TUGAS AKUNTANSI PEMERINTAH “LKPD Kota Padang tahun 2015 serta Hasil Opini Audit Tahun 2015” Oleh :
PUTRI EFRILNA 14043130 Dosen Pembimbing : Fefri Indra Arza, SE, Ak, M.Si
PEMBAHASAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA KOTA PADANG
Opini BPK-RI atas LKPD Kota Padang Tahun 2015
Pada Tahun 2016, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 pada 20 entitas, yaitu 1 provinsi, 7 pemerintah kota, dan 12 pemerintah kabupaten. Pemeriksaan LKPD dilaksanakan dari bulan April sampai dengan Juni 2016. Penyerahan LHP dimulai dengan penyerahan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 24 Mei 2016, dan terakhir penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 26 Juli 2016. Memenuhi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Eldy Mustafa menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015 kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim dan Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Irwan Prayitno di kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD. LKPD Tahun 2015 ini disusun berdasarkan basis akrual, sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dimana Pemerintah Daerah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual paling lambat Tahun 2015. Dalam Laporan Keuangan Tahun 2014 yang lalu, Pemerintah Daerah hanya membuat empat laporan yaitu: 1) Neraca, 2) Laporan Realisasi Anggaran, 3) Laporan Arus Kas, dan 4) Catatan atas Laporan Keuangan. Pada Laporan Keuangan Tahun 2015, Pemerintah Daerah harus menyajikan tujuh laporan yaitu: 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3) Neraca, 4) Laporan Operasional, 5) Laporan Arus Kas, 6) Laporan Perubahan Ekuitas dan 7. Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan data, fakta di lapangan dan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015. Dari 20 LHP LKPD yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah tersebut, 13 pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 7 pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 13 pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP tersebut adalah : 1. Provinsi Sumatera Barat 2. Kabupaten Tanah Datar 3. Kabupaten Padang Pariaman 4. Kabupaten Pasaman 5. Kabupaten Dharmasraya 6. Kabupaten Agam 7. Kota Padang 8. Kota Bukittinggi 9. Kota Pariaman 10. Kota Sawahlunto
11. Kota Payakumbuh 12. Kabupaten Lima Puluh Kota 13. Kabupaten Pesisir Selatan Sedangkan tujuh pemerintah daerah yang memperoleh opini WDP yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kota Solok Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Sijunjung Kota Padang Panjang Kabupaten Solok Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015
Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang(UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2015, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015, Pemerintah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun2015. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP Tahun2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP,) Lampiran I SAP Berbasis Akrual. LAPORAN REALISASI APBN Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2015 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2015 sampai dengan31 Desember 2015. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. NERACA Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatanpenyelenggaraan pemerintahan untuk periode yang dimulai dari 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan saldo ekuitas yang diperhitungkan selama Tahun 2015 . CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting selama tahun 2015 serta beberapa informasi tambahan lainnya yang diperlukan. Dasar BPK-RI memberikan Opini WTP
Adapun, alasan opini WTP yang diperoleh kota Padang atas LKPD Tahun 2015 disebabkan entitas bersangkutan melaksanakan perbaikan atas kelemahan dalam LKPD beberapa tahun sebelumnya. Perbaikan itu antara lain: 1. Penyempurnaan sistem pengelolaan barang dan jasa, belanja pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial. 2. Penyusunan bukti realisasi belanja modal. 3. Kejelasan nilai dan status penyertaan modal pemerintah daerah serta kelengkapan bukti pendukung atas penyertaan modal pemerintah daerah. 4. Penyempurnaan sistem pencatatan dan pengelolaan kas piutang, persediaan, investasi nonpermanen, aset tetap, aset lain-lain dan utang perhitungan fihak ketiga (PFK). 5. Penyaluran bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten dan kota. 6. Penyusunan konsolidasi laporan keuangan badan layanan umum daerah.
Sumber Informasi dan Referensi : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Jalan Khatib Sulaiman No.54 Padang Telp. (0751) 40818, Faks (0751) 40811
