KEBIJAKAN DAN STRATEGI MITIGASI BENCANA 1. KEBIJAKAN Berbagai kebijakan yang perlu di tempuh dalam mitigasi bencana antara lain: a.
Dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak
baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing. b.
Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu terkoordinir yang melibatkan seluruh
potensi pemerintah dan masyarakat. c.
Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan.
d.
Penggalangan kekuatan melalui kerja sama dengan semua pihak, melalui pemberdayaan
masyarakat serta kampanye. 2. STRATEGI Untuk melaksanakan kebijakan dikembangkan beberapa strategi sebagai berikut: a. Pemetaan. Langkah pertama dalam strategi mitigasi ialah melakukan pemetaan daerah rawan bencana. Pada saat ini berbagai sector telah mengembangkan peta rawan bencana. Pet a rawan bencana tersebut sangat berguna bagi pengambil keputusan ter utama dalam antisipasi kejadian bencana alam. Meskipun demikian sampai saat ini penggunaan peta ini belum dioptimalkan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah: 1)
Belum seluruh wilayah diIndonesia telah dipetakan
2)
Peta yang dihasilkan belum tersosialisasi dengan baik
3)
Peta bencana belum terintegrasi
4)
Peta bencana yang dibuat memakai peta dasar yang berbeda beda sehingga menyulitkan dalam
proses integrasinya.
b. Pemantauan. Dengan mengetahui tingkat kerawanan secara dini, maka dapat dilakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, sehingga akan dengan mudah melakukan penyelamatan. Pemantauan didaerah vital dan strategis secara jasa dan ekonomi dilakukan dibeberapa kawasan rawan bencana. c. Penyebaran informasi Penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara: memberikan poster dan leaflet kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Propinsi seluruh Indonesia yang rawan bencana, tentang tata cara mengenali, mencegah dan penanganan bencana. Memberikan informasi kemediacetak dan etektronik tentang kebencanaan adalah salah satu cara penyebaran informasi dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana geologi disuatu kawasan tertentu.Koordinasi pemerintah daerah dalam hal penyebaran informasi diperlukan mengingat Indonesia sangat luas.
d. Sosialisasi dan Penyuluhan Sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspek kebencanaan kepada SATKOR-LAKPB, SATLAKPB, dan masyarakat bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi bencana jika sewaktuwaktu terjadi. Hal penting yang perlu diketahui masyarakat dan Pemerintah Daerah ialah mengenai hidup harmonis dengan alam didaerah bencana, apa yang perlu dilakukan dan dihindarkan didaerah rawan bencana, dan mengetahui cara menyelamatkan diri jika ter jadi bencana. e. Pelatihan/ Pendidikan Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Tujuan latihan lebih ditekankan pada alur informasi dari petugas lapangan, pejabat teknis, SATKORLAK PB, SATLAK PB dan masyarakat sampai ketingkat pengungsian dan penyelamatan korban bencana. Dengan pelatihan ini terbentuk kesiagaan tinggi menghadapi bencana akan terbentuk. f. Peringatan Dini Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan hasil pengamatan secara kontinyu di suatu daerah rawan dengan tujuan agar per siapan secara dini dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Peringatan dini tersebut disosialisasikan kepada masyarakat melalui
pemerintah daerah dengan tujuan memberikan kesadaran masyarakat dalam menghindarkan diri dari bencana. Peringatan dini dan hasil pemantauan daerah rawan bencana berupa saran teknis dapat berupa antara lain pengalihan jalur jalan (sementara atau seterusnya), pengungsian dan atau r elokasi, dan saran penanganan lainnya.
MANAJEMEN MITIGASI BENCANA 1. Penguatan Institusi Penanganan Bencana Untuk memperkuat institusi maka perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: a.
Memperbaiki dan mensosialisasikan Prosedur Tetap (Protap) SATKORLAK PB dan SATLAK PB
yang memuat tugas dan tanggung jawab Instansi-instansi yang terkait dalam manajemen bencana, termasuk mekanisme koordinasi. b.
Meningkatkan kerja sama antara Instansi-instansi yang terkait dalam manajemen bencana.
c.
Meningkatkan kemampuan SATKORLAK PB dan SATLAK PB dalam hal sistem, peralatan dan
sumber daya manusia. d.
