BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
I.
KELEMBAGAAN Badan Bada n Pe Pemeriks meriksa a Ke Keuanga uangan, n, yang sela selanjutny njutnya a disi disingkat ngkat BPK, adala adalah h lemb lembaga aga
negara neg ara yan yang g ber bertug tugas as unt untuk uk mem memeri eriksa ksa pen pengel gella laan an dan tan tanggu ggung ng ja! ja!ab ab keu keuang angan an negara sebagaimana dimaksud dalam "ndang#"ndang $asar Negara %epublik Indnesia &ahun &a hun '()*. BPK bertugas memeriksa pengellaan dan tanggung ja!ab keuangan negara yang dilakukan leh Pemerintah Pusat, Pemerintah $aerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indnesia, Badan "saha Milik Negara, Badan Layanan "mum, Badan "saha Milik $alam melaksanakan tugas Pemeriksaan, BPK ber!enang + a. Menentukan menentukan bjek pemeriksaan, merenanakan dan melaksanakan
pemeriksaan, menentukan !aktu dan metde pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan lapran pemeriksaan b. Meminta keterangan danatau dkumen yang !ajib diberikan leh setiap rang,
unit rganisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah $aerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indnesia, Badan "saha Milik Negara, Badan Layanan "mum, Badan "saha Milik $aerah, dan lembaga atau badan lain yang mengella keuangan negarac. Melakukan pemeriksaan di tempat periyimpanan uang dan barang milik negara, di
tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan#perhitungan, surat#surat, bukti#bukti, rekening kra k ran, n,
pert pe rtan angg ggun ungj gja! a!ab aban an,,
dan da n
da/t da /tar ar
lain la inny nya a
yang ya ng
berk be rkai aita tan n
deng de ngan an
pengellaan keuangan negarad. Men Meneta etapka pkan n jen jenis is dk dkume umen, n, dat data, a, se serta rta in/ in/rm rmasi asi men menge genai nai pe penge ngell llaan aan dan
tanggung ja!ab keuangan negara yang !ajib disampaikan kepada BPKe. Mene Menetapka tapkan n stand standar ar peme pemeriksaa riksaan n keuan keuangan gan nega negara ra setel setelah ah knsu knsultasi ltasi dengan
Pemerintah PusatPemerintah $aerah yang !ajib digunakan dalam pemeriksaan pengellaan dan tanggung ja!ab keuangan negara-
f.
Menetapkan kde etik pemeriksaan pengellaan dan tanggung ja!ab keuangan negara-
g. Menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja
untuk dan atas nama BPKh. Membina jabatan /ungsinal Pemeriksai.
Memberi pertimbangan atas 0tandar Akuntansi Pemerintahan- dan
j.
Memberi pertimbangan atas ranangan sistem pengendalian intern Pemerintah PusatPemerintah $aerah sebelum ditetapkan leh Pemerintah PusatPemerintah $aerah.
&ujuan 0trategis BPK adalah + a. Me!ujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen
dan pr/essinal b. Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentinganc. Me!ujudkan BPK sebagai pusat regulatr di bidang pemeriksaan pengellaan dan
tanggung ja!ab keuangan negarad.
Mendrng ter!ujudnya tata kella yang baik atas pengellaan dan tanggung ja!ab keuangan negara.
Peran, tugas, fungsi dan kewenangan KY (Koisi Yudisia!" ##
Peran, tugas dan kewenangan Komisi Yudisial antara lain menghasilkan sinergitas dengan berbagai lembaga negara lain yang mempunyai kewenangan dalam penegakkan hukum yang ada dalam system ketatanegaraan Indonesia, selanjutnya KY melakukan seleksi terhadap rekrutmeni calon hakim agung, dan bertugas menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, misalnya yang berkisar kepada tindakan-tindakan yang diduga menurunkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, seperti menerima suap, dl
Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial dalam Rekruitmen Calon Hakim Angung
Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial digunakan istilah wewenang dan tugas, tidak dijabarkan tentang fungsi Komisi Yudisial Dalam !asal 24" Undang-Undang Dasar #$4% digunakan &stilah 'wewenang( untuk menunjuk fugsi )ang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial *ewenang +beoegdheid mengandung .engertian tugas +.li/hten dan hak +re/hten Berefleksi dari kelemahan perekrutan hakim agung pada masa orde lama, orde baru dan pada awal reformasi maka didalam pasal ! " ayat #$% &&' ()!* dikatakan sebagai berikut + alon hakim angung diusulkan Komisi Yudisial kepada 'ewan Pewakilan akyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim angung oleh Presiden/. 0ementara itu, didalam ketentan Pasal 1 undang-&ndang 2omor * 3ahun 44! tentang perubahan atas &ndang-&ndang 2omor (! 3ahun ()1* tentang Perubahan atas &ndang-&ndang 2omor (! 3ahun ()1* tentang 5ahkamah "gung sisebutkan sebagai berikut+ (. 6akim agung diangkat oleh presiden dari nama calon yang diajukan oleh 'ewan Perwakilan akyat. . alon hakim agung sebagai mana dimaksud pada ayat #(% dipilih 'ewan Perwakilan akyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. $. Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat #% dilakukan paling lama (! #empat belas% hari sidang sejak nama calon diterima 'ewan Perwakilan akyat. !. Ketua dan 7akil Ketua 5ahkamah "gung dipilih dari dan oleh hakim agung yang diangkat oleh presiden. *. Ketua 5uda 5ahkamah "ngung dianggkat oleh Presiden diantara hakim a ngung yang diajukan oleh ketua 5ahkamah "ngung. 8. Keputusan Presiden mengenai pengangkatan 6akim "gung, Ketua dan 7akil Ketua 5uda 5ahkamah "gung sebagaimana dimaksud pada ayat #(%, ayat #!% dan ayat #*% ditetapkan dalam waktu paling lama (! #empat belas% hari kerja sejak pengajuan calon diterima presiden. 'alam ketentuan yang terdapat didalam Pasal ! " ayat #$% &&' ()!* tersebut menyuratkan bahwa Komisi Yudisial telah mengambil alih fungsi-fungsi yang selama ini diperankan oleh 5", Pemerintah dan 'P sebagaimaan siatur dalam Pasal 1 &ndang-&ndang 2omor (! 3ahun ()1* tentang 5ahkamah "gung. 0edangkan 'P mengantikan peran presiden sebagai pihak yang kepadanya diajukan calon 6akim "gung. Presiden hanya sebagai pihak yang mengangkat hakim agung dalam kedudukannya sebagai Kepala 2egara.
