beberapa State Of the Art Untuk Penanganan Berbagai Bencana di Indonesia
2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Bencana di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan t anah longsor. Indonesia merupakan Negara yang syarat akan bencana , bencana yang terjadi baik yang disebabkan secara alami maupun akibat pola hidup manusia.Jenis-Jenis bencana yang sering terjadi di Indonesia Sebagai berikut :
1.
Bencana alam yang disebabkan secara alami akibat dinamika bumi a.
Letusan gunung api
Letusan gunung api merupakan proses keluarnya magma yang berada di perut bumi ke permukaan bumi berupa material padat berupa bom, lavili dan deb vulkanik, material cair berupa lahar dan material gas berupa awan panas b.
Gempa bumi
Gempa bumi merupakan getaran pada permukaan bumi yang diakibatkan oleh pergerakan dan/atau interaksi lempeng tektonik serta aktivitas vulkanik
3
c.
Tsunami
Fenomena tsunami merupakan gelombang pasang yang terjadi akibat akibat aktivitas tektonik dan letusan gunung api yang terdapat di dasar laut
d.
Badai tropis
Dalam meteorologi dikenal istilah Badai Tropis yang merupakan pusaran angin tertutup pada suatu wilayah bertekanan udara rendah. Kekuatan angin yang terjadi pada Badai Tropis dapat mencapai kecepatan lebih dari 128 km/jam dengan jangkauan lebih dari 200 Km dan berlangsung selama beberapa hari hingga lebih dari satu minggu.
2.
Bencana alam yang disebabkan secara alami akibat pola hidup manusia a.
Banjir
Fenomena banjir merupakan peristiwa meluapnya air dari sungai sehingga menggenangi wilayah daratan yang normalnya kering. Banjir umumnya terjadi ketika volume air pada sungai melebihi daya tampung sungai tersebut. b.
Tanah longsor
Tanah
longsor merupakan gerakan masa batuan atau tanah menuruni
lereng atau tebing.
2.2 Mitigasi Bencana di Indonesia Mitigasi didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana, baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat.Mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana. Tujuan dari strategi mitigasi adalah untuk mengurangi kerugian-kerugian pada saat terjadinya bahaya di masa mendatang. Tujuan utama adalah untuk mengurangi resiko kematian dan cedera terhadap penduduk. Tujuan-tujuan
4
sekunder mencakup pengurangan kerusakan dan kerugian-kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap infrastruktur sektor publik dan mengurangi kerugiankerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap infrastruktur sector publik dan mengurangi kerugian-kerugian sector swasta sejauh hal-hal itu mungkin mempengaruhii masyarakat secara keseluruhan. Tujuan-tujuan ini mungkin mencakup dorongan bagi orang-orang untuk melindungi diri mereka sejauh mungkin. Ada empat hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu : a. Tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana. b. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana. c.
Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara
penyelamatan diri jika bencana timbul, dan d. Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.
2.3 State Of Art Mitigasi Bencana State Of Art (Kebijakan Pemerintah) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengupayakan agar kerugian yang ditimbulkan bencana dapat berkurang. Berbagai kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi bencana antara lain : a.
Dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum,petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing.
b.
Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat.
c.
Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan.
5
d.
Penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak, melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye. Strategi
Yang
dilakukan
Pemerintah
untuk
melaksanakan
kebijakan
dikembangkan sebagai berikut: a.
Pemetaan. Langkah pertama dalam strategi mitigasi ialah melakukan pemetaan daerah rawan bencana. Pada saat ini berbagai sektor telah mengembangkan peta rawan bencana. Peta rawan bencana tersebut sangat berguna bagi pengambil keputusan terutama dalam antisipasi kejadian bencana alam. Meskipun demikian sampai saat ini penggunaan peta ini belum dioptimalkan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah :
1)
Belum seluruh wilayah di Indonesia telah dipetakan.
2)
Peta yang dihasilkan belum tersosialisasi dengan baik.
3)
Peta bencana belum terintegrasi.
4)
Peta bencana yang dibuat memakai peta dasar yang berbeda beda sehingga menyulitkan dalam proses integrasinya.
b.
Pemantauan. Dengan mengetahui tingkat kerawanan secara dini, maka dapat dilakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, sehingga akan dengan mudah melakukan penyelamatan. Pemantauan di daerah vital dan strategis secara jasa dan ekonomi dilakukan di beberapa kawasan rawan bencana.
c.
Penyebaran informasi Penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara: memberikan poster dan leaflet kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Propinsi seluruh Indonesia yang rawan bencana, tentang tata cara mengenali, mencegah dan penanganan bencana. Memberikan informasi ke media cetak dan elektronik tentang kebencanaan adalah salah satu cara penyebaran informasi dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana geologi di suatu kawasan tertentu. Koordinasi pemerintah daerah dalam hal penyebaran informasi diperlukan mengingat Indonesia sangat luas.