Mengembangkan system informasi sebagai usaha untuk meningkatkan kesiapan SATKORLAK PB
dan SATLAK PB serta masyarakat dalam menghadapi bencana. Tindakan yang diperlukan antara lain: 1)
Menyusun strategi system informasi, yang mencakup:
a)
Tugas dan tanggung jawab antara pemakai dan personil pusat, pengendali system informasi.
b)
Audit internal untuk memeriksa system pengendalian dan mengevaluasi efektivitas sistem.
2)
Mengembangkan system penyebaran informasi kepada Instansi-instansi dan pihak lain yang
terkait dengan mitigasi bencana. 3)
Menyiapkan database kajian termasuk diantaranya mikro zonasi resiko bencana.
2. Meningkatkan Kemampuan Tanggap Darurat a.
Menyiapkan rencana penanganan keadaan darurat yang mendalam dan terpadu, rencana
tersebut berisi:
1)
Tugas dan tanggung jawab setiap organisasi atau pihak yang terlibat secara internal dan
eksternal. 2)
Organisasi tim tanggap darurat bencana.
3)
Mekanisme pencarian dan penyelamatan korban (SAR).
4)
Inventarisasi peralatan dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.
b.
Meningkatkan koordinasi pertolongan dalam keadaan darurat dan kemampuan komunikasi
antar Instansi dengan mengembangkan Ruang Pusat Pengendalian Operasional (RUPUSDALOP) SATKORLAK PB dan SATLAK PB. c.
Meningkatkan kemampuan tanggap darurat personil PUSDALOP melalui:
1)
Pelatihan untuk melaksanakan rencana tanggap darurat, melalui simulasi dan secara tanggap
darurat, melalui simulasi dan secara berkala mengadakan latihan penanganan keadaan darurat berdasarkan perkiraan kerusakan dan gangguan/kekacauan dan menggunakan pengalaman tersebut untuk mengindentifikasi kekuatan dan kelemahan serta memperbaiki tanggap darurat dan rencana pengurangan kerusakan. 2)
Pelatihan pencarian dan penyelamatan, P3K, dapur umum dan SAR bagi anggota masyarakat,
pegawai instansi, perusahaan dan seterusnya. d.
Meningkatkan fasilitas tanda peringatan darurat dengan cara pemasangan alarm dan system
pemberitahuan kepada masyarakat. e.
Meningkatkan rasa tanggung jawab pada pengguna fasilitas rumah sakit.
f.
Meningkatkan dan mengorganisasikan transportasi darurat, rencana operasi dan rute.
g.
Mengkoordinasikan Pusat Pelayanan Kesehatan yang berlokasi didaerah rawan.
h.
Meningkatkan ketrampilan personil disetiap tingkat unit pelayanan darurat.
3.
Meningkatkan Kepedulian Dan Kesiapan Masyarakat Pada Masalah-Masalah Yang Berhubungan
Dengan Resiko Bencana
a.
Mengembangkan materi kampanye pendidikan untuk masyarakat tentang kepedulian terhadap
bencana Program yang akan dikembangkan mencakup langkah antisipasi dan penanganan meliputi: bagaimana mempersiapkan diri bila bencana terjadi, bagaimana menghadapi bencana, bagaimana pemulihan setelah terjadi bencana. Materi pendidikan harus mudah dimengerti dan dapat diterima masyarakat. Kelompok sasaran termasuk: 1)
Personil keamanan umum dan petugas tanggap darurat.
2)
Organisasi Non Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.
3)
Dinas Pendidikan, pengelola Sekolah.
4)
Pengelola Rumah Sakit.
5)
Pengusaha.
6)
Konsultan Teknik dan Kontraktor.
7)
Masyarakat Umum.
b.
Menyebarluaskan informasi bencana secara singkat dan jelas melalui media cetak, media
elektonik, poster dan lain-lain. c.
Memberikan informasi kepada masyarakat secara rutin melalu iorganisasi kemasyarakatan yang
ada. d.
Melaksanakan kampanye pendidikan tentang bencana pada masyarakat melalui lokakarya dan
seminar. e.
Memberikan saran teknis/rekomendasi kepada pemilik gedung tentang bagaimana menghadapi
resiko bencana. f.