5enindak lanjuti pengalihan fungsi-fungsi pengusulan calon hakim agung yang selama ini diperankan 5", 'P dan Pemerintah kepada komisi yudisail dan dalam &ndang-&ndang 2o 3ahun 44! 3entang Komisi Yudisial digunakan istilah wewenang dan tugas, tidak dijabarkan tentang fungsi Komisi Yudisial. 'alam Pasal !B &ndang-&ndang 'asar ()!* digunakan Istilah wewenang/ untuk menunjuk fugsi yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial. 7ewenang #be9oegdheid% mengandung pengertian tugas #plichten% dan hak #rechten%. 3ugas dan Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal (! && 2o 3ahun 44! 3enang Komisi Yudisial meneruskan bahwa: #(% 'alam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ($ huruf a, Komisi Yudisial mempenyai tugas+; a. 5elakukan pendaftaran calon 6akim "gung: b. 5elakukan seleksi terhadap hakim "gung: c. 5enetapkan calon 6akim "gung: dan d. 5engajukan calon 6akim "gung ke 'P, #(% 'alam hal berakhir masa jabatan 6akim "gung , 5ahkamah "gung 5enyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama 6akim "gung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 8 #enam% bulan sebelum berahirnya jabatan tesebut. #% Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat #(% dilakuakan dalam jangka waktu paling lama 8 #enam% bulan, sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari 5ahkamah agung mengenai lowongan 6akim "gung. 0elanjutnya, Pasal (8 && 2o 3ahun 44! menyebutkan + #(% Pengajuan calon 6akim "gung kepada Komisi Yudisial harus memperhatikan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai 6akim "gung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. #% 0elain Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat #(%, pengajuan calon 6akim "gung memenuhi persyaratan administrasi dengan menyerahkan sekurang-kurangnya + a. 'aftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan: b. Ija
ayat #$% yang menyebutkan + 5asyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap calon 6akim "gung dalam jangka waktu $4 #tigapuluh% hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana diatur ayat #%
0elanjutnya, dalam ayat #!% disebutkan + Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat #$% dalam jangka waktu paling lambat $4 #tiga puluh% hari terhitung sejak pemberian informasi atau pendapat berakhir./ Kemudian Pasal (1 mengatur+ #(% Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan kebribadian calon 6akim "gung yang telah memenuhi persyaratan administratif berdasrkan atandar yang telah ditetapkan. #% Komisi Yudisial mewajibkan calon 6akim "gung menyusun karya Ilmiah dengan topik yang telah ditentukan. #$% Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat #% sudah diterima Komisi Yudisial, dalam jangka waktu palinglama (4 #sepuluh% hari sebelum seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat #(% dilaksanakan. #$% 0eleksi sebagaimana dimaksud pada ayat #(% dilaksanakan secara terbuka dalam jangka waktu lama 4 #dua puluh% hari. #!% 'alam jangka waktu paling lambat (* #lima belas% hari terhitung sejak seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat #!% berakhir, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan $ #tiga% orang nama calon 6akim "gung kepada 'P untuk setiap ( #satu% lowongan 6akim "gung, dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. 3ahapan selanjutnya dari proses rekruitmen hakim agung adalah wewenang dari 'P memilih hakim agung berdasarkan daftar nama yang diajukan Komisi Yudisial, hal tersebut diatur dalam pasal () && 2o tahun 44! tentang Komisi Yudisial, dalam pasal tersebut menyatakan+ #(% 'P telah menetapkan calon 6akim "gung untuk diajuakan kepada presiden dalam jangka waktu paling lama $4 #tiga puluh% hari sejak diterima nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1 ayat #*% #% Keputusan Presiden mengenai pengankatan 6akim "gung ditetapkan dalam jangkawaktu palinglama (! #empat belas% harisejak Presiden menerima nama calon yang diajukan 'P. #$% 'alam jangkawaktu sebagaimana dimaksud pada ayat #(% dilampaui tanpa ada penetapan, Presiden yang berwenang mengngagkat 6akim "gung dari calon yang diajukan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam pasal (1 ayat #*%. 'alam hal ini usulan nama yang diajukan Komisi Yudisial bersifat mengikat, artinya 'P wajib dan hanya dapat memilih bakal calon diantara daftar nama calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial.