6
d.
Sosialisasi dan Penyuluhan Sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspek kebencanaan kepada SATKOR-LAK PB, SATLAK PB, dan masyarakat bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi bencana jika sewaktu-waktu terjadi. Hal penting yang perlu diketahui masyarakat dan Pemerintah Daerah ialah mengenai hidup harmonis dengan alam di daerah bencana, apa yang perlu ditakukan dan dihindarkan di daerah rawan bencana, dan mengetahui cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana.
e.
Pelatihan/Pendidikan Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Tujuan latihan lebih ditekankan pada alur informasi dari petugas lapangan, pejabat teknis, SATKORLAK PB, SATLAK PB dan masyarakat sampai ke tingkat pengungsian dan penyelamatan korban bencana. Dengan pelatihan ini terbentuk kesiagaan tinggi menghadapi bencana akan terbentuk.
f.
Peringatan Dini Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan hasil pengamatan secara kontinyu di suatu daerah rawan dengan tujuan agar persiapan secara dini dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu-- waktu terjadi bencana. Peringatan dini tersebut disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dengan tujuan memberikan kesadaran masyarakat dalam menghindarkan diri dari bencana. Peringatan dini dan hasil pemantauan daerah rawan bencana berupa saran teknis dapat berupa antana lain pengalihan jalur jalan (sementara atau seterusnya), pengungsian dan atau relokasi, dan saran penanganan lainnya.
7
2.4 Beberapa State Of Art Untuk Penanganan Berbagai Bencana di Indonesia a. Banjir Banjir dan longsor mencapai 85%, hal ini menunjukkan bahwa becana alam di Indonesia dalam kurun waktu 1998-2003 sebenarnya adalah bencana alam yang dapat diantisipasi oleh manusia. Bencana banjir dan longsor merupakan jenis bencana alam yang bukan murni akibat fenomena alam, namun bencana yang terjadi akibat campur tangan manusia. Di dalam suatu ekosistem sungai terdapat bagian-bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, yanki palung sungai yang selalu tergenang oleh air sungai, dataran banjir yang akan tergenang apabila sungai meluap, dan bantaran sungai. Gambar 2.1 akan mendiskripsikan bagian-bagian yang telah disebutkan diatas
Gambar 2.1 Daerah Penguasaan Sungai Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sungai sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Fungsi dari bantaran sungai adalah sebagai tempat mengalirnya sebagian debit sungai pada saat banjir. Jadi, secara alami bantaran sungai akan tergenang oleh aliran sungai saat banjir
8
tiba. Oleh karenanya, dilarang mendirikan hunian atau sebagai tempat membuang sampah pada daerah ini. Sementara, garis sempadan sungai (GS) adalah garis batas luar pengamanan sungai. Apabila daerah bantaran sungai dijadikan sebagai tempat hunian penduduk suatu daerah, maka akan berdampak daerah tersebut akan selalu digenangi oleh air ketika banjir melanda. Tetapi, bila tetap ingin didirikan hunian pada daerah tersebut maka tipe rumah yang harus dibangun merupakan tipe rumah panggung. Gambar 1.2 mengilustrasikan bagaimana daerah bantaran sungai yang tergenang ketika dilanda banjir
Gambar 1.2 Skema bantaran sungai yang tergenang oleh banjir
9
Menurut (BAPPENAS, 2008) penanggulangan bencana banjir dilakukan secara bertahap, dari pencegahan sebelum banjir ( prevention), penanganan saat banjir dan pemilihan setelah banjir (recovery .secara menyeluruh. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan ditunjukkan oleh tabel 2 sebagai berikut Tabel 2.1 Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Siklus Penangulangan Banjir
Penanggulangan banjir harus dimulai dari upaya melakukan pengkajian sebagai masukan untuk upaya prevention sebelum ada bencana banjir lagi. Pencegahan dapat berupa kegiatan fisik seperti pembangunan pengendali banjir di wilayah aliran sungai sampai wilayah dataran banjir, sementara non-fisiknya berupa pengolahan tata guna lahan sampai peringatan dini bencana banjir. Setelah dilakukan tahap pencegahan, maka selanjutnya dilakukan upaya response pada saat banjir terjadi. Tindakan penanganan yang dilakukan diantaranya adalah pemberitahuan dan penyebaran informasi tentang prakiraan
10
banjir, tanggap darurat, bantuan perlengkapan logistik penanganan banjir, dan perlawanan terhadap banjir. Pemulihan setelah banjir dilaksanakan secepat mungkin agar kondisi dapat segera kembali normal. Tindakan pemulihan, dilaksanakan mulai dari bantuaan pemenuhan kebutuhan hidup, perbaikan sarana-prasarana, rehabilitasi dan adaptasi kondisi fisik maupun non-fisik, penilaian kerugian, asuransi bencana banjir, dan pengkajian cepat penyebab banjir.