Mendorong tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat (pemberdayaan masyarakat) dalam mitigasi
bencana termasuk didalamnya partisipasi penuh masyarakat, organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.
MEMASUKAN PROSEDUR KAJIAN RESIKO BENCANA KEDALAM PERENCANAN TATA RUANG/ TATA GUNA LAHAN: a.
Meningkatkan zonasi yang sudah ada tentang tata ruang/ tata guna lahan yang didasarkan pada
kajian resiko. b.
Menyediakan lapangan terbuka untuk zona perantara (ButterZona), evaluasi dan akses darurat.
c.
Memberikan rekomendasi tentang perlakukan khusus daerah rawan dan berbahaya.
d.
Memberikan rekomendasi tentang penanganan khusus dalam kajian resiko untuk daerah
dengan bangunan. e.
Mendidik secara rutin dan melakukan studi banding tentang mitigasi bencana.
f.
Melakukan studi di daerah tertentu untuk memahami mekanisme bencana susulan seperti
banjir, pencemaran air minum dan seterusnya. g.
Menyiapkan database pada studi bencana termasuk sarana dan prasarana Early Warning System
(EWS). LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN DALAM MITIGASI BENCANA 1. Bencana Banjir Secara lebih rinci upaya pengurangan bencana banjir antara lain: a.
Pengawasan penggunaan lahan dan perencanaan lokasi untuk menempatkan fasilitas vital yang
rentan terhadap banjir pada daerah yang aman. b.
Penyesuaian desain bangunan didaerah banjir harus tahan terhadap banjir dan dibuat
bertingkat. c.
Pembangunan infrastruktur harus kedap air.
d.
Pembangunan tembok penahan dan tanggul disepanjang sungai kapuas rawan banjir akan
sangat membantu untuk mengurangi bencana banjir. e.
Pengaturan kecepatan aliran air permukaan dan daerah hulu sangat membantu mengurangi
terjadinya bencana banjir. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengatur kecepatan air m asuk
kedalam system pengaliran diantaranya adalah dengan pembangunan bendungan/ pintu air, reboisasi dan pembangunan system peresapan. f.
Pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik secara saluran terbuka maupun dengan
pipa atau terowongan dapat membantu mengurangi resiko banjir. g.
Pembuatan tembok penahan dan tembok pemecah ombak untuk mengurangi energy ombak
jika terjadi air pasang. h.
Memperhatikan karakteristik geografi pantai dan bangunan pemecah gelombang untuk daerah
teluk. i.
Pembersihan sedimen.
j.
Pembangunan pembuatan saluran drainase.
k.
Peningkatan kewaspadaan didaerah dataran banjir.
l.
Desain bangunan rumah tahan banjir (material tahan air, fondasi kuat).
m.
Pelatihan penanaman pohon penghijaan yang sesuai dengan kondisi daerah banjir.
n.
Meningkatkan kewaspadaan terhadap penggundulan hutan.
o.
Pelatihan tentang kewaspadaan banjir seperti cara penyimpanan/ pergudangan perbekalan,
tempat istirahat/ tidur di tempat yang aman (daerah yang tinggi). p.
Persiapan evakuasi bencana banjir seperti perahu dan alat-alat penyelamatan lainnya.
Pedoman ini sebagai acuan PNPB Pusat agar dapat membantu pemerintah Kota Pontianak sebagai pelaksanaan dan penjabaran kebijakan pengurangan resiko bencana sehinga program bapak Walikota Pontianak dapat terealisasi sepenuhnya. Diharapkan sumber pendanaan pe laksanaan kegiatan ini diperoleh dari pemerintah pusat (APBN) / DIPA pusat seper ti yang diharapkan bapak Menteri Dalam Negeri dalam kunjungannya ke Kota Pontianak. Kota Pontianak akan menjadi contoh bagi kota-kota di Indonesia.
Prioritas penanganan ancaman bencana dalam RAN-PRB 2010-2012 ini didasarkan atas penanganan rencana yang telah dilakukan selama ini dan perkiraan ancaman bencana berdasarkan hasil analisis risiko bencana. Analisis risiko tersebut m erupakan analisis yang didasarkan pada analisis ancaman (hazard), kerentanan (vulnerability) dan kemampuan (capacity) dalam me nangani bencana. Selanjutnya analisis ini akan memberikan gambaran atas kemungkinan terjadinya bencana pada beberapa tahun yang akan datang di Indonesia, terutama untuk tiga tahun ke depan. Pendekatan penyusunan RAN-PRB 2010 –2012 dikaitkan terhadap prioritas pengurangan risiko bencana yang tercantum di Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015, serta program dan k egiatan yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. RAN-PRB 2010-2012 ini merupakan gambaran secara menyeluruh rencana aksi dari semua stakeholders terkait, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat internasional, serta dunia usaha. RAN-RANǦPRB 2010Ǧ2012 PRB 2010-2012 disajikan dalam bentuk matriks, yang dijabarkan dalam kelompok 5 (lima) prioritas HFA, dan diturunkan ke dalam 7 (tuj uh) program utama dan 33 kegiatan prioritas. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang P enyelenggaraan Penanggulangan Bencana, bahwa RAN-PRB akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala BNPB setelah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional. Program 1) penguatan peraturan perundangan dan kapasitas kelembagaan; 2) perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu; 3) penelitian, pendidikan dan pelatihan; dan 4 ) peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lain dalam pengurangan risiko bencana.Paradigma pengurangan risiko bencana merubah pola pikir yang responsif menjadi preventif dengan pendekatan manajemen risiko. Apabila suatu wilayah mempunyai risiko tinggi m aka upaya pengurangan risiko dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan. Pertama-tama dilakukan tindakan untuk memisahkan potensi bencana yang mengancam dengan elemen berisiko (element at risk). Tindakan ini dikenal dengan pencegahan (risk avoidance). Apabila antara potensi bencana dengan elemen berisiko tersebut tidak dapat dipisahkan (harus bertemu) maka upaya yang dilakukan adalah pengurangan risiko (risk reduction), atau
dikenal dengan mitigasi. Mitigasi ini dapat dilakukan secara struktural maupun non-struktural. Bila pengurangan risiko sudah dilakukan dan masih tetap ada risiko, dilakukan pengalihan risiko ke pihak lain (risk transfer) misalnya melalui sistem asuransi bencana. Apabila ketiga tindakan tersebut sudah dilakukan tetapi masih ada risiko, maka yang terakhir dilakukan adalah menerima risiko (risk acceptance) dan melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan. Tindakantindakan dalam manajemen risiko di atas dijabarkan dalam program yaitu: 5) pencegahan dan mitigasi bencana; 6) peringatan dini; dan 7) kesiapsiagaan. Ketujuh program di atas merupakan program yang dilakukan sebelum terjadi bencana. Kegiatan sebelum terjadi bencana/pra bencana sering disebut dengan pengurangan risiko bencana, sehingga dalam pembuatan rencana aksi pengurangan risiko bencana hanya menggunakan 7 (tujuh) program tersebut. Selain program-program pengurangan risiko bencana juga terdapat program pada saat bencana dan pasca bencana. Program pada saat bencana adalah 8) program tanggap darurat dan program pasca bencana disebut 9) program rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan demikian Renas PB mempunyai 9 (sembilan) program Rencana Nasional Penanggulangan Bencana |2010 - 2014perundanganan 1.2 Pembentukan dan penguatan BPBD dan kelengkapannya (Pusdalops, Satuan Reaksi Cepat Daerah) 1.3 Penguatan kapasitas manajemen PB di daerah 1.4 Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Penanggulangan Bencana (teknis PB) dan penyediaan relawan yang memadai 1.5 Pemberdayaan Perguruan Tinggi untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas Penanggulangan Bencana 1.6 Pembentukan Regionalisasi Depo Logistik, Pusat Pelatihan dan Pusdalops dalam rangka pengembangan sarana-prasarana dan optimalisasi sumber daya Penanggulangan Bencana 1.7