b. Gempa Bumi dan Tsunami Secara histografi, Indonesia merupakan wilayah sering terjadi gempa bumi dan tsunami. Bencana1 gempa dan tsunami besar yang terakhir terjadi pada akhir 2004 di Aceh lebih dari 150.000 orang meninggal dunia. Sebagai daerah rawan bencana, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi terjadinya bencana sebelum atau setelah terjadinya bencana yakni mitigasi bencana, tanggap darur at dan rehabilitasi rekonstruksi3. Dari ketiga tahapan periode tersebut mitigasi diartikan sebagai upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh benca na. 4 Kedua periode tanggap darurat diartikan sebagai kecepatan dalam pemberian bantuan saat terjadi bencana di suatu wilayah. Ketiga rehabilitasi-rekonstruksi yaitu membangun kembali kawasan yang rusak akibat bencana dengan memperhatikan penataan ruang berbasis mitigasi bencana. Walaupun bencana tidak dapat diprediksi secara pasti, dalam fungsi BPBD dan BPBD Kota Padang upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkokoh struktur ataupun membangun struktur bangunan tahan gempa seperti shelter , penahan dinding pantai, dan lain-lain. Selain itu upaya mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk non struktur, diantaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah dalam bentuk peta
11
daerah rawan bencana, relokasi daerah rawan bencana, tata ruang/tata guna lahan dan informasi publik atau penyuluhan sadar bencana Setelah adanya bencana gempa pada tanggal 30 September lalu, Kota Padang mengalami kerusakan sarana dan prasarana yang tidak sedikit yaitu sekitar 22 Trilyun Rupiah, kemudian ditambah korban jiwa meninggal 383 orang . Pemerintah Kota Padang telah merencanakan Kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Padang sebagai 8 (delapan) pokok Kebijakan yaitu : 1. Memindahkan Pusat Pemerintahan Kota Padang 2. Revitalisasi Pasar Raya dan Pasar Satelit 3. Re-organisasi Jaringan Transportasi 4. Menata Kawasan Pusat Kota Lama Sebagai salah satu daerah rawan bencana gempa dan tsunami, Pemerintah Kota Padang bersama BPBD selama satu tahun ini telah berkordinasi dengan berbagai LSM setingkat internasional dan daerah dalam bentuk upaya mengurangi resiko bencana. Diantara program-program yang direncanakan BPBD untuk mitigasi bencana tersebut adalah10: 1. Buoy Tsunami Early warning system atau sirine pengaturan dini tsunami bekerjasama dengan GTZ. 2. Pembuatan peta evakuasi dini tsunami bekerjasama dengan PUSDAOP (Pusat Pengendali Operasional). 3. Pembuatan pembentukan kelompok siaga bencana yang dibentuk oleh Mercy Corps. 4. Pelatihan Pemetaan dan GIS (Geografis Information System). 5. Pembuatan Kurikulum di sekolah-sekolah mengenai pembelajaran pengurangan resiko bencana. 6. Pembuatan shelter yaitu tempat evakuasi saat terjadi tsunami. 7. Pembuatan bukit buatan yang akan dilaksanakan di daerah Universitas Negeri Padang oleh LSM Geo Hazard. 8. Pembentukan KSB (Kelompok Siaga Bencana) dan KSBS (Kelompok Siaga Bencana Sekolah sebagai bentuk sosialisasi. Baik sebagai Pokok Kebijakan dan program yang telah direncanakan
12
BPBD dapat dikelompokkan sebagai mitigasi struktur dan non struktur. Salah satu kebijakan baru yang direncanakan pemerintah dari pokok kebijakan pendidikan adalah shelter. Bangunan shelter adalah fasilitas umum yang apabila terjadi bencana tsunami atau bencana yang lain digunakan untuk evakuasi pengungsi dan tempat pendaratan helicopter .
13
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan
Berdasarkan tujuan dari makalah ini dapat disimpulkan beberapa hal,sebagai berikut : 1. bencana
merupakan
peristiwa
atau
rangkaian
peristiwa
yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 2. Mitigasi didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana, baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat 3. State Of Art (Kebijakan Pemerintah) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengupayakan agar kerugian yang ditimbulkan bencana dapat berkurang. 4. State of art yang dilakukan untuk menanggulangi banjir dan gempa bumi seperti menjalankan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu dengan melakukan Pencegahan,Penanggulanggan dan pemulihan.
3.2 Saran Saran yang dapat kami berikan agar lebih meningkatkan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat agar saat terjadi bencana dapat ditanggulangi dengan efektif
14