Standarisasi pedoman-pedoman dan acuan penanggulangan bencana
1.8
Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan kebijakan serta sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan pada tingkat lintas kemente rian/lembaga 1.9
Pengkoordinasian penganggaran
2. Perencanaanpenanggulangan bencana yang terpadu 2.1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di pusat dan fasilitasi penyusunan RPB di daerah 2.2 Pengarusutamaan rencana Penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan 3. Penelitian, pendidikan dan pelatihan 3.1 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penanggulangan bencana 3.2 Peningkatan pemanfaatan dan penerapan iptek (melalui penelitian terapan) untuk Penanggulangan Bencana termasuk untuk peringatan dini 3.3 Pemaduan unsur pengetahuan P enanggulangan Bencana pada kurikulum sekolah Rencana Nasional Penanggulangan Bencana |2010 - 2014 95 3.4 Implementasi program kesiapsiagaan bencana di sekolah 3.5 Peningkatan kapasitas sumber daya untuk pendidikan kebencanaan 3.6 Berbagi informasi dan pembelajaran antar daerah dan dengan negara lain 3.7 Pendidikan publik melalui diseminasi informasi terkait kebencanaan 4. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam PRB 4.1 Penguatan peran media dalam menumbuhkan budaya kesiapsiagaan untuk mendorong partisipasi masyarakat 4.2 Pengembangan forum pengurangan risikobencana (PRB) di daerah 4.3 Peningkatan partisipasi relawan dan para pemangku kepentingan 4.4 Pengembangan program PRB berbasis masyarakat 4.5 Diversifikasi pendapatan untuk masyarakat dan jaring pengaman sosial di wilayah rawan
4.6 Pembentukan mekanisme pendanaan risiko bencana (asuransi bencana) 4.7 Pengurangan risiko dan kesiapsiagaan spesifik untuk kaum perempuan, anak dan kelompokkelompok marjinal 5. Pencegahan dan mitigasi bencana 5.1 Pemetaan risiko bencana 5.2 Penyusunan kebijakan pengendalian atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana 5.3 Penyusunan kebijakan tentang pe ngelolaan lingkungan hidup yang berwawasan risiko bencana 5.4 Pemantauan dan evaluasi peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup/sumber daya alam yang berwawasan risiko bencana 5.5 Penetapan tata ruang dan tata guna lahan berbasis risiko bencana 5.6 Penerapan upaya mitigasi struktural dan nonstruktural 5.7 Penelitian dan Pengembangan 6. Peringatan dini 6.1 Pembangunan Sistem Peringatan Dini 96 Renca na Nasional Penanggulangan Bencana |2010 - 2014 7. Kesiapsiagaan 7.1 Penguatan SRC PB Nasional di wilayah Barat dan Timur 7.2 Kerjasama internasional dalam peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat 7.3 Pembentukan Satuan-satuan Reaksi Cepat (SRC) di tingkat kantor r egional 7.4 Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar 7.5 Penyediaan kebutuhan dasar kesehatan 7.6 Penyediaan kebutuhan hunian darurat dan sementara 7.7 Peningkatan aksesibilitas bandara dan pelabuhan laut di daerah rawan agar memenuhi standar kedaruratan
7.8 Peningkatan akses komunikasi dan pengadaan data dan informasi real-time untuk tanggap darurat, pengembangan teknologi informasi 7.9 Penyusunan rencana kontijensi 7.10 Peningkatan Penyuluhan, pelatihan dan gladi mekanisme tanggap darurat 8. Tanggap darurat 8.1 Kaji cepat bencana 8.2 Pencarian, penyelamatan dan evakuasi 8.3 Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi 8.4 Pemulihan darurat sarana-prasarana vital dan utilities 8.5 Peningkatan kapasitas tanggap darurat melalui antara lain pendidikan-pelatihan, pembangunan sistem dan infrastruktur serta penyediaan anggaran yang memadai 9. Rehabilitasi dan rekonstruksi 9.1 Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas dan infrastruktur publik di daerah pasca bencana yang belum selesai 9.2 Identifikasi dan verifikasi kerusakan dan kerugian 9.3 Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 9.4 Pemulihan sarana-prasarana publik dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana |2010 - 2014 97 rekonstruksi rumah warga korban bencana 9.5 Pemulihan kesehatan dan ko ndisi psikologis 9.6 Peningkatan kapasitas rehabilitasi dan r ekonstruksi melalui antara lain pendidikanpelatihan, pembangunan sistem dan infrastruktur serta penyediaan anggaran yang memadai
